PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten

Subang

adalah

lingkup

pemerintahan

yang

merupakan tingkatan pemerintahan titik berat pelaksanaan otonomi daerah. Jiwa dan semangat otonomi daerah memberikan motivasi yang besar bagi daerah Kabupaten Subang, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun menjalankan kewenangan daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat dalam wilayah yuridiksinya dengan menjunjung tinggi aspirasi dan prakarsa masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seiring dengan berubahnya regulasi dari pemerintah pusat tentang pertumbuhan di berbagai sektor yang salah satunya Kabupaten Subang sudah mulai dijadikan daerah pembangunan kawasan industri yang ditunjang dengan dibangunnya jalur baru yaitu jalan tol Cipali untuk memudahkan akses sebagai pendongkrak pertumbuhan perekonomian. Dalam kerangka untuk memajukan Kabupaten Subang dengan melihat potensi – potensi yang telah ada dan siap untuk dikembangkan

guna

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten Subang maka Dinas Perhubungan Kabupten Subang dalam Pelaksanaan program - program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lebih ditekankan kepada terciptanya pelayanan masyarakat yang ber-akuntabilitas publik tinggi sehingga pada akhirnya terwujud suatu pemerintahan yang berdimensi pelayanan.

Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016

i

Beberapa isue

pada era desentralisasi

pelaksanaan otonomi daerah

sejalan dengan

yang berkenaan dengan tuntutan

kebijakan transportasi adalah: 1. Keselamatan angkutan (penumpang-/barang) 2. Kenyamanan angkutan (penumpang) 3. Frekuensi pelayanan tetap untuk rute jarak pendek (kepastian pelayanan) 4. Aspek kenyamanan jadwal (jadwal tetap, cepat, tepat, sesuai dengan kebutuhan pengguna) 5. Ketepatan dan “punctuality” pelayanan (door to door service) 6. Tarif/biaya yang murah/sesuai 7. Tersedianya

aksesibilitas

menuju

dan

dari

terminal

untuk

menunjang pelayanan secara “door to door” (prasarana jalan, parkir,

angkutan

umum,

ruang

tunggu

terminal,

fasilitas

pendukung lainnya) 8. Tersedianya aksesibilitas dan keadilan pelayanan bagi penumpang khusus (cacat, manusia lanjut usia, wanita dan bayi) secara manusiawi dan memadai. Sejalan dengan visi misi Kabupaten Subang yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten subang (Periode 2014 -2018) memuat tentang Program-Program dan Kebijakannya yaitu ; Visi Kabupaten Subang “Terwujudnya kabupaten subang yang religius, berilmu, mandiri,

berbudaya dan bergotong royong”


i

Misi Kabupaten Subang

1. Mewujudkan aparatur pemerintahan yang cerdas, lugas dan terpercaya

atau

Gapura

Permata

(Pemerintahan

Bermartabat); 2. Meningkatkan

ketersediaan

infrastruktur

yang

baik

dan

berwawasan lingkungan atau Gapura Intan (Infrastuktur Berkelanjutan); 3. Mewujudkan ekonomi mandiri berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan

daerah

atau

Gapura

Emas

(Ekonomi

Masyarakat); 4. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berilmu religius dan berbudaya atau Gapura Perak (Pendidikan Rakyat); 5. Mewujudkan masyarakat serasi berbasis gotong royong atau Gapura Serasi (Sehat, Rapi, Bersih, Dan Indah); Pada sisi lain harus disadari bahwa sistem kegiatan lalu lintas pengangkutan barang/jasa ternyata tidak bisa dan tidak boleh terkotak-kotak

oleh

batas

wilayah

administrasi

pemerintahan

kabupaten, sehingga Pendekatan Wilayah dalam pengembangan Sistem

Transportasi

Daerah

kabupaten

Subang

harus

memperhatikan: 1. Selain kepentingan efisiensi ekonomi, perlu dipertimbangkan aspek pemerataan melalui penciptaan kesempatan yang sama pada semua Wilayah untuk berkembang; 2. Harus menghubungkan ibu kota, desa, dan daerah terpencil; 3. Keterpaduan di dalam/antar wilayah karena dalam sistem ekonomi terbuka dan di era informasi, interaksi kegiatan antardaerah tidak dapat dibatasi oleh batas administratif;


