PUTUSAN NOMOR 453/PID/2013/PT. Bdg “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara
pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan
putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: FRANSISCUS JULIAS KUSUMA WIJAYA.
Tempat lahir
: Bandung.
Umur/Tgl Lahir
: 39 tahun / 15 Juli 1974.
Jenis kelamin
: Laki – laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Taman Holis Indah C.3 No. 45 Rt. 006 Rw. 006 Kel. Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon Bandung.
Agama
: Katholik.
Pekerjaan
: Swasta.
Terdakwa ditahan oleh : -
Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
-
Penuntut Umum melakukan Penahanan Kota sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 4 Maret 2013;
-
Hakim Pengadilan Negeri Bandung, melakukan penahanan kota sejak tanggal 25 Pebruari 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
-
Perpanjangan tahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
-
Selanjutnya Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut;---------------------------------------------------------------Telah membaca
berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 253/ Pid.B/ 2013/ PN.Bdg, tanggal 02 September 2013, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM177/BDUNG/2/2013, tertanggal 21 Pebruari 2013, yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terdakwa telah didakwa sebagai berikut: halaman 1 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
Bahwa ia terdakwa FRANSISCUS JULIAS KUSUMAWIJAYA pada hari yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa antara tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011, atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2010 dan 2011, bertempat Jl. Taman Holis Indah . 3 No. 45 Bandung dan di Perumahan Sumber sari Kota Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setor pajak yang tidak berdasar transaksi yang sebenarnya, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bermula dari himbauan KPP Pratama Bandung Tegallega kepada Wajib Pajak PT. MITRA ASIA JAYA ABADI, NPWP : 01.666.052.4-422.000 untuk tidak mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak sah, kemudian Saksi Harsono Hartono dari PT. MITRA ASIA JAYA ABADI menunjuk terdakwa untuk melakukan klarifikasi, konseling, pembetulan SPT Masa PPN terkait di KPP Pratama Bandung Tegallega dan membayar pajak di Bank, selanjutnya terdakwa melakukan klarifikasi dan konseling dengan Account Representative KPP Pratama Bandung Tegallega, dari klarifikasi dan konseling tersebut pihak KPP Pratama Bandung Tegallega menghimbau pihak WajibPajak PT. MITRA ASIA JAYA ABADI untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPNOktober 2005 sampai dengan Juni 2007 dan pihak Wajib Pajak PT. MITRA ASIA JAYA ABADI bersedia untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPN terkait tersebut, selanjutnya saksi Harsono Hartono meminta kepada terdakwa untuk melakukan pembetulan dan menyerahkan uang untuk pembayaran pajak pembetulan tersebut dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 25 Mei 2010 saksi Harsono Hartono melalui kasir menyerahkan uang kepadaterdakwa sebesar Rp. 5.213.800,-(Lima juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN bulan Maret 2007 dan terdakwa membuat surat setor pajak (SSP)untuk masa PPN bulan Maret 2007 tersebut dengan dibubuhi cap Bank seolah-olah pajak tersebut sudah dibayar di Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja, sesuai dengan surat setor pajak (SSP) tertanggal 25 Mei 2010. - Tanggal 31 Mei 2010 Saksi Harsono Hartono melalui kasir menyerahkan uang kepadaterdakwa sebesar Rp. 9.858.900,- (sembilan juta delapan ratus lima
