UPAYA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI MASALAH IMIGRAN GELAP DI INDONESIA. Vera Puspita Ningsih 1 NIM

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (2): 477-490 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2014

UPAYA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI MASALAH IMIGRAN GELAP DI INDONESIA Vera Puspita Ningsih1 NIM.072045140

Abstract The writing is motivated by the potential of Indonesia as a transit area for illegal immigrants and a very large number of immigrants. The Indonesian government deems it necessary in cooperation with IOM in dealing with immigrants and refugees in Indonesia. IOM is an intergovernmental organization in the field of primary humane and orderly migration for the common good. Indonesia as a transit area for illegal immigrants and a very large number of immigrants caused the IOM to come to Indonesia.The results showed that the IOM is assisting the Government of Indonesian to develop and implement policies, legislation and administrative mechanisms of migration by providing technical assistance and training to the officials of migration and migration help needed. IOM supports capacity building at national and regional levels and provide direct assistance to immigrants. Keywords: IOM, illegal immigrants, Indonesia Pendahuluan Sejak tahun 1999 Indonesia telah menjadi wilayah transit bagi para imigran gelap yang mengungsi dari berbagai negara seperti Afganistan, Srilangka, Pakistan, Iran, Myanmar dan lain-lain. Secara umum, wilayah yang ingin dituju oleh para imigran ini adalah Australia yang memiliki kehidupan yang lebih layak secara ekonomi dan politik dibanding dengan negara asalnya. Posisi geografis Indonesia yang strategis sebagai penghubung antar kawasan Asia Tengah dan Timur Tengah dengan Australia dalam pergerakan arus migrasi ini menyebabkan Indonesia menjadi wilayah transit yang banyak dilalui oleh para imigran gelap tersebut. Indonesia yang bentuk negaranya adalah kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas, darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournalIlmu Hubungan Internasional, Volume 2, Nomor 2, 2014: 477-490

dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan Indonesia berpotensi kuat sebagai wilayah transit bagi para imigran gelap. Imigran gelap di negeri ini juga dapat terjadi karena jumlah penduduk Indonesia yang terbilang besar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki sumber tenaga kerja yang besar dan sebagai target untuk perkembangan pasar internasional. Selain itu, perhatian pemerintah Indonesia yang cukup besar dalam penanganan imigran gelap seperti pemberian fasilitas tempat tinggal sementara. Adanya pantai selatan Kab.Sukabumi menjadi salah satu daerah sangat strategis di Indonesia yang dipakai tempat transit para imigran gelap untuk menyebrang ke Pulau Krismas, Australia. Hal itu sehubungan, jarak antara pantai selatan Kab.Sukabumi dengan Pulau Krismas relatif dekat yang bisa ditempuh dengan perahu nelayan dalam sehari. (www.pikiran-rakyat.com, diakses pada tanggal 2 November 2011) dan lain-lain merupakan faktor pendukung lain dipilihnya Indonesia sebagai wilayah transit. Terdapat beberapa titik paling rawan yang menjadi pintu masuk imigran gelap. Beberapa wilayah yang paling rawan sebagai pintu masuk para imigran gelap itu, yaitu, Semenanjung Riau, Kalimantan, dan Aceh. Mereka bisa masuk lantaran tidak seluruh wilayah Indonesia dijaga oleh aparat baik pemerintah maupun penegak hukum. Mereka masuk melalui wilayah-wilayah yang tidak terjaga tadi. Alhasil, kedatangan mereka luput dari deteksi. (www.ROLrepublikaonline.com, diakses pada tanggal 31 Januari 2013) Titik-titik yang menjadi lokasi oknum atau broker human traficking membawa imigran gelap dari Timur Tengah ke Pantura Tangerang, biasanya mengunakan kapal laut dan berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kecil milik rakyat sekitar.Pintu masuk pelabuhan rakyat itu antara lain melalui pelabuhan Teluknaga, pelabuhan Pulau Rambut, pelabuhan Kronjo, pelabuhan Kresek dan pelabuhan Tanjung Kait, Pantura, Kabupaten Tangerang.Broker human travicking ini membawa seludupam mereka melalui titik-titik pelabuhan laut milik rakyat yang berada di Pantura, Tangerang. Persoalanya, lainnya pada pintu masuk pelabuhan rakyat di Pantura tidak ada lokasi penjagaan ketat dilakukan aparat kepolisian, TNI maupun imigrasi. Akhirnya, banyak dari cukong pembawa orang asing ilegal bebas masuk dari Timur Tengah ke Indonesia, melalui Tangerang. (www.kabar6.com, diakses pada tanggal 31 Januari 2013) Mayoritas para pendatang ilegal ini sebagian besar dari Afghanistan (55%), Srilangka (17%), dan Irak (17%). Selebihnya berasal dari Myanmar, Iran, Vietnam, Bangladesh, dan Pakistan. Jumlah kedatangan imigrasi ilegal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Selama periode Januari hingga Mei 2010, terdapat 61 kali pengamanan imigrasi ilegal yang masuk kewilayah Indonesia, dengan total imigran mencapai 1245 orang. Padahal ,dalam periode yang sama dalam tahun 2009, data menunjukkan hanya 31 kali pengamanan illegal entry dengan total imigran sebanyak 1178 orang. (www.imigrasi.go.id, diakses pada tanggal 4 Maret 2012)

478

Upaya Internasional Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia (Vera Puspita Ningsih)

