UPAYA PEMERINTAH KENYA DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI KENYA TAHUN

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2015, 3(4): 731-742 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2015

UPAYA PEMERINTAH KENYA DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI KENYA TAHUN 2007-2011 Agus Yulius CS NIM. 0802045196

Abstract Kenya is one of the African countries that have serious problems with human trafficking. The purpose of this article describes the Kenyan government's efforts to deal with human trafficking from 2007 to 2011. This study was a descriptive study using primary and secondary data obtained from the research literature. The problem is analyzed against the concept of human trafficking and human trafficking. The results showed that the efforts of the Kenyan government effort involves two steps. First, internally steps to implement regulatory prosecution, protection and prevention in fit in UndangAnti Trafficking Law No. 5 2007. Both externally step by cooperating with international institutions such as the International Organization of Migration (IOM). Finally the response to trafficking in women and children is significant and is driven by some Kenyan officials and community organizations to combat the practice of Human Trafficking, as well as the cooperation of law enforcement officials at the local level. Keywords: Human Traffiking, Counter Human Traffiking Pendahuluan Kenya merupakan salah satu negara yang memiliki catatan kasus human trafficking yang besar di kawasan Afrika. Menurut data international Organization for Migration (IOM), Kenya menduduki urutan kedua, dengan jumlah 889 kasus human trafficking terbesar setelah Tanzania yang memiliki 928 kasus human trafficking Pada tahun 2012. Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadi human trafficking di kenya. Sekitar 70% dari 3,6 juta penduduk Kenya hidup dibawah garis kemiskinan, hal ini membuat Kenya tergolong menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat lamban dan memiliki penghasilan rendah dengan pendapatan ekonomi domestik (GDP) rata–rata hanya sekitar US$360 per tahun. Kemiskinan yang ada di Kenya telah berlangsung sejak 1992 hingga masa kepemimpinan kibaki tahun 2014, hal ini terlihat pada tingkat pengangguran, Berikut angka tingkat pengangguran di kenya tahun 2008 sampai 2014.( IOM laporan tahun 2012)

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 4, 2015: 731-742

Selain permasalahan kemiskinan, konflik etnis juga manjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya praktek human trafficking di Kenya. Konflik etnis ini berawal dari pengumuman hasil pemilu yang dilaksanakan pada 27 Desember 2007 yang menetapkan Mwai Kibaki, yang merupakan presiden Kenya, sebagai pemenang. Sedangkan pihak oposisi, Raila Odinga, menyatakan bahwa hasil pemilu telah dicurangi. Ketegangan atas sengketa hasil pemilu tersebut terus memuncak dan berujung pada kekerasan. Kondisi ini membuat ketidakstabilan politik internal dibawa pemerintahan kibaki yang beretnis kikuyu, yang lebih memprioritaskan etnisnya dan melakukan diskriminasi terhadap etnis lain seperti Suku Lou,Suku Luhya, Suku Masai lewat kebijakan pemerintah seperti akses pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Menurut United State Agency International Development (USAID) dan laporan Internasional Law Organization (ILO),masalah human trafficking ini muncul ke permukaan pada awal tahun 2002 dibawah kepemimpinan Hon Mwai Kibaki Sejak itu Kenya masuk dalam daftar laporan Trafficking in Persons Repor sebagai salah satu negara dari beberapa negara lain (Aljazair, Kongo,Libya, Nigeria, Korea Utara, dan Arab Saudi)yang masuk dalam daftar hitam. Karena memiliki kasus penjualan perempuan dan anak–anak yang dipaksa menjadi buruh dan perdagangan seks. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah Kenya dalam menangani human trafficking di Kenya yang terus meningkat pada tahun 20072011. (whatthefolly.com) Kerangka Dasar Teori dan Konsep Human Trafficking Theory(Teori Perdagangan Manusia) Permasalahan human trafficking menjadi semakin kompleks hingga menjadi isu global yang sealu dibahas tiap tahunnya. Semenjak perdagangan orang diperbincangkan secara umum pada skala internasional di tahun 2000, terdapat tiga tipe yang telah mendominasi teori atau konsep perdaganganorang. Hal ini menjelaskan human trafficking sebagai: - Sebuah produk sampingan dari kerja paksa, - Gejala migrasi yang difasilitasi oleh kejahatan yang terorganisir, - Sebuah akibat dari prostitusi. Ketiga hal tersebut diatas menggambarkan bahwa perdagangan orang sebagai satu bagian dari hal penting yang mengabaikan komponen lainnya, sehingga masingmasing penjelasan tersebut memiliki keuntungan dan kerugian. Human trafficking merupakan salah satu transnational organized crime yang merupakan sebuah bentuk kejahatan yang terorganisir dengan baik, memiliki struktur yang jelas dan aturan yang mengikat anggotanya. Kejahatan ini beroperasi hingga melampaui batas–batas negara, memiliki hubungan antar jaringan yang kuat dan sangat rahasia. Mereka bergerak atas dasar berbisnis untuk memperoleh keuntungan finansial maupun materil lainnya. Menurut Prof. Miriam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolah dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu

732

Upaya Kenya Menanggulangi Human Trafficking (Agus Yulius CS)

dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin dan karena itu bersifat azasi serta universal. Human trafficking menurut definisi pasal 3 Protokol PBB tahun 2000 berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk–bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk–bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perburuhan atau praktek–praktek serupa perburuhan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Human Trafiking, khususnya wanita dan anakanak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia). Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) menyebutkan teori human trafficking sebagai alat yang berguna untuk menganalisis masing–masing kasus untuk menentukan apakah kasus tersebut termasuk trafficking, atau tidak. Agar suatu kejadian dapat dikatakan sebagai trafficking, kejadian tersebut harus memenuhi paling tidak satu unsur dari ketiga kriteria yang terdiri dari proses, jalan/cara dan tujuan Menurut Elisabeth, perdagangan manusiaatau yang disebut dengan istilah human trafficking merupakan proses yang kompleksdan tidak melibatkan satu tindakan yang mudah dibedakan atau dikenali. Hal itu berpindah–pindah dan beroperasi dalam sistem dan struktur yang ilegal, yang membuatnya sulit untuk melacak dan mengadilinya. Menurut Hanson, perdagangan manusia adalah fenomena global yang didorong oleh banyaknya permintaan, dan dipicu oleh kemiskinan dan pengangguran. Jumlah korban perdagangan kian lama kian meninggi di berbagai negara di seluruh dunia.Korban seringkali mengalami kekerasan, penipuan, atau pemaksaan untuk kemudian dieksploitasi sebagai tenaga kerja paksa, eksploitasi seksual, atau sebagai pekerja rumah tangga.Mirip dengan perdagangan internasional dalam barang dan jasa, perdagangan orang adalah bisnis yang menguntungkan karena globalisasi telah membuat lebih mudah untuk memindahkan orang–orang disekitar dunia. Pada saat yang sama, polarisasi pembangunan global juga telah membuat kesenjangan pendapatan dari tenaga kerja layanan di seluruh negara, sementara orang–orang yang ingin pindah kenegara–negara terkemuka untuk pekerjaan dan pendapatan menghadapi hambatan yang lebih ketat pada hukum migrasi. Penyebab human trafficking didorong oleh banyaknya permintaan, dan dipicu oleh kemiskinan dan pengangguran di suatu negara. Hak–hak yang seharusnya menjadi milik setiap individu merupakan faktor penyebab utama pada akar perdagangan manusia. Dengan ketidak berhasilan pemerintah melindungi dan memperbaiki hak–hak sosial dan ekonomi individu secara tidak langsung menciptakan situasi yang menyuburkan perdagangan manusia. Karenanya korban perdagangan Semakin meningkat di berbagai negara di seluruh dunia.