halaman 2 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN bulan April 2007 dan terdakwa membuat surat setor pajak (SSP) untuk masa PPN bulan Maret 2007 sesuai tersebut dengan dibubuhi cap Bank seolah-olah pajak tersebut sudah dibayar di Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja,dengan surat setor pajak (SSP) tertanggal 31 Mei 2010. - Tanggal 08 Juni 2010 Saksi Harsono Hartono melalui kasir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 4.851.200,- (empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN bulan Maret 2007 dan terdakwa membuat surat setor pajak (SSP) untuk masa PPN bulan Juni 2007 tersebut dengan dibubuhi cap Bank seolah-olah pajak tersebut sudah dibayar di Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja,sesuai dengan surat setor pajak (SSP) tertanggal 08 Juni 2010. - Tanggal 09 Juli 2010 Saksi Harsono Hartono melalui kasir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 22.700.300,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu tiga ratus rupiah) untuk pembayaran Surat Tagihan Pajak atas bunga dan denda untuk masa Januari 2007 sampai dengan Juni 2007 yang telah diterbitkan oleh KPP Pratama Bandung Tegallega selanjutnya terdakwa membuat SSP bunga dan denda masa Januari 2007 sampai dengan Juni 2007 tersebut dengan dibubuhi cap Bank seolah-olah pajak tersebut sudah dibayar di Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja, sesuai dengan SSP tertanggal 09 Juli 2010. - Tanggal 14 Februari 2011 Saksi Harsono Hartono melalui kasir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 14.357.500,- (empat belas juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN bulan Oktober 2005, Nopember 2005 dan Desember 2005, dan terdakwa membuat surat setor pajak (SSP) untuk masa PPN bulan Oktober 2005, Nopember 2005 dan Desember 2005 tersebut dengan dibubuhi cap Bank seolah-olah pajak tersebut sudah dibayar di Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja,sesuai dengan surat setor pajak (SSP) tertanggal 14 Februari 2011. - Tanggal 18 Februari 2011 Saksi Harsono Hartono melalui kasir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 17.689.500,- (tujuh belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN bulan Januari 2006, Februari 2006 dan Maret 2006, dan terdakwa membuat surat setor pajak (SSP)
halaman 3 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
untuk masa PPN bulan Januari, Februari dan Maret 2006, tersebut dengan dibubuhi cap Bank seolah-olah pajak tersebut sudah dibayar di Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja,sesuai dengan surut setor pajak (SSP) tertanggal 18 Februari 2011. - Tanggal 28 Februari 2011 saksi Harsono Hartono melalui kasir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 17.514.900,- (tujuh belas juta lima ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembetulan SPM PPN April 2006, Mei 2006 dan Juni 2006. dan terdakwa membuat surat setor pajak (SSP) untuk masa PPN bulan April 2006, Mei 2006 dan Juni 2006, tersebut dengan dibubuhi cap Bank seolah-olah pajak tersebut sudah dibayar di Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja, sesuai dengan surat setor pajak (SSP) tertanggal 28 Februari 2011. - Tanggal 10 Maret 2011 Saksi Harsono Hartono melalui kasir menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 25.057.600,- (dua puluh lima juta lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (SPM) PPN Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 dan November 2006. dan terdakwa membuat surat setor pajak (SSP) untuk masa PPN bulan Juli 2006, Agustus 2006, September 2006, Oktober 2006 dan November 2006 tersebut dengan dibubuhi cap Bank seolaholah pajak tersebut sudah dibayar di Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja, sesuai dengan surat setor pajak (SSP) tertanggal 10 Maret 2011.
Namun setelah diklarifikasi dengan pihak Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja, Bank tidak pernah menerima pembayaran pajak dari PT. Mitra Asia Jaya Abadi dan cap yang tertera pada SSP tersebut bukan cap yang ada pada pihak Bank Nusantara Parahyangan Capem Suniaraja.
Perbuatan terdawa diatur dan diancam hukumam dalam Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
Menimbang, bahwa Penuntut Umum
berdasarkan surat tuntutan pidana (Requisitoir)
yang pada pokoknya menuntut terdakwa dengan tuntutan
sebagai berikut: 1.
Menyatakan terdakwa FRANCISCUS JULIAS KUSUMAWIJAYA telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Perpajakan
halaman 4 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; 2.
Menjatuhkan
pidana
terhadap
terdakwa
FRANSISCUS
JULIAS
KUSUMAWIJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa segera ditahan; 3.
