Pengadilan Agama MuaraTebo

Pengadilan Agama MuaraTebo

Berkah dan Berprestasi

Unsur Pimpinan Pengadilan Agama Muara Tebo

Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Drs. H. PALATUA, S.H.,M.H.I


Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Dra. Hj. ERNAWATI, S.H


Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Tebo Drs. H. RUSDI, M.H


Selayang Pandang A.

Sejarah Peradilan Agama Pengadilan Agama sebagai sebuah pranata sosial keagamaan telah lahir bersamaan dengan terbentuknya masyarakat Islam di Indonesia.Sebagai sebuah pranata kenegaraan, pengadilan agama lahir pada tahun 1882, berdasarkan pada sebuah Keputusan Raja Belanda yang dimuat dalam Staatsblad Nomor 152.Pada era tersebut diketahui bahwa pemerintah kolonial Belanda demikian memojokkan dan mengucilkan eksistensi dan peran peradilan agama di Indonesia, yang notabene sudah ada sejak Islam masuk ke Indonesia dan lebih berkembang pada masa kesultanankesultanan. Namun, walaupun pemerintah Belanda mengakui eksistensi peradilan agama sebagai peradilan negara, tetapi keberadaan peradilan agama dibiarkan begitu saja, dikerdilkan, bahkan diupayakan untuk dihapuskan. Kewenangan peradilan agama dikurangi, SDMnya diterlantarkan, sarana prasarana dan gedungnyapun tidak diperhatikan, sebagaimana mereka memperhatikan sarana prasarana dan gedung-gedung mereka. Tidaklah aneh jika di mana-mana gedung peradilan agama ukurannya kecil, lokasinya di gang-gang, di jalan-jalan tikus, di rumah ketuanya atau di emperan mesjid. Peradilan agama dikenal sebagai pengadilan serambi, sebab tempatnya banyak yang di serambi mesjid, yang tidak layak untuk disebut sebagai suatu pengadilan negara yang profesional. Namun, dengan perjuangan para pendahulu, peradilan agama tetap eksis dan dipercaya masyarakat.Bahkan karena kehendak sejarah pula, kini peradilan agama bersama 3 lingkungan peradilan lainnya berada di bawah Mahkamah Agung dan dijamin keberadaannya secara eksplisit oleh Undangundang Dasar.  Peradilan Agama di Era Penjajahan

Pada era penjajahan, eksistensi dan kewenangan Peradilan Agama mengalami pasang surut sesuai dengan pasang surutnya politik hukum di Indonesia pada saat itu.Belanda yang mempunyai kepentingan agar rakyat jajahannya tidak bergejolak mengakui sekaligus mengatur Peradilan Agama agar rakyatnya tenang, namun keberadaan peradilan agama tidak mengganggu kepentingannya.Sedangkan jepang yang dikenal kurang begitu mempunyai perhatian dalam bidang hukum, menghendaki agar Peradilan Agama dihilangkan dan kewenangannya dilimpahkan kepada Peradilan Umum, seperti saran Dewan Pertimbangan Agung Jepang bulan April 1945.  Peradilan Agama di Era Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, pasang surut Peradilan Agama ini terus berlangsung. Usaha-usaha untuk mengurangi bahkan menghilangkan Peradilan Agama terus berjalan hingga akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 19 tahun 1964 yang diganti Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Menurut undang-undang ini kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan yang salah satunya dalam lingkungan peradilan agama.


Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah Indonesia mengajukan RUU Perkawinan untuk dijadikan dasar hukum dalam mengatur tata cara pernikahan seluruh penduduk Indonesia, namun sebulan sebelum diajukannya RUU tersebut timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam kerena bertentangan dengan fikih Islam. Akhirnya pasal-pasal yang menimbulkan keberatan dikalangan Islam dihapuskan dan disyahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan disahkannyaUndang-Undangtersebut,hukum Islam memasuki fase baru dengan apa yang disebut fase taqnin (fase pengundangan).Banyak sekali ketentuan-ketentuan fikih Islam tentang perkawinan ditransformasikan ke dalam Undang-Undang tersebut kendati modifikasi di sana-sini. Terlepas dari itu semua, harus diakui bahwa Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini sangat berarti dalam perkembangan Peradilan Agama di Indonesia, karena selain menyelamatkan keberadaan Peradilan Agama sendiri, maka terbit pulalah ketentuan Hukum Acara di Peradilan Agama, walaupun baru sebagian kecil saja. Ketentuan Hukum Acara yang berlaku dilingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Hukum Acara yang dimaksud diletakkan Bab IV yang terdiri dari 37 pasal. Terlepas dari gencarnya pro dan kontra, akhirnya pada tanggal 27 Desember 1989 Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disahkan oleh DPR yang kemudian yang diikuti dengan dikeluarkannya Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan disahkan Undang-Undang tersebut bukan saja menyejajarkan kedudukan Pradilan Agama dengan lembaga peradilan – peradilan lain, melainkan juga mengembangkan kompetensi Peradilan Agama yang dulu pernah dimilikinya pada zaman kolonial.  Era Satu Atap

