PERAN ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE (OSCE) DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI KOSOVO Anita 1 NIM:

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (3): 753-764 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul © Copyright 2013

PERAN ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE (OSCE) DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI KOSOVO 2008-2011

Anita1 NIM: 0702045050 Abstract Human trafficking in Kosovo occurred because poor economy conditions, many people live in poverty, lack of legal and law enforcement mechanisms in Kosovo, lack of visa requirements and strict border controls, Kosovo become of the volunteers for peace prostitution potentially be customers in Kosovo, the emergence of prostitution trade both for domestic and overseas consumption, and traditional norms and strong influence on children and women. OSCE roles of the human trafficking problem in Kosovo is as a container or negotiate a place to find a solution, as a facilitator,as a monitor, informers and cooperation with Kosovo state, as well as perpetrators of antitrafficking action. The actions is among other investigations, law enforcement, and prosecution, prevention, protection, and providing assistance to victims.

Keywords : international organization , human trafficking, Kosovo Pendahuluan Kosovo merupakan negara yang baru saja merdeka pada 17 Februari 2008. Setelah merdeka Kosovo mengalami sebuah transisi yang ditandai dengan adanya pembentukan pemerintahan yang baru. Keadaan ini membuat kondisi Kosovo tidak stabil. Kosovo banyak mengalami permasalahan sosial ekonomi di negaranya. Tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat serta terjadi diskriminasi gender dalam dunia kerja. Permasalahan tersebut belum sempat teratasi dengan baik oleh pemerintah Kosovo, sehingga memicu banyak tindak kejahatan. Salah satu tindak kejahatan yang paling marak terjadi di Kosovo dan menjadi perhatian dunia internasional adalah perdagangan manusia (human trafficking). Tidak hanya sebagai daerah tujuan dan asal namun kosovo juga merupakan tempat transit human trafficking, dengan tujuan eksploitasi seksual, perdagangan wanita, perdagangan anak-anak, juga untuk diambil organnya untuk 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail: nitnotbogoshipta.gmail.com

eJournal Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 3, 2013: 753-764

diperdagangkan. (Topeng Israel dalam Perdagangan Organ Kosovo Terbuka!, 2012) Faktor-faktor dalam perkembangan dan kelanjutan terjadinya human trafficking di Kosovo: 1. Sebagian besar masyarakat Kosovo hidup dalam kemiskinan. Dari jumlah penduduk Kosovo pada tahun 2011 yang berjumlah 1.733.872 jiwa sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. 2. Kosovo menjadi salah satu tujuan para sukarelawan untuk perdamaian yang berpotensial menjadi konsumen prostitusi di Kosovo. 3. Munculnya perdagangan prostitusi dalam negeri baik untuk konsumsi dalam dan luar negeri. 4. Kurangnya persyaratan visa dan pengawasan perbatasan yang ketat. 5. Kurangnya hukum dan mekanisme pelaksanaan hukum di Kosovo. Human trafficking ini telah lama teridentifikasi dan menjadi perhatian serius oleh dunia internasional. Dalam beberapa kasus human trafficking yang terjadi di Kosovo terdapat beberapa organisasi kemanusiaan yang turut berpartisipasi untuk menangani permasalahan kemanusiaan salah satunya Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Sejak tahun 2003 OSCE telah memiliki mekanisme yang ditetapkan untuk memerangi human trafficking, seperti yang didefinisikan oleh Pasal 3 dari Protokol Palermo, yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah dan membangun kemauan politik dalam negara yang berpartisipasi untuk mengatasi secara efektif. Organisasi ini memiliki program untuk menangani human trafficking yaitu Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings. Kosovo pun memiliki program untuk menangani human trafficking di negaranya yaitu The Strategy and Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2008-2011. OSCE menaruh perhatian terhadap masalah human trafficking di Kosovo ini karena OSCE termasuk organisasi yang bekerja dalam dimensi kemanusiaan yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Keterlibatan OSCE dalam menangani human trafficking di Kosovo inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh apa saja peran OSCE untuk menangani kasus human trafficking yang banyak memakan korban wanita dan anak-anak pada tahun 20082011. Tujuan penelitian ini adalah Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan studi Hubungan Internasional, khususnya bagi pengkaji studi tentang perkembangan keamanan suatu negara yang berhubungan dengan transnational crime yang salah satunya human trafficking.