Bertambahnya imigran gelap yang masuk ke Indonesia terlihat dari angka kedatangan pada tahun 2008 yang hanya sebanyak 389 orang, kemudian meningkat menjadi 3230 orang pada tahun 2009 atau melonjak lebih dari 800 persen. Pada tahun 2010 angka imigran naik lagi menjadi 3905 orang dan pada 2011 sampai di angka 4052 orang. (m.tempo.co, diakses pada tanggal 12 Desember 2012). Hal ini memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan signifikan jumlah imigran ilegal yang memasuki wilayah Indonesia. Dari sumber lain data Imigran gelap yang transit di Indonesia salah satunya yaitu melalui wilayah Provinsi Lampung. Hingga 1 agustus 2012 lalu, tercatat 1203 imigran dari berbagai negara di tahandi 13 rumah detensi imigrasi (Rudenim) yang dibangun oleh IOM (International Organization For Migration), tiga besar rudenim yang paling banyak menahan imigran ilegal adalah Rudenim Tanjung Pinang sebanyak 309 imigran ilegal. Disusul Kupang 169 imigran ilegal dan Makasar sebanyak 97 imigran ilegal. (m.rmol.com, diakses pada tanggal 22 Januari 2013) Pemerintah Indonesia memandang perlu bekerjasama dengan IOM dalam menangani imigran dan pengungsi di Indonesia. IOM adalah sebuah organisasi antar pemerintah utama di bidang migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama dibetuk pada tahun 1951 dengan tujuan untuk membantu pemerintah menangani permasalahan yang terkait dengan migrasi merupakan salah satu misi inti dari International Organization For Migration (IOM). Membantu upaya pemerintah Indonesia untuk mengatur pergerakan imigran gelap melalui Indonesia dan daerah pantainya. Komitmen IOM untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh badan-badan pemerintahan juga tercamin dalam program enam tahunnya untuk mendukung upaya pemerintah mereformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). IOM memfasilitasi pelatihan di bidang HAM dan perpolisian masyarakat (Polmas), dan membantu mendirikan forum dimana para anggota Polri dan masyarakat secara bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Kerangka Dasar Teori 1. Konsep Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian Assistance) Bantuan kemanusiaan ini seakan menjadi simbol nasinalisme baru antar bangsabangsa di dunia. Nasionalisme untuk membangun tata dunia dan transnasional yang lebih makmur dan peka terhadap penderitaan sesama. Nilai-nilai universal yang dipegang oleh banyak bangsa di dunia lahir kembali untuk meruntuhkan batas-batas antar manusia satu dengan manusia lainnya. Pemikiran tentang pemberian bantuan kemanusiaan yang melintasi batas - batas territorial dan ideologis ini berpangkal pada konsep Humanitarian Assistance yang sudah lama muncul dalam hubungan internasional. HumanitarianAssistance berkaitan erat dengan kebijakan Negara yang dibuat untuk kepentingan masyarakatnya. Perdebatan tentang Humanitarian Assistance ini berdasarkan pada dua gagasan utama. Gagasan pertama adalah yang menolak pelaksanaan 479


Humanitarian Assistance. Gagasan ini didasarkan pada beragam alasan sebagai berikut, penolakan yang pertama adalah Humanitarian Assistance merupakan aktifitas yang ilegal, artinya pemberian bantuan kemanusiaan yang melewati batas-batas kedaulatan Negara merupakan hal yang illegal, dikarenakan bahwa Negara yang memberikan bantuan kemanusiaan dilihat sebagai bentuk tidak menghormati kekuasaan kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. Alasan penolakan kedua adalah adanya kepentingan politik. Suatu negara yang memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain memiliki kepentingan politik dibelakangnya. Kepentingan politik Negara yang memberikan bantuan akan bertentangan dengan kepentingan politik negara yang menerima bantuan. Alasan penolakan ketiga adalah ancaman stabilitas negara. Kekhawatiran akan masuknya pengaruh negara lain beragam bantuan kemanusiaan yang diberikan membuat perubahan dalam kondisi masyarakatnya. Lambat laun hal ini akan membawa perubahan dalam kestabilan negara pula, sehingga hal kekhawatiran ini menjadi berkesinambungan. Keempat, adalah kebutuhan biaya tinggi. Suatu negara akan mampu memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain apabila kebutuhan dalam negeri sudah dapat terpenuhi. Karena membantu negara lain dalam bentuk bantuan kemanusiaan bearti mampu memenuhi kebutuhan domestik negara lain. Hal ini memerlukan biaya besar hanya negara-negara dengan kemampuan ekonomi yang telah melebihi kebutuhan dalam negerinya yang dapat melakukan bantuan kemanusiaan ini karena tingginya biaya yang dibutuhkan. (books.google.co.id, diakses pada tanggal 5 Juli 2012) Bantuan kemanusiaan (Humanitarian Assistance) dilakukan untuk menangani bencana alam yang dasyat termasuk banjir, kekeringan, tanah, longsor, gempa bumi, dan juga tsunami. Bantuan dilakukan terhadap fenomena alam yang sulit diprediksi. Bantuan untuk menanggulangi pasca bencana alam ini dikenal dengan Human Disaster Relief merupakan upaya untuk memberikan bantuan bagi negara yang sangat membutuhkan. Program ini umumnya diberikan kepada negaranegara yang sedang dalam masa recovery setelah akibat konflik atau peperangan yang berkepanjangan atau juga kepada negara-negara yang baru mengalami bencana alam yang menimbulkan kerusakan material luar biasa dan menelan korban nyawa manusia yang sangat banyak. Dalam pembahasan ini, upaya IOM dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk bantuan kemanusiaan yang dilakukan suatu Organisasi internasional terhadap suatu negara. IOM adalah organisasi/ lembaga yang melakukan serangkaian upaya untuk mencari, memberikan, menyalurkan, dan mempertanggung jawabkan sumber daya (dalam bentuk sarana, tenaga,uang, dan bentuk lainnya) yang dikumpulkan dari berbagai pihak yang membutuhkan bantuan atau pertolongan yang ditujukan sebagai tanggapan terhadap suatu kondisi krisis kemanusiaan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan nyawa, meringankan penderitaan, dan menjaga martabat manusia. 2. Konsep Pengungsi Pengungsi merupakan salah satu persoalan klasik yang selalu dihadapi oleh umat manusia pada setiap masa. Maraknya persoalan pengungsi tidak bisa dilepaskan 480


