PENDAHULUAN
Latar Belakang Perhatian
terhadap
masalah-masalah
yang
terjadi
dalam
proses
pembangunan terus berkembang sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan pembangunan, memberikan pelajaran yang penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk mengkaji lebih mendalam perencanaan pembangunan yang tepat untuk dilaksanakan pada suatu wilayah. Karakteristik potensi wilayah baik yang bersifat alami maupun buatan, merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dala m proses perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi kebijakan pembangunan harus dilandasi dengan pemahaman yang baik terhadap kondisi wilayah. Struktur pemerintahan negara kita, dibagi atas Pemerintahan Pusat dan Daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana telah diamanatkan dalam
Undang-undang (UU) nomor 22 tahun 1999 juncto UU
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerinta h Daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai peran yang penting dalam proses perencanaan pembangunan. Sesuai UU nomor 25 tahun 2004 tersebut, maka perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan, dimana dalam pelaksanannnya dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) pada masing-masing daerah. Dalam melakukan fungsinya, pemerintah daerah akan dihadapkan pada pengambilan-pengambilan
keputusan
yang
dilaksanakan
dalam
kerangka
kebijakan publik, termasuk dalam melakukan kebijakan di bidang pembangunan. Salah satu aspek yang penting dilakukan dalam kebijakan publik adalah merumuskan masalah dan program pemecahan yang akan dilaksanakan. Terdapat 4 tahap/fase yang penting dilakukan yaitu 1) pencarian masalah (problem search), 2) pendefinisian masalah (problem definition), 3) spesifikasi masalah (problem specification), dan 4) pengenalan masalah (problem sensing) (Dunn 2003). Dengan mengetahui masalah-masalah yang dihadapi, maka kebijakan yang
2
dikeluarkan dapat sesuai dengan yang diharapkan, termasuk di dalamnya kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Oleh karena itu, kegiatan studi kebija kan dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilakukan oleh Pemda menjadi unsur yang penting sebagai bagian dari proses pembelajaran (learning processs) dalam pelaksanaan pembangunan.
Perumusan Masalah Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan memanfaatkan sumbersumber potensi daerah secara lebih mandiri. Namun demikian, kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah tentunya harus berpedoman pada grand design kebijakan pembangunan nasional. Hal ini secara eksplisit telah dirumuskan dalam UU Nomor
25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah Menurut Sukirno (1982) strategi pembangunan untuk suatu daerah ada empat aspek yaitu 1) strategi makro 2) strategi sektoral 3) strategi wilayah, dan 4) strategi pemilihan proyek-proyek. Salah unsur yang penting dalam kebijakan pembangunan daerah adalah merumuskan strategi perencanaan ekonomi daerah. Menurut Mangiri (2000) perencanaan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Misi umumnya adalah pendapatan perkapita daerah dan pemerataannya. Untuk mewujudkan misi dan tujuan tersebut diperlukan strategi dengan melihat berbagai potensi sumber daya yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan budaya yang tersedia di suatu daerah. Beberapa strategi dimaksud adalah : 1.
Strategi dari sudut sumber daya, yang terdiri dari : a. basis input, surplus sumber daya manusia (surplus labor), b. basis Input, sumber daya alam (hasil alam),
3
c. strategi basis sumber daya modal dan manajemen, d. sumber daya lainnnya, e. lokasi dan wilayah strategis. 2.
Strategi menurut komoditi unggulan;
3.
Strategi dari sudut efisiensi;
4.
Strategi dari sudut Institusi dan aktor ekonomi.
Pemahaman yang mendalam terhadap karakteritik dan potensi yang dimiliki suatu daerah, khususnya sektor-sektor unggulan yang ada, merupakan hal yang penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang akan di keluarkan, dengan harapan agar competitive advantage tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan suatu daerah. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, dimana mempunyai beragam potensi wilayah baik yang bersifat alami maupun buatan, yang berpeluang menjadi sektor unggulan daerah. Namun demikian, dengan keragaman potensi yang dimiliki tersebut, sampai tahun 2003 Kabupten Kebumen masih masuk dalam sepuluh besar terbawah kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah berdasarkan ukuran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita. Oleh karena itu, pemda Kabupaten Kebumen perlu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat, khususnya dengan lebih mengoptimalkan peran sektor-sektor unggula n yang dimiliki, agar dapat meningkatkan kemajuan dan perkembangan wilayah. Memperhatikan beberapa hal di atas, maka beberapa permasalahan yang perlu dikaji adalah : a. Apa sektor unggulan yang dimiliki Kabupaten Kebumen ? b. Apakah kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemda Kabupaten Kebumen telah memperhatikan sektor unggulan yang dimilikinya ? c. Bagaimana kebijakan pembangunan yang tepat dijalankan oleh pemda ?