i

4. Hambatan/gangguan dalam sistem transportasi antardaerah pada akhirnya akan menurunkan daya saing produk daerah di pasar, maka Pemda harus

menekan sekecil mungkin

hambatan/gangguan atas sistem transportasi antardaerah 5. Penanganan koordinasi

masalah

transportasi

pemerintah

daerah

daerah sehingga

di

bawah

terwujudnya

sinergitas antara program pusat dengan daerah 6. Dengan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ), Pemda memiliki peluang yang besar mengaitkan pengembangan sistem transportasi

(ruang

lalu

lintas)

dengan

rencana

pengembangan wilayahnya (ruang kegiatan) 7. Pemerintah pusat/daerah didorong terus mengembangkan sistem transportasi perintis. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan sebagai instansi aparat teknis dari organisasi pemerintah daerah secara keseluruhan dalam kinerjanya tidak akan luput dan lepas dari semangat

otonomi

daerah

dengan

segala

implikasinya

pada

karakterisitik teknis Dinas Perhubungan. Secara yuridis formal berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Subang No. 14C.3 tahun 2008, Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang perhubungan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kewenangan-kewenangan tersebut antara lain dijabarkan dalam bentuk fungsi-fungsi sebagai berikut : a. Pelaksanaan tugas teknis operasional dibidang perhubungan yang meliputi angkutan Darat dan Laut, Sarana dan Prasarana serta Lalu lintas Darat dan Laut berdasarkan kebijakan Bupati. Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016

i

b. Pelaksana pengawasan dan pengendalian teknis operasional dibidang perhubungan. c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan, yang meliputi urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran 1. Maksud Penyusunan dokumen Renja dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan bidang perhubungan dengan cara mensinergikannya kecamatan

perencanaan/pengusulan

dari

tingkat

dengan RPJMD Kabupaten sehingga aspiratif dan

aplikatif serta sesuai kebutuhan riil masyarakat bisa terakomodir. 2. Tujuan Penyusuan dokumen Renja bertujuan untuk memberikan arah secara tegas bagi kepentingan pelayanan bidang perhubungan khususnya dalam rangka mewujudkan transportasi yang selamat dan nyaman sesuai arahan sistranas yang diharapkan teraplikasi dalam dokumen tataran transportasi lokal.

1.3. Landasan Hukum Dokumen Renja disusun atas dasar petunjuk penyusunan perencanaan pembangunan yang berlaku landasan hokum : 1. Undang–undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Subang; 2. Undang–undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;


i

3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang–undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6.

Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD);

7. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025; 8. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 ttg Lalulintas dan Angkutan Jalan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11. Peraturan

Pemerintah

Pembagian Pemerintahan

Urusan Daerah

Nomor

38

Pemerintahan Provinsi

dan

Tahun

2007,

antara

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten / Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;


i

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005 – 2025; 15. Peraturan

Daerah

Kabupaten

Subang

nomor

6

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2014 - 2018; 16. Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang sistematika/susunan penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD 17. Peraturan Bupati Nomor 14C.3 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang.

1.4. Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Sebagaimanan amanat Bab III UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasionan (SPPN) tentang ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasioanal.

Rencana Kerja (Renja) Dishub disusun dengan berpedoman kepada Rencana trategis (Renstra) RKPMD

yang

memuat

Dishub dan mengacu kepada

kebijakan,

Program

dan

Kegiatan

pembangunan serta pendanaan yang bersifat indikatif, baik yang


i

dilaksanakan langsung oleh Pemda maupun oleh sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyatakat. Rencana Strategis (Renstra) Dishub memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan Tupoksi serta berpedoman pada RPJMD dan berrsifat indikatif.