Banyak muncul tuntutan dari berbagai pihak agar kekuasaan kehakiman harus bersifat independen, salah satunya adalah dalam hal mekanisme pembinaannya.Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman merupakan undang-undang yang menganut sistem dua atap (double roof system).Melalui perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung resmi terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004.

Setelah berada di bawah Mahkamah Agung, dalam banyak hal peradilan agama mengalami kemajuan sangat pesat.Sejak anggaran, sarana prasarana, gedung sampai upaya peningkatan SDM, peradilan agama kini jauh lebih maju dibandingkan masa-masa sebelumnya.Implementasi nyatanya yaitu penggunaan teknologi informasi pada Peradilan Agama terutama dalam bidang keterbukaan informasi, kemudahan akses dan transparansi, serta penggunaan teknologi informasi dalam memudahkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.Segala bentuk kegiatan peradilan dapat diketahui oleh publik melalui pemanfaatan teknologi informasi.Salah satu bentuknya misalnya dalam pelayanan informasi perkara melalui website. Dengan penggunaan teknologi akan sangat membantu dalam melayani para pencari keadilan. Selain itu, kini peradilan agama sudah merambah dunia internasional, dengan banyak dilibatkan dan diundang dalam even-even internasional.Publikasi tentang peradilan agama dan putusan-putusannya juga kini telah banyak ditemui di tingkat internasional.


B. Sejarah Pengadilan Agama Muara tebo Pengadilan Agama Muara Tebo merupakan pengadilan yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Muara Tebo tidak terlepas dari Pengadilan Agama Muara Bungo dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo semula di bawah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bungo.Pemisahan ini terjadi karena adanya pemekaran Kabupaten Muara Bungo dan Kabupaten Tebo.

Gedung Pengadilan Agama Muara Tebo yang Lama

Pengadilan Agama Muara Tebo didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 62 tahun 2002 dan diresmikan pada tanggal 24 April 2003 oleh Bapak Drs. Taufik Kamil yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI. Pada saat peresmian dilantik pula Drs. Paskinar Said sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo yang menjabat sampai 01 Desember 2005. Selanjutnya tonggak kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Tebo dilanjutkan oleh Drs. Azwar, SH.,ME.I hingga 2010 dan di lanjutkan oleh Drs. Suhaimi Hingga berakhir tahun 2013 dan dilanjutkan dengan Drs. H. Palatua,S.H.,M.H.I hingga sekarang.


Gedung Pengadilan Agama Muara Tebo yang Baru

Kantor Pengadilan Agama Muara Tebo pada mulanya terletak di Jalan Lintas Bungo-Tebo KM 2 merupakan mess dari Pengadilan Negeri Tebo dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2004 bersamaan dengan berlakunya UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Agama Muara Tebo mendapatkan anggaran dari Mahkamah Agung untuk membangun gedung baru yang representatif di atas tanah milik Pemerintah Daerah Kabuparen Tebo seluas ± 5000 m2. Gedung Pengadilan Agama yang baru seluas 600 m2 terletak di Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Bungo Tebo KM.12 Muara Tebo. C. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Tebo mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tebo. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang berasal dari hasil pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara geografis Kabupaten Tebo terletak di antara 0°52'32" -1°54'50" LS dan 101°48'57" - 102°49'17" BT. Daerah ini beriklim trofis dengan ketinggian antara 1 -1.000 m dpi. Dengan luas wilayah 646.100 Ha (11,86 % dari luas wilayah Propinsi Jambi), batas-batas daerah yang terletak di sebelah barat Propinsi Jambi ini meliputi :

   

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Dharmas Raya Sumatera Barat. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Batanghari.


