Pengadilan Tinggi tersebut;

PUTUSAN Nomor 200/Pid.Sus/2014/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama Lengkap

:

Terdakwa;

Tempat Lahir

:

S u k a b u m i;

Umur/Tgl. Lahir

:

31 tahun/9 April 1982;

Jenis Kelamin

:

Laki-laki ;

Kebangsaan

:

I n d o n e s i a;

Tempat Tinggal

:

Jalan Raflesia Nomor 73, Rt. o5/14, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi;

Agama

:

I s l a m;

Pekerjaan

:

S w a s t a;

Terdakwa tidak ditahan; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara No. 05/Pid.B/2014/PN.Smi, atas nama Terdakwa Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Telah membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sukabumi tanggal 16 Januari 2014, No. Reg. Perk: PDM-61/ SKBMI/ 01/2014, yang berbunyi sebagai berikut; PRIMAIR: Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 18 Januari 2013, sekira Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013, bertempat di Gang Tirta Nomor 16, Rt. 02/05, Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PT.BDG.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Awalnya Saksi Korban sedang habis sholat Ashar kemudian Terdakwa Terdakwa menuduh Saksi dengan kata-kata “perempuan gak bener dan perempuan yang ke luar malam” dan tidak lama kemudian Terdakwa ingin membawa anak Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa membalikkan badan dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri dan setelah selesai melakukan pemukulan lalu Terdakwa pergi dan setelah ditunggutunggu Terdakwa tidak kembali ke rumah dan akhirnya Saksi Korban untuk berobat ke rumah sakit;

-

Akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa Saksi Korban mengalami: • Memar pada kelopak mata kiri dengan diameter ± 3 x 4 cm; Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum rumah Sakit “BHAYANGKARA” yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URIP SANTOSO Nomor VER/001/I/2013, tanggal 18 Januari 2013, dengan kesimpulan luka memar pada kelopak mata kiri hanya bisa disebabkan benturan dengan benda tumpul; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 18 Januari 2013, sekira Pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013, bertempat di Gang Tirta Nomor 16, Rt. 02/05, Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Awalnya Saksi Korban sedang habis sholat Ashar kemudian Terdakwa Terdakwa menuduh Saksi dengan kata-kata “perempuan gak bener dan Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PT.BDG.

perempuan yang keluar malam” dan tidak lama kemudian Terdakwa ingin membawa anak Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa membalikkan badan dan langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah sebelah kiri dan setelah selesai melakukan pemukulan lalu Terdakwa pergi dan setelah ditunggutunggu Terdakwa tidak kembali ke rumah dan akhirnya Saksi Korban untuk berobat ke rumah sakit; -

Akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa Saksi Korban mengalami: • Memar pada kelopak mata kiri dengan diameter ± 3 x 4 cm; Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum rumah Sakit “BHAYANGKARA” yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. URIP SANTOSO Nomor VER/001/I/2013, tanggal 18 Januari 2013, dengan kesimpulan luka memar pada kelopak mata kiri hanya bisa disebabkan benturan dengan benda tumpul; Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi, No.Reg.Perkara: PDM-/SKBMI/02/2014, tanggal 3 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Terdakwa dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan selama : 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana,

supaya

dibebani

membayar

biaya

perkara

sebesar

Rp. 2000,- (dua ribu rupiah); Telah membaca nota pembelaan (pledoi)

Terdakwa, yang pada

pokoknya sebagai berikut:


1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 44 ayat (1) serta Dakwaan Subsidair Pasal 44 ayat (4) terhadap Terdakwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; 2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (vrijspraak) atau setidak-tidaknya menyatakan Terdakwa Terdakwa dilepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (onslag van alle rechtsvervolging) ; 3. Memulihkan hak Terdakwa Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; atau mohon putusan yang seadil-adilnya; Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sukabumi 18 Maret 2014 Nomor 05/Pid.B/ 2014/PN.Smi, dengan amar sebagai berikut: 1. Menyatakan tidak dapat diterima Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 05/Pid.B/2014/PN.Smi. atas nama Terdakwa : Terdakwa (Niets Ontvankelijke verklaard) tersebut; 2. Membebankan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara; Telah memperhatikan akta permintaan banding Nomor 05/Akta.Pid/ 2014/PN.Smi, dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sukabumi, yang isinya bahwa para hari Senin, tanggal 24 Maret 2014, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 18 Maret 2014 Nomor 05/Pid.B/2014/PN.Smi., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 26 Maret 2014; Telah memperhatikan akta penerimaan memori banding

Nomor:

05/Pid.Sus/2014/PN.Smi., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 15 Negeri Sukabumi

April 2014

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

pada tanggal 3 Juni 2014, dan berdasarkan akta Nomor

05/Pid.B/2014/PN.Smi.

