PENDAHULUAN Latar Belakang

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015—2019

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera dan merupakan gerbang utama jalur transportasi dari dan ke Pulau Jawa. Dengan posisi yang srategis tersebut, maka pembangunan di wilayah Lampung mempunyai potensi dan peluang yang besar, dengan tantangan dan permasalahan yang lebih komplek dibandingkan daerah lain. Pengembangan dan pemanfaatan potensi dan peluang serta penanganan tantangan dan permasalahan pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu, antar wilayah, dan antar level pemerintahan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Undang-undang ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian

sumberdaya

yang

ada,

dalam

rangka

meningkatkan Pendahuluan Hal. 1-1


kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Merujuk kepada peraturan di atas, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur periode 2009-2014 telah berakhir pada tahun 2014 dan selanjutnya Gubernur terpilih Muhammad Ridho Ficardo dan Wakil Gubernur terpilih Bachtiar Basri yang dilantik pada tanggal 2 Juni 2014 menyusun dan menyampaikan RPJMD Provinsi Lampung 2015–2019 yang penetapannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2015— 2019 telah dilantik pada tanggal 2 Juni 2014, maka periode RPJMD Provinsi Lampung disusun sesuai dokumen RPJPD Tahun 2005—2025 yaitu tahapan pembangunan lima tahun ketiga periode 2015—2019.

Selain itu mengacu

kepada mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan yang dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember, maka RPJMD Provinsi Lampung menggunakan periode Tahun 2015—2019. Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dilakukan melalui berbagai tahapan analisis data dan informasi hasil pembangunan, serta penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025. Penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 menggunakan 5 (lima) pendekatan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). 1.2. 1.

Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pendahuluan Hal. 1-2


3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Pendahuluan Hal. 1-3


10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Indonesia Tahun

2005 Nomor

Republik

150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana



Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 20. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2014

Tentang Pengesahan

Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2014-2019; 24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025; 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;



1.3.

Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan pembangunan disusun sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, sehingga dalam penyusunannya, harus memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2010-2014, Selanjutnya, RPJMD juga merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sehingga RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 dan memperhatikan RTRW Provinsi Lampung, terutama dari sisi pola dan struktur tata ruang, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD dan RTRW, penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) dan RTRW Provinsi Bengkulu dan Provinsi Banten. RPJMD Provinsi Banten Isu strategis RPJMD 2012—2017 a.

Aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat

b.

Pelayanan kesehatan masyarakat

c.

Ketersediaan dan pelayanan infrastruktur

d.

Penanganan kemiskinan dan pengangguran

e.

Pananganan bencana alam Pendahuluan Hal. 1-6


f.

Pengendalian lingkungan hidup

g.

Pananganan ketenagakerjaan, pemerintah dan politik

h.

Pengendalian kependudukan

i.

Pemberdayaan ekonomi

j.

Apresiasi budaya daerah

k.

Pemerintahan otonom

RPJMD Provinsi Bengkulu Isu strategis RPJMD 2010—2015 1.

Masih adanya pembangunan sarana dan prasarana yang belum terselesaikan dan belum berfungsi secara optimal;

2.

Masih rendahnya produktivitas dan daya saing daerah Produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor PDRB masih cukup rendah terutama di sektor pertanian, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan;

3.

Jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi. Sampai dengan tahun 2010 angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu masih sebesar 18,59 % sedangkan nasional pada tahun yang sama sebesar 13,5 %;

4.

Masih rendahnya jenis dan nilai investasi yang masuk. Investasi dalam 5 tahun ke depan akan diarahkan dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan industri kerakyatan seperti pabrik-parik industri hilir pengolah hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;

5.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Pada tahun 2010, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah masih sebesar 40%. Artinya ketergantungan pendanaan untuk pembangunan masih cukup bergantung pada Pemerintah Pusat. Sehingga ke depannya masih sangat diperlukan peningkatan PAD terutama melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD;

6.

Pembangunan perekonomian rakyat belum dibangun secara komprehensif mulai dari sektor hulu sampai hilir Perlu dikembangkan klaster industri di setiap kabupaten/kota sesuai dengan potensi unggulan masing-masing daerah;



7.

Sarana dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan belum optimal Persebaran fasilitas pendidikan dan kesehatan belum merata antar kabupaten terutama di kabupaten-kabupaten pemekaran. Masih perlu ditingkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin;

8.

Masih banyaknya wilayah yang tergolong tertinggal baik pada tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. Dari 10 kab/kota di Provinsi Bengkulu, baru 4 kab/kota yang tidak tergolong daerah tertinggal yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Rejang Lebong);

9.

Infrastruktur terutama jalan sentra produksi untuk memperlancar distribusi dan pemasaran produk-produk pertanian belum memadai. Hal ini sangat penting dalam rangka mengurangi ongkos angkut produksi bagi petani, nelayan maupun pengusaha kecil;

10. Kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup masih belum optimal; 11. Perlunya peningkatan kualitas informasi bencana alam serta kapasitas adaptasi

dan

penanggulangan

bencana

alam.

Kedepannya

akan

ditingkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi bencana seperti sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dan anak sekolah, pembentukan satgas bencana, pembangunan jalur-jalur evakuasi bencana, pemetaan daerah rawan

bencana,

penyusunan

RTRW

berbasis

mitigasi

bencana,

pembangunan gedung evakuasi (escape building), pembangunan tower pemantau tsunami dan gudang penyimpan cadangan makanan (buffer stock); 12. Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Kedepannya kerjasama dan peningkatan peran inspektorat dan BPKP dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan daerah akan ditingkatkan; 13. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatkan pendidikan dan Pendahuluan Hal. 1-8


keahlian aparatur pemerintah di bidang tersebut akan ditingkatkan seperti dengan memberikan beasiswa S2 dan S3, mengikutsertakan dalam diklatdiklat perencanaan dan penganggaran. 14. Masih adanya permasalahan perbatasan wilayah antar Provinsi dan antar kabupaten dalam Provinsi Bengkulu. Hal ini penting dan mendesak untuk diselesaikan karena dapat mengganggu hubungan kerjasama antar Provinsi dan antar kabupaten yang mengalami permasalahan perbatasan tersebut.



20 Tahun

5 Tahun

1 Tahun

RPJPN

RPJMN

RKP

pedoman

pedoman

diacu

diperhatikan

Renstra K/L

dijabarkan

RPJPD Lampung

RPJMD Lampung

RKPD Lampung

pedoman

diacu

diperhatikan

pedoman

RPJPD Kab/Kota

pedoman

RPJMD Kab/Kota

diacu Renstra SKPD

diperhatikan RPJMD & RTRW Prov. Lain

Renja SKPD

RKPD Kab/Kota

pedoman

Renstra K/L

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Dalam penyusunannya, RPJMD Provinsi Lampung berpedoman pada beberapa hal, yaitu: 1.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berpedoman pada Undang– Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2.

RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 berpedoman pada RPJPD 2005–2025 dan memperhatikan RPJMN Teknokratik Tahun 2015–2019, dan mempertimbangkan asas keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat dalam RPJMD Provinsi Lampung 2010-2014;

3.

RPJMD

Provinsi

Lampung

2015-2019

mempertimbangkan

arah

pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung (Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007), dan Rencana Tata Ruang Provinsi Banten dan Bengkulu. 4.

RPJMD Provinsi Lampung

2015-2019 mengacu kepada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. 1.4.

Sistematika Penulisan Dokumen

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2015-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut: I.

Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen



RPJM dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Sistematika Penulisan Dokumen; dan Maksud dan Tujuan II.

Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.

III.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Beserta Kerangka Pendanaan. Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan dalam tahap perumusan ke dalam sub bab Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu; dan Kerangka Pendanaan;

IV.

Analisis Isu-Isu Strategis. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan

daerah

terkait

dengan

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan

nasional

maupun

regional,

yang

dapat

memberikan

manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Provinsi Lampung. V.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD atau kepala daerah terpilih dan jangka waktunya.

VI.

Strategi dan Arah Kebijakan. Pada bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan. Dalam bab ini diuraikan hubungan

antara

kebijakan

umum

yang

berisi

arah

kebijakan

pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.



VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan. Bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini juga disajikan pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. IX.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah, bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun.

X.

Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan. Bab ini menguraikan tentang RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun pertama kepemimpinan gubernur periode berikutnya, dan kaidah pelaksanaan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dalam dokumen RPJMD.

XI.

Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.

1.5.

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015–2019 adalah: 1.

Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;



2.

Menjadi pedoman

dalam penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran; 3.

Menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD dan RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

4.

Sebagai pedoman penilaian keberhasilan pembangunan pemerintah daerah.

5.

Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penilaian kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun ke depan.


RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015--2019

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.

Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung tanggal 18 Maret 1964. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan 103º40’’ (BT) Bujur Timur sampai 105º50’’ (BT) Bujur Timur dan 3º45’’ (LS) Lintang Selatan sampai 6º45’’ (LS) Lintang Selatan. Provinsi Lampung meliputi areal daratan seluas 35.288,35 km (Lampung dalam angka, BPS, 2013) termasuk 132 pulau di sekitarnya dan lautan yang berbatasan dalam jarak 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut lepas. Luas perairan laut Provinsi Lampung diperkirakan lebih kurang 24.820 km (atlas Sumberdaya Pesisir Lampung, 1999). Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km). Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km2 termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 1030 40’ – 1050 50’ Bujur Timur; serta antara 60 45’ – 30 45’ Lintang Selatan. Batas administratif wilayah Provinsi Lampung adalah: 1.

Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu

2.

Sebelah Selatan dengan Selat Sunda

3.

Sebelah Timur dengan Laut Jawa Gambaran Umum Daerah Hal. 2-1


4.

Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yang terdiri atas: 1.

Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.

2.

Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.

3.

Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.

4.

Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.

5.

Kabupaten Way Kanan dengan ibukota Blambangan Umpu.

6.

Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.

7.

Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.

8.

Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.

9.

Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.

10. Kota Bandar Lampung. 11. Kota Metro. 12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu. 13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji. 14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan. 15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui. Untuk mengetahui wilayah administrasi Provinsi lampung dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambaran Umum Daerah Hal. 2-2


2.1.1.1 Aspek Topografi Menurut kondisi topografi, Provinsi Lampung dapat dibagi ke dalam 5 (lima) satuan ruang, yaitu: 1.

Daerah berbukit sampai bergunung, dengan ciri khas lereng-lereng yang curam atau terjal dengan kemiringan berkisar 25% dan ketinggian ratarata 300 m di atas permukaan laut (dpl). Daerah ini meliputi Bukit Barisan, kawasan berbukit di sebelah Timur Bukit Barisan, serta Gunung Rajabasa.

2.

Daerah Berombak sampai bergelombang, yang dicirikan oleh bukit-bukit sempit, kemiringan antara 8% hingga 15%, dan ketinggian antara 300 meter sampai 500 meter d.p.l. Kawasan ini meliputi wilayah Gedong Tataan, Kedaton, Sukoharjo, dan Pulau Panggung di Daerah Kabupaten Lampung Selatan, serta Adirejo dan Bangunrejo di Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

3.

Dataran alluvial, mencakup kawasan yang sangat luas meliputi Lampung Tengah hingga mendekati pantai sebelah Timur. Ketinggian kawasan ini Gambaran Umum Daerah Hal. 2-3


berkisar antara 25 hingga 75 meter d.p.l., dengan kemiringan 0% hingga 3%. 4.

Rawa pasang surut di sepanjang pantai Timur dengan ketinggian 0,5 hingga 1 meter d.p.l.

5.

Daerah aliran sungai, yaitu Tulang Bawang, Seputih, Sekampung, Semangka, dan Way Jepara.

Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 1.004.735 Ha (28,47 %) dari luas daratan Provinsi Lampung. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan. 2.1.1.2 Aspek Geologi Batuan yang tertua dan tersingkap di wilayah Lampung adalah batuan malihan/metamorf yang terdiri dari sekis, genes, filit, kuarsit, dan pualam yang secara keseluruhan termasuk dalam kompleks Gunungkasih (Ptgm). Umur kompleks ini belum diketahui dengan pasti, namun diperkirakan Pra – Karbon. Batuan tua lainnya adalah sedimen laut dalam yang terdiri dari batupasir dan batulempung dengan sisipan rijang dan batugamping dikenal dengan nama Formasi Menanga (Km). Hasil temuan fosil pada batu gamping menunjukan umur bagian tersebut tersingkap di jalur bukit barisan dan bersentuhan secara tektonik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan mesozoik, diterobos oleh batuan granitoid/batuan terobosan Mosozoik akhir yang berumur 88 juta tahun yang lalu (kapur akhir, Katili, 1973). Batuan malihan terdapat pula secara setempat dan terbatas di sekitar batuan terobosan. Breksi dan konglomerat aneka bahan yang mengandung rombakan Formasi Menanga dan Kompleks Gunungkasih dipetakan sebagai Formasi Sabu (Tpos) dan Formasi Campang (Tpoc). Umur kedua formasi ini belum diketahui, berdasarkan posisi stratigrafi diperkirakan berumur Paleosen-Oligosen Awal. Litologi formasi campang ini terdiri dari perselingan batu lempung, serpih, Gambaran Umum Daerah Hal. 2-4


kalkarenit, tuf dan breksi dengan ketebalan 1.000 -1.500 meter. Diendapkan di lingkungan turbidit di laut, di tepi pantai sampai daerah kegiatan gunung api. Terlipat kuat dengan sumbu barat laut-tenggara, kemiringan berkisar 250 – 700. Ditafsirkan diendapkan bersamaan waktu dengan formasi tarahan dan termasuk satuan gunung berapi efusiva. Batuan gunung api berkomposisi andesitik (lava, breksi, tufa) yang terubah dan terkekarkan kuat dipetakan sebagai Formasi Tarahan (Tpot), diperkirakan setara dengan Formasi Kikim yang terdapat di daerah Bengkulu. Umur formasi ini diperkirakan Paleosen Tengah – Oligosen Awal. Litologi tuf dan breksi dikuasai oleh sisipan tufit. Diendapkan dilingkungan benua, mungkin busur gunung api, magmatisma ada kaitannya dengan penujaman, secara regional dapat dikorelasikan dengan formasi kikim. Ditafsirkan sebagai sisa busur gunung api paleogen yang tersingkap. Keberadaannya sering disebut sebagai bukti penunjaman disepanjang parit sunda yang terus berlangsung. Formasi Sabu, Formasi Campang dan Formasi Tarahan tersingkap di jalur Bukit Barisan. Batuan Granit – granodiorit yang menerobos batuan granitoid Kapur Akhir menunjukkan umur 48,37 – 34,57 juta tahun (Eosen – Oligosen). Penunjaman-penunjaman yang terjadi telah menjadikan wilayah Kota Bandar Lampung sebagai area rawan bencana. Sehingga berdasarkan formasi tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap perencanaan ruang dimasa yang akan datang. Dengan demikian perlu perencanaan mendalam untuk memanfaatkan ruang yang ada bagi pembangunan dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah. Kondisi yang diharapkan dimasa mendatang proses pembangunan yang dilakukan sejalan dengan keadaan wilayah yang rawan dengan bencana. Perkembangan geologi Tersier selanjutnya di daerah ini menunjukkan perbedaan yang nyata antara jalur Jambi – Palembang, Bukit Barisan dan Bengkulu. Perbedaan tersebut dicerminkan dengan adanya perbedaan sedimentasi cekungan yang terdapat di ketiga jalur tersebut.



Pada jaman Oligosen Akhir – Miosen Tengah di jalur Jambi – Palembang terjadi sedimentasi genang laut di cekungan Sumatera Selatan yang diwakili oleh Formasi Talangakar (Tomt) yang terdiri dari batupasir kuarsa, konglomerat kuarsa, batupasir terdiri dari serpihan gampingan, napal, batulempung dan batu lanau, Formasi Gading (Tomg) yang terdiri dari batupasir, batulanau dan batu lempung dengan sisipan batugamping dan lignit, dan Formasi Baturaja (Tmb) terdiri dari batugamping terumbu, kalkarenit dengan sisipan serpih gampingan. Di jalur Bukit Barisan terjadi kegiatan gunung api yang diwakili oleh Formasi Hulusimpang (Tomh) terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa bersusunan andesit/basaltik, terubah, berurat kuarsa (Tmos) yang terdiri dari perselingan batulempung, batupasir, batulanau, serpih, terkadang gampingan. Tektonik yang terjadi pada Miosen Tengah diikuti oleh sedimentasi laut dangkal yang dicerminkan oleh Formasi Airbenakat (terdapat di luar Provinsi Lampung), kegiatan gunung api di jalur Bukit Barisan yang dicerminkan oleh Formasi Bal (Tmba) terdiri dari breksi gunung api bersusunan dasit, tufa dasitan dan sisipan batupasir dan sedimentasi volkanik klastik laut dangkal di jalur Bengkulu yang dicerminkan oleh Formasi Lemau (Tml) terdiri dari Batupasir tufaan gampingan, batulempung gampingan dengan sisipan tipis atau bintal batugamping, mengandung foram dan moluska. Aktivitas gunung api di jalur Bukit Barisan menerus pada Miosen Akhir – Pliosen yang membentuk Formasi Lakitan (Tmpl) terdiri dari breksi gunung api bersusunan andesitik/basaltik, epalistik sedikit dasitan, tufa dan batupasir tufaan dan menindih secara tak selaras Formasi Bal, sedang di jalur Bengkulu terbentuk Formasi Simpangaur (Tmps) terdiri dari batupasir tufaan, tufa, batulempung tufaan, batugamping, konglomerat aneka batuan, mengandung moluska dan cangkang karang, yang menindih secara selaras Formasi Lemau. Setelah tektonik yang terjadi pada Pliosen Tengah, sebagian besar daerah ini terangkat ke permukaan, di jalur Jambi – Palembang diendapkan Formasi Kasai (Qtk) yang berlingkungan darat (perselingan batupasir tufaan dengan tufa berbatu apung, struktur silangsiur, sisipan tipis lignit dan kayu terkesikkan). Gambaran Umum Daerah Hal. 2-6


Di jalur Bukit Barisan di endapkan Formasi Ranau (Qtr) yang terdiri dari breksi batuapung, tufa mikaan, tufa batuapung, dan kayu terkersikkan, dan Formasi Bintunan (Qtb) yang terdiri dari batupasir tufaan, tufa pasiran, betulempung tufaan, konglomerat aneka batuan, tufa berbatuapung dan sisa tumbuhan. Seluruh formasi Kasai, Ranau, Lampung selama Pliosen Akhir – Pliosen terlipat lemah dan tererosi di akhir Plistosen. Sejak itu kegiatan gunung api berlangsung di jalur Jambi – Palembang dan Bengkulu hanya terjadi sedimentasi. 2.1.1.3 Aspek Hidrologi Sumberdaya air (tawar) di Provinsi Lampung tersebar di 5 (lima) daerah River Basin. Bagian terbesar dari hulu sungai ini berada di Kabupaten Lampung Barat, sebagian Lampung Utara, dan sebagian Tanggamus. Daerah River Basin ini meliputi: 1.

Daerah River Basin Tulang Bawang terletak di utara hingga ke arah barat, melewati wilayah Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan dengan luas River Basin 10.150 Km² dan panjang 753,5 Km dengan 9 cabang anak sungai membentuk pola aliran dendritic yang merupakan ciri umum sungai-sungai di Lampung. Kepadatan (density) pola aliran sebesar 0,07 dan frekuensi pola aliran 0,0009.

2.

Daerah River Basin Seputih terletak di bagian tengah wilayah bagian barat Lampung Tengah ke arah Metro dan Lampung Timur. Luas River Basin 7.550 Km², panjang 965 Km, memiliki 14 cabang sungai, density pola aliran 0,13 dan frekuensi pola aliran 0,0019.

3.

Daerah River Basin Sekampung terletak di sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung Tengah, Lampung Selatan bagian Utara, hingga ke arah timur. Luas River Basin ini mencapai 5.675 Km² dengan panjang 623 Km dan memiliki 12 cabang sungai. Pola aliran mencapai kepadatan 0,11 dan frekuensinya mencapai 0,021.

4.

Daerah River Basin Semangka terletak di wilayah Kabupaten Tanggamus bagian selatan dan barat ke arah pantai Selat Sunda bagian barat. Luas Gambaran Umum Daerah Hal. 2-7


River Basin ini 1.525 Km² dengan panjang 189 Km, memiliki 8 cabang sungai, kepadatan (density) pola aliran 0,12 dan frekuensi pola aliran 0,0052. 5.

Daerah River Basin Way Jepara terletak di Kabupaten Lampung Timur dengan luas 800 Km², dan panjang sungai mencapai 108,5 Km, memiliki 3 cabang sungai, pola aliran dengan kepadatan (density) 0,14 serta frekuensi 0,0038.

Secara hidrogeologi di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Bandar Lampung, cekungan air tanah Metro – Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Gedong Meneng dan cekungan air tanah danau ranau. Dalam rangka konservasi air tanah terdapat beberapa zona pemanfaatan air tanah, yaitu: a.

Zona Aman Potensi Tinggi (ZONA I)

b.

Zona Aman Potensi Sedang (ZONA II)

c.

Zona Aman Potensi Kecil (ZONA III)

d.

Zona Imbuh / Resapan (ZONA IV)

e.

Zona Bukan CAT

2.1.1.4 Aspek Klimatologi Propinsi Lampung terletak di bawah katulistiwa 5° Lintang Selatan beriklim tropis-humid dengan angin laut lembah yang bertiup dari Samudera Indonesia dengan dua musim angin setiap tahunnya, yaitu bulan November hingga Maret angin bertiup dari arah Barat dan Barat Laut, dan bulan Juli hingga Agustus angin bertiup dari arah Timur dan Tenggara. Kecepatan angin rata-rata tercatat sekitar 5,83 km/jam. Suhu udara rata-rata berkisar antara 260C - 280C, dengan suhu maksimum sebesar 330C dan minimum sebesar 200C. Kelembaban udara di beberapa stasiun pengamatan menunjukkan kisaran antara 75% - 95%. Sedangkan rata-rata curah hujan tahun sebesar 168,95 mm/bulan.



2.1.1.5 Aspek Penggunaan Lahan Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 6 (enam) fungsi perlindungan sebagai berikut: a.

Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.

b.

Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati , ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.

c.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan daerah di bawahnya hingga tahun 2029 adalah 687,37 Km2

d.

Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Gambaran Umum Daerah Hal. 2-9


Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan). Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan rawan bencana adalah 4.411,04 Km2 e.

Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melindungi komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung. Berdasarkan hasil analisis, luas total dari kawasan perlindungan setempat adalah 355,83 Km2

f.

Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK secara berkelanjutan. Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove.

Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya mencakup arahan pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian. Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut: 1.

Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penilaian terhadap kemampuan daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau penggunaan lahan yang dikembangkan tersebut memilki produktivitas Gambaran Umum Daerah Hal. 2-10


optimal dengan input yang minimal. Seluruh wilayah Provinsi Lampung memiliki kesesuaian untuk berbagai aktifitas pertanian. 2.

Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian ekonomi terhadap potensi pengembangan budidaya tertentu. Pemanfaatan kawasan budidaya direncanakan sesuai dengan upaya desentralisasi ruang bagi pengembangan wilayah dan potensi lokal, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier. Berdasarkan kecenderungan perkembangan hingga tahun 2009, sektor primer merupakan sektor ekonomi potensial hampir di seluruh wilayah Provinsi Lampung sesuai dengan potensi wilayah.

3.

Pengelolaan kawasan lindung di pulau-pulau kecil dan pesisir dilakukan melalui kegiatan pariwisata bahari, industri perikanan, pertanian organik dan peternakan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Dari aspek geografis, Provinsi Lampung mempunyai posisi yang strategis di ujung selatan Pulau Sumatera, sehingga menjadi gerbang baik dari arah Pulau Sumatera maupun dari arah Pulau Jawa. Agar posisi yang strategis tersebut dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2010 menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029. Pola ruang Provinsi Lampung meliputi: a.

Kawasan Andalan, yaitu adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya. Bebarapa kawasan andalan yang diproyeksikan, yaitu Mesuji, Bandar Lampung dan Metro, Kotabumi, dan Liwa-Krui;

b.

Pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung pada garis besarnya akan mencakup 5 (lima) fungsi perlindungan sebagai berikut: Gambaran Umum Daerah Hal. 2-11


1.

Kawasan Hutan Lindung yang tersebar di Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus dan Way Kanan.

2.

Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam untuk melindungi keanekaragaman hayati, ekosistem, dan keunikan alam. Termasuk dalam kawasan ini adalah cagar alam Kepulauan Krakatau, kawasan Bukit Barisan yang membentang dari Utara ke Selatan termasuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Way Kambas, Taman Hutan Rakyat di sekitar Gunung Betung, Gunung Rajabasa dan kawasan perlindungan satwa Rawa Pacing dan Rawa Pakis, serta ekosistem mangrove dan rawa di pantai Timur dan Selatan.

3.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, terutama berkaitan dengan fungsi hidrologis untuk pencegahan banjir, menahan erosi dan sedimentasi, serta mempertahankan ketersediaan air. Kawasan ini berada pada ketinggian diatas 1.000 mdpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi, atau mampu meresapkan air kedalam tanah. Termasuk dalam kawasan ini adalah sebagian besar kawasan Bukit Barisan bagian timur dan barat yang membentang dari utara ke selatan, Pematang Sulah, Kubu Cukuh, dan kawasan hutan lainnya.

4.

Kawasan rawan bencana yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, longsor, banjir, tsunami dan sebagainya. Termasuk dalam kawasan ini adalah bencana tanah longsor (Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan), kebakaran hutan (Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur), tsunami dan gelombang pasang (sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung), dan banjir (tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Gambaran Umum Daerah Hal. 2-12


Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan). 5.

Kawasan

perlindungan

setempat

yang

berfungsi

melindungi

komponen lingkungan tertentu dan kegiatan budidaya. Fungsi ini berlaku secara setempat di sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar waduk/danau untuk melindungi kerusakan fisik setempat, seperti Bendungan Batu Tegi, Bendungan Way Rarem, Bendungan Way Umpu, Bendungan Way Jepara dan Bendungan Way Bumi Agung. 6.

Kawasan Perlindungan Laut/Zona inti di Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (PPK) adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan

Wilayah

Pesisir

dan

PPK

secara

berkelanjutan.

Konservasi pesisir dan laut sangat terkait dengan ekosistem pesisir dan laut, yaitu ekosistem terumbu karang dan ekosistem mangrove. c.

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung, antara lain

memantapkan

ekosistem Mangrove dan Rawa, pengendalian perambahan hutan, serta alih fungsi hutan yang meliputi wilayah- wilayah sebagai berikut: 

Kecamatan Cukuh Balak, Wonosobo, dan Pulau Panggung di Kabupaten Tanggamus.



Kecamatan Padang Cermin di Kabupaten Pesawaran.



Kecamatan Padang Ratu di Kabupaten Lampung Tengah.



Kecamatan Sribawono dan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur.



Kecamatan Kasui dan Banjit di Kabupaten Way Kanan.



Kecamatan Bukit Kemuning dan Tanjung Raja di Lampung Utara.



Kecamatan Balik Bukit, Sumberjaya, dan Belalau di Lampung Barat.



d.

Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya yaitu arahan pemanfaatan kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian yang didasarkan pada: 

Arahan Rencana Kawasan Hutan Produksi Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produktif terbatas (HPT) dan hutan produksi tetap (HP). Hutan Produksi Terbatas terletak di Kabupaten Lampung Barat, sedangkan hutan produksi tetap tersebar di Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupate Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.



Arahan rencana tanaman pangan lahan kering. Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering meliputi hampir seluruh wilayah tengah dan timur Provinsi Lampung, kecuali disekitar Way Tulang Bawang, daerah pesisir dan bagian selatan Kabupaten Lampung Timur, serta bagian barat Kabupaten Way Kanan dan Lampung Utara.



Arahan rencana untuk tanaman pangan lahan basah. Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan basah meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.



Arahan rencana untuk tanaman tahunan (perkebunan). Lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman tahunan meliputi wilayah Tengah dan Timur Provinsi Lampung.



Arahan rencana kawasan pertambangan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan didasarkan pada potensi bahan tambang dan lokasi usaha tambang yang ada di Provinsi Lampung. Sebaran potensi pertambangan di Provinsi Lampung meliputi: Wilayah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Mesuji,



Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur. 

Arahan Rencana Kawasan Industri Pengelolaan kawasan industri kecil, terutama industri pengolahan hasil pertanian diarahkan untuk dikembangkan diseluruh kabupaten, yaitu pada lokasi-lokasi di dekat sentra-sentra penghasil sumberdaya. Pola yang akan dikembangkan diarahkan pada bagian tengah provinsi ke arah timur provinsi. Industri besar terutama industri berteknologi tinggi diarahkan untuk dikembangkan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji,

Kabupaten

Lampung

Timur,

Kabupaten

Tanggamus,

Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran. 

