Unofficial translation
PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) MENGENAI KERJASAMA MIGRASI
Pernerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Pemerintah", dan International Organization for Migration, selanjutnya disebut "Organisasi", selanjutnya keduanya disebut Para Pihak; Mengingat bahwa Republik Indonesia, selanjutnya disebut Indonesia, merupakan negara peninjau pada Organisasi sejak tanggal 26 Nopember 1991 ; Mengingat juga bahwa perjanjian kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan International Organization for Migration telah berc;ikhir pada tanggal 4 Oktober 2000, dan telah diperpanjang sampai tanggal 4 Oktober 2004; Mengharapkan untuk lebih memperkuat dan membangun hubungan dan kerjasama yang bersahabat antara Organisasi dan Indonesia; Mempertimbangkan bahwa tujuan dan fungsi-fungsi Organisasi serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi memerlukan pemberian kemudahan dan kekebalan di Indonesia, yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi Organisasi. Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:
Pasal1 1. Sesuai dengan keputusan-keputusan dari Governing Bodies terkait, dan juga berdasarkan ketersediaan dana dan persetujuan Pemerintah Indonesia, Organisasi · akan melaksanakan program-program mengenai migrasi di Indonesia seperti: jasa-jasa konsultasi dan kegiatan kerjasama teknis lainnya dalam bidang migrasi dan isu-isu migrasi terkait; intormasi migrasi; migrasi nasional dan asing; bantuan migrasi kepada para pengungsi, pengungsi domestik dan lintas negara serta orang-orang yang terkait dengan IOM; migrasi dan kesehatan dan bidang-bidang lain berdasarkan persetujuan Para Pihak;
Unofficial translation
2. Organisasi diizinkan untuk membuka kantor-kantor di Indonesia dan merekrut pegawai yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya berdasarkan persetujuan Para Pihak.
Pasal2 1. Apabila diperlukan, rincian dasar kerjasama antara Para Pihak mengenai pelaksanaan kegiatan di waktu sekarang dan mendatang disepakati melalui korenspondensi antara Para Pihak dimaksud. Korespondensi tersebut dianggap sebagai bagian dari Perjanjian ini bila dikehendaki demikian; 2. Semua pengaturan atas barang/harta tidak bergerak dan kegiatan Organisasi tunduk pada hukum dan peraturan Indonesia.
Pasal3 1. Pemerintah
akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memfasilitasi berfungsinya Organisasi dalam konteks Perjanjian ini dan hukum serta peraturan nasional terkait guna memudahkan dilaksanakannya mandat Organisasi. Fasilitas-fasilitas dimaksud meliputi perijinan untuk melaksanakan kegiatan, biaya perijinan, radio dan peralatan telekomunikasi lainnya, transportasi perorangan oleh Organisasi berdasarkan persetujuan Para Pihak;
c
2. Pemerintah, akan memberikan kemudahan dan kekebalan kepada Ketua Misi dan keluarganya; 3. Pemerintah, dalam kerangka memfasilitasi pelaksanaan mandat Organisasi di Indonesia, memberikan sesuai waktu kepada Ketua Misi dan Pegawai Organisasi visa kerja multi-entri, lisensi dan perijinan yang terkait dalam jangka waktu yang disetujui guna keefektifan tugas dan fungsinya;
It Ir 11
I• ~
II I• It
~' 11
I•
Ii
IiI•
4. Pemerintah memfasilitasi Kantor Organisasi dasar status hak memiliki 1 (satu) mobil rakitan dalam negeri yang dibebaskan dari pajak dan pajak impor penjualan. Hukum dan peraturan nasional diberlakukan bagi penjualan mobil tersebut di Indonesia; 5. Pemerintah memfasilitasi setiap unit kerja Organisasi kepemilikan 1 (satu)
mobil rakitan dalam negeri yang dibebaskan dari pajak dan pajak impor penjualan atas dasar kasus per kasus sesuai permintaan tertulis dari Organisasi hingga masa yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan yang terkait. Hukum dan peraturan nasional diberlakukan bagi penjualan mobil tersebut di Indonesia;
Uno.fficial translation