1.5. Proses Penyusunan Proses Penyusunan Rencana Kerja Dishub yang telah dan akan dilakukan oleh Bidang Program adalah sebagai berikut: 

Musyawarah Rencana Pembangunan Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Subang untuk tahun yang akan datang;



Menginventarisir kebutuhan untuk tahun yang akan datang dari Bidang-Bidang

dan

secretariat

sesuai

dengan

mengolah,

mengevaluasi

kebutuhan

masing–masing; 

Mengkoordinasikan,

Lakip

dan

menyusun Rencana Kerja;

1.6. Sistematika Penyusunan BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang; 1.2. Maksud dan Tujuan; 1.3. Landasan Hukum; 1.4. Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan; 1.5. Proses penyusunan; 1.6. Sistematika Penyusunan.


i

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 Serta Harapan di Tahun 2016; 1.2 Permasalahan – permasalahan.

BAB III PROGRAM

DAN

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN 2016 3.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016; 3.2 Program Prioritas Tahun 2016 Yang Direncanakan. BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 4.1. Lampiran 2; 4.2. Lampiran 6.

BAB V

PENUTUP


i

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 Serta Harapan di Tahun 2016. Kabupaten Subang dengan luas wilayah 205.176,950 Ha memiliki letak yang strategis, baik ditinjau dari sisi potensi kewilayahan maupun dari potensi efektif yang dimiliki. Dengan posisi kewilayahan yang memiliki jalur nasional Pantura dan terbangunnya jalur baru yaitu jalan Tol Cikopo Palimanan (Cipali), yang akan membawa dampak positif terhadap promosi kewilayahan dan potensi yang dimiliki, sehingga membawa konsekuensi logis pada pertumbuhan dan perkembangan wilayah di Kabupaten Subang. Dari aspek potensi efektif yang dimiliki, baik komoditas pertanian, industri dan pariwisata serta sektor lainnya yang tengah dan

akan

dikembangkan,

Kabupaten

Subang

secara

nyata

memerlukan sarana dan prasarana penunjang mobilitas produksi dan masyarakat. Diantara sarana dan prasarana dimaksud adalah sarana dan prasarana transportasi sebagai mobilisasi bagi aktivitas masyarakat dan

pemerintah,

terlebih

peranan

sektor

transportasi

dalam

penyerapan tenaga kerja ternyata cukup besar. Berdasarkan data statistik Kabupaten Subang, penyerapan tenaga kerja pada sektor transportasi ini telah mencapai 4,84 % masyarakat Kabupaten Subang, dan ini belum termasuk penyerapan


i

sektor lain yang memiliki

hubungan kualitas

dengan sektor

transportasi ini. Dalam

rangka

memperkuat

sektor

transportasi

guna

menunjang keberhasilan sektor lain, baik sektor ekonomi, pendidikan maupun kesehatan sebagai komponen utama pembangunan IPM, penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Subang secara substansial dihadapkan pada kondisi objektif sumber daya yang dimiliki, antara lain : 2. Perlengkapan Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya yang secara teknis memerlukan daya dukung kelengkapan tugas, namun kelengkapan dimaksud secara riil masih sangat minim, sehingga mobilitas dinas secara keseluruhanpun belum dapat berjalan secara optimal. Namun

demikian

kelengkapan

yang

ada,

melalui

optimalisasi dalam pemanfaatannya, kinerja dinas bisa berjalan sekalipun dengan berbagai keterbatasan. 3. Personalia Kualitas sumber daya aparat merupakan faktor penting dan menentukan terhadap berjalannya tugas dan fungsi dinas. Kualitas Personalia merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan, dan satu hal yang mungkin memiliki hubungan kausalitas adalah latar belakang pendidikan aparat perhubungan, baik formal maupun pendidikan teknis. Secara kualitas, aparat Dinas Perhubungan yang memiliki latar