754

Peran OSCE Menangani Human Trafficking Kosovo (Anita)

Kerangka Dasar Teori 1. Konsep Organisasi Internasional Organisasi internasional menurut Cheever dan Haviland adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberi manfaat timbal balik yang diejawantahkan melalui pertemuanpertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala. (T. May Rudi, 2005) Secara terinci, klasifikasi organisasi international ada bermacam-macam, tinjauan ini berdasarkan pada : 1. Kegiatan Administrasi Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (Inter-Governmental Organization) yang disingkat menjadi IGO. 2. Organisasi Internasional Non-Pemerintah (Non-Governmental Organization) yang disingkat menjadi NGO. Atau INGO (International Non-Governmental Organization) untuk membedakan antara NGO yang internasional dengan NGO yang beruang-lingkup domestik. 3. Ruang Lingkup (Wilayah) Kegiatan dan Keanggotaan a) Organisasi Internasional Global b) Organisasi Internasional Regional 4. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi Untuk ini, pembagiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang atau aspek dalam kehidupan umat manusia. 5. Tujuan dan Luas-Bidang Kegiatan Organisasi a) Organiasi Internasional Umum (menyangkut hal-hal umum) b) Organisasi Internasional Khusus (menyangkut hal-hal khusus) 6. Ruang Lingkup (Wilayah) dan Bidang Kegiatan a) Organisasi Internasional: Global-Umum b) Organisasi Internasional: Global-Khusus c) Organisasi Internasional: Regional-Umum d) Organisasi Internasional: Regional-Khusus 7. Menurut Taraf Kewenangan (Kekuasaan) a) Organisasi Supra-nasional b) Organisasi Kerjasama 8. Bentuk dan Pola Kerjasama a) Kerjasama Pertahanan Keamanan (Collective Security). b) Organisasi yang didasarkan kepada kerjasama fungsional ini, jumlahya sangat banyak. Ada kerjasama fungsinal di bidang ekonomi, politik, social dan budaya; disamping pola kerjasama secara umum (mencakup berbagai bidang). 9. Fungsi Organisasi a) Organisasi Politikal, yaitu organisasi yang dalam kegiatannya menyangkut masalah-masalah politik dalam hubungan internasional. Mungkin saja, titik berat pola kerjasama adalah ekonomi dan social budaya tetapi tidak dapat 755


melepaskan sepenuhnya kaitan hal-hal lainnya itu terhadap masalah politik. Organisasi politikal merupakan organisasi yang bersifat politik jika ada sangkut paut dengan masaah perdamaian dan keamanan. b) Organisasi Administratif, yaitu organisasi yang sepenuhnya hanya melakukan kegiatan teknis secara administrative. c) Organisasi Peradilan, yaitu organisasi yang menyangkut penyelesaian sengketa pada berbagai bidang atau aspek (politik, ekonomi, social dan budaya) menurut proedur dan melalui proses peradilan yang seuai dengan ketentuan internasional dan perjanjian-perjanjian internasional. Peran organisasi internasional menurut T. May Rudy (2005:27) adalah sebagai berikut: a. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik. b. Sebagai sarana untuk perundingan atau menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan. c. Lembaga yang mandiri untuk melaksakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monument bersejarah dan lain-lain). Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa OSCE merupakan organisasi internasional publik dan disebut juga sebagai organisasi kepemerintahan (inter-governmental organization) yang memiliki 56 anggota dari masing-masing negara yang turut berpartisipasi dalam OSCE. Berdasarkan ruang lingkupnya OSCE termasuk dalam organisasi global karena wilayah kerja OSCE selain di Eropa ada juga di Asia. Bidang kerja OSCE meliputi politik-militer, ekonomi, lingkungan, dan kemanusiaan. Menurut taraf kewenangan OSCE adalah organisasi kerjasama dimana kedudukan dan kewenangannya tidaklah lebih tinggi dibanding dengan negara anggotanya. Bentuk dan pola kerjasama OSCE berupa kerjasama fungsional dimana kerjasamanya tidak hanya di satu bidang saja. Dilihat dari perannya OSCE termasuk suatu lembaga mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan. 2. Konsep Human Trafficking Dalam Protokol PBB untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000), Suplemen Konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas dikatakan : (Rini Maryam, Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak) (a) Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman, seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau 756


