NOTULENSI RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM (RDPU) RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
HARI / TANGGAL
: KAMIS / 24 APRIL 2014
PUKUL
: 09.30 WIB
TEMPAT
: HOTEL GRAND KANAYA, MEDAN
ACARA
: RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM TERHADAP RANCANGAN QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
HADIR Komisi E DPRA Undangan
: Nasruddinsyah, SH; Ir. Sanusi; Mohd. Alfatah, S.Ag; Jamaluddin T. Muku; Tgk. M. Yusuf Ibrahim, SH; HT. Hamdani; HT. Husin Banta. : Daftar hadir undangan terlampir.
PEMBUKAAN Nasruddinsyah, SH Mukaddimah. DPR Aceh melalui Komisi E perlu melakukan RDPU Raqan pendidikan untuk mendapatkan masukan yang berguna bagi kesempurnaan rancangan qanun pendidikan Aceh. RDPU ini sudah kita lakukan yang pertama di Banda Aceh dengan beberapa Kabupaten/Kota. Dalam RDPU ini kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan pendapat dan masukan.
Drs. Ibrahim Bewa, Ketua MPD Aceh Utara Bagaimana konsep dasar pada pembagian kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota, baik itu pendanan dan pengelolaan dasar.
Ibrahim Latif, Dinas Syariat Islam Langsa Penyelengagraan pendidikan di Aceh agar tidak ada dualisme, pendidikan di Aceh berbasis syariat Islam, karena selama ini ada pendidikan umum
dikelola dinas pendidikan dan ada pendidikan Madrasah dikelola oleh departemen agama. Kami harapkan agar pendidikan di Aceh bisa dikelola dalam satu pintu.
Dr. Teuku Rihayat, Politeknik Lhokseumawe Pendidikan tinggi selama ini merupakan kewenangan pusat, sehingga pemerintah daerah kurang berpasrtisipasi, hal ini disebabkan adanya permendagri bahwa pendidikan tingi dibiayai oleh pemerintah pusat. Dengan adanya UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, kewenangan pemda juga terlibat dalam pengelolaan Perguruan Tinggi. Dari segi bantuan dari pemda, untuk PTN dan Swasta adanya dana hibah yang bermasalah tiap tahun, dimana dana tesebut sering cair pada bulan Desember sehingga tidak bisa dilaksanakan. Usulan saya, agar masalah ini segera diselesaikan. Selanjutnya kelanjutan pendidikan daripada dosen yang mengajar di PT, bantuan untuk melanjutkan pendidikan didanai oleh LPSDM, agak bermasalah karena dibuka secara umum, sehingga semua dosen bisa mengikuti, sehingga dosen yang telah lama mengajar tidak berkesempatan karena kalah saing dengan dosen muda. Mengenai Akademi komunitas, agar ada satu pasal dalam qanun ini, jenjang pendidikan akademi dan vokasi, pemerintah wajib membiayai akademi komunitas. Akademi komunitas yang ada sekarang ada 3 yaitu yang terdapat di Langsa, Tamiang dan Aceh Utara.
Cut Asmaul Husna, Konsultan pendidikan Kemendikbud Kita bisa melihat Naskah Akademik RUU sisdiknas dalam penyempurnaan draft ini, agar qanun ini juga mengadobsi yang diatur dalam RUU tersebut.
Peserta RDPU Perlu keseragaman antara pendidikan umum dan pendidikan dayah. Pasal 43 dan 44 pendanaan pendidikan, agar tidak ada diskriminatif dalam hal pendanaan pendidikan. Di Aceh ada dana otsus, di Badan dayah tidak bisa mengelola dana ini karena adanya di dinas pendidikan, agar beberapa persen juga diberikan untuk dayah, karena dayah juga bagian dari pendidikan. Dan perlu kita ketahui bahwa Dayah dan syariat Islam yang ada hanya di Aceh.
Yanto, M. Pd, Kemenag Bener Meriah Rekomendasi, di Bener meriah belum ada Badan Dayah. Masalah pendanaan, kami ditunjuk sebagai tim teknis lapangan, masalahnya dan kami tidak tahu apakah dana tersebut berasal dari dinas syariat Islam atau dinas pendidikan, kalau tidak ada badan dayah di Bener Meriah, kami tidak bisa memberikan rekomendasi, kami berharap agar masalah pemberian izin operasional diatur. Agar tidak ada dualisme pendidikan di Aceh, begitu juga mengenai pembagian dana untuk masing-masing pendidikana ini agar dibagi berdasarkan persentase.
