Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
Bab 1
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyediaan layanan sektor sanitasi dasar yang layak bagi seluruh lapisan
masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan bertempat tinggal di kawasan padat dan kumuh di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Sanitasi permukiman yang tidak memadai sangat mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan. Menyadari akan hal ini, maka kementerian-kementerian terkait saling bersinergi untuk mengupayakan lahirnya regulasi sebagai payung hukum percepatan pembangunan sanitasi. Upaya ini diinisiasikan pada Oktober 2013 dan pada akhir Desember 2014 berhasil membuahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi sebagai payung hukum pembangunan sanitasi yang meneguhkan seluruh modalitas pembangunan sanitasi yang telah diterapkan
sejak
5
(lima)
tahun
terakhir
di
hampir
seluruh
kabupaten/kota di Indonesia. Potensi lain sebagai modal advokasi kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan anggaran air minum dan sanitasi terkait aspek regulasi adalah dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai
pengganti
Undang-Undang
No.
32
Tahun
2004,
yang
menyebutkan bahwa sanitasi sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Sebelumnya, telah terbit pula Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga erat kaitannya dengan pembangunan sanitasi khususnya pada pasal 71 undang-undang tersebut. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya berpartisipasi aktif dalam program PPSP
pada
tahun
BAB 1
PENDAHULUAN
2012
dan
2013
untuk
menyusun
Dokumen
1
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
Perencanaan Sanitasi, yakni BPS, SSK dan MPS. Dokumen-dokumen ini merupakan dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah dan berlaku hingga 5 (lima) tahun. Pada tahun 2016 ini, Kabupaten Pidie Jaya Jaya kembali menjadi peserta program PPSP untuk melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan sanitasi yang pernah disusun sebelumnya berupa SSK Kabupaten Pidie Jaya. Kepesertaan Kabupaten Pidie Jaya sebagai pelaksana PPSP Tahun 2016 didasarkan pada Surat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional No. 1731/D.VII/03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Program PPSP Tahun 2016. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program PPSP di Kabupaten Pidie Jaya serta dengan mempertimbangkan keadaan dan keperluan koordinasi antar Lembaga/SKPK, Bupati membentuk Kelompok Kerja Sanitasi melalui Surat Keputusan Bupati Pidie Jaya nomor: 167 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015. Kelompok kerja tersebut antara lain bertugas menyusun Dokumen Pemutakhiran SSK Pidie Jaya. Pemerintah
Kabupaten
Pidie
Jaya
Jaya
memandang
pentingnya
melaksanakan pemutakhiran dokumen perencanaan sanitasi ini, antara lain karena: 1. umur dokumen-dokumen sanitasi tersebut yang hampir mencapai 5 (lima) tahun serta perlunya peningkatan kualitas dokumen yang sudah
ada
Universal
untuk
Access
percepatan tahun
2019
implementasi/pencapaian yang
bersifat
lintas
target sektor,
komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif; Dokumen Pemutakhiran SSK berisi perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif sebagai salah satu dokumen strategis di antara dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pidie Jaya, seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, RTRW serta beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang
BAB 1
PENDAHULUAN
2
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Pidie Jaya. Hal ini sejalan dengan adanya keberlanjutan dan peningkatan target MDGs tahun 2015 pada dokumen SSK sebelumnya menjadi Universal
Access
sektor
sanitasi
terwujudnya cakupan akses
pada
RPJMN
2015-2019
yaitu
untuk sektor sanitasi yang layak secara
menyeluruh. Penyusunan dokumen pemutakhiran SSK kali ini diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, baik dari sisi substansi maupun alokasi dana dan waktu karena mengakomodir pemutakhiran BPS, SSK dan MPS Kabupaten Pidie Jaya dalam satu dokumen. Dengan demikian guna menghasilkan SSK sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan SSK agar dokumen yang disusun memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan memperhatikan empat ciri pendekatan yang dikembangkan, yaitu: a) dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten sendiri secara terintegrasi; b) skala kabupaten; c) Atas kebawah untuk bawah keatas (top-down meets bottom-up); dan d) didasarkan bukti material (evidence-based). Penyusunan pemutakhiran SSK ini juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Pidie Jaya agar terlaksana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. Skematik Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten dijelaskan seperti pada Gambar 1.1.
