PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG Jl. Prof. M.Yamin, SH, No.65 Telp. 0754-20147 Fax. 0754-20734 Website: http://pa-sijunjung.go.id - Email:
[email protected] SIJUNJUNG SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG Nomor : W3-A10/61/HK.05/I/2015 TENTANG STANDAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG Menimbang
Mengingat
:
a
Bahwa untuk kelancaran tugas dibidang administrasi perkara serta terlaksananya proses berperkara dan pelayanan hukum yang transparan kepada pencari keadilan, maka perlu ditetapkan besarnya biaya perkara di Pengadilan Agama Sijunjung dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung
b
Bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung terdiri dari 4 (Empat) Kecamatan yang berada dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung dan 11 (sebelas) Kecamatan berada dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Dharmasraya, yang masing-masing mempunyai kondisi dan tingkat kesulitan yang berbeda.
c
Bahwa berdasarkan point huruf a, dan b tersebut serta memperhitungkan jarak antara domisili para pihak pencari keadilan ke Pengadilan Agama Sijunjung serta kondisi daerah setempat, maka Standar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor : W3.A10/172/Hk.05/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 dipandang perlu ditinjau ulang dan disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada saat ini.
1. 2.
Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009; Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009; Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ; Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ; Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2008, tentang jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung
3.
4. 5. 6.
7.
8.
Memperhatikan : 1.
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang perubahan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan Petikan Putusan Peraturan Peraturan lain yang berhubungan dengan biaya perkara; MENETAPKAN
Pertama
:
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor : W3.A10/172/Hk.05/II/2014 tanggal 03 Februari 2014 tentang Standar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung.
Kedua
:
Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung tentang Standar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. Pasal 1
a.
Biaya Perkara adalah biaya penyelenggaraan Peradilan dibebankan kepada pihak berperkara yang digunakan untuk keperluan penyelesaian perkara yang terdiri dari : 1. Biaya pendaftaran gugatan / permohonan Rp. 30.000,2. Biaya ATK Perkara Rp. 50.000,3. Biaya Redaksi Rp. 5.000,4. Biaya Materai Rp. 6.000,5. Biaya Pemanggilan (sesuai lampiran Surat Keputusan ini) 6. Biaya hak kepaniteraan lain yang dibutuhkan
b.
Biaya Proses penyelesaian perkara dan pemanggilan/pemberitahuan, sebagai berikut : 1. Biaya pemanggilan dan pemberitahuan ditetapkan berdasarkan Radius dan kondisi daerah setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai berikut : 1 2. 3. 4. 5.
Radius I Jarak 01 – 15 km Radius II Jarak 16 – 52 km Radius III Jarak 53 – 67 Km dan kondisi daerah setempat Radius Khusus Jarak 45 – 145 km / karena kondisi daerah setempat Radius Daerah Sulit Jarak 146 – 245 km serta sulitnya kondisi daerah setempat
2. Biaya pemanggilan dan pemberitahuan didasarkan pada jarak kewalian tempat tinggal pencari keadilan dari Pengadilan Agama Sijunjung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. 3. Biaya pemanggilan dan pemberitahuan melalui media massa ( Radio ) Rp. 40.000,- satu kali panggil, dan apabila dilaksanakan melalui media cetak atau mesin elektronik sesuai dengan tarif. 4. Biaya pemanggilan / pemberitahuan melalui pengumuman pada
Pemerintah Daerah Kab. Sijunjung Rp. 40.000,- dan Pemkab Dharmasraya sesuai dengan biaya panggilan ke Pulau Punjung. 5. Biaya pemanggilan atau pemberitahuan minta bantuan ke Pengadilan Agama lain berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut. 6. Biaya pemanggilan saksi ahli penterjemah, sumpah di luar sidang dan sidang di tempat ditetapkan sesuai radius dan kondisi setempat. Pasal 2 Biaya pemanggilan dipunggut sesuai dengan jenis perkara yang diajukan oleh pihak per perkara : 1. Perkara Cerai Talak biaya pemanggilan dipunggut 7 kali pemanggilan, 3 Pemohon dan 4 Termohon. 2. Perkara Cerai Gugat biaya pemanggilan dipunggut 6 kali pemanggilan, 3 Penggugat dan 3 Tergugat. 3. Perkara Isbat Nikah biaya panggilan dipungut 2 kali pemanggilan, 1 Pemohon I dan 1 Pemohon II, kecuali apabila perkara tersebut contentius maka biaya pemanggilan sesuai dengan pihak-pihak berperkara 4. Dan Biaya lain-lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pasal 3 Biaya perkara yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk keperluan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali sebagai berikut : Biaya Perkara Tingkat Pertama : 1. Biaya pendaftaran gugatan / Permohonan 2. Biaya ATK Perkara 3. Biaya Redaksi 4. Biaya Materai 5. Biaya panggilan pemberitahuan berdasarkan radius (sesuai lampiran Surat Keputusan ini) 6. Biaya hak kepaniteraan lain yang dibutuhkan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2008
Rp.30.000 Rp.50.000 Rp. 5.000 Rp. 6.000
Pasal 4 Biaya perkara Tingkat Banding : 1. Biaya pendaftaran Banding Rp. 50.000 2. Biaya disetor ke PTA. Rp. 150.000 3. Biaya pengiriman uang melalui Bank atau Kantor Rp. Pos sesuai tarif.