Arahan rencana Kawasan Pariwisata Pengembangan pariwisata di Provinsi Lampung lebih menekankan pada pengembangan pariwisata di kawasan budidaya. Potensi pariwisata di kawasan Lindung, seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBSS), Taman Nasional Way Kambas (TNWK) dan lain-lain dibahas secara terpisah dalam bahasan Rencana Pengelolaan kawasan Lindung.



Arahan rencana Kawasan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman. Kawasan permukiman diarahkan memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut: Gambaran Umum Daerah Hal. 2-15


1.

Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.

2.

Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang.

3.

Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten

Lampung

Timur,

Kabupaten

Tulang

Bawang,

Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat. 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Kawasan rawan bencana alam terdiri atas daerah yang sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, longsor, gerakan tanah/gempa, puting beliung, tsunami dan kebakaran hutan. Kawasan-kawasan rawan bencana tersebut meliputi: 1.

Bencana tanah longsor tersebar di Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan

2.

Untuk kasus kebakaran hutan tersebar di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way

Kanan,

Kabupaten

Lampung

Barat,

Kabupaten

Tanggamus,

Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Timur 3.

Bencana tsunami dan gelombang pasang berpotensi terjadi di sepanjang pesisir pantai wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan bencana banjir tersebar di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, Kota Metro, Kabupaten Lampung Timur,

Kabupaten

Pringsewu,

Kabupaten

Tanggamus,

Kabupaten

Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan.



4.

Kawasan rawan bencana alam geologi tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung yang terjadi akibat aktivitas tektonik pengaruh Sesar Mayor, yaitu Sesar Semangko dan Sesar Mentawai, dan Sesar Minor, serta aktivitas vulkanik.

2.1.4. Demografi Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 7.596.115 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung tahun 1990-2000 mencapai 0,98% dan tahun 2000-2010 meningkat menjadi 1,23%. Jumlah Penduduk Provinsi Lampung pada Tahun 2012 menurut BPS Provinsi Lampung adalah sebesar 7.767.312 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata sebesar 220 jiwa/Km2. Dilihat dari distribusi antar Kabupaten/Kota, tiga Kabupaten yang wilayahnya saling berdampingan yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan tercatat sebagai daerah dengan penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 1.170.048 orang, 950.574 orang, dan 909.989 orang. Ini berarti hampir 40% dari total penduduk Provinsi ampung bermukim di tiga kabupaten tersebut. Sebaran penduduk di Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut: Tabel 2.1.

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012

No

Kabupaten/Kota

KABUPATEN 1 Kab. Lampung Selatan 2 Kab. Lampung Utara 3 Kab. Lampung Tengah 4 Kab. Lampung Barat 5 Kab. Tanggamus 6 Kab. Tulang Bawang 7 Kab. Way Kanan 8 Kab. Lampung Timur 9 Kab. Pesawaran 10 Kab. Pringsewu

Luas Wilayah (Km2) 3.319,04 2.725,87 3.802,68 4.950,40 302,64 3.196,32 3.921,63 5.325,03 2.243,51 625,00

Jumlah Penduduk 932.552 594.562 1.192.958 427.773 548.728 410.725 415.078 968.004 407.475 370.157

Kepadatan Penduduk 281 218 314 85 182 128 106 182 182 592



No

Luas Wilayah (Km2) 2.184,00 1.201,00

Kabupaten/Kota

11 Kab. Mesuji 12 Kab. Tulang Bawang Barat KOTA 13 Kota Bandar Lampung 14 Kota Metro PROVINSI LAMPUNG

192,96 61,79 35.288,35

Jumlah Penduduk 191.221 255.833 902.885 149.361 7.767.312

Kepadatan Penduduk 88 213 4.679 2.417 220

Sumber: LDA,BPS, 2013

Berdasarkan hasil registrasi

dan konsolidasi Kementerian Dalam Negeri,

jumlah penduduk provinsi Lampung tahun 2013 sebanyak 9.499.116 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk Provinsi Lampung tahun 2013 hasil registrasi dan konsolidasi Kementerian Dalam Negeri disajikan pada Tabel 2.2. Tabel 2.2.

Rekapitulasi

Data

Kependudukan

Provinsi

Lampung

Per-

Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Semester II Tahun 2013 No.

Kabupaten/Kota

KABUPATEN 1. Kab. Lampung Selatan 2. Kab. Lampung Utara 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Lampung Barat 5. Kab. Tanggamus 6. Kab. Tulang Bawang 7. Kab. Way Kanan 8. Kab. Lampung Timur 9. Kab. Pesawaran 10. Kab. Pringsewu 11. Kab. Mesuji 12. Kab. Tulang Bawang Barat KOTA 13. Kota Bandar Lampung 14. Kota Metro JUMLAH * Sumber:

Laki-Laki (Jiwa)

Perempuan (Jiwa)

Jumlah (Jiwa)

648.639 453.840 746.856 235.285 327.284 214.770 241.963 566.910 278.417 232.729 158.070 128.095

607.745 422.329 696.708 213.190 303.733 200.539 226.709 532.387 256.429 217.723 142.780 121.125

1.256.384 876.169 1.443.564 448.475 631.017 415.309 468.672 1.099.297 534.846 450.452 300.850 249.220

606.714 81.796 4.921.368

556.861 79.490 4.577.748

1.163.575 161.286 9.499.116

Data hasil konsolidasi dari Ditjen Adminduk dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI ke Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung

Dengan luas wilayah Provinsi Lampung sekitar 35.288,35 km2 yang didiami oleh 7.767.312 orang pada tahun 2012, maka tingkat kepadatan penduduk Provinsi Lampung

adalah sebanyak 220 orang per kilometer persegi. Dari 15 Gambaran Umum Daerah Hal. 2-18


kabupaten/kota di Provinsi Lampung kepadatan penduduk wilayah perkotaan jauh lebih padat dibandingkan wilayah kabupaten. Bandar Lampung memiliki kepadatan 4.679 jiwa/km2 dan Metro 2.417 jiwa/km2. Kabupaten terpadat selanjutnya adalah Lampung Tengahdengan jumlah 314 jiwa/km2, disusul Lampung Selatan dengan jumlah281 jiwa/km2. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung mengalami penurunan selama 30 tahun mulai 1971-2000, dan mengalami kenaikkan lagi pada

periode

2000-2010.

Hal

ini

signifikan

dan

sebanding dengan

perkembangan pertumbuhan penduduk nasional dan regional (Sumatera) sebagaimana disajikan pada Gambar 2.1. 7 6

5.77

5 4 3

Indonesia

3.55

3.04

2.31

2.67

2

1.98

1

Sumatera

1.9 1.49 1.17

2.38

Lampung

1.49 1.24

0 1971-1980

1980-1990

1990-2000

2000-2010

Sumber: www.bps.go.id

Gambar 2.1.

Laju Pertumbuhan Penduduk Lampung, Sumatera dan Indonesia Tahun 1971-2010

Ditinjau pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang merupakan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tercepat selama kurun waktu tahun 2000-2010. Sedangkan kabupaten dengan laju pertumbuhan penduduk terlambat selama kurun waktu tahun 2000-2010 adalah Kabupaten Pringsewu. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Lampung berdasarkan wilayah kabupaten/kota tahun 2000-2010 disajikan sebagai berikut :




Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Lampung per Kabupaten/Kota Tahun 2000-2010 2.2.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indikator utama untuk mengetahui peningkatan pembangunan ekonomi wilayah (daerah) adalah dengan melihat pertumbuhan ekonominya. Pada evaluasi RPJMD I 2005-2009 pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,47%, sedangkan pertumbuhan PDRB perkapita berkisar antara 1-1,6% pertahun. Dalam kurun waktu lima tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Lampung berfluktuasi pada kisaran 5,26% sampai dengan 6,53%. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2012 (6,53%), sedang yang terendah terjadi di tahun 2009 (5,26%). Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama kurun waktu tahun 2009-2013 disajikan pada Gambar 2.3.



7 6 5 4

6,43

6,53

2011

2012

5,88

5,97

5,26

3 2 1 0 2009

2010

2013

Sumber: www.bps.go.id dan www.bi.go.id

Gambar 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan Indonesia, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menunjukkan trend positif dan peningkatan. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung selama kurun waktu 2009-2013 (5 tahun) adalah sebesar 5,97%, lebih tinggi daripada rata-rata nasional yang hanya 5,87% pertahun. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26% pertahun.Pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di Pulau Sumatera pada tahun 2013 juga mengalami fluktuasi, dan Provinsi Lampung masih lebih baik dibanding Aceh, Riau dan Kepulauan Riau.



Sumber: www.bps.go.id dan www.bi.go.id

Gambar 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Pulau Sumatera, dan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung didukung oleh pertumbuhan yang positif pada semua sektor. Rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi yang terjadi selama kurun waktu 2009-2013 adalah sektor Keuangan/Persewaan/Jasa Perusahaan (13,84%). Sektor lain yang juga tumbuh cukup tinggi berturut-turut adalah sector Transportasi/Komunikasi (13,63%), sektor Jasa-jasa (9,42%) serta sektor Konstruksi (5,82%). Pertumbuhan sektoral ekonomi Lampung dalam kurun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Lampung, Tahun 2009-2013 (Persen)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sektor Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Pengolahan Listrik/Gas/Air Bersih Konstruksi Perdagangan/Hotel/Restoran Transportasi/Komunikasi Keu/Persewaan/Jasa Perbankan Jasa-jasa PDRB

2009

2010

2011

2012

2013

2,63 -9,21 5,88 2,84 4,87 7,60 11,47 12,91 5,59 5,26

1,07 -3,38 6,11 10,41 3,71 4,78 15,42 26,88 5,59 5,88

4,96 13,48 4,88 9,86 7,77 5,50 12,98 7,48 8,24 6,43

4,20 4,28 4,39 11,51 5,82 5,59 13,73 12,44 9,42 6,53

3,95 10,66 7,56 10,05 2,50 4,70 7,83 9,48 9,39 5,97

Sumber: Statistik Perekonomian Lampung Bappeda, 2013



Tingkat pertumbuhan ekonomi per kabupaten/kota di Provinsi Lampung juga berfluktuasi dimana yang memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi antara lain Tulang Bawang, Pringsewu dan Mesuji. Sedangkan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah adalah Lampung Timur. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2008-2012 Tabel 2.4.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se-Provinsi Lampung, Tahun 2008-2012 (Persen)

No

Kabupaten/Kota

KABUPATEN 1. Kab. Lampung Selatan 2. Kab. Lampung Utara 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Lampung Barat 5. Kab. Tanggamus 6. Kab. Tulang Bawang 7. Kab. Way Kanan 8. Kab. Lampung Timur 9. Kab. Pesawaran 10. Kab. Pringsewu 11. Kab. Mesuji 12. Kab. Tulang Bawang Barat KOTA 13. Kota Bandar Lampung 14. Kota Metro PROVINSI LAMPUNG

2008

2009

2010

2011

2012

5,09 5,69 5,66 5,15 -32,39 6,79 4,60 5,21 5,34 X X X

5,28 6,32 5,94 5,64 5,46 -51,13 5,04 4,38 5,69 5,80 X X

5,71 4,98 5,88 5,72 5,59 6,19 5,17 5,06 5,91 6,95 5,89 5,92

6,03 6,23 5,75 4,54 6,24 5,50 5,49 6,08 6,41 7,10 6,36 6,13

6,30 6,03 6,37 6,65 6,49 6,93 5,67 5,30 6,42 6,88 6,88 6,53

6,93 5,21 5,35

6,01 5,32 5,35

6,33 5,89 5,85

6,53 6,40 6,39

6,54 5,90 6,48

Sumber: LDA, BPS, 2013

2.2.1.2 Struktur Ekonomi Dalam kurun waktu 2009-2013 perekonomian Lampung digerakkan oleh tiga sektor ekonomi utama, yaitu sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan/Hotel/Restoran. Dominasi sektor-sektor tersebut terlihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan total PDRB.



Tabel 2.5. No

Kontribusi Sektor terhadap PDRB Provinsi Lampung Lapangan Usaha

2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4

Pertanian Pertambangan/Penggalian Industri Pengolahan Listrik/Gas/Air Bersih

38,89 36,82 35,56 35,90 35,54 2,09 1,99 2,09 2,01 2,04 14,07 15,79 16,07 15,54 15,52 0,58 0,55 0,54 0,55 0,56

5

Konstruksi

4,21

6

Perdagangan/Hotel/Restoran

13,44 15,25 16,01 15,85 15,94

7

Transportasi/Komunikasi

9,90

10,16 11,51 11,53 11,76

8

Keu/Persewaan/Jasa Perbankan

6,67

6,31

5,97

6,15

6,22

9

Jasa-jasa

10,15

9,46

8,82

9,10

9,27

3,66

3,44

3,36

3,16

PDRB Sumber: Statistik Perekonomian Lampung, Bappeda, 2013

Dari Tabel 2.5. nampak kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB Provinsi Lampung sejak tahun 2009 dan empat tahun selanjutnya tidak mengalami pergeseran yang signifikan.

Sektor Pertanian tetap merupakan

penyumbang terbesar (lebih dari 35%), sementara sector Listrik/Gas/Air Bersih memberikan sumbangan terkecil (kurang dari 1%). Kontribusi sektor Pertanian, meskipun masih terbesar namun menunjukkan trend yang menurun sejalan dengan berkembangnya sector sekunder dan tersier. Kontribusi sector Pertanian terhitung menurun rata-rata 2,2% tiap tahunnya. Jika pada tahun 2009 kontribusinya tercatat 38,89% maka pada tahun 2013 menjadi 35,54%. 2.2.1.3 PDRB Per Kapita PDRB per kapita lazim digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Indikator ini lebih tepat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah bagi masyarakat melalui hasil kreatifitas usaha dalam memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. PDRB per kapita penduduk Lampung tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada gambar berikut.



PDRB per kapita Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2009-2013 naik dari sebesar Rp11,82 juta menjadi Rp20,72 juta berdasarkan atas dasar harga berlaku atau rata-rata meningkat sekitar 15% per tahun. Namun kenaikan tersebut bukan nilai riil, tetapi lebih disebabkan oleh pengaruh kenaikan tingkat harga barang dan jasa atau inflasi. Hal itu tercermin jika disandingkan dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dalam kurun waktu yang sama, perolehannya hanya naik dari Rp4,81 juta menjadi Rp5,81 juta atau naik ratarata 4,82% per tahun.

Sumber: Statistik Perekonomian Lampung, Bappeda, 2013

Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Lampung

Pada tingkat daerah kabupaten/kota, Kota Bandar Lampung merupakan daerah dengan rata-rata PDRB Perkapita tertinggi selama kurun waktu 2009-2013. Sedangkan Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah kabupaten/kota dengan rata-rata PDRB Perkapita terendah selama kurun waktu yang sama.



Tabel 2.6. PDRB Perkapita Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 No

Kabupaten/Kota

KABUPATEN 1 Kab. Lampung Selatan 2 Kab. Lampung Utara 3 Kab. Lampung Tengah 4 Kab. Lampung Barat 5 Kab. Tanggamus 6 Kab. Tulang Bawang 7 Kab. Way Kanan 8 Kab. Lampung Timur 9 Kab. Pesawaran 10 Kab. Pringsewu 11 Kab. Mesuji 12 Kab. Tulang Bawang Barat KOTA 13 Kota Bandar Lampung 14 Kota Metro PROVINSI LAMPUNG

2009

2010

2011

2012

2013

Ratarata

9,88 11,40 11,75 6,15 7,88 12,23 6,23 9,48 10,45 6,97 10,47

11,19 13,96 14,22 6,74 8,90 14,27 7,39 11,06 12,87 8,15 12,80

12,20 17,68 16,36 7,98 10,39 16,16 8,43 12,31 15,00 9,33 15,63

14,82 21,21 18,73 9,18 11,83 18,83 9,52 13,82 16,74 10,56 18,28

16,92 26,09 21,89 10,50 13,52 21,09 10,91 15,67 19,59 12,13 21,46

13,00 18,07 16,59 8,11 10,50 16,52 8,50 12,47 14,93 9,43 15,73

14,07

15,65

16,98

19,31

22,02

17,61

19,63 7,16 11,82

21,94 7,97 14,20

25,03 8,98 16,54

28,28 10,08 18,46

31,94 11,30 20,72

25,36 9,10 16,35

Sumber: LDA, BPS, 2013 dan Indikaotr Ekonomi Makro, Bappeda 2014.

Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Provinsi Lampung Sektor 1 Pertanian Pertambangan 2 & Penggalian Industri 3 Pengolahan Listrik. Gas & 4 Air Bersih 5 Konstruksi Perdagangan. 6 Hotel & Restoran Pengangkutan 7 & Komunikasi Keuangan. Persewaan & 8 Jasa Perusahaan 9 Jasa-Jasa PDRB Total

2009 2010 2011 2012 2013 Juta Rp. % Juta Rp. % Juta Rp. % Juta Rp. % Juta Rp. % 14.693.881 40,53 14.851.400 38,69 15.587.581 38,15 16.242.780 37,32 16.884.406 36,61 737.977 2,04

713.022 1,86

809.109 1,98

843.741 1,94

933.720 2,02

4.879.401 13,46 5.177.596 13,49 5.430.218 13,29 5.668.830 13,02 6.097.668 13,22 129.396 0,36

142.869 0,37

156.952 0,38

175.015 0,40

192.612 0,42

1.767.563 4,88 1.833.091 4,77 1.975.551 4,84 2.090.461 4,80 2.142.782 4,65 5.835.109 16,09 6.114.068 15,93 6.450.606 15,79 6.811.060 15,65 7.131.120 15,46 2.428.791 6,70 2.803.218 7,30 3.166.967 7,75 3.601.848 8,27 3.883.735 8,42 3.039.338 8,38 3.856.252 10,04 4.144.817 10,14 4.660.496 10,71 5.102.391 11,06 2.744.839 7,57 2.898.383 7,55 3.137.140 7,68 3.432.638 7,89 3.754.912 8,14 36.256.295 100 38.389.899 100 40.858.942 100 43.526.870 100 46.123.346 100



2.2.1.4 Inflasi Tingkat inflasi Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir berfluktuasi terhadap tingkat inflasi nasional. Inflasi tertinggi terjadi pada Tahun 2010, hingga mencapai 9,95.

12 10

9.95

8.38

8 6.96

6

4.34 4.18 2.79

4 2

3.79

7.56

4.3

Lampung Nasional

4.3

0 2009

2010

2011

2012

2013


Gambar 2.6 Perkembang Inflasi Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 20092013 2.2.1.5 Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Salah

satu

indikator

tingkat

kesejahteraan

masyarakat

adalah

pemerataan/ketimpangan pendapatan masayarakat yang diukur dari tinggi rendahnya Indeks Gini (Gini Ratio). Ketimpangan pendapatan di Provinsi Lampung relatif stagnan dan selalu di bawah nasional. Bahkan pada tahun 2013 ketimpangan di Lampung justru menurun, sedangkan secara nasional meningkat.



0.42 0.41 0.4 0.39 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32

0.41

0.37

0.38

0.38

0.39 0.36 0.37

0.36

0.35

2009

2010

Lampung Nasional

0.36

2011

2012

2013

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2013

Gambar 2.7 Perkembangan Indeks Gini Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 2.2.1.6 Ketimpangan Pembangunan Antardaerah Indeks Williamson, sebagai indikator yang mencerminkan ketimpangan pembangunan antar daerah kabupaten/kota terus mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2009-2012. Hal itu berarti tingkat kesenjangan pembangunan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung semakin meningkat pada setiap tahunnya.

Sumber: Hasil Analisis

Gambar 2.8

Perkembangan Indeks Williamson Provinsi Lampung Tahun 2009-2012



2.2.1.7 Kemiskinan Perkembangan jumlah dan persentase kemiskinan pada periode 2006-2012 menunjukkan kecenderungan angka penurunan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin Lampung berjumlah 1.638.000 jiwa dan akhir tahun 2012 menjadi 1.253.830 jiwa.

Sumber : BPS Lampung, 2013

Gambar 2.15

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2009—2013

Jumlah dan persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel 2.12. Tabel 2.12 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Kabupaten/Kota

Garis Kemiskinan(Rp/Kap/Bln) 2011

KABUPATEN 1 Lampung Barat 2 Tanggamus 3 Lampung Selatan 4 Lampung Timur 5 Lampung Tengah 6 Lampung Utara 7 Way Kanan 8 Tulang Bawang 9 Pesawaran 10 Pringsewu

2012

Jumlah Penduduk Miskin (000) 2011 2012

Persentase Pddk Miskin 2011

2012

269.670 250.134 256.153

305.991 281.195 288.906

67,88 92,75 177,74

64 ,80 88,40 169,50

15,99 17,06 19,23

15,13 16,10 18,19

257.284

290.714

189,46

180,80

19,66

18,59

271.262

307.586

187,00

178 ,4

15,76

14,36

274.291 241.330 256.793 251.723 269.212

311.162 279.003 295.467 279.593 304.686

155,81 72,51 40,75 77,05 43,02

148,60 69,20 38 ,8 73,50 41,00

26,33 17,63 10,11 19,06 11,62

25,17 16,54 9,43 18,01 11,01



11 12

Mesuji 256.185 Tulang Bawang 253.773 Barat KOTA 13 Bandar 359.948 Lampung 14 Metro 255.231 Sumber : BPS Lampung, 2013

287.820 284.251

15,32 18,06

14,60 17,30

8,07 7,11

7,69 6,73

406.843

121,58

116,30

13,61

12,65

294.012

19,00

18,10

12,90

12,09

Di Provinsi Lampung masih terdapat empat kabupaten yang masuk dalam kategori daerah tertinggal berdasarkan RPJMN Kementerian PDT, yaitu: 1.

Lampung Utara;

2.

Lampung Barat;

3.

Way Kanan;

4.

Pesawaran

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menetapkan 6 (enam) kriteria dasar yaitu: 1.

Perekonomian masyarakat;

2.

Sumber Daya Manusia;

3.

Infrastruktur;

4.

Kemampuan Keuangan (celah fiskal);

5.

Aksesibilitas;

6.

Karakteristik daerah

Sesuai hasil evaluasi lanjutan tahun 2014 berdasarkan Podes 2011 dan Susenas 2012, tiga kabupaten yaitu Way Kanan, Lampung Utara, dan Pesawaran diperkirakan akan terentaskan. Oleh karena itu diperlukan kebijakan, peran serta, dan intervensi Pemerintah Provinsi Lampung untuk membantu keempat kabupaten tersebut untuk mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal tersebut.



2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indikator keberhasilan dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah dengan melihat perkembangan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung selama 7 tahun terakhir berdasarkan data BPS menunjukkan angka peningkatan sebagaimana Gambar2.9.

Sumber: : BPS, 2013

Gambar 2.9

Perkembangan IPM Provinsi Lampung 2006—2012

Meskipun menunjukkan peningkatan, posisi IPM Provinsi Lampung merupakan yang terendah di antara provinsi lain di Pulau Sumatera dan berada di bawah rata-rata nasional. Tabel 2.8 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional, 2008–2012 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kepulauan Riau INDONESIA

2008

2009

2010

2011

2012

70,76 73,29 72,96 75,09 71,99 72,05 72,14 70,30 72,19 74,18 71,17

71,31 73,80 73,44 75,60 72,45 72,61 72,55 70,93 72,55 74,54 71,76

71,70 74,19 73,78 76,07 72,74 72,95 72,92 71,42 72,86 75,07 72,27

72,16 74,65 74,28 76,53 73,3 73,42 73,4 71,94 73,37 75,78 72,77

72,51 75,13 74,70 76,90 74,78 73,99 73,93 72,45 73,78 76,20 73,41

Sumber: BPS Lampung, 2013



Pada tingkat kabupaten/kota,perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi adalah Kota Metro, selanjutnya Kota Bandar Lampung. Tabel 2.9

Perkembangan IPM per Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung 2008-2012

No.

Kabupaten/Kota

KABUPATEN 1 Kab. Lampung Selatan 2 Kab. Lampung Utara 3 Kab. Lampung Tengah 4 Kab. Lampung Barat 5 Kab. Tanggamus 6 Kab. Tulang Bawang 7 Kab. Way Kanan 8 Kab. Lampung Timur 9 Kab. Pesawaran 10 Kab. Pringsewu 11 Kab. Mesuji 12 Kab. Tulang Bawang Barat KOTA 13 Kota Bandar Lampung 14 Kota Metro PROVINSI LAMPUNG

2008

2009

2010

68,79 69,40 69,93 68,21 70,19 69,14 68,98 69,68 68,73

69,51 69,85 70,38 68.83 70,84 69,63 69,46 70,20 69,43 71,74

70,06 70,36 70,74 69,28 71,31 70,34 69,92 70,73 69,77 71,97

70,53 70,81 71,29 69,72 71,83 70,96 70,43 71,26 70,30 72,37

67,06 68,53

67,49 68,98

67,98 69,32

74,86 75,71

75,35 75,98

75,70 76,25

76,29 76,95

76,83 77,30

70,30

70,93

71,42

71,94

72,45

X X X

2011

2012 70,95 71,28 71,81 70,17 72,32 71,60 70,84 71,64 70,90 72,80 68,30 69,82

Sumber : BPS, 2013

Dari perkembangan IPM semua kabupaten/kota se-Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Hampir semua Kabupaten/Kota IPM-nya berada di bawah Provinsi Lampung, kecuali Pringsewu, Metro, dan Bandar Lampung. 2.2.2.2 Pendidikan a.

Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Pendidikan (IPP) adalah tingkat buta aksara atau tingkat kemampuan membaca dan menulis masyarakat. Kemampuan membacadan menulis tercermin dari angka melek huruf dan angka buta huruf.



Secara nasional persentase penduduk yang buta huruf sebesar 7,19%. Gambar 2.10 menunjukan Provinsi Lampung masih lebih baik karena di bawah rata-rata nasional, yaitu 4,98%.

Sumber : data BPS diolah,

Gambar 2.10 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Buta Huruf Menurut Provinsi Tahun 2011. Angka Melek Huruf (AMH)

bagi penduduk di atas 15 tahun di Provinsi

Lampung menunjukkan peningkatan.


Gambar 2.11 Persentase Penduduk Provinsi Lampung 15 tahun ke atas yang Melek Huruf Tahun 2008-2012. Gambaran Umum Daerah Hal. 2-33


b.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah(APS) dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, dan 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung selama kurun waktu 2009—2012 adalah sebagai berikut:


Gambar 2.12 Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung Tahun 2009-2012 c.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK jenjang SD tahun 2009 capaiannya di atas 100%, APK SMP/MTs adalah 82,74%, dan APK SMU 60,62%. Untuk tahun-tahun berikutnya APK pada setiap jenjang pendidikan semakin meningkat sebagaimana Gambar 2.13.




Gambar 2.13 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP, dan SMA Provinsi Lampung Tahun 2009—2012 d.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) baik SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dan SMA/MA/Paket C di Provinsi Lampung mengalami peningkatan antara tahun 2009 hingga tahun 2012 sebagaimana disajikan pada Gambar 2.14.


Gambar 2.14 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SMP, dan SMA di Provinsi Lampung Tahun 2009-2012 Perkembangan APM (SD/SMP/SMU) di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 4 (tahun terakhir) menunjukkan peningkatan, dan berada di atas rata-rata nasional. Secara nasional APM SD 91,03%, APM SMP 68,12 % dan APM SMU 47,97%. Gambaran Umum Daerah Hal. 2-35


e.

