DPLS 23 rev 2
TERMS AND CONDITIONS FOR ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES FOR PERSONS
Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia BPPT 1st Building 14th Floor Jl. MH. Thamrin No.8, Menteng, Jakarta 10230 Tel. : 62 21 392 7422 Fax. : 62 21 392 7528 Email :
[email protected] Website : http://www.kan.or.id
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
APPROVAL SHEET
Checked By
: Director of Accreditation
Approved by :
General Secretary Of Komite Akreditasi Nasional (K A N)
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
1. PENDAHULUAN
1. INTRODUCTION
Dokumen ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai syarat dan aturan tambahan dalam pelaksanaan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi Personal (yang selanjutnya disingkat LSP). Dalam dokumen ini dijelaskan juga informasi secara rinci tentang proses akreditasi, termasuk aturan untuk pemberian, pemeliharaan, pembekuan, pencabutan, perluasan dan pengurangan akreditasi, dan pelaksanaan sertifikasi
This document is intended to be used as additional terms and conditions for the implementation of accreditation of Certification Body for Persons. This document also describes detailed information about the accreditation process, including the rules for granting, maintaining, suspending, withdrawing, extending and reducing accreditation, and certification implementation.
LSP selain harus memenuhi Dokumen Pendukung Umum (DPUM 01) tentang Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian, LSP harus memenuhi dokumen ini. Dokumen ini menjelaskan syarat dan aturan tambahan dalam proses akreditasi LSP.
The Certification Body shall comply with document, in addition to the General Supporting Documents (DPUM 01) of the Terms and Conditions for Accreditation of Conformity Assessment Bodies. This document describes the requirements and additional rules in the process of accreditation.
2. REFERENSI
2. REFERENCES
a. b.
SNI ISO/IEC 17024 – Penilaian kesesuaian – persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Personal PAC-TECH-006-2013, Technical Document for the application of ISO/IEC 17024
b. SNI ISO/IEC 17024 – Penilaian kesesuaian – persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Personal c. PAC-TECH-006-2013, Technical Document for the application of ISO/IEC 17024
3. PERSYARATAN AKREDITASI
3. ACCREDITATION REQUIREMENTS
3.1. Dalam melaksanakan kegiatannya LSP harus: a. Memenuhi SNI ISO/IEC 17024:2012 : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi personal. b. Memahami dan mematuhi regulasi teknis yang terkait dengan ruang lingkup akreditasinya. c. Mengikuti Pedoman KAN 12-2004 : Penggunaan logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN. d. Memenuhi Persyaratan Akreditasi yang ditetapkan oleh KAN
3.1 When carrying out its activities, the Certification Body for Persons shall: a. Meet the requirements on SNI ISO/IEC 17024:2012 : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi personal. b. Understand and comply with the technical regulations related to the scope of accreditation. c. Following KAN 12-2004 Guidelines : Use of National Accreditation Committee (KAN) Logo by the Certification Body, Inspection and Laboratory which has been accredited by KAN d. Meet the accreditation requirements determined by KAN
1
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
e. Bersedia membayar biaya akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e. Be willing to pay the cost of accreditation in accordance with applicable regulations.
3.2. LSP harus memenuhi seluruh kebijakan dan persyaratan yang sesuai yang ditetapkan terkait dengan akreditasi lembaga sertifkasi personal. Bila diperlukan KAN dapat merubah, menambah atau mencabut tiap bagian dari Syarat dan Aturan Akreditasi. Apabila terjadi perubahan, KAN akan menginformasikan kepada LSP yang telah diakreditasi dan memberi jangka waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Syarat dan Aturan Akreditasi. LSP yang diakreditasi harus memberi informasi kepada KAN apabila penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.
3.2 The Certification Body SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian kesesuaian – Persyaratan Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa --Persyaratan sistem manajemen can change, add or repeal any part of Terms and Conditions for accreditation. If change happens, KAN will inform the accredited Certification Body and give transition time to adjust the change of Terms and Condition of accreditation. The Certification Body shall inform KAN, when the adjustments have been carried out entirely. 3.3 The Body shall have sufficient financial resources for its operations and focus on implementations of certification process.
3.3. LSP harus memiliki sumber daya keuangan yang mencukupi untuk pelaksanaan operasional dan focus mendukung pelaksanaan sertifikasi.
