SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, PROSES, JASA. Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia

DPLS 04 rev.3

SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, PROSES, JASA

Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia Gedung Menara Thamrin Lt. 11 Jl. MH Thamrin Kav.3, Jakarta 10340 – Indonesia Email

: [email protected]

Website

: http://www.kan.or.id

DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, Jasa

1. PENDAHULUAN 1.1. Dengan penetapan Undang Undang No 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional yang tidak bertentangan dengan UU No. 20 tahun 2014 tetap berlaku sebagai aturan pelaksanaan dari ketentuan UU No. 20 tahun 2014 sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah penggantinya. 1.2. UU No. 20 tahun 2014 memuat ketentuan tentang Sertifikasi Barang, Sertifikasi Proses, dan Sertifikasi Jasa yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi yang kompeten dan memenuhi persyaratan kompetensi Lembaga Sertifikasi yang diakui di tingkat internasional. Persyaratan kompetensi Lembaga Sertifikasi barang, sertifikasi proses, dan sertifikasi jasa yang disepakati di tingkat internasional pada saat ini adalah ISO/IEC 17065: 2012 yang telah diadopsi secara identik sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu SNI ISO/IEC 17065:2012, Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi produk, proses, dan jasa. 1.3. Sejalan dengan penetapan SNI ISO/IEC 17065:2012 yang masa transisi penerapannya berakhir pada bulan September 2015 dan penetapan UU 20 tahun 2014, KAN yang di dalam UU 20 tahun 2014 diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian memandang perlu untuk merevisi DPLS 04 revisi 2: Desember 2013 – Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk menjadi DPLS 04 revisi 3: Februari 2016, “Syarat Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa”. 1.4. Dokumen ini menjelaskan syarat dan aturan dalam pelaksanaan akreditasi kepada Lembaga Sertifikasi yang dioperasikan berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012. Dalam dokumen ini dijelaskan juga informasi secara rinci tentang proses akreditasi, termasuk aturan untuk pemberian, pemeliharaan, pembekuan, pencabutan, perluasan dan pengurangan akreditasi. 1.5. KAN, Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi berbasis SNI ISO/IEC 17065:2012, dan Lembaga Sertifikasi pemohon akreditasi berbasis SNI ISO/IEC 17065:2012 harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam dokumen ini, dan persyaratan umum untuk Lembaga Sertifikasi lainnya yang telah ditetapkan oleh KAN dan relevan dengan akreditasi Lembaga Sertifikasi produk, proses, dan jasa berbasis SNI ISO/IEC 17065:2012. 2. RUANG LINGKUP 2.1. Dokumen ini berlaku untuk Lembaga Sertifikasi yang beroperasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 2.2. Yang dimaksud dengan Lembaga Sertifikasi dalam dokumen ini adalah Lembaga Sertifikasi atau apapun namanya yang melakukan kegiatan sertifikasi produk, proses dan jasa, sesuai dengan definisi pada SNI ISO/IEC 17000:2009, dan SNI ISO/IEC 17065:2012 2 dari 35

Dokumen ini tidak dikendalikan jika diunduh / Uncontrolled when downloaded

DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

2.3. Definisi produk, proses, dan jasa yang digunakan dalam dokumen ini mengacu pada definisi yang diberikan dalam SNI ISO/IEC 17065:2012, dan mencakup definisi barang, proses, dan jasa yang ditetapkan dalam UU No. 20 tahun 2014. 2.4. Dokumen ini juga memberikan penjelasan terhadap interpretasi persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012 yang diperlukan untuk harmonisasi implementasi persyaratan SNI ISO/IEC 17065:2012 oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN dan harus digunakan sebagai persyaratan bersama-sama dengan SNI ISO/IEC 17065:2012. 2.5. Bila diperlukan untuk mengoperasikan akreditasi Lembaga Sertifikasi dengan ruang lingkup khusus yang diatur oleh Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), atau pemilik skema lainnya, KAN dapat menetapkan persyaratan tambahan yang harus diterapkan bersama-sama dengan dokumen ini. 3. PERSYARATAN AKREDITASI 3.1 Persyaratan Umum a.

Lembaga Sertifikasi harus memenuhi SNI ISO/IEC 17065:2012, Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa.

b.

Lembaga Sertifikasi harus mengoperasikan skema sertifkasi yang memenuhi SNI ISO/IEC 17067:2013 yang ditetapkan oleh pemilik skema sertifikasi.

c.

Lembaga Sertifikasi harus memenuhi SNI ISO/IEC 17067:2013 dalam menyusun skema sertifikasi, bila Lembaga Sertifikasi bertindak sebagai pemilik skema sertifikasi.

d.

Lembaga Sertifikasi harus mengacu pada ISO/IEC TR 17026:2015, Conformity assessment – Example of a certification schme for tangible product dalam mengoperasikan atau menyusun skema sertifikasi untuk barang berbasis contoh Tipe 5 dalam SNI ISO/IEC 17067:2013.

e.

Lembaga Sertifikasi harus mengacu pada SNI dan/atau Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang relevan dengan pengoperasian Lembaga Sertifikasi produk, proses, dan jasa, yang mencakup: i.

SNI ISO/IEC 17000:2009, Penilaian kesesuaian – Kosakata dan prinsip umum

ii. SNI ISO/IEC 17067:2013, Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk. iii. PSN 304-2006, Penilaian kesesuaian – Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga, yang merupakan adopsi dari ISO/IEC Guide 28. iv. PSN 305-2006, Penilaian kesesuaian – Pedoman penggunaan sistem manajemen mutu organisasi dalam sertifikasi produk, yang merupakan adopsi dari ISO/IEC Guide 53. v. PSN 307-2006, Pedoman untuk tindakan koreksi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi bila terjadi penyalahgunaan tanda kesesuaian yang diterbitkan, atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya, yang merupakan adopsi dari ISO/IEC Guide 27. 3 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

f.

Memenuhi Pedoman KAN 403-2011, Penilaian kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian berbasis sni dan/atau regulasi teknis.

g.

Mematuhi Pedoman KAN 12-2004, Penggunaan logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh Lembaga Sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN.

h.

Mematuhi Pedoman KAN 13-2012, Perjanjian penggunaan tanda IAF MLA.

i.

Memahami dan mematuhi regulasi teknis yang terkait dengan standar produk yang tercakup dalam ruang lingkup akreditasinya.

j.

Memenuhi persyaratan akreditasi yang ditetapkan oleh KAN.

k.

Bersedia membayar biaya akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.2 Persyaratan Legalitas Hukum dan Organisasi a. Akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi hanya dapat diberikan kepada badan hukum atau bagian dari badan hukum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. b. Apabila kegiatan sertifikasi dilakukan oleh bagian dari badan hukum yang lebih besar, akreditasi hanya dapat diberikan kepada badan hukum yang lebih besar yang menaungi bagian yang melakukan kegiatan sertifikasi tersebut. c. Lembaga Sertifikasi Pemerintah dipandang sebagai badan hukum berdasarkan statusnya sebagai lembaga pemerintah atau bagian dari lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. d. Bila Lembaga Sertifikasi merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar yang melakukan kegiatan di luar kegiatan sertifikasi, hubungan dengan bagian lain dari organisasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas dan dapat ditunjukkan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat berpengaruh negatif terhadap kegiatan sertifikasi. e. Bila Lembaga Sertifikasi merupakan bagian dari organisasi yang lebih besar sebagaimana dimaksud dalam butir d, asesmen yang dilakukan oleh KAN dapat memerlukan informasi dan/atau akses terkait dengan bagian lain dari organisasi yang lebih besar tersebut. f.

3.3

Dalam mengoperasikan kegiatan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi dapat menggunakan “merek dagang (trade-mark)” tertentu, dan dalam konteks akreditasi, merek dagang tersebut dapat dicantumkan dalam sertifikat akreditasi sebagai tambahan atas identitas badan hukum atau bagian dari badan hukum yang diakreditasi.

Persyaratan Sumber Daya Manusia a.

Lembaga Sertifikasi harus memiliki personel yang memadai untuk mengoperasikan skema sertifikasi, persyaratan produk, proses, dan jasa, serta dokumen normatif lainnnya yang berlaku sesuai dengan ruang lingkupnya, 4 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

termasuk personel teknis yang kompeten untuk menyusun sebagaimana dimaksud dalam SNI ISO/IEC 17065:2012 butir 7.1.3.

dokumen

b.

Lembaga Sertifikasi harus memiliki personel yang secara teknis berkompeten untuk menilai produk, proses, jasa serta memutuskan kesesuaiannya dengan persyaratan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses evaluasi.

c.

Istilah “personel” Lembaga Sertifikasi dapat mencakup : i. personel internal yaitu pegawai tetap Lembaga Sertifikasi atau personel yang bekerja untuk Lembaga Sertifikasi berdasarkan kontrak permanen dalam jangka waktu tertentu, atau ii. personel ekternal lain : 1. yang mencakup personel freelance atau 2. personel eksternal yang terikat sebagai pegawai atau memiliki kontrak permanen dengan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum Lembaga Sertifikasi. CATATAN Personel permanen adalah personil yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dalam jangka waktu minimal satu tahun dan tidak terlibat dengan kegiatan lain yang mengancam impartialitas, termasuk keterlibatannya dalam Lembaga Sertifikasi lain.

3.4

d.

Bila Lembaga Sertifikasi menggunakan personel eksternal yang terikat sebagai pegawai tetap atau memiliki kontrak permanen dengan badan hukum yang berbeda dengan Lembaga Sertifikasi, diperlukan ijin dari organisasi lain yang mempekerjakan personel eksternal tersebut.

e.

Lembaga Sertifikasi harus dalam posisi untuk mengatur, mengendalikan dan bertanggung jawab terhadap manajemen kompetensi, dan unjuk kerja dari seluruh sumber dayanya dan memelihara rekaman yang menyeluruh dalam pengendalian kesesuaian dari seluruh staf yang digunakan di bidang tertentu, yang mencakup pegawai, pegawai yang dikontrak atau yang disediakan oleh lembaga eksternal.

f.