Menyatakan barang bukti berupa : 1. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2005 2. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2005 3. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Desember 2005 4. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Januari 2006 5. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Februari 2006 6. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2006 7. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2006 8. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Mei 2006 9. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2006 10. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juli 2006 11. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Agustus 2006 12. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa September 2006 13. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2006 14. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2006 15. SSP atas Ketetapan Nomor 00012/107/07/422/10 tahun 2007 16. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2007 17. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2007 18. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2007 19. Surat Perjanjian 20. Bukti Kas tanggal 14 Pebruari 2011 21. Bukti Kas tanggal 18 Pebruari 2011 22. Bukti Kas tanggal 28 Pebruari 2011 23. Bukti Kas tanggal 10 Maret 2011 24. Bukti Kas tanggal 10 Maret 2011 25. Bukti Kas tanggal 25 Mei 2010 26. Bukti Kas tanggal 31 Mei 2010 27. Bukti Kas tanggal 8 Juni 2010 28. Bukti Kas tanggal 9 Juni 2010 29. Buku Kas Besar Januari s.d Desember 2010
halaman 5 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
30. Buku Kas Besar Januari s.d Agustus 2011 31. Rekening Koran Bank Artha Graha Januari s.d Desember 2010 32. Rekening Koran Bank Artha Graha Januari s.d Agustus 2011 33. Buku Bank Januari s.d Desember 2010 34. Buku Bank Januari s.d Agustus 2011 35. Surat Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN dari Direktorat Intelijen dan
Penyidikan
Pajak,
Direktorat
Jenderal
Pajak
Nomor
S-
832.FPF/PJ.05/2010 tanggal 20 Mei 2010; 36. Jawaban Klarifikasi SSP PPN dari Bank Nusantara Parahyangan Nomor 100/OPS-JS/IX/2011 tanggal 29 September 2011; 37. Surat Konfirmasi SSP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor S24/WPJ.09/BD.0700.I/2011; 38. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2005 (salinan) 39. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2006 (salinan) 40. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2007 (salinan) 41. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2005 (salinan) 42. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2005 (salinan) 43. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Desember 2005 (salinan) 44. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Januari 2006 (salinan) 45. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pebruari 2006 (salinan) 46. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2006 (salinan) 47. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2006 (salinan) 48. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Mei 2006 (salinan) 49. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2006 (salinan) 50. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juli 2006 (salinan) 51. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Agustus 2006 (salinan) 52. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa September 2006 (salinan) 53. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2006 (salinan) 54. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2006 (salinan) 55. SSP atas ketetapan Nomor 00012/107/07/422/10 tahun 2007 (salinan) 56. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2007 (salinan) 57. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2007 (salinan) 58. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2007 (salinan) Dikembalikan kepada KPP Pratama Tegal Lega 4.
Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,(dua ribu rupiah);
halaman 6 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya
No. 253/ Pid.B/ 2013/ PN.Bdg, tanggal 02
September 2013, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCUS JULIAS KUSUMAWIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan, Menerbitkan dan menggunakan Surat Setoran Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya, dilakukan secara berlanjut. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 234.487.460,(dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah), jika denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa: 1. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2005 2. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2005 3. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Desember 2005 4. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Januari 2006 5. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Februari 2006 6. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2006 7. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2006 8. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Mei 2006 9. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2006 10. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juli 2006 11. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Agustus 2006 12. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa September 2006 13. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2006 14. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2006 15. SSP atas Ketetapan Nomor 00012/107/07/422/10 tahun 2007 16. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2007 17. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2007 18. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2007 19. Surat Perjanjian 20. Bukti Kas tanggal 14 Pebruari 2011 21. Bukti Kas tanggal 18 Pebruari 2011 22. Bukti Kas tanggal 28 Pebruari 2011 23. Bukti Kas tanggal 10 Maret 2011