Berdasarkan data ststistik tahun 2015, jumlah penduduk di Kabupaten Tebo yaitu sebanyak 324.919 jiwa yang tersebar di 12 Kecamatan atau 101 Desa/ Kelurahan. Adapun kecamatankecamatan tersebut yaitu: A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kec. Tebo Ilir Kel. Sei Bengkal Sungai Aro Teluk Rendah Pasar Teluk Rendah Ilir Teluk Rendah Ulu Tuo Ilir Muaro Ketalo Sungai bengkal Barat Kunangan Betung Berdarah Barat Betung Berdarah Timur

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kec. Tebo Tengah Kel. Muara Tebo Kel. Tebing Tinggi Badaro Rampak Mangun Jaya Teluk Pandak Semabu Kandang Pelayang Sungai Keruh Aburan Batang Tebo Tengah Ulu Sungai Alai

B 1 2 3 4 5

Kec. Tengah Ilir Muara Kilis Penapalan Mengupeh Lubuk Madrasayah Rantau Api

H 1 2 3 4 5 6 7

Kec. Muara Tabir Pintas Tuo Embacang Gedang Tambun Arang Bangun Seranten Sungai Jernih Bangko Pintas Tanah Garo

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kec. Sumay Tambun Arang Jati Belarik Punti kalo Lembak Bungur Teluk Singkawang Teriti Dusun Tuo Sumay Teluk Langkap Muaro Selako Semambu Pemayung Suo-Suo

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kec. Tebo Ulu Teluk Luali Lubuk Banteng Pulau Temiang Pulau Panjang Bungo Tanjung Tanjung Aur Rantau Langkap Teluk Kasai Rambahan Teluk Kembang Jambu Pagar Puding Sungai Rambai Melako Intan

D 1 2 3 4 5 6 7 8

Kec. Rimbo Bujang Rimbo Mulyo Sapta Mulya Pamatang Sapat Tirta Kencana Tegal Arum Purwoharjo Perintis Wirotho Agung

J 1 2 3 4 5 6 7 8

Kec. Serai Serumpun Pinang Belai Sekutur Jaya Bukit Pemuatan Napal Putih Sako Makmur Pagar Puding Lamo Tanjung Aur Seberang Teluk Melintang


E 1 2 3 4 5 6

Kec. Rimbo Ulu Sungai pandan Suka Maju Suka Damai Wanareja Sido Rukun Sumber Sari

K 1 2 3 4 5

Kec. VII Koto Ilir Cermin Alam Paseban Teluk Keloyang Pulau Indah Balai Rajo Sungai Karang

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kec. VII Koto Lembayo/ Dusun Baru Aur Cino Sungai Abang Teluk Kayu Putih Kuamang Pucuk Jambi Muaro Niro Teluk Lancang Muaro Tabun Tabun

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kec. Rimbo Iir Pulau Rejo Karang Dadi Side Rejo Sumber Agung Giri Winangun Giri Purno Sari Mulya Sepakat Bersatu Rantau Kembang



Daftar Isi

KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BAB IV PENGAWASAN BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Lampiran


1 7 49

97 103

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Tabel 3.1 Tabel 3.2 Tabel 3.3 Tabel 3.4 Tabel 3.5

Matriks SWOT Pengadilan Agama Muara Tebo Sumber Daya Teknis Yudisial Pelatihan Pegawai Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pelatihan Pegawai Tenaga Teknis Non Yudisial PA Muara Tebo Daftar Tenaga Honorer PA Muara Tebo

6 50 51 52 53 54

Tabel 3.6

Upaya Peningkatan SDM PA. Muara Tebo

56

Tabel 3.7 Tabel 3.8 Tabel 3.9 Tabel 3.10 Tabel 3.11 Tabel 3.12 Tabel 3.13 Tabel 3.14 Tabel 3.15 Tabel 3.16 Tabel 3.17 Tabel 3.18

Pegawai PA Muara Tebo yang mendapatkan Promosi Pegawai PA Muara Tebo yang Mutasi Pegawai yang Mutasi ke PA Muara Tebo Pegawai PA Muara Tebo yang naik pangkat Penghargaan Satyalanca Karya Satya dan Satyakarya Dwiwindu Perkara sisa tahun 2013 pada PA Muara Tebo Perkara Gugatan (Contentius) yang diterima Tahun 2015 di PA Muara Tebo Perkara Permohonan (Voluntair) yang diterima Tahun 2015 di PA Muara Tebo Perkara Gugatan (Contentius) yang diputus Tahun 2015 Perkara Permohonan (Voluntair) yang diputus Tahun 2015 Perkara yang dikabulkan Tahun 2015 di PA Muara Tebo