Personel yang bekerja untuk organisasi lain (yang melakukan pekerjaan yang dialihdayakan oleh Lembaga Sertifikasi kepada organisasi lain tersebut) tidak termasuk dalam cakupan pengaturan “personel Lembaga Sertifikasi”, namun demikian sebelum memberikan kontrak alih daya kepada organisasi lain tersebut, Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa organisasi lain tersebut memiliki seluruh sumber daya, termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan pekerjaan yang dialihdayakan.

Persyaratan Sumber Daya untuk Evaluasi a. Kegiatan Evaluasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 yang dimaksud dalam dokumen ini mencakup kegiatan Seleksi dan Determinasi sebagaimana didefinisikan di dalam SNI ISO/IEC 17000:2009 dan SNI ISO/IEC 17067:2013, yang dapat terdiri tapi tidak terbatas pada: i.

perencanaan dan persiapan kegiatan sertifikasi, 5 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

ii. identifikasi obyek sertifikasi dan penetapan persyaratan sertifikasi yang relevan, iii. perencanaan dan pelaksanaan pengambilan sampel, iv. pengujian, v. inspeksi, vi. pemeriksaan disain, vii. asesmen proses produksi, viii. audit sistem manajemen mutu, dan/atau ix. kegiatan lainnya yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan yang relevan dengan skema sertifikasi yang dioperasikan, seperti verifikasi, dan/atau kalibrasi. b.

Lembaga Sertifikasi harus mengidentifikasi jenis kegiatan evaluasi yang diperlukan untuk mengoperasikan kegiatan sertifikasi produk di dalam ruang lingkupnya.

c.

Evaluasi untuk kegiatan sertifikasi dapat: i.

dilakukan oleh: 1. sumber daya internal, 2. sumber daya lain di bawah pengendalian langsung Lembaga Sertifikasi, dan/atau

ii. dialihdayakan kepada sumber daya eksternal. d.

sumber daya eksternal sebagaimana dimaksud pada butir c.ii dapat berupa: i.

badan hukum lain yang independen,

ii. badan hukum lain yang memiliki keterkaitan organisasi atau merupakan bagian dari klien sertifikasi, sebagai contoh: laboratorium uji milik pabrikan yang mengajukan sertifikasi. e.

Untuk kepentingan tertentu (yang relevan dengan ketentuan dalam skema sertifikasi) Lembaga Sertifikasi dapat mempertimbangkan keberterimaan sertifikat dan/atau laporan hasil kegiatan penilaian kesesuaian lainnya yang telah diperoleh dan dimiliki oleh klien dari lembaga lain yang tidak memiliki ikatan pengendalian kontraktual dengan Lembaga Sertifikasi.

f.

Lembaga Sertifikasi harus menetapkan sumber daya untuk evaluasi, baik internal maupun eksternal yang diperlukan untuk kegiatan sertifikasi di dalam ruang lingkupnya. 6 dari 35


DPLS 04 g.

Revisi : 3

15 Februari 2016

Bila kegiatan evaluasi dialihdayakan kepada sumber daya eksternal sebagaimana dimaksud pada butir d, kegiatan alihdaya tersebut harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian kontrak alihdaya yang mengikat secara hukum, yang paling sedikit harus memuat: i.

jenis kegiatan evaluasi yang dialihdayakan sesuai dengan ruang lingkup Lembaga Sertifikasi,

ii. hak dan tanggungjawab Lembaga Sertifikasi, iii. hak dan tanggung jawab lembaga penerima alihdaya, iv. tanda tangan dari personel yang secara hukum bertindak mewakili Lembaga Sertifikasi dan lembaga penerima alihdaya. h.

Evaluasi untuk kegiatan sertifikasi produk sebagaimana diinyatakan dalam butir c dan d harus dilakukan oleh lembaga yang memenuhi persyaratan kompetensi yang relevan dengan kegiatan evaluasi yang dilakukan, sebagai contoh SNI ISO/IEC 17025 untuk pengujian dan/ata sertifikasi alat ukur, SNI ISO/IEC 17020 untuk inspeksi, SNI ISO/IEC 17021 untuk audit sistem manajemen.

i.

Bukti pemenuhan persyaratan kompetensi sumber daya evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir h, dinyatakan dengan sertifikat akreditasi beserta ruang lingkup akreditasi, yang memuat kegiatan penilaian kesesuaian untuk obyek sertifikasi di dalam ruang lingkup akreditasi Lembaga Sertifikasi.

j.

Bila Lembaga Sertifikasi menggunakan hasil evaluasi yang dilakukan oleh sumber daya eksternal pada butir d.ii, Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa kondisi tersebut tidak berpengaruh terhadap independensi dan imparsialitas kegiatan sertifikasinya.

k.

Bila Lembaga Sertifikasi menerima hasil evaluasi yang diajukan oleh klien sebagaimana dimaksud pada butir e, Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa hasil evaluasi tersebut berlaku untuk obyek yang diajukan untuk disertifikasi dan diperoleh dari lembaga yang memenuhi persyaratan kompetensi yang relevan sebagaimana dimaksud pada butir e.

l.

Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir k, Lembaga Sertifikasi dapat meminta sampel barang, informasi, dan/atau data yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian obyek sertifikasi dengan obyek dari hasil penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh klien.

m. Lembaga Sertifikasi bertanggungjawab untuk memastikan kompetensi dan memelihara rekaman hasil penilaian kompetensi dari seluruh sumber daya untuk evaluasi sesuai dengan ruang lingkupnya. n.

Bila sumber daya untuk evaluasi telah diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi negara lain penandatangan saling pengakuan antar badan akreditasi yang diakui oleh KAN, atau diterima dalam skema keberterimaan antar lembaga penilaian kesesuiaan yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa ruang lingkup kompetensi dari sumber daya untuk evaluasi tersebut sesuai dengan persyaratan obyek sertifikasi di dalam ruang lingkupnya. 7 dari 35


DPLS 04

3.5

Revisi : 3

15 Februari 2016

o.

Bila sumber daya untuk evaluasi belum memenuhi persyaratan pada butir l, Lembaga Sertifikasi harus melakukan penilaian dan memelihara hasil penilaian kompetensi sumber daya untuk evaluasi berdasarkan persyaratan kompetensi yang relevan untuk kegiatan evaluasi yang dilakukan sebagaimana dinyatakan pada butir f.

p.

Penilaian kompetensi sumber daya untuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir o, harus dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, dan dilakukan oleh personel Lembaga Sertifikasi yang memiliki kompetensi yang diperlukan, untuk melakukan penilaian kompetensi sumber daya untuk evaluasi sesuai dengan persyaratan kompetensi yang relevan.

Persyaratan Proses Sertifikasi a.

Lembaga Sertifikasi harus mengoperasikan satu atau lebih skema sertifikasi yang memenuhi prinsip sertifikasi sesuai dengan SNI ISO/IEC 17067:2013 yang ditetapkan oleh pemilik skema sertifikasi.

b.

Skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) paling sedikit harus mencakup kegiatan:  evaluasi (seleksi dan determinasi),  review,  penetapan keputusan sertifikasi, dan  penerbitan sertifikat kesesuaian.

c.

Bila relevan dengan obyek sertifikasi, skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada butir (b), dapat mencakup:  hak penggunaan penggunaan sertifikat atau pernyataan kesesuaian lainnya,  penerbitan sertifikat kesesuaian untuk 1 (satu) batch produk,  pemberian hak penggunaan tanda,  survailen, dengan menggunakan kegiatan determinasi yang relevan dengan obyek sertifikasi,  Untuk regulasi teknis pemberlakuan SNI, dan atau persyaratan sertifikasi lainnya secara wajib, skema sertifikasi ditetapkan oleh Kementerian atau LPNK dalam bentuk Peraturan Menteri dan/atau Petunjuk Teknis Pemberlakuan SNI,  Untuk penerapan persyaratan SNI secara sukarela, atau bila skema sertifikasi untuk pemberlakuan regulasi sebagaimana pada butir b belum ditetapkan, Lembaga Sertifikasi harus menyusun skema sertifikasi yang memenuhi prinsip penyusunan dan elemen skema sertifikasi yang ditetapkan dalam SNI ISO/IEC 17067:2013. 8 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

d.

Bila diperlukan untuk memastikan konsistensi implementasi skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, dan untuk memastikan kesesuaian obyek sertifikasi terhadap persyaratan, Lembaga Sertifikasi harus menetapkan prosedur atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan skema sertifikasi tersebut sebagaimana diatur dalam SNI ISO/IEC 17065 butir 7.1.3.

e.

Lembaga Sertifikasi harus melakukan kaji ulang permohonan sertifikasi untuk mengidentifikasi titik kritis proses sertifikasi dan kesesuaian dengan ruang lingkup standar bagi setiap pemohon, yang antara lain dapat mencakup:  identifikasi obyek sertifikasi (dijelaskan/didetilkan, misalnya skema proses produksi, bahan baku, proses pengendalian mutunya, barang jadinya);  identifikasi tipe dan famili produk (untuk sertifikasi produk), perlu dijabarkan;  identifikasi produsen, pemilik merek (bila relevan), importir (bila relevan), pabrikan (bila relevan dan berbeda dengan produsen).

3.6.

f.

Berdasarkan hasil kaji ulang permohonan sebagaima dimaksud dalam butir e, Lembaga Sertifikasi harus menyusun rencana evaluasi yang secara rinci memuat obyek dan pelaksana dari setiap elemen kegiatan evaluasi sebagaimana dinyatakan dalam butir 3.4.a

g.

Setelah pelaksanaan evaluasi, Lembaga Sertifikasi harus menetapkan 1 (satu) orang atau lebih yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi, untuk melaksanakan tinjauan terhadap hasil evaluasi sebelum menetapkan keputusan sertifikasi.

h.

Keputusan sertifikasi harus ditetapkan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang ditugaskan oleh Lembaga Sertifikasi untuk menetapkan keputusan sertifikasi berdasarkan hasil evaluasi, hasil tinjauan, dan informasi lain yang diperoleh dalam proses sertifikasi.

i.