6. Pemerintah memfasilitasi Organisasi dan unit-unit lapangan berdasarkan persetujuan tertulis mengenai tambahan kepemilikan 1 (satu) mobil rakitan dalam negeri yang dibebaskan dari pajak dan pajak impor penjualan atas dasar kasus per kasus sesuai permintaan tertulis dari Organisasi hingga perpanjangan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan yang terkait. Hukum dan peraturan nasional diberlakukan bagi penjualan mobil tersebut di Indonesia; 7. Organisasi, gedung, dana dan barang/harta tidak bergerak yang dimilikinya, termasuk gaji pegawai dan segala bentuk pembayaran lain yang diberikan Organisasi, untuk keperluan dinas, dimanapun keberadaanya di Indonesia dan diadakan oleh siapapun, dibebaskan dari pajak, dengan catatan bahwa Organisasi tidak mengajukan pembebasan biaya atas penggunaan layanan masyarakat dan bahwa barang-barang imper yang dibebaskan dari pajak dimaksud tidak dijualbelikan di negara penerima, kecuali dengan persyaratan tertentu dengan persetujuan tertulis dari Pemerintah melalui Direktorat Fasilitas Diplomatik, Departemen Luar Negeri; 8. Barang/harta tidak bergerak yang dimiliki Organisasi , dan secara umum semua dokumen milik atau yang dibuat oleh Organisasi tidak boleh diganggu gugat untuk diselidiki, diminta, dibawa, diambil alih dan bentuk-bentuk campur tangan lainnya, baik oleh lembaga eksekutif atau administratif Pemerintah.
Pasal4 Direktur Jenderal dan Deputi Direktur Jenderal Organisasi apabila diperlukan akan mendapatkan kemudahan dan kekebalan.
Pasal5 Segala bentuk perbedaan pendapat atas interprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak melalui perundingan dan konsultasi.
Pasal6 1. Perjanjian ini akan berlaku efektif pada saat penandatanganan oleh Para Pihak, dan dapat diperbaharui setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak saat ditandatanganinya Perjanjian ini;
c
2. Perjanjian ini dapat dihentikan 2 (dua) bulan setelah satu atau kedua Para Pihak menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya atas keputusannya mengakhiri Perjanjian ini;
Unofficial translation
3. Pengakhiran perJanJ1an ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek atau kegiatan yang sedang berjalan berdasarkan Perjanjian ini.
Pasal7 Aturan-aturan yang termuat di dalam Perjanjian ini dapat dirubah atau diperbaiki sewaktu-waktu dengan persetujuan kedua Para Pihak. Perundingan dapat dilakukan atas permintaan dari satu atau kedua Para Pihak. DIHADAPAN PARA SAKSI, perjanjian ini ditandatangani oleh wakil-wakil dari Para Pihak. DIBUAT dalam salinan di Jakarta, pada hari keempat belas bulan Oktober tahun dua ribu empat.
Wakil
Pemerintah zblik lndone~ia
-
/ ~--
Wakil International Organization for Migration
I\ /
Makmur Widodo Direktur Jenderal Multilateral Politik, Sosial dan Keamanan, Departemen Luar Negeri
John Stephen Cook Kepala Misi IOM
4
ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION ON MIGRATION COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as Government", and the International Organization for Migration, hereinafter referred to as "Organization", hereinafter referred to as the Parties;
11
Recalling that the Republic of Indonesia, hereinafter called Indonesia, is an observer of the Organization since 26 November 1991 ; Recalling also that the cooperation arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the International Organization for Migration was concluded on 4 October 2000, and has been extended to 4 October 2004; Wishing to further strengthen and develop the friendly relations and cooperation between the Organization and Indonesia; Considering that the purpose and functions of the Organization and the activities carried out by the Organization warrant the granting in Indonesia to the Organization of privileges and immunities, as are necessary for the exercise of its functions in connection with the organization.