733


Seiring dengan perkembangan kasus human trafficking yang semakin mengemuka. Human trafficking sudah menjadi suatu kebiasaan kejahatan arus balik, bahwa human trafficking tidak hanya dilakukan pada satu arus, melainkan dilakukan dengan bertukar tempat. Misalnya yang terjadi di Kenya di sekitarnya, seorang pelaku human trafficking menjual korbannya ke Somalia. Dari Somalia, korban–korban tersebut kemudian dijual lagi ke Ethiopia, tergantung dari kebutuhan permintaan setiap jaringan pelaku trafficking. Counter of Human Trafficking Concept/Konsep Penanggulangan Perdagangan Manusia Upaya Counter Human Trafficking melalui UNTOC-Expecially Protokol menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa ditempuh, khususnya pada pasal 9 dan 10. Pada pasal 9 tentang pencegahan perdagangan Manusia disebutkan: 1. Negara Pihak wajib menetapkan kebijakan-kebijakan, program dan langkahlangkah lain: a. Untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia; dan b. Untuk melindungi korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. 2. Negara Pihak wajib berupaya untuk mengambil langkah-langkah seperti penelitian, informasi dan kampanye media massa dan sosial dan inisiatif ekonomi untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia. 3. Kebijakan, program dan langkah-langkah lain yang ditetapkan sesuai dengan Pasal ini, sesuai, termasuk kerja sama dengan organisasi non-pemerintah, organisasiorganisasi lainyang relevan dan elemen masyarakat sipil lainnya. 4. Pihak Negara akan mengambil atau memperkuat langkah-langkah, termasuk melalui kerjasama bilateral atau multilateral, untuk mengurangi faktor-faktor yang membuat orang, terutama perempuan dan anak–anak, rentan terhadap perdagangan, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kurangnya kesempatan yang sama. 5. Negara–negara Pihak harus mengadopsi atau memperkuat legislatif atau lainnya langkah-langkah, seperti langkah-langkah pendidikan, sosial atau budaya, termasuk melalui kerjasama bilateral dan multilateral, untuk mencegah permintaan yang memupuk semua bentuk eksploitasi manusia, khususnya perempuan dan anakanak,yang mengarah keperdagangan. Pasal10 tentang Pertukaran Informasi dan pelatihan dalam UN Protokol to Prevent yaitu : 1. Penegakan hukum, imigrasi atau otoritas terkait lainnya negara Pihak wajib, sesuai, bekerja sama dengan satu sama lain dengan bertukar informasi, sesuai dengan hukum nasionalnya, untuk memungkinkan mereka untuk menentukan: a. Apakah orang menyeberang atau mencoba menyeberangi perbatasan internasional dengan dokumen perjalanan milik orang lain atau tanpa dokumen perjalanan yang pelaku atau korban perdagangan orang; b. Jenis dokumen travel yang individu telah menggunakan atau mencoba menggunakan untuk menyeberangi perbatasan internasional untuk tujuan perdagangan orang; dan c. Cara dan metode yang digunakan oleh kelompok-kelompok penjahat terorganisasi untuk tujuan perdagangan orang, termasuk perekrutan dan transportasi korban, rute dan hubungan antara dan di antara individu dan kelompok

734


yang terlibat dalam perdagangan tersebut, dan langkah-langkah yang mungkin untuk mendeteksi mereka. 2. Negara–negara Pihak harus memberikan atau memperkuat pelatihan untuk penegakan hukum, imigrasi dan pejabat terkait lainnya dalam pencegahan perdagangan orang. Pelatihan harus fokus pada metode yang digunakan dalam pencegahan perdagangan tersebut, menuntut para pedagang dan melindungi hak-hak para korban, termasuk melindungi para korban dari para pedagang. Pelatihan ini juga harus memperhitungkan kebutuhan untuk mempertimbangkan hak asasi manusia dan isu-isu anak–anak, gender dan harus mendorong kerjasama dengan organisasiorganisasi non-pemerintah, organisasi-organisasi lain yang relevan dan elemen masyarakat sipil lainnya. 3. Suatu negara pihak yang menerima informasi wajib mematuhi permintaan oleh negara pihak yang menyampaikan informasi yang menempatkan pembatasan pada penggunaannya. Metodologi Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana peneliti mencoba menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintahan Kenya dalam menanggulangi permasalahan human trafficking pada tahun 20072011 Hasil Penelitian Kondisi Ekonomi dan Politik di Kenya Kenya atau Republik Kenya adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Timur yang berbatasan langsung dengan Ethiopia di sebelah utara, Somalia di sebelah timur dan timur laut, Tanzania di selatan, Uganda di barat, Sudan di barat laut serta dibatasi Samudera Hindia di bagian tenggara Sektor utama perekonomian Kenya antara lain pertanian, industri dan jasa. Sektor jasa menyumbang persentase tertinggi untuk negara total PDB diikuti oleh sektor pertanian. Pendapatan ekonomi Kenya tahun 2009 (GDP) sebesar US$ $1,600 dengan rata rata pertumbuhan sebesar 2 persen dan tingkat inflasi 20,5%. PDB/GDP nasional Kenya tahun 2009 disumbang dari sektor industri 16,3%, jasa 62,3% dan pertanian 21,4%. (www.kenya.com) Dalam aspek politik, Kenya adalah republik demokrasi perwakilan dengan sistem presidensial, di mana Presiden Kenya menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.Negara ini juga memakai sistem multipartai. Kenya memiliki beberapa Partai yang berkuasa, pada tahun 1964 mengalami perubahan menjadi Konstitusi Republik oleh Presiden saat itu yaitu Jomo Kenyatta hal ini dilakukan karena disebabkan oleh pembubaran Partai KADU (Kenya African Democratic Union) yang kemudian bergabung kedalam Partai KANU (Kenya African National Union) dengan kondisi tersebut beberapa tokoh elit negra membuat partai oposisi yaitu Orange Demokratic Movement (ODM) yang di pimpin oleh Rilla odinga. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah, yang juga memegang kekuasaan legislatif bersama National Assembly. Kekuasaan yudisial tidak dipengaruhi oleh dua kekuasaan tersebut. Gerakan kemerdekaan Kenya dimulai pada tahun 1940-an, dan dalam protes terhadap pemerintahan kolonial yang telah mencapai klimaks pada saat Pemberontakan Mau Mau dari tahun 1952, akhirnya Kenya mencapai kemerdekaannya pada tanggal 12

