PENDAHULUAN Latar Belakang

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam

adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertangung Jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah

darah

Indonesia

dengan

tujuan

untuk

memberikan

perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, yang termaktub didalamnya adalah perlindungan atas terjadinya bencana, guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersifat indikatif dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM).

Renstra

SKPD

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/^/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas

meningkatkan

Kinerja

pelaksanaan

Instansi

pemerintahan

Pemerintah,

maka

yang

berdayaguna,

lebih

untuk

berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta untuk lebih memantapkan

Renstra BPBD Agam 2011 - 2015

1

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran demi terwujudnya good governance, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2010

tentang

Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam. Sebagai tindak lanjut dari kedua Peraturan Daerah tersebut maka masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah terbentuk harus menyusun Rencana Strategi (Renstra) sebagai penjabaran dari RPJM yang telah ditetapkan dimaksud. Rencana strategi BBPD Kabupaten Agam

juga harus sejalan dengan

Rencana Strategi BPBD Provinsi Sumatera Barat serta dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja BPBD Kabupaten Agam. Disamping itu, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, maka BPBD sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah harus menyusun kembali Renstra berdasarkan kondisi awal tahun 2010 serta kemungkinan dan asumsi yang akan dihadapi sampai pada akhir tahun 2015.

1.2.

Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk menetapkan visi dan misi BPBD dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Agam serta tersusunnya strategi, kebijakan dan prioritas program kegiatan. Juga ditetapkan terget dan indikator yang akan dicapai dilingkungan BPBD selama kurun waktu 5 tahun ke depan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


2

1.2.2. Tujuan Tujuan penyusunan Perobahan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD) BPBD setiap tahunnya.

1.3.

Landasan Ada beberapa rujukan dan regulasi yang dijadikan sebagai dasar

dalam penyusunan Rencana Strategi (Renstra) BPBD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 ini, adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber-daya Air. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang. 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014; 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;


3

1.4.

Sistematika Penulisan Penulisan Renstra BPBD Kabupaten Agam ini disusun dengan

sistematika sebagai berikut : Bab I

: Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan serta landasan

penyusunan

dokumen

rencana

strategis

BPBD

Kabupaten Agam Bab II

: Menjelaskan tentang Kondisi Umum Kepegawaan dan capaian kinerja BPBD Agam serta kondisi yang diinginkan untuk 5 Tahun kedepan.

Bab III : Menjelaskan tentang Kedudukan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Agam. Bab IV : Menjelaskan tentang Visi, Misi serta tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Agam. Bab V

: Menjelaskan tentang Kajian lingkungan strategis dan asumsi serta rumusan asumsi prioritas dan faktor-faktor penentu keberhasilan.

Bab VI : Menjelaskan tentang Strategis tujuan dan sasaran. Bab VII : Penutup.


4

GAMBARAN UMUM 2.1.

Kondisi Umum Sesuai dengan Perda Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2010 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peranan yang strategis dalam mewujudkan

kesiapsiagaan

masayarakat

dalam

menghadapi

dan

menanggulangi bencana. Hal ini merupakan tantangan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk berbenah diri dan meningkatkan kinerja organisasi. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan momentum bagi Pemerintah Daerah beserta unsur-unsurnya sebagai pelaksana otonomi daerah untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada. Hal tersebut dimungkinkan dengan cara memaksimalkan kelancaran pelaksanaan pembangunan melalui penciptaan suasana yang tentram dan nyaman. Merupakan tugas BPBD dengan visi misinya untuk mengurangi resiko bencana di Kabupaten Agam yang rawan terhadap ancaman berbagai jenis bencana alam seperti Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Abrasi Pantai, Letusan Gunung Merapi, Bahaya Kebakaran dan bencana alam lainnya sesuai visi dan misi Bupati Agam terpilih dalam melaksanakan penanggulangan bencana yang terkoordinasi bersama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah maupun pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Untuk mendukung terselenggaranya tugas dan fungsi tersebut, BPBD Kabupaten Agam didukung dengan sumberdaya yang ada baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Sumber daya manusia yang ada pada SKPD BPBD Kabupaten Agam berjumlah sebanyak 56 orang PNS. Kondisi kepegawaian pada BPBD Kabupaten Agam dapat digambarkan dalam tabel berikut. Renstra BPBD Agam 2011 - 2015

5

Tabel 2.1 : Status dan Strata Pendidikan Pegawai NO

S2

Status

P

1

PNS

2

CPNS

3

PTT

4

Tenaga Kontrak

S1

D3

L

P

L

1

1

14

P

L

SLTA P L

1

3

SLTP P L

36

Jumlah P L

1

4

52

Tabel 2.2 : Status dan Pangkat/Golongan Pegawai NO

I a b c

Status

1

PNS

1

2

CPNS

b

II c

III d a b c d a

5 29

2

2 1 6 5 3

d a

IV b c

d

2

Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Agam saat ini adalah : Tabel 2.3 : Sarana dan Prasarana Pendukung No

Status

Jumlah

Status

Kondisi

1

Kantor Utama

1 unit

Sewa

Memadai

2

Kantor Operasional Sei. Tanang

1 unit

Milik

Kurang Memadai

3

Mobil Dinas

2 unit

Milik

Baik

4

Mobil Pemadam Kebakaran

4 unit

Milik

Baik

5

Mobil Rescue

1 unit

Milik

Baik

6

Gudang

1 unit

Sewa

Kurang Memadai

7

Motor

3 unit

milik

Baik

8

Genset

1 unit

Milik

Baik

9

Perahu Karet

1 unit

Milik

Baik

10

Hand Talky

4 Unit

Milik

Baik

11

Tabung Racun Api

2 Unit

Milik

Baik

12

Baju Tahan Api

2 Unit

Milik

Rusak Berat

13

Komputer + Printer

4 Unit

Milik

Baik

14

Laptop

2 unit

Milik

Baik


6

15

Kamera + Handycam

1 set

Milik

Baik

16

Pesawat Radio

1 unit

Milik

Baik

17

Peralatan Kantor (meja + Kursi)

set

Milik

Kurang

19

Shin Saw

2 Unit

Milik

Baik

Semenjak dilantiknya seluruh personil yang mengisi jabatan di BPBD Kabupaten Agam tanggal 13 November 2009, capaian kinerja yang dilakukan BPBD sesuai dengan tupoksinya selama kurun wakmtu lebih kurang 2 (tahun) , telah melaksanakan rencana kerja sesuai dengan visi dan misinya. Pada sisi lain, memang diakui bahwa dengan umur yang masih tergolong bayi masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam proses, mekanisme maupun hasilnya. Diantara hasil kinerja yang telah dicapai oleh BPBD selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana daerah Kabupaten Agam adalah, dapat dilihat beberapa indikator sebagai berikut ; a. Terbentuknya 4 kelompok Siaga Bencana (KSB) ditahun 2010 dan 2011 di 4 Kecamatan, KSBS 8 sekolah di 3 Kecamatan kerjasama dengan beberapa LSM/NGO seperti Jemari Sakato dan Mercy Corp; b. Terlatihnya