Rata-rata Lama Sekolah

Sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk rata-rata 7,75 tahun (2010), tahun 2011 rata-rata 7,82 tahun, dan tahun 2012 menjadi 7,82 tahun, artinya penduduk di Provinsi Lampung rata-rata menikmati pendidikan sampai kelas 1 SMP (kelas VII). Hal ini berarti, program wajib belajar 9 tahun belum menunjukkan

hasil

yang

diharapkan

sehingga

diperlukan

keseriusan

pemerintah untuk bekerja lebih keras mendukung keberhasilan program tersebut. Tabel 2.10 Persentase Penduduk Berumur Menurut Jenis Kelamin dan yang Ditamatkan Tahun 2011-2012 Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan Tidak tamat sekolah Belum tamat SD SD SLTP SLTA Di atas SLTA

L 2,16 22,79 31,10 20,72 19,19 4,05

2011 P Jumlah 6,00 4,02 24,06 23,40 29,12 30,14 20,76 20,76 15,36 17,34 4,70 4,36

10 Tahun Keatas Jenjang Pendidikan

L 1,84 23,63 29,09 21,69 19,59 4,16

2012 P Jumlah 5,64 3,68 23,06 23,35 28,90 29,00 21,25 21,48 16,55 18,11 4,60 4,37

Sumber : BPS Lampung, 2011—2012

2.2.2.3 Kesehatan Indikator

dalam

Indeks

Pembangunan

Kesehatan

(IPK)

ditunjukkan

diantaranya dengan menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Ratio (IMR) per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 tingkat AKB secara nasional masih cukup tinggi yaitu 32/1.000 KH di atas target MDGs yaitu 24/1.000 KH. Provinsi Lampung AKB masih lebih baik dibandingkan rata-rata nasional yaitu 30/1.000 KH. Sedangkan Angka Kematian Balita (Akaba) per 1.000 KH, Provinsi Lampung masih 38/1.000 KH. Indikator selanjutnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas per Gambaran Umum Daerah Hal. 2-36


100.000 kelahiran hidup. Secara nasional AKI 359/100 ribu KH (SDKI 2012), sementara di Provinsi Lampung tahun 2013 masih terdapat 158 kasus kematian ibu. Tabel 2. 11 Perbandingan Capaian Indikator Kesehatan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan Cakupan kunjungan Neonatus Pertama (KN1) Cakupan Imunisasi Campak Persentase Imunisasi Dasar Lengkap Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Persentase Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat Persentase Penduduk terhadap akses air minum Persentase penduduk terhadap sanitasi layak

Capaian Nasional 88,64

Capaian Provinsi 88,52

88,99

90,30

86,3 85,2

91,8 87,1

86,68

96,95

70,26

49,10

56,2

39,5

44,1

38,07

55,34

43,85

Sumber : BPS Lampung, 2013

2.2.2.4 Ketenagakerjaan Indikator ketenagakerjaan yang paling umum digunakan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu daerah. Sedangkan TPT adalah ukuran yang menunjukkan persentase penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, penduduk yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dan penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.



Berdasarkan rilis BPS Provinsi Lampung tahun 2013 TPAK tahun 2013 mencapai 3.681,1 ribu (64,84%) dan TPT mencapai 209,5 ribu (5,69%)atau terjadi peningkatan sekitar 10 persen. Tabel 2.13

Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung 2011

2012

2013

Tingkat Partisipasi Angkatan 68,00 Kerja (%) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,78 (%) Sumber: BPS Lampung, 2011-2012

66,40

64,84

Perubahan 2012 2013 -2,35 -2,35

5,13

5,69

11,58

Uraian

-7,3

Berdasarkan sektor ekonomi, terjadi pergeseran kelompok tenaga kerja dari sektor primer, yaitu sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan ke sektor tersier, yaitu sektor Perdagangan, Rumah Makan, Jasa Akomodasi dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. Tabel 2.14 Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Uraian

Agustus Agustus 2011 2012

Agustus 2013

(dalam ribu jiwa) 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan 2. Industri 3. Perdagangan, Rumah Makan, Jasa Akomodasi 4. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 5. Lainnya TOTAL

Persentase Perubahan Agt'12 Agt'12 Feb'12 Agt'11

1.715

1.666

541,6

-13,86

-2,86

359

329

329

5,45

-8,36

606

625

625

-11,35

3,14

439

448

448

-6,28

2,05

364

380

380

25,83

4,40

3.483

3.448

3.448

-7,59

-1,00

Sumber : BPS, 2013

2.2.2.5. Ketransmigrasian Provinsi Lampung sejak tahun 1905 merupakan daerah penempatan transmigrasi di Indonesia, namun mulai tahun 2007 Provinsi Lampung telah berubah statusnya menjadi daerah pengirim transmigrasi ke pulau Kalimantan Gambaran Umum Daerah Hal. 2-38


dan Sulawesi yang disebabkan semakin tingginya jumlah penduduk di Provinsi Lampung Tabel

2.15

Data

Pengiriman

Transmigrasi

asal

Provinsi

Lampung

Daerah Penempatan Kalimantan Kalimantan Tengah Selatan KK Jiwa KK Jiwa

Kalimantan Barat KK Jiwa

ke pulau Kalimantan

No

Tahun Penempatan

1.

2009

Daerah Asal/ Kabupaten Pesawaran

2010

25

2012

2013

-

-

-

-

-

-

-

Lampung Utara

-

- 25

104

-

-

-

-

50

208

Pesawaran

25

105

25

111 -

25

-

0 -

0

0

-

-

-

-

-

-

-

- 15 - -

70 -

25

93

15

70

25

93

111

0

0

0

Pesawaran

-

- 25

94

-

-

Lampung Selatan

-

- 25

107

-

- 25

94

Pringsewu

-

-

-

-

- 20

68

45

162

0

0

-

50

201

0

0

-

-

Lampung Selatan

-

- 20

81

-

-

-

-

Pesawaran

-

- 25

86

-

-

-

-

Pringsewu

-

- 25

92

-

-

-

-

70

259

Jumlah 4 5.

-

104

Jumlah 3 4.

-

- 25

Jumlah 2 2011

-

-

Lampung Selatan Lampung Utara 3.

105

Lampung Selatan

Jumlah 1 2.

Kalimantan Timur KK Jiwa

0

0

0

0

0

0

Lampung Selatan

-

- 15

59

-

-

-

-

Pesawaran

-

- 10

40

-

-

-

-

Pingsewu

-

- 15

49

-

-

-

-

Lampung Tengah

-

- 10

37

-

-

Lampung Utara

-

-

-

-

1 32 32

3

Jumlah 5 Sumber : Disnakertrans Prov. Lampung

0

0

50

185

0

0

10 10

Disamping itu dalam rangka meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kawasan Transmigrasi di Provinsi Lampung telah dibangunan 3 buah Kota Terpadu Mandiri (KTM), yaitu : -

KTM Mesuji di Kabupaten Mesuji.

-

KTM Rawapitu di Kabupaten Tulang Bawang. Gambaran Umum Daerah Hal. 2-39


-

KTM Way Tuba di Kabupaten Way Kanan

Selain itu di Provinsi Lampung juga terdapat sebuah Museum tentang sejarah transmigrasi yang dikenal dengan Musem Ketransmigrasian yang terletak di desa Bagelen Kabupaten Pesawaran yang merupakan sarana wisata sejarah dan pendidikan dibidang ketransmigrasian di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung.



2.2.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) No

Bidang / Jenis Layanan

Indikator Kinerja

I

Sosial

1

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Pemberian bantuan sosial bagi % PMKS skala provinsi yang memperoleh penyandang masalah kesejahteraan bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan social skala provinsi dasar Penyelenggaraan pelayanan dan % panti social skala provinsi yang rehabilitasi dalam panti social skala melaksanakan standar operasional pelayanan provinsi kesejahteraan sosial Penyediaan sarana dan prasarana sosial Penyediaan sarana prasarana panti % panti social skala provinsi yang social skala provinsi menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social Penyediaan sarana prasarana % organisasi social/yayasan/LSM yang pelayanan luar panti sosial skala menyediakan sarana prasarana pelayanan provinsi kesejahteraan social luar panti Penanggulangan korban bencana Bantuan social bagi korban bencana % kab/kota yang memberikan bantuan sosial skala provinsi bagi korban bencana skala provinsi Distribusi logistik bencana Ketersediaan logistik bencana di daerah Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Penyelenggaraan jaminan social skala % kab/kota yang menyelenggarakan jaminan provinsi social bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial

2 A B 3 A C 4 A

II

Lingkungan Hidup

1.

Pelayanan informasi status mutu air

2.

Pelayanan informasi status mutu udara ambein

3.

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan

% Jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya % jumlah kab/kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan diinformasikan mutu udara ambiennya % jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau

Target Rencana Pencapaian

Batas Waktu Pencapaian

Realisasi Pencapaian Target (2013) 2009

2010

2011

2012

2013

80

2011—2015

21,47

46,28

50,76

47,70

50,22

60

2011—2015

100

100

100

100

100

80

2011—2015

0

0

0

100

100

60

2011—2015

0

0

0

4

4

80

2011—2015

50

50

50

50

50

100%

2010-2015

100%

100%

100%

100%

100%

40

2011—2015

0

0

0

21

21

100

2009—2013

16,67

100

100

100

100

100

2009—2013

0

0

0

0

0

100

2009—2013

0

100

100

100

100



No

Bidang / Jenis Layanan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup

III


2009

2010

2011

2012

2013

60%

2010-2015

23.87

47.13

82.80

93.05

60%

100%

2010-2015

100

100

100

100

100%

80%

2010-2015

100

100

93.62

90.62

80%

60%

2010-2015

15.05

25.27

50.00

91.89

60%

Jumlah laporan kejadian bencana di Propinsi Lampung

1100 laporan

2010—2015

117

312

347

180

% kab/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi

80

2011—2015

0

0

0

50

1100 lapor an 50

Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS a. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabi-litasi social Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu

100%

2014

0

0

0

0

0

100%

2014

0

0

0

0

0

75%

2014

0

0

0

0

0

b. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang

75%

2014

0

0

0

0

0

perusakan lingkungan hidup ditidaklanjuti batas waktu pencapaian

Realisasi Pencapaian Target (2013)

yang

Ketahanan Pangan

1 2

Ketersediaan dan Cadangan Pangan

3

Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Penanganan Kerawanan Pangan

4


Indikator Kinerja

Distribusi dan Akses Pangan

Pemerintahan

Penguatan Cadangan Pangan Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan *)

IV

Bidang Negeri

1

Posko Siaga Bencana

2

Evakuasi provinsi

V

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

2

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

3

Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

korban

bencana

Dalam

skala



No

4

5


Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

6

Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

VI

Komunikasi dan Informasi

1

Publikasi peraturan tentang standar pelaksanaan Jasa Titipan

2

Publikasi peraturan tentang standar pengunaan Frekuensi Radio

3

Publikasi informasi pembangunan melalui mobil unit film

4

Pembelajaran Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) melalui Mobil MCAP



2009

2010

2011

2012

2013

80%

2014

0

0

0

0

0

50%

2014

0

0

0

0

0

50%

2014

0

0

0

0

0

b. Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS

100%

2014

0

0

0

0

0

100%

2014

0

0

0

0

0

Pelaksanaan Forum dalam rangka sosialisasi peraturan dibidang jasa titipan di Kab/Ko seProvinsi Lampung Pelaksanaan Forum dalam rangka sosialisasi peraturan pengguna frekuensi radio di Kab/Ko se-Provinsi Lampung Persentasi Pemutaran Film/Video tentang Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Masyarakat di Kab/Ko se-Provinsi Lampung Peresentasi pengenalan dan pembelajaran tentang TIK melalui mobil M-CAP kepada masyarakat di Kab/Ko se-Provinsi Lampung

108 kali

2009-2019

0

7 kali

15 kali

23 kali

31 kali

87 kali

2009-2019

0

5 kali

11 kali

17 kali

24 kali

80%

2010-2014

0

0

60%

65%

72%

80%

2010-2019

0

0

60%

64%

73%

Indikator Kinerja Dierikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu a. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak b. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum a. Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan




No


Indikator Kinerja

5

Publikasi Informasi Pembangunan melalui website Pemerintah Provinsi Lampung

6

Desiminasi Pembangunan Daerah melalui pertunjukan rakyat

Persentase updating informasi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung yang dapat diakses masyarakat melalui subdomain www.lampungprov.go.id Pelaksanaan pertunjukan seni tari dan pekan informasi daerah

7

Pembelajaran TIK pada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

pembinaan UMKM dan Pembelajaran, promosi multimedia

Target Rencana Pencapaian 80%

28 kali pertunjukan seni tari dan 49 kali Pekan Informasi Daerah 14 kali pembinaan UMKM dan 7 kali pembelajar an dan promosi multimedia



2009

2010

2011

2012

2013

2009-2019

0

60%

65%

67%

70%

2013-2019

0

0

0

0

0

2013-2019

0

0

0

0

0



2.3.

Aspek Pelayanan Umum

2.3.1.

Urusan Wajib

2.3.1.1 Bidang Pendidikan a.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Lampung dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) terus menunjukkan kenaikkan. Rata-rata kenaikan tertinggi selama kurun waktu (2008-2012) adalah pada jenjang pendidikan SMA dengan rata-rata kenaikan adalah sebesar 9%. Rata-rata kenaikan APS pada jenjang pendidikan SMP sebesar 6,51%, dan SD sebesar 0,78%. Tabel 2.16. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2008 s.d 2013 Provinsi Lampung No 1 2 3 4

Jenjang Pendidikan 7—12 13—15 16—18 19—24 Sumber: BPS, 2013

2008

2009

2010

2011

2012

2013

98,26 85,16 50,69 9,06

98,53 85,92 50,44 8,97

98,71 86,62 51,34 8,97

97,90 85,85 55,41 10,01

98,59 90,03 59,80 11,60

99,03 90,99 64,36 16,32

Dilihat dari tabel bahwa APS SD/MI Provinsi Lampung menunjukkan fluktuasi antara 97,83% hingga 98,71%. APS SMP/MTs Provinsi Lampung menunjukkan kecenderungan naik dari 84,41% tahun 2008 menjadi 90,03% tahun 2012. Sedangkan tingkat SMA juga mengalami peningkatan dari 54,70% (2008) menjadi 59,80% tahun 2012. b.

Rasio Ketersediaan Sekolah per Jenjang Pendidikan

Selama lima tahun terakhir rasio ketersediaan sekolah dengan jumlah murid pada semua jenjang pendidikan menunjukkan penurunan. Tahun 2008 rasio SD 1: 209 murid dan tahun 2012 menjadi 1:189 murid; SMP tahun 2008 1:270 murid pada tahun 2012 menjadi 1:262 murid; SMA tahun 2008 1:308 murid dan tahun 2012 menjadi 1:307 murid, sedangkan SMK menunjukkan peningkatan



yaitu tahun 2008 rasionya 1:306 murid dan pada tahun 2012 menjadi 1:321 murid. Tabel 2.17.

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2008-2012 Provinsi Lampung

1.

No

Jenjang Pendidikan

1 1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3

SD Jumlah gedung sekolah Jumlah Murid Rasio SMP Jumlah gedung sekolah Jumlah Murid Rasio SMU Jumlah gedung sekolah Jumlah Murid Rasio SMK Jumlah gedung sekolah Jumlah Murid Rasio

2008

2009

2010

2011

2012

4.565 954.072 209

4.599 960.502 209

4.553 977.467 215

4.565 945.451 207

4.576 865.997 189

1.147 309.402 270

1.207 340.995 283

1.142 320.127 280

1.226 320.215 261

1.255 329.087 262

390 120.178 308

390 121.796 312

476 162.647 342

476 162.647 342

425 130.555 307

245 74.852 306

263 75.412 287

316 933.302 2.953

316 93.302 295

301 96.502 321

Sumber: BPS, 2013

c.

Rasio Guru Terhadap Murid

Selama kurun waktu tahun 2008-2012 rasio ketersediaan guru di Provinsi Lampung menunjukkan perbandingan yang ideal. Pada jenjang SD Tahun 2012 rasio guru-murid adalah 1 : 13 siswa, jenjang SMP adalah 1:14 siswa, dan jenjang SMU adalah 1 : 12 siswa. Sedangkan untuk SMK rasio guru terhadap murid tahun 2008 1:13 dan tahun 2012 menjadi 1:15 murid. Tabel 2.18.

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2008-2012 Provinsi Lampung

No 1 1.1. 1.2. 1.3. 2 2.1. 2.2. 2.3. 3

Jenjang Pendidikan SD Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMP Jumlah Guru Jumlah Murid Rasio SMU

2008

2009

2010

2011

2012

49.467 56.985 69.682 69.766 960.502 978.944 944.570 945.451 19 17 14 14

64.517 865.997 13

20.435 23.149 27.778 27.864 309.402 340.995 320.127 320.215 15 15 12 11

22.776 329.087 14



Jenjang Pendidikan

No 3.1. 3.2. 3.3. 3 3.1. 3.2. 3.3.

2008

2009

2010

2011

Jumlah Guru 11.057 11.104 12.695 12.695 Jumlah Murid 120.178 121.796 162.647 162.647 Rasio 11 11 13 13 SMK Jumlah Guru 5.753 5.771 6.985 6.985 Jumlah Murid 74.852 75.412 93.302 93.302 Rasio 13 13 13 13 Sumber: BPS Lampung, 2013

2012 10.638 130.555 12 6.325 96.502 15

2.3.1.2 Bidang Kesehatan a.

Prasarana dan Sarana Kesehatan

Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Lampung terus menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana kesehatan. Prasarana seperti rumah sakit daerah, puskesmas, puskesmas pembantu, Pondok Bersalin Desa (Polindes), poliklinik desa, hingga penyiapan kendaraan operasional kesehatan. Tabel 2.19.

Banyaknya Fasilitas Kesehatan di Provinsi Lampung Tahun 2008-2012

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

RS 32 33 42 45 47

RB Puskesmas Posyandu Klinik Kes Polindes 104 261 7615 232 314 60 261 7625 223 314 59 269 7617 262 314 88 273 7785 420 1675 88 277 8005 223 1801

Sumber: BPS, 2013

Ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan di Provinsi Lampungkesehatan pemerintah pada setiap kabupaten di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.20. Tabel 2.20. Jumlah Puskesmas dan Pustu per kabupaten di Provinsi Lampung No.

Kabupaten/Kota

1. 2. 3. 4. 5.

Lampung Barat Tanggamus Lampung Selatan Lampung Timur Lampung Tengah

Jumlah Puskes- Puskms Pustu Posyandu Penduduk mas Rwt Inap 285.508 19 9 60 524 542.439 22 5 55 646 922.397 24 6 75 992 961.971 33 11 90 1251 1.183.427 37 7 14 1375



No.

Kabupaten/Kota

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Jumlah Puskes- Puskms Pustu Posyandu Penduduk mas Rwt Inap 590.620 26 6 78 623 410.532 19 14 67 424 402.226 18 5 41 254 403.178 12 2 42 420 369.336 10 2 36 373 189.442 9 4 35 150

Lampung Utara Way kanan Tulang Bawang Pesawaran Pringsewu Mesuji Tulang Bawang 12. 253.429 Barat 13. Pesisir Barat 136.370 14. Bandar Lampung 891.374 15. Metro 147.050 Lampung 7.691.007 Sumber: BPS Lampung, 2013

9

4

38

187

0 28 11 277

0 10 2 87

0 52 6 689

0 632 154 8.005

Dilihat dari jumlah ketersediaan prasarana kesehatan di Provinsi Lampung bila dibandingkan dengan jumlah penduduk rasionya memang masih tinggi. Jumlah puskesmas per 100 ribu penduduk maka rasionya 1:3,7; Puskesmas pembantu per 100 ribu penduduk rasionya 11,08,

Poskesdes per 2.500 penduduk

rasionya 1:0,58 dan rumah sakit daerah pada setiap kabupaten/kota per 250 ribu penduduk rasionya 0,39.


Gambar 2.16 Rasio Puskesmas per 100 ribu penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2012



Dari grafik di atas, rasio ketersediaan puskesmas terhadap 100 ribu penduduk yang terendah adalah Lampung Selatan dengan rasio hanya 2,57, Pringsewu rasio sebesar 2,67 dan Pesawaran dengan rasio 2,97. Sedangkan daerah dengan rasio tertinggi adalah Metro dengan rasio 7,39, dan kabupaten dengan rasio di atas Provinsi Lampung adalah Lampung Utara, Tanggamus, Tulang Bawang, Lampung Barat, Way Kanan dan Mesuji dengan rasio di atas 4. b.

Tenaga Kesehatan

Selain ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan dalam memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, adalah terpenuhinya ketersediaan sumberdaya manusia atau tenaga medis/kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seperti dokter, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Adapun ketersediaan tenaga kesehatan menurut unit kerja adalah sebagai berikut: Tabel 2.21.

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja di Provinsi Lampung, 2012

Unit Kerja Puskesmas

Dokter 668

Tenaga Paramedis Perawat 3235

Bidan 3542

Instalasi Farmasi

Farmasi 83 10

Labkesda

1

-

-

5

Dinas Kesehatan

11

23

14

9

Rumah Sakit

269

1444

245

61

Jumlah

976

4893

3852

201

Sumber: BPS, 2013

Tingkat ketersediaan tenaga kesehatan (dokter dan tenaga paramedis) adalah dengan menghitung besaran rasio antara ketersediaan tenaga kesehatan dengan tingkat satuan penduduk. Jumlah ketersediaan tenaga kesehatan per satuan penduduk tingkat capaian Provinsi Lampung dibandingkan dalam skala nasional disajikan pada Gambar 2.17.



Gambar 2.17 Rasio Dokter Umum per 100 ribu Penduduk di Indonesia Tahun 2012 Secara nasional, rasio dokter umum di Provinsi Lampung ternyata berada pada posisi 5 terbawah dengan nilai 11,4 jauh di bawah rasio nasional sebesar 13,7.

Ganbar 2.18 Rasio Dokter Umum per 100 ribu Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2012 Gambaran Umum Daerah Hal. 2-50


Dilihat dari grafik di atas, daerah dengan rasio terendah adalah Tanggamus hanya 4,6. Sedangkan daerah dengan rasio di atas Provinsi Lampung adalah Tulang Bawang, Lampung Utara, Lampung Barat, Way Kanan, Pringsewu, Bandar Lampung, dan Metro dengan rasio tertinggi sebesar 50,4 bahkan melampaui target “Indonesia Sehat” sebesar 40. Tabel 2.22.

Rasio Tenaga Medis dan Paramedis per 100 Ribu Penduduk di Provinsi Lampung Tahun 2012

No 1 2 3

Rasio

Tenaga Medis

Nasional 4,3 89,9 49,9

Dokter Gigi Perawat Bidan Sumber: BPS, 2013

Provinsi 3,2 71,2 44,2

Dari tabel di atas terlihat bahwa seluruh ketersediaan tenaga medis dan

Jumlah Puskesmas PONED

paramedis di Provinsi Lampung rasionya masih di bawah nasional.

70 60 50 40 30 20 10 0

200 201 201 201 201 201 9 0 1 2 3 4

PONED 42

42

46

48

57

65

Sumber : olahan data BPS 2013

Gambar 2.19 Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas Mampu PONED) di Provinsi Lampung Tahun 2009 - 2014 Gambaran Umum Daerah Hal. 2-51


20 15 10 5 0

RS PONEK

Sumber : olahan data BPS 2013

Gambar 2.20 Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (RS Mampu PONEK) di Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2014 2.3.1.3 Bidang Infrastruktur a)

Jalan dan Jembatan

Panjang ruas Jalan Nasional di Provinsi Lampung berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009 mencapai 1.159,573 km. Panjang ruas jalan di provinsi Lampung adalah 1.702,81 km (Kep. Gubernur Lampung Nomor: G/433.a/III.09/HK/2011).Adapun kondisi akhir tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 2.23. Tabel 2.23. Status Jalan Nasional Provinsi Total

Panjang (km) 1.159,57 1.702,81 2.862,38

Status Jalan dan Jenis Perkerasan Hotmix (km) 1.159,57 1.333,32 2.492,89

Penetrasi (km) 216,16 216,16

Agregat (km) 15,81 15,81

Onderlaag (km) 90,13 90,13

Tanah (km) 47,39 47,39

Sumber: Dinas Bina Marga dan Satker P2JN Prov. Lampung, 2013

Dari Tabel 2.23. terlihat bahwa masih ada 15,81km jalan provinsi yang jenis perkerasannya masih berupa Agregat dan Tanah sepanjang 47,39 km. Bagian ini perlu segera ditangani agar seluruh Jalan Provinsi

mempunyai kualitas

permukaan yang sama. Gambaran Umum Daerah Hal. 2-52


Tabel 2.24. Status dan Kondisi Pelayanan Jalan Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2013 Status Jalan

Panjang (km)

Kondisi Baik

Sedang

Rusak

Kritis

Nasional Provinsi

1.159,573 1.702,81

279,22 604,79

833,25 446,73

27,22 366,41

19,88 284,88

Total

2.862,38

861,66

1.152,98

451,29

414,46

Sumber: Dinas Binamarga dan Satker P2JN Provinsi Lampung 2013

Ditinjau dari status dan kondisi pelanyanannya 24% jalan nasional yang ada di Provinsi Lampung dalam kondisi baik, 71,86% dalam kondisi sedang, 2,35% rusak, dan hanya 1,71% yang dalam kondisi kritis. Sepanjang 35,52% jalan provinsi dalam kondisi baik, 26,23% dalam kondisi sedang, 21,52% dalam kondisi rusak, dan 16,73% dalam kondisi kritis. Aspek esensial lainnya dalam mendukung kinerja transportasi jalan adalah jembatan. Beberapa jembatan pada ruas nasional dibangun pada tahun 1970an, seperti Way Tipo (1970), Way Tahmi (1980),dan Way Pangubuan (1980). Bahkan jembatan Way Pangubuan di Terbanggi Besar beberapa waktu lalu mengalami ‘ambles’ sehingga mengganggu kinerja Jalur Lintas Tengah. Untuk itu Satker P2JN Provinsi Lampung bersama Dinas Bina Marga telah melakukan identifikasi untuk penanganan (perbaikan dan duplikasi) pada 11 jembatan yang berada di ruas jalan nasional. Jumlah jembatan status provinsi Tahun 2013 adalah 525 unit, dengan kondisi baik 464 unit dan kondisi rusak 61 unit. Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang pulau Sumatera dengan tingkat arus lalu lintas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Salah satu alternatif mengatasi permasalahan Pemerintah Provinsi telah menggagas pembuatan jalan tol Bakauheni-Batas Sumsel dan pembangunan Infrastruktur Penghubung Selat Sunda. Untuk pembangunan jalan tol Bakauheni-Batas Sumsel terdiri dari dua segmen, yaitu segmen Bakauheni-Terbanggi Besar dan segmen Terbanggi Besar-Batas Sumatera Selatan. Pembangunan jalan Tol dimulai tahun 2004 Gambaran Umum Daerah Hal. 2-53


dengan melakukan studi pra FS untuk segmen Terbanggi Besar-Bakauheni. Rencana pembangunan jalan Tol mengalami beberapa kendala antara lain karena kegagalan pada proses tender. Saat iini sudah disusun Feasibility Studi (FS), Basic Desain (BD), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan Row Plan pada segmen Bakauheni-Terbanggi Besar. Untuk Segmen Terbanggi BesarBatas Sumsel sudah disusun Feasibility Studi dan saat ini sedang disusun BD dan Amdal. Tahun 2014 juga sudah mulai dilakukan proses pengadaan lahan dengan mengacu pada UU 2/2012tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam rangka pengawasan penyelenggaraan jalan, terdapat 3 Jembatan Timbang yang hingga saat ini dioperasikan, yaitu di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Way Kanan. b)

Kereta Api

Pembangunan bidang transportasi darat antara lain dilakukan melalui pengembangan perkeretaapian, yaitu KRD Tanjung Karang-Kotabumi yang diawali melalui uji coba pada tahun 2005 untuk angkutan Lebaran dan cukup berhasil sehingga dilanjutkan hingga saat ini. Selain itu, terdapat jalur kereta api yang merupakan bagian dari jaringan jalan KA Sumatera “trans sumatera railways” dan akan dikembangkan jalur kereta api Bukit Asam Trans Pasific Railways (BATR), dan jalur short cut kereta api Rejosari-Tarahan Lampung. Volume rata-rata layanan angkutan penumpang kereta api tahun 2013 mencapai sekitar

800.000

orang/tahun,

dan

angkutan

barang

mencapai

sekitar

400.000ton/tahun. Khusus untuk angkutan batubara, volume muatan rata-rata saat ini mencapai 12 juta ton/tahun,dengan dibangunnya double track diperkirakan mampu mencapai 22 juta ton/tahun.



