RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK Tahun Sidang
:
2015-2016
Masa Persidangan
:
I
Rapat ke-
:
5
Jenis Rapat
:
Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat
:
Terbuka
Hari, tanggal
:
Senin, 7 September 2015
Waktu
:
Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat
:
Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lt.3 Jln. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
Acara
:
Memperoleh masukan mengenai RUU tentang Merek Dari Kejaksaan Agung dan Kabareskrim Polri;
Ketua Rapat
:
Hj. Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi. (Ketua Pansus Merek/F-PAN) Didampingi: 1. Drs. Wenny Warouw (Wakil Ketua/F-P.Gerindra) 2. H. Refrizal (Wakil Ketua/F-PKS) 3. H. Iskandar D. Syaichu, S.E. (Wakil Ketua/F-PPP)
Sekretaris Rapat
:
Drs. ULI SINTONG SIAHAAN, M.Si. (Kepala Bagian Pansus)
ANGGOTA HADIR NO. NO. ANGGOTA Pimpinan Pansus 1. 472 2. 387 3. 89 Anggota Pansus 4. 212 5. 218 6. 149 7. 140 8. 321 9. 372 10. 442 11. 478 12. 45
NAMA
JABATAN/FRAKSI
Hj. Desi Ratnasari, M.Si., M.Psi. Drs. Wenny Warouw H. Refrizal
Ketua/F-PAN Wakil Ketua/F-P. Gerindera Wakil Ketua/F-PKS
Nyoman Dhamantara, S.E. Ir. G. Michael Jeno, M.M. Charles Honoris H. KRH. Henry Yosodiningrat, S.H. DR. Syaiful Bahri Buray, S.H., M.Si. Wihadi Wiyanto, S.H. I Putu Sudiartana Yayuk Basuki Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, S.Th.I
Anggota/F-PDIP Anggota/F-PDIP Anggota/F-PDIP Anggota/F-PDIP Anggota/F-PG Anggota/F-P. Gerindera Anggota/F-PD Anggota/F-PAN Anggota/F-PKB
UNDANGAN NO.
NAMA
JABATAN
KEJAKSAAN AGUNG RI 1. 2. 3. 4.
A.K. BASUNI MASYARIF, S.H., M.H. SYAFRUDIN, S.H., M.H. IRDAM, S.H. JUWITA, S.H.
JAMPIDUM DIR-TPUL KOORDINATOR TPUL
KABARESKRIM POLRI 1. 2. 3. 4. 5.
IRJEN J.M. SAMOSIR KOMBES HELMY SANTIKA AKBP RUSHARYANTO, S.H. AKBP TATOK S. AKP SARJONO
WAKABARESKRIM WADIRTIPIDEKSUS
KETUA RAPAT (H. REFRIZAL): Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Pansus, Yang saya hormati saudara Jaksa Agung Muda tindak pidana umum, Direktur Pidana Umum Bapak Basuni Ma’arif; Bapak Syarifudin, S.H. Pak Endang, S.H. dan Pak Juhita. Dan Bapak Wakil Kepala Bareskrim beserta jajaran, Bapak Jhoni M. Samosir yang saya hormati. Pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri pertemuan dengar pendapat ini dalam keadaan sehat wal „afiat. Menurut laporan dari sekretariat jenderal DPR RI dari 30 Anggota Pansus, sekarang yang baru hadir 8 dari 5 fraksi. Menurut Tata Tertib sebetulnya belum memenuhi kuorum ya, namun rapat ini bisa kita buka dengan mengucap Bissmillahirahmanirahim. Saya minta persetujuan dari teman-teman apakah kita lanjutkan, atau kita skors menunggu kuorum? Belum kuorum, atau RDP bukan RDPU, RDP kalau RDPU boleh, oke kita skors dulu ya selama 5 menit. Rapat diskors pukul: 10.55 WIB Skors rapat dibuka pukul: 10.58 WIB. Baik skors kita cabut, dan rapat bisa kita lanjutkan. Yang saya hormati Saudara Jaksa Agung Muda, dan Yang saya hormati Wakil Bareskrim beserta jajaran yang telah bersedia memenuhi undangan rapat dengar pendapat RUU tentang Merek, pada hari ini dengan agenda mendengarkan masukan/tanggapan terhadap RUU tentang Merek. Rapat ini akan kita mulai dari sekarang sampai kita sepakati sampai jam 12.00 WIB ya? Oke ya jam 12.00 WIB, semakin cepat semakin bagus ini pak. Bapak juga banyak tugasnya saya lihat. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Merek. RUU Merek merupakan RUU dari pemerintah, dan saat ini sedang dalam pembahasan di Pansus DPR RI, sebagai bahan masukan untuk fraksi-fraksi dalam menyusun daftar inventarisasi masalah Pansus RUU tentang Merek. Pansus RUU Merek pada hari ini mengagendakan rapat dengar pendapat guna mendapatkan masukan/tanggapan mengenai RUU tentang Merek. Untuk mempersingkat waktu kami
persilakan Jaksa Agung Muda untuk memberikan masukan/tanggapannya, terima kasih. Nanti setelah itu langsung dari Waka Bareskrim. JAMPIDUM (BASUNI BASYARIF, S.H.): Assalamau’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera bagi kita semua. Ketua dan Wakil Ketua para Anggota Pansus RUU tentang Merek DPR RI yang terhormat. Hadirin sekalian yang berbahagia, Saya Jaksa Agung Mudah Tindak Pidana Umum didampingi oleh Direktur Tindak Pidana Umum lain Bapak Syafrudin, dan koordinator TPUL Bapak Irdam, serta staf dari TPUL. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan taufiq dan hidayahNya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, untuk menghadiri rapat kerja Pansus RUU tentang Merek DPR RI dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kabareskrim. Agenda rapat kerja sebagaimana tercantum dalam undangan RDP Pansus RUU tentang Merek nomor LG/12476/DPR RI/VIII/2015, tanggal 8 Agustus 2015 dengan acara memberikan masukan/tanggapan terhadap RUU tentang Merek. Hadirin yang berbahagia, Bahwa setelah kami membaca RUU tentang Merek, sesuai dengan Tupoksi Kejaksaan RI yang terkait dengan penegakan hukum, maka kami sampaikan saran, pendapat, dan masukan sebagai berikut: 1. Terkait dengan ketentuan Pasal 94 ayat (2) RUU tentang Merek, yang berbunyi “setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang produksi dan/atau diperdagangkan dan seterusnya. Permasalahan: Bahwa dalam praktek diantara apparat penegak hukum meliputi penyidik, jaksa penuntut umum, dan Hakim memiliki multi tafsir dalam pengertian unsur menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Contoh misalkan. a. Produk garam halus yang bergambar kapal api menghadap kekanan, dengan produk yang sama yang bergambar kapal kayu menghadap kekiri dengan warna dasar yang sama. b. Produk agar-agar dengan gambar 1 (satu) burung wallet dengan produk yang sama bergambar 2 (dua) burung wallet. Berkaitan dengan kedua contoh kasus diatas antara penegak hukum penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim, terdapat perbedaan persepsi apakah produk yang tidak sama secara keseluruhan tetapi identik itu masuk kedalam pelanggaran hukum yang mengakibatkan terjadinya bolak-balik perkara antara produk, antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Disini banyak terjadi karena antara produk garam halus yang bermerek kapal api dan garam halus yang bermerek kapal kayu, antara penyidik dan jaksa penuntut umum berbeda pendapat, bahwa yang satu adalah masuk, padahal ini adalah mereknya
berbeda. Jadi tidak ada pelanggaran umum antara dua merek garam halus bermerek kapal api yang satu dan yang satu bermerek kapal kayu. Jadi masing-masing merek adalah berbeda walaupun produknya sama yaitu garam halus. Nah ini permasalahan ini adalah banyak terjadi dilapangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Pemecahan masalah: 1) Perlu dirumuskan pengertian yang lebih jelas mengenai unsur merek yang sama pada pokoknya, dengan merek terdaftar. 2) Berdasarkan Pasal 97 RUU tentang merek, disebutkan bahwa tindak pidana tentang merek, merupakan delik aduan. Oleh karena Undang-undang merek merupakan peraturan perundang-undangan khusus, kami berpendapat perlu diatur mengenai kedaluwarsa pengaduan, dan pencabutan pengaduan. Pengertian daluwarsa pengaduan yaitu tenggang waktu yang diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengadukan perkaranya sejak tindak pidana merek diketahui oleh korban. Sedangkan pengertian kedaluwarsa pencabutan pengaduan adalah tenggang waktu yang diberikan kepada pihak yang mengadukan untuk mencabut perkara. Yang selama ini berjalan daluwarsa itu tidak ada tenggang waktunya, jadi kapan saja sipelapor mencabut baik dalam tahap penyidikan, penuntutan dan di persidangan. Jadi mohon dalam RUU akan datang ditentukan tenggang waktu daluwarsanya. 3) Bahwa dengan adanya perkembangan informasi dan teknologi pada masa sekarang ini yang telah mengglobal timbul trends baru yang mana sudah banyak pelaku kejahatan menggunakan sarana internet, dalam melakukan tindak pidana seperti penjualan on line, terhadap barang-barang bermerek yang dipalsukan. Dalam prakteknya apparat penegak hukum kesulitan untuk mengumpulkan barang bukti berupa produk yang dipalsukan mereknya yang dijual secara on line, sehingga bukti penjualan secara on line tersebut dapat digunakan untuk membuktikan perbuatan pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu diatur, didalam undang-undang merek tentang alat bukti elektronik. Jadi selama ini walaupun para pengusaha menggunakan on line, menggunakan transaksi di internet, barang bukti disini belum tercantum apakah diperkenankan atau tidak barang bukti berupa elektronik. Jadi dalam RUU yang akan datang supaya barupa elektronik bisa dijadikan alat bukti untuk dibuktikan dipersidangan. 4) Tindak pidana pemalsuan merek yang dilakukan oleh korporasi, belum diatur didalam undang-undang, RUU tentang merek, mengingat tindak pidana merek dapat dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir baik yang berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum. Jadi tidak hanya perorangan tapi badan hukum yang terorganisir bisa dikenakan hukuman. Jadi kami harapkan dalam RUU yang akan datang tindak pidana korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak dapat dijerat oleh undang-undang. 5) Perlunya pengaturan tersendiri terhadap pihak yang membantu dan turut serta melakukan tindak pidana dihukum sama dengan pelaku utama, hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana merek dan daya tangkal untuk melakukan pemalsuan merek. Maksudnya seperti halnya undang-undang korupsi baik pelaku maupun yang membantu melakukan, hukumannya sama. Nah disini dalam undang-undang merek baik yang pelaku utama maupun yang membantu turut serta, supaya hukumannya sama. Ini dimaksudkan untuk menangkal efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana undang-undang merek. 6) Dalam ketentuan pidana Pasal 94, 95 dan 96 RUU tentang merek, belum diatur tindak pidana pengganti denda walaupun didalam Pasal 31 KUHP telah diatur mengenai
