PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG Jl. Prof. M.Yamin, SH, No.65 Muaro Sijunjung 27511 Telp.(0754) 20147, Fax. (0754) 20734, Homepage: www.pa-sijunjung.net Email:
[email protected] SIJUNJUNG – SUMATERA BARAT SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG Nomor : W3-A10/218/HK.05/III/2012 TENTANG STANDAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG a
Bahwa dengan adanya Pemekaran Nagari dan Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari, maka dipandang perlu menyesuaikan wilayah dan biaya perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung sesuai dengan kondisi saat ini.
b
Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaanya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka standar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung perlu disesuaikan dengan PERMA dimaksud.
c
Bahwa berdasarkan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan 4 jajaran Pengadilan Tingkat Banding di Palembang Tahun 2009 sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2009 tentang biaya proses yang disebut dengan Biaya Pemberkasan Perkara maka dipandang perlu meninjau dan menyesuaikan kembali tentang biaya perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung .
d
Bahwa berdasarkan point huruf a, b, dan c tersebut serta memperhitungkan jarak antara domisili para pihak pencari keadilan ke Pengadilan Agama Sijunjung serta kondisi daerah setempat, maka standar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor : W3.A10/300/Hk.02/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 dipandang perlu ditinjau ulang dan disesuaikan kembali dengan kondisi yang ada saat ini.
Mengingat
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan II atas UU No. 7 Tahun 1989. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1993 tentang Pengawasan dan Pengurusan Biaya perkara.
Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2000 tentang Biaya Kepaniteraan; 2. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. 3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penelesaian Perkara dan Pengelolaanya pada Mahkamah Agung dan Badan
Menimbang
:
4.
5. 6. 7.
Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor : 05/TUADA-AG/VI/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Hasil Rumusan Pertemuan Ketua Mahkamah Syari’ah Propinsi NAD / Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA.042/SK/III/2002 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/027A/SK/VI/2000 tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi; Surat Edaran Panitera/Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/442/XII/2005 tanggal 22 Desember 2005 tentang Pengelolaan Biaya/Dana Kepaniteraan Peradilan Agama; Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor : PTA.c/3/K/HK.03.4/04/2005 tentang Biaya Banding;
.
MENETAPKAN
Pertama
:
Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor : W3.A10/300/Hk.02/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang Standar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung.
Kedua
:
Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung tentang Standar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung tahun 2012 yang disesuaikan dengan PERMA No. 02 Tahun 2009 dan kondisi saat ini, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini. Pasal 1
a. Biaya Perkara adalah biaya penyelenggaraan Peradilan dibebankan kepada pihak berperkara yang digunakan untuk keperluan penyelesaian perkara yang terdiri dari : 1. Biaya pendaftaran gugatan / permohonan Rp. 30.000,2. Biaya pemberkasan Rp. 50.000,2. Biaya redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Materai Rp. 6.000,4. Biaya Pemanggilan (sesuai lampiran Surat Keputusan ini) 5. Biaya hak kepaniteraan lain yang dibutuhkan b. Biaya Proses penyelesaian perkara dan pemanggilan/pemberitahuan, sebagai berikut : 1. Biaya pemanggilan dan pemberitahuan ditetapkan berdasarkan Radius dan kondisi daerah setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai berikut : 1 2. 3. 4. 5.
Radius I Jarak 01 – 15 km Radius II Jarak 16 – 52 km Radius III Jarak 53 – 67 Km dan kondisi daerah setempat Radius Khusus Jarak 45 – 145 km / karena kondisi daerah setempat Radius Daerah Sulit Jarak 146 – 245 km serta sulitnya kondisi daerah setempat
2. Biaya pemanggilan dan pemberitahuan didasarkan pada jarak kewalian tempat tinggal pencari keadilan dari Pengadilan Agama Sijunjung sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini. 3. Biaya pemanggilan dan pemberitahuan melalui media massa ( Radio ) Rp. 50.000,- satu kali panggil, dan apabila dilaksanakan melalui media cetak atau mesin elektronik sesuai dengan tarif. 4. Biaya pemanggilan / pemberitahuan melalui pengumuman pada Pemerintah Daerah Kab. Sijunjung Rp. 50.000,- dan Pemkab Dharmasraya sesuai dengan biaya panggilan ke Pulau Punjung. 5. Biaya pemanggilan atau pemberitahuan minta bantuan ke Pengadilan Agama
lain berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama tersebut. 6. Biaya pemanggilan saksi ahli penterjemah, sumpah di luar sidang dan sidang di tempat ditetapkan sesuai radius dan kondisi setempat. Pasal 2 Biaya pemanggilan dipunggut sesuai dengan jenis perkara yang diajukan oleh pihak per perkara : 1. Perkara Cerai Talak biaya pemanggilan dipunggut 6 kali pemanggilan, 2 Pemohon dan 4 Termohon. 2. Perkara Cerai Gugat biaya pemanggilan dipunggut 5 kali pemanggilan, 2 Penggugat dan 3 Tergugat. 3. Perkara Isbat Nikah biaya panggilan dipungut 2 kali pemanggilan, 1 Pemohon I dan 1 Pemohon II, kecuali apabila perkara tersebut contentius maka biaya pemanggilan sesuai dengan pihak-pihak berperkara 4. Dan Biaya lain-lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Pasal 3 Biaya perkara yang dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk keperluan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingakat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali sebagai berikut : Biaya Perkara Tingkat Pertama : 1. Biaya pendaftaran gugatan / Permohonan 2. Biaya Pemberkasan 3. Biaya Redaksi 4. Biaya Materai 5. Biaya panggilan pemberitahuan berdasarkan radius (sesuai lampiran Surat Keputusan ini) 6. Biaya hak kepaniteraan lain yang dibutuhkan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2008
Rp.30.000,Rp.50.000 Rp. 5.000,Rp. 6.000,-
Pasal 4 Biaya perkara Tingkat Banding : 1. Biaya pendaftaran Banding 2. Biaya disetor ke PTA. 3. Biaya pengiriman uang melalui Bank atau Kantor Pos sesuai tarif. 4. Biaya pengiriman uang melalui Kantor Pos sesuai tarif. 5. Biaya pengiriman berkas sesuai tarif yang berlaku. 6. Biaya pemberitahuan Akta banding, Memori Banding, Kontra Memori banding, Inzage dan penyampaian putusan banding sesuai dengan radius dimana para pihak bertempat tinggal. 7. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 5 Biaya Perkara Tingkat Kasasi : pendaftaran Kasasi 1. Biaya yang disetor ke Mahkamah Agung RI. 2. Biaya pengiriman uang melalui Bank, Kantor Pos sesuai tarif yang berlaku. 3. Biaya pemberitahuan pernyataan Kasasi, Memori Kasasi, Kontra Memori Kasasi, Inzage dan penyampaian putusan kasasi sesuai dengan radius.
Rp. 50.000,Rp. 150.000,Rp. Rp. Rp. Rp.
-
Rp 50.000,Rp. 500.000,Rp. Rp.
-
4. biaya pengiriman berkas sesuai tarif yang berlaku
Rp.
-
5. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 6 Biaya Perkara Tingkat Peninjauan Kembali : Pendaftaran 1. Biaya yang disetor ke Mahkamah Agung. 2. Biaya pengiriman uang melaui bank atau Kantor Pos sesuai tarif yang berlaku. 3. Biaya kirim berkas sesuai dengan tarif yang berlaku. 4. Biaya pemberitahuan pernyataan peninjauan kembali., alasan peninjauan kembali, jawaban atas permohonan peninjauan kembali dan alasan peninjauan kembali berdasarkan radius. 5. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 7 Biaya Eksekusi : 1. Pemberitahuan Eksekusi sesuai dengan radius. 2. Upah menjalankan Eksekusi: a. Panitera / Jurusita sesuai dengan kondisi, jarak lokasi dan keamanan. b. Saksi-saksi 2 orang. c. Petugas keamanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Materai. 4. Biaya pengangkatan sita. 5. Biaya perjalanan sesuai dengan kondisi, jarak lokasi dan keamanan dengan menghubungi langsung pihak pengaman. 6. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 8 Biaya Lelang : 1. Pemberitahuan berdasarkan radius. 2. Materai. 3. Dana lelang disesuaikan dengan ketentuan kantor Lelang Negara. 4. Melakukan lelang sesuai dengan kebutuhan. 5. Upah menjalankan lelang : a. Panitera/Jurusita sesuai dengan kondisi, jarak lokasi dan keamanan. b. Saksi-saksi . c. Petugas keamanan sesuai kebutuhan. 6. Transportasi sesuai dengan tarif yang berlaku. 7. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 9 Biaya Penyitaan : 1. Pemberitahuan sita sesuai dengan radius. 2. Upah menjalankan sita: a. Panitera / Jurusita sesuai dengan kondisi, jarak lokasi dan keamanan. b. Saksi-saksi 2 orang. c. Petugas keamanan sesuai dengan kebutuhan. 3. Materai. 4. Biaya pengangkatan sita. 5. Biaya perjalanan sesuai dengan kondisi, jarak lokasi dan
Rp. 200.000,Rp.2.500.000,Rp. Rp. Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Rp. 40.000,Rp. Rp. 6.000,Rp. 100.000,Rp. -
Rp. Rp. Rp.
6.000,-
Rp.
-
Rp.
-
Rp. Rp. Rp.
-
Rp.
-
Rp.
-
Rp. 40.000,Rp. Rp. 6.000,Rp. 100.000,Rp. -
keamanan. 6. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 P a s a l 10 Biaya Pembagian Harta di luar Sengketa dan Surat Kuasa: 1. Permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa. 2. Biaya kepaniteraan lain sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2008 P a s a l 11
Rp. 150.000,-
Biaya sidang ditempat (Descente) Berdasarkan Radius dan kondisi dilapangan P a s a l 12 Biaya-biaya yang tercantum dalam Pasal I sampai dengan 11 dibayar dimuka oleh Penggugat / Pemohon / Pembanding / Pemohon Kasasi / Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon Sita / Pemohon Eksekusi, sebagai Panjar Biaya Perkara dan akan diperhitungkan setelah putusan akhir. P a s a l 13 Bagi pihak yang berperkara yang dinyatakan tidak mampu atas dasar Penetapan Pengadilan Agama Sijunjung, dapat dibebaskan dari biaya perkara dengan syarat mengajukan surat keterangan miskin / tidak mampu dari Wali Nagari diketahui Camat setempat. P a s a l 14 Pungutan-pungutan selain biaya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan ini, dengan alasan dan dalih apapun juga tidak diperbolehkan dan dinyatakan tidak sah. P a s a l 15 Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Muaro Sijunjung Pada tanggal : 01 Maret 2012 Ketua Pengadilan Agama Sijunjung
Drs. H. EDIWARMAN.SH. MHI NIP. 19560613 198203 1 003 Tembusan : 1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta; 2. Yth. Bapak Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta; 3. Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Padang; 4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama se -wilayah hukum PTA. Padang.