masyarakat

Pengurangan

dan

siswa

sekolah

melalui

soialiasi

Resiko Bencana di beberapa sekolah di Kabupaten

Agam yang bekerja sama dengan beberapa LSM/NGO seperti Jemari Sakato, Mercy Corp dan lain-lain; c. Tersusunya draft protap pengurangan resiko bencana kerjasama dengan beberapa LSM/NGO; d. Tertanganinya kejadian bencana maupun tanggap darurat yang diperkuat dengan Penetapan Bupati Agam tentang kejadian bencana maupun masa tanggap darurat setiap terjadi bencana alam; e. Tertanganinya pengungsi dari 4 Jorong kenagarian Tanjung Sani yang diungsikan ke Hunian sementara di Nagari Sungai Batang Pasca Bencana Gempa Bumi 30 September 2009 yang ditandai dengan pembangunan Hunian sementara oleh Pemda Agam sebanyak 118 unit

beserta

fasilitas

umumnya

dan

penanganan

selama

dipengungsian. Renstra BPBD Agam 2011 - 2015

7

f. Tertanganinya infrastruktur (Jalan, Jembatan, Irigasi dan Sungai) yang rusak pasca bencana banjir bandang di kecamatan Candung, IV angkat, Baso, palembayan dan Malalak. g. Tertanganinya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan rusak berat dan rusak sedang tahap I, IIA dan IIB pasca bencana Gempa 30 September 2009 melalui kelompok masyarakat. h. Tersusun dan tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja) BPBD setiap tahunnya;

Disamping itu, hasil capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD diantaranya adalah ; a. Tersusun dan tersedianya data rumah rusak pasca bencana Gempa 30 September 2009. b. Terlaksnanya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan rumah masyarakat rusak berat dan rusak sedang pasca Bencana Gempa 30 September 2009.

2.2.

Kondisi Yang Diinginkan Berdasarkan rancangan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

dan sesuai dengan visi dan misi BPBD dalam mendukung kebijakan dan Program Bupati terpilih untuk priode tahun 2011-2015 dalam penanggulangan Bencana didaerah Kabupaten Agam selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, maka BPBD perlu menyusun rencana pengurangan resiko bencana dengan mengunakan pendekatan SWOT atau Analisa Lingkungan Strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pelaksanaan penanggulangan bencana didaerah Kabupaten Agam.


8

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

3.1 Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam berkedudukan sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana didaerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan secara ex-officio dijabat oleh sekretaris Daerah

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

Agam. 3.2. Tugas Pokok Sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2010, BPBD Kabupaten Agam mempunyai tugas pokok membantu Bupati Agam dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam mempunyai tugas : 1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata; 2. Menetapkan

standarisasi

serta

kebutuhan

penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisidan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; 5. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;


9

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. 3.3. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, BPBD Kabupaten Agam mempunyai fungsi ; a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat,

tepat, efektif dan

efisien; dan b. Pengkoordinasian

pelaksanaan

kegiatan

penanggulangan

bencana

secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 3.4 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01). Susunan organisasi BPBD Agam adalah sebagai berikut : 1. Kepala 2. Unsur Pengarah 3. Unsur Pelaksana

3.4.1 Kepala BPBD Agam mempunyai tugas : Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan semua SKPD terkait dan lintas sektoral. 3.4.2 Unsur Pengarah Unsur Pengarah merupakan unsur non struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BPBD Kabupaten Agam.

3.4.2.1 Tugas Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Renstra BPBD Agam 2011 - 2015

10

3.4.2.2 Fungsi Unsur pengarah mempunyai fungsi : a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah; b. Memantau; dan c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

3.4.2.3 Keanggotaan Keanggotaan Unsur Pengarah adalah : a. Pejabat pemerintah daerah; dan b. Anggota masyarakat profesional dan ahli.

3.4.3 Unsur Pelaksana Unsur pelaksana merupakan unsur struktural berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

3.4.3.1 Tugas Unsur Pelaksana mempunyai Tugas secara terintegrasi yang meliputi : a.

prabencana;

b.

saat tanggap darurat; dan

c.

pascabencana.

3.4.3.2 Fungsi Unsur pelaksana mempunyai fungsi : a. Koordinasi, fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana; b. Pengkomandoan, fungsi komando merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat daerah lainnya di Renstra BPBD Agam 2011 - 2015

11

daerah, instansi vertikal yang ada didaerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana; c. Pelaksana, fungsi

pelaksana

merupakan fungsi

pelaksana

Unsur

Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.4.3.3 Unsur Pelaksana terdiri Dari a.

Kepala Pelaksana

b.

Sekretariat

c.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

d.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

e.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

3.4.3.3.1 Kepala Pelaksana Melaksanakan tugas harian penanggulangan bencana. 3.4.3.3.2 Sekretariat Tugas pokoknya adalah melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, asset, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaporan. Sekretariat mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian

kegiatan

kesekretariatan

untuk

memfasilitasi

kelancaran tugas dinas; b. Pelaksanaan

penjabaran

peraturan

perundang-undangan

sesuai

ketentuan yang berlaku; c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategis; d. Pelaksanaan administrasi ke luar dan ke dalam organisasi; e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan dinas berdasarkan azas keseimbangan; f. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat dan protokoler; g. Pengelolaan administrasi keuangan; h. Pengelolaan administrasi dan tatalaksana; i.

Pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


12

j.

Penyusunan program dan anggaran pembangunan dinas;

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan . Sekretariat terdiri dari : a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub bagian Keuangan; c. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan. Masing – masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

3.4.3.3 Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaaan mempunyai fungsi; a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan dan Kesiap siagaan; b. Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

umum

di

Bidang

Pencegahan dan Kesiap siagaan; c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pencegahan dan kesiap siagaan; d. Pemantauan,

evaluasi

dan

analisis

laporan

tentang

pelaksanaan

kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada bidang pencegahan dan kesiap siagaan; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan terdiri dari: a. Seksi Pencegahan b. Seksi Kesiap siagaan Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan


13

3.4.3.4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi: a.

Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penangganan pengungsi;

b.

Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

c.

Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

d.

Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

e.

Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

f.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari: a. Seksi kedaruratan dan b. Seksi Logistik.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

3.4.3.5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang

Rehabilitasi

dan

Rekonstruksi

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana


14

pada pasca bencana. Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana, pada pasca bencana; b. Pengkoordinasian

dan

pelaksanaan

kebijakan

umum

di

bidang

penanggulangan bencana pada pasca bencana; c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari : a. Seksi Rehabilitasi b. Seksi Rekonstruksi

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi


15

VISI DAN

MISI

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi BPBD dalam penyusunan perencanaan penanggulangan bencana daerah guna mewujudkan visi misi daerah dan kepala daerah yang terpilih dan harapan-harapan ideal yang diinginkan oleh BPBD, maka perlu ditetapkan visi dan misi BPBD itu sendiri. Visi merupakan pandangan kedepan, menyangkut arah kemana yang akan dipilih untuk mewujudkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Adapun visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam adalah ; “Terwujudnya Ketangguhan Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Agam Menghadapi Bencana Dalam Rangka Menuju Agam yang ALAMI”

Sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 24 tahun 2007, peran dan tanggung jawab yang diembankan maka BPBD Kabupaten Agam sebagai perpanjangan tangan BNPB, harus mampu mengoptimalkan perannya koordinasi penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Agam. Selain itu BPBD Kabupaten Agam akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Visi Kabupaten Agam 2010 – 2015 yaitu “AGAM ALAMI” (Agamis, Lestari, Adil, Mandiri dan Indah) dalam kerangka memperkokoh landasan mencapai “AGAM MANDIRI, BERPRESTASI YANG MADANI”.


16

4.1 Misi Untuk mewujudkan visi BPBD sebagaimana yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi sebagai; a. Membangun budaya siaga dan peduli bencana dengan pembelajaran kebencanaan kepada masyarakat. b. Optimalisasi peran BPBD dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan koordinasi dengan seluruh stakeholder. c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia seluruh stake holder penanggulangan bencana serta pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana. d. Pengelolaan bantuan bencana yang efektif, transparan, akuntable, partisipatif dan memenuhi rasa keadilan.

4.2 Tujuan Tujuan

merupakan

target

kualitatif

organisasi

dan

merupakan

penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Tujuan dimaksudkan untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang atau lebih dari satu tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya.

Dengan

pernyataan tujuan, organisasi sudah semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam beberapa tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi serta dengan mempedomani 4 faktor penentu keberhasilan (FPK) yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam sebagai berikut ; 1. Tersedianya standar penyelenggaraan penanggulangan bencana. 2. Terhimpunnya sumber-daya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam

upaya

penanggulangan

bencana

yang

melingkupi

wilayah

Kabupaten Agam . 3. Tumbuhnya budaya siaga bencana pada masyarakat. 4. Peningkatan daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum penanggulangan bencana. 5. Penurunan kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana.


17

6. Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa meninggal. 7. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif. 8. Tersedianya standar kesejahteraan minimum penduduk korban bencana. 9. Pulihnya daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum setelah bencana.

4.3 Sasaran Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu pendek, yaitu tahunan (satu tahun). Agar lebih efektif maka sasaran dibuat menjadi lebih spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, adanya skala prioritas dan berlaku pada masa mendatang. Sasaran harus disusun secara konsisten dengan rumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara lebih rinci sasaran yang akan ditempuh oleh BPBD beserta dengan indikator kinerjanya adalah sebagaimana ditampilkan dalam lampiran.1


18

STRATEGI PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai BPBD dilakukan dengan menganalisa lingkungan internal (ALI) dan analisa lingkungan eksternal (ALE) yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi setiap aktivitas proses penanggulangan kebencanaan. Selanutnya berdasarkan ALI dan ALE tersebut dilakukan analisa SWOT sehingga diperoleh faktor-faktor kunci penentu keberhasilan pencapaian tujuan.

5.1.

Kajian Lingkungan Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi

dalam lima tahun kedepan, berikut ini dilakukan analisis keadaan lingkungan internal dan eksternal guna mengetahui faktor-faktor keberhasilan organisasi kedalam

kategori

yang

meliputi

kekuatan

(strengths),

kelemahan

(weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan akan dijabarkan sebagaimana berikut ini.

5.1.1. Analisa Lingkungan Internal (ALI) Analisa Lingkungan Internal dilakukan dengan fokus mencermati terhadap

lilngkungan

internal

BPBD

sendiri

dalam

menilai

atau

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat mendukung atau menghambat kinerja BPBD, yaitu sebagai berikut: 1.

Kekuatan Beberapa kekuatan (strengths) yang bisa digunakan antara lain: 1. Adanya

kewenangan

dalam

lingkup

penyelenggaraan

penanggulang bencana; 2. Adanya fungsi Koordinasi dengan SKPD terkait /Instansi Vertikal 3. Tinginya etos kerja pegawai 4. Struktur organisasi dan pembagian kerja yang jelas.


19

2.

Kelemahan Beberapa kelemahan (weaknesses) yang diidenfikasi antara lain sebagai berikut: 1. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia BPBD; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran dan penunjang lainya; 3. Belum adanya Tim Reaksi Cepat, Satgas dan Pusdalops; 4. Belum adanya protap penanggulangan bencana.

5.1.2. Analisa Lingkungan Ekternal (ALE) Analisa Lingkungan Ekternal dilakukan terhadap kekuatan lain diluar lingkungan BPBD baik itu berupa peluang maupun ancaman yang juga akan mempengaruhi kinerja BPBD, yaitu: 1.

Peluang Beberapa peluang (opportunies) yang dapat dimanfaatkan antara lain: 1. Tersedianya

undang-undang

dan

peraturan

tentang

penanggulangan bencana; 2. Adanya Instansi vertikal BNPB/BPBD Propinsi; 3. Adanya lembaga penggiat kebencanaan (NGO); 4. Semakin

berkembangnya

teknologi

infprmasi

(TI)

yang

berhubungan dengan bencana. 2.