pengganti pidana denda berupa pidana kurungan. Namun karena undang-undang merek merupakan undang-undang khusus, menurut kami perlu diatur pengganti pidana denda dengan penjara yang lamanya tidak melebihi pidana pokok. Ini supaya diatur dalam hal pidana denda pengganti. Ketua, Para Wakil Ketua, serta Para Anggota Pansus RUU tentang Merek DPR RI yang terhormat, Demikianlah masukan kami terhadap RUU tentang Merek, yang dapat disampaikan kepada pimpinan dan para Anggota Pansus DPR RI yang terhormat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin, kepada kita sekalian, dalam upaya pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian, sekian. Wabillahi taufiq walhidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Silakan lanjut pak Irjen Jhoni M. Samosir sebagai Wakabareskrim, terima kasih pak. WAKABARESKRIM (JHONI M. SAMOSIR): Kami lanjutkan pak sebagai dari Kabareskrim, Assalamu‟alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua, Yang saya hormati Pimpinan Pansus DPR RI, Para Anggota Pansus DPR RI, dan Hadirin peserta rapat dengar pendapat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa memuji kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa serta bersyukur atas segala nikmat, rahmat dan ridhanya, yang telah dikaruniakan kepada kita sekalian. Sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir ditempat yang terhormat ini, dalam rangka dengar pendapat Pansus DPR RI yang membahas RUU tentang Merek untuk menggantikan undang-undang nomor 15 Tahun 2001 yang telah berusia 14 tahun. Pada kesempatan ini kami menghaturkan mohon maaf, Kabareskrim Polri yang tidak dapat hadir memenuhi undangan rapat ini, karena dalam waktu yang bersamaan sedang melakukan serah terima jabatan yang baru. Sehingga kami ditunjuk mewakili Kabareskrim untuk menyampaikan saran terhadap perbaikan dan penyempurnaan ketentuan undang-undang RI Nomor 15 tahun 2015 tentang Merek. Kita semua tentu berharap agar rapat dengar pendapat yang dilaksanakan kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya dalam proses penegakan hukum merek di Indonesia. Sebagaimana undangan rapat yang kami terima, agenda rapat dengar pendapat kali ini adalah dalam rangka memenuhi undangan Pansus DPR RI, untuk membahas penyempurnaan RI, Undang-undang RI nomor 15 Tahun 2015 tentang merek. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya beserta staf akan memberikan secara singkat berkaitan dengan hal tersebut sesuai ketentuan dan koridor hukum yang berlaku.
Pimpinan Pansus serta Anggota Dewan yang terhormat, Untuk mendukung perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat diperlukan perangkat pengendalian yang dapat memberikan kepastian hukum dalam RUU Merek, agar pelaksanaannya tidka merugikan masyarakat. Oleh karena itu pelu adanya sinergi antara pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi atas merek dagang, mulai pendaftaran merek sampai dengan penegakan hukum merek. Merek dagang yang lebih dikenal sebagai Merek, sebagai salah satu karya intelektual manusia erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan baik nasional maupun global. Dalam dunia perdagangan Merek berperan penting untuk kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek dengan brands imagenya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang sangat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam era persaingan bebas. Sehingga terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terkait hak-hak perorangan atau badan hukum. Dalam bidang hukum khususnya penegakan hukum dibidang Merek, banyak pihak pengusaha atau pemegang hak dibidang HAKI, mengakui bahwa upaya penegakan hukum dinegara kita masih belum memenuhi harapan. Hal ini bukan karena professionalism apparat penegak hukum yang masih perlu dipertanyakan, tetapi juga adanya multi tafsir dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Sehingga dalam pelaksanaan tidak implementatif dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketidaksempurnaan suatu undang-undang Merek berarti akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Undang-undang Merek tetap akan berjalan efektif, efisien dan mengedepankan keadilan apabila masyarakat dan para administrator pendaftaran merek dan para penegak hukum tetap memiliki integritas dan moral yang baik, dan melakukan tugas-tugasnya secara professional. Polri sebagai apparat penegak hukum memberikan langkah-langkah kongkrit dalam hal penanganan-penanganan perkara-perkara yang menjadi perhatian publik, khususnya kebimbangan masyarakat sebagai pemegang merek maupun masyarakat yang menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu penyempurnaan penambahan maupun penghapusan dalam perubahan undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, diharapkan adanya penghargaan terhadap merek lokal agar dapat bersaing dengan merek asing. Memberikan motivasi masyarakat agar tumbuh sikap sadar terhadap merek-merek lokal untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek. Berbagai permasalahan maupun kendala yang muncul dalam penerapan unsur-unsur pasal khususnya pidana merek, pada ketentuan undang-undang nomor 15 Tahun 2001, sebagai berikut: 1. Proses penyidikan pidana merek tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat waktu jika terjadi sengketa perdataan. Mengingat : 1) Pasal 81 KUHP tentang skorsing atau panangguhan penuntutan jika terdapat perselisihan pejudisial atau perselisihan tentang pokok perkara yang menjadi ranah kompetensi absolut pengadilan lain, selain peradilan pidana, maka dengan adanya penangguhan penuntutan diharapkan jawabannya akan menjadi jelas. Adanya skorsing atau penangguhan penuntutan bukan berarti proses penyidikan tindak pidana merek oleh penyidik Polri harus ditangguhkan, melainkan pembuatan berkas perkara tetap diselesaikan. Tetapi penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum menunggu sampai sengketa perdataan mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. 2) Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1956 menyatakan bahwa apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan dalam hal adanya soal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan menunggu putusan pengadilan dalam memutuskan perkara perdata. Pasal 95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek adalah delik aduan, disarankan adanya batasan jangka waktu pengaduan sebagai pertimbangan adalah: - Hendaknya ada batasan waktu pengaduan yaitu orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan, setelah pengaduan diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHP. Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2001 tentang Kepolisian, adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal tindak pidana Merek, adalah delik aduan, jika tidak ada pengaduan maka Polri tidak dapat melakukan tindakan hukum Merek. Dalam hal ini Polri terkesan membiarkan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421 KUHP, jadi terjadi pertentangan. 3) Mengingat Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menganut azas Untimum remedium yang artinya penegekan hukum pidana adalah yang terakhir, oleh karena itu harus ada somasi terlebih dahulu. Adapun motivasi pembuatan laporan polisi tentang tindak pidana Merek adalah antara lain: - Membuat laporan polisi untuk menakuti pelapor, supaya membayar hak ekonominya dengan cara membuata surat somasi, dan dilampirkan tanda bukti laporan polisi. - Membuat laporan polisi untuk memperalat penyidik supaya terlapor membayar hak ekonomi sesuai dengan yang diinginkan jika terjadi penyelesaian, maka laporan tersebut dicabut. - Membuat laporan polisi memberikan efek jera dengan cara sampai ketingkat pengadilan. Jadi berbagai macam motivasi pelapor dalam masalah undang-undang Merek ini. Direktur Jenderal Hak-hak kepemilikan intelektual sebagai regulator dalam mendaftarkan Merek memberikan keterangan ahli terkait dengan perbuatan tindak pidana Merek, yaitu bahwa masih terdapat banyak tumpang tindih atas kepemilikan sertifikat merek yang dikeluarkan sama-sama mempunyai perlindungan atas terbitnya sertifikat tersebut, sebagaimana sudah diutara tadi dari Kejaksaan. Contoh sengketa Merek: Pelapor maupun terlapor mempunyai sertifikat dalam kelas dan jenis yang sama, sedangkan ahli menyatakan telah terjadi perbuatan pidana bersamaan pokoknya. Dari fakta-fakta tersebut hendaknya dapat memberikan gambaran dalam proses penegakan hukum Merek agar kedepan menjadi lebih baik dan memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek, terdaftar dari kemungkinan pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain dan dapat menyesuaikan aturan hukum dibidang merek. Dengan ketentuan-ketentuan internasional dibidang Merek yang telah diratifikasi dan/atau diakses oleh Indonesia. Pimpinan Pansus beserta Anggota Dewan yang terhormat, Undang-undang Merek yang akan diterapkan di Indonesia adalah Undang-undang Merek yang dapat memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, tanpa mengabaikan kepentingan Indonesia dalam kancah pergaulan internasional, dan tetap menghormati sistem Merek yang berlaku secara internasional. Berdasarkan hal-hal diatas dimaksud dan tujuan rapat dengar pendapat ini adalah sebagai sumber dan masukan bagi DPR dalam melakukan penyusunan revisi rancangan undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Agar rencana undang-undang Merek itu dapat disusun lebih baik, lebih memadai sehingga dapat menjadi undang-undang Merek baru yang dapat diterapkan sepenuhnya oleh