belakang

sedikit,

namun

pendidikan demikian

perhubungan/transportasi kualifikasi

pendidikan

masih

orientasi

kelalulintasan telah dimiliki oleh sebagian petugas/aparat PNS di


i

Lingkungan Dinas Perhubungan bahkan beberapa orang telah memiliki kualifikasi teknis sebagai hasil kerjasama dengan PUSDIKLAT PERHUBUNGAN DARAT di Jakarta. Namun

demikian

berbicara

mengenai

program

dan

kegiatan yang merupakan jenis pelayanan dasar, Dinas belum secara

optimal

melaksanakannya

mengingat

keterbatasan

perlengkapan dan dukungan pembiayaan. Sebagai

gambaran

menjelang

pelaksanaan

Renstra

2014 – 2018 dapat disajikan bahwa sampai dengan tahun pelaksanaan 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan Ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan

Jalan

adalah

merupakan

kewajiban

pemerintah sebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. a. Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas Untuk jenis Traffic Light, sistem yang dimiliki adalah single program. Peningkatan teknologi Controller menjadi Multi program dengan teknologi mikroprosesor sistem digital baru dilakukan di lokasi simpang Wesel pada tahun anggaran 2006 Demikian pula dengan teknologi

Signal

yang

dimiliki, mengingat rawannya kejadian bencana alam berupa fluktuasi arus listrik dampak petir sehingga Traffic Signal Lamp yang memiliki usia teknis 6 bulan (5000 jam) pada kenyataannya sering mati sebelum mencapai usia teknis; maka dipandang perlu untuk menggunakan teknologi Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016

LED yang lebih ekonomis i

mengingat usia teknisnya sampai 200.000 jam (± 23 tahun pemakaian dan kemungkinan mati total dalam sebuah box dapat dihindari sehingga keberlanjutan penyampaian isyarat lalu lintas dapat berjalan terus menerus). Adapun jumlah APILL yang dimiliki Kabupaten Subang adalah sebagai berikut : 1) Traffic Light, 8 unit dengan lokasi : 1. Simpang 4 Wisma Karya; 2. Simpang 4 Yayasan; 3. Simpang 4 Tugu Tani; 4. Simpang 4 Wesel; 5. Simpang 4 GOW; 6. Simpang 4 Tegalkalapa; 7. Simpang 4 Pasar Panjang; 8. Simpang 3 Pondok Dewi. Pada

tahun

2011

telah

dilakukan

Counterdown

untuk

Simpang

direncanakan

pada

tahun

4 2013

pengadaan Wesel,

dan

dilakukan

rehabilitasi/perawatan pada seluruh Traffic Light sehingga

permasalahan

padam/rusaknya

Traffic

Light dapat diminimalisir dengan baik. Disamping itu juga pada tahun 2011 telah dilakukan pengadaan Counterdown untuk satu titik, yaitu pada simpang empat wesel, dan pada tahun 2013 telah terpasang tiga titik yaitu pada Simpang 4 Wisma Karya, Simpang 4 GOW, dan Simpang 4 Tugu Tani.


i

2) Warning Light, 25 unit dengan lokasi : Simpang

Sari

Ater,

Sagalaherang,

Mesjid

Simpang

jalancagak-

Jalancagak,

Simpang

Jalancagak-Subang, Ruas pasirkareumbi, Terminal Subang B, T, Simpang Dolog, Simpang Kaum, Bundaran Wera, Ruas Wera T, U, Simpang Cadika, SMP I Ciasem, Simpang Purwadadi-Ciasem, Gerbang Pemda B, T, Ruas Tambakan Jalancagak, Simpang Pageden, Simpang Tiga MT Haryono – Jembatan Sompi, Ruas Jalan Hutan Kota Ranggawulung, dan Ruas

Kalijati.