Tabel 2.25. NO I

Data Angkutan Kereta Api Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 URAIAN

TAHUN DAN JUMLAH 2009

2010

2011

2012

2013

1.458

1.457

1.458

1.480

1.502

- Kapasitas Tersedia

570.876

427.526

658.544

701.550

783.101

- Kapasitas Terpakai

665.114

859.588

922.733

990.125

993.735

116,51

201,06

225,10

255,20

256,10


575.330

427.526

427.526

350.901

401.001


296.190

769.983

835.725

668.957

718.019

51,48

180,10

200,15

100,50

100,50


84.302

224.565

256.201

425.228

497.899


84.302

224.565

256.201

425.228

497.899

- Load Factor (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00


84.302

224.565

256.201

425.228

512.180


84.302

224.565

256.201

256.201

310.101

- Load Factor (%)

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

ANGKUTAN PENUM PANG DAN BARANG A

RIT (X)

B

PENUMPANG

1

Penumpang Naik

- Load Factor (%) 2

Penumpang Turun

- Load Factor (%) C 1

BARANG (TON) Barang Muat

Barang Bongkar

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Lampung, 2013

Provinsi Lampung memiliki satu terminal tipe A, yaitu Terminal Rajabasa yang berada di Bandar Lampung. Terminal Type B sebanyak 11 buah, yaitu Terminal Panjang, Kota Agung, Mulyojati, Kotabumi, Bukit Kemuning, Menggala, Bakauheni, Liwa, Way Ratu Krui, Betan Subing dan yang terakhir terminal Kemiling. Terminal Type C sebanyak 18 buah, yaitu Terminal Bunut, Pasar Bawah, Sukaraja, Gaya Baru, Kalianda, Metro Kota, Kali Cinta, Pasar Dekon, Simpang Propau, Unit II, Way Tenong, Bandarjaya, Mataram Baru, Daya Murni, Sekincau, Pringsewu, Gedong Tataan Sukaraja dan Gading Rejo. c)

Pelabuhan Laut, Sungai dan Penyeberangan

Infrastruktur perhubungan laut dipergunakan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang khususnya antarpulau. Provinsi Lampung memiliki dua puluh lima pelabuhan yang terdiri dari satu pelabuhan penyeberangan



Bakauheni, delapan belas pelabuhan laut (1 pelabuhan Panjang, 1 pelabuhan Kota Agung, 4 pelabuhan regional dan 12 pelabuhan lokal) serta 6 TUKS. Pelabuhan

Panjang

dikembangkan

berdasarkan

persyaratan

ISPS

code(International Ship and Port Facility Security), sedangkan pelabuhan-pelabuhan lain dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas di Provinsi Lampung guna mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan dilayani melalui Pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan) yang menghubungkan Provinsi Lampung dan Provinsi Banten (Merak). Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000-5.000 GRT dan mempunyai daya angkut penumpang 379-1.900 orang, dan kendaraan mencapai 171 trip/hari (Perhubungan Dalam Angka Tahun 2013).


Gambar 2.21 Jumlah Trip Perjalanan Kapal Ro-Ro di Pelabuhan Bakauheni Tahun 2009-2013 Selama kurun waktu lima tahun terakhir 2009-2013 kondisi arus penumpang kapal Ro-ro di Bakauheni berfluktuasi. Arus penumpang tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu terdapat 1.798.488 orang yang naik dan 1.801.256 orang yang turun. Gambaran Umum Daerah Hal. 2-56



Gambar 2.22 Jumlah Arus Penumpang Kapal Ro-Ro di Pelabuhan Bakauheni Tahun 2009-2013


Gambar 2.23 Jumlah Kapal di Pelabuhan Panjang Tahun 2009-2013




Ganbar 2.24 Berat Kapal di Pelabuhan Panjang Tahun 2009-2013


Gambar 2.25 Jumlah Arus Barang Luar Negeri di Pelabuhan Panjang Tahun 2009-2013




Gambar 2.26 Jumlah Arus Barang Dalam Negeri di Pelabuhan Panjang Tahun 2009-2013 d)

Perhubungan Udara

Pada bidang infrastruktur perhubungan udara Provinsi Lampung memiliki dua bandar udara umum (Bandara Radin Inten II dan Bandara Pekon Seray), dua pangkalan udara(Gatot Subroto dan Astra Ksetra), dan delapan bandara khusus.Bandara Radin Inten II yang terletak di Branti Lampung Selatanmemiliki ukuran runway 2.500 x 45 meter sehingga bisadidarati danmelayani pesawat B737 seri 200, 300, 500 dan 800. Rute yang dilayani dari Bandara Radin Inten II adalah Lampung—Jakarta dengan frekwensi 13 kali sehari per hari, Lampung— Medan via Batam 1 kali sehari dan Lampung—Bengkulu via Pekon Serai 2 kali seminggu. Tabel 2.26. Angkutan Udara melalui Bandara Raden Inten II TAHUN

PESAWAT Total DTG/BRK

PENUMPANG Total DTG/BRK

BAGASI (Kg) Total DTG/BRK

KARGO (Kg) Total DTG/BRK

2009

5.530

552.713

3.749.719

673.687

2010

6.442

732.135

5.093.760

1.039.114

2011

9.648

1.006.688

6.551.157

2.343.050

2012

10.341

1.206.141

7.851.676

2.804.980

2013

10.147

1.158.399

7.681.676

3.043.025




Adapun 8 bandara khusus yang dimiliki swasta untuk melayani kepentingan perusahaan sendiri adalahBandara Khusus PT. Gula Putih Mataram, Bandara Khusus PT. Indo lampung Perkasa, Bandara khusus PT. Nusantara Tropical Fruit, Bandara Khusus Tambling, Bandara Khusus Sungai Buaya, Bandara khusus Sumber Indah Perkasa, Bandara Khusus Way Kambas dan Bandara Khusus Sungai Merah. e)

Pengairan (Irigasi)

Infrastruktur pengairan berupa jaringan irigasi, kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luas 1.000 s/d 3.000 Ha atau daerah irigasi kecil lintas Kabupaten/Kota. Luas daerah irigasi kewenangan provinsi secara keseluruhan mencapai luas 19.340 Ha, yang berada pada Satuan Wilayah Sungai (SWS) Seputih-Sekampung, Mesuji-Tulang Bawang, dan Semangka. Daerah Irigasi (DI) Sekampung Sistem, yang meliputi: DI Sekampung, DI Punggur Utara, DI Batanghari Utara, dan DI Raman Utara, yang kondisinya banyak terdapat kerusakan. Kerusakan meliputi saluran sepanjang 8.550 m, 130 pintu air, dan 67 buah bangunan. Pada DI Batang Hari Utara kerusakan meliputi: saluran sepanjang 209 m, 442 buah pintu air; dan 172 buah bangunan. Pada DI Way Rarem meliputi: saluran sepanjang 2500 m, 79 buah pintu air, dan 15 buah bangunan. Pada sisi lain, kondisi jaringan tersier yang airnya terjamin umumnya dalam kondisi baik, namun pada petak tersier yang kurang cukup mendapatkan air umumnya mengalami kerusakan dengan proporsi ratarata mencapai sekitar 30%. Pada tahun 2004, terdapat bendungan sebanyak 2 buah dan embung sebanyak 41 unit, sedangkan pada tahun 2007 bendungan bertambah menjadi 3 buah dan embung 84 unit.

Fasilitas pengairan tersebut mampu mengairi sawah

fungsional seluas 230.062 Ha dan pada tahun 2012 menjadi 535.124 Ha.



f)

Pos dan Telekomunikasi

Pelayanan Pos dan Telekomunikasi diselenggarakan oleh BUMN, yaitu PT Pos Indonesia dan PT Telkom, sedangkan Dinas Perhubungan melakukan perizinan, pembinaan, dan pengawasan. Jumlah Kantor Pos yang ada sebanyak 103 unit, terdiri atas : Kantor Pos kelas III dan IV sebanyak 2 unit, serta Kantor Pos kelas VI dan VII sebanyak 4 unit. Jumlah fasilitas telekomunikasi yang ada saat ini adalah: Sambungan Telepon 26 STO; Telepon Selular 3 Operator (Telkomsel, Indosat, dan Neo-N) yang memiliki 144 BTS dengan 282.897 pelanggan; wartel 2.095 unit; Perusahaan Jasa telepon 43 perusahaan; ORARI 4.994 anggota; KRAP 2.226 Anggota; RSNP 42 Anggota; serta IKR/G 2 penyelenggara. g)

Listrik

Pada sisi lain, penyediaan energi listrik di Provinsi Lampung dilakukan oleh dua unit organisasi PT PLN (Persero), yaitu: PT PLN (Persero) Wilayah Lampung dan PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sektor Bandar Lampung. Daya pembangkit yang termasuk dalam sistem interkoneksi Sumatera Bagian Selatan mencapai 1.584,6 MW. Beberapa pembangkit listrik yang berlokasi di Provinsi Lampung saat ini mampu mensuplai daya sebesar 186,73 MW. Selain itu, sampai saat ini terdapat 1.356 desa yang telah mendapat pelayanan listrik dan 690 desa masih belum terlayani (33,72%).

Meskipun demikian, masih terdapat banyak potensi

pembangkit energi belum dikembangkan, seperti: energi panas bumi, potensi pasang surut dan gelombang laut, angin, mikrohidro, serta panas matahari. Jumlah pelanggan PLN hingga Oktober 2013 sebanyak 1.471.887 pelanggan dengan daya tersambung 1.863 kVA dan konsumsi listrik 254,4 GWh/bulan. Rincian pelanggan PLN yaitu: Tabel 2.27. Jenis dan Jumlah Pelanggan PLN Lampung Gambaran Umum Daerah Hal. 2-61


No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Pelanggan

Jumlah

Sosial kecil Sosial besar Rumah Tangga Sangat Kecil (450-900 VA) Rumah Tangga Kecil (1300-2200) Rumah Tangga Besar Bisnis Kecil Bisnis Besar Bisnis Sangat Besar Industri Kecil Industri Menengah Industri Besar Kantor Pemerintah Kecil Kantor Pemerintah Menengah Kantor Pemerintah Besar Lain-lain

27.075 1.563 1.286.944 110.373 7.447 17.661 13.661 66 8 252 236 1.372 1.417 11 3.821

Sumber: Bisnis.com, accessed 2013

Tabel 2.28. Realisasi Elektrifikasi Provinsi Lampung Tahun 2011—2013 No.

Uraian

2011

2012

2013

1

Jumlah PLG (Juta)

1,24

1,36

1,55

2

Tambahan PLG (Ribuan)

203,0

118,1

187,6

3

Daya Tersambung

1.459

1.663

1.951

4

Tambahan Daya Tersambung

232,8

204,1

287,5

5

kWh Jual

2.426

2.793

3.182

6

Pertumbuhan kWh jual

7,4

15,1

13,9

7

Beban Puncak

583

655

756

8

Rasio Elektrifikasi

60,70

70,01

77,6

Sumber: RUPTL PLN Distribusi Lampung

h)

SDA dan Lingkungan Hidup

Data tahun 2003 berdasarkan hasil perhitungan terhadap hasil-hasil kegiatan rehabilitasi hutan selama kurun waktu 2010—2013 menerangkan bahwa tingkat kerusakan hutan Provinsi Lampung masih cukup tinggi, dimana prosentase kerusakan sebesar ±54%. Berdasarkan data kerusakan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa meskipun secara status hukum kawasan hutan Gambaran Umum Daerah Hal. 2-62


Lampung masih cukup luas, namun secara ekologis fungsinya tidak dapat berjalan secara optimal. Fakta saat ini bila tidak dilakukan upaya penanganan terhadap hutan yang masih baik dan hutan hasil rehabilitasi kemungkinan besar takut kerusakan tersebut semakin meningkat seiring berkembangnya jumlah penduduk. i)

Sarana dan Akses Air Minum Berkualitas

Salah satu tujuan pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk memastikan komitmen pemerintah terhadap Millenium Development Goals (MDGs) yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunkan target hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar. Tabel 2.29. Capaian dan Target MDG’s Air Minum Provinsi Lampung No.

Kabupaten/ Kota

2012

Pencapaian Tahun 2013 2014

2015

1 2 3

Lampung Barat Tanggamus

50,2 54,8

51,0 55,8

54,2 57,8

57,9 59,8

Lampung Selatan

53,2

55,9

58,6

60,9

4 5

Lampung Timur

52,1

53,7

55,8

57,8

Lampung Tengah

58,2

62,5

67,1

71,7

6

Lampung Utara

57,9

62,2

65,0

67,7

7 8

Way Kanan

59,9

64,9

73,0

81,7

Tulang Bawang

50,8

51,3

53,7

56,6

9 10

Pesawaran

60,5

61,2

65,1

69,7

Pringsewu

51,7

51,6

56,3

61,7

11 12

Mesuji

41,2

43,8

66,1

89,2

Tulang Bawang Barat Bandar Lampung

55,5 55,6

59,0 56,5

72,9 57,6

87,3 58,6

Metro

62,4

59,5

67,7

77,1

Capaian MDG’s

54,8

56,9

60,9

65,2

13 14

Sumber: Hasil Perhitungan Workshop MDG’s Lampung, 2013

Pada gambar berikutpersentase rumah tangga menurut sumber air minum layak di Indonesia sebesar 41,66%. ProvinsiLampung ternyata di bawah ratarata nasional yaitu hanya 33,25%.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

Gambar 2.27

Persentase Rumah Tangga dengan Akses ke Sumber Air Minum Layak Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2012

j)

Sarana dan Akses Terhadap Sanitasi Dasar

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu fondasi inti dari masyarakat yang sehat. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya penyakit.



Tabel 2.30.

Persentase capaian MDG’s rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak s.d tahun 2011:

S umber: Workshop MDG’s Lampung, 2013

Tabel 2.31. Tabel Berikut Capaian dan Target MDG’s Sanitasi Provinsi Lampung No.

Kabupaten/ Kota

KABUPATEN 1. Kab. Lampung Selatan 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Barat Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan

Pencapaian Tahun 2012

2013

2014

2015

53,48

54,45

54,92

55,67

33,76 46,81 15,50 67,00 32,58 22,53

34,13 47,21 16,42 68,70 33,11 23,61

34,78 47,82 17,96 70,02 34,98 25,02

35,66 48,45 19,46 71,70 37,34 26,74



No. 8. 9. 10. 11. 12. KOTA 13. 14.

Kabupaten/ Kota

Pencapaian Tahun 2012

2013

2014

2015

Kab. Lampung Timur Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat

33,94 58,18 20,28 24,63

34,69 58,49 23,50 27,71

35,02 59,77 26,29 29,46

36,35 61,67 29,83 33,57

43,51

44,16

46,50

51,40

Kota Bandar Lampung Kota Metro Hasil Perhitungan Provinsi Lampung 2013

83,34 68,18

83,48 71,29

83,22 73,46

84,79 76,94

43,12

44,35

45,66

47,83

45,39

47,25

49,35

51,66

Hasil Kesepakatan Provinsi Lampung 2012


Pada Gambar 2.28 persentase rumah tangga menurut akses terhadap sanitasi layak di Indonesia sebesar 56,24%, lebih rendah dari target Renstra Tahun 2012 sebesar 69%.Provinsi Lampung sendiri hanya 43,35% terendah nomor 5 setelah Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan NTT.

Sumber : Workshop MDG’s Lampung, 2013

Gambar 2.28 Persentase Rumah Tangga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2012 Gambaran Umum Daerah Hal. 2-66


k)

Rumah Tangga Kumuh

Rumah tangga kumuh merupakan indikator komposit yang disusun dari banyaknya rumah tangga dengan kategori air minum tidak layak, sanitasi tidak layak, sufficient living area dan durability of housing. Sufficient living area adalah luas lantai hunian per kapita > 7,2m2 (Peraturan Menteri Perumahan Rakyat). Durability of housing dihitung dari rumah tangga yang menghuni bangunan dengan kriteria: (i) jenis atap terluas terbuat ijuk/rumbia dan lainnya, (ii) jenis dinding terluas dari bambu dan lainnya, (iii) jenis lantai terluas tanah. Apabila minimal 2 kriteria terpenuhi, maka rumah tangga tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh. Tabel.

2.32

Capaian

dan

target

MDG’s

Rumah

Tangga

Kumuh

Provinsi Lampung: N o

Kab/Kota

Kota Bandar Lampung 2 Lampung Barat 3 Lampung Selatan 4 Lampung Tengah 5 Lampung Timur 6 Lampung Utara 7 Kota Metro 8 Pesawaran 9 Pringsewu 10 Tanggamus 11 Tulang Bawang 12 Way Kanan 13 Tulang Bawang Barat 14 Mesuji Provinsi Lampung 1

Luas Kawasan Kumuh (Ha) 6.870

Tahun Penetapan

Target Pengurangan Kawasan Kumuh (Ha)

Target MDGs

2011

2012

2013

2014

2015

2013

1.145,0

858,8

763,3

667,9

3.435

48,6 179.850 4 5.697 940 28,13 682,3 1.589 1.274 5.472 15,0 2.613

Dalam Proses 2011 2010 Dalam Proses 2010 2012 Dalam Proses Draft 2011 Dalam Proses Dalam Proses Dalam Proses Dalam Proses

8,1 29.975,0 0,7 949,5 156,7 5,0 113,7 264,8 212,3 1.368,0 3,8 435,5

6,1 22.481,3 0,5 712,1 117,5 3,6 121,3 198,6 159,3 912,0 1,6 326,6

5,4 19.983,3 0,4 633,0 94,0 3,1 68,2 176,6 141,6 390,9 1,3 290,3

4,7 17.485,4 0,3 553,9 101,8 14,1 37,9 154,5 123,9 65,1 0,8 254,0

24 89.925 2 2.849 470 14 341 795 637 2.736 8 1.306

9.861 214.944

Dalam Proses

1.643,5 36.281,59

1.232,6 27.131,86

1.096 23.647,01

958,7 20.423,11

4.931 107.472


Persentase rumah tangga kumuh di Indonesia sebesar 14,60%, posisi Provinsi Lampung masih lebih baik karena di bawah rata-rata nasional, yaitu 12,94%.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012 (Susenas 2012, Triwulan I)

Gambar 2. 29 Persentase Rumah Tangga Kumuh Di Indonesia Tahun 2012 2.3.1.4 Bidang Perencanaan Pembangunan Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 54 tahun 2010 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti: 

RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA



RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA



RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA



Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Keempat dokumen diatas ada di Pemerintah Provinsi Lampung dan telah di PERDA kan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang telah di-PERDA-kan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Saat ini sedang disusun RPJMD yang baru untuk tahun 2015 sampai tahun 2019. Rencana Kerja Gambaran Umum Daerah Hal. 2-68


Pemerintah Daerah disusun setelah RPJMD disahkan dan berlaku selama satu tahun. Pada dasarnya RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD. Indikator Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD belum dapat dihitung karena data RKPD tidak tersedia ketika dokumen ini disusun. Namun berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa perwakilan SKPD, diketahui bahwa dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang menjadi input bagi RKPD, SKPD menggunakan dokumen RPJMD sebagai referensi utama. Secara kualitatif dapat disimpulkan bahwa RKPD telah mengakomodir muatan RPJMD. 2.3.1.5 Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan

kesejahteraan

ekonomi.

Koperasi

bertujuan

memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. 2.3.1.6 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan dan kemandirian perempuan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung dengan sasaran : a.

Meningkatkan pemberdayaan perempuan

b.

Meningkatnya penguatan kelembagaan PUG

c.

Meningkatnya peranan perempuan di bidang politik.

Disamping itu juga terdapat kebijakan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Adapun rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Provinsi Lampung Tahun 2014 dari Bulan Januari sampai dengan Gambaran Umum Daerah Hal. 2-69


2014 sebesar 52%, yang diperoleh dari perbandingan antara jumlah KDRT sebanyak 122 orang dengan jumlah kasus Tahun 2014 sebanyak 235 orang dikali 100%. Sedangkan

untuk

capaian

kinerja

indicator

penyelesaian

pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Provinsi Lampung dari Bulan Januari sampai dengan Agustus 2014 sebesar 73%, yang diperoleh dari perbadingan antara jumlah penyelesaian pengaduan sebanyak 109 orang dengan jumlah kasus sebanyak 150 orang dikali 100%. 2.3.1.7 Bidang Penanaman Modal Kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif, promosi dan kerjasama investasi sangat diperlukan dalam rangka mencapai meningkatkan realisasi investasi. Tabel 2.33. Jumlah Proyek dan Nilai Investasi di Provinsi Lampung

Tahun

Jumlah Proyek PMA

Nilai Investasi

PMDN

PMA (USD)

3 143.146.659

PMDN (RP.)

Jumlah

2010

9

857.553.943.825 2.167.345.873.675

2011

8

2012

146

176 114.320.470

304.228.400.000 1.333.112.630.000

2013

137

103

980.600.000.000 1.220.540.000.000

10 140.809.480 3.719.178.738.793 5.019.233.391.123 25.800.000

Keterangan : 1. 2. 3. 4.

Tahun 2010 Kurs USD.1,- = Rp.9.150,Tahun 2011 Kurs USD.1,- = Rp.9.000,Tahun 2012 Kurs USD.1,- = Rp.9.000,a. Tahun 2013 Semester I Kurs USD.1,- = Rp.9.300,c. Tahun 2013 Triwulan III Kurs USD.1,- = Rp.9.600,-

Sumber : BPMPD Provinsi Lampung, 2014

Sedangkan untuk penyerapan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Lampung disajikan sebagaimana tabel berikut :



Tabel.2.34 Penyerapan TKI dan TKA di Provinsi Lampung Tahun 2010—2013 PMDN

Tahun

TKI

PMA TKA

TKI

Jumlah TKI

TKA

2010

424

0

5.962

12

6.386

2011

18.307

7

38.854

70

57.161

2012

13.752

19

22.847

69

36.599

2013

2.331

42

4.742

28

7.703

Sumber : BPMPD Provinsi Lampung, 2014

2.3.1.8 Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Provinsi Lampung terus mengalami kemajuan. Hal ini tampak pada semakin banyaknya akseptor KB baru di Provinsi Lampung. Tabel.2.35 Penyerapan TKI dan TKA di Provinsi Lampung Tahun 2010—2013 Jenis Kontrasepsi

Jumlah Akseptor

Persentase

IUD

37.476

6,68

MOW

2.766

0,49

MOP

966

0,17

Implant

39.917

7,11

Suntikan

219.072

39,05

Pil

201.829

35,97

Kondom

59.035

10,52

Jumlah

561.061

100

Sumber : Badan PP dan PA, 2013

2.3.2.

Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Bidang Pertanian Provinsi Lampung merupakan provinsi yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penopang utama perekonomian Provinsi Lampung. Produk pertanian yang unggul di Provinsi Gambaran Umum Daerah Hal. 2-71


Lampung adalah tanaman pangan seperti padi yang merupakan salah satu sentra produksi nasional dan saat ini berada pada peringkat ke 7 Nasional, jagung berada pada peringkat 3 Nasional, ubi kayu berada pada peringkat satu Nasional dan kedelai, yang semuanya merupakan komoditas strategis nasional. Tabel 2.36.

Luas Panen – Produktivitas - Produksi Tanaman Padi Provinsi Lampung

Tahun

Luas Panen (Ha)

Produktivitas (Ku/Ha)

Produksi (Ton)

42,78 43,11 43,97 46,22 46,88 47,54 48,45 48,32 49,80

2.124.144 2.129.914 2.308.404 2.341.075 2.673.844 2.807.676 2.940.795 3.101.455 3.149.984

2005 496.538 2006 494.102 2007 524.955 2008 506.547 2009 570.417 2010 590.608 2011 606.973 2012 641.876 2013*) 632.504 Sumber: BPS, 2013 *) Angka Sementara

Sedangkan untuk tanaman jagung di Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut: Tabel 2.37.

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Jagung Provinsi Lampung

Tahun

Luas Panen (Ha)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*) Sumber: BPS, 2013 *) Angka Sementara

411.629,00 33.264,00 369.971,00 387.549,00 434.542,00 447.509,00 380.917,00 360.264,00 397.563,00

Produksi (Ton) 1.439.000,00 1.183.982,00 1.346.821,00 1.809.886,00 2.067.710,00 2.126.571,00 1.817.906,00 1.760.275,00 1.944.957,00

Produktivitas (Ku/Ha) 34,96 35,59 36,40 46,70 47,58 47,52 47,72 48,86 48,92

Komoditas pertanian yang cukup strategis lainnya yang dihasilkan di Provinsi Lampung adalah kedelei, yaitu dengan data sebagai berikut:



Tabel 2.38.

Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Kedelai Provinsi Lampung

Tahun

Luas Panen(Ha)

2005 4.110,00 2006 3.158,00 2007 3.008,00 2008 5.658,00 2009 13.518,00 2010 6.195,00 2011 9.232,00 2012 6.708,00 2013*) 5.291,00 Sumber: BPS, 2013 *) Angka Sementara


Produksi (Ton) 4.699,00 3.594,00 3.396,00 6.678,00 16.153,00 7.325,00 10.984,00 7.993,00 6.489,00

Jenis tanaman pangan yang selama beberapa tahun ini terus ditanam masyarakat dan menunjukkan kecenderungan peningkatan baik luas tanam maupun produksinya adalah ubi kayu. Pertambahan luas lahan tanaman ubi kayu rata-rata meningkat 5% setiap tahunnya, sedangkan tingkat produksinya rata-rata pertahun meningkat sekitar 9%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.39.

Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Ubi Kayu Provinsi Lampung

Luas Panen (Ha) 2005 252.984,00 2006 283.430,00 2007 316.806,00 2008 318.969,00 2009 309.047,00 2010 346.217,00 2011 368.096,00 2012 324.749,00 2013* 352.047,00 Sumber: BPS, 2013 *) Angka Sementara Tahun


Produksi (Ton) 4.806.254,00 5.499.403,00 6.394.906,00 7.721.882,00 7.569.178,00 8.637.594,00 9.193.676,00 8.387.351,00 9.148.597,00

2.3.2.2 Bidang Perkebunan Untuk produksi sub sektor perkebunan dari 14 jenis tanaman yang dikembangkan di Provinsi Lampung, yaitu : Gambaran Umum Daerah Hal. 2-73


Tabel 2.40. NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Produksi Tanaman Perkebunan di Provinsi Lampung

JENIS KOMODITI Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Karet Kelapa Sawit Kapuk Tebu Tembakau Lada Kayu Manis Cengkeh Vanili Kopi Robusta Kopi Arabika Kakao

2009 Ton 104.833 7.438 57.938 364.862 315 798.885 81 22.311 506 625 92 145.191 29 26.046

2010 Ton 110.002 980 71.833 370.606 255 744.302 386 22.344 431 623 64 145.009 16 26.564

TAHUN 2011 Ton 116.925 1.133 70.188 390.906 245 658.338 618 24.498 436 720 65 144.516 10 30.509

2012 Ton 111.859 1.337 75.368 442.037 204 772.989 1.159 24.407 603 799 70 134.700 14 31.953

2013 Ton 112.217 1.301 78.766 440.412 199 744.911 892 24.639 608 876 64 127.057 16 32.507

Sumber: Angka Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Lampung (2013)

Dilihat dari produksinya, jenis tanaman pada sub sektor perkebunan yang menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun adalah karet, kelapa dalam, tebu, kakao dan kelapa sawit. Tabel.2.41.

Perkembangan Produktivitas Perkebunan Provinsi Lampung 2009-2013

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JENIS KOMODITI Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Karet Kelapa Sawit Kapuk Tebu Tembakau Lada Kayu Manis Cengkeh Vanili Kopi Robusta Kopi Arabika Kakao

2009 Kg/ha 963 747 898 3.060 155 6.654 516 466 521 160 223 998 158 950

2010 Kg/ha 1.032 522 1.036 3.063 174 6.542 834 464 531 170 217 1.002 222 951

TAHUN 2011 Kg/ha 1.110 559 1.052 3.044 179 5.610 840 506 522 191 227 1.004 345 1.019

2012 Kg/ha 1.088 650 926 3.030 219 6.708 1.232 515 678 220 260 940 483 953

2013 Kg/ha 1.090 663 954 3.013 221 6.410 930 519 695 238 283 886 552 934




Beberapa komoditas mengalami penurunan produktivitas, hal ini disebabkan karena usia tanaman yang sudah berumur tua dan kondisi perubahan iklim. Tabel.2.42. Perkembangan Luas areal Perkebunan provinsi Lampung 2009-2013 NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

JENIS KOMODITI

Kelapa Dalam Kelapa Hibrida Karet Kelapa Sawit Kapuk Tebu Tembakau Lada Kayu Manis Cengkeh Vanili Kopi Robusta Kopi Arabika Kakao

2009 Ha

2010 Ha

128.151 17.151 97.598 153.160 2.463 120.054 229 64.073 1.766 7.303 814 162.954 225 39.576

126.706 3.120 115.008 157.402 1.829 113.779 463 64.297 1.283 7.099 610 162.247 95 45.627

TAHUN 2011 Ha 126.628 2.712 123.624 194.616 1.661 117.344 736 63.679 1.318 7.357 579 161.532 45 50.401

2012 Ha 123.854 1.229 156.307 209.288 1.331 115.238 941 62.054 1.319 7.474 479 160.565 98 58.640

2013 Ha 123.211 2.227 168.449 209.758 1.303 116.207 959 61.982 1.280 7.714 407 161.091 149 63.297


Luas lahan masing-masing komoditas sebagian besar bertambah luas. Dari 14 Komoditas tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) komoditas unggulan meliputi Kopi, Kakao, Karet, Kelapa Sawit, Kelapa, Lada dan Tebu. Provinsi Lampung juga merupakan sentra produksi

tebu yang berada diperingkat kedua nasional

dengan kontribusi sebesar 25,19 %. Selain itu merupakan sentra produksi lada yang berada pada peringkat kedua nasional dengan kontribusi sebesar 25,40%. 2.3.2.3 Bidang Peternakan Populasi ternak sapi potong mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2009 sebesar 463.032 ekor,

meningkat ditahun 2013

menjadi 834.154 ekor, untuk populasi kambing mengalami peningkatan sebesar 1,089 juta ekor tahun 2013 dari 1.015 ekor di tahun 2009. Populasi ayam potong juga meningkat dari tahun 2009 sebesar 24,087 juta ekor Gambaran Umum Daerah Hal. 2-75


menjadi 27,963 juta ekor di tahun 2013. Provinsi Lampung juga dikenal sebagai sentra utama sapi potong yang berada pada peringkat 6 nasional serta pemasok terbesar Sumatra dan Jabodetabek Tabel 2.43. No 1 2 3

Populasi Ternak di Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

Populasi Sapi Potong Kambing (ekor) (ekor) Ayam potong

2009

2010

2011

2012

2013

463.032

496.066

742.776

778.050

834.154

1.015.700

1.050.330

1.090.647

1.159.543

1.089.176

24.087.464

24.203.461

25.788.858

26.782.929

27.963.200

Sumber : Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi Lampung, 2014

Kebutuhan akan daging untuk Provinsi Lampung masih belum dapat dipenuhi dari dalam provinsi. Pada Tahun 2013 impor ternak besar Provinsi Lampung sebanyak 91.175 ekor. Ancaman penyakit ternak yang terdapat di Provinsi Lampung diantaranya rabies, flu burung, brucellosis, gangguan reproduksi, jembrana, parasit cacing dan lain-lain. Tabel 2.44. Lumbung Ternak Provinsi Lampung (ekor) No 1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Selatan Way Kanan Lampung Utara Tulang Bawang Tulang Bawang Barat

Jumlah Sapi Potong 226.003 100.636 95.172 26.320 25.614 22.261 14.366


Tabel 2.45.