pelayan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh. (b) Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan; (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “ perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (a) pasal ini; (d) “anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun. Masalah perdagangan manusia sudah sangat meresahkan masyarakat,baik yang menjadi korban, keluarga korban, tokoh masyarakat maupun warga sekitar dan harusnya perdagangan manusia dapat segera diberantas dan dihentikan. Tidak gampang menghentikan perdagangan manusia dalam waktu singkat. Selain tidak adanya upaya serius pemerintah, penghentian perdagangan manusia juga harus memperhatikan hak asasi manusia, terutama masalah kebebasan setiap orang untuk bepergian keluar negeri. Human trafficking adalah suatu kegiatan pemindahan manusia secara paksa, diperjual-belikan, secara ilegal dengan melintasi batas-batas suatu negara dan bertujuan untuk diperbudak, sex eksploitasi, diambil organ-organ tubuhnya. Mayoritas sering terjadi di negara-negara yang sedang berkembang yang kondisi negaranya yang tidak begitu kondusif. Selain perempuan atau wanita juga terdapat perdagangan anak dan perdagangan tubuh ilegal. Sebagian wanita dan anak-anak dipaksa menjadi pekerja seks. Para wanita yang dijual di Kosovo sebagian besar dari Moldova, Bulgaria, dan Ukraina yang mayoritas melewati Serbia. Hal ini disebabkan karena keadaan ekonomi, peran pemerintah, dan lain sebagainya. Human trafficking di Kosovo menyebabkan suatu masalah yang serius dan perlu penanganan. Metode Penelitian Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik telah pustaka (library research). Data penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis datapenelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode content analysis. Pembahasan Kosovo merupakan negara yang terletak di sebelah tenggara Eropa, yang memiliki luas 10.887 km2 dan berbatasan dengan Serbia di utara dan timur, Montenegro di barat laut, Albania di timur, dan Makedonia di selatan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.733.872 jiwa tercatat pada tahun 2011. (US Departement of State) 757


Akhirnya Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada tanggal 17 Februari 2008. Amerika Serikat secara resmi mengakui Kosovo sebagai Negara berdaulat dan merdeka pada tanggal 18 Febuari 2008. Pada Oktober 2011, lebih dari 80 negara telah mengakui kemerdekaan Kosovo, termasuk 22 dari 27 negara anggota Uni Eropa, semua negara tetangga (kecuali Serbia), dan negara-negara lain dari Amerika, Afrika, dan Asia. Setelah kemerdekaannya Kosovo mengalami masa transisi yang diikuti oleh pembentukan struktur pemerintahan yang baru. Karena hal ini kondisi Kosovo mengalami ketidakstabilan. Pembentukan struktur pemerintahan yang baru ini membuat keadaan Kosovo yang telah buruk menjadi semakin buruk. Akibatnya Kosovo mengalami berbagai permasalahan sosial ekonomi di negaranya. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Data statistik pemerintah Kosovo mengindikasikan korban yang paling banyak adalah anak-anak dan wanita-wanita muda asal Eropa Timur. Perempuan korban perdagangan manusia (human trafficking) untuk eksploitasi seksual di Kosovo sebagian besar datang dari Moldova, Ukraina, dan Rumania. Juga termasuk Rusia, Kazakhstan, Belarus, Albania dan Bulgaria. Menurut sebuah studi International Organization for Migration (IOM) mengenai korban trafficking di Balkan, perempuan di Kosovo telah diperdagangkan ke Austria, Jerman, Spanyol, Inggris Raya, Makedonia, Serbia dan Bulgaria. (Trafficking in Report 2008-Special Case in Kosovo) Table 3.4 Korban Wanita dan Anak di Kosovo pada Tahun 2000-2002 No. Wanita dan Asal Tujuan Keterangan anak 1 158 Moldova Austria, Dijual untuk Jerman, dijadikan 2 70 Rumania Spanyol, sebagai budak 3 39 Ukraina Inggris sex, sex 4 15 Bulgaria Raya, eksploitasi, 5 9 Kosovo Makedonia, kerja paksa, 6 9 Albania Serbia, diambil 7 3 Rusia Bulgaria, dll organnya, dll. Total 303 Sumber: A New ‘Commodity’ in Kosovo. Data dari tabel 1.3 ini menyatakan terdapat penyamarataan usia untuk setiap korban wanita yaitu 25 tahun. Pada kenyataannya 38 dari total korban di atas merupakan anak di bawah umur. Selain itu beberapa dari korban masih menempuh pendidikan dasar dan sedikit yang telah menempuh perguruan tinggi.