Adapun

Kondisi

dari

banyaknya

Warning Light yang dibiarkan mati karena kurangnya dukungan dari segi pendanaan yang akan berakibat pada rusaknya tatanan kota dan tingginya angka kecelakaan. b. Rambu Dari 3255 rambu yang di rencanakan pada Restra 2014-2019 sedangkan pada Renstra Tahun 2009 – 2013 baru

terealisasi

sebanyak

921

buah,

dan

untuk

pengadaan Rambu-rambu lalu lintas pada Tahun 2014 sebanyak 107 buah pada tahun

2015 pengadaan

rambu-rambu lalu lintas Water Barier

96 buah dan

Traffic Corn 100 buah. Tingkat Urgensi rambu untuk pelayanan pengguna jalan adalah pemberian informasi kondisi jalan yang akan di lalui, baik berupa peringatan, perintah, larangan maupun petunjuk. Tingkat urgensi rambu untuk pelayanan pengguna jalan adalah pemberian informasi kondisi jalan yang akan


i

dilalui, baik berupa peringatan, perintah, larangan maupaun petunjuk. c.

Marka Berdasarkan Renstra Tahun 2014-2019, untuk marka jalan direncanakan sebesar 84.400 m¹. untuk tahun 2012 dilaksanakan marka jalan dengan ukuran 3.600 m¹, di tahun 2013 tidak dilaksanakan Pengadaan dan

pemasangan

marka

jalan,

pada

tahun

2014

pengadaan marka jalan dengan ukuran 1.780 m¹, dan pada tahun 2015 pengadaan marka jalan dengan ukuran 5.884

m¹, baru terealisasi

sepanjang

11.264

m¹

sehinggga marka jalan yang belum terealisai sebanyak 73,136 m¹. d. Fasilitas Pendukung Lalu Lintas 1). Fasilitas Pejalan Kaki Mengenai fasilitas pejalan kaki, terdapat fasilitas menelusuri jalan (Trotoar) dan fasilitas menyeberang jalan (Zebra Cross). Besaran M² dari zebra cross adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari besaran M² marka jalan sebagaimana diuraikan diatas, yang membedakan adalah fungsi dan sfesifikasi teknis dalam hal lebar marka, Sedangkan untuk trotoar kepengelolaan dan data teknis masih ada di Dinas Bina Marga dan Pengairan. 2). Fasilitas Pagar Pengaman Jalan Pada tahun 2012, Dinas Perhugungan Kabupaten Subang

telah


melaksanakan

pembuatan

pagar i

pengaman jalan (Guadrill) di Kecamatan Cijambe sebanyak 20 m’ dengan pemasangan pada daerah tepi jurang dan Kecamatan Sagalaherang sebanyak 20 m’ dengan pemasangan pada daerah tepi jurang, sehingga jumlah total yang sudah terpasang adalah 40 m’, untuk pengadaan tahun 2013 terpasang sepanjang 70 M’, pada tahun 2014 terpasang sepanjang 20 M’ dan pada tahun 2015 terpasang sepanjang

93

M’.

Pengunaan

Pengaman

jalan

(Guadrill) adalah pada daerah rawan kecelakaan, tepi jurang, tikungan tajam, dan daerah rawan longsor. 3). Fasilitas Penerangan Jalan Fasilitas penerangan jalan lebih popular dengan istilah PJU, sebagai sarana pelayanan masyarakat pengguna jalan khusus dalam kondisi gelap/malam hari. Mengenai pemasangan baik yang ditujukan untuk kepentingan

lalu

lintas

maupun

penerangan

lingkungan, sejak tahun 2009 kepengelolaan dan data teknis masih ada di Dinas Tarkimsih. Undangundang 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan seharusnya Fasilitas Penerangan Jalan sudah dikelola oleh Dinas Perhubungan. Penerangan Jalan Umum (PJU) akan diserahkan oleh Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Subang ke Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada tahun 2015. 3). Fasilitas Tunggu (Shelter)


i

Pada tahun 2005

telah dibangun 3

buah melalui

kerjasama dengan pihak swasta (PT. Djarum Super) pada lokasi yang berdasarkan pertimbangan bisnis fisibel dan sampai tahun 2009 telah dilakukan pembangunan oleh pihak perbankan swasta sebanyak 7 buah. Pengembangan sistem transportasi pada dasarnya merupakan suatu usaha pengaturan sistem pelayanan transportasi sekaligus pemecahan masalah yang berkaitan dengan transportasi, seperti mempertinggi