dari berbagai bencana baik yang diakibatkan oleh manusia ataupun alam. Tidak jarang persoalan pengungsi ini merepotkan Negara-negara tetangga lainnya. Sehingga, setidaknya dalam persoalan pengungsi masyarakat Internasional dapat dengan mudah mencapai titik kesamaan pandangan bahwa: persoalan pengungsi adalah bagian dari persoalan bersama. Atas dasar itulah traktat-traktat dan persetujuan-pesetujuan (arrangements) yang terkait dengan penanganan persoalan pengungsi sudah dibentuk semenjak dibawah naungan LBB. Ini menegaskan bahwa penanganan persoalan pengungsi sangatlah membutuhkan koordinasi lembaga multilateral. Atas dasar itu pula dalam system PBB terdapat UNHCR yang berperan sebagai lembaga yang khusus menangani persoalan pengungsi di dunia. Sebagai akibat naturnya yang bersifat lintas-perbatasan maka hukum internasional telah mengatur persoalan pengungsi dalam waktu yang relative lama. Pada tahun 1938 telah terdapat sebuah konvesi mengenai Status Pengungsi. Masih pada tahun yang sama terjadi pembentukan Komite bagi Pengungsi yang menyatakan apabila pengungsi adalah “tiap orang yang… memiliki ketakutan yang jelas (well founded fear) atas penghukuman yang didasarkan atas alas an ras, agama, dan kebangsaan, keanggotaan sebuah kelompok sosial atau kebangsaannya dan tidak mampu, akibat memiliki ketakutan itu, untuk ,memiliki perlindungan dari negaranya sendiri. Dari pengertian yang diberikan oleh konvensi dapat dinyatakan apabila pengungsi haruslah memiliki ketakutan yang kuat (well-founded fear) atas hal-hal yang berbau non-kriminal. Bahkan, para pengungsi haruslah merupakan pihak yang terlanggar HAM-nya ketika ia mempraktekannya. Definisi diatas telah digunakan secara baku oleh masyarakat Internasional dalam upayanya memberikan respon atas berbagai persoalan seputar pengungsi. Bahkan, definisi diatas adalah definisis yang telah menjadi bagian dari norma-norma kebiasan internasional. Ini direfleksikan oleh, walau konvensi 1951 sendiri tidak menuntut, Negara-negara pada umumnya menggunakan definisi tersebut untuk ketentuan mengenai pengungsi dalam hukum nasionalnya. Metode Penelitian Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif, yaitu memberikan gambaran melalui data dan fakta-fakta yang ada tentang upaya IOM dalam menangani masalah imigran gelap di Indonesia, Serta teknik analisa data yang digunakan penulis adalah teknik analisis kualitatif. Hasil Penelitian People smuggling sesungguhya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Oleh karena itu, sebab-sebab yang memunculkan terjadinya imigran gelap dapat pula menjadi sebab-sebab munculnya tindakan penyelundupan manusia. People smuggling dapat terjadi karena banyak faktor, terutama faktor pendorong yang menyebabkan banyaknya penduduk dari suatu negara melakukan perpindahan dari negara asal ke negara-negara tujuan. 481


Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya strategis diantara dua benua dan lautan, dengan batas geografi dan jalur pantai yang sulit di control oleh aparat dengan peralatan yang terbatas, menjadi jalur transit yang sering digunakan para imigran gelap untuk masuk ke Australia. Posisi pulau yang tersebar dan terentang luas dari satu sudut ke sudut lainnya, serta jumlah aparat keamanan laut dan fasilitas yang sangat terbatas untuk melakukan kontrol setiap saat,membuat wilayah Indonesia sebagai wilayah yang cukup ideal sebagai tempat persinggahan sementara, sebelum para imigran gelap dapat melakukan perjalannya menuju negara tujuan akhir. Meningkatnya jumlah imigran gelap, sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia selatan, mendarat di pantai barat dan terutama di Pulau Christmas, yang terletak relatif dekat dengan kepulauan Indonesia. Pulau Christsmas adalah suatu pulau yang merupakan pusat casino di Australia, tetapi sisi lain pulau tersebut merupakan tempat para imigran ditahan di suatu Rumah Detensi Imigrasi yang benar-benar layak huni dan nyaman sebelum mereka memperoleh kewarganegaraan secara selectif, dalam suatu konvensi internasional Australia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen untuk membantu para imigran (pengungsi korban perang dan pencari suaka) yang memasuki negaranya. Arus migrasi gelap merupakan suatu masalah utama dalam penanganan migrasi di Indonesia. Penyelundupan manusia telah meningkat dari segi profesionalisme selama tahun-tahun belakangan ini dengan semakin banyaknya migran berpaling ke sindikat kejahatan teorganisir guna mewujudkan impian mereka akan kehidupan yang lebih baik. Ratusan dari migran gelap tersebut membayar harga termahal dalam mengejar aspirasi mereka, hanyut di lautan ketika perahu pelayan yang mereka tumpangi yang disediakan oleh penyelundup manusia tenggelam akibat berlebihan muatan. Pencarian kehidupan yang lebih baik telah berujung pada peningkatan jumlah migran gelap secara dramatis. Ribuan migran, khususnya dari Asia Tengah, telah disergap atau terdampar di Indonesia di beberapa tahun belakangan ini sewaktu melakukan perjalanan ke Australia setelah membayar tinggi para penyelundup manusia. IOM telah memberikan konseling, perawatan medis, makanan dan pemukiman kepada ribuan manusia yang terdampar di Indonesia, serta memberikan bantuan kepada mereka yang bersedia pulang secara sukarela. Sebagai bagian dari mandat utamanya dalam memberikan bantuan kemanusiaan, IOM membantu pemerintah berbagai negara di dunia dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perundang-undangan dan mekanisme administrative migrasi baik melalui pemberian bantuan teknis dan pelatihan bagi pejabat pemerintah, dan dengan membantu para migran yang membutuhkan. Migrasi gelap merupakan suatu masalah utama dalam penanganan migrasi. Penyelundupan manusia telah meningkat dari segi profesionalisme selama tahuntahun belakangan ini dengan semakin banyaknya migran berpaling ke sindikat kejahatan terorganisir guna mewujudkan cita-cita mereka untuk sebuah hidup yang lebih baik. Ratusan orang telah membayar harga termahal dalam mengejar 482


mimpi mereka, tenggelam saat perahu penuh-sesak yang mereka tumpang tenggelam di laut lepas. Sejak tahun 1996, para migran yang sebagian besar berasal dari Timur Tengah dan Asia Tengah, membayar uang dalam jumlah banyak kepada penyelundup manusia, yang mengatur perjalanan mereka dan mengusahakan dokumen dan visa palsu untuk kepergian mereka ke Australia. Hampir di semua kasus, perjalanan mereka ke Australia melibatkan persinggahan ke Indonesia, dimana banyak yang ditelantarkan. Dengan adanya kerjasama IOM dengan Indonesia, maka IOM membuat suatu program kerja di Indonesia mengenai migrasi, salah satu program tersebut yaitu mengenai migrasi gelap. Migrasi gelap ini masuk dalam salah satu rincian program IOM yaitu “Menangani Migrasi”. a. Upaya Model Kerjasama Regional IOM memulai operasinya di Indonesia dengan memproses migrant Vietnam di Tanjung Pinang Riau.. International Organization For Migration (IOM) bekerjasama secara erat dengan pihak berwenang dari Indonesia dan Australia guna mendukung upaya mereka untuk mengatur lalu lintas migran gelap melalui Indonesia. Para pengungsi, pencari suaka dan pencari suaka yang ditolak dirujuk ke IOM oleh Imigrasi ataupun UNHCR. Mereka menerima akomodasi dasar, perawatan medis, uang saku untuk makanan, dan konseling dari staf lapangan IOM. Sebuah kesepakatan Model Kerjasama Regional (Regional Coorperation Model) tripartit ditandatangani di tahun 2001 oleh Pemerintah Australia, Pemerintah RI dan IOM. Tujuannya adalah untuk membantu para migran gelap untuk pulang secara sukarela atau menempatkan mereka di negara ketiga, dan guna mencegah Indonesia dan Australia dijadikan negara sasaran bagi penyelundup manusia. Pihak berwajib Indonesia bertanggung jawab untuk menentukan niat dari para migrant gelap yang ditangkap. Mereka yang dilihat melakukan transit melalui Indonesia untuk pergi ke Australia atau Selandia Baru dirujuk ke IOM untuk penanganan lebih lanjut, penanganan kasus dan perawatan. IOM, dengan bantuan finansial dari Pemerintah Australia, menanggung ongkos dari proses identifikasi tersebut dan memberikan bantuan medis langsung melalui tim dokternya. Pengaturan pemulangan sukarela dilakukan oleh IOM bagi para migran yang ingin pulang. Mereka yang ingin mencari suaka di Indonesia dirujuk ke UNHCR. Saat ini, IOM memberikan layanan dukungan dalam bentuk kursus bahasa Inggris, kegiatan olah raga dan pelatihan keterampilan dasar kepada sekitar 1.300 migran gelap di Indonesia. (www.iom.or.id, diakses pada tanggal 17 Juni 2012) IOM membantu upaya pemerintah RI dan Australia dalam mengatur pergerakan migran gelap melalui Indonesia melalui penyediaan layanan bantuan kemanusiaan bagi orang yang ditangkap dalam perjalanan mereka oleh pihak yang berwajib. Layanan-layanan tersebut meliputi bimbingan/konseling, perawatan medis, makanan, penampungan, pelatihan keterampilan dasar dan bantuan dalam mengajukan permohonan suaka atau pemulangan sukarela. Jumlah migran gelap yang tertangkap berbeda-beda sepanjang tahun, namun secara keseluruhan telah 483