758


Dari gambar tersebut dapat lihat bahwa Kosovo merupakan tempat berkumpulnya para korban trafficking yang nantinya dari Kosovo itu akan ada rute baru menuju negara tujuan. Negara tujuan utama bagi perempuan dan anak perempuan yang dikirim dari Kosovo (korban mencakup asal Kosovo maupun yang transit di Kosovo) adalah Yunani, Turki, Austria,Itali, Swiss, Jerman, Perancis, Inggris, dan Spanyol. Dari penjelasan tersebut Kosovo merupakan negara asal, transit dan tujuan untuk women trafficking atau perdagangan perempuan dan child trafficking atau perdagangan anak, dengan maksud eksploitasi seks komersial. menurut laporan dari pemerintah Kosovo anak-anak dipaksa menjadi pengemis kemungkinan oleh orang tua mereka sendiri dan ini menimbulkan meningkatnya permasalahan trafficking. Data statistik pemerintahan Kosovo mengindikasikan korban yang paling banyak adalah anak-anak juga wanita-wanita muda asal Eropa Timur. Mengenai konsep human trafficking, maka human trafficking di Kosovo merupakan perdagangan manusia yang illegal dengan cara penculikan, pemaksaan, penipuan atau pun penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi seksual. Misi OSCE di Kosovo Bidang program Misi OSCE di Kosovo termasuk HAM dan promosi supremasi hukum, demokratisasi masyarakat melalui pemerintah lokal, pemerintah pusat, masyarakat sipil dan pengembangan media, dan proses pemilu. Masing-masing bidang memiliki departemen khusus untuk menangani setiap permasalahan yang ada. Tujuan dari misi ini adalah untuk membantu menciptakan masyarakat demokratis yang menjujung tinggi supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pembangunan ekonomi yang kondusif dan integrasi lebih lanjut dalam struktur Eropa.

759


Organisasi ini memiliki program untuk menangani human trafficking yaitu Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings. Kosovo pun memiliki program untuk menangani human trafficking di negaranya yaitu The Strategy and Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2008-2011. Action Plan OSCE Action Plan OSCE dalam memerangi human trafficking di wilayah operasi OSCE: (OSCE Permanent Council: Decision No.557) (1) Maksud dan tujuan Action Plan. Action Plan ini dibuat untuk membantu wilayah operasi OSCE melaksanakan komitmen mereka untuk memerangi human trafficking. Bersama membahas masalah secara komprehensif, yang meliputi perlindungan korban, pencegahan human trafficking dan menuntut mereka yang menfasilitasi atau melakukan kejahatan. (2) Definisi human trafficking. Action Plan ini berdasarkan pada definisi human trafficking yang terkandung dalam pasal 3 Protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, terutama perempuan dan anakanak, melengkapi Konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisir. (3) Investigasi, penegakan hukum dan penuntutan. Membenahi pelaksananaan hukum yang belum sepenuhnya diterapkan secara benar, mengadakan pengawasan dokumen-dokumen perjalanan, dan mengembangkan kemampuan aparat hukum. (4) Pencegahan human trafficking. Dengan mengadakan pengolahan data dan penelitian penyebab human trafficking dan berlanjut mempromosikan kepada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi menjadi korban human trafficking. (5) Perlindungan dan bantuan. Mendirikan shelter-shelter untuk para korban serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak-anak. (6) Tindak lanjut dan mekanisme koordinasi. Disamping mengawasi dan mengimplementasikan juga turut berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang berhubungan dengan dimensi kemanusiaan. Dari 6 Action Plan OSCE di wilayah operasinya, khususnya untuk wilayah Kosovo, OSCE membuat Action Plan yang terdiri dari 3 bidang. Ketiga bidang tersebut menempatkan OSCE sebagai wadah atau forum, fasilitator, pemberi informasi dan memonitor atau mengawasi dalam penanganan human trafficking di Kosovo. (a) Investigasi, Penegakan Hukum dan Penuntutan Dalam hal ini OSCE berperan sebagai pengawas dan fasilitator yang menyediakan fasilitas-fasilitas dalam kegiatan investigasi, penegakan hukum dan penuntutan serta sebagai pemberi informasi dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan training untuk para aparat hukum di Kosovo. Dan juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi lainnya. 760


