PENDAPAT AKHIR PRESIDEN TERHADAP RANCANGAN UNDANG – UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI TANGGAL 29 MARET 2007
Saudara Pimpinan Rapat Yang Terhormat; Para Anggota Dewan Yang Terhormat; Hadirin dan Undangan yang berbahagia; Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam sidang yang Terhormat ini dalam rangka Pengambilan Keputusan Tingkat II terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal.
Saudara Pimpinan Rapat Yang Terhormat; Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa investasi merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang penting. Selain itu dapat membangkitkan kegiatan ekonomi baru seperti pembangunan industri yang juga akan menimbulkan ”multiplier effect” terhadap kegiatan perekonomian. Selanjutnya, kegiatan investasi tersebut akan mendorong peningkatan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya dalam bentuk peningkatan ekspor dan konsumsi dalam negeri serta peningkatan penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi yang kuat akan lebih menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang. Saudara Pimpinan Rapat Yang Terhormat; Dalam kesempatan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Yang Terhormat ini, perkenankan kami mengungkapkan rasa terima kasih karena para Anggota Dewan Yang Terhormat telah mengambil keputusan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal untuk disahkan menjadi Undang-Undang tentang Penanaman Modal. 1
Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankan kami atas nama Pemerintah menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para Anggota Dewan Yang Terhormat khususnya Komisi VI DPR RI yang telah mencurahkan segala perhatian, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, dan kearifannya dalam membahas dan merumuskan serta menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal ini. Selama pembahasan, Pemerintah bersama Komisi VI DPR RI telah bekerja keras untuk mencapai hasil maksimal. Pemerintah dan Anggota Dewan Yang Terhormat telah saling bertukar argumentasi, berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, namun tetap dengan semangat demokrasi yang bertanggung jawab. Semua itu bermuara pada tujuan yang sama untuk menghasilkan Undang-Undang Penanaman Modal yang melindungi kepentingan nasional namun tetap memiliki daya tarik, melalui diantaranya : meningkatkan pelayanan penanaman modal melalui pelayanan terpadu satu pintu, memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, mengatur bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, mengatur pengusahaan sumber daya alam yang tidak terbarukan, mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. menciptakan peningkatan iklim investasi yang kondusif dan berkepastian hukum, memberikan fasilitas fiskal dan kemudahan pelayanan hak atas tanah, keimigrasian, penggunaan tenaga kerja asing dan impor, dan memberikan perlakuan yang sama bagi para penanam modal.
Para Anggota Dewan Yang Terhormat; Penyelenggaraan penanaman modal yang didasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Penerapan asas tersebut bertujuan antara lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hadirin dan Undangan yang berbahagia; Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal yang telah disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tersebut telah berhasil merumuskan perimbangan pengaturan antara pengamanan kepentingan nasional dan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif bagi para penanam modal berdasarkan prinsip-prinsip ”international best practices”.
2
Melalui perimbangan pengaturan tersebut di atas, Pemerintah berharap akan tercapai keseimbangan dalam pemberian kesempatan berusaha antara para penanam modal berskala mikro, kecil, menengah, koperasi dan penanam modal berskala besar, pengusahaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, pembangunan dan pengembangan wilayah yang telah berkembang dengan wilayah yang belum berkembang baik yang terisolasi maupun yang tertinggal, dan pengutamaan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dari tenaga kerja warga negara asing. Selanjutnya dapat dijelaskan beberapa hal penting dan strategis yang diatur dalam Rancangan Undang-undang Penanaman Modal adalah sebagai berikut; 1. Penciptaan kepastian hukum dan kepastian berusaha melalui jaminan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilan hak kepemilikan modal penanam modal kecuali dengan undang-undang, penyelesaian sengketa penanaman modal melalui arbitrase, dan pemberian sanksi bagi penanam modal yang melakukan kejahatan korporasi (tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan) yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Pemerintah melakukan pengakhiran perjanjian atau kontrak kerjasama dengan penanam modal. 2. Pemberian fasilitas fiskal bagi penanam modal baru atau yang melakukan perluasan usaha berdasarkan kriteria tertentu seperti penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja, merupakan skala prioritas tinggi, melakukan industri pionir, berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, bermitra dengan UMKM, dan koperasi, dan menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. 3. Pemberian kemudahan pelayanan perijinan hak atas tanah berupa pemberian perpanjangan dimuka hak guna usaha sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 60 tahun dan setelah dievaluasi dapat diperbaharui selama 35 tahun; hak guna bangunan sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 50 tahun dan setelah dievaluasi dapat diperbahuri selama 30 tahun; dan hak pakai sehingga seluruhnya menjadi berjumlah 45 tahun dan setelah dievaluasi dapat diperbaharui selama 25 tahun. Pemerintah menyadari bahwa pemberian kemudahan yang diatur dalam Pasal 22 RUUPM adalah isu yang sangat sensitif bagi masyarakat. Oleh karena itu kemudahan yang diberikan Rancangan Undang-Undang tersebut sebenarnya telah dipagari dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemberian kemudahan tersebut, yaitu antara lain ; untuk penanaman modal ; 1. yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing, 2. dengan tingkat resiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan, dan 3. yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum. Pemerintah akan sangat berhati-hati dalam memberikan kemudahankemudahan tersebut dan pemberian hak atas tanah tersebut akan dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukannya. 3
4. Pemberian kemudahan pelayanan keimigrasian kepada para penanam modal dan para tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu dan impor barang modal dan bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri. 5. Pemberian kemudahan pelayanan perijinan penggunaan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu yang belum tersedia di Indonesia dan pengutamaan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia serta keharusan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada warga negara indonesia. 6. Pengaturan pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan penanaman modal ditingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota didasarkan pada semangat untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengacu pada kriteria efisiensi, eksternalitas dan akuntabilitas. Namun, melalui Rancangan Undang-Undang ini pemerintah pusat masih memiliki kewenangan dalam menata kegiatan penanaman modal yang terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat resiko kerusakan lingkungan yang tinggi, bidang industri yang merupakan prioritas tinggi dalam skala nasional, fungsi pemersatu dan penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi, pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional, dan penanaman modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain yang didasarkan pada perjanjian pemerintah dengan pemerintah negara lain. 7. Pengaturan, kewajiban, dan tanggungjawab perusahaan penanaman modal yaitu hak berupa jaminan kebebasan melakukan repatriasi dan transfer dalam bentuk valuta asing sepanjang penanam modal telah melaksanakan tanggung jawabnya seperti pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dan penghormatan atas nilai tradisi budaya lokasi kegiatan penanaman modal. 8. Pengaturan tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu yang didasarkan atas pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari instansi/lembaga yang memiliki kewenangan dibidang perijinan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan kegiatan penanaman modal secara cepat, tepat dan akurat dan baik ditingkat pusat maupun ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. 9. Pengaturan bentuk badan usaha bagi penanam modal asing berupa keharusan berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
4
Saudara Pimpinan Rapat Yang Terhormat; Para Anggota Dewan Yang Terhormat; Hadirin dan Undangan yang berbahagia; Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa untuk dapat melaksanakan UndangUndang ini diperlukan peran aktif semua pihak termasuk anggota Dewan Yang Terhormat. Oleh karena itu, Pemerintah sangat mengharapkan kerjasama anggota Dewan Yang Terhormat untuk selalu memberikan masukan dan saran serta melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah agar dalam penyelenggaraan pemerintah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan kita semua, khususnya dalam pelaksanaan penegakan Undang-Undang tentang Penanaman Modal. Pemerintah menyadari atas segala kekurangan, kelemahan, serta kekhilafan selama melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah kami memohon maaf kepada para Anggota Dewan Yang Terhormat, apabila selama pembahasan Rancangan Undang-Undang ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata atas nama pemerintah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Anggota Dewan Yang Terhormat, khususnya Komisi VI DPR RI dan Sekretariat Komisi VI atas kerjasama dan saling pengertian yang telah terjalin dengan begitu baik dan harmonis selama ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan dari media masa atas pemberitaannya selama ini sehingga masyarakat, dapat mengikuti perkembangan dan proses pembahasan Rancangan Undang-undang ini. Demikian pendapat akhir Presiden dalam rangka Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Penanaman Modal. Terima kasih.
Jakarta, 29 Maret 2007 A.n Presiden Republik Indonesia, Menteri Perdagangan RI
MARI ELKA PANGESTU
5