Ancaman Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain: 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan resiko bencana (PRB); 2. Kondisi goegrafis yang rentan terhadap bencana; 3. Semakin meningkatnya kerusakan lingkungan. 4. Harapan masyarakat yang terlalu berlebihan terhadap BPBD

Berikut ditampilkan

identifikasi faktor eksternal dan internal dalam

bentuk tabel :

Tabel 5.1. Identifikasi faktor internal Renstra BPBD Agam 2011 - 2015

20

STRENGTHS (KEKUATAN) WEAKNESSES (KELEMAHAN) S1 Adanya kewenangan W1 Kurangnya kompetensi dalam lingkup sumber daya manusia penyelenggaraan BPBD penanggulang bencana;

S2

Adanya fungsi Koordinasi W2 dengan SKPD terkait /Instansi Vertikal

Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran dan penunjang lainya;

S3

Tingginya pegawai

Belum adanya Tim Reaksi Cepat, Satgas dan Pusdalops Belum adanya protap penanggulangan bencana

etos

kerja W3

S4

Struktur organisasi dan W4 pembagian kerja yang jelas Sumber : Hasil Analisis SWOT, 2011

Tabel 5.2. Identifikasi Faktor Eksternal OPPORTUNITIES THREATHS (ANCAMAN) (PELUANG) O1 Tersedianya undang- T1 Rendahnya kesadaran undang dan peraturan masyarakat terhadap tentang penanggulangan resiko penanggulangan bencana (PRB) bencana; O2 O3

O4

Adanya Instansi vertikal T2 BNPB/BPBD Propinsi Adanya lembaga T3 penggiat kebencanaan (NGO) Semakin T4 berkembangnya teknologi infprmasi (TI) yang berhubungan dengan bencana.

Kondisi goegrafis yang rentan terhadap bencana Semakin meningkatnya kerusakan lingkungan Harapan masyarakat yang terlalu berlebihan terhadap BPBD

Sumber : Hasil Analisis SWOT, 2011


21


22

Berdasarkan hasil evaluasi faktor internal dan eksternal (matriks analisa terlampir), setelah dilakukan penilaian mulai dari nilai urgensi (NU), bobot faktor (BF), nilai dukungan (ND), nilai keterkaitan (NK), nilai rata rata ketrkaitan (NRK), nilai bobot keterkaitan (NBK), dapat dilhat pada tabel 5.3. Total nilai bobot (NBT) terbesar 1 dan 2 dari masing masing komponen kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor kuncii keberhasilan organisasi BPBD sebagaimana yang dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 5.4. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan No. 1

2

1

2

Faktor Internal Strengths Weaknesses Adanya kewenangan 1 Kurangnya kompetensi dalam lingkup sumber daya manusia penyelenggaraan BPBD penanggulang bencana; Adanya fungsi Koordinasi 2 dengan SKPD terkait /Instansi Vertikal

Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran dan penunjang lainya;

Faktor Eksternal Tersedianya undang- 1 Kondisi goegrafis yang undang dan peraturan rentan terhadap bencana tentang penanggulangan bencana; Adanya Instansi vertikal 2 BNPB/BPBD Propinsi

Semakin meningkatnya kerusakan lingkungan

Sumber :Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal, 2011

Berdasarkan total nilai bobot semua komponen strengths, weaknesses, opportunities dan threats (matriks evaluasi terlampir), dapat dipetakan posisi kekuatan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam sebagaimana berikut ini:


23

Gambar 5.1. Peta Posisi Kekuatan SKPD BPBD S = 3.4 II

I (1,8 ; 0,6)

T=3

O = 3.6

IV

III W =1.6

Berdasarkan hasil pemetaan ini, diketahui bahwa posisi kekuatan BPBD Kabupaten Agam berada pada kuadran 1, dengan arti bahwa SKPD ini memiliki

kemampuan

yang

dapat

diunggulkan

untuk

melakukan

pengembangan SDM. Organisasi yang berada pada kwadran 1 sering disebut memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan daya saing. Adapun perumusan tujuan yang dilakukan pada kuadran 1 adalah ;

Tabel 5.5. Perumusan Tujuan (pada kuadran 1) : No. 1.

Faktor Kekuatan Kunci Kekuatan kunci Peluang kunci Adanya Tersedianya kewenangan undang-undang dalam lingkup dan peraturan penyelenggaraan tentang penanggulang penanggulangan bencana; bencana;

2. Adanya fungsi Koordinasi dengan SKPD terkait /Instansi Vertikal

Adanya Instansi vertikal BNPB/BPBD Propinsi

Alternatif Tujuan Menganalisis undangundang dan peraturan dalam upaya menciptakan Perda dan Perbu penanggulangan bencana Mengembangkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BNPB/BPBD Prop.

Sumber :Matriks evaluasi faktor internal dan eksternal, 2011


24

Tabel 5.6. Formulasi Strategi SWOT FKK INTERNAL

FKK EKSTERNAL Oppurtunities/Peluang 1. Tersedianya undang1. undang dan peraturan tentang penanggulangan bencana 2. Adanya Instansi vertikal BNPB/BPBD Propinsi

Threaths/Ancaman

Strengths/Kekuatan

Weakness/Kelemahan

1.Adanya kwenangan dlm lingkup pnylengg araan penanggulangan bencana; 2. Adanya fungsi Koordinasi dengan SKPD terkait /Instansi Vertikal

1.Kurangnya kompetensi sumber daya manusia BPBD

Strategi SO

Strategi WO

2. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran dan penunjang lainya.

1. Susun Perda dan 1. Kembangkan kompe Perbup tensi SDM BPBD kebencanaan

2. Kembangkan kerja 2. Kembangkan sama dengan instansi koordinasi dengan vertikal SKPD terkait dan Instansi Vertikal

Strategi ST

Strategi WT

1. Kondisi goegrafis 1. Kembangkan infor 1. Tingkatkan kompe yang rentan terhadap masi tentang daerah tensi SDM bencana rawan bencana

2. Semakin mningkatnya 2. Kembangkan kordi 2. Tingkatkan sarana kerusakan lingkungan nasi tentang dan penunjang lainya pelestarian lingkungan Sumber : Hasil Analisis SWOT, 2011


25

Penentuan strategi dapat dibagi 2 yaitu : 1. Straegi fokus , artinya dipilih alternatif yang berada pada kwadran yang sama dengan fokus tujuan yang akan dicapai, yani pada peta kekuatan organisasi BPBD yang berada di kwadran 1. 2. Strategi gabungan atau strategi mix, atau srategi multi, artinya ada empat strategi yang dilakukan secara simultan yakni dengan memilih satu strategi dari setiap kwadran yang saling terkait atau yang mendukung strategi utama atau fokus.

Berdasarkan cakupan tugas dari SKPD BPBD yang meliputi tiga bidang, yaitu Bidang Kesiapsiagaan dan kewaspadaan, bidang kedaruratan dan logistik dan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi, maka strategi yang paling ideal untuk dipilih adalah strategi gabungan. Masing masing kwadran dipilih satu strategi penunjang strategi utama atau fokus. Dari analisa diatas, maka strategi yang dipilih adalah : 1. Strategi utama adalah susun Perda dan Perbub tentang kebencanaan, Sedangkan strategi pendukung strategi utama yaitu : 1. Kembangkan koordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal (BNPB/BPBD Prop.) 2. Kembangkan kompetensi sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Kembangkan informasi tentang daerah rawan bencana 4. Tingkan sarana dan penunjang lainya.

Berdasarkan penjabaran dari strategi diatas, maka perlu juga dirumuskan faktor penentu keberhasilan (FPK) pencapaian visi dan misi organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu sebagai berikut : 1. Peningkatan sistem dan mekanisme penyelenggaaraan penanggulangan bencana partisipatif. 2. Peningkatan profesionalisme tenaga peneyelenggara penanggulangan bencana. 3. Peningkatan

pengadaan

sarana

dan

prasarana

penyelenggaraan

penanggulangan bencana.

4. Peningkatan

koordinasi

dan

keterpaduan

peneyelenggaraan

penanggulangan bencana dan pelaksanaan program kebencanaan. Renstra BPBD Agam 2011 - 2015

26

ISU STRATEGIS, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 6.1

Isu Strategis Berdasarkan analisa kajian lingkungan strategis (ALI dan ALE) dapat

disimpulkan

bahwa

yang

menjadi

isu

strategis

dalam

proses

penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi tugas pokok BPBD yaitu : a. Belum optimalnya mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana. b. Kurangnya jumlah staf yang profesional dalam penannggulangan bencanan. c. Kurangnya sarana penunjang. d. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. e. Masih lemahnya koordinasi dengan SKPD dan instansi vertikal lainnya. f. Masih

kurangnya

evaluasi

terhadap

pelaksanaan

rencana

pembangunan. 6.2

Tujuan Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten

Agam tahun 2010 – 2015 dimana salah satu sasaran yang ingin dicapai yaitu mensinkronkan kebijakan nasional, kebijakan pemerintah provinsi dengan kebijakan kabupaten dan meningkatnya pemantapan sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan serta memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi BPBD sekaligus menjawab isu strategis maka ditetapkan tujuan yang akan di capai yaitu : a. Meningkatkan

sistem

dan

mekanisme

peneyelenggaraan

penanggulangan bencana yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif. b. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga penyelenggaran penanggulangan bencana. Renstra BPBD Agam 2011 - 2015

27

c. Meningkatkan

koordinasi

dan

keterpaduan

perencanaan

dan

pelaksanaan program pembangunan. d. Meningkatkan ketersediaan dan keakuratan data e. Meningkatkan sistem dan mekanisme

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan rencana pembangunan.

6.3

Sasaran dan Strategi. Selanjutnya ditetapkan sasaran, indikator sasaran dan strategii

pencapaian sasaran yang berupa arah kebijakan, progran kegiatan indikatif dapat dilihat dalam lampiran.1.


28

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Agam Tahun 20112015 ini merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun sesuai dengan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang berisikan visi dan misi BPBD selama 5 (lima) tahun kedepan, untuk mewujutkan Rencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah(RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2011-2015.

Dalam

penyusunan

Renstra

BPBD

ini

memperhatikan

perkembangan situasi, kondisi dan potensi Kabupaten Agam. Dengan Renstra ini BPBD berupaya untuk mewujutkan mekanisme perencanaan secara akuntabel, transparan, partisipatif, berkelanjutan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakti. Renstra BPBD Tahun 2011-2015 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan dari Renstra BPBD Tahun 2006-2010. Hasil pelaksanaan Renstra BPBD Tahun 2011-2015 akan menjadi tolok ukur keberhasilan BPBD yang disampaikan dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Agam setiap akhir tahun anggaran dengan menilai aspek effesiensi penggunaan anggaran yang terkait dengan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan. Demikian dokumen Rencana Strategis BPBD Kabupaten Agam Tahun

2011-2015

ini

dibuat

untuk

dipedomani

dan

ditindaklanjuti

sebagaimana mestinya.


29

Lampiran.1 : RENCANA STRATEGIS BPBD AGAM 2010-2015

VISI

MISI

TUJUAN

1

Terwujudnya Ketanguhan Masyarakat Kabupaten Agam Menghadapi Bencana Dalam Rangka Menuju Agam yang Alami

1 Membangun budaya siaga dan peduli bencana dengan pembelajaran kebencanaan kepada masyarakat.

SASARAN

2

Tersedianya standar penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Terhimpunnya sumberdaya yang dapat dimobilisasi secara terpadu dalam upaya penanggulangan bencana yang melingkupi wilayah Kabupaten Agam .

Terlaksananya Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Terwujudnya kapasitas sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam menghadapi bencana

STRATEGI

3

Menyiapkan Acuan dan Pedoman Penanggulangan Bencana

ARAH KEBIJAKAN

4

CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

PROGRAM

5

6

7

8

KEGIATAN INDIKATIF

INDIKATOR KEGIATAN,TARGET DAN PAGU INDIKATIF ( Rp.000.000,-) 2012 2013 2014 2015

2011 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

total

Target

Rp.

Penyusunan Regulasi Pengurangan Resiko Bencana

Tersedianya Payung Hukum Kebencanaan

Belum ada aturan Khsus didaerah, masih mengacu kepada Peraturan Perundangundangan secara nasional dan Provinsi

Tersusunnya Perda PB, Rencana Aksi PB dan Protap Pelaksanaan PB

Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana alam

Penyusuanan Perencanaan dan Kebijakan Penanggulangan Bencana

2 jenis 1

2 jenis 1.5

1 jenis 50

3 jenis 250

6 jenis 250

13 jenis

Penyusunan Kajian dan Pembuatan Peta resiko Bencana

Tersedianya Dokumen Kajian Resiko Bencana

Baru ada profil daerah Rawan Bencana

Tersusunya dokumen kajian dan peta resiko bencana (6 Jenis)



1 jenis 1

1 jenis 2

0

2 jenis 100

2 jenis 250

6 jenis 353

Melaksanakan Upaya Mitigasi/Pengurangan Resiko Bencana

Penyusunan Rencana Kontigensi Bencana

Kesiapan Menghadapi Bencana

Belum ada

Tersusunnya Rencana kontijensi typologi bencana (Banjir,tanah longsor, pemansan global, keracunan ikan, gunung meletus, abrasi pantaidan tsunami)



2 jenis 1

2 jenis 1.5

2 jenis 100

3 jenis 125

3 jenis 150

12 jenis

Pembentukan kelompok siaga bencana dan forum siaga bencana kabupaten Agam, beoperasinya pusdalops dan TRC, Nagari Tangguh

Merangsang pembentukan pembentukan KSB di Nagari-Nagari dan Forum Siaga Bencana Kabupaten Agam, Nagari tangguh, pusdalops dan TRC

Terbentuk KSB Nagari-Nagari dan Forum siaga bencana kabupaten Agam

telah terbentuk 5 KSB (Kelompok Siaga Bencana) ditingkat Nagari, belum ada pusdalops, belum ada nagari tangguh

terbentuk 82 KSB (Kelompok Siaga Bencana) ditingkat Nagari, beroperasion alnya Pusdalops dan TRC, Terbentuk dan terbinanya nagari tangguh


Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penannggulangan Bencana

4 2 Nagari

15 120 Nagari

22 250 Nagari

21 300 Nagari

20 400 Nagari

82 1072 Nagari

__________________________________________________________________ RENSTRA BPBD Kabupaten Agam Tahun 2011-2015

VII - 1

0

552.5

377.5

VISI

MISI

TUJUAN

Penurunan kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana.

2 Optimalisasi peran BPBD dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan koordinasi dengan seluruh stakeholder.

Terselenggaranya pertolongan cepat dan tepat sasaran pada korban bencana untuk mengurangi jumlah korban jiwa meninggal.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Terwujudnya kapasitas masyarakat dan sektor swasta dalam menghadapi bencana

Peningkatan kapasitas masyarakat dan sektor swasta dalam menghadapi bencana

Meningkatakan kapsitas Masyarakat dan Sektor swasta dalam menghadapi bencana

Terbangunnya kapasitas masyarakat dan sektor swasta dalam menghadapi bencana

Terwujudnya masyarakat swadaya logistik bencana dalam menghadapi bencana di tempat masing-masing

Pembangunan masyarakat swadaya logistik bencana di daerah daerah rawan bencana

Mendorong masyarakat untuk mengenal dan memahami logistik bencana

Terbangunan kelompok masyarakat yang memiliki swadaya logistik bencana

Tersedianya sistem dan mekanisme penanggulangan bencana

Penyediaan peraturan dan tindakan dalam kesiapsiagaan dan peduli bencana

Meningkatkan kesiapsiagaan dan peduli bencana

Peningkatan pemantauan dan Penyeberluasan informasi Potensi Bencana Alam

Melaksanakan koordinasi tindak tanggap darurat

terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana

CAPAIAN KINERJA


KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR

PROGRAM

KEGIATAN INDIKATIF


2011 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

total

Target

Rp.

Tersedianya 125 orang masyarakat peduli bencana pada 4 nagari di Kab. Agam

Terlatihnya Masyarakat peduli bencana sebanyak 25 Orang/Nagar i


Simulasi 5 Jenis 100 Penanggulangan bencana Alam (Pembangunan sistem pengurangan risiko bencana (PRB) (adanya sistem PRB yang meliputi perencanaan yang baik, pengannggaran, adanya regualasi, adanyan peningkatan kapasitas serta pelaksanaan PRB))

5 Jenis 120

5 Jenis 150

5 Jenis 175

7 Jenis 200

12 Jenis

Belum ada

Terbangun nya masyarakat swadaya logistik di daerah rawan bencana

Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Pendidikan dan pelatihan formal (Pembangunan Masyarakat swadaya logistik)

0

0

0

0

0

0

40 150 Nagari

42 200 Nagari

82 350 Nagari

Tersedianya sistem dan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan

Telah tersedianya aturan terkait penataan lingkungan dan tata ruang

Menurunnya tingkat kerentanan lingkungan pada kawasan rawan bencana


Penyusunan sistem dan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan (peta rawan bencana, kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, tata guna lahan dan dan sistem peringatan dini)

0

0

0

0

0

0

4 Jenis

150

5 Jenis

175

9 Jenis

325

Meningkatkan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

Tersedianya sistem dan mekanisme penyebarluasan informasi kebencanaan

Belum terpantau dan tersebarluas nya informasi potensi bencana alam di Kabupaten Agam

Semua potensi bencana alam terpantau dan tersebarluas kan kepada masyarakat melalui sarana evakuasi, selebaran, media cetak dan elektronik


Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

5 Jenis

125

5 Jenis

130

5 Jenis

135

5 Jenis

140

5 Jenis

150

45 Jenis

680

Penyelamatan Korban

terlaksanaya penyelamatan dan evakuasi pada wilayah bencana

-

Terselamatk an korban 100%

Penanganan Kedaruratan

Fasilitasi 1 Paket 100 Penanganan Bencana Alam (Peningkatan kapasitas masyarakat dan sektor swasta dalam keadaan darurat bencana)

__________________________________________________________________ Renstra BPBD Kabupaten Agam Tahun 2011-2015

VII - 2

1 Paket 180

1 Paket 200

1 Paket 250

1 Paket 275

745

5 Paket 1005

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Terlaksananya kapasitas kewenanagan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran

. Tersusunnya rencana pemulihan kawasan rawan bencana secara partisipasif

STRATEGI

Peningkatan kapasitas kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran

ARAH KEBIJAKAN

CAPAIAN KINERJA


KONDISI AWAL

PROGRAM

KONDISI AKHIR

KEGIATAN INDIKATIF


2011 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

total

Target

Rp.

Pendistribusian logistik, peralatan dan bahan penanganan sementara kejadian bencana

terlayaninya kebutuhan korban dan tersedianya fasilitas penanganan bencana

-

terdistribusin ya logistik, peralatan kebencanaa n bahan penanganan sementara pada wilayah bencana 100 %


Pendistribusian logistik dan bahan kebutuhan korban bencana

1 Paket 50

1 Paket 55

1 Paket 60

1 Paket 65

1 Paket 70

45 Jenis

Pelaksanaan Pencatatan dan Inventarisasi

Tersusunnya perhitungan kerusakan dan kerugian serta kebutuhan penanganan bencana

-

tersedianya data kerusakan dan korban


Inventarisasi dan Perhitungan Kerusakan, Kerugian, Kebutuhan dan Korban Pasca Bencana Alam

1 Paket 50

1 Paket 55

1 Paket 60

1 Paket 65

1 Paket 70

5 Paket 300

meningkatakan kapasitas kewenangan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran

terlaksananya kapasitas kewenanagan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran

2 posko, 30 Personil satgas, 4 mobil pemadam kebakaran

5 Posko, 8 Mobil Pemadam Kebakaran, 120 satgas

Peningkatan Peningkatan Kesigaan dan Pelayanan Bahaya Kebakaran Penanggulangan Bahaya Kebakaran

16 728 Kecam atan,, 2 Posko, 30 satgas, 4 Mobil






Pengadaan Mobil dan Peralatan Penunjang Pemadam Kebakaran

tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya

4 unit Mobil Pemadam kebakaran

8 Unit Mobil Pemadam Kebakaran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

0

1 Unit

1 Unit

3 Unit

2 Unit

7 Unit

0

1250

1500

3000

2200

300

7950

Terciptanya sistem dan mekanisme penanggulangan bencana

Penyelenggaraan fungsi koordinasi BPBD dalam tannggap darurat dan logistik antar stakeholder