Realisasi

Pemasukan

Sapi

Impor

Provinsi

Lampung

Sampai Dengan Bulan Agustus 2014 (ekor) No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Perusahaan PT. Austasia Stockfeed PT. Santori PT. Fortuna PT. Agro Giri Perkasa PT. Andini Agroloka PT. Great Giant Lifestock PT. Elders Indonesia

Kapasitas Kandang 15.000 25.000 2.500 32.000 4.500 20.000 2.500

Realisasi Impor 22.015 32.403 3.585 13.324 3.469 33.000 10.840



No 8 9 10

Nama Perusahaan PT. Nusantara Tropical Farm PT. Sumber Cipta Kencana PT. Lemang Mesuji Total

Kapasitas Kandang 8.000 1.000 2.500 113.000

Realisasi Impor 7.774 950 350 128.676


2.3.2.4 Bidang Kehutanan Di Provinsi Lampung masih terdapat lebih dari 1 (satu) juta hektare kawasan hutan dengan berbagai fungsinya, berdasarkan data yaitu: Tabel 2.46.

Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Provinsi Lampung Tahun 2012

No 1 2 3 4

Fungsi Hutan Kawasan Suaka Alam dan Lestarian Alam (KSA-KPA) Hutan Lindung Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi Tetap Jumlah

Luas Area (ha) Kawasan

462.030,00 317.615,00 33.358,00 191.732,00 1.004.735,00


Pengusahaan hutan dilakukan oleh masyarakat dengan pembinaan dari pihak Dinas Kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, yaitu: Tabel 2.47.

Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Lampung Tahun 2002-2012

Tahun

Kayu Bakar

Arang

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

8,18 -

17.967,52 5.303,99 17.625,80 24.533 2 416,41 6 043,09 2 757,14 122,00 5.437,58 -

Damar Mata Kucing 3 019,45 5.495,80 6.503,32 4.242,74 6.518 6.250 5.850 3.845,70 6.817,28 6.500,28

Damar Batu

Rotan Kecil

1.351,30 1.977,94 1.016,34 1.035 300 -

232,98 125.034 126,00 705,25 320,46 436,74 1.358,00 889,42 652,41 -

Rotan Manau

Getah Karet

10 000 5.800 16.993,16 3.000 4.690 2.045,08 22.330.875 19.403,35

Sumber: BPS, 2013



Namun hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan yang cukup parah sekitar 544.085 hektare atau 54,15%. Yang terparah adalah Hutan Produksi sekitar 76,48%, Hutan Konservasi 37,38% dan Hutan Lindung sekitar 62,73%. Kerusakan kawasan hutan yang tinggi tersebut secara bertahap dapat diminimalisir dengan mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat sekitar / dalam kawasan hutan untuk turut serta dalam percepatan rehabilitasi, pengamanan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan. Khusus untuk kawasan

hutan

Kemasyarakatan

lindung (HKm)

telah dengan

diimplementasikan tujuan

kegiatan

meningkatkan

Hutan

kesejahteraan

masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Berikut ini adalah progress kegiatan HKm di Provinsi Lampung : Tabel 2.48. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2002-2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8

Kabupaten Lampung Barat Lampung Utara Tanggamus Lampung Tengah Lampung Timur Way Kanan Lampung Selatan Pringsewu Total

Izin Usaha HKm Kelompok (Ha) 50 24.760,66 6 5.875,00 32 46.677,00 9 13.135,86 1 920,00 10 12.198,58 5 3.132,00 2 3.642,00 115 110.341,10

Sumber: BPS, 2013

Selain kegiatan HKm, pada awal tahun 2014 telah diinisiasi untuk pengembangan hutan desa di kawasan hutan lindung. Saat ini pada tahap verifikasi terhadap 22 desa calon penerima izin usaha pemanfaatan hutan desa (IUPHD) yang mengelilingi kawasan hutan lindung Gunung Rajabasa Register 3 di Kabupaten Lampung Selatan.



Dalam meminimalisir kerusakan kawasan hutan produksi di Provinsi Lampung telah mengimplementasikan kegiatan nasional berupa Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (KHPT) Pesisir Kabupaten Pesisir Barat dengan luas 15.387 hektar yang dikelola oleh 8 koperasi. Dalam kegiatan HTR ini masyarakat dalam wadah koperasi diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan produksi untuk pemanfaatan hasil kayu maupun non kayu. Ke depan kawasan hutan produksi yang belum dikelola oleh pihak ketiga dan bermasalah dengan perambahan, maka kegiatan HTR ini sangat potensial untuk dikembangkan. 2.3.2.5 Bidang Perikanan Sub sektor perikanan di Provinsi Lampung juga sangat potensial, baik perikanan laut maupu perairan umum, sebagaimana grafik berikut: 200,000

164,552 154,484 144,485 143,813

150,000

100,000 50,000

Perikanan Laut Perairan Umum

8,532

7,036

7,524

6,930

0 2009

2010

2011

2012

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

Gambar 2.30 Produksi Perikanan Laut dan Perairan Umum di Provinsi Lampung Selain produksi perikanan dari perikanan laut dan perairan umum, juga dihasilkan dari hasil budidaya, sebagaimana berikut: Tabel 2.49. Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Lampung Jenis Budidaya Budidaya Laut Tambak Kolam Keramba Jaring Apung Minapadi

2008

2009

2010

2011

2012

1.473 158.264 23.919 802 1.270 430

4.201 78.031 21.987 545 1.482 744

9.448 53.248 32.378 696 2.145 160

10.696 54.666 50.453 508 2.747 159

10.154 50.615 56.076 560 1.012 56

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2013

`



Potensi luas lahan budi daya perikanan: terdiri dari Potensi Tambak 163.649,48 ha, Potensi kolam 690.092 ha, Mina Padi 32.105,3 ha, Karamba 10.089,78 ha, Karamba Jaring Apung 11.032 ha dan Budidaya Laut 53.485,5 ha. 2.3.2.6 Bidang Politik dan Pemerintahan 1)

Politik dan Kemasyarakatan

Perkembangan politik di Provinsi Lampung dapat dilihat dari perkembangan aktivitas masyarakat melalui partai politik (Parpol). Jumlah anggota DPRD Provinsi Lampung tahun 2009-2014 adalah sebanyak 75 orang. Pada tahun 2014 ini pemilihan umum kembali dilaksanakan untuk periode 2014-2019 dan diikuti oleh 10 partai politik. Hasil perolehan jumlah anggota DPRD Provinsi Lampung tahun 2014-2019 adalah sebanyak 85 orang. Tabel 2.50 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik DPRD Provinsi Lampung Hasil Pemilu Tahun 2009 dan 2014

No

Nama Partai Politik

Pemilu/ Jumlah Kursi 2009

2014

1

Partai Demokrat

14

10

2

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

11

17

3

Partai Golongan Karya

10

10

4

Partai Keadilan Sejahtera

7

8

5

Partai Amanat Nasional

7

8

6

Partau Gerindra

6

10

7

Partai Hanura

6

2

8

Partai Kebangkitan Bangsa

5

7

9

Partai Persatuan Pembangunan

3

5

10

Partai Demokrasi Kebangsaan

2

x

11

Partai Karya Peduli Bangsa

4

x

12

Partai Nasdem

X

8

Jumlah

75

85

Sumber: BPS, 2013 dan www.kpu.go.id , 2014



Dinamika masyarakat Lampung juga dapat dilihat dari perkembangan jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada berbagai bidang kehidupan. Jumlah LSM bergerak dalam bidang tertentu sampai dengan akhir tahun 2005 mencapai 69 buah. 2)

Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964, Provinsi Lampung merupakan keresidenan Lampung, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 Provinsi Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan ibukota Tanjungkarang—Telukbetung.

Gambar 2.31 Peta Administrastif Provinsi Lampung Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 kabupaten/kota yang selanjutnya terdiri dari beberapa wilayah kecamatan.



Tabel 2.51 Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung No

Luas Wilayah (km2)

Ibukota

Jumlah Kecamatan

Kalianda Kotabumi Gunung Sugih Liwa Kota Agung Menggala Blambangan Umpu Sukadana Gedung Tataan Pringsewu Mesuji Panaragan Jaya

17 23 28 15 20 15 14 24 9 9 7 8

2.007,01 2.725,63 4.789,82 2.043,17 2.731,16 4.385,84 3.921,63 4.337,89 1.173,77 625 2.184

Krui

11

2.907,23

Bandar Lampung Metro

20 5 215

192,96 68,79 35.288,09

Kabupaten/Kota

KABUPATEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kab. Lampung Selatan Kab. Lampung Utara Kab. Lampung Tengah Kab. Lampung Barat Kab. Tanggamus Kab. Tulang Bawang Kab. Way Kanan Kab. Lampung Timur Kab. Pesawaran Kab. Pringsewu Kab. Mesuji Kab. Tulang Bawang Barat 13 Kab. Pesisir Barat KOTA 14 Kota Bandar Lampung 15 Kota Metro JUMLAH

1.201

Sumber: www.lampung.bps.go.id, 2014

Jumlah sumber daya manusia aparatur pemerintah yang ada di Provinsi Lampung hingga Semester I Tahun 2014 berjumlah 49.107 orang. Tabel 2.52. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Lampung No. 1 1 2 3 4 5 6

Bulan 2 Januari Februari Maret April Mei Juni Jumlah

Gol I 3 291 291 291 284 284 278 1.719

Jumlah Pegawai Gol II Gol III Gol IV 4 5 6 2.526 4.615 731 2.520 4.593 733 2.524 4.613 732 2.510 4.655 747 2.507 4.663 748 2.518 4.659 794 15.105 27.798 4.485

Jumlah 7 8.163 8.137 8.160 8.196 8.202 8.249 49.107

Sumber: diolah dari data kepegawaiam BKD Provinsi Lampung 2014



Dari total keseluruhan tersebut di atas, pegawai Pemerintah Provinsi Lampung per Desember tahun 2013 sebanyak 8.173 orang dengan komposisi didominasi oleh golongan III sebanyak 4.619 orang (56,52%), golongan II sebanyak 2.612 orang (31,96%); golongan IV sebanyak 643 orang (7,87%), dan sisanya 299 orang (3,65%) pada golongan I. Berdasarkan latar belakang pendidikan, PNS Pemerintah Provinsi Lampung masih didominasi lulusan Sekolah Lanjutan Atas, yaitu sebanyak 3.427 orang (41,60%). Sedangkan jumlah PNS yang telah menyelesaikan program Doktor atau S-3 hanya 2 orang (0,03%).


Gambar 2.32 Komposisi PNS Provinsi Lampung Berdasarkan Pendidikan Sebagian besar PNS, yakni sebanyak 4.784 orang (57,07%) berada pada golongan III, sebanyak 2.632 orang (31,40%) berada pada golongan II; 666 orang (7,95%) berada pada golongan IV, dan sisanya 300 orang (3,58%) berada pada golongan I. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9, 10, dan 11 Tahun 2007 jumlah formasi jabatan struktural baik Eselon I, II, III dan IV sebanyak 1.852 orang. Rincian dari seluruh pejabat eselon di Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilihat pada grafik berikut: Gambaran Umum Daerah Hal. 2-83



Gambar 2.33 Jumlah Pejabat Eselon pada Pemprov Lampung 2.4.

Aspek Daya Saing

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Kemampuan ekonomi daerah dalam hal daya saing dapat ditunjukkan dengan mengukur berapa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani serta produktivitas total daerah. Berikut adalah data-data mengenai kemampuan ekonomi daerah : 2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. NTP dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani. Tabel 2.53 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga dan Kontribusinya terhadap Pertumbuhan PDRB (Persen) Tahun

Pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga

Kontribusi Konsumsi Rumahtangga terhadap Pertumbuhan PDRB

Kontribusi Komponen PDRB Lain terhadap Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB

2009

5.28

3.02 (57.38)

2.24 (42.62)

5.28

2010

5.38

3.07 (52.14)

2.52 (47.88)

5.88

2011

5.54

3.16 (49.06)

3.28 (50.92)

6.43

2012

8.38

3.81 (55.22)

2.92 (44.78)

6.53

2013

8.96

3.92 (65.71)

2.05 (34.29)

5.97

umber : LDA, BPS (2013)



2.4.1.2 Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. NTP dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani.

Tabel 2.54 Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung Tahun 2009—2013 Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

Lampung

111.60

115.40

121.48

126.04

120.87

Indonesia

99.85

101.76

104.58

105.24

104.67

umber : BPS (2014)

2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah Produktivitas total daerah yang dicerminkan dengan nilai tambah bruto tergambar pada tabel berikut : Tabel 2.55

Produktivitas Total Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Sektor Tahun 2010

No

Sektor

1 2 3 4 5 6

Tanaman Pangan Industri Makanan dan Minuman Perdagangan Besar dan Eceran Perikanan Perkebunan Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Tanaman Hortikultura Peternakan Informasi dan Konsumsi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Lainnya Total

7 8 9 10 11

Nilai Tambah Bruto (Ribuan) (Rp) 20.720.328 19.471.099 15.942.775 13.434.146 7.071.308 5.877.254 5.806.907 5.757.692 5.558.729 5.331.872 44.235.168 149.207.278

Persentase 13,89 13,05 10,68 9,00 4,74 3,94 3,89 3,86 3,73 3,57 29,65 100

umber : diolah dari BPS Lampunhg (2014)



2.4.1.4 Ekspor-Impor Kinerja sektor perdagangan salah satunya dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor. Ekspor Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan, selama periode tahun 2009-2013 nilai ekspor tumbuh rata-rata 15,41% per tahun dan 10,28% untuk volume ekspor. Komoditas ekspor utama Provinsi Lampung adalah lemak, minyak & malam, dan produk nabati. Komoditas yang juga besar kontribusinya adalah minyak kelapa sawit dan kopi. Tujuan utama ekspor Lampung adalah negara-negara di kawasan Asia (terutama India, RRC, Taiwan dan Jepang), kawasan Eropa (terutama Belanda & Italia),dan USA. Perkembangan volume dan nilai ekspor Provinsi Lampung tahun 2009-2013 terlihat pada Gambar 2.34.


Gambar 2.34

Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013 (Ribu USD)

Impor Provinsi Lampung berfluktuatif dalam kurun waktu 2009 – 2013. Nilai impor tumbuh rata-rata 31,49 persen per tahun dan 46,72 persen untuk volume impor. Perkembangan volume dan nilai impor Provinsi Lampung tahun 20092013 sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.35. Gambaran Umum Daerah Hal. 2-86



Gambar 2.35 Perkembangan Volume dan Nilai Impor Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2013 (Ribu USD) Impor utama Provinsi Lampung adalah makanan, minuman, minuman keras dan tembakau, selain itu juga kendaraan, pesawat terbang, kendaraan dan perlengkapannya, serta produk industri kimia dan industri sejenisnya. Impor terutama dari kawasan Amerika sekitar 50% dan Asia sekitar 35%. Negara asal impor terutama adalah Amerika Serikat, Amerika Latin, dan RRC. 2.4.2.

Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1 Aksesbilitas Daerah Fasilitas wilayah atau infrastruktur untuk daya saing daerah adalah fasilitas yang menunjang aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar wilayah. Aksesbilitas Provinsi Lampung dapat ditunjukkan dengan infrastruktur transportasi. Provinsi Lampung memiliki jaringan jalan nasional sepanjang 1.159.573 Km dan jalan provinsi sepanjang 1.702,81 km. Mobilisasi pergerakan angkutan penumpang dan barang telah didukung oleh: a.

Volume rata-rata layanan angkutan penumpang kereta api tahun 2013 mencapai 800.000 orang/tahun, angkutan barang sekitar 400.000 ton/tahun, dan angkutan batubara volume rata-rata saat ini mencapai 12 Gambaran Umum Daerah Hal. 2-87


juta/ton/tahun. Dengan akan dibangunnya double track diperkirakan mampu mencapai 22 juta ton/tahun. b.

Provinsi Lampung memiliki 1 terminal tipe A, 11 terminal type B sebanyak 11, dan terminal type C sebanyak 18.

c.

Infrastruktur perhubungan laut dipergunakan untuk angkutan barang dan angkutan penumpang dimana Provinsi Lampung memiliki 25 pelabuhan. Jenis kapal yang melayani angkutan penyeberangan di pelabuhan Bakauheni adalah kapal Roro dengan berat antara 3.000—5.000 GRT dan mempunyai daya angkut penumpang 379—1.900 orang dengan kendaraan mencapai 171 trip/hari.

d.

Pada bidang infrastruktur perhubungan udara Provinsi Lampung memiliki 2 bandar udara umum, 2 pangkalan udara dan 8 bandara khusus.

2.4.2.2 Penataan Wilayah Pemerintah Provinsi Lampung dalam penataan wilayah pada Tahun 2013 mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029. Dalam peraturan tersebut kawasan hutan lindung mencakup 9% dari luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan rawan bencana 12,5% dari luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan peruntukan pertanian 18% dari luas wilayah Provinsi Lampung, kawasan peruntukan industry 0,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung dan untuk permukiman 6,6% dari luas wilayah Provinsi Lampung. 2.4.2.3 Fasilitas Bank dan Non Bank Fasilitasi bank dan non bank di Provinsi Lampung cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah bank yang ada di Provinsi Lampung.



Tabel 2.56 Jumlah Kantor Bank menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Bank di Provinsi Lampung Kab/Kota

Bank Umum

BPR

KP

KC

KCP

KK

PP

Lampung Barat

0

0

13

1

4

Tanggamus

0

1

27

3

Lampung Selatan

0

1

33

Lampung Timur

0

0

Lampung Tengah

0

Lampung Utara

ATM

KP

KC

KK

2

0

2

1

4

10

1

3

1

3

7

19

2

3

2

21

0

3

2

4

2

0

3

36

3

6

23

5

3

3

0

4

20

2

7

20

2

2

4

Way Kanan

0

0

6

1

2

0

1

2

0

Tulang Bawang

0

1

20

1

3

8

1

5

1

Pesawaran

0

0

1

0

0

0

0

0

0

Pringsewu

0

0

10

2

0

3

0

1

0

Mesuji

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulang Bawang Barat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bandar Lampung

1

37

74

22

42

211

14

2

41

Metro

0

3

21

2

8

21

3

4

3

Jumlah

1

50

282

40

86

319

33

29

56

Sumber : Lampung dalam Angka, 2013

2.4.2.4 Fasilitasi Listrik Pasokan daya untuk memenuhi kebutuhan sub-sistem Lampung dipenuhi dari pembangkit yang ada di wilayah Lampung dan transfer daya sub-sistem Sumatera Selatan. Total pasokan daya yang didapat dari dua sumber tersebut pada kondisi normal adalah sebesar 894,7 MW. Terdiri dari 645,7 MW dari pembangkit dan ditambah 250 MW dari transfer Sumbagsel. Beban puncak tertinggi yang pernah dicapai yaitu pada bulan Juni 2014 adalah 803,4 MW, sehingga cadangan daya pada kondisi normal kira-kira sebesar 91,3 MW. Interkoneksi sub-sistem Lampung dengan sub-sistem Sumatera Selatan melalui satu jalur transmisi 150 kV Baturaja—Bukit Kemuning.



2.4.2.5 Fasilitas Pariwisata Provinsi Lampung setiap tahun berupa meningkatkan pembangunan pariwisata melalui program-program yang mengembangkan pariwisata dan produk wisata. Salah satu indikatornya tampak pada berkembangnya usaha-usaha bidang pariwisata di Provinsi Lampung. Tabel

2.57

Jumlah

Usaha

Pariwisata

menurut

Kabupaten/Kota

di Provinsi Lampung Banyaknya Usaha Pariwisata Kab/Kota

Hotel Bintang

Hotel Melati

Obyek Wisata

Lampung Barat

0

48

12

Rumah Makan 62

Tanggamus

0

9

77

86

Lampung Selatan

0

20

37

49

Lampung Timur

0

9

10

72

Lampung Tengah

0

17

12

64

Lampung Utara

0

12

47

64

Way Kanan

0

5

25

29

Tulang Bawang

0

10

15

30

Pesawaran

0

0

7

17

Pringsewu

0

8

15

69

Mesuji

0

1

12

34

Tulang Bawang Barat

0

1

11

56

Bandar Lampung

11

52

26

191

Metro

0

10

8

120

Sumber : Lampung Dalam Angka 2013

2.4.3.

Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Investasi Salah satu variabel penting dalam menunjang perkembangan ekonomi adalahkegiatan investasi. Investasi akan menghasilkan output, menciptakan lapangan kerja, dan menyerap bahan baku. Investasi tercermin pada PMDN, PMA, PMTB, dan kredit perbankan. Salah satu indikator investasi adalah PMDN. Kondisi PMDN di Lampung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Yang tertinggi pada tahun 2011 Gambaran Umum Daerah Hal. 2-90


sebanyak 71 proyek. Investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2013 sebanyak 137 proyek dan merupakan tahun terbanyak. Tabel 2.58 Rencana Investasi dan Tenaga Kerja dari Proyek PMA dan PMDN yang Telah Mendapat Persetujuan menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Industri Makanan Listrik, Gas dan Air Bersih Konstruksi/ Bangunan Perdagangan, hotel dan restoran Pengangkutan dan Telekomunikasi Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Jumlah

Jumlah Proyek 0 1 1 0 6 3 4 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 18 8

Investasi (Juta) 0 33.200 1.200 0 11.113,3 209.857,5 69.943,1 2.364.223,3 231.316,7 219.875,5 1.222,2 0 3.422,2 0 0 0 0 0 12.997,2 0 331.214,7 2.827.156,3

Tenaga Kerja Proyek 0 126 54 0 468 300 645 100 78 27 82 0 124 0 0 0 0 0 57 0 1.508 678

Ket PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN PMA PMDN

Sumber : Lampung Dalam Angka 2013

Sumber: BPS Lampung 2013

Gambar 2.36

Realisasi Investasi PMA dan PMDN Berdasarkan Jumlah Tahun 2009-2013 Gambaran Umum Daerah Hal. 2-91


Nilai proyek PMA dan PMDN juga mengalami fluktuasi seiring dengan jumlah realisasi proyek. Untuk PMDN tahun 2011 merupakan nilai proyek tertinggi yang mencapai Rp6,8 triliyun sedangkan tahun 2013 hanya Rp161,15 miliar.


Gambar 2.37 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Nilai Proyek (Rp juta) Sementara nilai proyek PMA tahun 2011 juga merupakan yang tertinggi mencapai US$731.801.928 dan tahun 2013 sekitar US$46.762,90.


Gambar 2.38 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Nilai Proyek (US$) Nilai investasi tercermin dari nilai Pembentukan Modal TetapDomestik Bruto (PMTDB). PMTDB Lampung tahun 2013 sebesar Rp7.817.713 juta yang tumbuh Gambaran Umum Daerah Hal. 2-92


6,24%. Selama periode 2009-2013 PMTDB tumbuh rata-rata 7,91%. Kontribusi PMTDG terhadap PDRB Lampung sebesar 16,95%. Tabel 2.59

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Provinsi Lampung Tahun 2008 - 2012

Rincian

2009

2010

2011

2012

2013

Laju pertumbuhan (%)

3,82

7,08

9,30

9,04

6,24

Kontribusi thd PDRB (%)

18,33

17,22

17,30

17,75

16,95

Sumber: www.lampung.bps.go.id, 2013

2.4.3.2 Keamanan dan Ketertiban Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan komposisi penduduk yang sangat majemuk secara sosio-kultural. Kemajemukan kultural dari sisi positif merupakan kekayaan khazanah daerah, namun sekaligus bisa menjadi persoalan manakala tidak direkat dengan integrasi yang kuat dan dapat menjadi penyebab konflik sosial. Provinsi Lampung pernah mengalami berbagai konflik, meskipun dalam skala yang tidak besar, pemicunya cukup beragam, mulai dari persoalan politik, ekonomi, sosial maupun kultural. Beberapa konflik yang pernah mencuat ke permukaan, antara lain: kasus Way Jepara; Padang Ratu; daerah sentra industri perkebunan dan pemukiman transmigrasi di Lampung Utara; Way Kanan; Lampung Selatan; serta eks reklamasi Rawa Sragi. Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung) dibantu dengan beberapa Kepolisian Resort, terdiri dari : a.

Polres Bandar Lampung, mencakup wilayah Kota Bandar Lampung;

b.

Polres Lampung Selatan, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran;

c.

Polres Tanggamus, mencakup wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu;

d.

Polres Lampung Tengah, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

e.

Polres Lampung Timur, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Timur;

f.

Polres Lampung Utara, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Utara; Gambaran Umum Daerah Hal. 2-93


g.

Polres Lampung Barat, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat;

h.

Polres Tulang Bawang, mencakup wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji;

i.

Polres Metro, mencakup wilayah Kota Metro;

j.

Polres Way Kanan, mencakup wilayah Kabupaten Way Kanan.

Selain Polda Lampung, Provinsi Lampung juga dibantu oleh Komando Resort Militer (Korem) 043 yang membawahi beberapa Komando Distrik Militer (Kodim), yaitu : 1.

Kodim 0410, mencakup wilayah Kota Bandar Lampung,

2.

Kodim 0411, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Metro

3.

Kodim 0412, mencakup wilayah Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji.

4.

Kodim 0421 mencakup wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran.

5.

Kodim 0422 mencakup wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Pesisir Barat.

6.

Kodim 0424 mencakup wilayah Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu.

Parameter lain untuk menilai kondisi kamtibmas di Provinsi Lampung adalah tingkat upaya pemberantasan penyalahgunaan psikotropika dan napza. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan operasi yang dilakukan oleh kepolisian secara rutin, serta bekerjasama dengan aparat terkait. Meskipun angka Crime Index masih cukup tinggi, namun secara umum dapat dikatakan stabilitas daerah cukup terjamin. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya konflik sosial. Sementara itu, guna mengantisipasi perkembangan terorisme, maka telah diambil berbagai langkah, antara lain: melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi terkait guna antisipasi terhadap potensi atau perkembangan terorisme; meningkatkan kewaspadaan Gambaran Umum Daerah Hal. 2-94


dan deteksi dini terhadap ancaman terorisme serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum; sosialisasi mengenai perkembangan serta bahaya terorisme, serta meningkatkan peran Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) Lampung. Masalah penyalahgunaan NAPZA telah dilakukan sosialisasi bahaya NAPZA dan memfungsikan Seaport Interdiction di Pelabuhan Bakauheni sebagai salah satu upaya untuk memutus jaring peredaran narkoba yang masuk ke Provinsi Lampung. Jenis Tindak Pidana dari tahun ketahun menunjukkan angka penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tahun 2011 terjadi 4.872 JTP dan tahun 2012 menurun menjadi 4.112 JTP. Tabel 2.60

Jenis dan Penanganan Tindak Pidana Polda Lampung Tahun 2009 2013

No

Jenis Kejahatan

2009

2010

2011

2012

2013

JTP

PTP

JTP

PTP

JTP

PTP

JTP

PTP

JTP

PTP

1

Pembunuhan

39

39

38

31

41

29

22

14

22

18

2

Penganiayaan Berat

214

165

216

164

188

156

196

148

159

144

3

Curas

723

533

535

330

595

274

507

290

665

277

4

Curat

1809

1442

1908

1213

1720

1075

1419

987

1535

828

5

Curanmor

1538

361

1431

320

1448

342

1324

532

1464

512

6

Narkoba

503

504

501

498

790

797

644

643

889

893

JUMLAH

4.826

3.044

4.629

2.556

4.782

2.673

4.112

2.614

4.734

2.672

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

Berdasarkan data di atas, jenis tindak pidana (JTP) yang banyak terjadi di Provinsi Lampung tahun 2009 - 2013 adalah pencurian dan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) serta narkoba. Sedangkan untuk Penanganan Tindak Pidana (PTP) yang banyak dilakukan Kepolisian Daerah Lampung adalah pencurian

dan pemberatan (curat), penganiayaan

berat, narkoba dan tindak pidana lainnya.