Ketika OSCE Mission in Kosovo (OMiK) didirikan di Kosovo, tidak ada kerangka hukum yang efektif di Kosovo untuk menangani masalah human trafficking. Ketentuan yang paling relevan adalah Pasal 251 dari Yugoslavia Criminal Code, yang mengkriminalisasi antar-meditasi dalam menjalankan prostitusi, dan Pasal 155, yang mengkriminalisasi “Membangun hubungan perbudakan dan mengangkut orang dalam hubungan perbudakan”. Sementara Pasal 251 mencakup “siapapun merekrut, menginduksi, menghasut atau umpan seorang perempuan menjadi pelacur,” dan Pasal 155 meliputi perdagangan dan pengangkutan seseorang ke dalam pebudakan atau kondisi seperti perbudakan, aspek-aspek penting lain dari perdagangan yang tidak tercakup. Pemerintah Kosovo sendiri pun telah banyak melakukan tindakan hukum untuk para pelaku trafficking tetapi banyak terjadi backlog (penundaan sementara). Selain itu menurut OSCE para praktisi hukum di Kosovo seringkali gagal dalam menerapkan hukum kepada para tersangka. Para hakim kadang-kadang memutuskan terdakwa dengan dakwaan “percobaan” sementara fakta-fakta yang ada mengarah kepada trafficking. Hakim dan jaksa dilaporkan tidak terlatih untuk mengadili kasus-kasus trafficking. Serta OSCE berkomitmen untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk dengan mengadopsi dan menerapkan undang-undang, untuk para pelaku perdagangan manusia, termasuk hukuman yang sesuai, dengan tujuan untuk memastikan respon penegakan hukum yang efektif dan penuntutan. Undangundang tersebut harus mempertimbangkan pendekatan hak asasi manusia terhadap masalah perdagangan, dan mencakup ketentuan untuk perlindungan hak-hak asasi korban, memastikan bahwa korban perdagangan tidak menghadapi penuntutan semata-mata karena mereka telah diperdagangkan. Kegiatan nyata OSCE Mission in Kosovo (OMiK) dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan institusi lokal dalam hal mengidentifikasi dan membantu korban trafficking, misi OSCE diselenggarakan dengan mengadakan sesi pelatihan sebelas multi-etnis turut berpartisipasi, sebanyak 330 petugas polisi beroperasi di persimpangan jalur utama dan 33 petugas bea cukai Kosovo. Selain itu OSCE juga mengadakan pelatihan untuk 30 pengawas ketenagakerjaan, perdagangan dan kesehatan dan 90 perwakilan dari lembaga-lembaga kota dan LSM Hak Asasi Manusia di wilayah Gjilan (Gnjilane). Pelatihan interaktif ini memiliki sesi tanya jawab, diskusi, berbagi pengalaman dan berpendapat tentang bagaimana sebaiknya masalah trafficking ini dapat ditangani dengan baik. Dengan adanya kegiatan pelatihan ini polisi Kosovo dapat meningkatkan kinerjanya guna mengidentifikasi kasus trafficking agar kasus ini tidak semakin banyak merajalela di Kosovo.

761


(b) Pencegahan terjadinya Human Trafficking Pencegahan yang dilakukan OSCE dalam menangani masalah human trafficking di Kosovo ini meliputi di bidang ekonomi dan pendidikan. OSCE di kegiatan ini berperan sebagai pengawas di setiap kegiatan yang diadakan OSCE maupun pemerintah Kosovo dan fasilitator yang menfasilitasi setiap kegiatan yang diadakan oleh OSCE untuk Kosovo dan sebagai pemberi informasi mengenai bahayanya human trafficking. Juga bekerjasama dengan kementrian-kementrian Kosovo. Bidang ekonomi OSCE akan secara berkelanjutan untuk mempromosikan Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) dan program ini ditujukan kepada sekelompok orang yang beresiko menjadi korban human trafficking. Dengan program ini faktor ekonomi dapat diatasi juga mengurangi diskriminasi terhadap wanita di dunia kerja. Untuk mencegah perdagangan manusia di masyarakat pedesaan, Misi OSCE, bekerjasama dengan Ministry of Education, Science and Technology (MEST), menyelenggarakan seminar pelatihan bagi 135 guru dari sekolah dasar pedesaan untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk mengajar tentang perdagangan manusia dan topik-topik terkait lainnya. Pada 2010, Kosovo Anti-Trafficking Co-ordinator meluncurkan kampanye media selama 1 bulan Anti-Trafficking 2010 (15 September - 15 Oktober). Kampanye itu terorganisir dengan baik, tepat waktu dan terkoordinasi dengan departemen terkait dan mitra, termasuk LSM dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Ini melibatkan konferensi pers, debat publik, acara radio, pesan teks, dan TV yang, antara lain, memberikan perhatian serius terhadap perdagangan anak untuk mengemis paksa. Kampanye di Mitrovica (Mitrovice) menargetkan murid sekolah, guru, polisi, pekerja sosial, pendukung korban, LSM hak asasi manusia dan masyarakat umum melalui sejumlah kegiatan, termasuk diskusi meja bundar, skrining dokumenter, televisi dan acara radio, dan distribusi leaflet dan poster di tempat umum. Kampanye kesadaran The Anti-Trafficking di Prizren, Gjakovë (Ðakovica) dan Peje (PEC), secara bersamaan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman human trafficking, dan meningkatkan kerjasama antara antitrafficking pemangku kepentingan yang terkait. (c) Perlindungan dan Bantuan kepada Korban Human Trafficking OMiK dan beberapa sukarelawan segera bertindak dengan membuat penampungan untuk para korban lokal maupun internasional. Penampungan merupakan tempat yang aman dimana para korban dapat tinggal sementara dengan adanya perlindungan dan pelayanan lainnya. Penampungan di Kosovo terdapat di beberapa wilayah yaitu Gjakova, Gjilan, Mitrovica, Peć, Pristina, dan Prizen. Para korban dapat tinggal sementara selama 6 bulan. Setelah itu akan diberikan tawaran bagi para korban untuk terlibat dalam proses penyelidikan 762