halaman 7 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
24. Bukti Kas tanggal 10 Maret 2011 25. Bukti Kas tanggal 25 Mei 2010 26. Bukti Kas tanggal 31 Mei 2010 27. Bukti Kas tanggal 8 Juni 2010 28. Bukti Kas tanggal 9 Juni 2010 29. Buku Kas Besar Januari s.d Desember 2010 30. Buku Kas Besar Januari s.d Agustus 2011Rekening Koran Bank Artha Graha Januari s.d Desember 2010. 31. Rekening Koran Bank Artha Graha Januari s.d Agustus 2011 32. Buku Bank Januari s.d Desember 2010 33. Buku Bank Januari s.d Agustus 2011 34. Surat Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN dari Direktorat Intelijen dan
Penyidikan
Pajak,
Direktorat
Jenderal
Pajak
Nomor
S-
832.FPF/PJ.05/2010 tanggal 20 Mei 2010. 35. Jawaban Klarifikasi SSP PPN dari Bank Nusantara Parahyangan Nomor 100/OPS-JS/IX/2011 tanggal 29 September 2011; 36. Surat Konfirmasi SSP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor S24/WPJ.09/BD.0700.I/2011; 37. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2005 (salinan) 38. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2006 (salinan) 39. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2007 (salinan) 40. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2005 (salinan) 41. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2005 (salinan) 42. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Desember 2005 (salinan) 43. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Januari 2006 (salinan) 44. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pebruari 2006 (salinan) 45. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2006 (salinan) 46. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2006 (salinan) 47. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Mei 2006 (salinan) 48. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2006 (salinan) 49. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juli 2006 (salinan) 50. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Agustus 2006 (salinan) 51. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa September 2006 (salinan) 52. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2006 (salinan) 53. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2006 (salinan) 54. SSP atas ketetapan Nomor 00012/107/07/422/10 tahun 2007 (salinan) 55. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2007 (salinan)
halaman 8 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
56. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2007 (salinan) 57. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2007 (salinan) Dikembalikan kepada KPP Pratama Tegalega. 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah)
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Terdakwa
yang
diwakili Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 05 September 2013 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.42/Akta Pid./2013/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2013, dengan seksama; Menimbang, bahwa, Penuntut Umum mengajukan Akta Terlambat permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 20 September 2013 sebagaimana Akta Permintaan banding, No.42/Akta Pid./2013/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2013, dengan seksama; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding,
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung
pada tanggal 31 Oktober 2013, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan menyerahkan 1 (satu) copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 11 Nopember 2013, dengan seksama; Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 25 Nopember 2013, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) copy salinan memori banding tersebut pada tanggal 26 Nopember 2013, dengan seksama;
Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa
telah diberi
tahukan dengan cara seksama dan patut untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 03 Desember 2013 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;
halaman 9 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut
telah
diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Berita Acara Sidang serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 253/ Pid.B/ 2013/ PN.Bdg, tanggal 02 September 2013, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum , Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:
Menimbang, bahwa kejadian perkara ini bermula dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega menghimbau kepada wajib pajak PT. Mitra Asia Jaya Abadi NPWP 01.666.052.4-442-000 untuk tidak mengkreditkan faktur pajak yang tidak sah;
Menimbang, bahwa kemudian Harsono Hartono sebagai Direktur Utama PT. Mitra Asia Jaya Abadi selaku wajib pajak memenuhi permintaan atau himbauan tersebut dengan meminta bantuan Terdakwa untuk mengurus pajak dari wajib pajak tersebut sesuai dengan petunjuk dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegalega;