mencapai 2.000 orang. (www.iom.or.id , diakses pada tanggal 13 Desember 2011) Tidak hanya tempat tinggal sementara, para imigran gelap tersebut juga diberikan fasilitas kesehatan, psikososial, akomodasi, serta kebutuhan pangan. Upaya bantuan yang dilakukan untuk menangani para imigran ilegal ini adalah sebagai bentuk bantuan kemanusiaan sebuah suatu negara yang bekerjasama dengan sebuah organisasi imigrasi kepada individu atau kelompok yang membutuhkannya. (forumpedulidemokrasi.wordpress.com, diakses pada tanggal 3 Juli 2013)

b. Upaya Program Penguatan Penanganan Migrasi Ilegal di Indonesia (Reinforcing Management of Irregular Migration – RMIM) Pada bulan Juni 2007, IOM meluncurkan sebuah proyek lanjutan RCM yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat RCM. Upaya ini meliputi pendeteksian dan monitoring pola arus imigrasi gelap melalui kampanye informasi yang menargetkan baik pejabat pemerintah terkait maupun masyarakat setempat, dan pemberian pelatihan bagi pejabat penegak hukum yang terkait pada tingkat lokal maupun propinsi. Serangkaian lokakarya pelatihan bagi semua daerah sasaran di Indonesia dilaksanakan mengikuti suatu jadwal yang disusun bersama oleh IOM, Direktorat Jendral imigrasi, dan Kepolisian Nasional Republik Indonesia. IOM telah mendirikan 11 kantor satelit dibeberapa lokasi strategis dari ujung timur nusantara hingga di barat, dengan kantor-kantor di Medan, Batam, Lampung, Pontianak, Surabaya, Makasar, Ambon, Kupang dan Merauke. Jaringan kantor IOM telah menunjukkan pemenuhan secara penuh maupun sebagian atas tujuan-tujuan program, mengumpulkan informasi mengenai kedatangan migran dan melalui wawancara intensif di lokasi, memperoleh profil migran untuk dibagi dengan para pejabat yang terkait. Meningkatnya arus pergerakan perpindahan manusia melintasi kepulauan di Indonesia telah menambah jumlah tantangan bagi pemerintah Indonesia serta para aparat penegak hukumnya. Luasnya kepulauan yang tersebar tidak sebanding dengan tingkat kecukupan sumber daya manusia dan fasilitas untuk mengawasi semua titik-titik perbatasan. Keadaan ini semakin problematik mengingat Indonesia terletak pada titik persimpangan rute perdagangan internasional. Sebagai sebuah organisasi IOM memberikan dukungan dan bantuannya bagi lembaga-lembaga negara untuk memastikan kelangsungan usaha penanganan penyelundupan manusia pada tempatnya dan mengapai setiap unsur pemerintah dan lembaga di setiap lapisan masyarakat, beragam kerjasama telah dilangsungkan termasuk sosialisasi. Program RMIM atau disingkat dengan program penguatan penanganan migrasi illegal di Indonesia pada awalnya adalah program kerjasama antara direktorat Jendral Imigrasi, Mobes Polri, dan IOM Indonesia untuk memerangi kegiatan migrasi illegal dimana termasuk didalamnya kejahatan people smuggling atau penyelundupan manusia di Indonesia. Program ini dimulai pada tahun 2007-2009 yang merupakan periode pertama dan dilanjutkan dengan periode kedua, dimulai tahun 2009-2013. Migrasi illegal mencakup sebuah tema yang sangat luas seperti

484


penyelundupan orang perdagangan manusia, dan tindak-tindak kejahatan transnasional lainnya. Keprihatinan ini berkembang menjadi amat penting melalui penyelenggaraan dua konferensi bertaraf Internasional, yakni Konferensi Tingkat Menteri Mengenai Penyelundupan Orang, Perdagangan Manusia, dan Kejahatan Trans-nasional terkaitdi Bali, yang diselenggarakan secara bersama oleh Menteri Luar Negeri Indonesia dan Australia pada 2002 dan 2003. Konferensi tersebut mencerminkan keprihatinan Indonesia dan negara-negara di Asia-Pasifik tentang Migrasi ilegal, aksi-aksi nyata untuk menanggulanginya serta langkah-langkah untuk menegakkan hak-hak para migran. Proyek RMIM dirancang untuk memberi kontribusi terhadap penguatan kapasitas tanggap dari jajaran pemerintah terkait serta masyarakat luas guna menanggulangi kasus-kasus migrasi ilegal di Indonesia. Melalui sebuah mekanisme tanggap yang terpadu oleh lembaga-lembaga penegakan hukum, seperti imigrasi dan Kepolisian dan kerjasama dari masyarakat setempat yang telah memahami keberadaan migrasi ilegal, komponen ini akan menjadi dasar yang kuat bagi upaya-upaya selanjutnya untuk memerangi migrasi ilegal di Indonesia. Secara garis besar kegiatan kegiatan RMIM meliputi : 1. Dengan penyelenggaraan sejumlah sesi lokakarya/secara teratur dan terarah, sebagai bentuk peningkatan kapasitas dan juga membangun mekanisme kerjasama yang efektif di antara lembaga-lembaga penegakan hukum ditingkat lokal (propinsi dan kabupaten) 2. Dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, membangkitkan kesadaran petugas lokal dan masyarakat kebanyakan mengenai migrasi ilegal dan prosedur-prosedur yang sudah ada untuk menangani dan membantu para imigran ilegal. Sepanjang tahun 2011, 23 lokakarya dan pelatihan RMIM telah dilaksanakan di Indonesia, kegiatan tersebut terdiri dari : a. 10 lokakarya untuk mencapai koordinasi lokal bagi para petugas hukum¸yaitu di Surabaya¸ Bandung¸ Balikpapan, Manado, Lampung, DKI Jakarta, Batam, Bali, Bogor, dan terakhir Aceh. b. 13 pelatihan peningkatan kapasitas, bagi para petugas kepolisian, dari lintas departemen di dalam tubuh kepolisian, dari Satgas Daerah Penyelundupan Manusia-Bareskrim, Baharkam, baik untuk Kepolisian Air, Binmas, Pam Obvit serta kesatuan kesatuan lainnya yang terkait. Sepanjang 2011 sudah dilaksanakan 23 lokakarya yang diikuti 2157 petugas penegak hukum (Polri, Imigrasi, Pemda, TNI AL dan AD serta Kejaksaan) diseluruh Indonesia. Bersamaan dengan pelaksanaan lokakarya, kantor perwakilan IOM disejumlah daerah di Indonesia bekejasama dengan Pemerintah Daerah setempat telah melaksanakan 113 sosialisasi dengan total peserta 13.717. 485