peradilan guna mengadili para Traffickers yang memperdagangkan mereka. Namun jika mereka menolak untuk terlibat dalam proses penyelidikan tersebut maka para korban akan langsung dipulangkan ke asalnya setelah masa pemulihan mereka selesai. Selain itu, dengan LSM lain, OSCE secara bersama-sama melaksanakan proyek penggunaan prosedur operasi standar dan standar minimum perawatan untuk korban perdagangan di wilayah Prishtine / Priština. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang anti-trafficking pada identifikasi korban, rujukan dan bantuan, serta memberikan pelatihan tentang Prosedur Operasi Standar untuk korban trafficking. Di masa depan Misi OSCE di Kosovo akan terus berlanjut membangun kapasitas dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan mengadakan kegiatan untuk mendukung lembaga-lembaga Kosovo dalam memenuhi tantangan untuk memastikan identifikasi korban, dukungan dan perlindungan hak-hak, dan pencegahan terutama di kalangan penduduk pedesaan dan ekonomi kurang beruntung, serta data pengumpulan dan analisis. Implementasi dari apa yang telah dilakukan oleh OSCE melalui program-program tersebut cukup membantu pemerintah Kosovo dalam mengurangi korban perdagangan manusia yang terjadi di Kosovo. OSCE dan Kosovo membuat langkah besar dalam menghapuskan segala bentuk perbudakan modern di Kosovo. Peran OSCE sangat membantu pemerintah Kosovo dengan menurunnya jumlah angka korban perdagangan manusia. Kesimpulan Usaha-usaha OSCE yang telah dilakukan melalui program-program kampanye, mengadakan pelatihan untuk para aparat-aparat di Kosovo, perawatan korban trafficking, bekerjasama dengan menteri pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memasukan anti-trafficking sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah-sekolah dan hal tersebut cukup membantu pemerintah Kosovo dalam menangani masalah human trafficking yang telah terjadi di Kosovo. Peran OSCE dalam menangani trafficking di Kosovo antara lain sebagai wadah, memonitor atau mengawasi, fasilitator yang memberikan banyak pendidikan nonformal untuk korban perdangan manusia dengan bekerjasama dengan pemerintah Kosovo. Selain itu OSCE juga memberikan bantuan kepada para korban berupa perawatan korban. Daftar Pustaka Maaryam, Rini. Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak: Suatu Permasalahan dan Penangananya. Jakarta. May Rudy, Teuku. 2005. Administrasi dan Organisasi Internasional. Bandung. Refika Aditama. 763


Topeng Israel dalam Perdagangan Organ Kosovo Terbuka! Diakses di http://www.suaramedia.com/berita-dunia/eropa/34521-topeng-israeldalam-perdagangan-organ-kosovo-terbuka.html pada tanggal 23 September 2012. Trafficking in Person Report 2008-Special Case-Kosovo. Terdapat di http://www.unhcr.org/refworld/country,,USDOS,,SRB,,484f9a4dc,0.html, 27 Maret 2012. US Department of State:Background Note. Terdapat http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/100931.htm, 12 Maret 2012.

764

PERAN ORGANIZATION FOR SECURITY AND CO-OPERATION IN EUROPE (OSCE) DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI KOSOVO Anita 1 NIM:

Recommend Documents