PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA PROPINSI SULAWESI SELATAN DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR_:_______________ NOMOR : TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI UMUM (TU) DI LOKASI/KAWASAN TRANSMIGRASI LANTANG TALANG DI KECAMATAN MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA PROPINSI SULAWESI SELATAN Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu duabelas, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM
2. Hj. SRI SURYAWIDATI
:
Bupati Luwu Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA. : Bupati BANTUL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang transmigrasi jenis Transmigrasi Umum (TU) dengan tanggung jawab PARA PIHAK diatur dan disepakati bersama pada pasal-pasal sebagai berikut : MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1 Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan semua potensi yang ada di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Luwu Utara sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di kedua daerah tersebut.
RUANG LINGKUP Pasal 2 (1)
(2)
Ruang lingkup perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK tersebut adalah penyelenggaraan transmigrasi, meliputi kegiatan : a. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi; b. Survei potensi lokasi c. Penyediaan areal tanah d. Perencanaan tata ruang permukiman e. Pembangunan permukiman f. Pengarahan dan penempatan transmigrasi g. Pemberdayaan transmigran dan masyarakat sekitar Kerja sama ini dilaksanakan di lokasi/kawasan transmigrasi Lantang Talang Kabupaten Luwu Utara, Propinsi Sulawesi Selatan (dengan penempatan 5 KK transmigran pada tahun 2013) TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KESATU Pasal 3
(1) (2) (3)
(4)
(5) (6) (7) (8)
(9)
(10) (11) (12) (13)
(14)
Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di daerah penempatan transmigrasi Mengadakan Inventarisasi dan Identifikasi daerah calon kawasan transmigrasi atas usulan masyarakat setempat. Menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan lain dan atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan permukiman transmigrasi baru dengan perolehan lahan seluas 2,00 (dua) Ha tiap KK terinci sebagai berikut a. LahanPekarangan : 0,10 Ha (siap olah) b. Lahan Usaha I : 0,90 Ha (siap olah) c. Lahan Usaha II : 1,00 Ha Pembagian lahan pekarangan pada ayat (3) huruf a dan pembagian lahan usaha I pada ayat (3) huruf b dilakukan pada tahun pertama serta pembagian lahan usaha II pada ayat (3) huruf c selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah penempatan. Mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigran yang berhak selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan. Menyusun rencana tata ruang permukiman. Melaksanakan pembangunan permukiman terdiri dari penyiapan lahan, pembangunan jalan, pembangunan rumah dan fasilitas umum dan sarana air bersih. Menyediakan jaminan hidup bagi transmigran di lokasi permukiman transmigrasi lahan kering selama 12 (duabelas) bulan dan dilokasi permukiman transmigrasi lahan basah selama 18 (delapanbelas) bulan sejak penempatan. Melakukan motivasi pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigrasi yang berasal dari penduduk setempat (TPS). Melaksanakan angkutan perbekalan bagi transmigran TPS Pengadaan permakanan bagi transmigran TPS Melaksanakan pengangkutan TPA dan mengadakan permakanan dari debarkasi ke lokasi transmigrasi Melaksanakan penempatan transmigran TPS dan TPA di lokasi/kawasan transmigrasi Lantang Talang Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara Propinsi Sulawesi Selatan; Melakukan pembinaan masyarakat transmigran dan pembinaan lingkungan permukiman transmigrasi yang meliputi bidang keamanan, ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan ekonomi dan pemerintahan.
