04-09-2012
Disampaikan oleh: Kasubdit EPP DTT
Jakarta, 4 September 2012
PENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAAN Matriks TP
Kep. BPK No. 2/K/IXIII.2/5/2011
Temuan
Hasil Pemeriksaan
IHPS Rekomendasi Matriks Pemantauan TL
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 dan Kep. BPK No. 1/K/IXIII.2/3/2012 2
1
04-09-2012
PENGELOLAAN HASIL PEMERIKSAAN 9.063 Temuan dan 12.612 Kasus
Matriks TP Klasifikasi TP
927 LHP (Hasil Pemeriksaan) 24.365 Rekomendasi
Klasifikasi Rekomendasi
1. Kerugian 2. Potensi Kerugian 3. Kekurangan Penerimaan, Penerimaan, 4. Administrasi, Administrasi, 5. SPI, dan 6. 3E
1. Temuan 2. Rekomendasi 3. Tindak Lanjut Entitas 4. Status Pemantauan • Sesuai Rekomendasi • Belum Sesuai Rekomendasi • Belum Ditindaklanjuti • Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang sah 5. Penyetoran
Matriks Pemantauan TL
Kep. BPK tentang Juknis Penyusunan IHPS
IHPS Peraturan BPK tentang Pemantauan Pelaksanaan TLRHP dan Kep. BPK tentang Juknis Pemantauan TLRHP 3
4
2
04-09-2012
Temuan pemeriksaan banyak dan bermacam-macam; Masalah yangg sama terjadi di berbagai entitas dan sering berulang; Masalah yang sama bisa dipersepsikan lain karena perbedaan penyajian; Data pemantauan tindak lanjut yang terus berubah dan kurang akurat; Kebutuhan untuk mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada Pimpinan BPK maupun stakeholders; dan Kebutuhan untuk membuat analisis hasil pemeriksaan.
5
Menyamakan persepsi setiap pemeriksa, pimpinan BPK, maupun stakeholders tentang hasil pemeriksaan Memberikan gambaran secara menyeluruh kepada stakeholders tentang hasil pemeriksaan Memudahkan pengelolaan pemantauan tindak lanjut Memberikan alat analisis hasil pemeriksaan Memberikan manfaat kepada auditor dalam perencanaan maupun pelaporan yang lebih baik dan bermutu
6
3
04-09-2012
Setiap temuan dikelompokkan ke dalam : a. Kelompok temuan (Ketidakpatuhan, Kelemahan SPI, dan 3E) b. Sub kelompok temuan 1) Ketidakpatuhan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan administrasi 2) Kelemahan SPI kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, serta kelemahan struktur pengendalian intern, 3) 3E (Ekonomis, efektivitas, dan efisiensi)
c. Jenis temuan (a.l. belanja fiktif (kerugian), kurang volume (kerugian), aset hilang (potensi kerugian), pajak belum dikenakan (kekurangan penerimaan), dsb) Matriks IHPS 7
Alat untuk membantu menggambarkan seluruh hasil pemeriksaan BPK dengan pemahaman yang sama; Alat untuk membantu menggambarkan statistik hasil pemeriksaan misalnya melakukan perbandingan antar waktu, antar entitas, antar tema, dsb; Alat analisis baik untuk keperluan internal/eksternal; Membantu memperbaiki akurasi dan konsistensi dalam penyusunan LHP (hubungan antar unsur temuan) termasuk rekomendasi yang harus diberikan
8
4
04-09-2012
Temuan Pemeriksaan Temuan Pemeriksaan dlm LHP yg sudah terbit
Subkelompok Temuan
Jenis Temuan Dikelompokkan berdasarkan substansi (Kondisi) permasalahan yg sejenis
Jenis temuan dgn akibat yg serupa
Klasifikasi berpatokan pada kesamaan substansi (penyeragaman perlakuan thd akibat)
Hambatan → Perbedaan pengungkapan dan perlakuan atas substansi (kondisi) yg sama (akibat dan rekomendasi yang tidak seragam)
Kelompok Temuan Subkelompok temuan dgn kriteria serupa
Hubungan Logis antar unsur temuan
9
Rekomendasi
Sebab
Kondisi
Kriteria •Kerugian •Potensi kerugian •Kekurangan penerimaan •Administrasi •3E (kegiatan tdk sesuai peraturan)
Akibat
Ketidakpatuhan
Kelemahan SPI
•Fraud/kecurangan •Irregularities/kelalaian •5W + 1H •Prosedur pengujian •Fakta hasil pengujian •Simpulan hasil pengujian
Jenis temuan
Subkelompok Temuan •Lapkeu tidak andal •Pengamanan aset lemah •Ketidakpatuhan •Kegiatan tdk efektif/efisien (scr kontinyu & sistemik)
5
04-09-2012
Diagram Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Temuan Pemeriksaan Kelompok Temuan Ketidakpatuhan thd Ketentuan per-UU
Kelompok Temuan Kelemahan SPI (Kode:2)
Kelompok Temuan 3E (Kode:3)
(Kode:1)
Sub Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Sub Kelompok Temuan
Jenis Temuan
Jenis Temuan
Jenis Temuan
Jenis Temuan
Jenis Temuan
Jenis Temuan
11
Kelompok Temuan Kepatuhan thd Ketentuan per-UU (kode:1)
Sub Kelompok temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah (kode:101)