Menimbang, bahwa status dari Terdakwa adalah orang luar dari PT.Mitra Asia Jaya Abadi yang diperkenalkan oleh Setia Yuliani kepada saksi Harsono Hartono dimana Terdakwa mengaku menyanggupi pembetulan pelaporan pajak sesuai dengan himbauan dari Kantor Pelayanan Pajak Pramata Bandung Tegalega tersebut;
Menimbang, bahwa kemudian Harsono Hartono menguasakan pengurusan pajak tersebut kepada terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa kewajiban pajak yang harus diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak melalui bank yang telah ditunjuk yang seluruhnya Rp.117.243.780,- (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 117.243.800,- (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);
halaman 10 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa kemudian ternyata terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut terbukti adanya teguran kepada PT. Mitra Asia Jaya Abadi karena kewajibannya
sebagai
wajib
pajak
sesuai
dengan
ketentuan
belum
dilaksanakannya;
Menimbang, bahwa kemudian Harsono Hartono mempertanyakan masalah tersebut kepada terdakwa dan terdakwa ternyata menugaskan lagi temannya yang bernama Alvian;
Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa, maka uang yang telah diterima terdakwa dari Harsono Hartono oleh keduanya menyelesaikan dengan mewajibkan terdakwa mengembalikan uang yang telah diterimanya tapi belum diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pajak sebesar Rp. 117.243.800,- (seratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), dengan cara mencicil dan sebagian telah dibayarnya dan masih tersisa Rp.79.743.800,-(tujuh puluh Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga juta delapan ratus rupiah), dimana sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak cicilan terakhir bulan Mei 2018;
Menimbang, bahwa PT. Mitra Asia Jaya Abadi selaku wajib pajak juga telah melunasi
kewajibannya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
Tegalega sesuai dengan yang belum diserahkan oleh Terdakwa;
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sebagaimana secara singkat telah diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa yakni dengan tidak menyerahkan uang pajak atas nama PT. Mitra Asia Jaya Abadi
yang oleh
Harsono Hartono selaku Direktur telah menguasakan kepada terdakwa maka sebenarnya yang dirugikan oleh perbuatan terdakwa adalah PT. Mitra Asia Jaya Abadi sementara Negara tidak dirugikan karena PT. Mitra Asia Jaya Abadi telah melunasi pajak yang belum disetorkan oleh terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bukan wajib pajak sebagaimana PT. Mitra Asia Jaya Abadi dan juga bukan sebagai pemilik kantor konsultan pajak resmi, maka UU. No. 28 tahun 2007, tentang perubahan ketiga UU. No. 6 tahun
halaman 11 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan tersebut tidak dapat didakwakan kepada terdakwa;
Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menjadikan PT. Mitra Asia Jaya Abadi menderita kerugian berupa uang sebesar Rp.117.243.800,- yang karenanya PT. Mitra Asia Jaya Abadi harusnya mengadukan terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diamcam pidana dalam pasal 372 KUHPidana akan tetapi
pasal ini tidak didakwakan kepada
terdakwa, apalagi antara terdakwa dengan PT. Mitra Asia Jaya Abadi telah sepakat menyelesaikan sengketa antara keduanya dengan mewajibkan terdawa mengembalikan uang tersebut kepada PT. Mitra Asia Jaya Abadi dan ternyata uang tersebut telah sebagian dilunasi oleh Terdakwa dengan cara mencicil dan masih tersisa Rp.79.743.800,- dan sesuai dengan perjanjian keduanya pelunasan cicilan terakhir pada bulan Mei 2018;
Menimbang, bahwa dengan telah ada kesepakatan antara PT. Mitra Asia Jaya Abadi sebagai korban dengan terdakwa dan ternyata kesepakatan tersebut sudah mulai terlaksana khususnya oleh terdakwa, maka sengketa antara keduanya sudah bukan tindak pidana lagi tapi sudah menjadi hubungan keperdataan antara PT. Mitra Asia Jaya Abadi selaku pihak yang berpiutang dan terdakwa selaku yang berutang;
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
diatas
Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama yang mempersalahkan terdakwa denga UU tentang tata cara perpajakan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dikemukakan diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan hukum tapi tidak merupakan tindak pidana, oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan pidana;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan pidana (onslag van rechst vervolging), maka hak terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan , kedudukan sesuai harkat dan martabatnya dan biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada kas Negara;
halaman 12 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim tingkat banding setuju dengan Majelis Hakim tingkat pertama;
Memperhatikan ketentutan hukum yang berkaitan dengan perkara ini antara lain UU.No. 28 tahun 2007 dan UU. No. 8 tahun 1981 (KUHAP);
---------------------------------------M E N G A D I L I -------------------------------------------
Menerima permintaan banding dari Terdakwa FRANSISCUS
JULIAS
KUSUMA JAYA;---------------------------------------------------------------------------------
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung No.