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan/

diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi secara patut dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2014; Telah memperhatikan akta penerimaan kontra memori banding Nomor: 05/Pid.Sus/2014/PN.Smi., dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PT.BDG.

yang menyatakan bahwa Terdakwa/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 11 Juni 2014

yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 11 Juni 2014, dan berdasarkan akta Nomor

05/Pid.B/2014/PN.Smi.

kontra

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan/ diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukabumi secara patut dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tersebut, dijatuhkan pada tanggal 18 Maret 2014, dengan dihadiri oleh Penasihat Umum dan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 26 Maret Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Dengan demikian, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 18 Maret 2014 Nomor 05/Pid.B/2014/PN.Smi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan pertimbangan seperti dibawah ini; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama, yang menyimpulkan, antara dakwaan primair (pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004) dandakwaan subsidair (pasal 44 ayat (4)UU No. 23 Tahun 2004) merupakan tindak pidana yang sama atau sejenis, sehingga berdasarkan asas hukum “lex specialis derogat legi generalis”, ketentuan khusus pada dakwaan subsidair, pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004,

mengenyampingkan

ketentuan umum pada dakwaan primair, pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004. Konsekuensi hukum terhadap hal itu adalah Terdakwa tidak dapat diajukan di persidangan atas dasar dakwaan primair, melainkan harus berdasarkandakwaan subsidair. Lagipula jika diajukan berdasarkan dakwaan subsidair, pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004, yang merupakan delik aduan,

maka

pengaduan

dalam

perkara

ini

telah

daluarsa.

Dengan

demikian,tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niets Ontvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat dan keliru. Asas hukum “lex specialis derogat legi generalis”, seperti ditegaskan dalam pasal 63 ayat (2)


KUHP, bermakna, undang undang yang bersifat khusus meniadakan Undangundang yang bersifat umum. Hal itu berarti ada dua ketentuan undang undang, mangatur substansi atau norma hukum yang sama, namun yang satu diatur pada ketentuan Undang-undang yang bersifat

umum, sedangkan yang lain

bersifat khusus; Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perbuatan yang didakwakan baik dakwaan primair maupun subsidair kepada Terdakwa merupakan satu rumpun tindak pidana, yakni Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jadi masih dalam satu ketentuan Undang-undang, yaitu Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dengan kata lain, dalam perkara a quo tidak terdapat dua ketentuan Undang-undang, yang mengatur ketentuan umum maupun khusus, sehingga tidak bisa saling mengecualikan atau meniadakan; Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun Penuntut Umum dalam perkara ini, berbentuk subsidaritas, yakni primair, pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, subsidair, pasal 44 ayat (4), sudah tepat dan benar. Bentuk dakwaan seperti itu, lazim dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal itu dapat dibenarkan, sebab pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, ancaman pidananya lebih tinggi (lima tahun) atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga ditempatkan sebagai dakwaan primair atau utama. Sedangkan pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004, ancaman pidananya lebih ringan (empat bulan) atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena itu diposisikan sebagai dakwaan subsidair. Perbedaan dakwaan primair, pasal 44 ayat (1) dan dakwaan subsidair, pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004, hanya terletak pada bentuk delik. Pada dakwaan primair, bentuk delik adalah delik biasa, sedangkan dakwaan subsidair, bentuk delik adalah delik aduan; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, dipandang sudah tepat. Selanjutnya mengingat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama maka Pengadilan Tinggi berkewajiban mempertimbangkan kedua dakwaan tersebut, dimulai dari dakwaan primair dan bila tidak terbukti, akan disusul dengan pertimbangan mengenai dakwaan subsidair; Menimbang, bahwa pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PT.BDG.

pidana

penjara

paling

lama

lima

tahun

atau

denda

paling

banyak

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); Menimbang, bahwa dari rumusan pasal a quo, dapat disimpulkan dua unsur esensil yaitu, setiap orang dan

melakukan perbuatan kekerasan fisik

dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa unsur setiap orang bermakna setiap orang sebagai subjek hukum perbuatan

yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas suatu

pidana

yang

dilakukannya.