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA Pasal 4 Melaksanakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di daerah asal Melaksanakan kegiatan motivasi, pendaftaran, seleksi dan pelatihan kepada calon transmigran. (3) Menyediakan calon transmigran yang mempunyai kompentisi sesuai dengan kebutuhan lokasi Lantang Talang dan persyaratan calon transmigran sejumlah 5 KK. (4) Melaksanakan pemberangkatan calon transmigran dan angkutan perbekalan dari tempat asal ke debarkasi. (5) Melaksanakan pengawalan calon transmigran dari tempat asal ke lokasi transmigrasi dan didampingi tenaga medis yang dibiayai oleh Dinas Propinsi bersangkutan. (6) Mengadakan permakanan bagi transmigran dari tempat asal ke debarkasi. (7) Memberikan bantuan peralatan pertanian dan pertukangan kepada calon transmigran. (8) Memberikan sharing bantuan keuangan kepada PIHAK KESATU guna untuk dihibahkan sebagai modal kerja bagi transmigran asal Kabupaten Bantul pada T+1 sesuai dengan kemampuan PIHAK KEDUA. (9) Menyiapkan surat pindah dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. (10) Surat pindah bagi anak yang sekolah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan setempat (1) (2)
PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN Pasal 5 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Calon Transmigran yang akan ditempatkan di lokasi/kawasan transmigrasi Lantang Talang Kabupaten Luwu Utara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Indonesia; b. Sehat jasmani dan rohani; c. Berkeluarga; d. Berpendidikan sekolah minimal SD/sederajat; e. Berusia antara 18-50 tahun; f. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK g. Tidak mengkonsumsi Narkoba dan minuman keras h. Belum pernah menjadi transmigran; i. Mempunyai ketrampilan sesuai dengan kebutuhan; dan j. Mempunyai semangat tinggi dan kemampuan untuk bekerja demi perbaikan ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar, k. Mempunyai ketrampilan sesuai dengan kebutuhan di bidang; - Pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. - Kerajinan - Pertukangan. Apabila di kemudian hari ditemukan transmigran yang dikirim tidak memenuhi persyaratan pada ayat (1), maka transmigran tersebut harus dipulangkan dengan biaya PIHAK KEDUA. Para transmigran asal Kabupaten Bantul yang meninggalkan lokasi permukiman dan atau ingin kembali ke daerah asal atas kemauan sendiri, biaya perjalanan dan lainlain ditanggung sendiri oleh transmigran yang berangkutan. Apabila setelah penempatan, transmigran tidak mengerjakan dan menelantarkan atau meninggalkan lokasi selama 2 (dua) bulan berturut-turut, tanpa ijin petugas yang berwenang, maka segala hak yang telah diterima dari pemerintah akan dicabut. Transmigran yang meninggalkan lokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, maka segala hak yang didapat seperti lahan pekarangan, lahan usaha dan perumahan tidak dibenarkan untuk disewakan, dijualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
PEMBIAYAAN Pasal 6 (1)
(2)
Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada APBN, APBD propinsi daerah asal, APBD propinsi daerah penempatan, APBD kabupaten daerah asal dan APBD kabupaten daerah penempatan dengan sharing bugjet tahun 2013. Sharing bugjet pelaksanaan kerja sama ini disepakati seperti terlampir. JANGKA WAKTU PERJANJIAN Pasal 7
(1) (2)
Jangka waktu Perjanjian Kerjasama adalah 5 (tahun) berlaku sejak penandatanganan dilakukan. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK. Pasal 8 EVALUASI
Bahwa guna kepentingan pencapaian tujuan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK mempunyai kewajiban mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap : a. Perkembangan jumlah Transmigran; b. Perkembangan sosial budaya yang meliputi pendidikan, kesehatan, mental spiritual, keamanan dan kelembagaan desa; c. Permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya. FORCE MAJEURE Pasal 9 (1)
(2)
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi keadaan memaksa atau Force Majeure yang berakibat tidak dapat dipenuhi tugas dan tanggung jawab oleh salah satu pihak, maka perjanjian kerjasama ini menjadi batal. Peristiwa keadaan memaksa seperti dimaksud pada ayat (1) tersebut meliputi adanya kebijakan pemerintah, terjadinya kerusuhan sosial dan atau terjadinya peristiwa bencana alam diluar kemampuan manusia untuk mengatasinya yang mengharuskan perjanjian kerjasama ini dibatalkan. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 10
(1)
Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK ( 2 ) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) tidak tercapai maka penyelesaian perselisihan akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Semua tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan perjanjian ini berikut perubahan, perpanjangan, yang timbul dikemudian hari tidak akan berakhir karena PARA PIHAK habis periode masa jabatannya atau sebab-sebab lain atau karena meninggal dunia, perjanjian ini akan tetap berlanjut dan harus ditaati oleh PARA PIHAK. PENUTUP Pasal 12 (1)
(2)
Hal-hal yang perlu diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisah dari perjanjian ini Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA BUPATI BANTUL
PIHAK KESATU BUPATI LUWU UTARA
Hj. SRI SURYAWIDATI
Drs. H. ARIFIN JUNAIDI, MM