Zahrul Fuadi, Badan Dayah Bireuen Pasal 32, ada disebutkan diatur dengan pergub, apakah pergub ini sudah diterbitkan, karena qanun pendidikan sudah disahkan sejak tahun 2008.
Dr. Sulaiman, Universitas Malikulsaleh Dengan adanya qanun pendidikan harus bisa mewarnai keunikan dari aturan hukum yang ada di Indonesia, jangan terkesan qanun ini copi paste dari hukum positif diatasnya. Pengelolaan pendidikan di Aceh baik fisik dan non fisik agar diatur secara tegas, harus ada pasal yang tegas yang mengamanahkan bagaimana membiayai pendidikan untuk Perguruan Tinggi. Harus ada ketegasan kelegalan kehadiran pendidikan yang bisa diukur dengan peraturan perundangan.
Kanwil Kemenag Aceh Sudah kami baca sedikit hasil download draft, qanun pendidikan ini berpijak pada perundangan nasional, ada beberapa aturan nasional, dalam ketentuan mengingat landasan hukumnya perlu ditambah PP 55 tahun 2007, tentang pendidikan. Pasal 1 Angka 16, pendidikan umum ditambah dengan pendidikan sekolah/madrasah. Pasal 1 angka 16 a, pendidikan agama adalah ...., Pendidikan RA bukan kategori kelompok pendidikan agama, madrasah juga demikian , madrasah merupakan pendidikan yang bercirikan pendidkan Islam, kurikulumnya sudah disamakan dengan pendidikan umum. Pasal 1 angka 16b, pendidikan keagamaan, merajuk pada PP 55 tahun 2007 tentang pendidikan keagaamaan.
Perlu ditambah angka 16c, defenisi Pendidikan diniyah. Angka 16, defenisi pesantren ini paradoks dengan defenisi dalam PP. Dalam PP juga ada kewenangan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh menteri agama sinkron dengan dinas pendidikan. Angka 23 harus relevan dengan pasal di dalam qanun, dalam draft tidak tercantum bencana konflik. Pasal 2, azas sebaiknya diganti, pada huruf h, karakteriktik aceh diganti dengan adat istiadat dan budaya, huruf q diganti dengan akuntabilitas. Pasal 9 ayat 1, ditambah pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapat …... sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi pendidikan. Pasal 10, pasal 13, huruf d perlu ditambah, menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana ... Wajib menjamin pendidikan dasar 12 tahun bagi masyarakat aceh. pasal 17 ayat 1, perlu ditambah pada huruf f, diharapkan kepada kemenag juga mendapat perhatian dari APBA melalui dana hibah. Huruf i, serta untuk sekolah berstandar nasional, karena selama ini pendidikan agama Islam tidak ada ujian nasional. Pasal 17 ayat 2, pada huruf a, pendidikan agama Islam pada sekolah. Pasal 18, perlu penambahan dilaksanakan bersama kemenag.
huruf
b
dan
huruf
c,
kurikulum
Pasal 20 ayat 1, ditambah penyediaan, pemerataan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Abubakar Hasan, Yayasan di Medan Pasal 2, azas, ada penambahan akhlakul karimah, karena ini sangat penting bagi anak kita dimasa yang akan datang. Dalam draft ini belum tertuang kita mendapat keistimewaan, apa keitimewaan pendidikan Aceh. Pendidikan umum dan agama bisa kita jadikan dalam satu atap dalam qanun ini, kita tidak menabrak peraturan secara nasional. Sehingga kekhasan pendidikan di Aceh nampak.
Sudirman, Dinas pendidikan Aceh Tenggara Pasal 16, pencabutan izin cukup dilingkup kabupaten/kota saja, tidak perlu ke provinsi. Ayat 4, perlu pengaturan muatan lokal,
Pasal 39 ayat 2, syarat kepala sekolah sehat jasmani dan rohani. Ayat 6 syarat pengawas harus lulus sertifikasi.