735


Desember 1963, Jomo Kenyatta, adalah seorang dari etnis Kikuyu dari Partai Kenya African National Union (KANU) yang menjadi presiden pertama Kenya pada tahun 1964. Negara Kenya adalah jangkar dari Afrika timur dan hub geopolitik dan ekonomi kawasan; kondisi di sana menentukan daerah stabilitas, keamanan, dan kemakmuran. Sejarahnya dapat dibagi menjadi tiga era: masa kolonial akhir dan transisi menuju kemerdekaan pada tahun 1963; periode pasca-independen 1963-1990; dan negara dua dekade-plus perjuangan sejak menjadi negara demokratis modern. Beberapa monograf sangat baik dan koleksi diedit telah diterbitkan untuk menutup dua yang pertama. Sayangnya dan agak mengejutkan tidak ada ikhtisar singkat politik Kenya kontemporer telah diterbitkan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak artikel dan esai, bagaimanapun, mengatasi tiga topik yang telah mendominasi politik di negara itu: warisan dari masa kolonial, terutama politik perampasan tanah dan perolehan kembali setelah kemerdekaan dan ketidaksetaraan regional dan berbasis kelas; pengelolaan konflik etnis, terutama antara suku-suku yang kaya dan miskin Kenya; dan transisi Kenya dari otoriter ke pemerintahan demokratis. Pilihan yang mengikuti dimulai dengan gambaran sejarah Kenya sejak kemerdekaan, diikuti oleh entri untuk masingmasing tiga periode utama. Politik Kenya berkembang secara fluktuatif dari awal kemerdekaan sampai terjadi krisis politik tahun 2007. Pada pemilu Desember Tahun 2007, Kenya menggalami krisis politik berawal dari pengumuman hasil pemilu yang dilaksanakan pada 27 desember 2007 yang menetapkan Mwai Kibaki, yang merupakan presiden Kenya, sebagai pemenang. Sedangkan pihak oposisi, Raila Odinga, menyatakan bahwa hasil pemilu telah dicurangi. Ketegangan atas sengketa hasil pemilu tersebut terus memuncak dan berujung pada kekerasan. Kondisi ini membuat ketidakstabilan politik internal dibawa pemerintahan kibaki yang beretnis kikuyu, yang lebih memprioritaskan etnisnya dan melakukan diskriminasi terhadap etnis lain seperti suku lou, suku luhya, suku masai lewat kebijakan kebijakan pemerintah seperti akses pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan. Krisis politik yang terjadi di Kenya pasca pemilihan umum Presiden desember 2007 tidak lepas daripada kinerja Presiden Mwai Kibaki selama memimpin Kenya dari tahun 2002 dan juga hasil akhir daripada referendum yang diselenggarakan pada tahun 2005 sebelumnya. Referendum yang merupakan keinginan pemerintah untuk berupaya mengamandemen konstitusi menimbulkan masalah di sebagian besar kalangan masyarakat Kenya pada umumnya.Dalam wacana yang digulirkan tersebut diartikan oleh sebagian besar masyarakat Kenya terutama dari pihak oposisi adalah upaya Mwai Kibaki untuk menguatkan posisinya sebagai presiden menjelang pemilihan umum diselenggarakan pada 27 Desember 2007. Tindakan kekerasan atau anarkisme dilakukan para pendukung masing-masing peserta pemilu.Peristiwa ini dijadikan momentum dan juga sebagai titik balik terhadap lemahnya kehidupan berdemokrasi di Kenya yang terakumulasi daripada peristiwa-peristiwa politik yang terjadi sebelum pemilu presiden hingga setelah pemilu dilaksanakan. Krisis politik Kenya yang berujung pada konflik antar etnis, dari 42 etnis tersebut terdapat 3 (tiga) etnis terbesar yang saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan yaitu Kikyu 22