Kerangka Pemikiran Perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu proses pembangunan. Menurut Conyers & Hills dalam Arsyad (1999)
4
perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Arsyad (1999) ada 4 elemen dasar perencanaan yaitu (1) merencanakan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) perencanaan untuk masa depan. Agar suatu bentuk perencanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu disusun suatu strategi yang tepat yang dituangkan dalam kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan, khususnya di bid ang ekonomi, menurut Arsyad (1999) dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu (1) strategi pengembangan fisik/lokalitas (locality or physical development strategy), (2) strategi pengembangan dunia usaha (bussiness
development strategy),
(3) strategi pengembangan sumber daya manusia (human resources development strategy), dan (4) strategi pengembangan masyarakat (community-based development strategy ). Karakteristik potensi yang terdapat pada suatu daerah baik yang bersifat alami maupun buatan, merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan suatu daerah. Dengan mengetahui potensi daerah yang secara tercermin dalam sektor unggulan yang dimiliki, maka
kebijakan yang
ditempuh dan implementasi yang diperoleh dapat sesuai yang diharapkan. Salah satu sarana untuk mengetahui potensi-potensi tersebut adalah dengan menganalisa data-data statistik daerah dan memperhatikan hasil-hasil studi potensi. Berdasarkan hasil pengolahan data -data tersebut, maka dapat diketahui kinerja perekonomian daerah dan kebijakan pembangunan yang tepat untuk dilaksanakan. Adapun kerangka pemikiran penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini, sebagaimana nampak pada Gambar 1 di bawah.
5
Wilayah / Daerah Kabupaten Kebumen
Potensi Wilayah /Daerah : SDA, SDM, SD Buatan, SD lain
Pemerintah Daerah
DPRD
Masyarakat
Kebijakan Pembangunan
Data-data statistik, hasil studi
Metode Analisis Data
Sektor-s ektor Unggulan
Perkembangan sektorsektor perekonomian
Isu sentral Kebijakan Pembangunan
Usulan strategi dasar Kebijakan Pembangunan bagi Kabupaten Kebumen
Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian.
Hipotesis Penelitian Perumusan kebijakan pembangunan yang tepat merupakan salah satu aspek yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Salah satu pendekatan yang perlu dilakukan adalah memberikan perhatian yang memadai terhadap pengembangan sektor-sektor perekonomian yang merupakan
6
unggulan daerah. Memperhatikan keragaman potensi wilayah yang dimilikinya, patut diduga bahwa pada dasarnya Kabupaten Kebumen mempunyai sektor -sektor perekonomian yang merupakan unggulan daerah. Namun, melihat pencapaian hasil
pembangunan
yang
dilaksanakan,
ada
dugaan
bahwa
kebijakan
pembangunan yang dilaksanakan belum sepenuhnya memperhatikan sektor -sektor unggulan tersebut. Berdasarkan latar be lakang, kerangka pemikiran, dan hal-hal tersebut di atas, maka sebagai hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1.
Kabupaten Kebumen mempunyai sektor unggulan yang mempunyai peran yang penting dalam pengembangan wilayah yakni Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan dan Jasa;
2.
Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen belum sepenuhnya memperhatikan sektor unggulan yang dimiliki daerah tersebut.
Tujuan Penelitian Dengan memperhatikan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini adalah untuk mengkaji : a. Sektor perekonomian daerah yang
potensial menjadi sektor unggulan
dalam meningkatkan kemampuan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kebumen; b. Kesesuaian strategi pembangunan yang dijalankan Pemda Kabupaten Kebumen; c. Strategi kebijakan pembangunan yang tepat dijalankan di Kabupaten Kebumen.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pada beberapa aspek yaitu :
7
a. Memberikan
sumbangan
pemikiran
pada
pemda
tentang
strategi
pembangunan yang perlu dijalankan; b. Sebagai bahan pembelajaran (learning process) dan evaluasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan; c. Sebagai salah satu sarana guna pengembangan ilmu pengetahuan.