Secara rasio per jumlah penduduk, tahun 2012 merupakan tahun dengan rasio penanganan tindak pidana tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tabel 2.61 Rasio Penangan Tindak Pidana per Jumlah Penduduk Tahun 20072012 di Wilayah Polda Lampung Tahun

JTP

PTP

2007 2008 2009 2010 2011 2012

177 195 225 430 180 351

79 54 173 259 111 264

Rasio/Jumlah Penduduk 0,13 0,09 0,29 0,37 0,16 0,38


2.4.3.3 Fasilitasi Perizinan Proses perizinan di Provinsi Lampung dilaksanakan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Dalam pelayanan perizinan telah mengacu pada Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor 503/5998.a/II.06/2012 tentang Standar Prosedur Operasional (Standard Operating Procedure) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung. Tabel 2.62. SOP Lama Proses Perizinan Provinsi Lampung No.

Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Lama Proses Perizinan

I

Subbid Ekonomi

1

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

2 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)

2

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)


3 4 5

2 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap) 30 Hari 30 Hari

6

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Izin Trayek Mobil Bus Umum AKDP Izin Trayek Angkutan antar Jemput (AJDP) dalam Provinsi Izin Prinsip Penanaman Modal

7

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal


8

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal


9 10

Izin Usaha Industri Izin Usaha Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)

7 Hari (Setelah Persyaratan Lengkap) 30 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap)




No.

Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Lama Proses Perizinan

11


12

Izin Usaha Cabang Pedagang Besar Farmasi (PBF) Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

13

Izin Distributor Obat Ikan


14

Izin Distributor Obat Hewan


15

Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Subbid Pembangunan


Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara Lintas Kab/Kota Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Batubara Lintas Kab/Kota Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Izin Galian Penanaman Kabel Serat Optik Surat Keterangan Tanda Daftar sebagai Pedagang Benih Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan dan Jembatan

1 Bulan (Setelah Persyaratan Lengkap)

16 II 1 2 3 4 5 6 7



1 Bulan (Setelah Persyaratan Lengkap) 30 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap) 30 Hari Kerja (Setelah Persyaratan Lengkap) 6 Hari (Setelah Persyaratan Lengkap) 7 Hari (Setelah Persyaratan Lengkap) 1 Bulan (Setelah Persyaratan Lengkap)

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Penciptaan lapangan kerja tidak lain adalah untuk menampung angkatan kerja dan pengurangi angka pengangguran sehingga beban tanggungan akan semakin berkurang. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Lampung Tahun 2010-2012 berfluktuasi sebagaimana tabel berikut: Tabel 2.63

Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Pengangguran di Provinsi Lampung Tahun 2010—2012

No 1

2

Uraian Angkatan Kerja 1.1. Bekerja 1.2. Pengangguran Bukan Angkatan Kerja (sekolah, mengurus RT dan lainnya)

2010

2011

2012

3.957.697 3.737.078 220.619

3.696.066 3.482.301 213.765

3.637.897 3.449.307 188.590

1.866.673

1.739.560

1.851.685




Tabel 2.64

Jumlah Lulusan Universitas Lampung menurut Fakultas dan Strata di Provinsi Lampung Tahun 2012

No

Klasifikasi

Uraian Diploma

1 2 3 4 5 6 7 8

Ekonomi + Diploma Ekonomi Hukum FISIP Pertanian + Diploma Pertanian Keguruan dan Ilmu Pengetahuan + Diploma Pendidikan Tehnik MIPA Kedokteran Jumlah 2011 2010 2009 2008 2007

Sarjana

Jumlah Pasca

163 0 30

455 489 378

65 80 65

683 569 473

0

427

34

461

37

1.710

158

1.905

34 49 0 313 658 1.193 1.260 1.131 1.441

271 204 209 4.143 2.991 2.999 2.451 2.381 2.525

10 0 0 412 351 299 170 200 0

315 253 209 4.868 4.000 4.491 3.881 3.715 3.966




NCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSILAMPUNG TAHUN 2011 - 2015

B A B II I GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (money follow function). Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, sehingga analisis mengenai pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis pengelolaan keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya, yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan. Analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Analisis tersebut diatas dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-1


Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

Asumsi Indikator Makro Ekonomi

Angka Rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber: Permendagri No. 54 Tahun 2010

Gambar 3.1. Analisis Proyeksi Pendapatan Penjelasan dari gambar diatas yaitu bahwa dari serangkaian asumsi indikator ekonomi makro yang disinkronkan dengan Kebijakan Keuangan Negara dan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh daerah, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan setiap objek Pendapatan Daerah yang secara kumulatif mengindikasikan tingkat pertumbuhan Pendapatan Daerah. Oleh karenanya, langkah awal untuk melakukan analisis tersebut yaitu menganalisis Pendapatan Daerah. Pemerintah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 jo. Pemendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin



terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Provinsi Lampung terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pengelolaan

keuangan

daerah

pada

dasarnya

dimaksudkan

untuk

menggambarkan tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai

penyelenggaraan

pembangunan

daerah,

sehingga

analisis

pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi. 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD A.

Pendapatan Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Lampung dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi APBD, perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah, permasalahan yang muncul serta potensi tantangan ke depan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan; dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Tabel untuk dapat melihat perkembangan Pendapatan Daerah secara keseluruhan, terlebih dahulu dilihat asumsi indikator makro ekonomi sebagai gambaran kondisi perekonomian di lapangan, yaitu sebagai berikut:



Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2009—2013 Provinsi Lampung (dalam jutaan)

Uraian

Tahun

Rata-rata (%)

2009 1.742.386

2010 2.091.684

2011 2.528.175

2012 3.760.547

2013 4.410.727

PAD

860.357

1.118.340

1.376.418

1.706.131

2.183.412

26,25%

Pajak daerah

725.464

951.316

1.199.945

1.465.711

1.667.107

23,29%

Retribusi daerah

75.266

7.059

8.689

8.190

8.339

-17,86%

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

12.137

12.869

150.554

21.270

23.549

250,19%

Pendapatan

26,74%

47.490

147.095

167.632

210.958

484.417

94,79%

Dana Perimbangan

829.026

970.241

1.106.487

1.280.942

1.421.737

14,46%

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

160.504

237.470

251.104

310.715

300.966

18,57%

Dana Alokasi Umum

628.505

643.376

769.973

939.139

1.060.663

14,24%

Dana Alokasi Khusus

40.016

27.573

42.210

31.088

60.108

22,25%

0

61.821

43.200

0

805.578

-32,53%

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

53.002

3.101

45.269

773.473

18.712

694,18%

Hibah

52.252

3.101

45.269

773.473

693,59%

-

0,00%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khsus

Dana darurat

0

Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya Dana penyesuaian dan otonomi khusus

0

Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya

-

Lain-lain

-

-

0

0

786.866

0,00%

0

-

0,00%

-

-

-

4.410.730

0,00%

-

-

-

2.140.377

0,00%

Sumber : Biro Keuangan



Dari tabel perkembangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2009—2013 tingkat pertumbuhan pendapatan daerah rata-rata 26,74% pertahun. Tingkat pertumbuhan PAD ternyata lebih tinggi dibanding pertumbuhan Dana Perimbangan, yaitu 26,25% berbanding 14,16% pertahun.

Gambar 3.2. Pertumbuhan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 Tingginya

pertumbuhan

rata-rata

PAD

dibanding

Dana

Perimbangan

berimplikasi positif terhadap besaran kontribusi PAD terhadap APBD. Selama periode 2009—2013 rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 50,66% dibandingkan Dana Perimbangan 42,95% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) yang hanya 6,39%.

Dengan semakin besarnya

kontribusi PAD terhadap APBD semakin baik terhadap kemandirian daerah.



Gambar 3.3. Rata-rata Kontribusi Pos Penerimaan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009—2013 Sumber penerimaan pendapatan daerah APBD sebagaimana pasal 5 UndangUndang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Pada ayat (2) sumber pendapatan daerah bersumber dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPyS). Sedangkan pembiayaan sebagaimana ayat (3) bersumber dari (1) sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA); (2) penerimaan pinjaman daerah; (3) dana cadangan daerah; dan (4) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada pasal 6 ayat (1) undang-undang di atas sumber PAD adalah dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu indikator kemandirian daerah hal keuangan dengan melihat besaran (prosentase) pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Semakin besar penerimaan dan prosentase PAD terhadap total penerimaan daerah maka menunjukkan daerah tersebut semakin mandiri. Dari tabel 3.1. tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata 26,25% pertahun. Pertumbuhan PAD ditopang oleh Pajak daerah 23,29% pertahun, kontribusinya rata-rata sebesar 85,62% pertahun. Pos penerimaan Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-6


lain yang cukup besar terhadap PAD adalah Lain-lain PAD yang Sah dengan kontribusi rata-rata 10,80% dan Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang berkontribusi rata-rata 3,69% pertahun. Sementara Retribusi Daerah dalam periode 2009-2013 cenderung mengalami penurunan rata-rata minus 5,74% pertahun dengan kontribusi hanya sekitar 2,62%. Berikut grafik pertumbuhan PAD Provinsi Lampung:

Gambar 3.4. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 Pertumbuhan PAD Tahun 2010 meningkat 29,99%

dibanding tahun

sebelumnya, namun pada dua tahun berikutnya cenderung menurun, dan baru tahun 2013 kembali naik menjadi 27,97%. Penerimaan PAD lebih banyak ditopang oleh pajak daerah yang memberikan kontribusi lebih dari 85%. Namun tingkat pertumbuhannya selama 2009— 2013 cenderung menurun, sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.5. Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Lampung 2010-2013 Sumber penerimaan PAD yang lain adalah Retribusi Daerah, kontribusinya sangat kecil hanya sekitar 2,62% pertahun dengan pertumbuhan yang cenderung menurun rata-rata minus 17,5% pertahun. Seperti gambar di bawah ini.

Gambar 3.6. Pertumbuhan Retribusi terhadap PAD Provinsi Lampung 20102013 Penerimaan dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan cukup besar dibandingkan Retribusi Daerah, kontribusinya rata-rata 3,69% pertahun dan pernah melonjak tajam penerimaannya pada tahun 2011, sebagaimana grafik berikut: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-8


Gambar 3.7. Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap PAD Tahun 2010—2013 Pos penerimaan PAD yang terbesar setelah pajak daerah adalah dari Lain-lain PAD yang Sah yang memberikan kontribusi rata-rata 10,80% pertahun, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 94,79%. Grafik di bawah ini menunjukkan perkembangan pertumbuhan LPADA:

Gambar 3.8. Pertumbuhan Lan-lain PAD yang Sah terhadap PAD Tahun 20102013 Dana Perimbangan Dana Perimbangan tahun 2010—2013

memiliki pertumbuhan rata-rata

11,42% pertahun. Sumber Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian Otonomi Khusus. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-9


Gambar 3.9. Pertumbuhan Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Lampung Tahun 2010-2013 Melihat perkembangan penerimaan dari Dana Perimbangan menunjukkan penurunan, hal ini menunjukkan cukup baik karena di sisi lain penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD) justru meningkat. Dari empat sumber penerimaan Dana Perimbangan, Dana Alokasi

Khusus

(DAK) memiliki pertumbuhan lebih besar selama lima tahun terkahir yaitu ratarata 22,25% pertahun. Sedangkan penerimaan dari Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (DPOK) memiliki kencenderungan negatif, sebagaimana grafik berikut:



Gambar 3.10. Rata-rata Pertumbuhan Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK, dan DPOK) Provinsi Lampung Tahun 2010—2013 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Penerimaan dari LPDS diperoleh dari pos penerimaan dana hibah, tahun 2010 hanya Rp3,1 miliar turun dari tahun 2009 yang mencapai Rp52,25 miliar. Pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi Rp45,27 miliar, tahun 2012 melonjak menjadi Rp773 miliar lebih, dan tahun 2013 sebesar Rp746 miliar lebih. Perkembangan LPDS dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 3.11. Pertumbuhan LPDS Provinsi Lampung Tahun 2010-2013



B.

Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2009—2013 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja dimasa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Untuk melihat upaya pemenuhan aparatur selama 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat rincian proporsi belanja sebagai berikut: Tabel 3.2.

Realisasi Jenis Belanja APBD Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

Uraian

Tahun 2009

2010

2011

2012

2013

Belanja

1.847.107

2.004.899

2.566.069

3.835.996

3.884.530

Belanja Tidak Langsung

1.053.357

961.863

1.142.940

1.943.346

1.811.554

386.715

410.142

441.047

487.796

Belanja Bunga

-

-

-

-

497.339 -

Belanja Subsidi

-

-

-

-

-

32.877

38.365

35.897

741.236

761.046

Belanja Bantuan sosial Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja tidak terduga

111.879

87.950

109.417

7.842

5.448

407.170

378.734

406.965

472.104

357.471

23.158

19.314

114.627

212.755

170.214

91.558

27.358

34.987

21.613

20.036

Belanja Langsung

793.750

1.043.036

1.423.129

1.892.650

2.072.976

73.709

83.123

107.893

135.517

100.797

Belanja Barang dan jasa

486.751

534.104

683.986

925.182

1.168.090

Belanja Modal

233.290

425.809

631.250

831.951

804.089

Belanja Pegawai

Belanja Hibah

Belanja Pegawai

Sumber: Biro Keuangan, diolah

Pada tabel berikut disajikan proporsi realisasi Belanja Daerah dibandingkan anggaran belanja Tahun 2009—2013.



Tabel 3.3.

Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Anggaran Belanja Provinsi Lampung Tahun 2009-2013 Prosentase 2011 2012

2013

Ratarata

50,66%

46,64%

57,03%

17,19%

12,72%

12,80%

20,94%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Belanja Hibah

1,78%

1,91%

1,40%

19,32%

19,59%

1,78%

Belanja Bantuan sosial Belanja Bagi hasil kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes Belanja Bantuan keuangan kpd Prov/Kab/Kota dan Pemdes

6,06%

4,39%

4,26%

0,20%

0,14%

6,06%

22,04%

18,89%

15,86%

12,31%

9,20%

22,04%

1,25%

0,96%

4,47%

5,55%

4,38%

1,25%

Uraian

2009

2010


57,03%

47,98%

44,54%

Belanja Pegawai

20,94%

20,46%

Belanja Bunga

0,00%

Belanja Subsidi

Belanja

Belanja tidak terduga Belanja Langsung

4,96%

1,36%

1,36%

0,56%

0,52%

4,96%

42,97%

52,02%

55,46%

49,34%

53,36%

42,97%

Sumber: Biro Keuangan, diolah

Dari rincian realisasi Belanja Daerah tersebut diatas, dapat dilihat selama 5 (lima) tahun rata-rata proporsi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 68,57%, sedangkan

Belanja

Langsung

(BL)

rata-rata

hanya

31,43%.

Upaya

menyeimbangkan proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang didanai belanja langsung (belanja modal). Karenanya proporsi BTL dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami penurunan, sementara BL mengalami peningkatan. Pertumbuhan anggaran belanja daerah rata-rata peningkatannya 24,43% pertahun. Anggaran belanja tidak langsung tumbuh rata-rata hanya 7,14% pertahun dan sedangkan belanja langsung tumbuh mencapai 82,71% per tahun. Perkembangan belanja daerah, belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3.12. Pertumbuhan Anggaran Belanja, Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung Tahun 2010—2013 Pada Belanja Tidak Langsung porsi terbesar adalah untuk pengeluaran belanja hibah rata-rata sebesar 59,65% dan belanja pegawai rata-rata 48,63%. Pada Belanja Langsung dalam bentuk belanja modal berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2009—2011, 60,21% digunakan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan; Bangunan dan Gedung 18,07%; dan peralatan dan mesin 14,60%. Sementara proporsi anggaran untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan yaitu terdiri dari 9 (sembilan) fungsi dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 3.4.

Alokasi Anggaran untuk Kepentingan Fungsi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2009-2013

FUNGSI

2009

2010

2011

2012

2013

Pelayanan Umum Ketertiban dan Ketentraman Ekonomi Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum

909.085

971.349

1.151.499

1.160.043

2.214.965

22.247

25.414

27.430

34.298

41.390

144.655 4.721

181.326

201.345

6.406

7.265

241.237 7.954

297.208 11.742

163.521

202.559

388.276

686.399

1.001.419



FUNGSI Kesehatan Pariwisata dan Budaya Pendidikan Perlindungan Sosial

2009

2010

2011

2012

2013

143.387

171.218

277.544

330.626

391.229

12.681

17.062

18.644

21.158

24.526

284.700

250.634

213.459

298.806

338.545

15.096

13.861

17.536

57.730

89.531

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id 2009—2013

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pembangunan dalam kurun waktu 2009—2013 proporsi terbesar pertama adalah pelayanan umum rata-rata 49,47% dan perumahan/fasilitas umum rata-rata 16,88%. Secara rinci porsi alokasi anggaran kesembilan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 3.13. Persentase

Porsi

Anggaran

untuk

Pelaksanaan

Fungsi

Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 20092013 c.

Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-15


Secara garis besar, analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Perkembangan perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja selama kurun waktu 4 (empat) tahun sebenarnya relatif berimbang meskipun dalam alokasinya jumlah belanja lebih besar daripada pendapatan sehingga anggaran menjadi defisit. Namun defisit anggaran tersebut seluruhnya dapat ditutupi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sepeti gambar di bawah ini.

Sumber: www.djpk.depkeu.go.id

Gambar 3.14 Perkembangan Susplus/Defisit Anggaran dan Sumber Pembiayaan Anggaran Provinsi Lampung Tahun 2010—2013 3.1.2. Neraca Daerah Tujuan dari Analisis neraca daerah adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Gambaran mengenai neraca Provinsi Lampung dalam kurun waktu tahun 2009-2013 disajikan berikut: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-16


Tabel 3.5

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008-2013

URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Rata-Rata Pertumbuhan

1

2

3

4

5

6

7

8

ASET ASET LANCAR 1 Kas di Kas Daerah

179,263,961

72,036,862

152,140,145

109,215,439

14,762,911

36,217,133

16.40

2 Kas di Bendahara Pengeluaran

4,408,424

6,914,516

1,560,481

9,873

84,012

37,782

115.18

3 Kas di Bendahara Penerimaan

8,666,220

8,851,505

14

181,753

1,028,400

1,033,266

254236.89

-

-

7,463,326

8,437,481

8,849,796

4,861,593

14.57

4 Kas di BLUD 5 Investasi Jangka Pendek

-

-

-

-

-

-

0.00

6 Piutang Pajak

21,076,331

19,004,599

19,997,778

23,057,388

52,442,722

-

7.63

7 Piutang Retrbusi

10,294,218

6,373,530

11,491,596

24,199,128

14,502,679

45,930,470

65.89

9 Piutang Bag Lancar Pjual Angsuran

354,242

156,760

175,232

133,542

213,817

-2.60

10 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

90,722

93,120

89,970

10,887,474

304,568

441,129

2389.62

1,524,344

1,330,857

2,830,424

40.00

8 Piutang Dana Bagi Hasil

215,843

11 Piutang Lainnya 12 Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

150,642

5,695,254

6,376,346

9,961,308

13,007,400

14,659,308

15,293,218

23.16

229,849,375

119,807,242

202,879,855

190,653,827

108,331,742

106,858,835

-5.82

32,075,950

33,799,900

33,799,900

18,229,192

16,600,813

14,139,561

-12.89

18,229,192

16,600,813

14,139,561

15.25

201,528,070

206,114,340

225,184,956

35.66

198,841,873

203,428,143

222,498,759

22.34

2,686,197

2,686,197

2,686,197

20.00

219,757,263

222,715,153

239,324,518

22.53

INVESTASI JANGKA PANJANG 13 Investasi Non Permanen Dana Bergulir 14 Investasi Permanen

72,278,657

72,347,857

77,734,101

Penyertaan Modal Pemerintah Investasi Permanen Lainnya JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

104,354,607

106,147,757

111,534,001



URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

2013


1

2

3

4

5

6

7

8

ASET TETAP 15 Tanah

172,577,858

373,528,138

378,458,475

235,614,483

381,173,545

464,776,239

32.75

16 Peralatan dan Mesin

348,580,453

341,774,469

399,476,366

427,890,898

489,088,447

571,442,548

10.64

17 Gedung dan Bagunan

1,176,249,542

1,254,878,488

1,272,834,665

421,497,564

458,185,351

529,688,865

-6.89

18 Jalan, Jaringan dan Instalasi

2,886,740,167

3,180,612,237

3,362,282,500

3,660,784,013

3,982,039,450

4,241,094,666

8.01

47,814,030

49,553,960

13,126,066

11,199,856

11,747,724

13,002,677

-13.79

20 Kontruksi dalam Pengerjaan

0,00

3,338,125

16,002,749

82,926,557

179,065,028

350,281,747

221.83

21 Akumulasi Penyusutan

0,00

0,00

0,00

-

-

-

4,631,962,051

5,203,685,420

5,442,180,823

4,839,913,374

5,501,299,548

6,170,286,745

Dana Cadangan

-

-

-

-

-

-

JUMLAH DANA CADANGAN

-

-

-

-

-

-

476,257

336,865

14.15

433,603,945

472,306,403

24.94

19 Aset Tetap Lainnya

JUMLAH ASET TETAP

6.34

DANA CADANGAN

ASET LAINNYA Tuntutan Ganti Rugi Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

212,279,452

-

190,397,823

212,221,547

212,279,452

-

190,397,823

212,221,547

434,080,202

472,643,268

24.98

5,178,445,486

5,429,640,419

5,946,992,503

5,462,546,012

6,266,426,647

6,989,113,368

6.50

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Jngk Pendek Lainnya JML KWJBN JK PENDEK

100,433,629

69,203,078

157,849,164

167,288,736

290,340,587

604,995

56.98

100,433,629

69,203,078

157,849,164

167,288,736

290,340,587

604,995

56.98

KEWAJIBAN JK PANJANG



URAIAN

2008

2009

2010

2011

2012

2013


1

2

3

4

5

6

7

8

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG JUMLAH KEWAJIBAN

-

-

-

-

-

-

100,433,629

69,203,078

157,849,164

167,288,736

290,340,587

604,995,103

56.98

-

78,951,379

161,163,954

117,662,795

23,696,615

41,116,509

34.16

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pendapatan yang ditangguhkan cadangan piutang cadangan persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

8,851,505

14

181,753

1,028,506

1,033,266

254256.47

25,628,010

31,754,578

59,801,878

68,947,304

49,415,841

39.84

6,376,346

9,961,308

13,007,400

14,659,308

15,293,218

40.77

(69,203,078) 50,604,163

(157,849,164)

(167,288,736)

45,030,691

23,365,091

(290,340,587)

(604,995,103)

83.20

(182,008,853)

(498,136,268)

-132.88

EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

106,147,757

111,534,001

239,324,518

21.01

5,203,685,420

5,442,180,823

6,170,286,745

20.92

190,397,823

472,643,268

20.00

5,309,833,177

5,744,112,648

6,882,254,532

1.64

JUMLAH EKUITAS DANA

5,360,437,341

5,789,143,339

5,653,199,840

6,374,758,381

13,978,226,736

47.54

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

5,429,640,419

5,946,992,503

5,820,488,577

6,665,098,968

14,583,221,840

48.14

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan JUMLAH EKUITAS DANA CADANGAN



Selanjutnya akan disajikan analisis terhadap neraca keuangan Provinsi Lampung untuk periode tahun 2009-2013 yang mencakup rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas sebagai berikut: RASIO LIKUIDITAS Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio quick. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Rumus yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio lancar

= aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

Kemudian quick rasio diperoleh dengan jalan mengurangkan aset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Rasio quick

= (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

RASIO SOLVABILITAS Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Rumus rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah: Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset Rasio hutang terhadap modal

= total hutang : total ekuitas



Hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas Provinsi Lampung untuk Tahun 2009-2013 berdasarkan formulasi tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 3.6

Analisis Rasio Keuangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 20092013

No A 1 2 B 1

Uraian Rasio Likuiditas Rasio lancar (current ratio) Rasio quick (quick ratio)

2

Rasio Solvabilitas Rasio total hutang terhadap total asset Rasio hutang terhadap modal

C 1 2

Rasio Aktivitas Rasio rata-rata umur piutang Rasio Umur persediaan

2008

2009

2010

2011

2012

2013

228.86 223.19

173.12 163.91

128.53 122.22

113.97 106.19

37.31 32.26

17.66 15.13

1.94

1.27

2.65

3.06

4.63

8.66

1.29

2.73

2.96

4.55

4.33

1,82 346 hari

1,60 399 hari

3,53 322 hari

2,61 344 hari

2,73 357 hari

Berdasarkan data neraca Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersaji pada tabel dan hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Provinsi Lampung dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuditas yang digunakan dalam analisis yaitu : 1.

Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2013 adalah sebesar 17,66. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang Pemerintah Provinsi Lampung sebesar 17,66 kali lebih. 2.

Rasio Quick

Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 2013 adalah sebesar 15,13. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Provinsi Lampung dalam membayar



kewajiban jangka pendeknya sangat baik. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas : 1.

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva. Semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2013 sebesar 8,66. 2.

Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah sebesar 4,33. Rasio Aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelAyanan Pemerintah Daerah. Rasio Aktivitas terdiri atas : 3.

Rasio Rata-rata umur piutang

Rasio ini melihat berapa lama hari umur piutang yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Dilihat pada tahun 2013 bahwa rasio rata-rata umur piutang sebanyak 2,73 kali. Ini menunjukkan rata rata umur piutang mengalami penurunan disebabkan pendapatan mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan kenaikan piutang. 4.

Rasio rata-rata persediaan

Rasio ini melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberikan pelayanan publik). Dilihat pada tahun 2013 bahwa rasio ini menunjukkan perputaran persediaan pada tahun 2013 sebesar 1,06 kali. Ini menunjukkan bahwa target pelayanan publik tercapai sesuai dengan target anggaran. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-22


3.2.

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam kurun waktu lima tahun mulai dari 2009 sampai dengan tahun 2014 pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. 1)

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah Tahun 2009-2014 meliputi: a). Penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan

pendataan

potensi

pajak/retribusi

daerah

serta

meningkatkan pemungutan pajak/retribusi daerah. b) Melakukan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak dan retribusi daerah. c). Memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran membayar pajak/retribusi. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-23


d). Melakukan pendataan ulang terhadap aset atau kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah serta mengoptimalkan penggunaannya dalam memaksimalkan pendapatan daerah. e). Mengintensifkan dan mengevaluasi semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. f). Meningkatkan koordinasi, konsultasi maupun rekonsiliasi khususnya bagi pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan maupun Bantuan Keuangan. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut: 

Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 

Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain–lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Penyesuian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya. 2)

Kebijakan Umum Belanja Daerah

Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:



1.


Belanja Tidak Langsung terdiri dari: a.

Belanja Pegawai.

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk gaji, uang refresentasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk penghasilan/penerimaan lainnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. b.

Belanja Hibah

Belanja Hibah dianggarkan untuk KORPRI, Kwarcab Pramuka, KONI, PMI serta untuk mengakomodir dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). c.

Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan untuk membantu pelaksanaan kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, yaitu organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat, anggota masyarakat serta bantuan keuangan kepada partai politik sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan sosial akan diberikan secara selektif yang peruntukannya jelas dan dapat dipertanggung jawabkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial sifatnya tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. d.

Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil dianggarkan bersumber dari pendapatan pemerintah Provinsi Lampung kepada kabupaten / kota yang berpedoman pada UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah. e.

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk bantuan keuangan kepada



pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, bantuan kepada daerah otonomi baru dan bantuan kepada partai politik. f.

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan untuk menanggulangi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja yang mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan. 2.

Belanja Langsung

Belanja Langsung terdiri dari: a.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung meliputi Honorarium PNS, Honorarium Non PNS, Uang Lembur PNS, dan Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS b.

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c.

Belanja Modal

Belanja Modal dominan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi/jaringan, peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. 3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran a.