4. Biaya pengiriman uang melalui Kantor Pos sesuai Rp. tarif. 5. Biaya pengiriman berkas sesuai tarif yang berlaku. Rp. 6. Biaya pemberitahuan Akta banding, Memori Rp. Banding, Kontra Memori banding, Inzage dan penyampaian putusan banding sesuai dengan radius dimana para pihak bertempat tinggal. 7. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 5
-
Biaya Perkara Tingkat Kasasi : pendaftaran Kasasi Rp. 50.000 1. Pendaftaran kasasi 2. Biaya yang disetor ke Mahkamah Agung RI. Rp. 500.000 3. Biaya pengiriman uang melalui Bank, Kantor Pos Rp. sesuai tariff yang berlaku
4. Biaya pemberitahuan pernyataan Kasasi, Memori Rp. Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Inzage dan penyampaian putusan kasasi sesuai dengan radius. 5. biaya pengiriman berkas sesuai tarif yang berlaku Rp.
-
-
6. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 6 Biaya Perkara Tingkat Peninjauan Kembali : 1. Biaya Pendaftaran 2. Biaya yang disetor ke Mahkamah Agung. 3. Biaya pengiriman uang melaui bank atau Kantor Pos sesuai tarif yang berlaku. 4. Biaya kirim berkas sesuai dengan tarif yang berlaku. 5. Biaya pemberitahuan pernyataan peninjauan kembali., alasan peninjauan kembali, jawaban atas permohonan peninjauan kembali dan alasan peninjauan kembali berdasarkan radius. 6. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008
Rp. 200.000 Rp.2.500.000 Rp. Rp. Rp.
-
Rp.
-
Pasal 7 Biaya Eksekusi : 1. Pemberitahuan Eksekusi sesuai dengan radius. Rp. 2. Upah menjalankan Eksekusi: a. Panitera / Jurusita sesuai dengan kondisi, Rp. jarak lokasi dan keamanan. b. Saksi-saksi 2 orang. Rp. 100.000
3. 4. 5. 6.
c. Petugas keamanan sesuai dengan kebutuhan. Materai. Biaya pengangkatan sita. Biaya perjalanan sesuai dengan kondisi dan jarak lokasi. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008
Rp. Rp. 6.000 Rp. 100.000 Rp. -
Pasal 8 Biaya Lelang : 1. Pemberitahuan berdasarkan radius. 2. Materai. 3. Dana lelang disesuaikan dengan ketentuan kantor Lelang Negara. 4. Melakukan lelang sesuai dengan kebutuhan. 5. Upah menjalankan lelang : a. Panitera/Jurusita sesuai dengan kondisi, jarak lokasi dan keamanan. b. Saksi-saksi . c. Petugas keamanan sesuai kebutuhan. 6. Transportasi sesuai dengan tarif yang berlaku. 7. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008
Rp. Rp. Rp.
6.000 -
Rp.
-
Rp.
-
Rp. Rp. Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Pasal 9 Biaya Penyitaan : 1. Pemberitahuan sita sesuai dengan radius. 2. Upah menjalankan sita: a. Panitera / Jurusita sesuai dengan kondisi, jarak lokasi dan keamanan. b. Saksi-saksi 2 orang. c. Petugas keamanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Materai. 4. Biaya pengangkatan sita. 5. Biaya perjalanan sesuai dengan kondisi, jarak lokasi dan keamanan. 6. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008
Rp. 100.000 Rp. Rp. 6.000 Rp. 100.000 Rp. -
P a s a l 10 Biaya Pembagian Harta di luar Sengketa dan Surat Kuasa: 1. Permohonan pertolongan pembagian harta Rp. 150.000 peninggalan diluar sengketa 2. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor
53 Tahun 2008 P a s a l 11 Biaya sidang ditempat (Descente) Berdasarkan Radius dan kondisi dilapangan P a s a l 12 Biaya-biaya yang tercantum dalam Pasal I sampai dengan 11 dibayar dimuka oleh Penggugat / Pemohon / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Sita / Pemohon Eksekusi, sebagai Panjar Biaya Perkara dan akan diperhitungkan setelah putusan akhir. P a s a l 13 Bagi pihak yang berperkara yang dinyatakan tidak mampu atas dasar Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung, dapat dibebaskan dari biaya perkara dengan syarat mengajukan surat keterangan miskin / tidak mampu dari Wali Nagari diketahui Camat setempat. P a s a l 14 Pungutan-pungutan selain biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, dengan alasan dan dalih apapun juga tidak diperbolehkan dan dinyatakan tidak sah. P a s a l 15 Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Muaro Sijunjung Pada tanggal : 02 Januari 2015 Ketua Pengadilan Agama Sijunjung
Drs. JAMHUR. SH.MHI NIP. 195903011991031002 Tembusan : 1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Yth. Bapak Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta; 3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Padang; 4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama se -wilayah hukum PTA. Padang. 5. Arsip