Keputusan sertifikasi harus didokumentasikan secara formal dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian untuk menyatakan bahwa obyek sertifikasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

j.

Penjelasan secara rinci tetang proses sertifikasi dan penerapan skema sertifikasi diuraikan dalam Lampiran 1 dari dokumen ini.

Sertifikat Kesesuaian a.

Lembaga Sertifikasi dapat menerima Permohonan Sertifikasi yang diajukan secara langsung oleh klien atau oleh pihak lain yang mewakili klien sebagai pemohon sertifikasi. CATATAN 1 Definisi klien dari SNI ISO/IEC 17065:2012 butir 3.1 adalah “organisasi atau orang yang bertanggung jawab kepada Lembaga Sertifikasi untuk memastikan persyaratan sertifikasi termasuk persyaratan produk, proses, dan jasa dipenuhi”. CATATAN 2 Pihak lain yang mewakili klien sebagaimana dimaksud pada butir (a) adalah badan hukum yang berkedudukan di wilayah RI dan memiliki perjanjian yang 9 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

mengikat secara hukum dengan klien yang memuat hak dan tanggung jawabnya dalam mewakili klien untuk kepentingan pengajuan sertifikasi.

b.

Setelah memperoleh bukti obyektif pemenuhan persyaratan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi harus menerbitkan Sertifikat Kesesuaian kepada klien sertifikasi. Untuk selanjutnya klien yang telah menerima sertifikat kesesuaian disebut sebagai Pemegang Sertifikat (certificate holder).

c.

Klien sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam 3.6.a dapat berkedudukan hukum di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia.

d.

Sertifikat Kesesuaian yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi paling sedikit harus memuat: i.

nomor sertifikat atau identifikasi unik lainnya,

ii. nomor atau identifikasi lain skema sertifikasi, iii. nama dan alamat Lembaga Sertifikasi, iv. nama dan alamat klien (pemegang sertifikat), v. acuan ke perjanjian sertifikasi, vi. pernyataan kesesuaian yang mencakup : 

nama dan identitas unik dari produk, proses, atau jasa yang disertifikasi



(untuk sertifikasi barang) identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan



lokasi pabrik, lokasi pengoperasian proses, atau lokasi pemberian layanan jasa (yang relevan dengan obyek sertifikasi)

vii. status akreditasi atau pengakuan Lembaga Sertifikasi, viii. tanggal penerbitan sertifikat, ix. masa atau tanggal berakhir sertifikasi (bila relevan dengan skema sertifikasi), x. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi. e.

3.7.

Sertifikat Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada butir d harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi untuk 1 (satu) Tipe atau 1 (satu) famili produk selama tidak ada perubahan yang dapat mempengaruhi mutu produk.

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian a.

Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dapat dibubuhkan pada barang, kemasan barang, atau label barang, atau publikasi dan informasi yang berkaitan langsung dengan barang yang telah memenuhi persyaratan 10 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

sertifikasi barang, atau bila relevan, pada barang yang telah diproduksi dengan proses yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi proses. CATATAN Pedoman penggunaan simbol akreditasi ada di Pedoman KAN 12 untuk tanda akreditasi dan Pedoman KAN 403 untuk penggunaan tanda SNI.

b.

Untuk proses dan/atau jasa yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi proses atau sertifikasi jasa, Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dapat dibubuhkan di lokasi pengoperasian proses atau lokasi pelayanan jasa, dan/atau publikasi dan informasi yang berkaitan langsung dengan proses atau jasa yang telah memenuhi persyaratan.

c.

Lembaga Sertifikasi dapat memberikan persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian kepada Pelaku Usaha berdasarkan lisensi yang diberikan oleh pemilik tanda kepada Lembaga Sertifikasi : i.

pemberian persetujuan tanda SNI diberikan berdasarkan lisensi penggunaan tanda SNI yang diberikan oleh BSN kepada Lembaga Sertifikasi.

ii.

pemberian persetujuan tanda kesesuaian berbasis regulasi diberikan berdasarkan lisensi penggunaan tanda kesesuaian yang diberikan oleh Kementerian dan/atau LPNK kepada Lembaga Sertifikasi.

iii.

pemberian persetujuan penggunaan tanda lainnya diberikan berdasarkan lisensi penggunaan tanda kesesuaian yang diberikan oleh pemilik tanda kepada Lembaga Sertifikasi.

d.

Pelaku Usaha yang dapat menerima persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian lainnya pada barang dan/atau jasa yang diedarkan di wilayah Republik Indonesia, harus memiliki kedudukan hukum dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

e.

Pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian terhadap barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada butir 3.7.b berdasarkan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang telah diberikan kepada: i.

Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI, menetapkan spesifikasi dan disain produk, serta melakukan pembuatan produk di pabrik yang dimilikinya sendiri.

ii.

Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI, menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pihak Lain yang memiliki pabrik untuk melakukan pembuatan produk.

iii.

Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang memegang hak berdasarkan hukum terhadap produk dan merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI, menetapkan 11 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

spesifikasi produk, serta memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pihak Lain yang melakukan perancangan produk dan pembuatan produk di pabrik.

f.

iv.

Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang melakukan pembuatan produk berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pihak Lain yang menetapkan spesifikasi dan melakukan perancangan produk serta memiliki hak hukum atas merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI.

v.

Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang melakukan perancangan dan pembuatan produk berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum dengan Pihak Lain yang menetapkan spesifikasi serta memiliki hak hukum atas merek produk sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI.

vi.

Pelaku Usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang memiliki perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mewakili hak dan kewajiban hukum Pelaku Usaha luar negeri pemegang hak hukum atas produk dan merek produk berdasarkan ketentuan hukum di negaranya.

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan Tanda Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada butir c merupakan Pemberian Lisensi Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang mengikat secara hukum, dan paling sedikit harus memuat: 1) Pemberi persetujuan penggunaan tanda: nama, alamat, dan personel yang berwenang atas nama Lembaga Sertifikasi berdasarkan hak pemberian persetujuan penggunaan tanda SNI dari pemilik tanda kepada Lembaga Sertifikasi. 2)

3)

Penerima persetujuan penggunaan tanda: i.

nama, alamat, dan personel yang berwenang atas nama klien sertifikasi (bila klien berkedudukan hukum di wilayah RI) sesuai dengan uraian pada butir e, atau

ii.

nama, alamat, dan personel yang berwenang atas nama pelaku usaha yang berkedudukan hukum di wilayah RI yang bertindak sebagai perwakilan resmi klien sertifikasi yang berkedudukan hukum di wilayah RI berdasarkan perjanjian yang mengikat secara hukum, beserta nama alamat, dan personel yang berwenang atas nama klien sertifikasi.

Ruang lingkup persetujuan penggunaan tanda: i. pernyataan tentang pemberian hak penggunaan tanda, ii. informasi tentang obyek yang dapat dibubuhi tanda berdasarkan informasi pada Sertifikat Kesesuaian yang menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda, iii. identifikasi Sertifikat Kesesuaian yang menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda. 12 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

4)

Acuan ke Skema Sertifikasi yang menjadi dasar persetujuan penggunaan tanda.

5)

Hak dan kewajiban penerima persetujuan penggunaan tanda.

6)

Hak dan kewajiban Lembaga Sertifikasi sebagai pemberi persetujuan penggunaan tanda.

7)

Pengaduan dan banding.

8)

Publikasi.

9)

Periode perjanjian.

10) Kondisi pengakhiran perjanjian. 11) Pertanggunggugatan. 4

PERSYARATAN TAMBAHAN PROSES AKREDITASI 4.1

Permohonan Akreditasi Sesuai dengan DPUM 01, dengan persyaratan tambahan untuk akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, sebagai berikut:

4.2 4.2.1

a.

Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan bukti dukungan sumber daya personel, dukungan sumber daya evaluasi (pengujian, inspeksi, dan/atau audit) dan skema sertifikasi yang relevan untuk seluruh produk yang tercakup di dalam ruang lingkupnya dengan melengkapi FPA.03-b.04 dan FPA.03-b.05

b.

Sebelum akreditasi dapat diberikan oleh KAN, Lembaga Sertifikasi harus dapat memberikan bukti rekaman pelaksanaan sertifikasi produk, minimal 1 (satu) proses sertifikasi (mulai dari permohonan sampai dengan penetapan keputusan).

c.

Lembaga Sertifikasi harus memenuhi seluruh kebijakan dan persyaratan yang sesuai yang ditetapkan oleh KAN terkait dengan akreditasi lembaga sertifkasi produk.

d.

Bila diperlukan KAN dapat merubah, menambah atau mencabut tiap bagian dari Syarat dan Aturan Akreditasi. Apabila terjadi perubahan, KAN akan menginformasikan kepada Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi dan memberi jangka waktu yang memadai untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan Syarat dan Aturan Akreditasi. Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi harus memberi informasi kepada KAN apabila penyesuaian telah dilaksanakan seluruhnya.

Penyaksian Asesmen (witness) Pelaksanaan penyaksian asesmen (witness) dilakukan oleh KAN selain sebagai salah satu alat untuk memastikan kompetensi auditor Lembaga Sertifikasi, sekaligus juga untuk memverifikasi bahwa Lembaga Sertifikasi telah menerapkan prosedurnya secara memuaskan, sesuai dengan sistem sertifikasi yang diterapkan. Witness disyaratkan pada akreditasi awal, survailen, re-asesmen dan 13 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

penambahan ruang lingkup. Witness dilakukan bila relevan dengan skema sertifikasi yang dioperasikan oleh Lembaga Sertifikasi yang dapat mencakup penyaksian tim asesmen KAN terhadap kegiatan evaluasi (sampling, pengujian, inspeksi, dan/atau audit) yang dilakukan oleh/atas wewenang Lembaga Sertifikasi.

4.3

4.2.2

Dalam satu siklus akreditasi selama 4 tahun, Lembaga Sertifikasi harus di-witness untuk seluruh kelompok ruang lingkup yang diakreditasi (Lampiran 2).