3.4 The Certification Body shall clearly identify the relationship with other activities within the organization that might influence the impartiality and confidentiality of its certification process.
3.4. LSP harus mengidentifikasikan hubungan secara jelas dengan kegiatan lainnya dalam organisasi yang dapat mengancam kerahasiaan dan ketidakberpihakan dalam pelaksanaan proses sertifikasi.
3.5 The Certification Body and any part of the larger legal entity shall not offer training together with certification services.
3.5. LSP dan organisasi induknya tidak diperbolehkan menawarkan jasa pelatihan bersama-sama dengan jasa sertifikasi.
3.6 The Certification Body shall have a mechanism to conduct documented evaluation for any risk of impartiality that might occur as well as its corrective and preventive actions.
3.6. LSP harus memiliki mekanisme untuk melakukan evaluasi terdokumentasi terhadap resiko ketidakberpihakan yang mungkin dapat terjadi dan tindakan penanganan dan pencegahannya.
3.7 The Certification Body shall operate one or more persons certification schemes that meet the principles of certification for person according to the regulations. The procedure needed to ensure the consistencies of implementation relevant person certification scheme shall be documented.
3.7. LSP harus mengoperasikan satu atau lebih skema sertifikasi personal yang memenuhi prinsip-prinsip sertifikasi Personal sesuai peraturan dan perundangan. Prosedur yang diperlukan untuk memastikan konsistensi implementasi skema sertifikasi personal yang relevan dengan ruang lingkup harus didokumentasikan.
2
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
3.8. LSP harus memiliki skema sertifikasi yang terdiri atas : a. Standard Kompetensi (ruang lingkup kompetensi, deskripsi tugas dan pekerjaan, keahlian, persyaraan awal, dan kode etik) b. Proses Sertifikasi (proses sertifikasi awal, survailen, resertifikasi, criteria pembekuan dan pencabutan, serta criteria untuk perluasan atau pengurangan lingkup/tingkat sertifikasi)
3.8 The Certification Body shall have a certification scheme which consists of : a. Standard competences (Scope of competencies, description of profession and tasks, expertise, initial requirements and code of conduct) b. Certification process (Initial certification process, surveillance, recertification, criteria for suspension and withdrawal and criteria for extending and reduction scope / level of certification)
3.9. LSP harus memiliki prosedur terdokumentasi terkait mekanisme perubahan persyaratan sertifikasi untuk memastikan bahwa seluruh klien yang telah tersertifikasi telah memenuhi persyaratan yang baru selama jangka waktu yang ditetapkan.
3.9 The Certification Body shall have a documented procedure for the mechanism of change in certification requirements to ensure all certified clients have met the new requirements in defined period time. 3.10 The Certification Body shall be responsible for the management of competency exam materials, starting from production, selection, distribution and storage related with confidentiality. If competency examination materials are distributed by electronic transmission, the CBP shall have established a mechanism to ensure the material test confidentiality until under responsibility of the invigilator.
3.10. LSP harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan materi uji kompetensi, mulai dari pembuatan, pemilihan, penyimpanan dan pendistribusian terkait ancaman kerahasiaan. Jika materi uji kompetensi dan dokumen lainnya yang terkait uji kompetensi disampaikan melalui transmisi elektronik, maka harus ada mekanisme yang ditetapkan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut terjaga kerahasiaannya hingga berada dalam tanggung jawab pengawas ujian.
3.11 The Certification Body shall evaluate the competency test yearly to ensure the validity, fairness, and reliability of the test. The evaluation includes the mechanism for exam question analysis to ensure the reliability of the question for the test, the effectiveness of the question for measuring the competency level needed, the exact proportion from the question appropriate for the profession / position analysis and consistent with the checking result.
3.11. Setiap Uji kompetensi harus dilakukan evaluasi tahunan oleh LSP untuk memastikan bahwa pelaksanaan ujian masih valid, adil dan reliabel. Pelaksanaan evaluasi ini meliputi mekanisme seperti analisis soal ujian untuk memastikan apakah pertanyaan tetap digunakan dalam ujian, apakah soal tersebut efektif mengukur tingkat kompetensi yang dibutuhkan, proporsi yang tepat dari pertanyaan apakah sesuai dengan analisa jabatan / pekerjaan, dan hasil pemeriksaan ujian yang konsisten.