masyarakat. Dan memberi manfaat bagi masyarakat pemakai Merek serta dunia usaha yang memiliki dan menggunakan Mereknya dalam produk barang atau jasanya, dan merasa terlindungi atas penggunaan Merek tersebut. Pimpinan Pansus serta Anggota Dewan yang terhormat, Demikianlah penjelasan kami sebagai masukan kepada Pansus DPR RI, terkait dengan perbaikan dan penyempurnaan Undang-undang RI nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dilakukan sebagai masukan dari Polri. Sekian dan terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaksa Agung Tindak Pidana Umum dan Bapak Wakil Kepala Bareskrim yang telah memberikan masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Merek yang secara gamblang telah disampaikan kepada kita semua. Selanjutnya untuk selamat datang, selanjutnya saya persilakan Anggota Pansus barangkali ada yang mau menanggapi atau ada yang mau dipertanyakan kepada Jaksa Agung Muda maupun ke Wakil Kepala Bareskrim saya persilakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Kalo satu orang saya persilakan langsung, kalau tidak ada saya tutup. Oke dari PDIP, silakan. F-PDIP (MICHAEL JENO): Terima kasih Pimpinan, nama saya Michael Jeno dari Fraksi PDI Perjuangan A – 218 daerah pemilihan Kalimantan Barat. Terima kasih Pimpinan, terima kasih mitra kerja yang memberikan masukan. Mungkin saya mau ke Pak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, tentu secara keseluruhan kita terima kasih untuk masukkannya. Cuma ini memang ada beberapa dari masukan ini tentu selalu bermanfaat buat tim, Cuma saya pribadi ini ada beberapa yang mau saya tanyakan, klarifikasi gitu pak. Mungkin Tanya secara penditailannya, disini misalnya yang dinomor 3 ini kan Bapak memberikan masukan mengenai yang terkait dengan perkembangan teknologi digital dan segala macam. Inputnya adalah saya mungkin membantu untuk tim, disini Bapak meminta supaya dalam undang-undang Merek itu diatur mengenai tanda alat bukti eletronik. Itu rielnya itu apa pak? URL nya, link di apa namanya masingmasing alamat di internet itu? Apakah itu cukup atau bagaimana? Jadi alat bukti elektronik itu yang bisa dipakai sebagai alat bukti elektronik itu rielnya itu apa pak? Cukup link-link itu atau link di URL nya itu apa atau seperti apa? Kedua masukan nomor 4 korporasi saya baru tahu juga bahwa ternyata korporasi itu belum diatur. Yang mungkin saya mau Tanya, terkait dengan logo, logo itu, logo disaign logo dan segala macam disaign dan nama tentunya ya didisaidn itu ada nama itu pengalamannya seperti apa pak? Karena kalau kita bicara logo, kalau itu dimasukkan dalam gambaran besarnya, dalam wadah besarnya sebagai Merek, itu kadang-kadang kalau kita bicara dalam konteks global biasanya kelebihan daripada konsultan merek atau, konsultan-konsultan logo global itu pak, sebenarnya kalau kita bayar fee mereka, diluar fee disaign sebenarnya yang kita bayar mahal itu adalah fee bahwa logo yang dia tawarkan kekita itu sudah diregister
pak. Nah ini yang kadang-kadang jadi problem buat kita, jadi kalau dengan konsultan Merek atau konsultan logo global kelebihan dia adalah dia punya data best, dia punya data best ribuan, atau ratusan merek, ratusan logo dengan artinya dan segala macam yang artinya bagus-bagus misalnya untuk makanan gitu pak ya, dia cari yang artinya mungkin kalau diterjemahkan misalnya enak tapi itu dalam berbagai Bahasa itu pak. Bapak mau cari yang dari Bahasa latin, Bahasa inggris, Bahasa jerman dan itu semuanya ada, dan itu yang dia jual sebenarnya. Itu kalau kita bicara dengan kepentingan lokal, kepentingan nasional pasti kalau ada apa namanya kita buat logo dalam arti kata merek juga nanti pasti akan sudah ada gitu. Kirakira seperti itu nah ini mungkin pengalamannya seperti apa pak? Mungkin itu pak terima kasih. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan kalau ada lagi, anggota kalau tidak langsung dijawab. Pak Henri tidak ada, langsung saja dijawab pak, tidak, tidak ada yang mau nanggapi. Memang kita suruh kalau Pak Wenny dari Gerindra silakan, baik itu duduk dimeja anggota, etikanya begitu pak aturannya, Tatibnya. F- P. GERINDRA (WENNY WARROW): Terima kasih Pimpinan Bapak Jaksa Agung mewakili, Bapak Kapolri yang mewakili, Sebenarnya undang-undang ini kita rubah, kita rubah tapi kenyataannya dilapangan masih tetap banyak masalah. Kita lihat dari sifat, daripada tindak pidana ini, delik ini delik aduan, konfigurasinya dilapangan banyak bahkan yang mendapatkan lisensi maupun oknum pengacara, oknum penyidik, oknum hukum yang lain ini banyak sekali memanfaatkannya. Saya kira data didir dua itu sangat banyak ya, bagaimana kalau dalam forum ini, kita kaji secara hukum, bahwa delik ini bukan delik aduan lagi, tapi seperti pencurian Merek lah. Jadi tidak nunggu lagi dari mana-mana, tidak menunggu lagi si Herni, tidak nunggu lagu Dwi Fitong datang melapor. Atau kadang-kadang kuasa hukumnya pun itu, ya ini sudah banyak pengalaman di Dir 2 itu tidak ada perintah dari Erni atau dari luar sana, ternyata dia melakukan pelaporan, ini sudah banyak kasusnya. Itu yang pertama. Yang kedua saya tidak tahu gimana orang Indonesia ini pandai-pandai, pintar-pintar itu kalau di Medan itu ada gugus tugas sendiri itu. Begitu melihat Merek terkenal masih difilm masih di internet, cepet sekali dia daftarkan itu. Apalagi yang daftarnya on line, nah ini dikaji ini, Herni, HAH didalam HAH aslinya polos, h kecil ditaruk ditengah itu diterima oleh Kumham. Bagaimana didalam aturan ini Luwi Fitong, Elvi, ada tulisan r kecil di ujung, pak beda pak, ya memang beda. Ini banyak sekali jadi kalau kita ya dalam rangka merubah undang-undang merek ini memperbaharui, membuat baru, kalau bisa ya kita tidak usah melihat Vietnam atau RRC, dia banyak sekali pemasukan daripada yang palsu ini. Lebih baik bagaimana kita ciptakan undang-undang ini bisa melindungi pekerjaan-pekerjaan dari masyarakat bangsa Indonesia. Demikian Pimpinan terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Henri silakan dari PDIP. F-PDIP (HENRI YOSODININGRAT):
Henri Yosodiningrat fraksi PDI Perjuangan, Sekilas saya membaca penjelasan dari Bareskrim Polri, saya melihat disini ada satu kendala yang dihubungkan dengan azas, atau prinsip free yudisial hasil, bahwa hambatan dalam proses penegakan hukumnya biasanya akan terkendala karena perkara perdata. Atau yang menyangkut hak sama halnya seperti misalnya dalam satu kasus penggelapan ketika ada sengketa mengenai kepemilikan, maka penggelapannya ini harus ditunda dulu sementara karena salah satu unsur esensial dari penggelapan adalah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Sehingga untuk melihat apakah ini hak seluruhnya punya si tersangka, atau memang sebagian punya atau melekat hak orang lain, maka yang kita kenal dengan yudisial review, ini harus ditunda penegakan hukum dalam perkara pidananya. Nah dalam hal ini justru mungkin Pansus minta masukan dari penyidik maupun penuntut umum, agar penundaan ini tidak menjadi berlarut-larut sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang Mereknya dipalsukan atau disalahgunakan dan sebagainya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa dalam proses perkara perdata hingga putusan itu mempunyai bersifat inkrah, fankluis sudah itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kadang-kadang dalam waktu lima tahun belum inkrah juga, apakah dalam hal yang demikian dan cukup berlindung diprinsip atau azas free yudisial review itu tadi, maka keadilan ini bisa terkesampingkan, atau tidak dapat ditegakkan. Itu satu, artinya saya sebagai Anggota Pansus justru minta masukan dari penyidik dan penuntut umum untuk mengatasi hal ini. Karena prinsip dari hukum itu adalah keadilan atau hakekat dari hukum itu adalah keadilan, agar jangan keadilan terkesampingkan karena satu kondisi yang bisa dijadikan oleh pihak-pihak lain sebagai tempat berlindung. Kemudian tadi rekan Anggota dari Fraksi Partai Golkar menyebutkan seperti Merek-merek terkenal, Oh Gerindra kan PG itu hampir sama itu. Oke memang kita lihat kalau dijadikan delik aduan ya dalam kenyataannya terkadang mereka tidak membuat aduan. Tapi juga sebaliknya kalau kita akan jadikan dia delik biasa tanpa aduan rasanya juga tidak fair karena tidak ada pihak yang keberatan. Kan begitu? Nah ini yang perlu jadi kajian kita bersama. Karena saya lihat ada istilah sekarang ini KW1 sampai KW4 ada Elvi KW1 sehingga kita sendiri memakai, kadang-kadang kita mau pakai apa ya, kita beld Merek Army misalnya atau apa yang sekilas langsung Nampak Mereknya karena kita juga bukan merasa rugi tapi merasa tidak percaya diri, jangan-jangan nanti dikira orang ini KW kita itu. Justru saya lihat mereka yang memalsukan Merek itu bahkan ada yang sama persis. Saya pernah melihat ada satu tempat menjual beld (tali pinggang) itu hanya beda diberatnya saja itu kepalanya itu. Kemudian dan kulitnya, kualitas kulitnya nah apakah hal yang demikian ini karena tidak pernah ada pengaduan dari pihak Army maka ini menjadi suatu hal yang biasa. Begitupun tas misalnya atau semua Merek, kadang-kadang menjadi lebih baik beli sesuatu yang tidak kelihatan Mereknya sehingga orang tidak tahu. Ini kan merugikan ya maaf orang-orang tertentu yang konsumtif yang mainded dengan Merek-merek tertentu. Ini yang mungkin harus menjadi bahan diskusi kita juga, mungkin sementara karena saya terlambat datang tidak menyimak penjelasan sebelumnya, untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Assalamau’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa‟alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Pak Nyoman. F-PDIP (NYOMAN DAMANTRA, S.E.): Terima kasih Pimpinan,