4.2.3

Bila dalam satu siklus akreditasi terdapat ruang lingkup yang tidak dapat diwitness, maka kelompok ruang lingkup akreditasi Lembaga Sertifikasi tersebut akan ditinjau kembali permohonan ruang lingkup terkait pada saat pengajuan reakreditasi.

4.2.4

Sebelum pelaksanaan witness, KAN akan meminta program asesmen/survailen Lembaga Sertifikasi terhadap klien yang akan disertifikasi ataupun yang sudah disertifikasi. KAN akan menentukan program witness (termasuk nama klien, lokasi dan produk) berdasarkan program tahunan yang telah dikirimkan oleh Lembaga Sertifikasi.

4.2.5

Setelah jadwal pelaksanaan witness disepakati, KAN akan membentuk tim witness. Lembaga Sertifikasi harus menyerahkan salinan surat tugas Tim Evaluator, jadwal audit, sertifikat produk terkait (jika survailen atau re-sertifikasi), permohonan sertifikasi dari klien (apabila kegiatan audit merupakan audit sertifikasi awal), prosedur dan skema sertifikasi, serta surat persetujuan dari klien mengenai kegiatan audit Lembaga Sertifikasi. Ketua Tim akan menginformasikan tujuan dan proses dari witness tersebut, pada pertemuan pembukaan.

4.2.6

Bila kegiatan witness telah selesai, asesor KAN akan menyampaikan hasil pengamatannya kepada Lembaga Sertifikasi yang di-witness. Apabila terdapat ketidaksesuaian yang ditemukan, Lembaga Sertifikasi harus menindaklanjuti dan menyampaikan tindakan perbaikan (dengan jangka waktu sesuai kebijakan KAN terkait tindakan perbaikan) kepada asesor KAN untuk diverifikasi dan ditutup sebelum keputusan/pemeliharaan status akreditasi diberikan.

4.2.7

Bila Lembaga Sertifikasi menggunakan sumber daya pendukung kegiatan evaluasi yang belum diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi yang diakui oleh KAN berdasarkan perjanjian saling pengakuan, KAN dapat melakukan witness terhadap proses penilaian kompetensi sumber daya pendukung evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi, atau melakukan witness terhadap proses pengujian yang sedang dilakukan oleh sumber daya evaluasi tersebut, bila hasil evaluasi dari Lembaga Sertifikasi masih belum memenuhi penilaian kompetensi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008.

Perluasan Lingkup Akreditasi 4.3.1 Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perluasan ruang lingkup akreditasi. Seluruh dokumen persyaratan permohonan perluasan ruang lingkup akreditasi sesuai dengan butir 2.2. 4.3.2 Pengajuan perluasan ruang lingkup akreditasi dapat dilakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak status akreditasi diberikan. 4.3.3 Lembaga Sertifikasi yang menginginkan pelaksanaan asesmen lapangan untuk perluasan ruang lingkup akreditasi dilaksanakan bersama-sama dengan 14 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

pelaksanaan kunjungan survailen, Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan permohonan perluasan ruang lingkup paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan survailen. 4.3.4 Proses akreditasi untuk perluasan ruang lingkup sama seperti proses akreditasi awal. 4.3.5 Jika ruang lingkup yang ditambahkan mempunyai metode atau sistem yang sama dengan ruang lingkup yang telah diakreditasi, Sekretariat KAN dapat melakukan verifikasi terhadap bukti terkait yang diserahkan ke Sekretariat KAN untuk memastikan kompetensi dari Lembaga Sertifikasi tersebut, yang dapat mencakup, tetapi tidak terbatas hanya pada: a) Evaluasi ekivalensi persyaratan ruang lingkup yang ditambahkan dengan ruang lingkup yang telah diakredtasi. b) Evaluasi ekivalensi persyaratan pendukung kegiatan evaluasi. 4.3.6 Apabila perluasan ruang lingkup akreditasi diputuskan untuk diberikan, KAN hanya akan mengganti atau menambah lampiran sertifikat akreditasi dengan lingkup akreditasi baru. 4.3.7 Masa berlaku sertifikat akreditasi setelah perluasan ruang lingkup mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi yang berlaku pada saat itu. 4.3.8 Biaya akreditasi untuk perluasan ruang lingkup dibebankan kepada Lembaga Sertifikasi sesuai dengan struktur biaya akreditasi KAN, termasuk juga biaya permohonan dan biaya asesmen lapangan/verifikasi jika diperlukan. 4.4

Pemutakhiran Lingkup Akreditasi 4.4.1 Lembaga Sertifikasi yang telah terakreditasi dapat mengajukan pemutakhiran ruang lingkup akreditasi. 4.4.2 Pemutakhiran ruang lingkup akreditasi dapat dilakukan tanpa dilakukan asesmen lapangan bila Lembaga Sertifikasi telah memiliki bukti kompetensi laboratorium penguji telah mampu melakukan pengujian untuk standar termutakhir. 4.4.3 Bukti kompetensi adalah berupa akreditasi, namun bila laboratorium penguji belum diakreditasi untuk keseluruhan atau sebagian ruang lingkup yang diperlukan, akan dilakukan witness verifikasi pemenuhan persyaratan kompetensi laboratorium tersebut sebagai bagian dari kegiatan asesmen Lembaga Sertifikasi oleh KAN. 4.4.4 Dalam rangka memastikan konsistensi kompetensi dari laboratorium pendukung, maka jika sampai dengan satu tahun setelah diberikan lingkup akreditasi Lembaga Sertifikasi ternyata laboratorium penguji pendukung masih belum terakreditasi terkait ruang lingkup pendukung Lembaga Sertifikasi, maka akan dilakukan verifikasi ulang tiap tahunnya oleh Lembaga Sertifikasi dan dapat di-witness oleh KAN, bila hasil evaluasi dari Lembaga Sertifikasi masih belum memenuhi penilaian kompetensi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2008 sampai dengan laboratorium penguji pendukung tersebut terakreditasi ruang lingkupnya oleh KAN.

15 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

4.4.5 Apabila pemutakhiran ruang lingkup akreditasi diputuskan untuk diberikan, KAN hanya akan mengganti lampiran sertifikat akreditasi dengan lingkup akreditasi baru. 4.4.6 Masa berlaku sertifikat akreditasi setelah pemutakhiran ruang lingkup mengikuti masa berlaku sertifikat akreditasi yang berlaku pada saat itu. 4.5

Survailen Tidak Terjadwal/Verifikasi Lapangan

4.5.1 Survailen tidak terjadwal/verifikasi lapangan ke Lembaga Sertifikasi selama proses akreditasi dan/atau masa akreditasi dapat dilaksanakan, jika terdapat : 4.5.1.1 tindak lanjut perbaikan yang dikirimkan Lembaga Sertifikasi masih belum memuaskan menurut tim asesmen dalam tempo tiga bulan setelah tanggal kunjungan asesmen awal atau re-asesmen; 4.5.1.2 dalam kasus dimana implementasi dari tindakan perbaikan kategori major (sesuai DPUM 05) tidak bisa hanya dilihat dengan dokumen atau rekaman, seperti ketidaksesuaian yang berhubungan dengan kompetensi personel dan/atau tidak sesuainya implementasi dari panduan mutu dan prosedur Lembaga Sertifikasi; 4.5.1.3 perubahan penting yang secara nyata mempengaruhi kompetensi Lembaga Sertifikasi, antara lain perubahan struktur organisasi, perubahan kepemilikan, perubahan personel inti, perubahan alamat, perubahan regulasi teknis, dan lain-lain; 4.5.1.4 pengaduan tertulis dari klien Lembaga Sertifikasi yang meragukan kompetensi Lembaga Sertifikasi; 4.5.1.5 indikasi bahwa Lembaga Sertifikasi tidak lagi memenuhi kriteria akreditasi KAN; 4.5.1.6 Lembaga Sertifikasi yang bermaksud memperoleh kembali status akreditasi ruang lingkup yang dibekukan. 4.5.2

Survailen tidak terjadwal/verifikasi lapangan dapat dilakukan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Lembaga Sertifikasi. Kunjungan tidak rutin tanpa pemberitahuan dilakukan dalam kasus penyelidikan keluhan terhadap Lembaga Sertifikasi. KAN berhak untuk melakukan kunjungan tidak rutin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika dibutuhkan.

4.5.3

Apabila dalam survailen tidak terjadwal/verifikasi lapangan ditemukan ketidaksesuaian, maka prosedur tindakan perbaikannya sama seperti kunjungan pada asesmen.

4.6

Pembekuan dan Pencabutan Akreditasi

4.6.1

KAN dapat membekukan status akreditasi dengan segera untuk seluruh atau sebagian lingkup akreditasi Lembaga Sertifikasi jika terjadi, tapi tidak terbatas pada kondisi di bawah ini : 4.6.1.1 Lembaga Sertifikasi gagal disurvailen dalam kerangka waktu yang telah ditentukan; 16 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

4.6.1.2 Lembaga Sertifikasi gagal dilakukan penyaksian asesmen (witness) dalam kerangka waktu yang telah ditentukan; 4.6.1.3 Ketidaksesuaian kategori major yang menyebabkan Lembaga Sertifikasi tidak dapat memberikan layanan sertifikasi produk untuk sebagian atau seluruh ruang lingkupnya ditemukan dalam kunjungan survailen atau reasesmen, sebagai contoh: tidak tersedianya sumber daya pendukung evaluasi yang kompeten untuk sebagian atau keseluruhan lingkup, tidak tersedianya personel yang kompeten untuk sebagian atau keseluruhan lingkup; 4.6.1.4 Lembaga Sertifikasi tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan kategori minor secara memuaskan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan prosedur tindakan perbaikan survailen/re-akreditasi dan telah melewati masa berlaku akreditasi; 4.6.1.5 Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi secara sukarela mengajukan diri untuk dibekukan status akreditasinya; 4.6.1.6 Lembaga Sertifikasi tidak dapat menjaga integritas penggunaan tanda kesesuaian SNI sesuai Pedoman KAN 403-2011; 4.6.1.7 Lembaga Sertifikasi diduga melakukan dan/atau terkait dengan pelanggaran hukum pidana dan/atau perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.6.2

Pencabutan status akreditasi dapat dilakukan untuk seluruh atau sebagian ruang lingkup akreditasi, namun tidak terbatas pada kondisi sebagai berikut : 4.6.2.1 dimiliki oleh perorangan dan pemilik yang bersangkutan dinyatakan bangkrut atau menjadi bagian dari krediturnya; 4.6.2.2 terdapat ruang lingkup yang tidak dapat dilakukan penyaksian (witness) dalam satu siklus; 4.6.2.3 merupakan suatu badan usaha yang telah dilikuidasi; 4.6.2.4 Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi tidak menindaklanjuti status akreditasinya setelah satu tahun dibekukan status akreditasinya; 4.6.2.5 Lembaga Sertifikasi yang masa akreditasinya sudah habis namun belum menyampaikan permohonan perpanjangan status akreditasi; 4.6.2.6 Lembaga Sertifikasi terakreditasi secara sukarela mengajukan diri untuk dicabut status akreditasinya. 4.6.2.7 Lembaga Sertifikasi terbukti bersalah dalam kasus pelanggaran hukum pidana dan/atau perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan

4.6.3

Akreditasi hanya dapat dibekukan atau dicabut apabila KAN : 4.6.3.1 telah memberikan surat pemberitahuan kepada Lembaga Sertifikasi terakreditasi tentang alasan pembekuan atau pencabutan; dan 17 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

4.6.3.2 telah mempertimbangkan bukti tertulis dari Lembaga teakreditasi yang diterima dalam periode 2 (dua) minggu.

Sertifikasi

4.6.4

Lembaga Sertifikasi yang status akreditasinya dibekukan atau dicabut dilarang mencantumkan simbol akreditasi KAN dalam laporan dan/atau sertifikat produk, dan/atau memberikan persetujuan penggunaan tanda SNI dalam skema KAN serta menyebarluaskan segala bentuk publikasi termasuk pernyataan diakreditasi oleh KAN.

4.7

Permohonan Kembali (re-application) Akreditasi

4.7.1

Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang status akreditasinya dicabut keseluruhan dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali minimal setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan akreditasi. Dalam kasus ini, Lembaga Sertifikasi dianggap sebagai pemohon baru dan seluruh proses asesmen awal diberlakukan kepada Lembaga Sertifikasi serta nomor akreditasi baru akan diberikan setelah seluruh proses akreditasi Lembaga Sertifikasi.

4.7.2

Lembaga Sertifikasi terakreditasi yang ruang lingkup akreditasinya dicabut sebagian dapat mengajukan akreditasi kembali untuk ruang lingkup yang dicabut, selama Lembaga Sertifikasi dapat menunjukan kompetensinya di bidang ruang lingkup akreditasi yang dicabut. Dalam hal ini Lembaga Sertifikasi harus mengikuti prosedur sesuai dengan proses penambahan ruang lingkup akreditasi.

4.8

Penandatangan Keputusan Sertifikasi Produk

4.8.1 Lembaga Sertifikasi bertanggung jawab untuk memastikan penandatangan keputusan sertifikat produk ada pada saat asesmen lapangan untuk dapat dilakukan wawancara. CATATAN Pada proses akreditasi awal atau jika ada perubahan penandatanganan.

4.9

Hak dan Kewajiban Lembaga Sertifikasi yang Telah Diakreditasi

4.9.1

Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN mempunyai hak untuk : 4.9.1.1

menggunakan simbol akreditasi KAN sesuai dengan Pedoman KAN 12;

4.9.1.2

menggunakan tanda IAF-MLA sesuai dengan Pedoman KAN 13:2012;

4.9.1.3

mendapatkan informasi setiap adanya perubahan persyaratan akreditasi;

4.9.1.4

mengajukan keluhan, penyelesaian perselisihan dan banding kepada KAN;

4.9.1.5

mendapatkan informasi nama anggota tim asesmen yang akan melaksanakan asesmen/survailen/re-asesmen/witness dan menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap susunan tim asesmen dengan alasan yang dapat diterima;

4.9.1.6

mengajukan permohonan penambahan, pengurangan, pembekuan dan pencabutan lingkup akreditasi.

4.9.2 Lembaga Sertifikasi mempunyai kewajiban untuk: 18 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

4.9.2.1 menandatangani surat perjanjian kontrak akreditasi dengan KAN yang telah tercantum dalam surat permohonan akreditasi; 4.9.2.2 selalu menjaga kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan akreditasi KAN; 4.9.2.3 menjamin bahwa informasi dan dokumentasi mutu yang diberikan kepada KAN dijaga selalu mutakhir dan terkendali; 4.9.2.4 segera memberitahukan kepada KAN tentang: 4.9.2.4.1 perubahan organisasi atau manajemen, misalnya pimpinan kunci, manajer teknis atau manajer mutu, struktur organisasi; 4.9.2.4.2 perubahan personel penandatangan keputusan sertifikasi; 4.9.2.4.3 perubahan alamat, kepemilikan, komersial organisasi;

status

hukum,

status

4.9.2.4.4 perubahan panduan mutu, kebijakan atau prosedur, jika sesuai; 4.9.2.4.5 perubahan standar produk yang digunakan, skema sertifikasi produk, laboratorium penguji pendukung dan sumber daya lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sertifikasi produk pada Lembaga Sertifikasi. 4.9.3

membayar biaya permohonan akreditasi, asesmen, witness, survailen, penambahan ruang lingkup, iuran tahunan, re-akreditasi dan biaya lainnya yang ditetapkan KAN;

4.9.4

patuh pada aturan penggunaan simbol akreditasi KAN sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh KAN;

4.9.5

selalu memenuhi Pedoman dan Kebijakan KAN yang terkait dengan akreditasi Lembaga Sertifikasi serta Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk;

4.9.6

menangani pengaduan dan perselisihan yang terkait dengan keputusan sertifikasi produk Lembaga Sertifikasi yang termasuk dalam ruang lingkup akreditasi;

4.9.7

tidak menggunakan akreditasinya sedemikian sehingga dapat merugikan KAN dan tidak akan membuat pernyataan yang berkaitan dengan akreditasinya yang dapat menyesatkan;

4.9.8

menjamin tidak ada keputusan sertifikasi yang digunakan oleh pelanggan atau orang yang diberi kuasa untuk maksud promosi atau publikasi yang dapat menyesatkan;

4.9.9

Akreditasi KAN tidak membebaskan atau mengurangi tanggung jawab Lembaga Sertifikasi dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.9.10

Lembaga Sertifikasi harus memberikan akses dan kerjasama kepada KAN dan perangkatnya untuk memungkinkan KAN dapat memantau pemenuhan terhadap 19 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi dan kriteria akreditasi KAN, mencakup: 4.9.10.1

pemberian izin kepada KAN dan asesornya untuk melakukan asesmen, survailen, verifikasi dan kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan akreditasi;

4.9.10.2

bantuan kepada KAN atau personelnya dalam melakukan penyelidikan dan pemecahan setiap keluhan yang disampaikan pihak ketiga tentang kegiatan sertifikasi produk yang termasuk dalam ruang lingkup yang telah diakreditasi.

4.9.11

Atas permintaan KAN, Lembaga Sertifikasi harus menyediakan rekaman semua keluhan dan perselisihan, termasuk juga tindak lanjutnya.

4.9.12

Lembaga Sertifikasi harus menyampaikan kepada KAN setiap 3 (tiga) bulan sekali data sertifikat yang telah diterbitkan.

4.9.13

Lembaga Sertifikasi harus mengalokasikan waktu untuk KAN dalam rangka pelaksanaan asesmen, survailen, dan witness sesuai dengan ketentuan KAN.

4.10

Penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan Tanda IAF-MLA

4.10.1 Untuk tujuan akreditasi, hanya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) yang memuat simbol akreditasi KAN yang dianggap sebagai sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi dalam status diakreditasi. Simbol akreditasi KAN juga dapat digunakan sebagai bukti ketertelusuran SPPT SNI untuk SNI yang bersifat sukarela dan produk yang tercantum dalam regulasi teknis. 4.10.2 SPPT SNI yang diterbitkan dengan menggunakan simbol akreditasi KAN, hanya bisa diterbitkan jika sertifikat tersebut ditandatangani oleh penandatangan keputusan sertifikasi Lembaga Sertifikasi yang sah. 4.10.3 Simbol akreditasi KAN terdiri atas logo KAN dan nomor akreditasi yang dijelaskan dalam kebijakan KAN untuk penggunaan simbol akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi. 4.10.4 Lembaga Sertifikasi diijinkan untuk menggunakan tanda kombinasi IAF-MLA berdasarkan Pedoman KAN 13-2012, selama kebijakan KAN untuk penggunaan simbol akreditasi untuk Lembaga Sertifikasi telah dipenuhi. 4.10.5 Lembaga Sertifikasi yang telah diakreditasi oleh KAN, berhak menggunakan simbol akreditasi KAN dan ditempatkan sesuai aturan yang terdapat dalam Pedoman KAN 12-2004. 4.10.6 Format dan besarnya simbol akreditasi disesuaikan dengan logo Lembaga Sertifikasi. 4.10.7 Penyalahgunaan simbol akreditasi KAN dan/atau penyimpangan dari Pedoman KAN 12-2004 akan dikenakan sangsi berupa: 4.10.7.1 Memberikan peringatan tindakan perbaikan.

dan

menginstruksikan

untuk

melakukan

20 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

4.10.7.2 Jika dalam waktu 2 (dua) bulan, tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan atau dengan sengaja terus menyalahgunakan simbol akreditasi KAN, KAN akan memberikan peringatan kedua kepada Lembaga Sertifikasi. 4.10.7.3 Jika peringatan kedua tetap tidak diindahkan, membekukan/mencabut akreditasi Lembaga Sertifikasi.

KAN

akan

4.10.7.4 Jika pelanggaran mengandung unsur pidana, kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. 4.11

Penggunaan Tanda Kesesuaian SNI

4.11.1 Penggunaan tanda kesesuaian SNI harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pedoman KAN 403-2011 dan PSN 307-2006. 4.11.2 Apabila tanda kesesuaian SNI yang diterbitkannya disalahgunakan atau apabila produk yang telah secara benar menggunakan tanda kesesuaian yang diterbitkannya ternyata kemudian membahayakan, Lembaga Sertifikasi harus melakukan tindakan koreksi sesuai ketentuan yang diatur dalam PSN 307-2006. 4.12

Transfer SPPT SNI

4.12.1 Pengalihan hak penggunaan tanda kesesuaian SNI harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam DPLS 17:2011, Transfer Sertifikat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI. 4.12.2 Lembaga Sertifikasi yang mengalihkan hak penggunaan tanda SNI harus memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada KAN dan kepada Lembaga Sertifikasi penerima hak penggunaan tanda kesesuaian SNI (SPPT SNI) yang telah disetujui oleh KAN. 4.13

Sertifikasi Untuk Multi – Lokasi

4.13.1 Sertifikasi produk untuk organisasi dengan multi-lokasi dalam rangka mendapatkan tanda kesesuaian SNI tidak dapat dilakukan sampling lokasi evaluasi (audit) pada saat sertifikasi awal. 4.13.2 Sampling lokasi evaluasi (audit) dalam hal ini yang berlaku adalah audit sistem manajemen mutu (jika ada dalam skema sertifikasi) dan pengambilan contoh hanya dapat dilakukan pada proses survailen (jika ada dalam skema sertifikasi) dan re-sertifikasi bila tidak ada penambahan lokasi. 4.13.3 Inspeksi/audit evaluasiaudit.

pabrik/proses

produksi

tidak

dapat

dilakukan

sampling

4.13.4 Pemenuhan persyaratan sampling lokasi evaluasiaudit oleh Lembaga Sertifikasi produk harus terlebih dahulu memenuhi DPLS 19, Sertifikasi Produk untuk multilokasi, sebelum menerapkan sampling lokasi audit pada skema sertifikasinya. 4.14

Penggantian Kerugian

21 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

4.14.1 Lembaga Sertifikasi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas tuntutan yang disampaikan ke KAN oleh pihak ketiga yang muncul langsung maupun tidak langsung dari akreditasi Lembaga Sertifikasi dan penggunaan simbol akreditasi KAN sesuai dengan Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggantian kerugian ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

22 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

Lampiran 1 (normatif) Persyaratan Elemen dan Penerapan Skema Sertifikasi

PENJELASAN UMUM a) SNI ISO/IEC 17065:2012 butir 7.1.1 mensyaratkan bahwa “Lembaga Sertifikasi harus mengoperasikan satu atau lebih skema sertifikasi yang mencakup kegiatan sertifikasinya” b) SNI ISO/IEC 17065:2012 butir 7.1.3 mensyaratkan “jika diperlukan penjelasan terkait penerapan persyaratan produk (7.1.2) untuk skema sertifikasi tertentu, penjelasan harus dirumuskan oleh personel atau komite yang relevan dan tidak memihak yang memiliki kemampuan teknis memadai, dan harus disediakan oleh Lembaga Sertifikasi sesuai permintaan”. c) Lampiran ini memberikan penjelasan tentang elemen skema sertifikasi dan penerapannya berdasarkan tipe skema sertifikasi dan prinsip penyusunan skema sertifikasi yang diberikan dalam SNI ISO/IEC 17067:2013. d) Untuk penerapan skema sertifikasi yang disusun berdasarkan skema tipe 5 SNI ISO/IEC 17067:2013, lampiran ini memberikan penjelasan berdasarkan ISO/IEC TR 17026:2015, Conformity Assessment – Example of a certification scheme for tangible products. e) Lampiran ini merupakan persyaratan bagi Lembaga Sertifikasi produk yang diakreditasi oleh KAN dalam mengoperasikan skema sertifikasi untuk memberikan pernyataan kesesuaian terhadap produk dan memberikan lisensi penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian bagi produk klien yang mengajukan sertifikasi. f)

Pemilik Skema bertanggungjawab sepenuhnya terhadap persyaratan yang ditetapkan di dalam skema sertifikasi.

g) Lembaga Sertifikasi bertanggungjawab untuk mengoperasikan skema sertifikasi dan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk menyatakan pernyataan kesesuaian terhadap persyaratan produk yang telah ditetapkan oleh pemilik skema sertifikasi. h) KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa Lembaga Sertifikasi produk kompeten untuk mengoperasikan skema sertifikasi yang ditetapkan oleh pemilik skema sertifikasi berdasarkan prinsip-prinsip pengoperasian skema sertifikasi produk yang dijelaskan dalam SNI ISO/IEC 17067:2013. ELEMEN SKEMA SERTIFIKASI 1.

Seleksi 1.1 Lembaga Sertifikasi Produk harus memastikan bahwa permohonan sertifikasi yang diajukan oleh klien telah mencakup: a. informasi lengkap tentang produk yang diajukan untuk disertifikasi: 23 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

i.

jenis produk;

ii.

merek produk;

iii.

tipe produk, berdasarkan pembagian tipe yang ditetapkan di dalam persyaratan produk dan tipe atau identitas spesifik produk yang ditetapkan oleh klien;

iv.

wujud fisik produk, dan bila relevan kemasan produk;

v.

daftar komponen atau bahan pembuatan produk, dan bila relevan pemasok komponen atau bahan pembuatan produk;

vi.

bila dipersyaratkan dalam persyaratan produk, sertifikat kesesuaian komponen atau bahan pembuatan produk.

b. informasi lengkap tentang pemohon sertifikat kesesuaian dan lisensi penggunaan tanda SNI: i.

nama organisasi, alamat, bukti legalitas hukum, dan personel penghubung pemohon;

ii.

nama organisasi, alamat, bukti legalitas hukum, dan personel penghubung pemilik merek produk;

iii.

nama organisasi, alamat, bukti legalitas hukum, dan personel penghubung pabrik;

iv.

[bila legalitas hukum pemohon berbeda dengan legalitas hukum pemilik merek] perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemohon dan pemilik merek produk;

v.

[bila legalitas hukum pemilik merek berbeda legalitas hukum pabrik] perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemilik merek dan pabrik untuk memproduksi tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi;

vi.

[bila pemilik merek berkedudukan hukum di luar wilayah RI] nama organisasi dan legalitas hukum perwakilan resmi (authorized representative) pemilik merek di wilayah hukum RI;

vii.

[bila pemilik merek berkedudukan hukum di luar wilayah RI dan tidak memiliki perwakilan resmi di wilayah RI] perjanjian yang mengikat secara hukum antara pemilik merek dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok produk (importir, distributor, perakit, atau pihak lain) yang berkedudukan hukum di wilayah RI;

viii.

bukti kepemilikan hak atas merek sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah RI.

c. [bila skema sertifikasi mensyaratkan “asesmen atau inspeksi proses produksi”] deskripsi proses produksi: i. disain produk; 24 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

ii. pasokan bahan baku atau komponen produk, daftar pemasok, dan bila dipersyaratkan sertifikat kesesuaian bahan baku atau kompoonen; iii. proses produksi; iv. peralatan produksi utama, dan bila relevan sertifikat kalibrasi dari peralatan produksi utama; v. (bila relevan) perakitan produk akhir atau pengemasan produk akhir; vi. pengendalian mutu produk; vii. pengelolaan gudang produk akhir siap edar; viii. nama personel penanggungjawab proses produksi. d. [bila skema sertifikasi mensyaratkan pemenuhan persyaratan sistem manajemen] : i.

bukti pemenuhan persyaratan sistem manajemen;

ii.

panduan mutu pabrik;

iii.

elemen dokumentasi sistem manajemen yang memuat deskripsi proses produksi dari produk yang diajukan untuk disertifikasi: a) disain produk; b) pasokan bahan baku atau komponen produk, daftar pemasok, dan bila dipersyaratkan sertifikat kesesuaian bahan baku atau kompoonen; c) proses produksi; d) peralatan produksi utama, dan bila relevan sertifikat kalibrasi dari peralatan produksi utama; e) (bila relevan) perakitan produk akhir atau pengemasan produk akhir; f)

pengendalian mutu produk;

g) pengelolaan gudang produk akhir siap edar. iv.

nama personel penanggungjawab sistem manajemen.

e. Persyaratan produk yang dipenuhi oleh produk yang diajukan untuk disertifikasi. f.

(bila telah tersedia) sertifikat kesesuaian dari tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi terhadap persyaratan produk yang dinyatakan dalam butir (e).

g. Review/kajian dokumen permohonan harus meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan persyararatan teknis. 25 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

1.2 Kontrak sertifikasi a. Kontrak sertifikasi adalah perjanjian yang mengikat secara hokum antara Lembaga Sertifikasi dengan klien, dan berlaku pada saat klien mengajukan sertifikasi ke Lembaga Sertifikasi. b. Kontrak sertifikasi mengatur hak dan kewajiban Lembaga Sertifikasi dan Klien selama masa permohonan dan sertifikasi berjalan. 2.

Determinasi 2.1 Penetapan Rencana Evaluasi. Berdasarkan evaluasi terhadap permohonan, Lembaga menetapkan rencana pelaksanaan evaluasi yang mencakup:

Sertifikasi

harus

a. jenis kegiatan evaluasi terhadap produk (pengujian, inspeksi produk, inspeksi disain produk, atau kegiatan penilaian kesesuaian lainnya yang relevan terhadap karakteristik produk); b. rencana waktu kegiatan evaluasi awal terhadap produk; c. rencana pengambilan contoh produk; d. (bila relevan dengan persyaratan skema sertifikasi), rencana pelaksanaan asesmen proses produksi, dan/atau audit sistem manajemen yang dilaksanakan pada saat tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi sedang diproduksi: i. rencana pelaksanaan dan waktu penyelesaian document review (stage-1) ii. rencana pelaksanaan asesemen, inspeksi, dan/atau audit lapangan yang mencakup: a) tanggal pelaksanaan dan lokasi; b) elemen proses produksi dan/atau sistem manajemen yang perlu diases, diinspeksi, dan/atau diaudit; c) personel penanggungjawab di pabrik yang diperlukan dalam proses asesmen, inspeksi, dan/atau audit. 2.2 Evaluasi awal terhadap produk 2.2.1 Pengambilan contoh produk. a.

untuk skema sertifikasi berbasis tipe 1A - SNI ISO/IEC 17065:2013, evaluasi awal produk dilakukan terhadap prototipe produk yang diajukan untuk disertifikasi.

b.

untuk skema sertifikasi berbasis tipe 1B - SNI ISO/IEC 17065:2013, evaluasi awal produk dilakukan terhadap contoh yang diambil untuk mewakili sekumpulan (batch) produk yang diajukan untuk disertifikasi. 26 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3 c.

15 Februari 2016

untuk skema sertifikasi berbasis tipe 2, 3, 4 dan 5 – SNI ISO/IEC 17065:2013, evaluasi awal produk dapat dilakukan, yang relevan dengan jenis dan/atau proses produksi dari produk yang diajukan untuk disertifikasi : i.

terhadap prototipe produk yang diajukan untuk disertifikasi,

ii.

terhadap contoh produk yang diambil dari produksi massal dan disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi sebelum pelaksanaan asesmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen mutu,

iii.

terhadap contoh produk yang diambil oleh petugas pengambil contoh yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi sebelum pelaksanaan asesmen proses produksi dan/atau sistem manajemen mutu,

iv.

terhadap contoh produk yang diambil oleh petugas pengambil contoh yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi pada saat pelaksanaan asesmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen mutu, atau

v.

terhadap beberapa contoh yang berasal dari kombinasi kegiatan tersebut di atas.

d.

evaluasi terhadap produk yang diambil oleh petugas pengambil contoh yang ditunjuk oleh Lembaga Sertifikasi pada saat pelaksanaan asessmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen mutu sebagaimana dinyatakan dalam butir c.iii di atas, tidak direkomendasikan untuk dilakukan tanpa memiliki bukti bahwa sebelum pelaksanaan asesmen dan/atau audit, pabrik telah memproduksi produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan produk.

e.

(bila relevan dengan skema sertifikasi) pengambilan contoh dilakukan oleh personel yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagai petugas pengambil contoh untuk jenis produk yang relevan dengan produk yang diajukan untuk disertifikasi.

f.

(bila relevan dengan skema sertifikasi) Lembaga Sertifikasi produk harus menetapkan rancana pengambilan contoh yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian produk terhadap persyaratan sertifikasi dengan mempertimbangkan: i.

lokasi produksi dari produk yang diajukan untuk disertifikasi

ii.

jumlah jalur produksi dalam satu lokasi produksi dari produk yang diajukan untuk disertifikasi

iii.

ketentuan jumlah dan lokasi pengambilan contoh yang ditetapkan di dalam skema sertifikasi

2.2.2 Pelaksanaan evaluasi produk a. Kegiatan evaluasi produk dapat berupa atau merupakan kombinasi dari inspeksi disain produk, inspeksi produk, dan atau pengujian produk. 27 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

b. Evaluasi produk sebagaimana dinyatakan dalam butir a dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang memenuhi persyaratan kompetensi yang dinyatakan dalam skema sertifikasi. c. Kompetensi sebagaimana dinyatakan dalam butir b) dapat dibuktikan melalui sertifikat akreditasi KAN, sertifikat akreditasi badan akreditasi negara lain penandatangan saling pengakuan antar badan akreditasi, atau sertifikat pengakuan kompetensi dari organisasi internasional yang mengoperasikan saling pengakuan antar lembaga penilaian kesesuaian. d. dalam konteks akreditasi KAN, bila lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten memenuhi persyaratan c) belum tersedia atau kegiatan penilaian kesesuaian sebagaimana pada butir a) dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Sertifikasi, lembaga penilaian kesesuaian pendukung Lembaga Sertifikasi harus diverifikasi terlebih dahulu oleh asesor KAN sebagai bagian dari proses asesmen Lembaga Sertifikasi. e. (bila relevan dengan skema sertifikasi) Lembaga Sertifikasi produk dapat menerima hasil evaluasi produk dari lembaga penilaian kesesuaian yang kompeten, yang telah dimiliki dan diajukan oleh klien pada saat pengajuan permohonan sertifikasi, apabila: i. hasil evaluasi produk diterbitkan oleh lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain penandatangan saling pengakuan antara badan akreditasi untuk persyaratan produk yang lebih tinggi atau setara dengan persyaratan produk yang menjadi ruang lingkup Lembaga Sertifikasi; ii. hasil evaluasi produk diterbitkan untuk tipe produk yang sama dengan tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi; iii. hasil evaluasi produk dilengkapi dengan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa hasil evaluasi produk tersebut dapat digunakan sebagai bukti evaluasi awal terhadap produk yang diajukan untuk disertifikasi, yang mencakup: a) wujud fisik dari tipe produk yang relevan dengan hasil evaluasi produk yang disampaikan oleh klien, b) daftar bahan dan atau komponen pembuatan dari produk yang tercakup dalam hasil evaluasi produk yang disampaikan oleh klien, c) Lembaga Sertifikasi produk melakukan evaluasi terhadap contoh produk yang diajukan untuk disertifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan wujud fisik produk, komponen dan/atau bahan dari produk yang dinyatakan dalam hasil evaluasi produk yang disampaikan oleh klien, d) untuk keperluan inspeksi produk, Lembaga Sertifikasi dapat meminta satu atau lebih contoh dari produk yang diajukan untuk disertifikasi, yang relevan dengan tipe dan karakteristik produk yang diajukan untuk disertifikasi.

28 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

2.3 (bila relevan dengan skema sertifikasi tipe 2, 3, 4, dan 5 – SNI ISO/IEC 17065:2013) asesmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen: a. (bila relevan dengan skema sertifikasi) asesmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen harus dilakukan setelah proses evaluasi awal terhadap produk memberikan bukti bahwa pemohon mengajukan produk yang telah memenuhi persyaratan produk yang ditetapkan di dalam skema sertifikasi, b. kegiatan asesmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen dilakukan untuk memastikan bahwa pabrik secara konsisten memproduksi produk yang sama dengan contoh produk yang telah dievaluasi dan dibuktikan kesesuaiannya dalam kegiatan evaluasi awal terhadap produk, c. (bila relevan dengan skema sertifikasi) salah satu kegiatan yang dilakukan dalam asesmen proses produksi dan/atau audit sistem manajemen adalah pengambilan sampel dari jalur produksi atau dari gudang produk akhir untuk memastikan bahwa pabrik sedang memproduksi produk yang diajukan untuk disertifikasi. Kegiatan ini diperlukan, khususnya bila sampel yang diajukan dalam kegiatan evaluasi awal terhadap produk adalah prototipe produk pada saat belum dilakukan produksi massal. d. Kajian awal dokumen (stage 1) Pada audit tahap 1, Lembaga Sertifikasi harus memastikan bahwa informasi yang telah didapat pada tahapan seleksi telah memenuhi persyaratan dan tidak ada perbedaan persepsi yang terjadi antara Lembaga Sertifikasi dan Klien. e. Audit lapangan (stage 2) Pada audit Tahap 2 perlu dipastikan bagaimana Perusahaan melakukan pemastian jaminan mutu mulai dari bahan baku, produk setengah jadi dan produk jadi. 3

Review 3.1 Saat seluruh kegiatan determinasi telah selesai dilaksanakan, hasil dari evaluasi awal produk dan assesmen lapangan dikaji untuk memastikan telah tersedia bukti yang cukup bahwa produk dan sistem terkait pemastian kualitas produk telah memenuhi persyaratan spesifik. Pengkajian dilakukan oleh seseorang (sekelompok orang) yang tidak terlibat dalam kegiatan determinasi. Jika bukti telah dianggap cukup, rekomendasi untuk keputusan dapat dibuat. 3.2 Evaluasi dlakukan terhadap hasil audit sistem manajemen dan inspeksi pabrik serta review hasil dari pengujian.

4

Pengambilan Keputusan Sertifikasi Jika hasil review positif, diberikan keputusan untuk memberikan sertifikasi. Keputusan dibuat oleh seseorang (atau sekelompok orang) yang tidak terlibat dalam kegiatan evaluasi. Pengkajian dan keputusan bisa dilakukan oleh orang/sekelompok orang yang sama. Jika hasil review negatif, diberikan keputusan untuk tidak 29 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

memberikan sertifikasi. Klien diinformasikan alasan kenapa keputusan tidak diberikan. 5

Atestasi - Penerbitan Sertifikat Kesesuaian (Certificate of Conformity) Menindaklanjuti keputusan untuk memberikan sertifikasi, Lembaga Sertifikasi mengeluarkan pernyataan kesesuaian. Dalam skema ini, penyataan kesesuaian yang dimaksud dalam bentuk sertifikat dan pencantuman dalam laman pemilik skema oleh Lembaga Sertifikasi, dan jika dianggap perlu pada laman Lembaga Sertifikasi.

6

Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian a.

Penggunaan sertifikat dan tanda kesesuaian dikontrol melalui persetujuan penggunaan tanda SNI dan /atau tanda kesesuaian yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi kepada setiap organisasi yang menggunakannya, atau dalam kaitannya terhadap produk yang telah disertifikasi.

b.

Organisasi yang memegang persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian bisa jadi berbeda dari klien yang diberikan sertifikat. Kondisi ini terjadi jika ada organisasi lain yang terlibat termasuk : i.

Klien mengalihdayakan pemanufaktur dari produk, termasuk penempatan tanda kesesuaian pada produk, kepada organisasi lain – pemanufaktur mungkin diperlukan sebagai penerima persetujuan penggunaan tanda SNI dan /atau tanda kesesuaian.

ii.

Pelanggan dari klien menempelkan label sendiri, termasuk tanda kesesuaian pada produk dengan persetujuan klien – pelanggan mungkin diperlukan sebagai penerima persetujuan penggunaan tanda SNI dan /atau tanda kesesuaian.

iii.

Kasus lainnya.

c. Dalam semua kasus, klien memastikan bahwa Lembaga Sertifikasi memiliki akses terhadap lokasi penerima persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian untuk tujuan asesmen proses produksi dan audit sistem manajemen, pada permohonan awal dan saat survailen. d. Sesuai dengan ISO/IEC Guide 23 dan ISO/IEC 17030, sertifikat dan tanda kesesuaian memiliki kekhasan dan i.

Memiliki hak milik. Dengan perlindungan hukum terkait komposisi dan kontrol terhadap penggunaan.

ii.

Terkodifikasi atau dengan kata lain didesain untuk membantu pendeteksian dari pemalsuan dan bentuk lain penyalahgunaan dan.

iii.

Tanda kesesuaian secara langsung diletakkan pada setiap individu produk kecuali ukuran dari unit atau tipe prodok tidak memungkinkan untuk dilakukan. Dalam kasus seperti ini, tanda bisa diletakkan pada kemasan terkecil unit tersebut dipasarkan. 30 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

e. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan penggunaan label lain yang diasosiasikan dengan sertifikat tau tanda kesesuaian, seperti :

7

i.

Penggunaan nama atau logo Lembaga Sertifikasi dimana tidak bisa ditentukan dari sertifkat dan tanda kesesuaian yang digunakan,

ii.

Nama kelompok produk yang bisa terlihat cukup jelas,

iii.

Identifikasi dari standar yang digunakan termasuk tanggal publikasinya, dan

iv.

Sertifikat dan label yang digunakan sesuai dengan skema sertifikasi produk.

Survailen a. Lembaga Sertifikasi melakukan survailen sebagaimana disebutkan dalam skema untuk memberikan keyakinan bahwa produk yang diproduksi setelah diberikannya sertifikat SNI telah memenuhi persyaratan. Kegiatan survailen dipilih berdasarkan karekteristik produk dan konsekuensi serta kemungkinan terjadinya produk yang tidak sesuai. Frekuensi survailen yang dilakuan dijelaskan dalam skema dan dapat disesuaikan berdasarkan hasil survailen pada siklus sebelumnya. b. Untuk temuan pada sistem manajemen, survailen bisa dilakukan lebih sering hingga level keyakinan yang diinginkan kembali tercapai. Aktivitas survailen mencakup semua situs dimana kegiatan manufaktur terjadi mencakup satu atau lebih hal-hal berikut : i.

Inspeksi sampel produk diambil apakah dari titik produksi, dari pasar atau keduanya untuk kesesuaian dengan tipe yang disertifikasi,

ii.

Pengujian produk diambil apakah dari titik produksi, pasar atau keduanya, untuk melihat apakah memenuhi dengan persyaratan spesifik produk,

iii.

Assesmen proses produksi dan audit sistem managemen, termasuk pengecekan rekaman kualitas terkait proses produksi.

c. Lembaga Sertifikasi harus menginformasikan hasil dari survailen. Jika pada survailen ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan sertifikasi yang tidak bisa diperbaiki dengan segera oleh kilen, Lembaga Sertifikasi harus mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil. d. Lembaga Sertifikasi harus mempersyaratkan supaya klien memelihara rekaman terhadap setiap keluhan yang terkait dengan persyaratan sertifikasi dan dokumen tindakan perbaikan yang diambil. Jika produk yang tidak sesuai telah dilepaskan ke pasar, Lembaga Sertifikasi harus mewajibkan klien tersertifikasi untuk menginformasikan kepada instansi teknis terkait dan Lembaga Sertifikasi sehingga bisa disepakati tindakan apa yang akan diambil.

31 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

Lampiran 2 Kelompok Ruang Lingkup Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa

01. HEALTH-CARE PRODUCTS AND EQUIPMENTS 01. Peralatan kesehatan non-elektronik 02. Peralatan elektromedik 03. Produk farmasi 04. Peralatan pendukung difabiliitas 02. MEASURING INSTRUMENTS 01. Alat ukur panjang dan sudut 02. Alat ukur massa dan besaran turunannya 03. Alat ukur kelistrikan dan kemagnetan 04. Alat ukur waktu dan frekuensi 05. Alat ukur akustik dan vibrasi 06. Alat ukur temperatur dan kelembaban 07. Alat ukur optik dan fotometri 08. Alat ukur analitik 09. Alat ukur radiasi 03. PROTECTION EQUIPMENT 01. Pakaian Pelindung 02. Pelindung Kepala dan bagiannya (termasuk mata dan sistem pernafasan) 03. Pelindung tangan dan kaki 04. Alat pelindung lainnya 04. MACHINE ENGINEERING 01. Peralatan permesinan (Mesin pertanian, dan sebagainya) 02. Peralatan pemotong 03. Peralatan genggam (mesin bor, gerinda, dan sebagainya) 04. Komponen mesin dan mekanika 05. MECHANICAL PRODUCTS AND COMPONENTS, MACHINE AND TOOLS 01. Fluid storage device 02. Fluid pipeline components and pipelines 03. Valves and pumps 04. Ventilators fans 05. Compressors and pneumatic machine 06. Machine tools 07. Hand-held tools 08. Cutting tools 09. Lifting equipments 32 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

10. Storage equipments 11. Equipment for materials handling 12. Fasteners and bearings 13. Shaft and coupling 14. Flexible drive and transmissions 06. ELECTROTECHNICAL, TELECOMMUNICATION AND OPTICAL PRODUCTS 01. Baterai dan catu daya listrik 02. Wires, cables and cords 03. Electronic components (capacitors, resistors, inductors, etc) 04. Switches for appliances and automatic controls for electrical household appliances 05. Electromagnetic Compatability 06. Household and similar equipment 07. Installation accessories and connection devices 08. Lamps and luminaires electronic measuring instruments, control and laboratory equipment 09. Electrical equipment for medical use 10. IT and office equipment 11. Low voltage, high power switching equipment 12. Installation protective equipment 13. Photovoltaics 14. Electrical rotatin machinery, safety transformers and similar equipment 15. Electircal portable tools 16. Electric toys 17. Electronics, entertainment 18. Fibre optics communication equipment 19. telecommunication terminal equipments 07. IMAGE TECHNOLOGY 01. Peralatan Optis (mikroskop, teropong, dan sebagainya) 08. MATERIALS HANDLING EQUIPMENT 01. Peralatan Angkut 02. Peralatan penyimpanan (rak, lemari, dan sebagainya) 03. Peralatan penanganan manual (sekop, linggis, dan sebagainya) 09. LEATHER AND LEATHER PRODUCTS (INCLUDING IMITATION) 10. TEXTILES AND APPARELS PRODUCTS 11. PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN 01. Pupuk 02. Pestisida dan bahan agrokimia lainnya 03. Bibit ternak 04. Bibit ikan 05. Hasil budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan 33 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

06. Tembakau dan produk olahan tembakau 12. FOOD AND BEVERAGES 01. Cereals, pulses and derived products 02. Fruits, vegetables 03. Milk and milk products 04. Meat, meat products and other animal produce 05. Coffee, tea, cocoa 06. Beverages 07. Sugar, sugar products, starch 08. Chocolate 09. Edible oils, fats, oilseeds 10. Spices and condiments, food additives 13. BAHAN DAN PRODUK KIMIA 01. Produk kimia analitik 02. Kimia anorganik 03. Kimia organik 04. Produk industri kimia 14. BAHAN DAN PRODUK TAMBANG, MINERAL, GAS DAN MINYAK BUMI 01. Mineral logam 02. Mineral non-logam 03. Minyak bumi 04. Gas alam 05. Pelumas dan produk terkait 06. Bahan bakar 07. Peralatan pertambangan 15. LOGAM DAN PRODUK LOGAM 01. Produk besi dan baja 02. Produk logam non-ferrous 03. Powder metallurgy 04. Peralatan industri logam 16. KAYU, PRODUK BERBAHAN KAYU, DAN FURNITURE 01. Wood, sawlogs and sawn timber 02. Wood-based panels 03. Cork and corks products 04. Woodworking equipments 17. PRODUK KACA DAN KERAMIK 01. Produk Kaca dan berbhan dasr Kaca 02. Produk Keramik dan produk Sanitary berbahan dasar Keramik 18. PRODUK KARET DAN PLASTIC 01. Karet/SIR 34 dari 35


DPLS 04

Revisi : 3

15 Februari 2016

02. Bijih Plastik 03. Produk berbahan dasar karet 04. Produk berbahan dasar plastic 19. KERTAS DAN PRODUK BERBAHAN KERTAS 01. Pulp 02. Kertas dan Produk kertas 20. BAHAN BANGUNAN, KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL 21. PERALATAN RUMAH TANGGA NON ELEKTRONIK, OLAH RAGA DAN HIBURAN 22. SISTEM KENDARAAN BERMOTOR 23. PUBLISHING AND PRINTING SERVICES 24. TRANSPORT & STORAGE COMMUNICATION SERVICES. 01. Transport Services 02. Storage Services 03. Communication 25. ENGINEERING SERVICES 01. Manufacturing Services 02. Construction Services 26. ELECTRICITY, GAS & WATER SUPPLY 27. HOTELS & RESTAURANTS SERVICES 28. EDUCATION SERVICES 29. PUBLIC ADMINISTRATION SERVICES 30. WHOLESALE & RETAIL TRADE SERVICES; 01. Repair of motor vehicles & motorcycles 02. Personal & household goods 31. FINANCIAL INTERMEDIATION; REAL ESTATE & RENTING SERVICES 32. INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES 33. HEALTH & SOCIAL WORK SERVICES 34. OTHER SOCIAL SERVICES

35 dari 35


SYARAT DAN ATURAN AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK, PROSES, JASA. Komite Akreditasi Nasional National Accreditation Body of Indonesia

Recommend Documents