tingkat

kemudahan

(aksesibilitas)

pengembangan kawasan/ kegiatan, meningkatkan

antar

bagian

efisiensi dan

efektivitas pelayanan transportasi serta mengatasi kemacetan lalu lintas dan masalah transportasi lainnya. Pendekatan transportasi

dalam

Kabupaten

kebijaksanaan Subang,

pengembangan

khusus

dalam

Kota

sistem Subang

sebenarnya merupakan usaha mewujudkan suatu sistem transportasi yang

mampu

melayani

kebutuhan

bagi

pengembangan

dan

pertumbuhan kota secara keseluruhan. Secara garis besar, pendekatan pola transportasi Kota Subang adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan

sistem

transportasi

di

dalam

kota

harus

memperhatikan aspek-aspek kecepatan pelayanan jasa angkutan umum, kapasitas teknis rata-rata jaringan jalan dalam kota serta aspek sosial ekonomi masyarakat; 2. Penggunaan jenis angkutan umum harus memperhatikan aspekaspek kecepatan pelayanan jasa angkutan umum, kapasitas teknis rata-rata jaringan jalan dalam kota serta aspek sosial ekonomi masyarakat;


i

3. pengaturan sistem pelayanan angkutan umum dalam bentuk trayek-trayek dan kawasan pelayanan terminal harus disesuaikan dengan kapasitas dari angkutan tersebut serta kebutuhan riil pelayanan angkutan umum; 4. Pengaturan lokasi terminal berdasarkan fungsi dan penambahan jumlah/ sub terminal berdasarkan analisa kebutuhan lalu lintas; 5. Pengaturan arus lalu lintas yang melalui jalan utama sedapat mungkin dihindarkan lokasi-lokasi yang sibuk dengan kegiatan dan kesibukan lalu lintas dalam kota; 6. Pengembangan jaringan jalan baru untuk menghubungkan antar bagian wilayah kota; 7. Pemenuhan perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lalu lintas dalam upaya menciptakan sistem transportasi yang lancar, aman, selamat dan pemberdayakan. Sejalan dengan pelaksanaan kewenangan teknis, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Subang pada tahun 2009 menetapkan arah pembangunan sebagai berikut : 1. Penyelenggaraan diarahkan

pelayanan

untuk

pemantapan meningkatkan

memenuhi

kinerja

umum

tuntutan

pemerintah

efektivitas

dibidang

peningkatan

daerah

pelayanan

perhubungan

sehingga

publik

oleh

dan dapat

aparatur

pemerintah daerah ; 2. Perumusan

kebijakan

operasional

dalam

pelaksanaan

pembangunan prasarana dan sarana perhubungan khususnya perlengkapan jalan seperti Rambu, APILL, Marka Jalan yang lainnya diharapkan dapat memicu dan memacu aktivitas sosial


i

ekonomi dan budaya masyarakat serta menunjang akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 . Permasalahan - Permaslahan Dalam

keterkaitannya

dengan

kemajuan

perekonomian

sejalan dengan pembangunan dan atau pengembangan ruang kegiatan tentu saja pada sisi pengembangan ruang lalu lintas cenderung metimbulkan masalah; hal demikian merupakan suatu yang wajar apabila dikaitkan dengan fakta eksisting Kabupaten subang dalam hal-hal sebagai berikut : a. Tidak seimbangnya pertambahan jaringan jalan serta fasilitas lalu lintas bila dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang dilihat dari rata-rata perkembangan jaringan jalan dari total luas wilayah dengan pertambahan prosentase pertambahan jumlah kendaraan dalam tahun yang sama. b. Perkembangan/pertumbuhan suatu wilayah tidak diikuti dengan struktur tata guna tanah yang serasi sehingga waktu perjalanan harian langsung masyarakat kota menjadi lebih panjang terutama pada waktu tertentu dan jam tertentu pada ruas-ruas tertentu terjadi kemacetan yang luar biasa dan akut. c. Terjadinya tumpang tindih aturan dalam penegakan hukum lalulintas; d. Khusus permasalahan yang ada dalam Desa Mandiri Gotong Royong adalah Sebagai berikut : i. Pertumbuhan permukiman tidak diawali dari perencanaan transportasi yang baik;