Pak Jampidum, dan juga Wakabareskrim yang saya hormati, Dari bahan yang bapak-bapak berikan saya rasa banyak sekali yang dapat kita jadikan referensi didalam menyelesaikan undang-undang tentang Merek ini. Tapi kalau boleh pak, kita diberikan masukan secara komprehensif, jadi kalaupun bila perlu sekaligus wording ataupun redaksinya didalam kelompok batang tubuh ataupun Bab yang mana sebaiknya itu diberikan. Jadi seperti misalnya bapak sampaikan terkait ketentuan Pasal 94 ini kan mungkin bisa tetap berada di Pasal 94 dengan Bab yang sama. Tapi dengan persoalan yang lain yang nomor 3 pak menyangkut persoalan kejahatan menggunakan internet itu mungkin perlu diberikan masukan tentang apakah itu perlu Bab tersendiri, ataukah bisa diselipkan dalam pasal-pasal yang ada? Begitu juga mengenai pemalsuan yang dilakukan oleh korporasi pak, saya sendiri tidak paham secara utuh apakah pemahaman secara korporasi itu hanya sebatas dilakukan oleh perusahaan ataupun anak perusahaan tapi penanggungjawabnya adalah perusahaan yang memiliki anak perusahaan itu? Jadi kan seperti yang disampaikan tadi banyak kegiatan-kegiatan Merek yang lakukan justru oleh anak-anak perusahaan pak untuk menghilangkan tanggungjawab daripada apa namanya holding daripada perusahaan itu sendiri. Terus ke Bapak Wakabareskrim pak, memang pada dasarnya sinergi antara pihak-pihak yang terlibat dalam regulasi atas Merek dagang itu perlu di menurut saya justru perlu dimasukkan dalam batang tubuh. Cuma apakah apa namanya? Sinergi ini agar bisa diterjemahkan dalam bentuk materi hukum itu seperti apa? Karena kan sifatnya kalau sinergi itu kan koordinasi saja pak, tapi bagaimana supaya bisa menjadi salah satu kekuatan gitu? Karena saya setuju sekali tanpa adanya sinergi yang baik agak sulit mengatasi persoalan Merek ini. Terkait dengan uraian bapak tadi, ini kan persoalan ekonomi ditingkat masyarakat pak, yang notabene pedagang eceran ataupun kegiatan ekonomi ditingkat bawah itu memang lebih banyak menjual barang-barang yang memang notabene berasal dari luar, seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana kepolisian melihat hal persoalan ini terkait dengan kepentingan masyarakat itu sendiri pak? Kalau bapak jalan ke Blok M, kalau itu bapak mau tindak gitu misalnya pedagangnya itu ya, saya rasa itu akan bisa membunuh lapangan pekerjaan mereka itu. Nah sementara apa yang dilakukan oleh misalnya oleh China sendiri kalau bicara persoalan WTOnya itu tidak pernah terselesaikan. Apakah adil kalau hanya mempersoalkan yang menjual, sementara kita tidak bisa menyelesaikan persoalan produksinya. Saya rasa sekian Pimpinan terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Nyoman. Ada tambahan Pak Henri? F-PDIP (HENRI YOSODININGRAT): Sebetulnya rumusan dari unsur pidananya ini sebetulnya yang di 94 ayat (2) ini sudah memadai sebetulnya. Cuma didalam penerapan terkadang bisa dengan sengaja oleh oknum penyidik ini dibelok-belokan gitu ya, seperti misalnya tertulis Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Mungkin kita dari Pansus bisa lebih menyempurkan untuk mengikat dalam arti rumusan pasal itu. Asal dia baru dibuat tidak harus disebutkan yang sama pada pokoknya, yang penting ada satu barang yang sudah terdaftar, kemudian ada pihak lain yang sengaja membuat sesuatu, yang seperti tadi dikatakan yang satu Garuda kepalanya belok kemari, atau burung wallet misalnya dirubahnya menghadap kekiri. Misalnya didepannya
itu ada gambar kucing digantinya dengan gambar anjing kecil misalnya. Hal seperti itu harus diartikan, nah tinggal bagaimana nanti kita bikin satu tim khusus untuk merumuskan agar tidak terjadi karena disebutkan ada multi tafsir, antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sehingga apabila kita menemukan adanya unsur maksud niat jahat ada willend disitu, artinya dengan sengaja dan akibat yang timbul dan hendak dikehendaki atau insyapi oleh pelaku maka dia kena ini. Jadi mutlak harus ada unsur dengan sengaja atau unsur dengan maksud, jadi tidak perlu terlau luas, tapi dengan rumusan yang ringkas sehingga bisa menjerat sipelaku yang dengan tujuan atau dengan maksud untuk dompleng, untuk membuat kabur, atau membuat orang lain menjadi terperosok atau membuat orang lain mengira bahwa ini saja mungkin masukan atau tambahan dari saya terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, masih ada? Bu Eem, silakan Bu Eem. F-PKB (NENG EEM MARHAMAH): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Pimpinan komisi Pansus RUU Merek yang saya hormati, Bapak dari Jampidum dan Wakil Bareskrim Polri yang saya hormati juga, Kawan-kawan Anggota Pansus RUU Merek yang saya banggakan. Terima kasih Kalau saya ingin menyampaikan fakta dilapangan bahwa terkait maraknya sekarang kaya semacam Carefour, Indomart, Alfamart dan lain sebagainya yang sekarang juga banyak mengeluarkan produk dengan Mereknya sendiri, tetapi itu produknya ada sebenarnya berasal dari masyarakat. Dan kita sebenarnya berharap dengan adanya RUU Merek ini bagaimana kita ini bisa mendorong produksi-produksi UKM kecil itu punya Merek seperti itu. Dan dia juga punya ruangan untuk memasarkannya, sebenarnya saya lupa nomornya saya lupa tetapi ada sebuah Keppres Kementerian Koperasi yang disitu dengan maksudnya bagaimana agar Carefour, Giants terus Indomart, Alfamart itu harus memberi ruang kepada produk-produk lokal. Tapi ternyata ketika dia memberi ruangnya itu dengan produk lokal itu diberi Mereknya dengan nama alfamart sendiri, dengan nama indomart sendiri dan lain sebagainya. Dan sebenarnya harapan kita itu bagaimana dengan mereka dengan punya identitas sendiri tetapi dia diberi peluang dietalase-etalase tersebut. Nah yang diberi ruang itu hanya barang-barang yang sudah punya Merek yang mungkin sudah cukup korporasi sudah cukup besar dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang merek-mereknya belum apa? Usaha kecil yang masih kecil itu jarang sekali mendapatkan tempat, dietalase-etalase tersebut. Saya menginginkan masukan-masukan dari bapak-bapak yang hadir disini untuk bagaimana kita bisa memdorong itu, kira-kira bagaimana agar produk dalam negeri kita punya identitas tersendiri, tetapi dia juga punya ruangan untuk memasarkannya. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itulah, tidak kemudian satu sisi memang kalau melihat Merek seperti tadi KW1 dan lain sebagainya, memang Merek yang sudah Merek dagangnya sudah terkenal merek-merek luar negeri. Satu sisi dan yang banyak istilah memasukkan itu kan sebenarnya ya orang-orang kita seperti itu, nah itulah ada dilemma, satu sisi kita harus melindungi satu sisi juga kita harus mendorong ekonomi rakyat ini juga berkembang. Nah seperti itu, nah kebijakan seperti apa yang perlu kita masukkan dalam hal rancangan undang-undang merek seperti ini? Itu sebenarnya apa substansi yang kita inginkan tidak kemudian dengan adanya revisi RUU Merek ini kita akhirnya pro kepada yang punya Merek dagang
yang mungkin sudah terkenal, dan sebagainya yang sudah global ya, sudah merambah ke berbagai negara. Tetapi bagi merek-merek yang mungkin bagi pedagang-pedagang yang mungkin belum punya merek atau ingin punya merek itu justru tidak ada ruang dalam RUU Merek ini. Nah saya ingin bagaimana dalam RUU Merek ini ada ruang bagi produk-produk lokal atau bagi para usaha kecil, menengah yang mungkin baru akan menggunakan merek dan lain sebagainya. Mungkin itu terima kasih. Wallahulmuafiq illa aqwamithariq, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh, Tadi yang pertama saya garisbawahi yang sangat penting adalah masalah keadilan tadi ya, antara misalnya yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, disampaikan oleh Pak Wenny juga. Barang Merek yang terkenal sekarang beredar di Indonesia rata-rata kan yang bagus-bagus bukan yang KW tadi. Apa KW super, apa KW apa itu kan rata-rata diimpor, apakan dari China, apakah dari Thailand, apa dari Korea, apakah dari Vietnam sekarang ini ya? Nah kita yang jual. Yang mengimpor ini adalah orang-orang besar sebetulnya, orang kaya, boleh usaha besar sebetulnya, yang kita kena dilapangan adalah penual yang kelas menengah kebawah, yang kecil-kecil nah ini kan harus ada keadilan disini, yang disebutkan oleh Pak Nyoman tadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah multi tafsir tadi disampaikan oleh Pak Henry tadi sampaikan tadi, masalah multi tafsir ini. Nah ini kita minta disini kepada bapak-bapak supaya mengurangi multi tafsir ini, multi tafsir ini tidak mungkin habis 100%, ya harus diperkecil gitu ya, sehingga perdebatannya kita dihadapan hukum itu tidak terlalu melebar. Terus yang ketiga yang tidak kalah menarik dari Bareskrim diharapkan dengan penghargaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Eem itu ada. Sebenarnya sudah ditulis oleh Bareskrim oleh bu Eem, terhadap Merek lokal agar dapat bersaing dengan Merek asing, itu tadi dari Bareskrim sudah menulis dihadapan kita. Ini yang harus, yang sangat penting buat bangsa dan negara kita, bangsa ini harus bangga, produk orang kecil itu harus bangga, produk kita juga harus bangga dengan merek-merek lokal kita, sehingga merek lokal kita juga bisa bersaing didunia. Ini saya kira tiga yang saya garis bawahi selanjutnya saya silakan pertama tadi Pak Jampidum duluan sekarang Pak Wakabareskrim yang saya kasih duluan. Terima kasih. WAKABARESKRIM (JHONI M. SAMOSIR): Terima kasih pak Pimpinan. Kami akan coba menanggapi dari Pak Wenny Warouw tadi saya kira hanya saran, jadi saran tersebut menjadi pertimbangan buat kami. Karena memang beliau ini juga bekas penyidik dan sudah pengalaman betul bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti ini. Kemudian Pak dari Pak Henry Yosodiningrat, ya memang disitulah pak dilemanya, jadi semacam, ada semacam paradog ya, dimana antara disamping undang-undang Merek kita ada dibatasi adalah merupakan delik aduan. Sedangkan dalam undang-undang terutama yang Pasal 241 KUHP mengatakan tidak boleh ada pembiaran kan gitu. Disini yang membuat apa namanya dilematis daripada penyidik itu, harus bagaimana bersikap? Jadi ya namanya apparat kan selalu berpedoman kepada aturan pak ya, memang betul yang bapak katakan bahwa dari setiap rumusan undang-undang ya namanya penyidik ya banyak yang nakal pak, kita akui itu. Sepanjang rumusan undang-undang itu memberikan