Meningkatakan koodinasi antar stake halder dalam tanggap darurat dan logistik

Terlaksananya kordinasi antar stake holder dalam tanggap darurat

Regulasi yang belum terkoordinir dengan baik saat darurat bencana

Regulasi yang baik saat darurat bencana

Penaganan Kedaruratan

Simulasi dan galadi 1 paket 3 posko (Peningkatan koordinasi antar stake holder dalam tanggap darurat)

1 paket 5

1 paket 5

2 paket 100

2 paket 125

7 paket 238

Terciptanya sitem dan mekanisme penanggulangan Bencana

Penyususnan sistem dan mekanisme regulasi gterkait rehbailitasi dan rekonstruksi

Meningkatkan penyediaan sistem dan mekanisme (protap) terkait rehabilitasi dan rekonstruksi

Tersedianya protap regulasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi

Belum adanya protap yang jelas saat Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tersedianya protap yang jelas saat Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penaganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penyusunan Regulasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi

0

0

0

1 paket 100

0

0

0

0

1 paket 100

Penyusunan sistem dan mekanisme pedoman standar rehabilitasi dan rekonstruksi

Meningkatkan Penyediaan pedoman standar rehabilitasi dan rekonstruksi

Tersedianya pedoman standar rehabilitasi dan rekonstruksi

belum tersusunya juklak dan jknis terkait dengan rehabilitasi dan rekonnstruksi

Tersusunya pedoman standar rehabilitasi dan rekonstruksi (juklak dan juknis)


Penyusunan Pedoman standar rehabilitasi dan rekonstruksi

0

0

1 paket 5

1 paket

150

0

0

0

0

1 paket 155

Peningkatan koordinasi lintas sektoral penanggulangan bencana

Meningkatkan koordinasi lintas sektoral

Terbangunnya koordinasi lintas sektoral rehabilitasi dan rekonstruksi

Belum terbangun nya koordinasi saat rehabnilitasi dan rekonstruksi

terbangun nya koordinasi saat rehabnilitasi dan rekonstruksi

Penanganan Rehabilitasi dan rekonstruksi

Peningkatan koordinasi lintas sektoral

1 paket 5

1 paket 5

1 paket

20

1 paket 20

paket

20

1 paket 70

Melaksanakan koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan Inventarisasi dan Pencatanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tersedianya Inventarisasi Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Belum terinventarisa sinya data kerusakan pasca bencana

Tersedianya Inventarisasi Data Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Fasilitasi Penaggulangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Peningkatan kapasitas pembangunan pasca bencana)

1 Paket 50

1 Paket 50

1 Paket 55

1 Paket 125

1 Paket 150

Terlaksananya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

_______________________________________________________________________________________________ RENSTRA BPBD Kabupaten Agam Tahun 2011-2015

0

5 Paket 430

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya pembangunan sarana dan prasaran pasca bencana

3 Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia seluruh stake holder penanggulangan bencana serta pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Peningkatan daya dukung fasilitas dan utilitas pelayanan umum penanggulangan bencana.

Terwujudnya kesiapsiagaandan kemampuan SDM semua stake holder pelaksana penanggulangan bencana

STRATEGI

Peningkatan kapasitas pembangunan sarana dan prasarana pasca bencana

peningkatan sumber daya sdm semjua stake holder pelaksana penanggulangan bencana

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan kapasitas pembangunan sarana dan prasarana pasca bencana

Meningkatkan nkesiapsiagaan dan kemampuan sdm stak holder pelaksana penanggulangan bencana


INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) Terbangunnya sarana dan prasarana pasaca bencana

Terbangunya kesiapsiagaan dankammapuan sdm semua stake holder pelksana penanggulangan b encana

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL Rusaknya srana dan prasarana pasca bencana (Jalan, Jembatan, Irigasi, Rumah Masyarakat dan sektor sosial) Belum adanya Tanah/Lokas i untuk pembanguna n Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencan

KONDISI AKHIR

PROGRAM

KEGIATAN INDIKATIF


2011 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Terwujudnya pembanguna n sarana dan prasarana pasca bencana dan sektor sosial


Rehabilitasi dan 1 set Rekonstruksi Pasca Bencana

12500

1 set

12500

1 set

Tersedianya Tanah/Lokas i untuk pembanguna n Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencan


Perencanaan Pengadaan Tanah

0

0

0

0

Belum adanya Tanah/Lokas i untuk pembanguna n Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencan



Persiapan Pengadaan Tanah

0

0

0




Pelaksanaan Pengadaan Tanah

0

0




Penyerahan Pengadaan Tanah

0

Belum terlatihnya personil dari stake holder yang terlibat langsung dalam Penanggylan gan bencana

terlatihnya personil dari stake holder yang terlibat langsung dalam Penanggylan gan bencana


Peningkatan 25 kesiapsiagaan dan Orang kemampuan sdm semua stakeholder pelaksana penanggulangan bencana

VII - 4

Rp. 75000

Target

Rp.

Target

Rp.

total

Target

Rp.

1 set

100000 1 set

75000

1 set

1 Pket 2000

0

0

0

0

1 Paket 2000

0

1 Pket 2000

0

0

0

0

1 Paket 2000

0

0

1 Pket 2000

0

0

0

0

1 Paket 2000

0

0

0

1 Pket 2000

0

0

0

0

1 Paket 2000

15

25 Orang

20

25 Orang

25 Orang

50

25 Orang

75

125 Orang

50

275000

210

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana mitigasi bencana

STRATEGI

Melaksanakan Upaya Mitigasi/Pengurangan Resiko Bencana

ARAH KEBIJAKAN

Penyediaan Sarana dan Prasarana Kebencanaan

INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES) terlaksananya penyelamatan korban

CAPAIAN KINERJA KONDISI AWAL

PROGRAM

KONDISI AKHIR

KEGIATAN INDIKATIF


2011 Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

total

Target

Rp.

Tempat Evakuasi Masih Mengunakan fasilitas sosial dan rumah masyarakat

terbangunny a 6 jalur evakuasi (15Km) dan 20 tempat evakuasi (untuk mitigasi tsunami, longsor, banjir, gempa dan gunung meletus)


Pemenuhan sarana 1 jalur 300 dan prasarana (3 Km), mitigasi 4 tempat evakua si tsunam i

1 jalur 300 (3 Km), 4 tempat evakua si tsunam i





Tersedia 1 Perahu Karet, 2 unit sepeda motor, 20 baju pelampung

Tersedianya sarana penyelamata n korban (perahu karet 4 unit, kendaraan untuk SAR 2 unit mobil dan 10 unit sepeda Motor)


Pemenuhan sarana 2 jenis 1 dan prasarana mitigasi

2 jenis 1.5

6 jenis 100

5 jenis 200

5 jenis 0.75

20 jenis

303.25

Pulihnya fungsi infrastruktur Vital (jalan, jembatan, pipa air minum dan infrastruktur lainnya)

Sudah tersedia 2 unit alat berat di Dinas PU

Tersedianya 4 unit alat berat berbagai jenis tanggap darurat

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

2 jenis 1.5

6 jenis 100

6 jenis 100

6 jenis 0.75

22 jenis

203.25

terseianya sistem peringatan dini dan komunikasi

tersedia 10 unit HT di BPBD, 3 unit EWS, gempa longsor, tsunami dan kualitas air danau

Tersedia 8 unit EWS gunung meletus, longsor, banjir dan jaringan internet


Peningkatan Sarana 0 dan Prasarana Kesiapsiagaan

0

2 jenis 1.5

4 jenis 150

6 jenis 200

6 jenis 250

18 jenis

601.5

2 jenis 1

Terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana logistik dan distribusi

Peningkatan sarana dan prasaran logistik dan distribusi

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana logistik dan distribusi

terpenuhinya sarana dan prasarana logistik dan distribusi

Belum adanya gudang, sarana dan prasana logistik

Tersedianya gudang, sarana dan prasarana logistik

Peningkatan Logistik dan Distribusi

Pemenuhan Sarana 0 dan Prasarana logistik dan distribusi

0

1 Paket orang 150

1 Paket orang 150

1 Paket orang 150

1 Paket orang 150

4 Paket orang 600

Terwujudnya sdm pendukung pengelolaan logistik bencana

Peningkatan kapasitas sdm pengelolaan bencana

Meningkatkan kapasitas pengelolaan logistik bencana

terkelolanya logistik bencana yang disukung oleh sdm yang memadai

belum terlatihnya personil dalam pengelolaan logistik bencana

semua personil pengelolaan logistik bencana telah terlatih

Peningkatan Logistik dan Distribusi

Pengembangan Kapasitas SDM Pengelolaan Logistik Bencana

0

0

3 orang

25

3 orang

25

3 orang

25

3 orang

25

12 orang

100

Terwujudnya sdm personil penanggulngan bencana

Penongkatan kapasitas sdm penyelenggara penanggulangan bencana

Meningkatkan kapasitas penyelenggara penanggulnagan bencana

Terlatihnya personil penanggulangan bencana yang ada di BPBD (Pemadam kebakaran, Pusdalops, TRC)

belum terlatihnya personil penanggulan gan bencana

semua personil penanganan bencana terlatih dalam penanganan bencana

Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur

Peningkatan 0 Keterampilandan Profesionalisme (Mengadakan diklat bagi, pusdalops, TRC)

0

30 orang

200

30 orang

200

30 orang

200

30 orang

200

120 Orang

800

_______________________________________________________________________________________________ RENSTRA BPBD Kabupaten Agam Tahun 2011-2015

VISI

MISI

TUJUAN

Tersedianya standar kesejahteraan minimum penduduk korban bencana.

4

Pengelolaan bantuan bencana yang efektif, transparan, akuntable, partisipatif dan memenuhi rasa keadilan.

Tersusunnya rencana pemulihan kawasan bencana secara partisipatif.

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

CAPAIAN KINERJA


PROGRAM

KEGIATAN INDIKATIF


2011

total

KONDISI AWAL

KONDISI AKHIR Meningkat nya kapasitas sdm penanganan rehabilitasi dan rekomnstruk si baiknya srana dan prasarana yang rusak pasca bencana


Peningkatan 10 kapasitas sdm Orang tentang manajemen Rehabilitasi dan rekonstruksi

50

0

0

10 Orang

75

0

0

15 Orang

100

35 orang

225


Pemenuhan Sarana 1 set dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

250

1 set

250

1 set

250

1 set

250

1 set

250

1 set

1250

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

Target

Rp.

terwujudnya manajemen reahabilitasi dan rekonstruksi

Peningkatan kapasitas sdm dalam manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi

Meningkatkan kapasitas sdm dalam manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi

Tersedianya sdm yang memadai dalam rehabilitasi dan rekonstruksi

masih kurangnya Tenaga sdm pennagan rehabilitasi dan rekonstruksi belum

Terbangunnya sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemenuhan kebutuhan minimum penduduk korban bencana

Peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemenuhan kebutuhan minimal penduduk korban bencana

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemenuhan kebutuhan minimu penduduk korban bencana

Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pemenuhan kebutuhan minimum penduduk korban bencana

-

Penaganan Pengungsi Pasca Bencana

Mengupayakan Fasilitasi Relokasi dalam Daerah atau Transmigrasi

Fasilitasi Pelaksanaan Relokasi dalam Daerah Secara Swadaya atau transmigrasi

Semua pengungsi terelokasi

Belum terelaisasi nya transmigrasi atau relokasi masyarakat pasca bencana

Semua Pengungsi telah transmigrasi/t erelokasi


Fasilitasi Relokasi dan Transmigrasi Lokal Pengungsi Pasca Bencana

0

0

1 Paket 300

0

0

0

0

0

0

1 Paket 300

Tersedianya sistem dan mekanisme pengelolaaan batuan

penyusunan pedoman standar keahlian pengelolaan bantuan

Meningkatkan ketersedian pedoman standar keahlian pengelolaan bantuan

Tersedianya pedoman standar pengellolaan bantuaan

Belum tersusunya pedoman standar keahlian pengelolaan bantuan

tersusunya pedoman standar keahlian pengelolaan bantuan


Penyusunan 0 pedoman standar keahlian pengelolaan bantuan

0

0

0

1

100

0

0

0

0

1 paket 100

Penyusunan sistem pengelolaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga

Meningkatkan ketersedian siistem pengelolaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga

Tersedianya sistem pengelolaan bantuan pemrintahdan pihak ketiga saat darurat bencana

Pengenbangan 0 sistem pengelolaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga pada saat darurat bencana

0

0

0

0

0

1 paket 30

0

0

1 paket 150

Meningkatkan ketersedian sistem pengelolaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga

Tersedianya sistem pengelolaan bantuan pemrintahdan pihak ketiga pasca bencana

Belum tersusunya Sistem pengeloaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga pada saat darurat bencana Belum tersusunya Sistem pengeloaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga pada saat darurat bencana


Penyususnan sistem pengelolaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga

Belum tersusunya Sistem pengeloaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga pada saat darurat bencana Belum tersusunya Sistem pengeloaan bantuan pemerintah dan pihak ketiga pada saat darurat bencana


Penyusunan sistem 0 pengelolaan bantuan pihak ketiga pasca bencana

0

0

0

1 paket 150

0

0

0

1 paket 150


VII - 6

0

PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents