PENDAHULUAN Latar Belakang
Negara Republik Indonesia dikenal bercorak agraris, yang sebagian besar penduduknya tinggal di wilayah pedesaan, dengan sumber pendapatan penduduk mengandalkan sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan dan lcelautan serta kehutanan). Sampai saat ini peranan sektor pertanian termasuk subsektor peternakan cukup signifikan dari segi penyerapan tenaga kerja, nilai ekspor dan produk domestik bruto serta pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kenyataan ini semakin meyakinkan pemerintah untuk tetap konsisten, fokus dan berkomitlnen pada pengembangan pertanian termasuk subsektor peternakan dalam penyusunan strategi dan kebijakan pembangunan nasional. Pada sisi lain, harus diakui bah~vasejak awal kemerdekaan, masa pemerintahan orde baru, hingga masa reformasi sampai saat ini, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peternak, masih sangat rendah dan memprihatinkan. Cukup banyak kebijakan pembangunan pertanian dalam ha1 ini termasuk wbsektor peternakan yang telah dirumuskan, ditetapkan dan diimplelnentasikan namun belum mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Kenyataan tersebut mencerlninltan bahwa program pelribangunan
selama ini memiliki
kelemahan paling tidak dalam dua ha1 yaitu : belum terarah dengan baik dari segi proses perencanaan program rian belum konsisten dari segi implementasi program di lapangan. Di Kabupaten Lampung Barat, posisi sub sektor peternakan sangat strategis, karena berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 1991, tentang pembentukan Kabupaten Lampung Barat>telah ditetapkan dan diserahkan , urusan-urusan pemerintah di bidang peternakan sebagai salah satu kewenangan pangkal untuk pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian gerak langkah pembangunan di Kabupaten Lampung Barat turut serta ~nenggerakkanpembangunan subsektor peternakan, yakni dapat dilihat dengan adanya dukungan alokasi anggjvan yang tertuang dala~ndokumen
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daorah (APBD) Kabupaten Lampung Barat setiap tahunnya. Pembangunan
pada
subsektor
peternakan
merupakan
bagian
pembangunan nasional yang sangat pznting, karena mempunyai tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara berkelanjutan melalui perbaikan gizi, mewujudltan keluarga rnandiri sadar gizi, lneningkatkan pendapatan dan lcesejahteraan petani ternak, kesempatan kerja, pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan devisa Negara (Direktorat Jenderal Bina Produksi Peternakan, 2003). Pembangunan subsektor peternakan di Kabupaten Lampung Barat semakin terarah dan terukur setelah adanya kewajiban setiap kabupaten dan satuan perangkat daerah untuk membuat perencanaan strategis (Renstra) pembangunan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat. Visi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Icabupaten Lampung Barat Tahun 2003-2007,
adalah terwujudnya peternakan
tangguh, ramah linglcungan, berbasis suinberdaya lokal dan berkelanjutan, diperlukan adanya pemerintah,
swasta
dukungan oleh segenap stake holder antara lain: dan
masyaralcat
peternakan
sebagai
pelaku
pembangunan. Pembangunan subsektor peternnlcan Kabupaten Lampung Barat adalah ~nerupakanpenvujudan dari implementasi kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan sebagai dasar tindakan untuk memecahkan masalah-masalah di bidang peternakan ataupun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Barat, mempunyai fungsi untuk metnbangun sumber daya manusia (SDM) berkualitas, melalui pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi asal ternak bagi masyarakat serta meningkatkan akses petani peternak terhadap pangan melalui peningkatan pendapatan dari usaha peternakan. Disamping itu juga pembangunan subselitor peternakan mempunyai dampak yang positif terhadap ekologi lingkungan, melalui pemanfaatan kotoran
ternak sebagai pupuk kandang (organik.) untuk memperbaiki struktur dan kesuburan tanah melalui penambahan ulisur hara tanah, yang sangat berguna dalam rangka menyuburkan tanaman dan tnikro organisme tanah. Ditinjau dari segi pemenuhan gizi, sosial budaya dan eltonomi, pembangunan subsektor petemakan di Indonesia mempunyai kedudukan sangat penting di masyarakat, karena setiap orang memerlukan atau memanfaatkan produksi ternak baili secara langsung maupun tidak langsung. Pada intinya arti penting dan inanfaat pengembangan subsektor peternakan itu adalah sebagai berilcut : merupakan sumber gizi, sumber tenaga, sumber pupuk, sebagai peningkatan penghasilan dan kesemapatn kerja, sebagai bahan industri, sebagai sumber penyelidikan ilmu, berfungsi sebagai rekreasi dan untuk kepentingan upacara-upacara tekentu. Pembangunan subsektor p e t e r n a h diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani ternak dan keuntungan sebesar-besarnya, baik berupa hasil pokok/utama (daging, telur dan i;usu) atau pangan sumber protein hewani asal ternak dan tenaga ternak untuk membajak sawah atau alat angkut transportasi maupun hasil ikur.an (by product) misalnya pupuk Bandang untuk menunjang pertanian, k~tlituntuk bahan baku industri sepatu, tas, alat musik dan wayang, tanduk/tulang dipergunakan untuk pembuatan tangkai kipas, kancing baju, tangkai wayang dan sisir ; tulang digiling halus rnenjadi tepung tulang sebagai bahan pakan ternak, darah dijadikan tepung darah sebagai bahan pakan ternak. Dengan melihat betapa pentingnya peranan pembangunan subsektor peternnltan dalam kerangka pembangunan nasional, Wlususnya dalam pembangunan wilayah Kabupaten Lampung Barat, pemerintah sesuai kedudukan (Ian fungsinya bertanggung jawab untnk rnernajukan subsektor peternaltan sesuai dengan visi ]nisi dan potensi wilayah yang dimiliki oleh wilayah masing-masing. Pemerintah mernpunyai fungsi sebagai pembina, fasilitator dan pengawasan terhadap
kemajuan
pembangunan subsektor peternakan. Dengan fungsi strategis tersebut, pemerintah memegang peran penting dalam menentukan lebijakan program dan kegiatan dalarn pembangunan subseltor peternakan untuk menjamin
tercapainya tujuan pembangunan sumberdaya pangan peternakan secara berkelanjutan di Kabupaten Lampung Barat.