3
DPLS 23
Revision : 2
3.12. LSP harus memiliki personel tetap/permanen atau kontrak yang bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan dengan segala konsekuensinya dan mempunyai kompetensi sesuai dengan lingkup akreditasinya.
03 April 2017
3.12 The Certification Body shall have permanent/contract personnel that have full responsibility in certification decisions with all consequences. The personnel for decision making shall have competencies in line with the scope of accreditation. Notes : Contracted personnel is personnel with a decree of appointment for minimum one year and is not involved in any activities that might have risk of impartiality, including the activities within the certification body or another training institution.
CATATAN : Personel kontrak adalah personil yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dalam jangka waktu minimal satu tahun dan tidak terlibat dengan kegiatan lain yang mengancam impartialitas, termasuk keterlibatannya dalam LSP dan lembaga pelatihan lain.
3.13 The Certification Body shall have a documented procedure that determine, when to implement different processes and mechanisms in certification to ensure the equivalencies and fairness of the process.
3.13. LSP harus memiliki prosedur terdokumentasi bila menerapkan proses dan mekanisme yang berbeda dalam melakukan sertifikasi untuk menjamin bahwa proses tersebut adalah ekivalen dan adil.
3.14 If the Certification Body uses a location / equipment exam belonging to other parties or parties under the same legal entity for their examination, the Certification Body shall be responsible for competent personnel and documented procedure to ensure the validity of the location / equipment tests.
3.14. Bila dalam pelaksanaan pengujian LSP menggunakan lokasi/peralatan uji milik pihak lain diluar LSP atau organisasi induknya, maka LSP harus bertanggung jawab serta memiliki personel yang kompeten dan prosedur terdokumentasi untuk memastikan validitas dari lokasi/peralatan uji tersebut.
3.15 The Certification Body shall have established criteria for applicants with special needs to ensure the principle of justice is applied to all applicants.
3.15. LSP harus telah menetapkan kriteria untuk peserta yang membutuhkan kebutuhan khusus untuk memastikan prinsip keadilan diterapkan untuk seluruh pemohon.
3.16 The Certification Body shall limit the certification decision to the existing scope of certification scheme. The Certification Body shall define the passing criteria for every scope and level expertise based on the certification scheme.
3.16. LSP harus membatasi keputusan sertifikasi hanya untuk lingkup yang ada pada skema sertifikasi, dan LSP harus menentukan kriteria nilai kelulusan untuk setiap lingkup dan tingkatan keahlian sesuai skema sertifikasi.
3.17 The Certification Body shall establish surveillance / maintain competencies in their certification scheme and should actively be involved with the stakeholders or related industry to ensure the skills of the certified persons correspond with the needs of industry/employer.
LSP dalam menetapkan survailen/pemeliharaan kompetensi dalam skema sertifikasinya harus secara aktif melibatkan stakeholder atau industry terkait untuk memastikan bahwa personil tersertifikasi telah sesuai dengan kebutuhan industri/employer.
3.17.
4
DPLS 23
Revision : 2
3.18. LSP harus menyediakan informasi tanpa diminta, terkait : a. Pernyataan Manajemen Puncak terkait kebijakan bebas dari keberpihakan. b. Ruang lingkup sertifikasi c. Proses sertifikasi d. Persyaratan awal sertifikasi. e. Prosedur complain dan banding f. Perubahan persyaratan skema sertifikasi
03 April 2017
3.18 The Certification Body shall provide information without being asked, related to : a. Top management statement related to impartiality policy b. Scope of certification c. Certification process d. Initial requirements for certification e. Complaint and Appeal procedure f. Change in certification scheme requirements 4. REQUIREMENTS FOR PERSONNEL OF CERTIFICATION BODY FOR PERSONS
4. PERSYARATAN PERSONIL LEMBAGA SERTIFIKASI PERSON 4.1. Kriteria dan Persyaratan penguji diatur lebih lanjut di dalam skema sertifikasi personal yang ditetapkan oleh pemilik skema sertifikasi.
4.1 Criteria and requirements for the examiner are further regulated in the certification scheme established by the scheme owner.
4.2. Penguji harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh LSP atau pemilik skema sertifikasi.
4.2 The examiner shall have the knowledge and skills that meet the requirements established by the certification body or scheme owner.