736


persen, Luhya 14 persen dan Lou 13 persen, tidak lain merupakan puncak dari masalah-masalah di masa lalu yang belum terselesaikan oleh pemerintah Kenya. Upaya Pemerintah Kenya dalam menangugangi Human trafficking di Kenya 1. Upaya Internal Pemerintah mengambil kebijakan yakni dengan membentuk Komite Pengarah Nasional (KPN), tujuan untuk investigasi kasus HT demi memerangi masalah perdagangan manusia di Kenya, komite ini terdiri dari departemen pemerintah, organisasi non–pemerintah (swasta) dan keagamaan. Adapun program yang dibuat yaitu operation bring your children home tujuan utamanya adalah mempromosi dan mengkoordinasi kegiatan penanggulangan perdagangan dan untuk meningkatkan profil masalah kebijakan perdagangan manusia di kalangan publik. Di samping itu pemerintah menjalankan tiga strategi upaya internal lainnya, yakni : penuntutan, perlindungan, dan pencegahan. a. Penuntutan Pada bulan juni 2008, pengadilan negeri loitokitok diseret seorang wanita Kenya atas tuduhan perdagangan gadis Uganda berusia 17 tahun ke rumahnya untuk pembantu rumah tangga atas tuduhan kekejaman. Rincian lebih lanjut atas kasus ini tidak tersedia. pada bulan oktober 2008, dua wanita didakwa di pengadilan Nairobi dengan memaksa dua gadis muda ke prostitusi. Hukum terhadap kerja paksa tidak dijalankan dengan baik, meskipun pada bulan Juni 2008, departemen tenaga kerja menggerebek dan menutup agen perekrutan yang tidak terdaftar yang secara ilegal mengirimkan buruh migran Kenya ke Dubai. Pada bulan Maret 2009, 119 orang tua dan wali dari 209 anak didakwa di pengadilan Eldoret dengan menyalahgunakan anak-anak mereka dengan menghapus mereka dari sekolah dan memaksa mereka untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Departemen penuntut umum melaporkan tiga investigasi terkait pelanggaran manusia dan tidak ada penuntutan selama periode pelaporan. Karena departemen tidak dapat menghasilkan data tentang jumlah biaya yang berkaitan dengan perdagangan yang diajukan sepanjang tahun. Meskipun upaya mengumpulkan dan menyebarkan informasi ini di tingkat nasional, namun pengadilan distrik dilaporkan mendengar beberapa kasus trafficking selama periode pelaporan. Pada bulan Februari 2009, Parlemen memperkenalkan Counter Traffickingin Persons Bill, langkah pertama menuju berlakunya undang–undang perdagangan yang komprehensif manusia di negara Kenya dan kawasan Afrika lainnya. b. Perlindungan Pemerintah Kenya melakukan upaya berkelanjutan dengan strategi perlindungan korban pada tahun 2008, melalui departemen gender, anak, dan pembangunan sosial. Upaya tersebut adalah dengan menyewa 160 anak petugas tambahan.Semua petugas anak berjumlah 333 yang tujuannya adalah membangun sosialisasi terhadap anak–anak. Selama periode pelaporan, petugas beberapa anak tersebut diposting di seluruh negeri berpartisipasi dalam investigasi perdagangan dan memberikan konseling dan tindak lanjut untuk korban perdagangan anak. Selain itu, petugas anak bertugas di komite manajemen Pusat Penyelamatan, tempat penampungan bagi korban perdagangan seks di Mombasa, dan memberikan penilaian kasus dan rujukan

