PENDIDIKAN PANCASILA
Modul ke:
13 Fakultas
ILMU KOMUNIKASI Program Studi
HUBUNGAN MASYARAKAT
MAKNA DAN AKTUALISASI SILA KELIMA PANCASILA D. MACHDUM FUADY, S.H., M.H.
MAKNA DAN AKTUALISASI SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
AKTUALISASI SILA KEADILAN SOSIAL. 1. Mengembangkan perbuatan luhur yg mencerminkan sikap suasana kekeluargaan/kegotongroyongan; 2. Bersikap adil/tidak pilih kasih. Sesuai kebutuhan manusia u/hidup layak; 3. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jangan mendahulukan hak, tapi mengabaikan kewajiban. 4. Menghormati hak-hak orang lain; 5. Suka memberikan pertolongan kepada orang lain; 6. Menjauhi sikap pemerasaan terhadap orang lain; 7. Tidak bersikap boros. Sikap ini seperti tidak memakai atau menggunakan uang, barang, dan sumber daya secara berlebihan. PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
8. Tidak bergaya hidup mewah; 9. Tidak melakukan yg merugikan kepentingan umum. Menjaga kepentingan dan prasarana umum; 10. Suka bekerja keras. tidak pasrah terhadap nasib, berusaha dan berdoa. 11. Menghargai karya orang lain. 12. Mewujudkan kemajuan yg merata dan berkeadilan sosial. Usaha bersama u/mencapai masyarakat adil dan makmur. Mengembangkan kerja sama tim, belajar berorganisasi contoh mengembangkan usaha bersama. Usaha bersama menjamin keberhasilan, dan memperkecil risiko kegagalan. PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
AKTUALISASI DI BIDANG EKONOMI 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; 2. Cabang-cabang produksi yg penting bagi negara, menguasai hajat hidup banyak dikuasai negara; 3. Bumi, air, kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat; 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, adil, berkelanjutan, wawas lingkungan, mandiri, menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional; PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
5. Sumber kekayaan/keuangan negara digunakan dgn permufakatan & pengawasan DPR/DPD/DPRD; 6. Perekonomian daerah dikembangkan seimbang antar daerah. dayagunakan potensi & peran serta daerah; 7. Warganegara memiliki bebas memilih pekerjaan yg dikehendaki, mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 8. Hak milik perseorangan diakui, pemanfaatannya tdk boleh bertentangan dgn kepentingan masyarakat; 9. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi warganegara dikembangkan (tdk merugikan kepentingan umum). PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
Dalam Demokrasi Ekonomi Harus Dihindari: • Sistem free fight liberalisme, menumbuhkan eksploitasi manusia & bangsa lain, yg dlm sejarahnya di Indonesia telah melemahkan struktur ekonomi nasional; • Sistem etatisme, negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara; • Persaingan tdk sehat, serta pemusatan kekuatan ekonomi pd satu kelompok, dlm berbagai bentuk monopoli & monopsoni yg merugikan masyarakat & bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
HARUS DIHINDARI PERUSAHAAN – Praktik monopoli. penguasaan atas produksi/pemasaran barang/ penggunaan jasa tertentu o/satu pelaku usaha; – Persaingan usaha tdk sehat. kegiatan produksi/pemasaran barang/ jasa tdk jujur/melawan hukum/menghambat persaingan usaha; – Perjanjian mengakibatkan praktik monopoli & persaingan usaha tidak sehat, (Oligopoli, Penetapan Harga, Diskriminasi harga, Janji Pembagi Wilayah, produksi barang/jasa, pemasarannya, Kartel dsb. – Kegiatan yg dilarang: monopoli, monopsoni (pembeli tunggal), Penguasaan Pasar, Jual Rugi (Predatory Pricing), u/mematikan pesaing; Curang menetapkan biaya produksi;Persekongkolan tender, menghambat perdagangan, membocorkan rahasia. PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
Terima Kasih D. MACHDUM FUADY, S.H., M.H.
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DLM PERUSAHAAN 1. Kepemimpinan yg efektif (Moral & kepuasan anggota, Keamanan, kualitas kerja & Prestasi organisasi); 2. Tujuan Perusahaan: bertanggung jawab & menjaga kesinam bungan bisnis jangka panjang, memikirkan pd awal pendirian, menetapkan visi, misi dan tujuan perusahaan. Visi pernyataan ringkas cita-cita organisasi, (arahan yg jelas & apa yg diperbuat perusahaan mendatang). Misi penetapan tujuan & sasaran perusahaan, (kegiatan jangka pendek/ panjang; Tujuan perusahaan: mencapai keuntungan maksimum. PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
IMPLEMENTASI KERAKYATAN DAN KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA IMPLEMENTASI SILA KE-4. PENGAMBILAN PUTUSAN. IMPLEMENTASI SILA KE-5. IMPLEMENTASI DI BIDANG EKONOMI. • KEADILAN SOSIAL DALAM PERUSAHAAN. • HAL YG HARUS DIHINDARI • • • •
D. Mchdum Fuady
SILA KE-4 KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
• • • • • • •
IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN Utamakan kepentingan negara/masyarakat; Tidak memaksakan kehendak pada orang lain; Utamakan musyawarah; Musyawarah diliputi semangat kekeluargaan; Itikad baik & tanggung jawab melaksanakan hasil keputusan; Musyawarah dengan akal sehat dan hati Nurani; Keputusan yg diambil dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan termasuk pelaksanaannya;
PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PERUSAHAAN Pihak-Pihak Dlm Hubungan Industrial: 1. Pengusaha/pemegang saham diwakili o/manajemen; 2. Para pekerja/buruh/serikat pekerja/serikat buruh; 3. Supplier atau perusahaan pemasok; 4. Konsumen atau para pengguna produk/jasa; 5. Perusahaan Pengguna; 6. Masyarakat sekitar; 7. Pemerintah. 8. Para konsultan hubungan industrial atau pengacara; 9. Para Arbitrator, konsiliator, mediator, akademisi; 10. Hakim-Hakim Pengadilan hubungan industrial PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
Prinsip Hubungan Industrial: Payaman J. Simanjuntak (2009) menjelaskan beberapa prinsip: 1. Kepentingan Bersama: Pengusaha, pekerja, masyarakat, dan pemerintah; 2. Kemitraan : Pekerja &pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan; 3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas; 4. Kekeluargaan; 5. Pencip.ketenangan berusaha ketentra bekerja; 6. Peningkatan produktivitas; 7. Peningkatan kesejahteraan bersama; PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
Sarana Pendukung Hubungan Industrial: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Serikat Pekerja/Buruh; Organisasi Pengusaha; Lembaga Kerjasama bipartit (LKS Bipartit); Lembaga Kerjasama tripartit (LKS Tripartit); Peraturan Perusahaan; Perjanjian Kerja Bersama (PKB); Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaaan; Lembaga penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial.
PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
Perundingan Kerja Bersama (PKB)UU no 13/2003. Penyelesaian Hubungan Industrial (UU no 2/2004). Jenis Perselisihan: a. Perselisihan Hak. b. Perselisihan Kepentingan. c. Perselisihan Karena PHK. Tata Cara Penyelesaian Perselisihan: a. Luar Pengadilan (Bipartit Pengusaha dan Buruh); b. Melalui Mediasi; c. Melalui Konsiliasi; d. Melalui Arbitrase; e. Melalui Pengadilan. PENDIDIKAN PANCASILA IMPLEMENTASI SILA KERAKYATAN DAN SILA KEADILAN SOSIAL. MODUL 12 PERKULIAHAN 13