i

ii. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang transportasi, misalnya kurang/tidak adanya rambu-rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Marka Jalan, parkir, Pagar pengaman jalan, ruang tunggu/shelter, dan lain lain; iii. Rendahnya disiplin masyarakat dan pengemudi kendaraan dalam berlalu lintas di Desa; iv. Tidak dipergunakannya Peraturan Lalu Lintas di jalan Desa v. Kurangnya

Pengawasan/penegakan

hukum

dari

Pihak

Berwenang kepada pengguna jalan sehingga banyak angkutan barang yang melebihi kapasitas muat ijin, dan tidak sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan Untuk mengatasi permasalahan dibutuhkan Manajemen lalu lintas dan sinkronisasi perkembangan

antara perkembangan jaringan, dengan

jumlah

kendaraan

serta

perkembangan/

pertumbuhan wilayah/kawasan dalam formula kinerja jaringan atau

Level Of Service (LOS).


i

REALISASI PERBANDINGAN DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR


i

BAB III PROGRAM DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016

3.1. Arah Kebijakan Pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2016 Arah pembangunan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan profesionalisme aparat Dinas Perhubungan; 2. Meningkatkan ketersediaan fasilitas kerja sesuai spesifikasi Dinas Perhubungan; 3. Mewujudkan pelayanan jasa perhubungan berdasarkan prinsip layanan prima; 4. Mengembangkan sistem informasi dan manajemen bidang perhubungan; 5. Memberdayakan

ketertiban

dan

kedisiplinan

masyarakat

transportasi.

3.2. Program Prioritas Tahun 2016 Yang Direncanakan Secara operasional Arah Kebijakan Umum Dinas Perhubungan Tahun 2016 dijabarkan dalam program sebagai berikut : a. Pelayanan Administrasi Perkantoran; b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; c. Peningkatan Disiplin Aparatur; d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;


i

e. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan; f.

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

g. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; h. Peningkatan Pelayanan Angkutan; i.

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.

Adapun rinciaanya sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program ini diarahkan pada kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik; c. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; d. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; e. Penyediaan jasa kebersihan kantor ; f.

Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; h. Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

bangunan Kantor; i.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

j.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan;

k. Penyediaan Makanan dan Minuman; l.

Rapat-rapat Koordinasi dan Komunikasi ke Luar Daerah;

m. Jaga Kawal Piket Kantor Dinas Perhubungan


i

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur; Program ini diarahkan pada kegiatan : a.

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

b.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

c.

Pengadaan Kendaraan Dinas;

d.

Pengadaan Pakaian Dinas;

e.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur; Program ini diarahkan pada kegiatan : a. Bimbingan

Teknis

Inplentasi

Peraturan

Perundang-

undangan; 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan; Program ini diarahkan pada kegiatan : a. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. 5. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; Program ini diarahkan pada kegiatan : a. Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan; b. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perhubungan; c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


i

d. Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung dan Terminal e. Survey dan Evaluasi Jaringan Trayek f.

Pendataan Angkutan Barang dan Khusus

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Program ini diarahkan pada kegiatan : a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor; b. Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal/pelabuhan; c. Rehabilitasi/Pemeliharaan APIL. 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; Program ini diarahkan pada kegiatan : a. Peningkatan disiplin pengoprasian angkutan umum di jalan raya; b. Penciptaan

disiplin

dan

pemeliharaan

kebersihan

di

lingkungan terminal; c. Kegiatan

penataan

tempat

–

tempat

pemberhentian

angkutan umum; d. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah; e. Pengmupulan dan analisa data base pelayanan angkutan; f.

Sosialisasi Keselamatan Lalulintas.