737


pelayanan kepada korban perdagangan seks. Pada tahun 2009, pemerintah bersama dewan kota sosial dan departemenjasa di Nairobi, Mombasa, dan Kisumu juga mengoperasikan penampungan untuk merehabilitasi anak–anak jalanan yang rentan terhadap kerja paksa dan eksploitasi seksual komersial. Pemerintah juga mendorong bantuan korban Kenya dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan trafficking, dan memastikan bahwa mereka tidak tepat dipenjara atau dihukum karena tindakan melanggar hukum yang dilakukan sebagai akibat langsung diperdagangkan. Pada tahun 2010, pemerintah mendapat respon bantuan dari para dosen LSM dan Kepolisian Kenyayang bersedia melakukan sosialisasi anti–trafficking dan pelatihan perlindungan perempuan dan anak-anak kepada setiap lapisan masyarakat.Upaya pemerintah ini berjalan secara signifikan hingga tahun 2011. c. Pencegahan Pemerintah Kenya membuat kemajuan sederhana dalam upaya untuk mencegah bahaya perdagangan manusia yang di sorot oleh media publik bahaya perdagangan manusia selama periode tahun 2007. Tahun 2008, Pemerintah memulai program pendaftaran untuk guesthouse pantai, sebagian untuk mencegah pariwisata seks. Pada Mei 2008–2009, Pemerintah mengupayakan peningkatan kesadaran untuk semua kalangan masyarakat melalui promosi anti human trafficking, dan berhasil mendapat respon positif dari Kementerian dan LSM. Kementerian dan LSM meluncurkan hotline bebas pulsa 24 jam memungkinkan warga untuk melaporkan kasus–kasus perdagangan wanita dan anak–anak, tenaga kerja, dan penyalahgunaan.Hotline tersebut terletak di sebuah bangunan milik pemerintah dan stafbagian, dan di tiga staf petugas anak yang difasilitasi menyelamatkan dan membuat rujukan ke pejabat kabupaten yang sesuai. Respon juga didapat dari ibu MenteriKenya tentang masalah perdagangan manusia yang melibatkan dirinya dalam keterlibatan publik, termasuk pada perayaan pemerintah di Hari Anak Afrika pada bulan Juni 2010. Upaya pemerintah juga direspon oleh pemerintah daerah pantai provinsi Mombasa, South Coast, dan Taita–Taveta membentuk jaringan anti–trafficking yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah setempat dan perwakilan masyarakat sipil. Adanya promosi anti–trafficking ini di implementasikan juga oleh petugas tenaga kerja individu, petugas anak–anak, pekerja sosial, pemimpin, pejabat kesehatan, polisi, pemimpin agama, dan LSM diidentifikasi dan berhasil mencegah beberapa perempuan muda dan anak–anak dari situasi kerja paksa hingga periode 2011. 2. Upaya Eksternal Pada bulan Oktober 2007, pemerintah bekerjasama dengan IOMmemulai sebuah proyekpenelitian yang menelitiorang yang diperdagangkandari Timur keAfrika Selatan. Salah satu tujuandari proyek ini adalahbahwa berfungsi sebagaidasar temuan untukmengembangkan strategiuntuk mengatasi masalah ini. Pada bulan Januari 2008, pemerintah bekerjasama dengan Inggris, Italia, Malta dan IOM meluncurkan proyek "Rute Migrasi Afrika Timur: Membangun Kerjasama,