4.3. LSP harus melakukan evaluasi awal untuk seluruh rekaman antara lain hasil pelatihan, seminar, buku harian penilaian, rekaman pribadi dan melakukan monitoring unjuk kerja evaluator yang terkait.
4.3 The Certification Body shall conduct an initial evaluation for all records such training results, seminars, log book evaluations, personnel records and monitoring the performance from related examiners.
4.4. Apabila hasil monitoring unjuk kerja menunjukkan adanya penurunan kualitas, maka LSP dapat mewajibkan yang bersangkutan untuk mengikuti pelatihan atau uji ulang yang diperlukan.
4.4 When the performance monitoring result indicates a decrease in quality, the certification body may require training or reexamination as needed. 4.5 The evaluator (examiner or invigilator) shall not be involved in the training as trainer.
4.5. Evaluator (penilai atau pengawas ujian) harus tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan pelatihan sebagai pengajar.
4.6 When asses the examination, the certification body shall ensure that every examiner understands the instruction / guidelines established by the certification body for assessing the examination, to ensure that there is no discrimination in providing the assessment.
4.6. Dalam pelaksanaan penilaian ujian, LSP harus memastikan bahwa setiap penguji memahami petunjuk/panduan penilaian yang telah ditetapkan LSP, supaya tidak ada perbedaan perlakuan dalam memberikan penilaian.
Notes : This will increase the consistency of assessment results from different examiners and ensure that every examinee is treated equally.
Catatan : Hal ini akan meningkatkan konsistensi dari hasil penilaian antara penguji yang berbeda serta memastikan bahwa setiap peserta ujian diperlakukan setara.
5
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
5. PELAKSANAAN UJIAN 5. EXAMINATION PROCESS
5.1 LSP harus merancang ujian untuk menilai kompetensi berdasarkan skema sertifikasi secara konsisten dengan ujian tulis, wawancara, praktek, pengamatan, atau cara ujian lain yang handal dan obyektif
5.1 The Certification Body shall devise the examination to consistently assess the competence based on certification schemes by means of written tests, interviews, practice, observation, or other reliable and objective exams.
5.2 Rancangan ujian yang disusun oleh LSP harus menjamin kesebandingan hasil dari setiap ujian, baik dalam hal isi, tingkat kesulitan, termasuk keabsahan dari keputusan berhasil atau gagal
5.2 The exam plan prepared by the Certification Body shall ensure comparability of every exam result, in terms of content, level of difficulty, and the validity of decision, success or failure.
5.3 LSP harus memelihara rekaman afirmasi yang menunjukkan bahwa materi ujian yang disusun oleh LSP valid untuk memastikan kompetensi person sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi yang dioperasikan.
5.3 The Certification Body shall maintain the affirmation records which indicate that the exam material prepared by the CB is valid to ensure the competence of the person is in accordance with the scope of the certification.
5.4 Proses afirmasi yang dilakukan oleh LSP harus mencakup informasi yang diperlukan untuk memastikan: a. kesesuaian muatan ujian dengan kompetensi person yang diuji, b. tingkat kesulitan ujian c. kriteria pengambilan keputusan berhasil atau gagal, termasuk penentuan skor hasil ujian d. Kompetensi orang atau kelompok orang yang menyusun materi ujian.
5.4 The affirmation processes performed by the Certification Body shall include information required to ensure: a. the validity of exam content with the competency tested b. the difficulty level of the exam. c. decision-making criteria, success or failure, including the scoring of the exam result. d. Competencies of person(s) who formulate examination materials
e. Kompetensi penguji 5.5 Proses afirmasi terhadap materi ujian harus dilakukan secara periodik dan rekaman hasil reafirmasi harus dipelihara untuk memastikan bahwa materi ujian tersebut tetap valid untuk digunakan dalam proses ujian oleh LSP.
5.5 The affirmation process of the exam content shall be done periodically and the record of the reaffirmation result shall be maintained to ensure that the exam content remains valid to be used by the CB in the examination process.
5.6 LSP harus memiliki prosedur dan metode untuk memastikan secara periodik bahwa pelaksanaan setiap ujian telah terbukti dilaksanakan secara valid, adil dan indikator rentang nilai ujian yang sama meskipun waktu ujian, lokasi ujian, format ujian dan penguji berbeda.
5.6. The CB shall have procedures and methods to ensure periodically that the implementation of examination has been carried out and proven to be valid and fair, while the indicator of examination score range is similar, although time, the location, the format of exam, and the examiner are different.
