Modul ke:
12 Fakultas
Teknik Program Studi
Teknik Industri www.mercubuana.ac.id
Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi DR. Rais Hidayat, M.Pd
Kompetensi Diharapkan mahasiswa menemukan dan memahami kembali nilai karakteristik bangsa sebagai perwujudan niali-nilai Pancasila Mahasiswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai Kerakyatan dan Permusyawaratan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Makna dan Aktualisasi Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebjaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dalam Kehidpuan Bernegara. Nilai persatuan Indonesia bersumber pada asas kedaulatan rakyat, serta menentang segala bentuk feodalisme, totaliter dan kediktatoran oleh mayoritas maupun monoritas. Nilai persatuan Indnesia mengandung makna adanya usaha untuk bersatu dalam kebetulan rakyat untuk membina rasa Nasionale dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai kedaulatan rakyat menjadi dasar demokratis di Indonesia. Nilai ini menunjuk kepada pembaatasan kekeuasaan Negara dengan partipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokratik mengandung tiga prinsip, yaitu pembatasan kekuassaan Negara atas nama hak asasi manusia, keterwakilan politik dan kewarganegaraan.
Makna yang terkandung dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebjaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan sebagai berikut: 1.
2.
3.
Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untyuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah menelibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang bergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Permusyawaratan. Aertinya, mengusahakan putusan secara bulat dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang muafakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa peneentu demokrasi yang berdasarkan pancasila. Kebulatan mufakat sebagai hasil bijaksana. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indnesia, yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilakan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.
MAKNA DAN AKTUALIASASI SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN DALAM PEMBAGUNAN BIDANG POLITIK Mengenai dasar politik Negara berkedaulatan rakyat kesimpulan ialah bahwa: 1.
2.
Merupakan penjelmaan dari sila keempat, maka dasar politik Negara berkedaulatan rakyat tidak boleh disamakan dengan demokrasi lebih-lebih demokrasi politik akan tetapi lebih luas berarti di dalam Negara rakyat adalah pendukung kekuasaan yang tinggi didalamnya tersimpul demokrasi termasuk demokrasi politik kedua duanya dalam kedudukan dan makna sebagai cita-cita politik. Merupakan penjelmaan juga dari sila kelima keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia demokrasi social dalam arti luas.
Sila ini mengandung arti bahawa kemanusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok (bersosialisasi). Sikap yang dapat dilakukan untuk mewujudkan sila ini adalah: 1. 2. 3. 4.
Tidak memaksakan kehendak kepada orang laian. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Menghargai pendapat orang lain. Mengakui adanya persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan dalam bermasyarakat.
Sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Maka, nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah: • •
•
•
•
Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, berarti Indonesia menganut demokrasi. Hikmat kebijakasanaaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mepertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertangung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Permusyawaratan berarti bahawa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, berdasarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawaratan untuk mufakat. Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupannya bernegara, antara lain lakukan melalui badan perwakilan rakyat. Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tangung jawab yang baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa
• Menjujung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan • Menjamin dan meperkokoh persatuan dan eksatuan dalam kehidupan bersama. • Mengakui atas perbedaan indvidu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. • Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku maupun agama. • Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab. • Menjungjung tinggi assas musyawarah sebagai moral dan kemanusiaan yanga dil dan beradab. • Mewujudkan dan mendasarkan suatu ekadailan dalam kehidupan sosial agar tercapainya.
MAKNA DAN AKTUALISASI KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI Dalam rangka mengaktualisasikan sila keempat dalam siding ekonomi dapat dipertimbangkan alternative perilaku sebagai berikut: • • • • • • • •
Keseimbangan hak dan kewajiban Mewujudkan rasa keadilan sosial Hak masyarakat atau warga pekerja untuk tahu Membiasakan untuk dibuat sesuai dengan aturan main yang berlaku Membiasakan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah Selalu bertanggung jawab atas keputusan musywarah Selalu mebiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun Itikad baik dengan penuh tangung jawab dalam menerima suatu tugas dan jabatan.
MAKNA DAN AKTUALISASI SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEEBIJAKSANAAN DALAM ERMUSYAWARATAN PERWAKILAN DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA • • • • •
Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam permusyawaratan/perwakilan memiliki makna: Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat Tidak meksakan kehendak kepada orang lain Mengutamakan budaya permusyawaratan dalam mengambil keputusan bersama Bermusyawarah sampai mencapai consensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.
Makna yang terkandung dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut: •
•
•
Hakikat Sila ini adalah demokrasi. Demokrasi dalam arti umum, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untyuk rakyat. Secara sederhana, demokrasi yang dimaksud adalah menelibatkan segenap bangsa dalam pemerintahan baik yang bergabung dalam pemerintahan dan kemudian adalah peran rakyat yang diutamakan. Permusyawaratan. Aertinya, mengusahakan putusan secara bulat dan sesudah itu diadakan tindakan bersama. Disini terjadi simpul yang penting, yaitu mengusahakan keputusan secara bulat. Bulat yang dimaksud adalah hasil yang muafakat, artinya keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian berarti bahwa peneentu demokrasi yang berdasarkan pancasila. Kebulatan mufakat sebagai hasil bijaksana. Oleh karena itu kita ingin memperoleh hasil yang sebaik-baiknya didalam kehidupan bermasyarakat, maka hasil kebijaksanaan itu harus merupakan suatu nilai yang ditempatkan lebih dahulu. Dalam melaksanakan keputusan diperlukan kejujuran bersama. Dalam hal ini perlu diingat bahwa keputusan bersama dilakukan secara bulat sehingga membawa konsekuensi adanya kejujuran bersama. Perbedaan secara umum demokrasi di Barat dan di Indnesia, yaitu terletak pada permusyawaratan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilakan keputusan-keputusan yang diambil secara bulat.
Aktualisasi sila keempat dalam kehidupan sosial budaya dapat kita jadikan pedoman sebagai berikut: • • • • • • • •
Sebagai warga Negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia memiliki kedudukan , hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh melaksanakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musywarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Menghormati dan menjungjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
MAKNA DAN AKTUALISASI SILA KERAKYATAN YANG DIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN DALAM PEMBAGUNAN BIDANG HANKAM
Postur kukuatan Hankam mencangkup struktur kekuatan, tingkat kemampuan dan gelar kekauatan. Untuk membangun postur kekauatan Hankam terdapat empat pendekatan yang diguankan, yaitu: • • • •
Ancaman Misi Kewilayahan Politik
1. 2. • • • • • • • • • •
Hakikat Ancaman Gejolak dalam negeri Dalam rangka mengaktualisasikan sila keempat dalam bidang Hankam dapat dipertimbangkan alternative perilaku sebagai berikut: Keseimbangan hak dan kewajiban Mengutamakan persatuan demi kepentingan dan keamanan masyarakat Melindungi hak-hak monoritas Mewujudkan rasa keadilan sosial Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main yang berlaku Membiaskan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah Selalu bertanggung jawab atas keputusan musyawarah Membiasakan memeberikan kritik yang bersifat memebangun Itikad baik dengan penuh tanggung jawab dalam menerima sesuatu tugas dan jabatan
MAKNA DAN AKTUALISASI SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN DALAM PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN HAM Dalam kehidupan kebersamaan antar bangsa di dunia, dalam era globalisasi yang harus diperhatikan: 1. Pemantapan jati diri bangsa 2. Pengembangan prinsip-prinsip yang berbasis pada kemanuasiaan dalam nilai-nilai Pancasila, antara lain: 3. Perdamaian – bukan perang 4. Demkrasi - bukan penindasan 5. Dialog - bukan konfrontasi 6. Kerja sama - bukan eksploitasi 7. Keadila – bukan standar ganda
filosofi
Dalam mengaktualisasikan sila keempat dalam pengembangan hukum dan HAM perlu memiliki prinsip untuk dijadikan pedoman antara lain: 1. 2.
3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kerakyatan berarti kekeuasaan tertinggi beradda ditangan rakyat, berarti di Indonesia menganut demokrasi Hikmah kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran yang sehat dengans elalu mepertimbangkan perssatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta di dorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani Permusyawaratan berarti bahwa dalam merumuskan atau memutuskan suatu hal, bersadarkan kehendak rakyat, dan melalui musyawaratan untuk mufakat Perwakilan berarti suatu tata cara mengusahakan turut serta rkyatnya mengambil bagian dalam kehidupan beneragara, antara lain dilakukan melalui badan perwakilan rakyat Adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menjungjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan Menjamin dan meperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama Mengakui atas perbedaan individu , keompok, ras, suku, agama karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia Mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu kelompok, ras, suku dan agama Mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanuasiaan yang beradab
Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Ipoleksusbud Hankam Pengembangan Ideologi Wawasan kebangsaan (nasionalisme) Didorongkan oleh keinginan luhur bangsa, dan Berkehidupan yang bebas, dalam arti, Merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, Berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
Pancasila Dijadikan Platform Kehidupan Bersama Bagi Bangsa Indonesia Yang Sangat Majemuk Agar Tetap Terikat Erat Sebagai Bangsa Bernegara Pengembangan Politik
Landasan kekuasaan dan kedaulatan, berada di tangan rakyat.
Kemandirian partai politik dalam memp[erjuangkan kepentingan rakyat.
Pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis.
Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluasluasnya.
Tiga Aspek Demokrasi Yang Harus Dikembangkan Demokrasi sebagai sistem pemerintahan
Demokrasi sebagai kebudayaan politik
Demokrasi sebagai struktur organisasi
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan hanya akan berhasil kalalu didukung oleh demokrasi sebagai budaya politik yang rasional mobjektif. Hak asasi manusia harus dilaksanakan secara kenteksual sesuai dengan kebudayaan Indonesia yang tercermin dalam kesetaraan dan keseimbangan pernana lembaga-lembaga demokrasi.
Pengembangan Dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Terdiri Atas Beberapa Kriteria Kualitas SDM Yang Dibutuhkan
Memiliki kemampuan dasar untuk berkembang
Mampu menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengolah sumber daya alam secara efektif, efisien, lestari, dan berkesinambungan.
Memiliki etos profesional, tanggung jawab atas pengembangan keahliannya kejujuran dalam pelaksanaan tugas, ketelitian pelayanan kepada masyarakat, penghargaan terhjadap waktu dan ketepatan waktu.
Daftar Pustaka Surip, Ngadino, 2015, DKK, Pancasila dalam makna dan aktual, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta. Soekarno, 1989, Pancasila dan Perdamaian Dunia, CV Haji Masagung, Jakarta. Suwarno, 1993, Pancasila Budaya Bangsa Indonesia, Kanisius, Yogyakarta. Yamin, Muhammad, 1954, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Djambatan, Jakarta/Amsterdam Syarbaini, Syahrial, 2011, Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi, Bogor: Ghalia Indonesia. Kaelan, 2010, Pendidikan Pancasila, Yogyakarta: Paradigma. Taniredja, Tukiran, 2012., Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa, Bandung: Alfabeta
Terima Kasih