BAB 1
PENDAHULUAN
3
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
Gambar 1.1 Skema Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten
Tujuan dari penyusunan dokumen pemutakhiran SSK ini adalah: a. Tujuan Umum SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan 5 (lima) tahunan bidang sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. b. Tujuan Khusus 1) SSK
ini
dapat
memberikan
gambaran
tentang
kebijakan
pembangunan Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020; 2) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi; 3) Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan terlibat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Pidie Jaya.
BAB 1
PENDAHULUAN
4
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
1.2. Metodologi Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK ini merupakan gabungan dari BPS, SSK dan MPS yang pada penyusunan dokumen PPSP sebelumnya masingmasing dokumen tersebut berdiri sendiri. Dokumen Pemutakhiran SSK ini disusun dengan tahapan/proses sebagai berikut: 1. Internalisasi dan Penyamaan Persepsi; 2. Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi; 3. Skenario Pembangunan Sanitasi; 4. Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi; dan 5. Finalisasi. Sebelum menyusun SSK, Pokja mengkaji dan mengevaluasi capaian terhadap SSK yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya Pokja melakukan identifikasi awal tentang isu-isu penting yang belum dicapai untuk diprioritaskan kembali, serta mengidentifikasi isu-isu strategis terkait layanan sektor sanitasi di Kabupaten Pidie Jaya. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki kabupaten untuk semua subsektor sanitasi. Identifikasi temuan tersebut membantu Pokja memperoleh gambaran jelas tentang kondisi umum sanitasi di Kabupaten Pidie Jaya. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yakni data yang diperoleh dari survei lapangan dan interview dengan narasumber. Sedangkan data sekunder yakni data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur terhadap dokumendokumen strategis antara lain Kabupaten Pidie Jaya Dalam Angka (Kabupaten dan Kecamatan), RPJPD, RPJMD, RKPD, RPI2JM, RTRW serta dokumen kebijakan-kebijakan pusat dan daerah terkait sector sanitasi. Demikian pula dengan referensi yang berfokus pada sektor sanitasi seperti BPS Kabupaten Pidie Jaya, SSK, dan MPS Kabupaten Pidie Jaya yang telah disusun sebelumnya.
BAB 1
PENDAHULUAN
5
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
SSK pemutakhiran ini disusun dengan berpedoman pada Hirarki Penyusunan SSK menurut Peraturan Presiden nomor: 185 tahun 2014 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.2. Gambar 1.2 Hirarki Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
1. 2. 3. 4. 5. Gambar 1.1 Hirarki Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota 6.
Proses pemuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya disusun dengan pendekatan partisipatif dan dilaksanakan melalui tahapan berikut ini: 1. Merumuskan pemetaan kondisi sanitasi saat ini dengan mengacu pada Studi EHRA dan Instrumen Profil Sanitasi; 2. Melakukan input Instrumen Perencanaan; 3. Internalisasi dan Eksternalisasi program dan kegiatan; 4. Konsultasi dengan Pokja dan Satker provinsi; 5. Akses terhadap sumber dana non-Pemerintah; dan
BAB 1
PENDAHULUAN
6
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
6. Pengawalan program dan kegiatan dalam mekanisme penganggaran. Rujukan yang digunakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya sebagai acuan dalam Penyusunan Pemuktahiran SSK, diantaranya: 1. Kebijakan Sanitasi pada RPJMN 2015-2019; 2. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait; 3. RTRW Kabupaten Pidie Jaya; 4. RPJMD Kabupaten Pidie Jaya 2014-2019; 5. RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Pidie Jaya; 6. Rencana Strategis masing-masing SKPK; serta 7. Peraturan-peraturan
terkait
pengembangan
wilayah
dan
proses
perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
1.3. Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang Kewenangan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
BAB 1
PENDAHULUAN
7
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
10.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
11.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
14.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
16.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan
17.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
18.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
19.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
20.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
21.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
22.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
23.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
BAB 1
PENDAHULUAN
8
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
24.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota;
26.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
27.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
28.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;
29.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
30.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
31.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata
Cara
Pemberian
dan
Pemanfaatan
Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 32.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
33.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur;
34.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
35.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019;
BAB 1
PENDAHULUAN
9
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
36.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
37.