6
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
5.7 LSP harus memelihara rekaman data dan informasi yang diperlukan untuk memastikan kesebandingan hasil dari setiap ujian yang dilakukan untuk jenis dan tingkat kompetensi yang sama yang dilakukan di waktu dan lokasi yang berbeda, dengan format ujian dan penguji yang berbeda
5.7 The Certification Body shall maintain the records of data and information required to ensure the comparability results of every exam performed for the same type and level of competence conducted at different times and locations, with different exam formats and examiners.
5.8 LSP harus memelihara rekaman data dan informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa materi ujian yang digunakan adil bagi setiap peserta ujian untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk dinilai kompetensinya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
5.8 The Certification Body shall maintain records of data and information required to ensure that the exam content used is fair for all examinees to have equal opportunities to have their competences assessed based on predetermined criteria.
5.9 LSP harus memelihara rekaman data dan informasi yang diperlukan untuk menjamin kehandalan dari seluruh materi ujian yang digunakan untuk melakukan asesmen terhadap jenis dan kompetensi yang sama di dalam ruang lingkup sertifikasinya
5.9 The LSP shall maintain records of the data and information required to ensure the reliability of all exam content used to assess the same type and competence in the scope of certification.
5.10 LSP harus melakukan evaluasi data dan informasi yang diperoleh menggunakan analisis statistik, bila relevan untuk membuktikan keadilan, keabsahan, kehandalan dan kinerja umum dari setiap ujian yang dilakukan untuk seluruh jenis dan tingkatan kompetensi yang tercakup di dalam ruang lingkup LSP
5.10 The LSP shall evaluate the data and information obtained using statistical analysis, when relevant to verify fairness, validity, reliability and general performance of every exam performed for all types and levels of competency included in the scope of the LSP.
5.11 LSP harus melakukan tindak lanjut berupa perbaikan maupun tindakan perbaikan bila hasil analisis menunjukkan permasalahan dalam keadilan, keabsahan, kehandalan, maupun kinerja umum setiap ujian.
5.11 The LSP shall make an action plan in the form of a correction or corrective action, if the analysis indicates any problems in fairness, validity, reliability, and general performance after every exam.
5.12 Rekaman tindak lanjut yang dilakukan oleh LSP harus dipelihara untuk dapat digunakan oleh LSP memastikan peningkatan berkelanjutan dalam kegiatan sertifikasinya.
5.12 The Action plan created by the LSP shall be kept to be used by the LSP to ensure continuous improvement in its certification activities.
5.13 LSP harus memiliki prosedur yang mengatur standar tempat pelaksanaan ujian dan telah memastikan sebelumnya bahwa tempat pelaksanaan ujian (TUK) tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai klausul 5.1.
5.13. The Certification Body shall have procedures that arrange the location of the examination process and has to ensure that the location complies with the requirements in Clause 5.1.
7
DPLS 23
Revision : 2
5.14 LSP harus memiliki prosedur yang memastikan bahwa keamanan soal materi ujian selalu terjamin kerahasiaannya. Masalah keamanan ditangani harus mencakup sebagai berikut: a. menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan mereka yang menghasilkan konten penilaian (misalnya, penulis dan anggota komite pembangunan) mengenai tanggung jawab mereka untuk keamanan bahan; b. tindakan dan bahan yang diperbolehkan dan dilarang (termasuk tindak lanjutnya); c. penanganan bahan ujian dan peralatan ujian; d. staf yang menguji/mengawasi, jumlah efektif peserta, serta konfigurasi dan ukuran ruang uji; e. Penanganan pertanyaan peserta untuk menghindari jawaban yang bersifat konsultasi; f. pemantauan / monitoring pada saat pelaksanaan ujian terkait hal yang dapat membahayakan integritas penilaian dan hasil.
03 April 2017
5.14. The Body shall have procedures to ensure that the seucirty and confidentiality of the examination materials is always granted. Security measures shall cover the following: a. signing a confidentiality agreement with those who produce the content of the assessment (e.g. writer and member of the development committee) regarding their responsibility for the security of materials; b. measures and materials which are permitted and prohibited (include follow-up actions) c. handling of examination materials and equipment; d. examiner/ supervisor, the number of examinees, configuration and size of the exam room; e. handling of examinee questions to avoid consultations. f. monitoring of the examination process regarding an issue that can compromise the integrity of the assessment. Notes :
Catatan :
Implication : adequate security in the administration of assessments is necessary to ensure that no activities lead to an unfair advantage or prejudice towards any candidate. It is also important to ensure that there is no compromise on materials or equipment that would cause future injustice or adverse implications for reliability and validity.