57 58 58 58 60 61 61 62 63 63 64 64

Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 4.1

Perkara yang dicoret Tahun 2015 di PA Muara Tebo Perkara yang digugurkan Tahun 2015 di PA Muara Tebo Perkara yang ditolak Tahun 2015 di PA Muara Tebo Perkara yang diterima Tahun 2015 di PA Muara Tebo Perkara yang dicabut Tahun 2015 di PA Muara Tebo Perkara Yang Putus PA Muara Tebo Tahun 2015 Perkara Prodeo Sidang Keliling Perkara Gugatan yang masuk Per - Kecamatan tahun 2015 di PA Muara Tebo Perkara Permohonan yang masuk Per – Kecamatan Tahun 2015 PA Muara Tebo Faktor Penyebab Perceraian yang diputus tahun 2015 Perkara Tabayun (Bantuan panggilan) ke PA wilayah PTA Jambi tahun 2013 Perkara Tabayun (Bantuan panggilan) ke PA diluar Wilayah PTA Jambi tahun 2013 Sisa Perkara Akhir Tahun 2015 di Pengadilan Agama Muara Tebo Perkara Yang Mengalami Upaya Hukum Tahun 2015 di PA Muara Tebo Pengeluaran Akta Cerai Pengadilan Agama Muara TeboTahun 2015 Surat Masuk Tahun 2015 Surat Keluar Tahun 2015 Penerimaan Buku Perpustakaan Tahun 2015 Transportasi Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai PA. Muara Tebo Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang PA.Muara Tebo Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal PA. Muara Tebo Perincian Anggaran dan Realisasi DIPA DIRJEN BADILAG PA. Muara Tebo Regulasi Tahun 2015 Daftar Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Muara Tebo


65 65 66 66 67 68 69 70 71 71 72 73 73 74 82 85 85 85 86 89 90 91 92 95 98

Daftar Grafik

Grafik 3.1 Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Muara Tebo

54

Grafik 3.2 Keadaan SDM PA Muara Tebo berdasarkan Pangkat dan Golongan

55

Grafik 3.3 Keadaan SDM PA Muara Tebo berdasarkan pendidikan

55

Grafik 3.4 Keadaan Perkara 2015

62

Grafik 3.5 Perkara Perkecamatan

70

Grafik 3.6 Perkara dari Tahun 2003 s.d 2015

75

Grafik 3.7 Perkara diterima dan diputus Tahun 2015

75

Grafik. 3.8 Surat Masuk Tahun 2015

83

Grafik 3.9 Surat Keluar Tahun 2015

84


Daftar Lampiran

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Daftar Urut Kepangkatan (DUK)

Lampiran 5 Lampiran 6

Rekapitulasi Perkara diputus pada PA Muara Tebo 2015 Rekapitulasi Perkara diminutasi pada PA Muara Tebo 2015

Lampiran 7 Lampiran 8

Data Pelaksanaan Sidang Keliling PA Muara Tebo 2015 Laporan Perkara Prodeo PA Muara Tebo 2015

Lampiran 9

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada PA Muara Tebo 2015 Grafik Perkara Perceraian Tahun 2015

Lampiran 10 Lampiran 11 Lampiran 12 Lampiran 13 Lampiran 14

Data Statistik Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun 2015

Data Perkara yang diputus PA Muara Tebo Per-Bulan 2015 Data Perceraian pada PA Muara Tebo dari berbagai Kecamatan

Laporan Realisasi DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 PA Muara Tebo Laporan Realisasi DIPA Dirjen Badilag Tahun Anggaran 2015 PA Muara Tebo Keuangan Perkara Tahun 2015 Standar Operasional Prosedur (SOP)


Kata Pengantar

D

engan memohon puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia serta HidayahNya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Muara Tebo tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama dan dukungan semua pihak. Laporan tahunan ini secara umum menggambarkan pelaksanaan tugas baik dibidang teknis yudisial, bidang administrasi peradilan, administrasi umum dan pembangunan, dan lain-lain pada Pengadilan Agama Muara Tebo sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilaksananakan oleh Pengadilan Agama Muara Tebo sepanjang Tahun 2015. Dalam penyusunan laporan tahunan ini kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun sebaik-baiknya, namun sebagai manusia kami mempunyai keterbatasan kemampuan tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di tahun mendatang. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Pegawai Pengadilan Agama Muara Tebo yang telah membantu pembuatan laporan tahunan ini. Akhirnya, kami berharap mudahmudahan laporan tahunan ini dapat memberikan manfaat demi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Amin. Muara Tebo, 31 Desember 2015 Ketua,

Drs. H. PALATUA, S.H., M.H.I NIP. 19670217 199403 1 003


Pengadilan Agama MuaraTebo

Recommend Documents