Perurnusan Fvlasalah Masalah pada subsektor Peternakan di Kabupaten Lampung Barat saat ini adalah sebagai berikut : pola pemeliharaan (95%) masih bersifat ekstensif tradisional dan (5%) semi i111:ensif. Pertambahan berbagai jenis temalc masih sangat rendah yaitu rata-rata ternak sapi (0,46%), kerbau (0,41%), kambing (0,75%) dan domba (0,55%) sedangkan penurunan terjadi pada populasi ternak ayam buras sebesar (39,24%). Ketersediaan pangan hewani asal ternak yakni daging (73,28%) berasal dari luar, (26,72%) produksi sendiri; telur (70%) berasal dari luar dan (30%) produksi sendiri. Permasalahan tersebut diduga ada llubungannya dengan kebijakan dan program yang telah dirumuskan, ditetapkan dan diimplementasikan dalam pembangunan subsektor peternakan di [cabupaten Lampung Barat, dalam kurun waktu 2003-2007.
Sesuai dengan fungsi Pelnerintah sebagai
pembina, fasilitator dan pengawasan terhadap pengembangan sumberdaya pangan (SDP) peternakan, se~nestinyamempunyai peranan strategis dala~n penentuan kebijakan, program dan kegia1:an serta alokasi anggaran. Bertitik tolak terhadap hal-ha1 tersebut di atas, penulis mernandang perlu dilaksanakan penelitian untuk mengananalisis kebijakan, program, kegiatan dan alokasi anggaran pada subsektor peternakan
di Kabupaten
Lampung Barat, khususnya dipandang dari keeratan dan relevansinya dengan potensi dan sumber daya yang ada dan mencerrminkan lcomitlnen Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam ha1 ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
terhadap pengembangan sumberdaya pangan (SDP)
subsektor peternakan secara berkelanjutan. Tujuan Penelitian Tujuan Umum Menganalisis kebijakan dan prog.ram subsektor peternakan periode 2003 sampai dengan 2007 dan lingkungan strategis yang mempengaruhi
perumusan kebijakan subsektor peternaltan untuk masa yang akan datang di Kabupaten Lampung Barat. Tujuan Khusus 1. Menganalisis kebijakan dan program subsektor peternakan selama lima
tahun anggaran (2003-2007). 2. Menganalisis alokasi anggaran (porsi anggaran) subsektor peternakan
terhadap pengembangan sumberdaya pangan (SDP) peternakan secara berkelanjutan. 3. Mengidentifjkasi dan menganalisis lingkungan strategis (internal dan
eksternal) pada subsektor peternakan di Kabupaten Lampung Barat
.
4. Merumuskan strategi, kebijakan, program, kegiatan untuk rekomendasi pembangunan subsektor peternakan di KabupatenLampung Barat untuk masa mendatang.
Kegunaan Penelitian Melalui penelitian ini diharapkan memperoleh informasi mengenai gambaran
kebijakan,
program
kegiatan
dan
lingkungan
strategis
pengambilan kebijakan serta jumlah alokasi anggaran subsektor peternaltan dalam kurun waktu 2003-2007 yang lalu terhadap pengeinbangan sulnber daya
pangan
(SDP)
peternakan
dan
dapat
dijadiltan
sebagai
rekomendasi/masukan tentang konsep strategi dan kebijakan pembangunan subsektor peternakan untuk masa inendatang kepada berbagai pihak (stakeholdeu), khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, untuk
pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan sumber daya pangan (SDP) peternakan.