kemungkinan untuk berpikir lain nah bagi penyidik oknum-oknum yang mencari keuntungan dia akan manfaatkan itu. Dan dia akan mampu berargumentasi dimanapun dengan apa namanya sesuai dengan rumusan undang-undang itu. Nah ini yang kami harapkan nanti dalam rumusan ini pak supaya tidak memberikan sebagaimana yang dikatakan oleh dari pihak itu tadi, tidak ada pengertian lain gitu. Walaupun apa namanya jangan sampai terjadi pengertian lain yang saling bertolak belakang, ini yang selama ini kita hadapi pak. Jadi kalau menghadapi oknumpun dalam perasaan kita itu sudah tahu, ini tidak benar penyidikannya, tetapi begitu dia paparan mampu dia, mampu dia mengajukan dasar-dasarnya dan buktibuktinya. Jadi kita tidak bisa ini bahkan pernah saya sampai koordinasi dengan Jamdatun pak ya masalah ada berkas perkara. Lho tergantung penyidik, kalau penyidik sudah masuk kekami, kami analisis, nah begitu ini, ini serba susah pak. Jadi ya kami kembalikan lagi kepada rumusan undang-undang itu sendiri yang memberikan apa namanya, agar para apparat ini betul-betul bisa satu jiwa gitu. Mulai dari penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan gitu. Nah masalah ini pak, masalah sinergi yang sinergi ya memang yang diharapkan itu dari apparat itu pak, koordinasi itu memang gampang diutarakan. Tetapi masalah rasa ini pak ya, kadangkadang kita ini masalah setiap instansi ini tidak pernah peduli dengan kalau misalnya itu sudah kebijakan saya peduli amat apa dampaknya kesana. Lah ini kadang-kadang yang menyulitkan kita, tetapi masalah peredaran barang di pasar itu ya betul yang kata bapak. Kita tidak akan bisa menindak kalau menindak mungkin akan mematikan mata pencahariannya. Tetapi dari segi masukkan barang ini kan gitu, masuknya barang ini, ini yang sebenarnya harus diprotek pak begitu. Kita kan punya pengalaman misalnya seperti kita membawa barang ke Malaysia mereka itu ada standarnya pak. Jadi misalnya membawa barang ke kelapa ukurannya apa? Bagaimana ini kalau ini tidak bisa masuk, kan gitu. Nah kita tidak ada itu pak, tidak ada itu, jadi setiap orang perlu masuk saja itu ke Indonesia. Nah ini yang perlu kami kira apa namanya diberikan masukan kepada para apparat gitu ya, supaya bisa semacam membuat MoU atau bagaimana mungkin ya SOP, sehingga barang yang masuk ke Indonesia itu betul-betul terfilter. Memang disatu pihak kita akan menguntungkan pedagang, tapi dipihak lain mungkin merugikan secara ekonomi secara besar. Jadi ini maksud kami sinergi ini yang perlu harus dibangun pak, tetapi dengan membangun ini kan perlu ada rumusan-rumusan yang harus betul-betul bisa dipatuhi antar apparat ini. Kami itu semacam tanggapan kami pak terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan pak Basuni, JAMPIDUM (BASUNI BASYARIF, S.H.): Terima kasih Pimpinan, Kami akan menjawab masalah alat bukti elektronik yang dipertanyakan, rielnya seperti apa? Seperti maraknya sekarang perdagangan melalui on line, menggunakan internet banyak sekali pemasukan-pemasukan. Nah bagaimana penyidik untuk menentukan apakah barang ini palsu atau tidak alat perangkat elektronik yang dijadikan perdagangan secara on line tadi bisa dijadikan alat bukti dipersidangan. Ini saran kami karena sekarang ini sudah menjadi trends orang berdagang tanpa berhadapan dengan si pembeli tapi melalui on line. Nah ini barang alat perangkatnya harus jadi bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan dan bisa disita. Itu saran kami. Kemudian masalah tindak pidana korporasi, teknisnya bukan hanya perorangan, tapi yang bertanggungjawab terhadap korporasi adalah pengurusnya, atau direksi. Kalau misalkan perusahaan ini anak perusahaan, ada pengurusnya atau direksinya. Siapa direksinya yang tercantum, itulah yang
bertanggungjawab, secara pidana dia harus bertanggungjawab dan dendanya adalah korporasi yang harus dikenakan. Ini tindak pidana korporasi, jadi kami sarankan bukan hanya perorangan yang masuk Merek, tapi korporasipun atau perusahaan yang berbadan hukum maupun tidak bisa dikenakan baik pidana maupun denda, ini saran kami. Kemudian delik aduan, bukan delik tapi dalam RUU bisa tadi dikatakan bukan delik aduan tapi delik biasa. Kalau memang dicantumkan delik biasa, kita harus menentukan kapan delik itu fulltoik atau terjadi, sejak produksi, sejak terbit, atau sejak dipasarkan atau sejak diketahui oleh yang dirugikan. Maka kami sarankan sebaiknya tetap delik aduan tapi ada tenggang waktu daluwarsa, sebagaimana yang kami sarankan. Jadi tenggang waktu itu misalkan sejak diketahui 6 bulan seperti halnya undang-undang TUN, jadi sejak diketahui atau sejak terbitnya SK pemecatan 90 hari daluwarsanya. Jadi demikianpun masalah Merek, jadi tetap delik aduan, tapi pengaduan ini harus ada daluwarsanya secara pasti. Masalah ada kendala karena ada sengketa perdata ataupun pidana seperti yang disampaikan oleh Bang Yos. Disini ada ferma 156, ferma disini adalah untuk kepentingan hakim, bukan penyidik dan penuntut umum. Tapi disini dalam kaitan hak keperdataan harus didahulukan berdasarkan Pasal 81 KUHP, apabilan menyangkut masalah kepemilikan hak. Misalkan sengketa tanah, siapa yang memiliki hak atas tanah itu? Maka perdatalah yang menentukan, maka disini yang harus didahulukan keperdataan, maka pidana menunggu keputusan perdata. Tapi kalau sengketa biasa ada misalkan penipuan atau penggelapan, ada masalah keperdataan ini tidak menyangkut masalah ferma 156. Jadi tetap tergantung hakim, apakah hakim mau mengundurkan diri atau meneruskan atau tidak tergantung hakim. Tapi penyidik dan Jaksa tetap harus memproses, tidak menunggu inkrahnya perdata. Ini yang saran kami masalah apa yang diusulkan oleh Kabareskrim masalah hak keperdataan, ferma 156. Itu sementara kami harapkan pak Direktur TPUL bisa membantu untuk menambah dan nanti koordinator TPUL silakan. KETUA RAPAT: Kalau ada tambahan silakan pak DIR TPUL (SARIFUDIN, S.H., M.H.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Atas seijin Pak Jampidum saya akan menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pimpinan maupun Anggota yang terhormat. Buat terkait dengan tadi disampaikan oleh Anggota yang terhormat dari fraksi PDI, yang mengatakan tentang yang terkait dengan rielnya bagaimana sih? Apabila dikaitkan dengan alat bukti elektronik tadi rielnya? Jadi memang dengan perkembangan teknologi yang semakin mengglobal seperti sekarang, itu tindak pidana banyak sekali dilakukan melalui transaksi elektronika. Contoh misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Jampidum tentang adanya pemalsuan Merek, untuk diungkap memang sangat sulit pak. Karena apa? Karena transiknya, transaksinya kan mereka tidak berhadap-hadapan, mereka tidak langsung ketemu, hanya melalui konfirmasi melalui internet. Sehingga apabila kita mengandalkan kepada alat bukti sebagaimana yang diharuskan Pasal 184 seperti keterangan saksi, ahli, petunjuk, tersangka itu agak sulit untuk kita buktikan dengan jaman elektronik ini. Sehingga kami menyarankan perlukan alat bukti elektronik ini dimasukkan didalam undang-undang Merek nanti sehingga akan mempermudah pengungkapannya baik oleh penyidik, penuntut umum sampai persidangan. Bukti yang riel misalnya melalui sms pak, melalui sms orang itu bisa bertransaksi, melalui facebooks bisa bertransaksi, dan juga melalui-melalui seperti transaksi-transaksi elektronik lainnya. Ini tentunya mereka karena memang orang pintar semua yang berbuat, bisa menghilangkan alat ini,
dibuanglah diapa kan, tetapi secara rielnya kita bisa dari profider pak. Dari profider kita bekerja sama karena biasanya profider ini dalam jangka waktu 6 bulan sejak transaksi itu sejak mereka berkomunikasi masih bisa terlacak pak. Tetapi kalau sudah lewat 6 bulan mungkin sudah kehilangan jejak kita, oleh karena itu perlu sinergi yang bagus antara penyidik dan penuntut umum untuk mengungkap ini, sehingga secara riel dari transaksi-transaksi melalui on line dapat terungkap. Karena apabila ini waktunya melebihi daripada apa yang dibatas waktu oleh profider tentunya agak sulit. Seperti transaksi misalnya sebagaimana yang dikatakan oleh Bang Yos misalnya merek tas, tasnya itu sudah tidak ada, sudah tidak ada sulit, saksinya juga sudah tidak ada, karena mereka langsung komunikasi melalui internet. Nah oleh karena itu pentingnya bagi kita penegak hukum menyarankan agar supaya alat bukti elektronik ini sangat penting dalam rangka untuk membuktikan perbuatan-perbuatan para intelektual yang berkecimpung dalam hal merek. Sehingga memudahkan para penegak hukum dalam rangka untuk melaksanakan tugastugasnya baik selaku penyidik, penuntut umum maupun hakim nanti dilapangan. Kemudian yang lainnya, kami sangat setuju tadi apa yang disampaikan oleh Bang Yosodiningrat ya bahwa terhadap pengertian Merek pada pokoknya, merek lain itu harus diikat lebih jelas. Jadi Bang Yos sudah sangat mengerti karena beliau selaku praktisi yang handal di lapangan, sehingga cukup mengerti apa yang kami maksudkan. Jadi memang kalau ini tidak di ikat baik dalam penjelasan Undang-undang maupun di dalam substansi Undang-undang itu sendiri itu sangat kabur pengertiannya sehingga di lapangan itu akan menyebabkan antara penyidik dengan penuntut umum bisa mondar-mandir berkasnya Pak, karena salah penafsiran tadi. Sehingga kalau ini sudah di ikat, minimal di dalam penjelasan bahwa apa sih yang dimaksud dengan unsur pada pokoknya tadi, kalau sudah di ikat di situ sehingga penafsirannya sudah jelas, baik penyidik, penuntut umum maupun hakim sehingga kita di dalam penegakan hukum tidak akan keluar di situ dan akan dapat dubuktikan dengan jelas perbuatanperbuatannya yang kita dakwakan itu Pak. Sehingga ini yang menjadi hal-hal yang sangat prinsip di dalam penegakan hukum agar supaya Undang-undang Merek ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat, karena apa, masyarakat kita yang dirugikan yang sudah betul-betul menciptakan mereknya untuk secara ekonomi dapat dipertahankan. Ini sebagai tambahan, tambahan dari Bapak Jampidum, ya mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan dengan Pak Jampidum tadi, dapat di respon oleh Pimpinan dan Anggota Yang Terhormat. Kami akhiri, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, KETUA RAPAT: Kalau masih ada? FPDIP (H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, S.H.): Pada dasarnya saya sangat setuju untuk dilakukan perluasan alat bukti sebagaimana pernah kita lakukan ketika saya belum di DPR, waktu saya masih menjadi konsultan ahli di BNN dalam membuat rumusan unsur-unsur atau terkait dengan Undang-undang tentang Narkotika. Dalam hal ini dilakukan perluasan terhadap alat bukti, saya sependapat apabila, dalam tanda kutip, ini kita masukan sebagai extra ordinary crime termasuk alat bukti elektronik, itu saya sependapat karena tingkat kesulitan dalam mengungkap, itu juga sangat tinggi seperti yang disampaikan tadi. Juga yang kedua, rumusan unsur delik itu mutlak, harus jelas kalau rumusan unsur delik dari salah satu pasal itu tidak jelas, itu yang akan menimbulkan multi tafsir, sehingga dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai celah untuk memutihkan sesuatu yang hitam.