IMPLIKASI: keamanan yang memadai selama administrasi penilaian ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan atau acara yang akan menyebabkan keuntungan yang tidak adil atau merugikan bagi setiap calon. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada kompromi dari bahan atau peralatan yang akan menyebabkan ketidakadilan masa depan atau implikasi yang merugikan bagi reliabilitas dan validitas.
6. EXAMINATION SCORING 6.
PENILAIAN UJIAN 6.1. The Certification Body shall have a mechanism that explains the scoring procedure and the examiner.
6.1. LSP harus memiliki mekanisme penilaian ujian yang menjelaskan tata cara penilaian dan personel yang melakukan penilaian.
6.2. The Certification Body shall have procedures to ensure that examination scoring shall be carried out validly, fairly, and the indicator of examination score range is similar although the time, the location, the format of the exam, and the examiner are different.
6.2. LSP harus memiliki prosedur yang memastikan bahwa penilaian ujian harus dilakukan secara adil, valid dan indikator rentang nilai ujian yang sama meskipun waktu ujian, lokasi ujian, format ujian dan penguji berbeda.
8
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
6.3. Pembuktian dari penilian ujian yang sesuai dengan klausul 6.1 harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali dan buktinya didokumentasikan, dikendalikan dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
6.3. The verification of exam scoring regarding Clause 6.1 shall be carried out at least once a year and the evidence shall be documented, controlled, and kept during a certain period.
6.4. Pembuktian dapat dilakukan dengan sebuah analisis statistik dari hasil penilaian.
6.4. The verification could be done by a statistical analysis of the scoring result.
6.5. Sebuah analisis statistik juga harus dilakukan pada komponen yang relevan dari penilaian (misalnya, penilai, penguji, , materi ujian, dll) setidaknya setiap tahun untuk setiap pelaksanaan ujian.
6.5. A statistical analysis shall be carried out on the relevant components of the scoring (e.g. appraisers, examiners, exam material, etc.) at least once a year for each examination process.
6.6. Lembaga sertifikasi harus memberikan contoh output dari analisis dan menggambarkan bagaimana statistik tersebut dimonitor.
6.6. The Certification Body shall give an example of the analysis' output and describe how these statistics are monitored.
6.7. Minimal, statistik harus mencakup ukuran kinerja rata-rata, ukuran variabilitas kinerja, indeks keandalan, dan lulus-gagal persentase untuk populasi calon keseluruhan pada penilaian secara keseluruhan.
6.7. The statistical analysis shall at least include the average performance size, the performance variability, the reliability index, and pass-fail percentage of the overall candidate population on the overall scoring.
Catatan : Penilaian ujian harus tidak didasarkan atas aspek keberuntungan peserta ujian dikarenakan ketidakkonsistenan pelaksanaan dan penilaian ujian, pelaksanaan ujian yang berbeda untuk satu tujuan yang sama harus didasarkan dengan valid dan adil serta penilaian ujian yang reliable. Dengan melakukan analisa statistik terhadap komponen penilaian dan pelaksanaan ujian sebagai dasar dalam pengembangan skema sertifikasi, meningkatkan kualitas sertifikasi serta menjaga konsistensi dari tingkat kesulitan dan isi dari berbagai bentuk penilaian sertifikasi person.
Note: The examination scoring shall not be based on the examinee's fortune due to inconsistencies in the examination process and scoring. The different examination for the same purpose should be based on validity, fairness and reliable exam scoring. Statistical analysis conducted on the examination process and scoring components are used as the basics of certification scheme development, improvement of certification quality, and protection of the consistency of the difficulty level and the content of various personnal certification assessments formats..
9
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
7. PENYAKSIAN ASESMEN
7. WITNESS
7.1. Pelaksanaan witness dilakukan oleh KAN selain sebagai salah satu alat untuk memastikan kompetensi LSP terkait pelaksanaan ujian dan proses penilaian serta pengambilan keputusan juga memverifikasi bahwa LSP telah menerapkan prosedurnya secara memuaskan, sesuai dengan sistem sertifikasi yang diterapkan. Witness disyaratkan pada akreditasi awal, survailen, re-asesmen dan penam bahan ruang lingkup. Witness dilakukan bila relevan dengan skema sertifikasi yang dioperasikannya, mencakup penyaksian (witness) oleh tim asesmen KAN terhadap kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh LSP.