Proporsi Realisasi Belanja Daerah Dibanding Anggaran



Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Pada tabel 3.5 berikut dapat dilihat proporsi anggaran belanja Provinsi Lampung dari tahun 2009—2013 adalah difokuskan pada pelayanan umum. Demikian juga alokasi belanja, sebagaimana trend Tahun 2009-2013 maka porsi anggaran belanja tidak langsung akan dilakukan penyesuaian dengan memperbesar anggaran belanja langsung (belanja modal) sehingga pelaksanaan pembangunan terutama dalam memenuhi pelayanan publik dapat terpenuhi.

Sumber: LHP BPK RI Tahun 2009-2011, APBD Lampung Bappeda, 2013

Gambar 3.15 Proporsi Alokasi Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung TA 2009-2013



Pada Tahun Anggaran 2009 porsi anggaran belanja tidak langsung sangat besar hingga mencapai 87,48% dan pada tahun 2013 menurun hingga 49,12%. Sedangkan anggaran belanja langsung (belanja modal) meningkat dari hanya 12,52% tahun 2012 menjadi 50,88% tahun 2013. b.

Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Secara umum tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Provinsi Lampung tertuang pada Tabel berikut : Tabel 3.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung Tahun 2009—2013 No. 1

2

Uraian

Realisasi (Jutaan Rp) 2009

2010

2011

2012


340,061

366,549

394,528

418,140

435,044

Gaji dan Tunjangan

340,061

366,549

394,528

418,140

435,044

Belanja Langsung

607,114

660,818

208,152

1,130,359

1,331,184

Belanja Pegawai

120,363

126,715

58,760

153,021

161,450

-

-

39,974

52,156

1,644

486,751

534,103

109,417

925,181

1,168,089

947,176

1,027,368

602,681

1,548,500

1,766,229

Belanja Pegawai BLUD Belanja Barang dan Jasa Total Belanja

2013

Sumber : Biro Keuangan (diolah)

Tabel 3.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung Tahun 2009—2013

No.

Uraian

Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)

Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)

Prosentase

1

Tahun Anggaran 2009

947,176,358,615.00

1,847,107,847,257.00

51.28

2

Tahun Anggaran 2010

1,027,368,001,269.48

2,008,899,187,339.48

51.14

3

Tahun Anggaran 2011

602,681,173,397.00

2,572,069,521,582.99

23.43

4

Tahun Anggaran 2012

1,548,500,588,982.15

3,835,996,351,819.31

40.37

5

Tahun Anggaran 2013

1,766,229,356,610.80

3,884,534,953,491.60

45.47

Sumber : Biro Keuangan (diolah)

Pada Tabel 3.7 digambarkan bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama Tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan seiring dengan kebijakan Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-28


kenaikan gaji setiap tahun. Namun, pada Tabel 3.8 digambarkan bahwa selama Tahun 2009 – 2013 proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total belanja daerah semakin kecil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Provinsi Lampung semakin baik, seiring penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur. 3.2.2. Analisis Pembiayaan Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Lampung terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja. Pada Tahun Anggaran 2009-2013 terjadi defisit yaitu pada TA 2009, 2011, dan 2012.

Namun defisit yang ada seluruhnya bisa ditutupi oleh Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Tabel 3.9.

Penutup Defisit Anggaran Provinsi Lampung 2009-2013 (juta)

URAIAN

PERIODE 2009

2010

2011

2012

2013

PENDAPATAN DAERAH

1.742.386

2.091.684

2.508.733

3.721.020

3.901.950

BELANJA DAERAH

1.847.107

2.004.899

2.566.069

3.835.996

3.884.534

A. SUPRLUS/DEFISIT

(104.721)

86.784

(57.335)

(114.975)

17.415

PEMBIAYAAN NETTO:

183.672

75.029

174.429

138.672

23.710

Penerimaan Pembiayaan

183.672

79.029

180.429

138.672

23.710

Pengeluaran Pembiayaan

0

4.000

6.000

0

0

78.951

161.814

117.093

23.696

41.126

Silpa

Sumber: Biro Keuangan

Dalam hal pembiayaan Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan beberapa kebijakan, yaitu :



1.

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 2.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup : sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang;dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Lampung pada tahun 2011-2014 adalah : 1.

Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran penyertaaan modal investor daerah;

2.

Pembayaran pokok hutang.

Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Lampung untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Lampung diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi Lampung. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:



1.

Deregulasi

peraturan

daerah

untuk

dapat

meningkatkan

minat

berinvestasi di Provinsi Lampung; 2.

Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;

3.

Kegiatan

investasi

diarahkan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan dan holtikultura, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan kemudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur; 4.

Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat terutama masyarakat local.

3.3.

Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Provinsi Lampung dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama selama 5 (lima) tahun. Pengeluaran wajib dan mengikat dari tahun ke tahun meningkat secara signifikan. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama secara rinci pada tabel berikut.



Tabel 3.10 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009-2013 KODE 5 5 5 5 5 5

URAIAN

5 . 1 . 1 . 04

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Tambahan Penghasilan PNS Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah

5.2

BELANJA LANGSUNG

5.2.1

Belanja Pegawai

5 . 2 . 1 . 00

Belanja Pegawai BLUD

5 . 2 . 1 . 01

. . . . .

1 1 1 1 1

. . . .

1 1 . 01 1 . 02 1 . 03

2009 (Rp) 620,533,536,615 386,715,732,235 386,715,732,235 340,061,463,866 4,556,100,000 6,245,050,000

2010 (Rp) 703,669,216,725 416,719,262,432 416,719,262,432 366,549,057,446 15,372,550,000 6,583,800,000

2011 (Rp) 804,745,581,119 441,047,552,377 441,047,552,377 394,528,841,744 13,218,116,300 9,277,800,000

2012 (Rp) 878,171,346,035 487,797,064,603 487,797,064,603 418,140,643,754 13,912,073,750 9,286,800,000

(dalam ribuan)

2013 (Rp) 952,940,445,220 497,338,947,954 497,338,947,954 435,044,792,587 16,945,687,000 9,295,800,000

35,853,118,369

28,213,854,986

24,022,794,333

46,457,547,099

36,052,668,367

233,817,804,380

286,949,954,293

363,698,028,742

390,374,281,432

455,601,497,266

71,962,958,283

76,544,846,144

107,892,859,219

130,036,835,503

94,602,478,968

-

-

39,974,456,373

52,156,063,702

1,644,281,618

Honorarium PNS

38,320,386,891

39,565,387,394

32,178,546,096

37,295,442,175

42,835,356,250

5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

29,608,074,742

32,273,499,650

31,172,555,250

40,585,329,626

50,122,841,100

5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur

4,034,496,650

4,705,959,100

4,567,301,500

-

-

5.2.2

Belanja Barang dan Jasa

135,079,777,365

165,491,290,380

180,890,219,034

205,377,118,368

217,118,586,422

5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi

5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja

5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas

5 . 2 . 2 . 16

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

5 . 2 . 2 . 17

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis PNS & Studi Banding

5 . 2 . 2 . 18

Belanja Perjalanan Pindah Tugas

5.2.3

Belanja Modal

5 . 2 . 3 . 01

Belanja Modal Pengadaan Tanah

5 . 2 . 3 . 02

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat

5 . 2 . 3 . 03

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

-

1,010,427,995

840,962,276

-

-

34,045,591,586

36,596,408,291

31,786,910,673

46,191,655,089

46,595,281,150

2,564,706,000

2,383,528,750

3,104,030,250

4,429,025,000

3,887,075,313

657,961,750

605,758,000

552,612,400

516,312,500

521,471,500

1,201,980,500

16,025,286,700

19,488,804,550

22,019,040,050

18,754,547,725

89,581,117,029

99,258,909,544

115,469,566,175

123,013,795,429

137,516,089,344

619,725,000

537,895,000

419,950,000

95,557,200

356,028,000

6,392,715,500

7,651,076,100

7,001,382,710

8,811,733,100

9,488,093,390

15,980,000

1,422,000,000

2,226,000,000

-

-

26,775,068,732

44,913,817,769

74,914,950,489

54,960,327,561

143,880,431,876

1,138,542,350

1,138,542,350

43,607,719,139

-

-

907,500,000

5,383,770,000

9,670,706,969

3,969,997,000

83,602,693,366 845,259,000 18,556,168,045

15,103,770,000 14,706,951,550



KODE 5 . 2 . 3 . 04

Alat-alat Angkutan Darat Tidak

2009 (Rp) 160,133,000

2010 (Rp) 350,680,000

2011 (Rp) 2,985,500

2012 (Rp) 109,500,000

2013 (Rp) 67,150,000

Alat-alat Angkutan di atas Air

692,499,000

562,953,400

-

-

-

Alat-alat Angkutan di atas Air

-

24,300,000

-

-

-

URAIAN

5 . 2 . 3 . 08

Belanja Modal Pengadaan Bermotor Belanja Modal Pengadaan Bermotor Belanja Modal Pengadaan Tidak Bermotor Belanja Modal Pengadaan

Alat-alat Bengkel

327,901,800

1,057,380,000

1,307,715,000

973,833,000

459,865,000

5 . 2 . 3 . 10

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

2,794,499,875

1,469,369,000

1,890,968,550

3,466,314,000

6,142,274,750

5 . 2 . 3 . 11

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

2,321,845,450

5,121,373,225

3,236,935,100

4,065,772,500

6,215,751,750

5 . 2 . 3 . 12

Belanja Modal Pengadaan Komputer

7,263,120,333

10,814,474,825

7,601,413,200

16,691,431,166

7,161,420,510

5 . 2 . 3 . 13

Belanja Modal Pengadaan mebeulair

3,817,312,124

11,728,656,050

9,428,613,500

5,171,703,850

5,410,479,500

5 . 2 . 3 . 14

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

270,694,000

232,101,500

164,740,000

160,197,000

149,571,200

5 . 2 . 3 . 15

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

518,687,850

427,747,750

440,282,000

254,415,000

446,771,500

5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1,638,228,250

1,448,950,700

1,715,795,000

2,773,162,000

1,214,602,750

5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

285,750,600

390,032,000

285,595,500

828,864,000

1,184,370,000

5 . 2 . 3 . 09

Belanja Modal Pengadaan Micropon Conference System

-

-

-

-

-

5 . 2 . 3 . 18

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

162,084,100

476,550,000

354,691,000

930,823,000

2,014,760,000

5 . 2 . 3 . 33

Belanja Modal Pengadaan Alat / Sarana Keselamatan / Emergency

-

-

-

132,885,000

-

5 . 2 . 3 . 05 5 . 2 . 3 . 06



3.3.2.

Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. 3.3.2.1. Proyeksi Pendapatan Melihat capaian kinerja pendapatan daerah Tahun 2009--2013, pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat meningkat lebih tinggi, yang diikuti dengan berbagai upaya-upaya untuk dapat mencapainya. Beberapa kebijakan pendapatan daerah dirumuskan untuk meningkatkan pendapatan daerah selama Tahun 2015 - 2019, yaitu sebagai berikut : a.

Intensifikasi Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b.

Penyesuaian Tarif Pajak dan Penyesuaian Dasar Pengenaan Pajak tertentu;

c.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/ wajib pajak;

d.

Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system;

e.

Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM Aparatur;

f.

Peningkatan kerjasama dengan Instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak;

g.

Optimalisasi dan pemberdayaan aset daerah;

h.

Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah;

i.

Meningkatkan kontribusi BUMD;

j.

Penyempurnaan Dasar Hukum Pungutan. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Hal. 3-34


Dengan melihat performa pendapatan daerah tahun 2015—2019, bahwa pendapatan daerah tumbuh rata-rata 26,74% pertahun. Sumber pendapatan daerah itu diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD) yang tumbuh rata-rata 26,25%%, Dana Perimbangan rata-rata naik 14,46%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tumbuh rata-rata 694,18%. Dengan melihat perkembangan pendapatan daerah pada kurun waktu 20092013 sehingga dapat diproyeksi pendapatan sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 TAHUN No.

URAIAN

2015

2016

2017

2018

2019


A

PENDAPATAN

4,697,690,697,838

5,113,176,770,083

5,638,774,603,920

6,224,932,095,639

6,861,734,616,785

9.94

1


2,341,611,590,152

2,572,361,195,178

2,826,291,782,061

3,105,703,792,828

3,413,129,267,708

9.88

2,122,600,000,000

2,334,860,000,000

2,568,346,000,000

2,825,180,600,000

3,107,698,660,000

10.00

8,014,152,820

7,212,737,538

6,491,463,784

5,842,317,406

5,258,085,665

-10.00

25,838,906,072

26,614,073,254

27,412,495,452

28,234,870,315

29,081,916,425

3.00

185,158,531,260

203,674,384,386

224,041,822,825

246,446,005,107

271,090,605,618

10.00

1,579,395,051,686

1,737,334,556,855

1,976,675,075,658

2,249,790,705,809

2,544,182,049,168

12.67

337,687,738,636

371,456,512,500

408,602,163,750

449,462,380,125

494,408,618,137

10.00

1.1.

Pajak Daerah

1.2.

Retribusi Daerah

1.3.

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan

1.4.

Lain-lain PAD yang sah

2

Dana Perimbangan

2.1.


2.2.

DAU

1,192,855,693,050

1,312,141,262,355

1,508,962,451,708

1,735,306,819,464

1,978,249,774,190

13.50

2.3.

DAK

48,851,620,000

53,736,782,000

59,110,460,200

65,021,506,220

71,523,656,842

10.00

776,684,056,000

803,481,018,050

835,807,746,201

869,437,597,002

904,423,299,909

3.88

21,486,438,000

18,069,589,650

18,973,069,133

19,921,722,589

20,917,808,719

-0.23

755,143,930,000

785,349,687,200

816,763,674,688

849,434,221,676

883,411,590,543

4.00

53,688,000

61,741,200

71,002,380

81,652,737

93,900,648

15.00

3 3.1.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Hibah

Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari 3.3. Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Sumber : Dinas Pendapatan, diolah 3.2.



3.3.2.2. Proyeksi Belanja Kebijakan belanja daerah Tahun 2009-–2013 adalah sebagai berikut : a.

Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Lampung selama 5 (lima) tahun ke depan;

b.

Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

c.

Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;

d.

Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;

e.

Mengedepankan

program-program

yang

menunjang

pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan; f.

Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;

g.

Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan pendidikan.

Adapun hasil proyeksi kebutuhan belanja mengikat (belanja tidak langsung) dan belanja wajib (belanja langsung) dengan tabel berikut ini:



Tabel 3.12. Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 No.

TAHUN

URAIAN

2015

2016

2017

2018

2019


B

BELANJA

4.723.190.697.837

5.128.383.462.602

5.676.784.914.405

6.244.452.222.671

6.889.031.068.574

13,97

1


2,637,568,597,837

2,897,818,242,602

3,185,531,894,405

3,549,874,052,671

3,956,852,658,574

19.05

1.1.

Belanja Pegawai

771,913,782,261

849,072,160,458

933,979,376,503

1,074,076,282,979

1,235,187,725,426

12.50

1.2.

Belanja Hibah

807,823,430,000

888,275,773,000

977,103,350,300

1,074,813,685,330

1,182,295,053,863

9.99

1.3.

Belanja Bantuan Sosial

9,700,000,000

9,700,000,000

9,700,000,000

9,700,000,000

9,700,000,000

0.00

1.4.

Belanja Bagi Hasil

1,000,000,000,000

1,100,000,000,000

1,210,000,000,000

1,331,000,000,000

1,464,100,000,000

54.18

1.5.

Belanja Bantuan Keuangan

25,642,600,000

28,206,860,000

31,027,546,000

34,130,300,600

37,543,330,660

10.00

1.6.

Belanja Tidak Terduga

22,488,785,577

22,563,449,144

23,721,621,602

26,153,783,762

28,026,548,625

5.72

2.085.622.100.000

2.230.565.220.000

2.491.253.020.000

2.694.578.170.000

2.932.178.410.000

8,90

2

Belanja Langsung

Sumber : Biro Keuangan, Bappeda (diolah)

Tabel 3.13. NO

SKPD

1

2

Matrik Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 TAHUN 2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

1

BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM

2.000.000.000

2.100.000.000

2.205.000.000

2.300.000.000

2.450.000.000

2

BIRO OTONOMI DAERAH

2.000.000.000

2.100.000.000

2.205.000.000

2.300.000.000

2.450.000.000

3

BIRO HUKUM

2.000.000.000

2.100.000.000

2.205.000.000

2.300.000.000

2.450.000.000

4

BIRO PEREKONOMIAN

2.600.000.000

2.710.000.000

2.730.000.000

2.805.000.000

3.000.000.000

5

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

3.000.000.000

3.105.000.000

3.213.000.000

3.327.000.000

3.444.000.000

6

BIRO BINA SOSIAL

2.000.000.000

2.060.000.000

2.140.000.000

2.220.000.000

2.300.000.000



NO

SKPD

1

2

TAHUN 2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

7

BIRO BINA MENTAL

36.000.000.000

42.060.400.000

45.300.000.000

50.600.000.000

65.000.000.000

8

BIRO UMUM

45.250.000.000

46.947.000.000

48.644.000.000

50.341.000.000

52.038.000.000

9

BIRO KEUANGAN

12.000.000.000

12.600.000.000

13.230.000.000

13.900.000.000

14.600.000.000

10

BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET

17.000.000.000

17.625.000.000

18.200.000.000

18.750.000.000

19.445.000.000

11

BIRO ORGANISASI

2.000.000.000

2.950.000.000

3.000.000.000

3.050.000.000

3.100.000.000

12

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL

3.088.710.000

3.200.000.000

3.500.000.000

3.605.000.000

3.750.000.000

13

SEKRETARIAT DPRD

75.000.000.000

77.250.000.000

79.568.000.000

82.000.000.000

85.000.000.000

14

INSPEKTORAT PROVINSI

8.500.000.000

8.800.000.000

9.000.000.000

9.400.000.000

9.700.000.000

15

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

13.138.000.000

15.300.000.000

16.600.000.000

18.300.000.000

19.600.000.000

16

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

8.000.000.000

7.875.000.000

8.268.000.000

8.682.200.000

9.200.000.000

17

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

7.500.000.000

8.100.000.000

8.700.000.000

11.400.000.000

14.000.000.000

18

BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

5.000.000.000

7.000.000.000

7.100.000.000

7.200.000.000

7.764.000.000

19

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

8.000.000.000

8.400.000.000

8.820.000.000

9.261.000.000

9.724.000.000

20

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

6.000.000.000

6.225.000.000

6.450.000.000

7.075.000.000

7.500.000.000

21

BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN,ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH

3.000.000.000

6.000.000.000

7.000.000.000

9.000.000.000

11.000.000.000

22

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

9.000.000.000

15.002.750.000

14.754.000.000

15.932.000.000

17.772.500.000

23

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

7.000.000.000

7.449.000.000

7.822.000.000

8.250.000.000

8.700.000.000

24

BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH

14.801.750.000

15.500.000.000

17.000.000.000

18.500.000.000

25.000.000.000



NO

SKPD

1

2

25

BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

26

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

27

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.H.ABDUL MOELOEK

28

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

29

KANTOR SANDI DAERAH

30

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

31

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

32

DINAS KESEHATAN

33

TAHUN 2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

3.100.000.000

5.000.000.000

6.500.000.000

7.500.000.000

8.200.000.000

17.900.000.000

18.795.000.000

19.000.000.000

23.100.000.000

25.300.000.000

165.000.000.000

196.000.000.000

218.000.000.000

236.000.000.000

245.800.000.000

13.000.000.000

14.300.000.000

14.729.000.000

17.025.000.000

20.800.000.000

600.000.000

700.000.000

750.000.000

775.000.000

1.000.000.000

290.000.000.000

298.700.000.000

317.661.000.000

329.967.800.000

340.000.000.000

10.000.000.000

10.500.000.000

11.025.000.000

11.580.000.000

12.155.000.000

100.000.000.000

102.413.270.000

115.615.570.000

140.113.670.000

155.000.000.000

DINAS SOSIAL

12.000.000.000

12.250.000.000

14.500.000.000

18.000.000.000

25.000.000.000

34

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

12.000.000.000

13.000.000.000

15.000.000.000

17.000.000.000

20.000.000.000

35

DINAS PERHUBUNGAN

72.500.000.000

76.125.000.000

79.931.250.000

85.927.900.000

90.500.000.000

36

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

13.661.290.000

12.621.000.000

13.013.000.000

13.520.000.000

15.710.000.000

37

DINAS PARIWISATA & EKONOMI KREATIF

10.000.000.000

11.500.000.000

12.500.000.000

13.500.000.000

15.000.000.000

38

DINAS BINA MARGA

800.000.000.000

841.220.000.000

935.520.000.000

947.595.000.000

957.288.750.000

39

DINAS PENGAIRAN DAN PEMUKIMAN

111.132.350.000

117.000.000.000

190.000.000.000

250.000.000.000

360.000.000.000

40

DINAS KOPERASI & USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

6.000.000.000

6.960.000.000

8.020.000.000

9.320.000.000

10.700.000.000

41

DINAS PERINDUSTRIAN

4.000.000.000

4.560.000.000

5.300.000.000

8.500.000.000

9.130.000.000

42

DINAS PERDAGANGAN

5.000.000.000

6.125.000.000

7.515.000.000

8.730.000.000

10.235.000.000



NO

SKPD

1

2

TAHUN 2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

43

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

31.000.000.000

37.000.000.000

38.000.000.000

39.000.000.000

40.900.000.000

44 45

DINAS PERKEBUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

9.000.000.000 15.000.000.000

10.500.000.000 15.870.000.000

11.500.000.000 16.667.500.000

13.500.000.000 17.505.000.000

15.000.000.000 18.384.000.000

46

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

23.000.000.000

24.000.000.000

25.000.000.000

26.500.000.000

27.000.000.000

47

DINAS KEHUTANAN

7.500.000.000

7.875.000.000

8.500.000.000

13.750.000.000

18.000.000.000

48

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

10.000.000.000

11.175.000.000

11.590.000.000

19.005.000.000

15.420.000.000

49

DINAS PENDAPATAN

17.600.000.000

19.360.000.000

21.296.000.000

23.425.600.000

25.768.160.000

50

SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

11.000.000.000

11.390.500.000

11.795.000.000

12.214.000.000

13.000.000.000

51

PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

6.000.000.000

6.225.000.000

6.450.000.000

7.675.000.000

8.900.000.000

52

SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL RI

2.250.000.000

2.407.500.000

2.430.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

53

SEKRETARIAT BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROV. LAMPUNG DI JAKARTA

10.000.000.000

10.500.000.000

11.025.000.000

15.600.000.000

20.500.000.000

54

SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAERAH

2.500.000.000

2.533.800.000

2.765.700.000

2.751.000.000

3.000.000.000

55

UNIT LAYANAN PENGADAAN

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2.500.000.000

2.085.622.100.000

2.230.565.220.000

2.491.253.020.000

2.694.578.170.000

2.932.178.410.000

JUMLAH Sumber : Bappeda, diolah



3.3.2.3. Proyeksi Surplus/Defisit Proyeksi pembiayaan daerah di masa yang akan datang dari sisi penerimaan yaitu menggunakan perkiraan penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, serta membentuk dana cadangan dari sisi pengeluaran. Dengan memperhatikan proyeksi pendapatan dan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir, maka gambaran surplus/defisit dalam anggaran daerah dapat diketahui. Tingkat realisasi surplus/defisit menunjukkan pola pada saat penetapan APBD dalam posisi defisit sedangkan pada laporan realisasi justru terjadi surplus anggaran. Karena itu defisit anggaran diproyeksikan semakin menurun pada lima tahun mendatang. Namun mengingat banyak urusan pemerintahan yang telah dicapai oleh Provinsi Lampung masih dibawah standar pelayanan minimum (SPM) khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perhubungan membutuhkan investasi yang sangat besar untuk mengejar dan mencapai SPM tersebut. Untuk mencapai SPM terutama pada 9 bidang urusan pemerintahan membutuhkan pendanaan yang sangat besar. Dalam hal pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Perda Nomor Tahun 2014, telah menetapkan besaran penyertaan modal.



Tabel 3.14. No.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 TAHUN

URAIAN

2015

2016

2017

2018

2019

590,847,449,172

(15,206,692,519)

(38,010,310,485)

(19,520,127,032)

(27,296,451,788)

(590,847,449,172)

15,206,692,519

38,010,310,485

19,520,127,032

27,296,451,788

1

Surplus / Defisit

2

Pembiayaan

a


26,000,000,000

28,706,692,519

53,010,310,485

33,020,127,032

42,296,451,788

Silpa

26,000,000,000

28,706,692,519

53,010,310,485

33,020,127,032

42,296,451,788


8,500,000,000

13,500,000,000

15,000,000,000

13,500,000,000

15,000,000,000

b.1

Penyertaan Modal pada PT. LJU

8,000,000,000

8,000,000,000

8,000,000,000

8,000,000,000

8,000,000,000

b.2

Penyertaan Modal pada PT. Wahana Raharja

-

-

1,500,000,000

-

1,500,000,000

b.3

Penyertaan Modal pada PT. Askrida

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

b.4

Penyertaan Modal pada PT. Bank Lampung

-

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

b.5

Pembayaran hutang

-

-

-

-

-

Dana Cadangan

-

-

-

-

-

a.1 b

c

Sumber : Biro Keuangan dan Biro Perekonomian, diolah



3.3.2.4. Perhitungan Kerangka Pendanaan Kerangka pendanaan dihitung melalui proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah berdasarkan proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat. Tabel 3.15.

Tabel Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat Tahun 2015-2019

No. 1

Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai

2

Belanja Bagi Hasil Kab/Kota Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Jasa Kantor Pengeluaran Pembiayaan Daerah

3

TAHUN (Rp.000)

URAIAN

2015

2016

2017

2018

2019

1,178,055,118

1,971,635,609

2,167,700,998

2,431,230,066

2,727,314,274

771,913,782

849,072,160

933,979,376

1,074,076,282

1,235,187,725

383,652,550

1,100,000,000

1,210,000,000

1,331,000,000

1,464,100,000

22,488,785

22,563,449

23,721,621

26,153,783

28,026,548

202,834,724

216,322,544

230,769,172

246,246,725

262,832,978

107,232,324 95,602,399

112,593,940 103,728,603

118,223,637 112,545,535

124,134,819 122,111,905

130,341,560 132,491,417

500,000

13,500,000

15,000,000

13,500,000

15,000,000

0

0

0

0

0

500,000

13,500,000

15,000,000

13,500,000

15,000,000

1,381,389,842

2,305,186,757

2,526,015,706

2,813,088,697

3,137,638,669

Dana Cadangan Penyertaan Modal Total


Tabel 3.16. No.

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Tahun 2015-2019 TAHUN (Rp.000)

URAIAN

1

Pendapatan

2

Pencairan Dana Cadangan

3

SiLPA Total Penerimaan

2015

2016

2017

2018

2019

4,697,690,697

5,113,176,770

5,638,774,603

6,224,932,095

6,861,734,616

-

-

-

-

-

26,000,000

28,706,692

53,010,310

33,020,127

42,296,451

4,723,690,697

5,141,883,462

5,691,784,914

6,257,952,222

6,904,031,068

1,381,389,842

2,305,186,757

2,526,015,706

2,813,088,697

3,137,638,669

3,342,300,854

2,836,696,704

3,165,769,208

3,444,863,525

3,766,392,398

Dikurangi

4

Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat (Prioritas I) Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan




Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang belum dialokasikan dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.17.