Dalam

perkara

ini,

Terdakwa

Terdakwa diajukan kepersidangan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, seperti didakwakan kepadanya, Terdakwa membenarkan identitas maupun substansi dakwaan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, unsur setiap orang, telah terpenuhi; Menimbang, bahwa mengenai unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, Pengadilan Tinggi akan merujuk pada pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004, yang menyebutkan: kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, pada hari Jum’at, tanggal 18 Januari 2013, sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di salah satu kamar rumah yang berada di Gang Tirta Nomor 16, Rt. 02/05, Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa Terdakwa dengan isterinya,Inggit Permatasari binti H. Duduh Muhammad, S.Pd. Dalam pertengkaran itu, Terdakwa telah memukul dengan tangan kanan ke muka isterinya, Inggit Permatasari binti H. Duduh Muhammad, S.Pd., mengakibatkan luka memar pada kelopak mata kiri dengan diameter ± 3 x 4 cm; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan luka memar pada kelopak mata kiri

diameter ± 3 x 4 cm pada saksi korban Inggit Permatasari binti H.

Duduh Muhammad, S.Pd,secara rasional dan medis dapat dipastikan, kondisi itu akan membuat rasa sakit. Hal itu juga dikuatkan denganVisum et Repertum Nomor VER/001/I/2013/Rumkit, tanggal 18 Januari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Urip Santoso, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara, Sekolah Pembentukan Perwira Sukabumi, dengan kesimpulan luka memar pada kelopak mata kiri, disebabkan benturan dengan benda tumpul;


Menimbang, bahwa rasa sakit itu merupakan salah satu alternatif unsur kekerasan fisik, seperti dipertimbangkan diatas. Saat kekerasan fisik tersebut terjadi, Terdakwa dan Saksi Korban binti H. Duduh Muhammad, S.Pd. masih berstatus sebagai suami isteri maka unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga, juga telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004, sudah terpenuhi dan karena itu perbuatan Terdakwa seperti didakwakan dalam dakwaan primair harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa pembuktian kesalahan Terdakwa dalam perkara ini merujuk pada pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004, yang menegaskan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya; Menimbang, bahwa

berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas,

Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor :05/Pid.B/2014/PN.Smi., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat banding. Selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti tertuang dalam diktum dibawah ini; Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi cukup layak bila dikenakan Pidana bersyarat. Pidana bersyarat itu dipandang adil dan bijaksana sesuai tingkat kesalahan Terdakwa. Selain itu, pidana bersyarat dimaksudkan untuk memberi peringatan sekaligus kesadaran untuk berubah sikap dan perilaku agar tidak lagi melakukan

kekerasan

dalam

rumah

tangga.

Jika

Terdakwa

masih

melakukannya dalam masa percobaan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara, seperti disebutkan dalam amar dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan kepadanya dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya dalam perkara ini dibebankan kepadaTerdakwa; Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Juncto pasal 238 ayat (1), pasal 241 ayat (1) dan pasal 242 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto pasal 4 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; . MENGADILI: Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2014/PT.BDG.

Menerima permintaan banding dari: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, tanggal 18 Maret 2014, Nomor 05/Pid.B/2014/PN.Smi., yang dimintakan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI: 1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”; 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Terdakwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berahir, terbukti melakukan tindak pidana pidana, Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam peradilan tingkat pertama sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tinggi pada

hari:

Senin,

tanggal

18

AGUSTUS

2014,

oleh

kami:

Fredrik Willem Saija, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung

sebagai

Ketua

Majelis,

DR.

H.

Wahidin,

S.H.,

M.H.

dan

Hartono Abdul Murad, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Hj. Nenden Khaerani, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.. Hakim-hakim Anggota Ttd.

Hakim Ketua, Ttd..

DR. H. Wahidin, SH., M.H.

Fredrik Willem Saija, S.H., M.H.

Ttd. Hartono Abdul Murad, S.H. M.H.


Panitera Pengganti,

Ttd. Hj. Nenden Khaerani, S.H.


Pengadilan Tinggi tersebut;

Recommend Documents