Peserta RDPU Pasal 1, angka 29, pendidikan informal itu tidak berjenjang. Informal merupakan pendidikan di rumah tangga. Pasal 9A ayat 1c, perlindungan dalam bentuk apa, tidak ada penjelasan, harus ada perlindungan yang jelas untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Harus kita padukan dengan syariat Islam, seperti anak dipukul dalam hal pemberian pendidikan, jangan hanya kesalahan yang kecil dilaporkan ke pihak yang berwajib. Pasal 10, ada disarankan untuk dihapus, tapi sebaiknya jangan dihapus, orang tua harus memahami dan jangan arogan. Pasal 18, antara e dan f ada kesamaan, salah satunya dihilangkan saja. Pasal 35, kurikulum muatan lokal bertentangan dengan tingkat pusat, ada 4 komponen pelajaran muatan lokal, sedangkat dipusat hanya ada pelajaran akhlak dan budi pekerti. Sehingga pelajaran yang berbeda dengan pusat jam pelajarannya tidak diakui di tingkat pusat. Dinas pendidikan Aceh dan syariat Islam harus satu kata menyampaikan ke pusat mengenai kurikulum Aceh. Setiap calon guru harus ada tes baca Al-Quran. Muatan lokal, bahasa daerah sebagai muatan lokal, belum ada lembaga yang mendidik tim pngajar bahasa daerah ini juga belum ada kurikilum yang mengatur muatan lokal ini. Harus ada lembaga yang mendidik guru untuk pelajaran muatan lokal.
Razali, Kadis Pendidikan Aceh Utara Kewenangan pada Pasal 17, Qanun nomor 5 dan draft baru ada yang membedakan dan banyak hal di provinsi yang dilakukan ke kabupaen/kota. Dalam Permendikbud 23 tahun 2013, urusan standar pelayanan minimal adalah urusan kabupaten/kota. tapi dalam draft qanun pendanaannya banyak di provinsi, agar ditelaah kembali. Bangunan pendidikan tahun 2008 yang dilaksanakan oleh provinsi semuanya tidak berfungsi karena dananya di provinsi. Mengenai kegiatan RDPU sebaiknya acara ini diadakan di Aceh untuk mengatur APBA.
MPD Langsa Pasal 39, syarat kepala sekolah harus bebas dari narkoba, ada pengujian kemampuanya, minimal sudah pernah menjadi wakil kepala sekolah. Syarat menjadi kadis pendidikan juga belum diatur. Pasal 41 ayat 2, ada kejadian di lapangan, masyarakat membuat kelas, sehingga ada pengutipan di masyarakat, Pendidikan harus dimulai dari PAUD, harus ada pasal yang mengatur mengenai PAUD dan anak yang ketertinggalan (cacat). Perlu dibuat pasal yang memuat penentuan jam wajib belajar.
Yayasan Pendidikan, Medan Angka 21, RA bukan jenjang pendidikan, nama organisasi, RA tidak perlu dicantumklan sebagai jenjang pendidikan. Syarat kepsek/guru tidak terindikasi dengan narkoba. Masalah pendidikan di Aceh, Aceh sudah mendapat fasilitas istimewa termasuk pendidikan. Dulu ada tanggal 2 September sebagai hari pendidikan daearh untuk Aceh. Kalau tidak ada lagi perlu kita galakkan. Juga ada lagu mars darussalam.
Saidal Kasri, Asisten Sekdakab Aceh Tenggara Hak penduduk Aceh, Pasal 7 ayat 1c, akan timbul multi tafsir sebab biaya pendidikan terdiri dari 3 yaitu investasi, operasional dan personal. Dalam pasal 9 sudah dicantumkan ayat 1c, mendapat beasiswa bagi yang tidak mampu, disini sudah ditampung, jadi tidak perlu lagi kita buat masukan dalam pasal 7 mengenai tidak dipungut biaya.
Yayasan Pendidikan Dharmawangsa Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berpendidikan. Kekhhasan Aceh dalam pendidikan dan budaya tidak nampak. Pendidikan diniyah dan balee seumeubeut tidak ada sumber dananya, padahal ini sangat penting untuk kita sebagai masyarakat Aceh. Kita sekarang tidak ada pondasi yang kuat sehuingga banyak aliran sesat. Agar pemerintah Aceh memperhatikan pendanaan kepada balee seumeubeut.