8. Program Pembangunan Saranan dan Prasarana Perhubungan a.

Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung dan Terminal

b.

Pengadaan Alat Komunikasi Perhubungan

9. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016

i

Program ini diarahkan pada kegiatan : a.

Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas;

b.

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan;

c.

Pengadaan Marka Jalan;

d.

Peningkatan Keselamatan Transportasi;

e.

Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL).

10. Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor a.

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

b.

Pengadaan Mobil Derek


i

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2016

4.1. Lampiran 2

Berdasarkan

Surat

Edaran

Bupati

Subang

Nomor

050/1902/Bapp perihal Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016. Menindaklanjuti hal tersebut bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Subang sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Subang No.14C.3 Tahun 2008 yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan

kewenangan

meningkatkan

pelayanan

Daerah

yang

Perhubungan.

concern

dalam

Kemudian

untuk

mengantisipasi perkembangan di Kabupaten Subang yang begitu pesat terutama di sektor industri, pertanian, dan pariwisata sehingga dibutuhkan anggaran yang memadai. Untuk itu kami mencoba untuk merencanakan kegiatan yang mungkin dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2016. Adapun Kegiatan yang kami rencanakan adalah sebagaimana terlampir.

4.2. Lampiran 3 Rencana Kerja telah kami susun sedemikian rupa sesuai dengan format yang ditentukan (terlampir pada lampiran 6)


i

BAB V PENUTUP Perhubungan merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam

rangka

Perhubungan

mendukung tahun

2016

pembangunan. disusun

dalam

Rencana rangka

Kerja

Dinas

perencanaan

penyelenggaraan perhubungan ke depan sehingga dapat dijadikan acuan dan

pedoman

dalam

melaksanakan

kegiatan–kegiatan

di

bidang

perhubungan pada masa mendatang. Akhirnya kami hanya bisa memberikan informasi bahwa seberapa besar upaya Dinas Perhubungan untuk memberikan kenyamanan, keselamatan, kelancaran transportasi dan apabila jaringan jalan belum terbangun secara menyeluruh dari luas wilayah Kabupaten Subang, segala upaya tidak akan membawa hasil yang optimal. Kami menyadari, bahwa dokumen ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, segala saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami nantikan.

Subang, 24 Agustus 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG

HARLAN ADINATA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19580718.198401.1.001


i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas limpahan Rahmat serta Hidayahnya sehingga tersusunlah Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2016. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2016 merupakan bagian integral dari program pembangunan Kabupaten Subang di bidang perhubungan.Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran Dinas Perhubungan dalam mencapai visi,misi, tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang bijak, obyektif dan konstruktif untuk

penyempurnaan penyusunan

Rencana Kerja dimasa yang akan datang. Akhirnya, semoga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Subang Tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Subang, 24 Agustus 2015 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUBANG

HARLAN ADINATA, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19580718.198401.1.001


i

DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ...........................................................................

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

.............................................................................

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ..............................................................

1

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran ...........................................

5

1.3 Landasan Hukum ............................................................

5

1.4 Hubungan Renja dg Dokumen Perencanaan Lainnya ........

7

1.5 Proses Penyusunan ........................................................

8

1.6 Sistematika Penyusunan .................................................

8

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 Serta Harapan di Tahun 2016 ................... 10 3.2 Permasalahan - permasalahan ........................................ 19 BAB III PROGRAM

DAN

KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN

DINAS

PERHUBUNGAN TAHUN 2016 3.1 Arah dan Kebijakan Pembangunan Tahun 2016 ................ 22 3.2 Program Prioritas Tahun 2016 Yang Direncanakan ............ 22 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 4.1. Lampiran 2 .................................................................. 27 4.2. Lampiran 6 ................................................................... 27 BAB V PENUTUP ............................................................................ 28 Renja Dinas Perhubungan Tahun 2016

i

DAFTAR TABEL

Realisasi Perbandingan Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir ........................................................................................... 21 Matriks rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan Prioritas tahun 2016 ...................................................................................... 29


i

PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents