1
PENDAHULUAN Latar Belakang Kebijakan otonomi daerah yang berlandaskan UU No. 32 tahun 2004 yang merupakan revisi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan yang sangat besar pada daerah untuk mengelola pemerintahan dan sumber daya daerahnya. Sebagai konsekuensinya daerah harus mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian pemanfaatan sumber daya wilayah yang dimilikinya. Wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Kalimantan Tengah awalnya merupakan bagian wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Pada saat Provinsi
Kalimantan Tengah terbentuk, di provinsi ini telah ada daerah yang dikategorikan sebagai kota yaitu Kuala Kapuas, Muara Teweh, Buntok, Sampit dan Pangkalan Bun, dimana kelima kota ini berlomba untuk menjadi ibukota provinsi, tetapi tidak tercapai kesepakatan. Solusinya diputuskan suatu daerah yang berada di antara kelima kota tersebut. Disamping itu, Presiden RI saat itu Ir. Soekarno dengan program Nation Building-nya, juga berkeinginan menciptakan kota yang bebas dari sisa-sisa kolonial Belanda. Berdasarkan kedua hal tersebut dipilihlah lahan dekat Kampung Pahandut sebagai ibukota provinsi yang dalam perkembangannya bernama Palangka Raya yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 1957. Sejak ditunjuk sebagai ibukota provinsi sampai dengan tahun 2000 perkembangan Kota Palangka Raya masih berjalan dengan lambat, hal ini disebabkan belum berkembangnya sarana transportasi yang memadai.
Jalur
transportasi dari dan ke Kota Palangka Raya sebelum tahun 2000 lebih banyak memakai jalur transportasi sungai yang memerlukan waktu tempuh yang lama sementara jalur darat dan udara belum berkembang.
Jalur darat yang
menghubungkan Kota Palangka Raya dengan Kota Banjarmasin (Ibukota Kalimantan Selatan) yang merupakan kota perdagangan dan industri yang menopang perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah sebelum tahun 2000 sebenarnya sudah dibangun, tetapi pemanfaatannya belum optimal terutama apabila memasuki musim penghujan jalur darat tersebut tidak dapat digunakan
2
karena terputus akibat banjir. Jalur udara yang ada sebelum tahun 2000 juga belum berkembang, dimana penerbangan dari Palangka Raya ke Jakarta hanya dilayani satu maskapai penerbangan dengan jadwal sekali penerbangan setiap harinya. Perkembangan Kota Palangka Raya terlihat sejak tahun 2000 dimana pembangunan jalur darat dan udara mulai dikembangkan dengan baik. Jalur darat yang menghubungkan Kota Palangka Raya dengan Kota Banjarmasin sudah tidak mengalami kendala dan dapat digunakan sepanjang tahun. Sementara itu jalur udara juga cukup berkembang dengan bertambahnya maskapai penerbangan yang melayani route Palangka Raya-Jakarta menjadi 3 (tiga) maskapai dengan ditambah tujuan ke Kota Surabaya. Berkembangnya sarana transportasi darat dan udara menyebabkan terjadinya perkembangan struktur sosial
dan ekonomi
masyarakat serta perubahan prioritas-prioritas pembangunan yang membawa dampak pada perubahan penggunaan lahan. Penduduk Kota Palangka Raya tahun 2000 adalah 148.197 jiwa dan tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 182.614 jiwa. Perkembangan penduduk yang tumbuh dengan cepat memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam kehidupan perkotaan.
Hal ini diwujudkan dalam visi Kota
Palangka Raya yaitu Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai pusat pelayanan publik, pemukiman yang nyaman dan tertata, pemerintahan yang bersih, pengembangan sumber daya manusia, dunia usaha dan pariwisata, tanpa menghilangkan
budaya
daerah
dan
Misi
Kota
Palangka
Raya
yaitu
1). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik; 2). Meningkatkan
kualitas
pembangunan
permukiman
dan
perkotaan
serta
pengelolaan pertanahan dan penataan ruang; 3). Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah; 4). Meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan; 5). Meningkatkan kemampuan dan pengembangan kegiatan dunia usaha dalam arti luas dan 6). Mengembangkan pariwisata sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan ke Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan Kota Palangka Raya yang cukup pesat sejak tahun 2000 membawa pengaruh terhadap wilayah di sekitarnya termasuk Kabupaten Katingan
3
yang merupakan salah satu daerah otonom yang dibentuk berdasarkan UU No. 5 tahun 2002 dan terletak berbatasan dengan ibu kota provinsi. Sebagai daerah otonom yang baru, berbagai perkembangan telah terjadi yang menimbulkan banyak perubahan dan diperkirakan akan terus berlanjut sebagai wujud perkembangan
struktur
sosial
ekonomi
dan
masyarakat,
perkembangan
pembangunan sektor-sektor yang dianggap mampu meningkatkan pertumbuhan wilayah. Perkembangan Kabupaten Katingan juga diikuti dengan pertambahan penduduk dimana tahun 2000 berjumlah 117.549 jiwa dan tahun 2006 bertambah menjadi 130.090 jiwa. Sebagai daerah otonom dan dalam rangka menjalankan pembangunan Kabupaten Katingan juga mempunyai visi dan misi yang akan dijalankan. Visi Kabupaten Katingan yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Katingan yang maju, mandiri dan produktif dalam suasana lingkungan yang sehat dan Misinya yaitu 1). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia; 2). Meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat melalui penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan komoditas unggulan; 3). Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan; dan 4). Menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (good governance) melalui kebijakan otonomi daerah. Kota Palangka Raya dan Kabupaten Katingan dalam rangka pelaksanaan visi dan misinya akan berdampak pada perubahan penggunaan lahan yang karakteristiknya berbeda dan apabila perubahan berlangsung dengan cepat tanpa dilakukan upaya pengendalian maka tujuan pemanfaatan lahan yang dimaksudkan untuk mencapai optimalisasi produksi, keseimbangan penggunaan dan kelestarian pemanfaatan lahan akan terancam. Petit et al. (2001) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui secara cepat alih fungsi lahan adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh. Teknik analisisnya secara efisien dapat menggunakan data penginderaan jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Lebih lanjut Irianto (2004) menyatakan bahwa penggunaan citra satelit dengan resolusi dan waktu pengambilan yang proporsional multitemporal sangat diperlukan untuk zonasi, karakterisasi, adaptasi dan mitigasi alih fungsi lahan. Sementara itu, model perubahan penggunaan lahan dapat digunakan sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan penyebab dan konsekuensi dari dinamika penggunaan lahan.
4
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka pertanyaannya adalah bagaimana gejala perubahan penggunaan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta perkembangan wilayah di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya terkait dengan perubahan penggunaan lahan. Perumusan Masalah Perubahan penggunaan lahan bersifat dinamis dan tidak dapat dihindari karena merupakan refleksi dari perubahan struktur perekonomian, preferensi penduduk dan dinamika pembangunan. Kecepatan terjadinya perubahan penggunaan lahan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya akan berbeda tergantung pada faktor-faktor dominan baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun kelembagaan. Perkembangan Kota Palangka Raya yang cukup pesat sejak tahun 2000 karena berkembangnya sarana transportasi darat maupun udara menyebabkan meningkatnya permintaan penggunaan lahan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan bagi penduduknya sehingga tekanan terhadap lahan tidak dapat dihindarkan begitu pula yang terjadi di Kabupaten Katingan. Berdasarkan RTRW peruntukan kawasan hutan di Kabupaten Katingan adalah 80 % dari luas wilayah dan kawasan non hutan 20 % dan peruntukan kawasan hutan di Kota Palangka Raya adalah 70 % dari luas wilayah dan 30 % areal non hutan. Berdasarkan penutupan lahan tahun 2000 di Kabupaten Katingan luas penutupan hutan adalah 75 % dan non hutan 25 % sementara tahun 2005 penutupan hutan 70 % dan non hutan 30 %. Luas penutupan hutan tahun 2000 di Kota Palangka Raya adalah kurang lebih 60 % dan non hutan 40 % dan tahun 2005 penutupan hutan adalah kurang lebih 56 % dan non hutan 44 %. Peranan sektor primer di Kabupaten Katingan seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan pertambangan masih menjadi sumber pendapatan utama daerah dimana sektor ini pada tahun 2006 menyumbang sebesar 44,83 % PDRB Kabupaten, sementara sektor sekunder menyumbang 9,99 % dan sektor tersier 45,18 %.
Di Kota Palangka Raya
sumbangan sektor terbesar terhadap PDRB adalah sektor tersier mencapai 76,34 %, sektor primer 8,20 % dan sektor sekunder 15,47 %.
5
Berdasarkan RTRW Kota/Kabupaten dan kondisi faktual yang ada di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pemanfaatan ruang di wilayah studi, yakni penggunaan lahan hutan di kedua wilayah tersebut terus mengalami penurunan sementara penggunaan lahan non hutan mengalami peningkatan, dimana kecenderungan ini diduga akan terus berlangsung pada tahun-tahun selanjutnya seiring dengan perkembangan wilayah di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Berlakunya otonomi daerah tahun 2002 di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi, orientasi perkembangan wilayah dan perubahan penggunaan lahan ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Di lain pihak sampai saat ini belum ada pemutakhiran data penggunaan lahan dan analisis perubahan penggunaan lahan di tingkat kecamatan di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya. Berbagai fenomena di atas perlu mendapat perhatian dan dikaji sejauh mana perubahan penggunaan lahan dan penyebaran yang terjadi di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya, bagaimanakah keterkaitan perkembangan wilayah dalam mempengaruhi perubahan penggunaan lahan serta sejauh mana faktor fisik lahan, faktor sosial ekonomi atau faktor kebijakan penggunaan lahan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Menganalisis tingkat perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Katingan dan Kota Palangka Raya periode tahun 1990 – 2006. 2. Mengidentifikasi perkembangan wilayah sebelum dan setelah otonomi daerah. 3. Menganalisis faktor-faktor penyebab utama perubahan penggunaan lahan. Manfaat Penelitian Informasi tentang sejauh mana dinamika penggunaan lahan dan faktorfaktor yang mempengaruhinya dapat digunakan sebagai masukan dalam penataan dan penyusunan kebijakan pemanfaatan/penggunaan lahan bagi pemerintah daerah serta mengarahkan ke penggunaan lahan sesuai peruntukan.