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 141 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
38.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan,
Pertanggungjawaban
dan
Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan APBD; 39.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu air Limbah;
40.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 494 Tahun 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan Perkotaan;
41.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 603 Tahun 2005 tentang
Pedoman
Umum
Sistem
Pengendalian
Manajemen
Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum; 42.
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 35 Tahun 2006 Perencanaan,
Pelaksanaan/Penatausahaan,
Dan
Tentang
Pemantauan
Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah; 43.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
44.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
45.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI
Nomor 6 Tahun 2007
Tentang
Tata
Pedoman
Umum
Rencana
Bangunan
dan
Lingkungan;
BAB 1
PENDAHULUAN
10
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
46.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
47.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP);
48.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada BUMN/Pemda;
49.
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852 Tahun 2008 tentang STBM;
50.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
51.
Peraturan Bupati Pidie Jaya nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016.
52.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
53.
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie Jaya;
54.
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
55.
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2016.
56.
Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 RPJMK Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014-2017.
BAB 1
PENDAHULUAN
11
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
Sampai saat ini dasar hukum/Peraturan Daerah (Perda)/Qanun terkait sanitasi belum ada.
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri atas 6 (enam) BAB beserta lampiran-lampirannya.
Gambaran
umum
dan
urutan
pembahasan
diuraikan sebagai berikut: Bab 1 : Pendahuluan Bab
ini
menguraikan
tentang
latar
belakang,
metodologi
penyusunan, dasar hukum serta sistematika penulisan dokumen pemuktahiran SSK. Bab 2 : Profil Sanitasi Saat Ini Bab ini terdiri dari Gambaran Wilayah, Kemajuan Pelaksanaan SSK,
Profil
Sanitasi
saat
ini,
serta
Area
Berisiko
dan
Permasalahan Mendesak Sanitasi. Pada dasarnya, Bab 2 ini merupakan Buku Putih yang dimutakhirkan. Bab 3 : Kerangka Pengembangan Sanitasi Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Sanitasi, Pentahapan Pengembangan Sanitasi, serta Kemampuan Pendanaan Sanitasi. Bab 4 : Strategi Pengembangan Sanitasi
{
Bab ini menguraikan tentang strategi pengembangan sanitasi yang mencakup Air Limbah Domestik, Pengelolaan Persampahan, dan Drainase Perkotaan. Bab 5 : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Bab ini berisi Ringkasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan, Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber
Pendanaan
Pengembangan
Sanitasi
Pemerintah, dengan
Kebutuhan
Sumber
Pendanaan
Biaya Non-
Pemerintah, dan Antisipasi Funding Gap.
BAB 1
PENDAHULUAN
12
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016
Bab 6 : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Bab ini menguraikan tentang proses dan mekanisme Monitoring dan Evaluasi hasil/capaian implementasi SSK selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode implementasi tahun 2017 – 2021. Lampiran Bagian ini terdiri atas 8 (delapan) Lampiran utama yaitu: Hasil Kajian Aspek Non Teknis dan Lembar Kerja Area Berisiko, Hasil Analisis SWOT, Tabel Kerangka Kerja Logis, Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan, Deskripsi Program/Kegiatan, Daftar Perusahaan Penyelenggara
CSR
yang
Potensial,
Kesiapan
Implementasi,
Serta
Rencana Kerja Tahunan.
BAB 1
PENDAHULUAN
13