Terkait dengan Perma yang menyangkut free judicial Geschill bahwa itu hanya berlaku pada hakim, ini yang selama ini selalu saya persoalkan. Saya menjadi orang lapangan dalam hal ini sebagai praktisi, sebagai advokat tidak kurang dari 37 tahun, sejak zaman dari HIR yang selalu saya berbeda pendapat dengan penyidik, ketika penyidik mengatakan bahwa ini adalah, “kami tetap harus memproses, nanti tergantung hakim.” Sebetulnya kalau kita bicara penegakan hukum, proses penegakan hukum itu dimulai sejak proses penyidikan, itu sudah proses penegakan hukum meskipun itu merupakan Peraturan Mahkamah Agung itu berlaku untuk hakim, ini yang bagaimana caranya kita tingkatkan sehingga ini pun berlaku mulai dari tingkat penyidikan. Tadi kita sudah satu pendapat bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai kepemilikan dalam perdata, maka proses penegakan hukum pidananya itu ditangguhkan sampai menunggu ada putusan yang mempunyai kekutan hukum tetap tentang kepemilikan itu, tapi tadi juga sudah saya katakan bahwa kekhawatiran kita juga, kita sama-sama tau yang namanya proses perdata itu bisa sampai belasan tahun belum inkracht, nah bagaimana kita mengantisipasi kondisi seperti itu, karena satu contoh yang gamblang saja, yang terkait dengan kepemilikan, Pasal 372 misalnya, salah satu unsur esensial dari pasal itu adalah sebgaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, sementara dia mengklaim bahwa ini seluruhnya punya saya. Ketika dia bisa membuktikan bahwa seluruhnya punya saya, maka di tidak bisa kena Pasal 372. Untuk menunggu proses ini, nanti keburu ada yang mati, keburu barang buktinya hancur dan sebagainya. Nah ini yang mungkin dari pansus meminta masukan dari teman-teman penyidik dan penuntut umum. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan minimal 2 alat bukti, 184, itu juga saya selalu masih berbeda pendapat, apakah saya yang memang terlampau ekstrim atau salah di dalam memahami, saya tidak tau. Ada yang mengatakan bahwa 2 alat bukti itu, 2 diantara 4 alat bukti yang disebutkan dalam 184, saya katakan tidak begitu, banyak peristiwa pidana yang kalau kita kategorikan alat bukti 1, 2, 3, dan 4, hanya 1 yang terpenuhi, tidak ada alat bukti surat, tidak ada alat bukti keterangan ahli misalnya, yang ada hanya saksi tapi ada 18 orang saksi, apakah ini dianggap 1 alat bukti? Nah inilah yang mungkin perlu diskusi, kaitannya mungkin ini nanti di KUHAP, karena minimal 2 alat bukti diartikan alat bukti 1 surat, surat tidak ada, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan ahli tidak ada, keterangan tersangka tidak ada, yang ada apa, saksi. Banyak peristiwa pidana yang seperti itu, apakah lantas dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sependapatkah penyidik? Sependapatkah penuntut umum? Dalam menghadapi situasi seperti itu lantas si tersangka atau terdakwanya akan dinyatakan freezepark. Yang berikutnya, kaitannya dengan kejahatan korporasi, kejahatan korporasi, kita samasama tau, dikatakan yang bertanggungjawab adalah pengurus. Yang namanya perbuatan pidana itu adalah material warhead, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sejati, ketika seorang direktur tidak mengetahui sama sekali adanya perbuatan pidana, tapi secara keperdataan dia duduk sebagai direktur, sebagai pengurus perseroan, apakah adil orang in akan dikenakan hukuman pidana? Kan itu positfull persoalan hukum, kaitannya dengan keadilan. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa prinsip atau hakekat dari hukum itu adalah keadilan, kenapa kita harus menghukum seseorang yang tidak bersalah, dia tidak tau. Tapi anda direktur, yes. Apakah karena dia direktur yang secara materiil sama sekali tidak mengetahui adanya perbuatan pidana, sama sekali tidak terlibat, maka dia harus dihukum, kembali ke persoalan yang itu tadi.
Jadi itu mungkin sekedar tambahan untuk bahan diskusi yang lebih jauh, jmungkin nanti saya berharap ketika di rancangan KUHAP, di KUHP dan sebagainya, tentunya saya berharap para seniorsenior dari Mabes Plri maupun Kejaksaan Agung bisa memberikan masukan kepada teman-teman di DPR RI. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, KETUA RAPAT: Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Singkat saja Pak ya. FPDIP (Ir. G. MICHAEL JENO, M.M.): Sedikit saja 2 menit. Mungkin ini dari respon tadi adalah untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di Tim ini. Tadi kan ilustrasi dari Pak Jampidum ini adalah transaksi elektronik tapi barangnya bisa di bawa. Tapi ilustrasi yang sebenarnya kita kejar yang saya pertanyakan tadi, kalau barangnya tidak bisa dihadirkan. Tadi Pak Direktur menjawab, nah itu jawabannya.Tapi itu menjadi ilustrasi yang sangat singkat, ilutrasi yang masih sangat umum, Terima kasih masukannya.Kepada teman-teman staff ahli yang membackup kita, itu memang harus di elaborasi secara lebih detail dari sisi teknologinya, misalnya link internet. Link internet itu kan di providernya ada berapa lama dan segala macam, mungkin itu harus di elaborasi secra detail sehingga kalau transaksi online, barangnya misalanya tas bermerek tidak bisa ditampilkan dan tidak bisa dihadirkan sebagai barang buki, nah ini bisa digantikan dengan bukti-bukti onlinenya, saya tidak tau, ini ide saja tapi itu pasti memerlukan elaborasi secara teknis yang cukup dalam Mungkin itu sja, Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Sedikit lagi dari Ibu Desy, silakan. PIMPINAN PANSUS (Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.) : Terima kasih kepada mitra kerja yang sudah hadir pada hari ini. Sedikit saja dari saya terkait dengan tadi penjelasan Jampidum yang menyatakan tentang perlunya ada waktu atau daluarsa mulai diterbitkannya sebuah SK atau Surat Keputusan tentang merek yang didaftarkan. Terkait dengan Rancangan Undang-undang yang merupakan usulan dari Pemerintah dimana Pemerintah menyatakan bahwa di dalam Rancangan Undang-undang yang baru ini akan terjadi perbedaan dalam mekanisme pendaftaran. Jadi yang sebelumnya itu administrasi, barangkali Bapak sudah mengetahui, sebelumnya administrasi, verifikasi substansi, publikasi.Kalau yang di dalam Rancangan Undang-undang ini di rancang justru mekanisme pendaftarannya berubah, publikasi terlebih dahulu, lalu kemudian verifikasi substansi baru kemudian administrasi. Terkait perubahan Rancangan Undang-undang ini dan terkat dengan tadi, usulan adanya daluarsa, yang mana tadi Bapak sampaikan, dimulai SK, misalnya keluarlah merek ini terdaftar di daftarkan SK mereknya, lalu kemudian jika kemudian mekanisme ini seperti ini, mungkin ada masukan dari Bapak, seperti apakah terkait dengan waktu daluarsa ini?