253/ Pid.B/ 2013/
PN.Bdg, tanggal 02 September 2013, yang dimintakan banding tersebut dan mengadili sendiri;-------------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan Terdakwa FRANSISCUS
JULIAS KUSUMA JAYA tersebut
diatas telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;--------------------2. Melepaskan Terdakwa FRANSISCUS
JULIAS KUSUMA JAYA tersebut
dari tuntutan hukum (onslag van rechst vervolging);-----------------------------3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan sesuai dengan harkat dan martabatnya;-----------------------------------------------------------------4. Menetapkan barang bukti berupa: 1.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2005;
2.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2005;
3.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Desember 2005;
4.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Januari 2006;
5.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Februari 2006;
6.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2006;
7.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2006;
8.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Mei 2006;
9.
SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2006;
10. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juli 2006; 11. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Agustus 2006; 12. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa September 2006; 13. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2006; 14. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2006; 15. SSP atas Ketetapan Nomor 00012/107/07/422/10 tahun 2007; 16. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2007; 17. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2007;
halaman 13 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
18. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2007; 19. Surat Perjanjian; 20. Bukti Kas tanggal 14 Pebruari 2011; 21. Bukti Kas tanggal 18 Pebruari 2011; 22. Bukti Kas tanggal 28 Pebruari 2011; 23. Bukti Kas tanggal 10 Maret 2011; 24. Bukti Kas tanggal 10 Maret 2011; 25. Bukti Kas tanggal 25 Mei 2010; 26. Bukti Kas tanggal 31 Mei 2010; 27. Bukti Kas tanggal 8 Juni 2010; 28. Bukti Kas tanggal 9 Juni 2010; 29. Buku Kas Besar Januari s.d Desember 2010; 30. Buku Kas Besar Januari s.d Agustus 2011Rekening Koran Bank Artha Graha Januari s.d Desember 2010; 31. Rekening Koran Bank Artha Graha Januari s.d Agustus 2011; 32. Buku Bank Januari s.d Desember 2010; 33. Buku Bank Januari s.d Agustus 2011; 34. Surat Himbauan Pembetulan SPT Masa PPN dari Direktorat Intelijen dan
Penyidikan
Pajak,
Direktorat
Jenderal
Pajak
Nomor
S-
832.FPF/PJ.05/2010 tanggal 20 Mei 2010; 35. Jawaban Klarifikasi SSP PPN dari Bank Nusantara Parahyangan Nomor 100/OPS-JS/IX/2011 tanggal 29 September 2011; 36. Surat Konfirmasi SSP Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Nomor S24/WPJ.09/BD.0700.I/2011; 37. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2005 (salinan); 38. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2006 (salinan); 39. SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember 2007 (salinan); 40. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2005 (salinan); 41. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2005 (salinan); 42. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Desember 2005 (salinan); 43. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Januari 2006 (salinan); 44. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Pebruari 2006 (salinan); 45. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2006 (salinan); 46. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2006 (salinan); 47. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Mei 2006 (salinan); 48. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2006 (salinan); 49. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juli 2006 (salinan);
halaman 14 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
50. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Agustus 2006 (salinan); 51. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa September 2006 (salinan); 52. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Oktober 2006 (salinan); 53. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Nopember 2006 (salinan); 54. SSP atas ketetapan Nomor 00012/107/07/422/10 tahun 2007 (salinan); 55. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Maret 2007 (salinan); 56. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa April 2007 (salinan); 57. SPT Masa PPN Pembetulan 1 Masa Juni 2007 (salinan); Dikembalikan kepada KPP Pratama Tegalega; 5. Membebankan biaya perkara kepada Kas Negara;--------------------------------
Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis Tanggal 20 Pebruari 2014 oleh Kami ABID SALEH MENDROFA, SH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Dr. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH. dan H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Desember 2013 No. 453/ Pen/ Pid/ 2013/ PT. Bdg, ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua
Majelis
dengan
dihadiri
Hakim
Anggota serta dibantu oleh KAIRUL FASJA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa ;
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
TTD
TTD
Dr. (HC) SATRIA U.S. GUMAY, SH.
ABID SALEH MENDROFA, SH.
TTD
H. SJOFIAN MOCHAMMAD, SH.
PANITERA PENGGANTI TTD KAIRUL FASJA,SH
halaman 15 dari 15 halaman, Putusan No. 453/Pid/2013/PT.Bdg.