738


Berbagi Informasi Dan Mengembangkan Inisiatif Praktis Bersama antara Negara–negara Asal, Transit dan Tujuan, yang bertujuan untuk membina antar negara dan kerjasama inter–regional dalam perang melawan imigrasi ilegal. Hal ini akan memberikan kontribusi Sekretariat Otoritas antarpemerintah tentang Pembangunan dalam membangun kapasitas dan mengelola migrasi melalui Intergovernmental Authority on Development (IGAD) dan 13 negara Afrika Timur, salah satunya adalah Kenya.Stakeholder yang diterapkan oleh IOMberfokuslayananperlindungan danbantuan bagikorban perdagangan. Pada tahun 2005, International Organization migration (IOM) mulai aktif mendukung upaya penanggulangan perdagangan manusia di dalam negeri Kenya. Awal keaktifan IOM adalah melakukan kampanye informasi publik dan acara kampanye peningkatan kesadaran memerangi human trafficking. Selain itu, IOM telah melakukan pelatihan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya kontra–perdagangan. Media dan penegakan hukum juga memberikan dukungan teknis kepada pemerintah Kenya dalam pekerjaannya untuk secara efektif mengelola migrasi tenaga kerja yang aman. Dukungan juga diberikan kepada pemerintah dalam penyusunan rancangan undang–undang penanggulangan perdagangan berdasarkan Protokol Palermo yang ditujukan untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku perdagangan manusia. Pemerintah Kenya mengambil kebijakan luar negeri sebagai upaya menangani kasus human trafficking di negaranya.Kebijakan pemerintah tersebut adalah menjalin hubungan kerjasama dengan PBB melalui keanggotannya di Economic Commission for Africa (ECA) guna menanggulangi bentuk TOC human trafficking tersebut. Tugas ECA adalah melaporkan setiap informasi kasus human trafficking dengan meninjau kegiatan imigrasi. Maka pada tahun 2007, ECA danIOM menanda tangani Memorandum of Understanding (MoU), untuk menetapkan persyaratan kerjasama masing–masing di bidang pengumpulan data, penelitian, pengembangan kebijakan, pembangunan kapasitas dan promosi dalam periode 2008–2009. Hambatan Pemerintah Kenya Menanggulagi Human Trafficking Upaya penanggulangan perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain: 1. Budaya masyarakat (culture) Masih terdapat perdagangan perempuan dengan kawin paksa dan anak–anak yang dijual oleh para orang tua sendiri. Dimana hal ini merupakan cara tradisional yang dari dulu sudah membudaya hingga sekarang dalam praktik human trafficking yang masih berlaku di Kenya dan kawasan Afrika lainnya. Praktikmasyarakat tersebut masih mempengaruhi pola pikir masyarakat di pedesaan di Kenya yang membuka peluang praktik perdagangan manusia di Kenya.

739


2. Kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (legal substance) Belum adanya regulasi yang khusus (UU anti trafficking) mengenai perdagangan perempuan dan anak.Ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi anti trafficking tersebut di kalangan masyarakat pedesaan negara Kenya. 3. Aparat penegak hukum (legal structure) Keterbatasan peraturan yang ada dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses kriminalisasi biasa.Di samping itu juga, adanya Korupsi di kalangan aparat penegak hukum dan pejabat publik lainnya terus menghambat upaya untuk membawa para traffickerke pengadilan.Tentu saja disebabkan kerjasama polisi korup atau petugas perbatasan yang terlibat dalam perdagangan manusia. 4. Hasil dari Upaya Pemerintah Kenya Menanggulangi Human Trafficking a. Hasil yang tidak Signifikan Upaya pemerintah internal dalam penuntutan terhadap para trafficker lewat jalur hukum sama sekali tidak berjalan karena strategi penuntutan ini tidak pernah terimplementasikan dimana setiap ada korban kasus kekerasan dalam praktik human trafficking yang menuntut seorang trafficker atas tuduhan penjualan anak–anak dan perempuan, hukum justru tidak digunakan oleh semua jaksa di Kenya. Justru yang ada para trafficker tidak dikenai sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.Kesimpulannya strategi penuntutangagaldijalankan untuk kemajuan dandata kasustrafficking juga tidakdisusundi tingkatprovinsi ataunasional. b. Hasil Signifikan Strategi pencegahan dan perlindungan adalah upaya internal pemerintah yang cukup signifikan.Karena upaya ini didukung oleh beberapa kalangan petinggi Kenya untuk memerangi praktik human trafficking di negara tersebut. Upaya eksternal menunjukkan hasil yang cukup signifikan, yakni upaya tersebut selalu mendorong aparat penegak hukumdi tingkat lokaldi seluruh negericukup berhasil menangkappara traffickersepanjang tahun 2007–2011. Kesimpulan Berdasarkan berbagai ulasan yang telah dijelaskan pada bab–bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadi human trafficking di kenya. Upaya pemerintah Kenya dalam Menanggulangi human trafficking di Kenya, yakni meliputi upaya internal Terkait permasalahan Human Traffiking yang terus meningkat, oleh pemerintah Kenya dilakukan berbagai upaya dalam negeri salah satu upaya tersebut adalah membentuk Komite Pengarah Nasional (KPN) sesuai Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia, pada bulan Oktober Tahun 2006, dalam Pasal 14 mengintruksikan untuk investigasi kasus Human Traffiking demi memerangi masalah perdagangan manusia di Kenya. Komite ini terdiri dari departemen pemerintah, organisasi perempuan Kenya dan keagamaan

740


dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pemberantasan Human Traffcking. Oleh karena itu, Kenya ditempatkan pada Tier 2 Watch List oleh IOM untuk tahun ketiga berturut-turut. Upaya eksternal menunjukkan hasil yang cukup signifikan, yakni upaya tersebut selalu mendorong aparat penegak hukum di tingkat lokal di seluruh negeri cukup berhasil menangkap para trafficker sepanjang tahun 2007–2011. Daftar Pustaka Buku Human Trafficking in South Africa,Policy Paper Poverty:Root Causes and Recommendations. Tanzania Child Labour in Commercial Agriculture–Tobacco: A rapid Assessment, Geneva : ILO-IPEC. Human Rights Watch (HRW). 2003. Abducted and abused : Renewed conflict in Northern Uganda. New York : HRW. International Organization for Migration (IOM). 2008.Human Trafficking in Eastern Africa : Research Assessment and Baseline Information in Tanzania, Kenya, Uganda and Burundi. Switzerland State : IOMPublisher. Clark Mark, dalam Jurnal: Transnational Organized Crime in Afrika, 2012 Media Elektronik PeranAsistensi UNICEF – ESARO dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Afrika Timur, dalam: http://johnpau. wordpress.com/2012/04/28/peran-asistensiunicef-esaro-dalam-mengatasi-perdagangan-manusia-di-afrika-timur-anakanak-dan-wanita-dari-eksploitasi-seksual-dan-kerja-paksa-2005-2011/,diakses 26 Februari 2013. Human Trafficking, Februari 2013.

dalam:

http://mtvexit.org/indonesia/trafficking/,diakses

26

Counter Women Trafficking Comission, dalam:whatthefolly.com, diakses 12 Desember 2014. Tempo.co Dunia, Kasus Human Trafficking, dalam: http://www.tempo.co/read/news/2013/07/11/115495414/ Ditangkap-karenaKasus-Trafficking-, diakses 12 Desember 2014. Academia.edu, Poverty in Kenya, dalam: http://s3.amazonaws.com /academia.edu.documents /32649753/ poverty_in_Kenya, diakses 12 Desember 2014. Kompas.com, Ketika Para Wanita Kenya Mogok Seks, dalam: http://internasional.kompas.com/read/2009/05/08/09474216/Ketika.Para.Wanit

741


a.Kenya.Mogok.Seks, diakses 12 Desember 2014. International Organization for Migration (IOM), dalam : http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/news-and-views/press-briefingnotes/pbn-2007/pbn-listing/tackling-human-trafficking-through-a-nat.html, diakses 16 Maret 2015. Patrick Mayoyo,Norwegian Council For Africa :Trafficking Victim Her Story,dalam : http://www.afrika.no/Detailed/13575.html, diakses 16 Maret 2015. Human Trafficking & Modern-day Slavery, dalam :http://gvnet.com/humantrafficking/Kenya.htm, diakses 16 Maret 2015. Kevin J Kelley, in Daily Nation,US names Kenya in Slavery Report, dalam :http://web.archive.org/web/20080324004247/http:/www.ogiek.org/news/newspost-04-06-4.htm, diakses 17 Maret 2015. U.S. State Departement Trafficking in Persons Report, Trafficking on Report June 2009, dalam:http://gvnet.com/humantrafficking/Kenya-2.htm, diakses 17 Maret 2015. Daily Nation, Poverty Fuels Human Trafficking in Kenya,dalam : http://www.nation.co.ke/news/-/1056/1759934/-/p7oua4/-/index.html, 17 Maret 2015.

diakses

MajalahdanArtikel Policy Paper Poverty Series,Human Trafficking in South Africa: Root Causes and Recommendations. Paris, 2007.

742

UPAYA PEMERINTAH KENYA DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI KENYA TAHUN

Recommend Documents