7.1 Witness is conducted by KAN, and is one of mechanisms to ensure the competences of the certification body related to examination, assessment and decision making implementation. It is also a mechanism to verify that the certification body has implemented the procedure satisfactorily, in accordance with the certification system that has been implemented. Witness is required during the initial accreditation, surveillance, re-accreditation and the extension of scope. Witness will be conducted only if it is relevant to the certification scheme that has been operated, including witness to evaluate the process conduct by the certification body by KAN assessment team.
7.2. Dalam satu siklus akreditasi selama 4 tahun, LSP harus di-witness untuk seluruh ruang lingkup yang diakreditasi.
7.2. During one cycle of accreditation (four years), the Certification Body shall be witnessed for all scopes of accreditation.
7.3. Bila dalam satu siklus akreditasi terdapat ruang lingkup yang tidak dapat di-witness, maka ruang lingkup akreditasi LSP tersebut akan ditinjau kembali permohonan ruang lingkup terkait pada saat pengajuan reakreditasi.
7.3. When there is scope of accreditation that cannot be witnessed in one cycle of accreditation, then the related scope of accreditation will be reviewed when applying re-accreditation.
7.4. Sebelum pelaksanaan witness, KAN akan meminta program LSP terhadap pelaksanaan ujian. KAN akan menentukan program witness berdasarkan program tahunan yang telah dikirimkan oleh LSP.
7.4. Before conducting witness, KAN will ask the Certification Body for their examination program within one year. KAN will decide to witness program based on the program sent by the certification body.
7.5. Setelah jadwal pelaksanaan penyaksian asesmen disepakati, KAN akan membentuk tim witness. LSP harus menyerahkan Agenda pelaksanaan ujian dan pelaksanaan penilaian. Ketua Tim akan menginformasikan tujuan dan proses dari witness tersebut, pada pertemuan pembukaan.
7.5. After the witness schedule is agreed by KAN and the certification body, KAN will form a witness team. The Certification body shall provide the schedule for the examination and assessment. A team leader will inform the CB about the objective and witness process in the opening meeting.
7.6. Selama pelaksanaan witness, asesor KAN akan mengases persiapan dari personel LSP untuk melaksanakan proses sertifikasi atau penerapan dari prosedur/skema sertifikasi LSP di lapangan. Kegiatan penyaksian asesmen ini mengevaluasi keefektifan dari sistem LSP pada saat pelaksanaan evaluasi.
7.6. During the Witness, the KAN Assessor will assess the preparation of the personnel of the CB when implementing the certification process, procedure / scheme on site. The Witness activities' objective is to evaluate the effectiveness of the system implemented by the body during the evaluation.
10
DPLS 23
Revision : 2
03 April 2017
7.7. Bila kegiatan penyaksian asesmen telah selesai, asesor KAN akan menyampaikan hasil pengamatannya kepada LSP yang di-witness. Apabila terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan, LSP harus menindaklanjuti dan menyampaikan tindakan perbaikan (dengan jangka waktu sesuai kebijakan KAN terkait tindakanperbaikan) kepada asesor KAN untuk diverifikasi dan ditutup sebelum keputusan/pemeliharaan status akreditasi diberikan.
7.7. When witness activities have been completed, the assessor KAN will give the result to the certification body. If there is any non-conformity found, the Certification Body shall follow up and propose a corrective action (with a corresponding period in accordance with KAN's policy related to corrective action) to the KAN assessor to be verified and closed before the decision / maintenance of accreditation status is granted.
8.
SURVAILEN TIDAK TERJADWAL / KUNJUNGAN TIDAK RUTIN
8. NON-SCHEDULED SURVEILLANCE / SURPRISE VISIT
8.1. Survailen tidak terjadwal / kunjungan tidak rutin ke LSP selama proses akreditasi dan/atau masa akreditasi dapat dilaksanakan, jika terdapat :
8.1 A non-scheduled surveillance / surprise visit to the certification body during the accreditation process and /or during the accreditation cycle may occur if :
8.2. Tindak lanjut perbaikan yang dikirimkan LSP masih belum memuaskan menurut tim asesmen dalam tempo dua bulan setelah tanggal kunjungan asesmen awal atau re-asesmen;
8.2. The corrective actions sent by the certification body are still not adequate based on the assessment team's verification within two months after the initial accreditation or re-accreditation.