Sebagian bagian dari program RMIM saat ini terdapat 13 kantor IOM didaerah yang dibentuk untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah dalam penanganan masalah imigran ilegal mulai dari intersepsi, penampungan hingga proses kepulangan secara sukarela atau voluntary repatriation. Berkenaan dengan lokakarya, pelaksanaan selama tahun 2012, IOM mengikutsertakan jaksa baik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) langkah ini diambil mengingat peran penting Kejaksaan di Sistem Peradilan Kriminal (Criminal Justice System) di dalam usaha memerangi kejahatan people smuggling. (www.iom.or.id , diakses pada tanggal 23 juli 2013) Rangkaian lokakarya RMIM 2012 kembali berlanjut dengan dilaksanakan kegiatan tiga hari di berbagai kota yaitu malang, Kendari, Lombok, bandung, Banjarmasin, Semarang, Padang, Kupang. Meningkatnya arus pergerakan perpindahan manusia melintasi kepulauan di Indonesia telah menambah jumlah tantangan bagi pemerintah Indonesia serta para aparat penegak hukumnya. Menyikapi semakin meningkatnya kasus imigran ilegal di Indonesia, IOM terus memberikan dukungan dan bantuan bagi Polri. Dengan dukungan serta kerjasama Kedutaan Besar Australia, dan Kedutaan Besar Canada, IOM beserta Kepolisian Perairan (Polair) menyelenggarakan sebuah lokakarya yang bertujuan menganalisa dan mengevaluasi kinerja Polair dalam usaha meningkatkan kapasitas dalam penanganan imigran ilegal di Indonesia. Pada hari pertama lokakarya, para peserta diberikan sejumlah paparan dari perwakilan IOM, Australian Federal Police (AFP), Royal Canadian Mounted Police (RCMP) serta Kementrian Luar Negeri (Kemenlu). (www.iom.or.id , diakses pada tanggal 3 maret 2012) Dari hasil lokakarya tersebut, AFP dan Polri bekerjasama dalam meningkatkan pengawasan pergerakan imigran ilegal. AFP dan Polri melakukan pengawasan di perairan NTB, pengawasan tersebut berupa patrol rutin bersama. Jika imigran ilegal tertangkap, maka kedua pihak lngsung menyerahkan kepada pihak keimigrasian terdekat. Kerjasama AFP dan Polriberhasil menggagalkan aksi penyusupan 70 imigran ilegal melalui jalur laut. Dalam operasi ini, AFP dan tim gabungan Polri menemukan Sembilan warga negara Indonesia yang menjadi penyelundup imigran, Mereka membantu proses imigran illegal. (www.iom.or.id , diakses pada tanggal 3 maret 2012) Kasus-kasus teridentifikasi dan terpecahkan dalam waktu yang relative singkat setelah dilakukan kepolisian yang melakukan pendekatan dengan mengutamakan kearifan lokal atau lebih dikenal dengan perpolisian masyarakat. Setidaknya 125 imigran ilegal telah ditangkap oleh anggota kepolisian setelah mereka menerima informasi dari nelayan setempat dan kemudian diserahkan kepihak imigrasi untuk diproses sebelum difasilitasi oleh IOM. (m.tempo.com , diakses pada tanggal 17 Desember 2012) Rangkaian lokakarya RMIM 2012 kembali berlanjut dengan dilaksanakan kegiatan di 3 provinsi di Indonesia yaitu Lombok, Bandung, Banjarmasin. Sebagai organisasi antar pemerintah IOM bekerja erat dengan pemerintah menjadi 486