Have agreed as follows :
Article 1
1. In accordance with the relevant decisions of its Governing Bodies, as well as subject to the availability of funds and to the approval of the Government of Indonesia, the Organization shall implement in Indonesia migration programmes such as : advisory services and other technical cooperation activities on migration and migration related issues; migration information; migration of nationals and aliens; migration assistance to refugees, internally
and externally displaced persons and other persons of concern to IOM; migration and health and other fields agreed upon the Parties; 2. The Organization is authorized to open Offices in Indonesia and to hire the staff needed to implement its activities as agreed by the Parties.
Article 2
1. If required, details of the cooperation modalities between the Parties concerning the implementation of presently envisaged or future programmes will be agreed upon through correspondence between the Parties. Such correspondence will be considered as being part of this Arrangement if .Jesignated as such; 2. Any classification of equity and activities of the Organization shall be subject to the Laws and Regulations of Indonesia.
Article 3
1. The Government, shall take any measure to facilitate the full functioning of the Organization within the context of this Arrangement and the applicable national laws and regulations in order to enable it to execute the mandate of the Organization. Such facilities shall include the authorization to operate, licence fees, Organization radio and other telecommunication equipment, transportation of individuals as may be agreed by the parties; 2. The Government, will provide the Chief of Mission and his or her fam ily
privileges and immunities; 3. The Government, in the framework of facilitating the implementation of the mandate of the Organization in Indonesia, will issue promptly to the Chief of Mission and Officials of the Organization multiple-entry employment visas, licences or permits necessary in the agreed duration for the effective exercise of their functions; 4. The Government will facilitate for the Organization Field Mission Office the possession of 1 (one) locally assembled car which will enjoy exemption from custom duties and import sales tax. National Laws and Regulations will apply for the selling of such car in Indonesia; 5. The Government will facilitate each Organization field unit the possession of 1 (one) locally assembled car which will enjoy exemption from custom d~
and import sales tax on case by case basis upon written request from the Organization Field Mission up to the extent required to implement relevant projects. National Laws and Regulations will apply for the selling of such car in Indonesia; 6. The Government may facilitate the Organization Field Mission and field units upon written approval on additional possession of 1 (one) locally assembled car which will enjoy exemption from custom duties and import sales tax on case by case basis upon written request from the Organization Field Mission up to the extent required to implement relevant projects. National Laws and Regulations will apply for the selling of such car in Indonesia; •
7. The Organization, its property, fund and assets, including the stipend of its personnel and all other remuneration paid to them by the Organization, for its official use, wherever located in Indonesia and by whomever held, shall be exempt of taxes, provided that the Organization will not claim exemption from charges for public utility services and that articles imported under such exemption will not be sold in the country, except under conditions of written agreement by the Government through the Directorate of Diplomatic Facility of the Department of Foreign Affairs; 8. The archives of the Organization, and in general all documents belonging to or held by it, may not be infringed upon from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference, whether by the executive or administrative institutions of the Government.
Article 4
The Director General and the Deputy Director General of the Organization shall enjoy in Indonesia as are necessary the privileges and immunities. Article 5
• Any dispute concerning the interpretation of implementation of this Arrangement shall be settled amicably through negotiation and consultation.
Article 6
1.
This Arrangement shall enter into force upon its signature by the Parties, and be renewable after 2 (two) years commencing from the date of the signature of this Arrangement;
2.
This Arrangement shall cease to be in force 2 (two) months after either of the Parties shall have given notice in writing to the other of its decision to terminate the Arrangement;
3.
The termination of this Arrangement shall not prejudice to the completion of any ongoing project or activity agreed upon under this Arrangement. •
Article 7 I
,
The provisions of this Arrangement can be modified or revised at any time by mutual consent of the Parties. Negotiations thereto shall be conducted at the request of either Party.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned representatives of the Parties have signed this Arrangement. DONE in duplicate at Jakarta, on this fourteenth day of October, in year two thousand and four.
•
For the Government of the Republic of Indonesia
For the International Organization for Migration
Makmur Widodo Director General for Multilateral Political, Social and Security Affairs Department of Foreign Affairs
John Stephen Cook Chief of IOM Mission in Jakarta
4