8.3. Dalam kasus dimana implementasi dari tindakan perbaikan kategori major tidak bisa hanya dilihat dengan dokumen atau rekaman, seperti ketidaksesuaian yang berhubungan dengan panduan mutu dan prosedur LSP;
8.3. When there is a case that implementation of the action cannot be seen only by verifying the document and record, such as a non-conformity related with the manual and procedures of the certification body.
8.4. Perubahan penting yang secara nyata mempengaruhi kompetensi LSP, antara lain perubahan struktur organisasi, perubahan kepemilikan, perubahan personel inti, perubahan alamat, perubahan regulasi teknis, dan lain-lain;
8.4. Significant change that has a serious impact to the competencies of the certification body, such as structural organization changes, ownership status changes, core personnel changes, address changes, technical regulation changes, etc.
8.5. Pengaduan tertulis dari klien LSP yang meragukan kompetensi LSP;
8.5. Written complaints from certification body’s clients that doubt the competencies of the certification body.
8.6. Indikasi bahwa LSP tidak lagi memenuhi kriteria akreditasi KAN;
8.6. Indication that the certification body no longer meets the requirements for accreditation from KAN.
8.7. LSP yang bermaksud memperoleh kembali status akreditasi ruang lingkup yang dibekukan.
8.7. A Certification Body that intends to reapply for an accreditation scope that it has been suspended for.
11
DPLS 23
Revision : 2
8.8. Survailen tidak terjadwal / kunjungan tidak rutin dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada LSP. Kunjungan tidak rutin tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap LSP. KAN berhak untuk melakukan kunjungan tidak rutin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika dibutuhkan.
03 April 2017
8.8. Non-scheduled surveillance / surprise visits can be held with or without confirmation to the certification body. Surprise visits without confirmation will be conducted in case of investigation for complaint about the certification body. KAN has right to conduct the surprise visit without confirmation if needed. 8.9. When non-conformities are found during a surprise visit, the procedure of corrective action is in accordance with the initial assessment corrective action procedure.
8.9. Apabila dalam kunjungan tidak rutin ditemukan ketidaksesuaian, maka prosedur tindakan perbaikannya sama seperti kunjungan pada asesmen awal. 9. PENANDATANGAN KEPUTUSAN SERTIFIKASI PERSONAL
9. SIGNATORY OF DECISION ON THE CERTIFICATION FOR PERSONS
9.1. KAN hanya akan menyetujui sebagai penandatangan keputusan sertifikasi Personal untuk orang yang telah dicalonkan oleh LSP sesuai dalam formulir isian permohonan akreditasi.
9.1. KAN only approves the signatures of decision on persons certification from personnel who were proposed by the CB in the application form for accreditation.
LSP bertanggung jawab untuk memastikan penandatangan keputusan sertifikasi Personal ada pada saat asemen lapangan untuk dapat dilakukan wawancara.
9.2. The Certification Body has the responsibility to ensure that the signer of the decision for the certification of persons is present during the onsite assessment by KAN to be interviewed.
9.2.
10. INDEMNITY
10. PENGGANTIAN KERUGIAN
10.1. The CB is responsible to compensate for financial claims submitted to KAN by third parties that arise directly or indirectly from the use of the certification body’s status of accreditation and the KAN accreditation symbol in accordance with the Terms and Conditions on Accreditation of Certification Bodies for Persons. Further regulations on the indemnity are to be adjusted to Indonesian legislation.
10.1. LSP bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas tuntutan yang disampaikan ke KAN oleh pihak ketiga yang muncul langsung maupun tidak langsung dari akreditasi LSP dan penggunaan simbol akreditasi KAN sesuai dengan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
10.2. KAN is responsible for indemnity claims by third parties, if it is proved that the mistake is made by KAN. Further regulations on the indemnity are to be adjusted to Indonesian legislation.
10.2. KAN bertanggung jawab atas permintaan ganti rugi oleh pihak lain jika terbukti kesalahan dilakukan oleh KAN. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
12