mitra untuk memberikan dukungan guna menangani masalah-masalah yang di hadapi mengenai imigran gelap. Lokakarya RMIM di Lombok kali ini memiliki nilai khusus, untuk pertama kalinya perwakilan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) turut hadir, dengan diwakili oleh Brigjen Johny Hutauruk dari wakil deputi V. Beliau juga tidak lain wakil ketua desk Penanganan Penyelundupan Manusia, Pengungsi dan Pencari Suaka (P2MP2S) di kementerian tersebut. Dalam paparannya, Brigjen Pol, JohnyHutauruk mengindikasikan sejumlah kendala dalam penanganan masalah imigran ilegaldan para pencari suaka seperti koordinasiantar lembaga negara yang belum optimal dan bersifat parsial, keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana pada lembagalembaga yang terkait serta melemahnya pengawasan pada jalur darat, laut dan udara. Saat ini setidaknya 514 ABK (anak buah kapal) warga negara Indonesia (WNI) sedang melalui proses hokum di Australia. 272 orang tengah melalui proses peradilan, 172 orang telah menerima vonis, 37 orang dalam proses penyidikan dan 26 orang masuk dalam kategori dibawah umur sedang dalam proses pemulangan tanpa melalui proses hukum.angka-angka tersebut tentunya sangan memprihatikan dan sudah sepatutnya menjadi perhatian, khususnya bagi pemerintah daerah dimana mayoritas WNI tersebut berasal dari NTB dan NTT. Dalam hal ini upaya IOM dapat dikatakan berhasil dikarenakan dari data yang saya dapat diatas IOM telah berusaha mengurangi jumlah imigran ilegal,selain Ditjen Imigrasi, IOM Indonesia mencatat data imigran ilegal yang berada di Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 mencapai 8674. (www.tempo.co.id diakses pada tanggal 21 November 2013) Berdasarkan data yang di dapat diketahui bahwa IOM menunjukkan sikap serius membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani imigran gelap di Indonesia. IOM memperlakukan para Imigran gelap dengan menyediakan konseling, perawatan medis, makan dan penampungan bagi ratusan orang yang terluntanglantung di Indonesia dan bantuan kepada mereka yang ingin pulang secara sukarela. dari banyanyaknya jumlah imigran ilegal yang berada di Indonesia hingga 2013, IOM Indonesia telah menangani 47% imigran gelap yang berada di Indonesia. Terlihat dari jumlah imigran gelap hingga 2013 yang mencapai 8674 orang dan IOM telah menangani 3962 0rang. Hasil yang tidak mudah, banyak kendala yang dihadapi IOM selama melakukan penanganan tersebut. Disamping itu untuk menangani masalah imigran gelap ini, pemerintah sendiri sudah melakukan suatu aksi dengan membentuk sebuah satuan tugas (satgas) yang diketuai oleh Dirjen imigrasi. Satgas itu melibatkan semua instansi yang ada, termasuk IOM dan UNHCR. Satgas ini salah satunya bertugas mewawancarai dan membujuk imigran tersebut supaya mau kembali ke negara asalnya. Hasilnya hingga Juli ini, Satgas berhasil mengembalikn 137 orang ke negara asalnya atas kemauan sendiri (voluntary return) yang dibiayai oleh IOM, artinya kerja baik dari kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan IOM.

487


Analisa yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah pihak IOM akan terus memfasilitasi kebutuhan sehari-hari sampai pengungsi tersebut ditempatkan di negara ketiga atau kembali ke negara asalnya. Hingga saat ini fasilitas yang telah dilakukan dan diberikan IOM tetap terlaksana dan terus diberikan pada pengungsi yang ditangani IOM. Implementasi dari pihak IOM hanya sebatas kebutuhan dasar mereka, seperti sandang, pangan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari hingga tiket pulang ke negara asal. Jika pengungsi tersebut dengan sukarela untuk kembali ke negara asalnya. Kendala yang saat ini yang dihadapi IOM adalah jika pengungsi tidak ingin dikembalikan ke negara asalnya maka pengeluaran biaya lebih banyak dan memperlambat kerja IOM. Kesimpulan Penanganan persoalan pengungsi dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan (assistance) dan pertolongan (relief). Pemberian bantuan berupa penampungan dan fasilitas makanan serta kesehatan. Pemberian pertolongan dapat berupa pemberian status yang jelas tentang identitas pengungsi, misalnya dengan membantu persoalan kewarganegaraa. IOM bekerjasama dengan pemerintah Indonesia dalam melengkapi dan merenovasi fasilitas-fasilitas pusat detensi di Indonesia untuk para imigran gelap dalam melakukan perawatan secara berkala dan melakukan perbaikan. IOM membuat Perjanjian Model Kerjasama Regional tripartite (RCM) ditandatangani di tahun 2001 oleh Pemerintah Australia, Pemerintah RI dan IOM. IOM membantu upaya pemerintah RI dan Australia dalam mengatur pergerakan migran gelap melalui Indonesia melalui penyediaan layanan bantuan bagi orang yang ditangkap dalam perjalanan mereka oleh pihak yang berwajib Indonesia. Layanan-layanan tersebut meliputi bimbingan/konseling, perawatan medis, makanan, penampungan, pelatihan keterampilan dasar dan bantuan dalam mengajukan permohonan suaka atau pemulangan sukarela. Pada Tahun 2007, IOM meluncurkan sebuah proyek untuk melengkapi dan memperkuat RCM. Upaya ini meliputi pendeteksian dan monitoring pola arus imigrasi gelap melalui kampanye informasi yang menargetkan baik pejabat pemerintah terkait maupun masyarakat setempat, dan pemberian pelatihan bagi pejabat penegak hukum yang terkait pada tingkat lokal maupun propinsi. IOM telah melaksanakan proyek Penguatan Penanganan Migrasi Gelap (Reinforcing Management of Irregular Migration - RMIM) guna melengkapi dan memperkuat RCM. Proyek ini mencakup pendekteksian dan pemantauan pola arus migrasi gelap di Indonesia; peningkatan kesadaran tentang migrasi gelap melalui kampanye informasi yang ditujukan pada pejabat pemerintah maupun masyarakat setempat, serta penyediaan pelatihan bagi pejabat penegak hukum di tingkat lokal maupun propinsi. Proyek RMIM dirancang untuk memberi kontribusi terhadap penguatan kapasitas tanggap dari jajaran pemerintah terkait serta masyarakat luas guna menanggulangi kasus-kasus migrasi ilegal di Indonesia.

