PENDAHULUAN Latar Belakang Kemiskinan merupakan problematika kemanusiaan yang telah mendunia dan hingga kini masih menjadi isu sentral di belahan bumi manapun (Anonim 2008). Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya (BKKBN 1996). Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam pada tahun 1998 mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Angka penduduk miskin tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibandingkan dengan angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2008 sebesar 34,96 juta jiwa atau 15,42 persen, yang lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2007 yaitu 37,17 juta jiwa atau 16,58 persen dari total penduduk (BPS 2008). Kabupaten Bogor merupakan salah satu kota di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di provinsi Jawa Barat. Menurut hasil Sensus Daerah (SUSDA) jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada Tahun 2007 telah mencapai 4.237.962 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 0,53 persen. Laju Pertumbuhan Penduduk yang pesat ini sayangnya tidak diimbangi dengan pembentukan modal yang besar sehingga memunculkan masalah kemiskinan di Kabupaten Bogor. Pada Tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor mencapai 1.017.879 jiwa atau sebesar 24,02 persen dari jumlah penduduk pada Tahun 2007 (Rancagan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025). Walaupun angka ini sudah mengalami penurunan dari tahun 2006 namun jumlah penduduk miskin yang mencapai angka sekitar 24,02 persen berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, gangguan keamanan, prostitusi dan gizi buruk yang akhirnya akan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia (SDM) Indonesia.
2
Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah dalam usaha memberantas kemiskinan. Banyak program-program pemerintah yang sudah dijalankan seperti PNPM Mandiri, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan pada Tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH pada prinsipnya memberikan bantuan tunai kepada rumahtangga sangat miskin. Sasaran dari program ini adalah ibu-ibu pada usia subur, sedang hamil atau menyusui, anak-anak balita, serta anak-anak usia sekolah dasar dan menengah pertama, terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rumahtangga miskin. Besarnya dana yang diberikan pada peserta PKH berkisar antara Rp.600.000,- sampai dengan Rp.2.200.000,- per tiga bulan (UPPKH Pusat 2007). Dalam program ini, peran dari seluruh anggota keluargalah yang menjadi kunci dari pembangunan dan sentra dalam mengentaskan kemiskinan. Keluarga merupakan suatu unit dalam sistem ekonomi, yang senantiasa berinteraksi (mempengaruhi dan dipengaruhi) oleh sistem ekonomi yang lebih besar (Bryant 1990). Artinya bahwa keadaan ekonomi keluarga akan tergantung pada bagaimana keberadaan ekonomi negara saat itu. Kemiskinan dan krisis ekonomi di Indonesia membuat kehidupan keluarga miskin semakin terpuruk. Setiap keluarga miskin mempunyai kemampuan yang berbeda untuk mengatasi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Friedman (1998) mendefinisikan strategi koping sebagai respon perilaku positif yang digunakan keluarga dan sistemnya untuk memecahkan masalah atau mengurangi stres akibat peristiwa tertentu. Melalui strategi koping yang efektif diharapkan tujuan keluarga mudah tercapai sehingga tingkat kebahagiaan dan tingkat kepuasan juga akan meningkat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan keluarga pun akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Santamarina et al. (2002) diacu dalam Suandi (2007) bahwa kesejahteraan dengan pendekatan subjektif diukur dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri bukan oleh orang lain.
3
Perumusan Masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur sederhana untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan SDM. IPM merupakan angka rata-rata dari indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks kemampuan daya beli masyarakat (BPS 2005). Pasca otonomi daerah, nilai IPM Kabupaten Bogor semakin besar yaitu sejak Tahun 1999 sampai Tahun 2007. Kondisi ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bogor semakin baik. IPM Kabupaten Bogor yang telah dicapai pada Tahun 2007, yaitu 70,18 poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,73 poin dari Tahun 2006 yang mencapai 69,45 poin. Secara rinci nilai tersebut merupakan kontribusi dari komponen pembentuknya, terdiri dari angka harapan hidup (67,58 th), angka melek huruf (95,78%), rata-rata lama sekolah (7,11 th) dan kemampuan daya beli masyarakat sebesar Rp.559.300,- per kapita/bl. IPM Kabupaten Bogor 71.00 70.00
70.18
69.00 68.99
68.00
67.81 68.10
67.00 66.00 65.00 64.00
69.45
66.38
66.80
IPM
65.20 65.40
63.00 62.00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gambar 1. Besaran IPM Kabupaten Bogor Periode 1999-2007 (Bapeda 2005) Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor yang semakin meningkat sayangnya tidak diimbangi dengan menurunnya angka permasalahan sosial. BPS mencatat bahwa pada Tahun 2007 jumlah permasalahan sosial di Kabupaten bogor relatif tinggi. Berdasarkan beberapa kasus permasalahan sosial, jumlah yang paling tinggi di Kabupaten Bogor adalah jumlah fakir miskin (41.590 jiwa) kemudian yang kedua adalah jumlah anak terlantar yang mencapai 12.166 jiwa.
4
Disini terlihat adanya ketimpangan, di sisi lain kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor meningkat namun permasalahan sosial yang ada cenderung tinggi. Oleh karena itu, dalam rangka menuntaskan permasalahan sosial tersebut pemerintah pusat khususnya di Kabupaten Bogor melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga sangat miskin (UPPKH Pusat 2007). Selain itu, program ini dikeluarkan dengan harapan bisa meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin terutama dalam segi pendidikan melalui wajib belajar sembilan tahun serta kesehatan ibu dan anak. Salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor yang memperoleh PKH adalah Kecamatan Dramaga. Berdasarkan data Potensi Desa (Podes) 2005 Kecamatan Dramaga termasuk lima besar yang memiliki penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Bogor, yaitu mencapai 11.354 jiwa. Setiap keluarga mempunyai strategi koping yang berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya dalam menghadapi kondisi yang sulit khususnya untuk keluarga miskin. Mereka mempunyai cara khusus untuk bisa bertahan hidup dalam kondisi yang serba keterbatasan. Ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti, mengingat bahwa PKH merupakan salah satu program unggulan dari pemerintah guna mengentaskan kemiskinan. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi mengenai sejauh mana tingkat keberhasilan dan manfaat PKH dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatan Dramaga dan mengingat bahwa program ini baru berjalan selama dua tahun. Selain itu, perlu juga dilakukan identifikasi strategi koping yang dilakukan oleh keluarga miskin penerima PKH terkait dengan adanya dana tambahan PKH untuk pendidikan dan kesehatan serta menganalisis faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Menurut Deacon dan Firebaugh (1981), keluarga memiliki strategi koping apabila terjadi perubahan pendapatan sehingga akan mepengaruhi alokasi pengeluaran keluarga. Terjadinya perubahan pendapatan akan memengaruhi nilai dan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah keluarga. Nilai dan tujuan tersebut akan menentukan tingkat kepuasan dan tingkat kebahagiaan keluarga yang pada akhirnya menentukan tingkat kesejahteraan keluarga. Berdasarkan penjabaran
5
diatas, peneliti mencoba menguraikan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah: 1. Bagaimanakah karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi keluarga penerima PKH? 2. Bagaimanakah dukungan sosial keluarga dan manfaat PKH pada keluarga penerima PKH? 3. Bagaimanakah strategi koping fungsi ekonomi dan tingkat kesejahteraan subjektif pada keluarga penerima PKH? 4. Bagaimanakah hubungan antar karakteristik keluarga, dukungan sosial keluarga, strategi koping fungsi ekonomi dan kesejahteraan subjektif pada keluarga penerima PKH? 5. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif pada keluarga penerima PKH? Tujuan Penelitian Tujuan Umum Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi koping dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan Khusus 1. Mengidentifikasi karakteristik demografi, sosial, dan ekonomi pada keluarga penerima PKH. 2. Mengidentifikasi dukungan sosial keluarga dan manfaat PKH pada keluarga penerima PKH. 3. Mengidentifikasi strategi koping fungsi ekonomi dan tingkat kesejahteraan subjektif pada keluarga penerima PKH. 4. Menganalisis hubungan antar karakteristik keluarga, dukungan sosial keluarga, strategi koping fungsi ekonomi dan kesejahteraan subjektif pada keluarga penerima PKH. 5. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif pada keluarga penerima PKH.
6
Kegunaan Penelitian Penelitian mengenai strategi koping dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan subjektif pada keluarga Penerima Keluarga Harapan (PKH) ini memiliki kegunaan, antara lain: a.
Bagi Peneliti. Penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain dapat mengasah kemampuan berfikir logis dan sistematik serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan sesuai bidang para peneliti. Selain itu, penelitian ini dapat mengeratkan kebersamaan antar peneliti, menumbuhkan jiwa kepemimpinan
(leadership)
dan
melatih
kedisiplinan
dalam
time
management. b.
Bagi Masyarakat. Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi masyarakat miskin akibat kemiskinan dan krisis ekonomi serta strategi koping yang dilakukan keluarga miskin penerima PKH sehingga masyarakat umum mengetahui strategi apa yang paling efektif ketika dihadapkan dalam kondisi yang serupa.
c.
Bagi Institusi Pendidikan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan studi kepustakaan untuk penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan bagi perkembangan teori-teori ilmu keluarga terutama yang berkaitan dengan masalah strategi keluarga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan hidup (pangan, sandang, papan, pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan).
d.
Bagi Pemerintah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Selain itu, sebagai input atau masukan bagi pemerintah dalam menentukan karakteristik keluarga miskin.