Sub Kelompok temuan potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah (kode:102)
Sub Kelompok temuan kekurangan penerimaan negar/daerah atau perusahaan milik negara/daerah (kode:103)
Sub Kelompok Temuan Administrasi (kode : 104)
Sub Kelompok Temuan Indikasi Tindak Pidana (kode : 105)
12
6
04-09-2012
Kelompok Temuan Kelemahan SPI Kode : 2
Sub Kelompok Temuan Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan Kode : 201
Sub Kelompok Temuan Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kode : 202
Sub Kelompok Temuan Kelemahan struktur pengendalian intern Kode : 203
13
Kelompok Temuan 3E Kode : 3
Sub Kelompok Temuan Ketidakhematan/ pemborosan/ ketidakekonomisan Kode : 301
Sub Kelompok Temuan ketidakefisienan Kode : 302
Sub Kelompok Temuan Ketidakefektifan Kode : 303
14
7
04-09-2012
Temuan Ketidakpatuhan: Adanya Ketidakpatuhan yang berakibat kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan atau bukan salah satu di antaranya (administrasi) Temuan SPI: mengungkap mengenai kurang/tidak adanya tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas – – – –
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah/perusahaan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Temuan 3E: Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya/pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan mengakibatkan ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan, ketidakefisienan atau ketidakefektifan
15
Temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah: berkurangnya kekayaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Temuan potensi kerugian negara/daerah atau potensi kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah: adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
Temuan kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah : adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Temuan administrasi: adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah, tidak mengurangi hak negara/daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
16
8
04-09-2012
berkurangnya
kekayaan negara/daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya → saat pengakuan: – Belanja → Cash Basis (kas keluar dari kas negara/daerah) – Aset → entitas kehilangan manfaat ekonomi masa depan (future economic benefit) dan entitas kehilangan kendali atas aset tsb
sebagai
akibat perbuatan melawan hukum → ada pelanggaran thd ketentuan baik sengaja maupun lalai → bisa berdampak pelanggaran pidana atau perdata 17
Kerugian
Faktor Pembanding
Potensi Kerugian
Kas sudah keluar dari kas negara/daerah dan sudah diakui sebagai realisasi belanja
Belanja → Cash Basis
Kas belum keluar dari kas negara/daerah sebagian atau seluruhnya → masih bisa diperhitungkan dengan pembayaran termin berikutnya
Entitas sudah secara pasti kehilangan manfaat ekonomi masa depan dan/atau kendali atas aset
Aset → Future economic benefit + controllable
Entitas berpotensi (memiliki risiko) kehilangan manfaat ekonomi masa depan dan/atau kendali atas aset
Akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai 18
9
04-09-2012
Kerugian
Potensi Kerugian
Pengadaan barang/jasa fiktif Kekurangan volume pekerjaan Barang/jasa tidak sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak
belum dibayar sebagian atau seluruhnya → dapat diperhitungkan dengan pembayaran termin berikutnya
19
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang Pemahalan harga (Mark up) Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan Penentuan HPP terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya
18.
Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan
19.
Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif 20
10
04-09-2012
1.
2.
3. 4. 5. 6.
7.
8. 9. 10.
Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan Aset dikuasai pihak lain Pembelian aset yang berstatus sengketa Aset tidak diketahui keberadaannya Pemberian jaminan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai
21
Penerimaan sudah menjadi hak negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah → saat pengakuan: basis akrual (SAP: Kerangka Konseptual paragraf 88) → dapat diakui sebagai piutang
adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
22
11
04-09-2012
1.
2. 3.
4.
5. 6. 7.
Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah
23
Adanya Ketidakpatuhan terhadap ketentuan
Tidak berakibat kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan Bersifat kasuistis (hanya berdampak pada suatu kasus tertentu ⇒ tidak berdampak pada pengendalian kegiatan atau organisasi secara keseluruhan ⇒ bukan temuan SPI)
24
12
04-09-2012
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8. 9. 10.
11. 12. 13. 14. 15. 16.
Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara) Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan Pelaksanaan lelang secara proforma Penyimpangan terhadap peraturan per-UU-an bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/perusahaan Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll. Koreksi perhitungan susbsidi/kewajiban pelayanan umum Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah Pelampauan pagu anggaran
25
temuan yang mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan. Kata indikasi digunakan dalam rangka memenuhi asas praduga tak bersalah membutuhkan pembuktian bukan kecurigaan-butuh alat bukti yang kuat-min 2 alat bukti Keyakinan auditor – audit investigasi – setara penyelidikan untuk masuk proses penyidikan-perlu kehati-hatian dalam menyatakan indikasi pidana pasal 184 KUHAP mengenal 5 macam alat bukti yang dapat dipergunakan di persidangan, yaitu alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa 26
13
04-09-2012
Kata “indikasi” digunakan dalam rangka memenuhi asas praduga tak bersalah ⇒ membutuhkan pembuktian, bukan kecurigaan ⇒ min 2 alat bukti
pasal 184 KUHAP ttg alat bukti yg dapat dipergunakan di persidangan: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa
Keyakinan auditor ⇒ audit investigasi: setara penyelidikan untuk masuk proses penyidikan
mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yg diatur dalam peraturan per-UU dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan per-UU 27
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Indikasi tindak pidana korupsi Indikasi tindak pidana perbankan Indikasi tindak pidana perpajakan Indikasi tindak pidana kepabeanan Indikasi tindak pidana kehutanan Indikasi tindak pidana pasar modal Indikasi tindak pidana khusus lainnya
28
14
04-09-2012
Pidana Korupsi
Pembuktian⇒ Pemeriksaan Investigatif
• Setiap orang • Melawan hukum • Memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi
5W +1H
• merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Kerugian Negara/ Daerah
2 alat bukti
Penegak Hukum
???
Perdata
Majelis TP/TGR
Setor Kas Negara/ Daerah
29
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan Pelaporan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
kelemahan struktur pengendalian intern
• Tujuan Pengendalian yang tidak tercapai • keandalan pelaporan keuangan, • pengamanan aset negara/daerah/perusahaan
• Tujuan Pengendalian yang tidak tercapai • tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien • ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
• ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern →berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan • Temuan bersifat umum; ex: tidak ada SOP, pemisahan tugas dan fungsi tidak memadai, dsb.
30
15
04-09-2012
1. 2. 3. 4.
5.
Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan Entitas terlambat menyampaikan laporan Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai
31
1. 2.
3.
4. 5.
6.
7.
Perencanaan kegiatan tidak memadai Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja Kelemahan pengelolaan fisik aset 32
16
04-09-2012
1.
2.
3. 4.
5.
Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati Entitas tidak memiliki Satuan Pengawas Intern Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai
33
Ketidakhematan: adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama. Ketidakefisienan: permasalahan rasio penggunaan kuantitas/kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya. Ketidakefektifan: berorientasi pada pencapaian hasil (outcome), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
34
17
04-09-2012
Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga
35
Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya
36
18
04-09-2012
1. 2.
3. 4.
5.
6. 7.
8.
Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif
37
38
19
04-09-2012
Identifikasi Kelompok Temuan
Identifikasi subkelompok Temuan
Tentukan Jenis Temuan
• Ketidakpatuhan • SPI • 3E
• Pendekatan utama → akibat; ttp tetap mempertimbangkan hubungan logis antar unsur temuan → sering ditemukan kondisi sama tetapi akibat yang dinyatakan berbeda antara satu auditorat/perwakilan dengan yang lain → pertimbangan utama: perlakuan sama untuk substansi permasalahan yang sama →keseragaman penyajian IHPS
• Berdasarkan substansi permasalahan yang diungkap terutama dalam kondisi dengan tetap memperhatikan hubungan logisnya dengan sebab dan akibat
39
Rekomendasi • Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan temuan pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan • Setiap temuan pemeriksaan dapat memiliki satu atau lebih rekomendasi • Sama seperti temuan pemeriksaan, rekomendasi perlu dikelompokkan sehingga dapat dikelola untuk berbagai keperluan, misalnya untuk memudahkan tindak lanjut oleh entitas maupun administrasinya oleh BPK • Pembagian jenis dan kode rekomendasi diatur dalam Keputusan BPK No. 5/K/I-XIII.2/8/2010 40
20
04-09-2012
No 1 2 3
Jenis Rekomendasi
Keterangan
Penyetoran ke Kas Negara/Daerah, Kas BUMN/D, dan Masyarakat (Kode 01) Pengembalian barang kepada Negara, Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat (Kode 02) Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan (kode 03)
4
Penghapusan barang milik negara (Kode 04)
5
Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian (Kode 05)
6
Perbaikan laporan dan penertiban administrasi (kode 06)
7
Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan (Kode 07)
8
Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian (Kode 08)
9
Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan, dan kebijakan (kode 09)
10 Perubahan dan perbaikan struktur organisasi (Kode 10)
Memiliki implikasi nilai uang
Tidak memiliki implikasi nilai uang
Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang (Kode 11) Pelaksanaan penelitian oleh tim Khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas 12 intern (Kode 12)
11
13 Pelaksanaan Sosialisasi (Kode 13) 14 Lain-lain (Kode 14)
41
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN
Rekomendasi BPK
Tindak Lanjut oleh Entitas
Status Tindak Lanjut
Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang TLRHP dan Kep. BPK No. 1/K/I-XIII.2/3/2012 tentang Juknis TLRHP
42
21
04-09-2012
Pasal 3 ayat (3) : Tindak lanjut dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima
Pasal 5 ayat (3): Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang
Jawaban/penjelasan Pasal 6 ayat (3): Penelaahan diselesaikan paling lama 1 bulan sejak diterimanya jawaban atau penjelasan
Pasal 8 ayat (3) : Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti, maka BPK dapat melakukan pembahasan dengan Pejabat
Ps. 8 ayat (2) untuk menentukan klasifikasi TL telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti diperlukan persetujuan Anggota BPK
Resume TL Pasal 9 ayat (2) : Pembahasan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 hari setelah Resume Pemantauan Tindak Lanjut diterima oleh Pejabat
Pasal 9 ayat (7) : Apabila dalam jangka waktu 30 hari setelah berita acara pembahasan disampaikan kepada pejabat, rekomendasi tetap tidak ditindaklanjuti, BPK segera melaporkan kepada instansi yang berwenang
BA Pembahasan Pasal 9 ayat (5) : Pejabat melakukan tindak lanjut dalam waktu 30 hari. (setelah berita acara pembahasan ditandatangani/ setelah pembahasan dilaksanakan)
Ps. 9 ayat (3) ditandatangani oleh Anggota BPK dan/atau Auditor Utama/Kalan dan Pejabat
60 + 30 + 30 + 30 = 150 hari 43
a.
b.
c.
Memudahkan pengelolaan data TLRHP misalnya dapat dengan mudah mengetahui berapa rekomendasi yang berimplikasi nilai uang; Bisa menjadi alat uji apakah antara temuan dengan rekomendasinya sudah tepat; Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk memetakan permasalahan dan mencari solusi atas kelompok rekomendasi yang cenderung lambat/belum ditindaklanjuti oleh entitas (BS=22% dan BT=19%) DATA TLRHP TAHUN 2005 s.d. 2011 (dalam miliar rupiah) Status Pemantauan Tindak Lanjut
Entitas
Rekomendasi
Jml IHPS II Tahun 2011
216.122
Nilai 121.346,16
Sesuai dengan Rekomendasi Jml 127.310 (59%)
Nilai 51.537,84
Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut Jml 47.094 (22%)
Nilai 45.435,99
Belum Ditindaklanjuti Jml 41.718 (19%)
Nilai 24.372,31
penyetoran / penyerahan aset Nilai 30.336,40 44
22
04-09-2012
1
Memiliki implikasi nilai uang
% tase rekomendasi S BS BT 11% 27% 15%
2
Tidak memiliki implikasi nilai uang
89%
73%
85%
100%
100%
100%
No.
Uraian Rekomendasi
Total Rekomendasi
Berdasarkan data IHPS II 2011, Nilai rekomendasi untuk status BS dan BT sangat tinggi (Rp45.436,00 miliar dan Rp24.145,99 miliar ) yang berasal dari 3 rekomendasi yang memiliki implikasi nilai uang (klasifikasi rekomendasi 1, 2, dan 3).
45
TERIMA KASIH
46
23