488


Daftar Pustaka 1. Buku Anonim,”By Invitation Only”Australian Asylum Policy. A Human Right Watch Report. Pp 56-57 Anonim,2006.”UU RI No.9/1992 Tentang Keimigrasian”. Yogyakarta Pustaka Yustisia. Pp 9-13 Cornelius, Williamet al.2000. “Controlling Immigration” dalam virginie Guirandonand Galia Lahav. A Reappraisal of the State Sovereigntly Debate: The Case Of Migration Control, journal of Comparative Social Studies. California: Standford University Press. Vol. 33 p.3 Emilia Yustiningrum (lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), 2005, “HUMAN Grossman, J. B., (1984): Illegal Immigrants and Domestic Employment. Industrial and Labor RelationReview, Vol. 37, No. 2, (Jan., 1984). Hal. 240-251. Hanson, Gordon H., (2007): The Economic Logic of Illegal Migration. Council Special Reports (CSR) No. 26, April. USA: Council on Foreign Relations. Kass, Lani. 2004.”Homeland Defense: Assumption First,Strategy Second”, dalam Journal of Homeland Security. Vol 1. Pp: 187-200 MD, Mahfud, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1999 Mines, Richard & Alain de Janvry, (1982): Migration to the United States and Mexican Rural Development: A Case Study. American Journal of Agricultural Economics, Vol 64, No. 3, (August., 1982). Hal.444454 Seksi Penyebaran Informasi Direktorat Lintas Batas dan Kerjasama Luar Negeri, Pemeriksaan Papor, Jakarta : Direktorat Jendral Imigrasi 2007 2. Media massa cetak dan elektronik / internet Adirini Pujayanti,2009,”Penyelundupan manusia dan ancaman global:kasus penyelundupan manusia ke Australia”, dapat di akses melalui http://www.dpr.go.id/bukukajian/Masalah-PenyelundupadanPerdagangan-Orang_di_Indonesia-2009.pdf, diakses 24 April 2012. Direktorat Intelkam Polda Lampung, (2010): Transnasional Crime. http://www.komisikepolisianindonesia.com/main.php?page=ruu&id =608 diakses pada tanggal 3 Januari 2013 “Imigran Ilegal saat diketahui berada di INA dikenakan tindakan keimigrasian”, terdapat di www.imigrasi.go.id/index, diakses pada tanggal 23 maret 2013 Interpol.internasional, people smuggling, http://www.Interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default.asp. diakses pada tanggal 2 juli 2012. Inilah wilayah paling rawan penyelundupan imigran gelap, tersedia di www.ROLrepublikaonline.com , diakses pada tanggal 31 jan 2013. 489


Indonesia kebanjiran imigran gelap, diakses dari http://m.tempo.co/read/news pada tanggal 17 desember 2012. INTERPOL, (2010): People Smuggling. Diakses dari http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default.asp pada tanggal 23 februari2013. “Indonesia Rawan ImigranGelap” terdapat di http://www.kompasonline.com, diakses 22 februari 2013“18 Imigran Gelap Kaburdari Rutan”, terdapat di http://www.kompasonline.com, diakses 3 maret 2013. Kerjasama keamanan di kawasan perbatasan, diakses dari www.tabloid diplomasi.org pada tanggal 29 april 2013. Konter trafficking, diakses dari www.IOM.or.id pada tanggal 2 mai 2013. Memorandum of Understanding Between Indonesia-IOM, diakses dari http://www.interpol.go.id/en/legal-matter/mou/organization/233nota-kesepahaman-antara-ri-organisasi-internasional-untuk-migrasi. pada tanggal 5 april 2012 Novianti, SH,MH,2009,” Analisis tentang protocol penyelundupan migrant melalui darat, laut dan udara dari perspektif hukum internasional”, ibid, p.13 Penanggulangan imigran gelap Indonesia, diakses dar i www.bainfokomsumut.go.id pada tanggal 18 April 2010 Program IOM di Indonesia, diakses dari http://www.iom.or.id/ pada tanggal 13 des 2011 UNHCR: The UN Refugee Agency. Perlindungan Pengungsi di Indonesia. Diakses dari http://www.unhcr.or.id/Html08/bhs_protect08.html, tanggal 31 Januari 2013 Poltak Partogi Nainggolan, 2009,”Imigran Gelap di Indonesia: masalah dan penanganan” (Jurnal Setjen DPR RI/bagian ketiga) terdapat di http://www.dpr.go.id/bukukajian/Masalah-Penyelundupan-danPerdagangan-Orang-di-Indonesia-2009.pdf, diakses 20 maret 2013 pantura, pintu masuk imigran gelap ke kabupaten tanggerang, diakses melalui www.kabar6.com pada tanggal 31 jan 2013 Wawancara Four Corner, ABC TV Sydney dengan Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, diakses dari www.imigrasi.go.id/index2.php?option=com_content&do.../pada tanggal 4 maret 2012 www.acicis.murdoch.Roberts,Anita-Asylum Seekers dari Timur Tengah di Indonesia Dari Perspektif Republik Indonesia.

490

UPAYA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI MASALAH IMIGRAN GELAP DI INDONESIA. Vera Puspita Ningsih 1 NIM

Recommend Documents