Itu saja dari saya, Terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Bu Desi. Jadi begini, pansus ini ….. masa sidang Pak ya, walaupun kita hari ini berakhir rapat, saya kira saya sebagai Pimpinan tetap Bapak memberikan masukan-masukan kepada kita. Apalagi kata Pak Beny tadi, dari teknis-teknisnya barangkali banyak masukan dan staff kami di belakang bersedia menerima masukan dari Bareskrim, walaupun Pak Joni berganti tempat, ini kita minta lembaganya Pak, jangan terikat dengan Bapak. Lembaganya yang kami minta, ini sangat pnting bagi Bareskrim memberikan masukan untuk penyelidikan di lapangan nanti dan juga kepada Jaksa supaya jangan jadi permasalahan. Saya kira kalau ada tambahan? PIMPINAN PANSUS (Hj. DESY RATNASARI, M.Si., M.Psi.): Sebentar Pak Refrizal. Bapak mau jawab sekarang atau mau jawab secara tertulis? Kira-kira sudah punya gambaran saat ini, jawab sekarang. Saya pikir jawab dulu sebentar ya apa yang saya sampaikan. KETUA RAPAT : Nanti bisa ditambah sama JAMPIDUM (BASUNI MASYARIF, S.H.) : Nanti bisa ditambah sama direktur saya. Terima kasih Ibu Desy. Masalah daluara dalam arti ini karena di sini deliknya delik aduan, maka delik aduan ini sepanjang yang terlapor merasa aman dan tidak akan mencabut, tetap perkara berjalan, baik dari penyidikan maupun penuntutan sampai ke persidangan. Tapi karena ini namanya delik aduan, sepanjang si pelapor mau mencabut, kapan saja apakah dalam tenggang waktu tidak terbatas, apakah dalam tahap penyidikan maupun penuntutan atau di persidangan, pelapor berhak untuk mencabut dan apabila dicabut perkaranya selesai.Di sini kami mengharapkan ada tenggang waktu pencabutan pengaduan, jadi tidak terbatas. Jadi kami harapkan dalam Rancangan Undang-undang yang akan datang delik aduan itu cara pencabutannya terbatas, ada misalkan 6 bulan atau 9 bulan daluarsa sejak diketahui atau sejak dilaporkan. Jadi ada tenggang waktu misalkan sejak diketahui 6 bulan, sejak dilaporkan misalkan 9 bulan, jadi ada tenggang waktu untuk daluarsa.Tidak terbatas kepada tahapan-tahapan penyidikan, itu yang maksud kami. Terima kasih. KETUA RAPAT : Dari Bareskrim ada tambahan Pak? PIMPINAN PANSUS (Drs. WENNY WAROUW):
Saya selak dulu mungkin. Jadi sebenarnya kaitan juga dengan Bareskrim, sebenarnya penyempurnaa aturan ini akan lebih sempurna terutama Rus sama Totok, kalian kan sudah mungkin lewat 10 tahun ya mulai dari saya sampai sekarang saya masih lihat. Kalian menceritakan kemudian kita kemas, saya kira banyak substansi yang kalian berdua tau, laporkan ke Kabagreskrim, bagaimana sih mengatasi calo-calo merek itu, siapa yang di Medan, siapa yang di Jakarta? Berdua ini tau sekali Pak, Surabaya, Bandung, gimana koneknya mereka dengan Kumham. Nah kita rumuskan ini supaya ini tidak terjadi lagi. Demikian Pak, silakan lanjutkan. KETUA RAPAT: Sebelum lanjut ya, mengejar production ini kalau diluar bagaimana Bareskrim nih? Saya yakin, misalnya China di kasih order merek tertentu atau Korea atau Vietnam, kalau dia memproduksinya lebih. Ordernya 10.000 dia bikin 11.000, yang 1000 ini bisa dilempar ke negara kita, gitu ya, kerjasama dengan importir kita. Dianggap itu yang tadi disebut dengan KW Super, nah yang semacam-macam begini nih Pak. Nah ini mengejarnya bagaimana ini, apakah kita kerjasama internasional untuk mengejar ini, bagaimana caranya dari sumber importir tadi sampai kepada productionnya. Nah saya kira nanti kalau tidak bisa dijawab secara lisan, kami tunggu dengan lengkap secara tulisan. Mungkin sekarang saya beri kesempatan secara lisan dulu supaya kita bisa menggambarakan garis besarnya. Pak Totok ya. PENYIDIK POLRI (TOTOK S): Terima kasih Pimpinan. Sebetulnya di sini ada mantan Direktur Merek, beliau ini dulu Direktur Merek Bareskrim.Beliau ini komandan saya, Direktur yang paling lama, jadi kalau masalah merek itu dukunnya beliau lah, jadi kami ngikutin beliau sebetulnya. Terima kasih Bapak/Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah kesempatan kami untuk mencurahkan suasana kebatinan kami Pak. karena kami sebagai penyidik ini langsung berhadapan dengan persoalan yang nyata Pak. kami salut dengan Bang Yos tadi menyatakan bahwa adanya suatu kendala merek perdataan, ini terjadi Pak, kita sudah bolak-balik, ini akhirnya sampai ke Jaksa. Jaksa bilang Pak tidak bisa Pak, berhentikan, balik lagi berkas itu samapai ke sini Pak, nunggu sampai berapa lama ini Pak, sampai inkracht, sebelum inkracht sudah di cabut duluan. Inilah yang menjadi problem yang diuatarakan dengan Pak Jaksa tadi betul juga, harus ada batasan. Padahal kami di Bareskrim sudah ada anggaran Pak, anggaran untuk merek tadi sudah ada rembudnya, beliau yang tanda tanngan ini, rembuds sekian, lebih dari itu kamu tidak bisa, pertanggungjawaban mu harus berapa bulan? Nah kami kadang melebihi dari itu karena dengan batasan itu, mungkin dengan adanya PerMA 1 dan Pasal 81 KUHP itu bisa menjadi clear kami Pak. Jadi kita melangkah dengan tegap, begitu juga masalah merek ini Pak, jadi masalah multitafsir tentang unsur dalam perbuatan delik di sini adalah di merek itu ada 2 saja Pak, persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan, itu saja Pak. Penyidik itu berpegangan pada ahli, ahlinya ini yang menjadi problem, ahlinya ini adalah Direktoran Jenderal HAKI, Direktur merek. Dia yang membuat regulasi, dia yang membuat ahlinya juga. Kalau dari Dirjen HAKI menyatakan bahwa ini, yang ngeluarin
sama-sama Pak, ini satu sertifikat merek dan satu sertifikat merek juga, sama-sama punya sertifikat. Tapi anehnya juga Dirjen HAKI menyatakan „oh itu ada perbuatan melawan hukum yaitu persamaan pada pokoknya‟ ya polisi ikut saja Pak. Inilah yang menentukan, begitu juga di peradilan. Di peradilan kami juga saksi dari akademisi, Pak Hakim juga menyatakan bahwa, Pak yang otomatis yang punya hak daripada ahlinya lebih shahih, yang punya daftar kan dan yang punya ini yang tau kan dia Pak. Jadi kebanyakan yang akademisi tidak dipakai, keputusan pengadilan itu Pak. Yang problem lagi seperti diutarakan tadi pada guru saya itu Pak, bahwa banyak merek yang top di luar negeri ada di sini, saya cepet-cepet daftarin, setelah di daftarkan semua pada tidak bisa masuk Pak, kalau masuk ya ganti dulu dong merek saya dan ini terjadi Pak, inilah yang menjadi problema. Masalah transaksi elektronik, kebetulan di direktorat dua ini ada yang namanya Subdit Cyber Crime Pak. Jadi kalau untuk pembuktian saya rasa tidak ada kesulitan Pak, karena merek yang didatangkan itu adalah, kena kita pakai kan ada Undang-undang Merek ini tidak hanya terkait dengan Undang-undang Merek mulu, terkait dengan Undang-undang ITE dan Undang-undang yang lainnya, tetapi kesulitan kami adalah bukti asli Pak. Pelapor itu kadang-kadang, karena delik aduan, Pak bukti aslinya mana? Ada di sana Pak. Di sana mana? Ternyata tidak ada. Nah inilah perlunya ada bukti asli, ini yang perlu harus di wadahin di sini, hanya daftarkan merek saja. Punya pabrik tidak? Ternyata tidak ada. Di situ memproduksi, memperdagangkan dan mengedarkan, pasalnya itu Pak, persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhan. Inilah yang menjadi unsur-unsurnya, ini Pak. Dan keslitankami adalah,pertama jangka waktu, sebelum kami ini, ah kamu itu sebagai tukang tagih saja. Karena tukang tagih, saya buat laporan polisi, ini sebelum kami panggil, masih dalam penyidikan ternyata sudah damai, saya cabut Pak. Lho kok bisa? Somasinya gandeng di sini, surat laporan polisi, dibelakangnya tanda bukti lapor, Pak saya sudah dilaporkan, selesai Pak. Kita juga sedang meriksa Pak, sedang alam penyidikan, beliau mengeluarkan dana, ada rembud Pak, jadi penyidik itu berdasarkan keluar dananya, kita yang nyidik Pak. Sudah di sidik baru selesai, ternyata sudah selesai Pak, bagaimana ini. Pak Jaksa SPDPnya, ditagih terus saya Pak, mana ini? Sudah damai iytu indah, inilah yang menjadi problem kmi Pak. Inilah yang menjadi kendala-kendala kami. Kalau begitu polisi jadi tukang tagih. Jangan sampai image masyarakat itu menjadi begitu. Yang penting lagi, di depan Mabes Polri, di depannya ada jual merek palsu seperti channel, LV atau tas kremes itu. Dan itu tidak di tindak Pak, mau di tindak bagaimana? Laporan juga tidak kok,kalau tidak adalapor,mau ngapain. Nah inilah yang jadi kendala Pak, polisi membiarkan, di kantor polisi,di depannya itu lho Pak, Bapak kalau ke sana, belakang sedikit itu ada jualan Pak, apa itu tidak mengajarkan yang bener. Ini suasa kebathinan saja Pak, inilah hal-hal semacam inilah yang menjadi problema kami Pak, tetapi kami kan mencari jalan yang terbaik di sini kan Pak. Inilah yang menjadi harapan kami, Bapak/Ibu sekalian bisa membantu kami, soalnya kami di Timnas itu, bagaimana Pak Polisi, sudah menangani berapa perkara HAKI, bisa di hitung Pak. Kalau yang dulu kami bangga Pak dengan HAKI, hak cipta. Kami paling banyak Pak menahan sekian, sekian, sekian. Ini Pak sohib saya ini dari Gerindra, wah getol sekali Pak. Nah sekarang hak cipta diganti lagi delik hak cipta, diganti lagi delik biasa menjadi delik aduan, ya sulit. Sulitnya apa? ya karena tidak ada lapor, karena apa? delik aduan itu Pak, saya ber-4 ini Pak, yang dilaporkan hanya satu, yang kanan kiri saya tidak bisa menyentuh Pak. yang dilaporkan adalah toko asiong, toko ABC jalan merdeka barat nomor 1, itu saja saya. Polisi jadiya, di fikir kita pilih kasih padahal Cuma satu Pak, tidak bisa, yang dilaporkan bentuknya apa, ini apa? harus tertib Pak, dilaporan itu harus jelas. Yang dilaporkan adalah, misalkan tas ini warna ini, dijual di toko maju mundur, jelas Pak, pemiliknya ini, yang dilaporkan jelas. Kita tidak bisa dari delik aduan toko A bergeser ke toko 2A, ini tidak boleh Pak. Inilah yang menjadi problem kami Pak, kadang-kadang kami harus nyelidik dulu Pak.
Penyelidikan ini kami harus benar-benar matang, setelah firm tadi, dua alat bukti kita tentukan, beliau marah Pak, Pak Waka marah „kamu tidak menetapkan sesuai dengan ketentuan Perkap, menentukan tersangka lalu menentukan Perkap, harus rapat dulu, di gelar dulu. Kalau jamannya Pak Wenny kan langsung marah-marah beliau, mana unsurnya? Unsurnya terpenuhi, cek satu-satu, berkas di baca oleh beliau, mana ini-mana ini? Hal inilah yang menjadi situasi kebathinan, mungkin kami akan sering karena kami berkepentingan dan aplikatif penerapan di lapangan tentang penegakan hukum merek ini Pak, supaya apa? kenapa kami mengangkat? Merek-merek local harus dong, khususnya merek yang diberi geografis Pak, seperti kopi Kintamani, ada yang kopi Pakde Pekalongan, itu kan di adanya dari geografis Pak tetapi Pemda-pemdanya sendiri pada cuek-cuek saja, baru kemarin Kopi Gayo Pak yang diributkan menang, yang lain-lain dari daerah, ini yang belum ada keadaran Pemda. Kami kan polisi delik aduan, kalau Pemda tidak ngadu, salak pondoh itu kan merek Pak, buat merk kan bisa. Nah inilah yang menjadi problem. Belum lagi adanya ketersinggungan kalau Bapak tadi katakan logo, antara logo yang dibuat merek dan logo yang dibuat hak cipta, ini Pak ada ketersingungan, jadi mohon di atur Pak. mungkin dari Gerindra masalah HKTI, logonya HKTI, saya punya logo sesuai sertifikat saya tentang hak cipta, satunya lagi saya punya logo juga tapi merek ini. Inilah yang ada itersection dari pada ini dan ini menjadi kendala kami Pak, yang mana yang saya pakai, dulu-duluan mana. Inilah mungkin contohnya diatur di dalam penerapan Undang-undang Merek yang baru antara Merek dengan Hak Cipta, Merek dengan Patent dan Merek dengan Varietas Tanaman. Ini yang menjadi kadang-kadang kita salah. Misalkan beras Cianjur, padahal itu, nah itu yang kadang-kdang tidak ada, beras ramos itu mereknya, beras cianjur varietas tanaman. Beras pandan wangi ada 1 sampai 6 Pak, jadi inilah yang menjadi problem. Kadang-kadang beras Cianjur diganti menjadi beras ini, inilah Pak yang menjadi problem. Kadang-kadang kalau beras Cianjur tentunya inidikasi geografis agak masuk Bu. Jadi mungkin akan lebih firm tentang Undang-undang ini, kami juga akan membuat draft, bagaimana m encari jalan yang terbaik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. Pak Di agak sedikit Pak, saya kira agak singkat Pak. nanti kita masih memberikan kesempatan panjang kepada Bapak-Bapak ini nanti karena kita masih menerima masukan-masukan. F GERINDRA (WIHADI WIYANTO, S.H.): Terima kasih Pimpinan. Pertama-tama saya mohon maaf karena tadi ada rapat juga yang bersamaan dengan Jaksa Agung di Komisi III, jadi saya ke sana dulu. Saya hanya mendengar beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Totok dan juga temanteman mngenai masalah merek. Jadi di sini ada satu hal yang saya garis bawahi bahwa Undang-undang Merek ini apakah diperlukan negara hadir untuk melindungi? Ini dulu kita bicara, karena saya tidak mau bahwa Undang-undang Merek ini menjadi satu pengalaman yang pait seperti Undang-undang Hak Cipta yang barusan diselesaikan pada DPR periode yang lalu, yaitu dari Undang-undang delik biasa menjadi Undang-undang delik aduan, artinya di sini, kalau kita bicara delik aduan adalah negatra tidak hadir melindungi karena dianggap bahwa industri itu mereka mempunyai permasalahan antara bisnis to bisnis bukan lagi negara melindungi, nah ini dulu konsepnya. Kalau kita bicara bahwa negara melindungi maka
delik biasa yang harus kita lakukan karena negara melindungi, ini pun Undang-undang Hak Cipta juga sebenarnya saya ingin untuk dirubah kembali menjadi Undang-undang delik biasa bukan delik aduan karena dalam hal ini negara masih dibutuhkan dan masih negara itu harus hadir untuk melindungi industri ini. Karena kalau kita lihat, tadi disampaikan bahwa kopi, beras yang memakai merek, mereka tidak punya pengetahuan dan mereka tidak punya kesadaran bagaimana mendaftarkan dan bagaimana melakukan law inforcement kalau mereknya itu dilakukan pembajakan atau dilakukan pemalsuan. Nah di sinilah bahwa dia perlu hanya satu melakukan pelaporan di satu Polres misalnya, tapi Polres ini bisa juga melakuan keseluruhannya, semuanya yang dilakukan atau ke Mabes, Mabes seluruh Indonesia tapi kalau delik aduan yang disampaikan oleh Pak Totok tadi, kalau toko A ya toko A saja, toko yang lain tidak disentuh apalagi lain-lain kota, itu tidak akan terjadi. Di sinilah permasalahan negara perlu hadir atau tidak dalam Undang-undang ini, ini perlindungan. Yang kedua mengenai masalah pendaftaran, modus pendaftaran di sini, saya dalam hal ini melihat bahwa harusnya masalah pendaftaran yang akan dilakukan pendaftaran secara on line, Dirjen HAKI harusnya harus tau mengenai masalah merek tersebut. Tadi disampaikan beberapa kasus, merek di luar, lalu kemudian orang Indonesia ada melihat merek itu, oh merek itu bagus ya, lalu didaftarkanlah ini di Indonesia, suatu saat merek tersebut menjadi terkenal, datang ke Indonesia dia mau mendaftarkan tidak bisa. Baru-baru ini saya melihat ada keputusan masalah IKEA, jelas-jelas sama, jenisnya sama IKEA tapi tetap dimenangkan oleh produk lokal. Nah ini kan niat baik mendaftarkan dengan niat tidak baik mendaftarkan dengan merek yang sama itu menjadi suatu hal, Dirjen HAKI lah di sini yang, tadi disampaikan juga oleh Pak Totok mengenai masalah yang melakukan pendaftaran adalah Dirjen HAKI yang melakukan ahlinya juga adalah Dirjen HAKI, nah di sini adalah apakah sudah pas hal ini terjadi, apakah ini juga tidak melibatkan kementerian yang lain, industri yang lain, apakah hanya dengan Dirjen HAKI? Karena pengetahuan pendaftaran dari pada Dirjen HAKI ini sendiri saya meragukan dalam tanda kutip. Saya tau kinerjanya, banyak itu yang namanya merek bertumpuk-tumpuk dan sampai sekarang tidak di tandatangani oleh Direktur Merek, itu banyak saya tau. Jadi kita harus tau dulu Undangundang ini mau diarahkan kemana, jangan-jangan Undang-undang ini hanya karena kemauan dari Dirjen saja, punya kemauan ini karena desakan dari pada teman-temannya yang lawyer, kita harus tau dulu ini permasalahannya di mana dulu. Saya kira di sini kita harus jelas dulu permasalahannya arahnya mau kemana, karena saya tidak melihat dalam Undang-undang yang ini ada perlindungan yang sspt IKEA itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Ini harus jelas dulu Pak, jadi kita jangan buru-buru dulu, kita paparkan dulu kita banyak dengan pakar-pakar, kita dengarkan dulu permasalahannya dimana, kita bongkar dulu. Seperti Protocol Madrid, Protocol Madrid apakah kita perlu kiat? Ini satu hal yang harus kita lihat juga, perlu tidak Protocol Madrid kita masukan dalam Undang-undang ini. Ini yang mesti harus pengkajian-pengkajian ini, Anggota Pansus mesti harus melakukan pengkajian. Saya kira irtu saja, Terima kasih. KETUA RAPAT: Saya kira cukup Pak ya. Kalau kita perdebatkan samapai 2 minggu lagi belum selesai ini, jadi makanya kita tutup, ini baru awal ini, ini proses Pak Wihadi ya, kita proses, nanti apa yang Bapak sampaikan tadi itu, saya kira di tulis Pak dalam DIM nya Gerindra. Nanti kita dalam pansus berdebat, kita sama-sama antar Fraksi berdebat juga dengan Pemerintah karena Undang-undang nya di bahas dengan Pemerintah, nanti kita undang juga para pakar-pakar juga.
Yang sangat penting ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, saya kira Terima kasih semuanya dari Bareskrim walapun Pak Joni mau pamit dari Bareskrim tapi yang lain-lain kan tidak ya. Saya kira ini lembaga yang kita minta Pak temasuk Jampidum yang hadir di sini karena lembaga yang kita minta, ini kepentingan bangsa dan negara, kami menunggu selalu persoalan-persoalan dan uneg-uneg yang tadi Bapak bilang itu, yang menyulitkan Bapak, tolong di tulis dan sampaikan nanti bahan bagi kami fraksi-fraksi untuk memasukannya ke dalam DIM Fraksi masing-masing. Kadang-kadang fraksi itu sama Pak, karena masukannya dari Bapak, kalau fraksi menganggap ini, kadang-kadang sama, ada yang copy paste karena dari Bapaknya sudah bagus tulisannya. Nah itu uneg-uneg Bapak bisa di tulis dan kami nanti fraksi-fraksi akan menuangkan dalam DIM Fraksi untuk bahan berdebat nanti dengan Pemerintah ketika membahasnya nanti dengan KUMHAM atau dengan Menteri Perdagangan yang telah mendapat surat Presiden. Dengan demikian saya tutup rapat kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rapat ditutup Pukul: 15.30 WIB Jakarta, 7 September 2015 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, ttd. DRS. ULI SINTONG SIAHAAN, M.SI. NIP. 19601108 199003 1002