Abdul Muthalib, Dinas Pendidikan Aceh Tamiang Selain dibuat perubahan qanun ini, perlu dikawal qanun ini di jajaran pendidikan, kepala sekolah adalah yang paling penting untuk dilakukan pengawalan. Qanun pendidikan yang sudah berjalan 5 tahun, kita ada otonomi provinsi dan sekolah, bagaimana kita mengawal ini mulai komite sekolah, MPD. Jangan hanya kita buat aturan tapi kita tidak mengawal proses pelaksanaannya.
Dahlan ZA, DPRK Bireuen Qanun ini hanya ingin memasukakn beberapa hal mengenai agama, kenapa tidak diikat dengan aturan yang kuat, anak SD yang melanjutkan ke pendidikan menengah, harus ada referensi/rekomendasi dari balai pengajian setempat. Karena sekarang di SMA pendidikan agama bukan pendidikan utama. Dan setelah tamat SMA pendidikan agama tidak diperhatikan lagi di Perguruan Tinggi. Oleh karena itu pendanaan untuk pendidikan agama harus diperhatikan juga sama dengan pendidikan di Sekolah.
Wildani, Kemenag Lhokseumawe Pasal 2, azas itu dasar, keislaman disetarakan dengan azas lain, seolaholah Islam itu sama dengan yang lain, kalau sudah kita sebutkan keislaman tidak perlu lagi yang lain karena sudah tercantum semua dalam keislaman. Belum ada sanksi dan evaluasi qanun yang sudah disahkan 5 tahun, agar diatur sanksi apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan qanun ini. Pasal 16, penetapan standar pendidikan Aceh, kalau ini mau dibuat sangat bagus karena selama ini belum ada, dan jangan sampai tumpang tindih dengn Standar Nasional Pendidikan. Belum ada pengaturan di qanun ini mengenai lingkungan yang tidak membantu proses pendidikan di Aceh.
Sekretaris Dewan Pendidikan Sumut, Masyarakat Aceh di Medan Ada apresiasi nasional, Aceh sudah ada qanun yang mengatur teknis pendidikan di Aceh. Walaupun pendidikan Aceh berada pada tangking bawah, Qanun ini paling tidak menjadikan peningkatan pendidikan di Aceh.
Ada 5 hal pendidikan yaitu: guru, kepala sekolah, sarana, prasarana dan manajemen. Pasal 20, kenapa mesti rekomendasi rekomendasi/pertimbangan dari MPD.
dinas,
tidak
ada
Calon Kepala sekolah harus ada pelatihan, ada rekrutmen yang terstruktur dan sistemik. Pasal 39, tidak ada konsistensi, Kaitan dengan kualitas pendidikan, guru bisa mengajar dengan baik dengan adanya dukungan sarana dan prasarana seperti pustaka dan laboratorium. Dalam pasal ini ada istilah pustakawan, kenapa tidak ada laboran.
MPD Bireuen Pasal 16, ditambah fakultas/jurusan.
harus
ada
wewenang
dan
pembukaan
izin
Pasal 39, kepala sekolah, kita perlu memperhatiakn Permendiknas nomor 28 tahun 2010, kita tambah ciri khas Aceh. Pengawas juga demikian. Pengawasan ada beberapa tingkat, sesuai PP 21 tahun 2010 ditambah ciri khas Aceh. Perlu ditegaskan bahwa pengawas bukan penampungan guru yang tidak berkualitas.
Dinas Syariat Islam Kota Langsa Sekolah nasional harus bisa membentuk anak didik yang berkarakter islami, dari dana BOS bisa kita gunakan untuk kegiatan ini tanpa menggangu APBA dan APBK.
PENUTUP
Nasruddinsyah, SH Demikian acara Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun Penyelenggaraan Pendidikan, sudah banyak masukan yang kita terima. Semoga masukan ini bisa menjadi bahan dalam penyempurnaan draft qanun pendidikan. Apabila ada usulan yang belum sempat diberikan, kami menunggu masukan secara tertulis yang dialamatkan kepada kami.
KOMISI E DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH KETUA,
NASRUDDINSYAH, SH