Tabel 3.17. No

Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Uraian

Proyeksi (Rp) 2015

2016

2017

2018

2019

Kapasitas Keuangan Daerah

4,723,690,697,838

5,141,883,462,602

5,691,784,914,405

6,257,952,222,671

6,904,031,068,573

Prioritas I (Wajib dan Mengikat)

1,374,928,131,675

2,194,350,271,690

2,405,651,500,309

2,682,376,254,250

2,995,686,660,745

1.1


1,178,055,118,666

1,971,635,609,602

2,167,700,998,105

2,431,230,066,741

2,727,314,274,051

1.2 1.3

Belanja Langsung Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kapasitas riil kemampuan keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas II

196,373,013,009 500,000,000 3,348,762,566,163 1,882,787,375,691

209,214,662,088 13,500,000,000 2,947,533,190,912 2,014,242,675,482

222,950,502,204 15,000,000,000 3,286,133,414,096 2,260,483,847,123

237,646,187,509 13,500,000,000 3,575,575,968,421 2,448,331,444,751

253,372,386,694 15,000,000,000 3,908,344,407,828 2,669,345,431,792

2.1

Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH

1,526,249,275,300

839,967,451,165

970,124,124,260

1,093,844,447,995

1,256,068,476,040

2.2

Belanja Program Prioritas Pembangunan Daerah

29,498,379,241

830,239,820,231

931,901,883,539

975,501,205,311

1,005,780,996,326

2.3

Belanja Program Prioritas Pendukung Lainnya

327,039,721,150

344,035,404,086

358,457,839,324

378,985,791,445

407,495,959,426

Rencana alokasi pengeluaran prioritas III

849,627,741,300

933,290,515,430

1,025,649,566,973

1,127,244,523,670

1,238,998,976,037

Uang Lembur Bantuan Hibah : Bantuan Sosial Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

6,461,711,300.00 807,823,430,000 9,700,000,000

7,107,882,430.00 888,275,773,000 9,700,000,000

7,818,670,673.00 977,103,350,300 9,700,000,000

8,600,537,740.30 1,074,813,685,330 9,700,000,000

9,460,591,514.33 1,182,295,053,863 9,700,000,000

25,642,600,000.00

28,206,860,000.00

31,027,546,000.00

34,130,300,600.00

37,543,330,660.00

616,347,449,172

-

-

-

-

1

2

3 3.1 3.2 3.3 3.4 4

Surplus Anggaran Riil/Berimbang



Tabel 3.18. No

Uraian

Proyeksi Kerangka Pendanaan Alokasi Prioritas I, II dan III Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 Proyeksi (Rp)

1

Prioritas I

2015 1,374,928,131,675

% 33.47

2016 2,194,350,271,690

% 42.68

2017 2,405,651,500,309

% 42.27

2018 2,682,376,254,250

% 42.86

2019 2,995,686,660,745

% 43.39

2

Prioritas II

1,882,787,375,691

45.84

2,014,242,675,482

39.17

2,260,483,847,123

39.71

2,448,331,444,751

39.12

2,669,345,431,792

38.66

3

Prioritas III

849,627,741,300

20.69

933,290,515,430

18.15

1,025,649,566,973

18.02

1,127,244,523,670

18.01

1,238,998,976,037

17.95

4,107,343,248,666

100.00

5,141,883,462,602

100.00

5,691,784,914,405

100.00

6,257,952,222,671

100.00

6,904,031,068,574

100.00

Total



Penetapan persentase tiap tahun sesuai urutan prioritas (I, II, dan III) bukan menunjukan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besaran persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dirancang untuk menunjang prioritas dimaksud. Berdasarkan evaluasi atau analisis dari penyelenggaraan pembangunan daerah 5 (lima) tahun sebelumnya relatif baik untuk peningkatan alokasi pendanaan secara bertahap. Dengan demikian kerangka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat ditampilkan pada Tabel 3.19



Tabel 3.19. No.

URAIAN

Proyeksi APBD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 TAHUN

2015

2016

2017

2018

2019

Rata-Rata Pertumb uhan

A

PENDAPATAN

4,697,690,697,838

5,113,176,770,083

5,638,774,603,920

6,224,932,095,639

6,861,734,616,785

9.94

1


2,341,611,590,152

2,572,361,195,178

2,826,291,782,061

3,105,703,792,828

3,413,129,267,708

9.88

2,122,600,000,000

2,334,860,000,000

2,568,346,000,000

2,825,180,600,000

3,107,698,660,000

10.00

8,014,152,820

7,212,737,538

6,491,463,784

5,842,317,406

5,258,085,665

-10.00

25,838,906,072

26,614,073,254

27,412,495,452

28,234,870,315

29,081,916,425

3.00

185,158,531,260

203,674,384,386

224,041,822,825

246,446,005,107

271,090,605,618

10.00

1,579,395,051,686

1,737,334,556,855

1,976,675,075,658

2,249,790,705,809

2,544,182,049,168

12.67

337,687,738,636

371,456,512,500

408,602,163,750

449,462,380,125

494,408,618,137

10.00

1.1.

Pajak Daerah

1.2.

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yg Dipisahkan Lain-lain PAD yang sah

1.3. 1.4. 2

Dana Perimbangan

2.1.


2.2.

DAU

1,192,855,693,050

1,312,141,262,355

1,508,962,451,708

1,735,306,819,464

1,978,249,774,190

13.50

2.3.

DAK

48,851,620,000

53,736,782,000

59,110,460,200

65,021,506,220

71,523,656,842

10.00

776,684,056,000

803,481,018,050

835,807,746,201

869,437,597,002

904,423,299,909

3.88

21,486,438,000

18,069,589,650

18,973,069,133

19,921,722,589

20,917,808,719

-0.23

755,143,930,000

785,349,687,200

816,763,674,688

849,434,221,676

883,411,590,543

4.00

53,688,000

61,741,200

71,002,380

81,652,737

93,900,648

15.00

3

Lain-lain Pendapatan Yang Sah

3.1.

Hibah

3.2.

Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus

3.3.

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

B

BELANJA

4,106,843,248,666

5,128,383,462,602

5,676,784,914,405

6,244,452,222,671

6,889,031,068,574

13.97

1


2,021,221,148,666

2,897,818,242,602

3,185,531,894,405

3,549,874,052,671

3,956,852,658,574

19.05

1,178,055,118,666

1,971,635,609,602

2,167,700,998,105

2,431,230,066,741

2,727,314,274,051

25.41

1.1.

Belanja Mengikat



No.

URAIAN

TAHUN 2015

2016

2017

2018

2019

Rata-Rata Pertumb uhan

1.2.

Belanja Prioritas III

843,166,030,000

926,182,633,000

1,017,830,896,300

1,118,643,985,930

1,229,538,384,523

9.89

2

Belanja Langsung

2,085,622,100,000

2,230,565,220,000

2,491,253,020,000

2,694,578,170,000

2,932,178,410,000

8.90

2.1.

Belanja Prioritas I

2.2.

Belanja Prioritas II

2.3. C

196,373,013,009.14

209,214,662,087.92

222,950,502,203.57

237,646,187,509.13

253,372,386,693.58

6.58

1,882,787,375,690.86

2,014,242,675,482.08

2,260,483,847,123.44

2,448,331,444,750.57

2,669,345,431,792.10

9.14

Belanja Prioritas III

6,461,711,300.00

7,107,882,430.00

7,818,670,673.00

8,600,537,740.30

9,460,591,514.33

10.00

Surplus/Defisit

590,847,449,172

-15,206,692,519

-38,010,310,485

-19,520,127,032

-27,296,451,789

9.64

PEMBIAYAAN

(590,847,449,172)

15,206,692,519

38,010,310,485

19,520,127,032

27,296,451,788

9.64


26,000,000,000

28,706,692,519

53,010,310,485

33,020,127,032

42,296,451,788

21.36


616,847,449,172

13,500,000,000

15,000,000,000

13,500,000,000

15,000,000,000

-21.40

4,723,690,697,838

5,141,883,462,602

5,691,784,914,405

6,257,952,222,671

6,904,031,068,574

9.95

Total APBD

Sumber : Dinas Pendapatan, Biro Keuangan dan Bappeda ProvinsiLampung (diolah)



Kerangka pendanaan merupakan kerangka pelaksanaan program-program untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam rangka pencapaian target indikator pembangunan Provinsi Lampung lima tahun ke depan melalui dana APBD Provinsi Lampung. Oleh karena keterbatasan APBD Provinsi Lampung maka sangat diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya yaitu APBN, APBD

Kabupaten/Kota,

Lembaga

Donor,

Corporate

Social

Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL) dan partisipasi masyarakat.



BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1.

Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Pembangunan Bidang Ekonomi 1)

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir (2008—2012) menunjukkan tren positif, namun terdapat 4 sektor yang mengalami kecenderungan penurunan, : a.

Sektor Pertanian, merupakan sektor basis dengan LQ=3 dan penyumbang terbesar dalam PDRB sebesar 40,33%, namun dalam perkembangannya

mengalami

pertumbuhan

yang

cenderung

melambat sebesar 0,76% pertahun; b.

Sektor Pertambangan mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat rata-rata 11,2% pertahun;

c.

Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan cenderung melambat rata-rata 0,49% pertahun;

d.

Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan cenderung melambat sekitar 1,95% pertahun.

2)

Pada tahun 2012 impor bahan pangan masih tinggi, dapat dilihat dari defisit neraca perdagangan luar negeri yang mencapai US25,9 juta;

3)

Menurunnya produksi hasil perkebunan yang menjadi ciri khas Lampung seperti kopi pada Tahun 2012 hanya 134 ribu ton, dibandingkan pada Tahun 2011 produksi kopi sebesar 144 ribu ton. Sedangkan produksi lada tidak mengalami penurunan, pada tahun 2012 dan tahun 2011 produksi lada tetap 24 ribu ton.;

Analisis Permasalahan dan Isu-Isu Strategik Hal. 4-1


4)

Kondisi kawasan hutan di Provinsi Lampung cukup memprihatinkan, dimana tingkat kerusakan masih 54,15% atau sekitar 544.085 ha dari luas hutan yang ada. Kondisi kerusakan terparah adalah hutan produksi sekitar 76,48%, hutan konservasi 37,38% dan hutan lindung sekitar 62,73%. Kecepatan upaya rehabilitasi lahan kritis dan reboisasi juga belum sebanding dengan tingkat kerusakan yang terjadi. Kerusakan hutan tersebut diatas pada akhirnya akan dapat mengancam kepunahan plasma nutfah dan menurunnya keanekaragaman hayati di Provinsi Lampung.

5)

Menurunnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, ditunjukkan dengan data pada tahun 2012 hasil penangkapan perikanan laut turun menjadi 144 ribu ton, hasil perikanan perairan umum 6,9 ribu ton, budidaya laut 10 ribu ton, tambak sekitar 50 ribu ton, jaring apung sekitar 1.000 ton;

6)

Perdagangan dan Koperasi menghadapi masalah: a.

Lebih dari 38% dari 4.548 koperasi tidak aktif

b.

Rendahnya partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi

c. Rendahnya kompetensi manajerial SDM pelaku usaha UMKM. d.

Rendahnya akses: permodalan (informasi sumber permodalan, kondisi UMKM yang belum bankable); pasar; penggunaan teknologi tepat guna; informasi; dan kelembagaan.

e. Daya saing produk koperasi dan UMKM lebih rendah dibandingkan produk-produk impor. f.

Pengembangan industri tidak berbasis potensi sumber daya lokal.

g. Penguasaan, Pemanfaatan dan Penerapan IPTEK rendah, berakibat rendahnya inovasi produk dan proses produksi. h.

Kurangnya peningkatan produk berorientasi ekspor dan substitusi impor.



7)

8)

9)

Infrastruktur listrik dan energi menghadapi masalah sebagai berikut: a.

Lampung mengalami defisit listrik sekitar 100—150 MW;

b.

Rasio elektrifikasi hanya 71% sementara nasional 78%;

Infrastuktur Jalan mengahadapi permasalahan: a.

Kondisi jalan nasional 10% rusak berat dan 7% kritis;

b.

Kondisi jalan provinsi 21,52% rusak berat dan 16,73% kritis;

Infrastruktur Irigasi menghadapi masalah: a.

Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi karena kerusakan hutan

b.

Kerusakan jaringan irigasi karena rendahnya pemeliharaan

10) Infrastruktur permukiman menghadapi masalah a.

Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi (limbah, sampah, drainase)

b.

Rendahnya penyediaan sumberdaya air baku untuk air minum

11) Sektor Perhubungan menghadapi masalah: a.

Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan

b.

Masih tinggi tingkat over loading angkutan barang

c.

Keberadaan bandar udara belum memadai untuk menampung perkembangan jumlah penumpang dan barang

d.

Banyaknya kapal-kapal penyeberangan yang sudah tua

12) Bidang Pendapatan dan Keuangan menghadapi masalah: a.

Porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung masih dibawah 50%;

b.

Belanja modal hanya 21,99% dari total belanja daerah;



c.

Belum mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan dari dana alokasi khusus (DAK) dan dekonsentrasi, dan potensi daerah khususnya kerjasama dengan pihak swasta..

13) Bidang Penanaman Modal menghadapi masalah: a.

Pertumbuhan investasi cenderung positif namun kecil atau lambat;

b.

Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai dan belum merata seperti prasarana jalan dan listrik.

c.

Konflik hubungan industrial seperti perbedaan pendapat tentang penetapan besarnya upah minimum regional dan penggunaan tenaga kerja dengan sistem outsourching.

14) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadapi masalah a.

Lemahnya pengelolaan objek dan daya tarik wisata (ODTW) serta sarana dan prasarana

b.

Belum meratanya pembangunan pariwisata

c.

Kurangnya sadar wisata masyarakat

d.

Masih rendahnya SDM yang profesional di bidang pariwisata

e.

Ekonomi kreatif belum berkembang

15) Bidang Ketahanan Pangan menghadapi masalah: a.

Masih tingginya impor bahan pangan

b.

Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan mayarakat

c.

Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas

16) Bidang Perencanaan Pembangunan menghadapi masalah: a.

Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) antar dokumen perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan provinsi dan kabupaten belum optimal



b.

Kualitas dan kuantitas SDM perencanaan belum memadai

c.

Database dan peta belum terintegrasi

17) Bidang Penataan Ruang menghadapi masalah: a.

Belum memadainya pranata data bidang penataan ruang khususnya rencana rinci tata ruang

b.

Tidak konsistennya perencanaan tata ruang dengan pemanfaatan ruang

c.

Terdapat deviasi pemanfaatan ruang karena lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang

18) Bidang Komunikasi dan Informatika menghadapi masalah: a.

Pemanfaatan internet dalam penyelenggaraan pemerintah belum optimal

b.

Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal

c.

E-Government masih sangat terbatas

19) Bidang Penangggulangan Bencana menghadapi masalah: a.

Masih rendahnya kualitas SDM dalam penanggulangan bencana

b.

Keterpaduan dalam penanggulangan dan penanganan bencana belum terbangun

20) Bidang Lingkungan Hidup menghadapi masalah: a.

Masih tinggi tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya

b.

Kerusakan kawasan pesisir dengan ditandai kekeringan hutan mangrove

c.

Rendahnya pemahaman dan keberadaan masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup

d.

Penggundulan dan penggalian bukit – bukit.



e.

Pengawasan atas pencemaran lingkungan masih sangat terbatas

f.

Kapasitas organisasi dan SDM masih sangat terbatas

4.1.2. Pembangunan Sosial Budaya 1)

Bidang Pendidikan menghadapi masalah: a.

Rata-rata lama sekolah hanya 7,44 tahun berarti tingkat pendidikan sampai dengan kelas 1 SMP, program pendidikan 9 tahun belum optimal;

2)

b.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMU rendah hanya 59,80%;

c.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMU rendah hanya 45,980%;

d.

Angka buta huruf masih di atas rata-rata nasional yaitu 7,19%;

e.

Rasio guru ideal, namun distribusi guru tidak merata

Bidang Kesehatan menghadapi masalah: a.

Angka Kematian Ibu (AKI) nasional yaitu 359 per 100.000 KH (SDKI, Tahun 2012);

b.

Masih tingginya kasus kematian ibu Provinsi Lampung yaitu 158 kasus (2013)

c.

Masing tinggi Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Lampung sebesar 30 per 1.000 KH (SDKI, 2012) dan kasus kematian bayi 159 kasus;

d.

Masih tingginya angka kematian anak balita 32 per 1.000 KH (SDKI, 2012);

e.

Masih tingginya angka kematian kasus kematian balita 32 per 1000KH = 64 kasus;

f.

Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dasar, rasio puskesmas 3,68 per 100.000 penduduk, dibawah nasional 3,89;

g.

Rasio posyandu 1,07 terendah ketiga nasional;



3)

h.

Rasio Puskesmas 1: 28.041 (2012), idealnya 1: 20.000

i.

Rasio Dokter rendah, Lampung 11,4 ; nasional 13,7

j.

Rasio Perawat: nasional 96,2 dan Lampung 70,85 (2012)

Bidang Hukum, Ketertiban, dan Keamanan Masyarakat menghadapi masalah: a.

Masih tingginya gangguan keamanan dan kriminalitas

b.

Rentan terhadap konflik horizontal

c.

Masih banyaknya konflik tanah antar masyarakat, antara masyarakat dengan perusahaan, dan masyarakat dengan pemerintah

d.

Belum memadainya landasan hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan

4)

Bidang Kebudayan menghadapi masalah: a.

Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal

b.

Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda

c.

Masih rendahnya promosi budaya lokal di dalam dan luar negeri

d.

Pemanfaatan nilai budaya bagi pembangunan masih terbatas

e.

Terjadinya degradasi penggunaan bahasa lokal dalam lingkungan masyarakat

5)

Bidang Pemuda dan Olahraga menghadapi masalah a.

Rendahnya produktivitas pemuda dalam pembangunan

b.

Melemahnya karakter bangsa pada generasi muda

c.

Merebaknya bahaya narkoba di kalangan generasi muda

d.

Terbatasnya ketersediaan sarana olah raga berskala nasional



e.

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri

f.

Lemahnya pola pembinaan bagi atlet

g.

Kurangnya frekuensi kejuaraan olah raga tingkat provinsi maupun nasional

h. 6)

Rendahnya mental juara dan sportifitas

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak menghadapi masalah: a.

Indeks Pembangunan Gender 63,50 Nomor 9 di Sumatera (Nasional 67,80)

b.

Indeks Pemberdayaan Gender 65,86 Nomor 4 di Sumatera (Nasional 69,14)

c. 7)

Masih rentan permasalahan traficking terhadap perempuan dan anak

Bidang Pemberdayaan Masyarakat menghadapi masalah: a.

Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan;

b.

Belum optimalnya kelembagaan dan kualitas aparatur desa;

c.

Rendahnya

kemampuan

masyarakat

desa

dalam

mengakses

kesempatan berusaha. d.

Rendahnya pemanfaatan nilai budaya masyarakat untuk mendorong percepatan pembangunan

e.

Minimnya penggunaan dan pemanfaatan Iptek Masyarakat pedesaan untuk

mendorong

percepatan

pertumbuhan

ekonomi

dan

pembangunan 8)

Bidang Sosial menghadapi masalah: a.

Kecenderungan

meningkatnya

jumlah

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS);



b.

Tingginya urbanisasi dari desa ke kota atau keluar provinsi;

c.

Belum terintegrasinya penanganan penduduk miskin

d.

Tingginya kesenjangan sosial antara desa dan kota dan antara individu dengan indivudu lainnya.

e.

Belum terbangunnya komunikasi yang konstruktif antar kelompok masyarakat dari berbagai latar belakakng (social, ekonomi, budaya, dan agama)

9)

Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian menghadapi masalah: a.

Kualitas tenaga kerja masih rendah;

b.

Persebaran tenaga kerja yang tidak merata;

c.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda;

d.

Keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah transmigrasi;

e.

Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi

f.

Balai Latihan Kerja di Provinsi Lampung kekurangan guru pengajar dan peremajaan peralatan

10) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil menghadapi masalah: a.

Belum selesainya program administrasi dokumen kependudukan

b.

Penduduk migran belum terdokumentasi secara baik

11) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menghadapi masalah: a.

Kualitas pelayanan belum maksimal sehingga intensifikasi pelayanan KB sangat penting;

b.

Belum optimalnya ketahanan keluarga;

c.

Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk ber-KB.

12) Bidang Penelitian dan pengembangan inovasi daerah:



a.

Pemanfaatan data kajian penelitian pengembangan dalam proses perencanaan masih belum optimal.

b.

Masih kurangnya kepekaan peneliti dalam menangkap fenomena problematik yang terjadi dalam masyarakat untuk menjadi obyek penelitian.

c.

Belum memadainya pengetahuan teori dan informasi para peneliti dan SDM bidang penelitian dan pengembangan.

4.1.3. Pembangunan Otda, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1)

Bidang Otda, Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian menghadapi masalah: a.

Belum sinkronnya impelementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah

b.

Penegakkan

hukum

masih

lemah

dan

belum

optimalnya

perlindungan hukum dan HAM c.

Organisasi pemerintahan daerah masih belum sesuai dengan bidang urusan sesuai dengan kondisi lokal, dan belum sesuai dengan bidangbidang urusan pada organisasi pemerintah.

d.

Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan pemerintahan yang bersih (Clean Government)

e.

Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance

f.

Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas SDM aparatur



g.

Pendataan aset belum terselesaikan dan adanya aset-aset yg belum tersertifikasi;

2)

h.

Pendapatan daerah dari BUMD masih sangat terbatas

i.

Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menghadapi masalah: a.

Pendidikan politik masyarakat masih rendah

b.

Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat yang bernuansa SARA.

c.

Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat karena latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan politik dan yang bernuansa SARA

3)

Bidang Pertanahan menghadapi masalah: a.

Lahan belum bersertifikat

b.

Banyak masalah batas wilayah, baik antar kabupaten, maupun antar provinsi.

c.

Lamanya

proses

penyelesaian

sengketa

pertanahan

antara

pemerintah, perusahaan dan masyarakat d. 4.2. 1.

Okupasi tanah negara oleh masyarakat

Isu Strategis Pada tahun 2015, apabila AEC tercapai, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.



2.

Provinsi Lampung berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dengan konsekwensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara yang terbuka dengan dunia luar sehingga bisa dilalui kapal dan pesawat udara asing, kondisi ini bisa dimanfaatkan menjadi jalur perdagangan ilegal (human traficking, ilegal fishing, ilegal logging).

3.

Lokasi strategis Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera namun daya dukung infrastruktur seperti jaringan transportasi darat baik lintas timur maupun lintas barat guna memperlancar arus barang dan orang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya dalam kondisi rusak;

4.

Persaingan antardaerah yang ketat di mana efisiensi, produktivitas dan nilai tambah menjadi pertimbangan kinerja. Menjadikan Provinsi Lampung relatif tertinggal dibanding daerah lain yang lebih efisien dan produktif dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sehingga berakibat pada beratnya peningkatan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif) secara sektoral, komoditas dan jasa unggulan;

5.

Dengan adanya penerapan standardisasi barang dan jasa yang dikaitkan dengan isu lingkungan, HAM, dan buruh berakibat menjadi terhambatnya perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global. Hal ini menuntut Pemda perlu melakukan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional;

6.

Adanya perubahan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini menuntut untuk dilakukan pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis iptek (knowledge-based economy).

7.

Di alam demokrasi sekarang ini proses politik menjadi mahal sehingga menimbulkan pemborosan uang negara yang merupakan investasi yang tidak produktif. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu melakukan



percepatan konsolidasi demokrasi untuk mencegah pemborosan yang lebih besar lagi. 8.

Terjadinya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan publik.

9.

Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah memunculkan lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah, tidak optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerah, dan konflik antardaerah. Karena itu pemerintah harus mengembangkan forum-forum kerjasama antardaerah;

10. Rendahnya

mutu

mengakibatkan

layanan

lambatnya

publik:

Standar

peningkatan

Pelayanan

kesejahteraan

Minimal

rakyat

dan

kemajuan daerah. Diperlukan regulasi pemerintah yang bertujuan mengembangkan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja; 11. Lemahnya manajemen sumberdaya dan asset daerah: tata ruang, SDA, tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan. Perlu upaya penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan asset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan; 12. Belum berjalannya

reformasi birokrasi daerah telah memunculkan

ketidakpastian dan kelambanan, karenanya dibutuhkan pengembangan sistem insentif dan disinsentif; 13. Lemahnya

kerjasama

dan

kemitraan

pemerintah

dan

swasta

mengakibatkan rendahnya investasi, pemerintah perlu melakukan perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta 14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau Sumatera yaitu hanya 72,45;



15. Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan ± 1,23% selama 10 tahun terakhir,

memberikankan

konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 16. Masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86%, masih diatas rata-rata nasional sekitar 11,66%; 17. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung hingga tahun 2012 sudah mencapai 55% dari luas yang ada akibat berbagai tekanan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Potensi ekonomi dari kawasan hutan berupa hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati belum termanfaatkan secara maksimal. 18. Beberapa daerah-daerah berpotensi ekonomi (Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Way Kanan) belum terlayani oleh sarana dan prasarana yang memadai. 19. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum termanfaatkan secara optimal. 20. Terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya antara Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung. 21. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau. 22. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, semakin meningkatnya polusi udara di lingkungan perkotaan, dan semakin punahnya fauna dan flora lokal.



23. Masih tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah (negara) dan masyarakat dengan perusahaan (negara/swasta) 24. Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota



BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1.

Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang

dikehendaki

oleh

seluruh

komponen

pemangku

kepentingan

(stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019. Visi Provinsi Lampung juga memperhatikan janji-janji kampanye gubernur terpilih yaitu : a.

Bidang Infrastruktur. Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat.

b.

Bidang Investasi. Sistem perizinan yang cepat, mudah, dan murah

c.

Bidang Reformasi Birokrasi. Pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan berjiwa memberi dan dan melayani.

Visi dan Misi Hal. 5-1


d.

Bidang Pemerintahan. Membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian untuk mencapai swasembada dan ketahan pangan daerah.

e.

Bidang Kesehatan. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah birokrasi.

f.

Bidang Pendidikan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan melestarikan budaya daerah lampung.

Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah: 1.

Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan kesejahteraan antar wilayah;

2.

Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan Internasional.

3.

Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan infrastruktur.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 adalah: “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ” Maksud Visi di atas adalah: Provinsi Lampung Merupakan Daerah Yang Maju dan Berdaya Saing Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, Iptek dan inovasi, pendidikan, dan civilization (politik



dan

hukum).

Perekonomian

yang

maju

umumnya

berbasis

industri,

perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Sebagaimana diuraikan dalam visi pembangunan nasional, kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumberdaya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. desa/kampung/pekon tertinggal yang ada di Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada. Pengangguran yang tinggi mencapai lima persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini paradok dengan potensi atau kekayaan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Lampung dan kedekatan dengan pusat ekonomi nasional DKI Jakarta yang dapat ditempuh dalam waktu 25-40 menit melalui pesawat udara dan enam jam dengan moda transportasi darat dan laut. Kondisi ini menjadi motivasi untuk mencapai visi menjadi provinsi maju dengan merancang strategi pembangunan yang memungkinkan untuk terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten dan persisten. Masyarakat Lampung akan memanfatkan secara optimal segala bentuk peluang dan kesempatan pada wilayah lain di Indonesia bahkan di luar negeri untuk kemajuan demi terwujudnya masyakarat yang makmur. Pada era globalisasi sekarang masyarakat Lampung akan meningkatkan kemampuan dari yang sudah ada dalam mekanisme perdagangan bebas. Sebagai bangsa pejuang, semua elemen pemangku kepentingan akan berjuang secara proaktif untuk keluar dari keterpurukan sehingga menjadi sejajar dengan masyarakat yang lebih maju di Provinsi di luar Lampung dengan senantiasa menjunjung tinggi



nilai-nilai kebangsaan seperti yang termaktub dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Untuk menjadi daerah yang maju syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pemanfatan sumberdaya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (entrepreneuring government), pemanfaatan Iptek dan inovasi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan hanya dicapai oleh manusia berkualitas, oleh karena itu menciptakan manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Sentral dari pembangunan adalah manusia, oleh karena itu kehandalan strategi peningkatan sumber daya manusia akan menjamin terwujudnya penduduk yang berkualitas. Sumber daya manusia berkualitas memiliki

kepribadian

bangsa,

berakhlak mulia, dan

berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makin meningkatnya partisipasi pendidikan menengah dan tinggi ditandai dengan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Dengan

tingginya

kualitas sumberdaya manusia

akan

terjadi

proses

perberdayaan ekonomi rakyat secara alamiah dalam masyarakat pada gilirannya akan mendorong kemajuan berbagai sektor pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam semua sektor pembangunan dan elemen pemangku kepentingan akan menjadi penentu terwujudnya daya saing daerah. Daya saing ditentukan juga oleh ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung dengan kualitas tinggi, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Provinsi Lampung Memiliki Birokrasi Pemerintah Yang Bersih Bebas Korupsi dengan Tatakelola Pemerintahan yang Baik dan Pemerintah yang Berorientasi Melayani. Birokrasi pemerintahan visioner juga akan menjadi faktor pendukung manakala dapat mendorong dengan kebijakan, menfasilitasi dan melindungi proses



peningkatan kemakmuran yang berbasis pada prinsip kewirausahaan. Kualitas birokrasi

demikian

akan

berindikasi

pada

kemampuan

manajemen

pemerintahan yang bersih bebas korupsi (clean government) dengan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) yang berorientasi pelayanan publik secara prima. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat memastikan tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang disajikan. Dimensi pelayanan yang menjadi fokus peningkatan kualitas pelayan publik adalah: prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Akhirnya dari segi perekonomian, birokrasi pemerintahan daerah yang baik akan mampu mengalokasikan belanja pembangunan dari hasil pengembangan ekonomi daerah, implikasinya pemerintah harus mendorong PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) setinggi-tingginya untuk menciptakan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Provinsi Lampung Merupakan Daerah yang Berkemandirian dan Berkeadilan Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi serta Disokong Oleh Proses Demokratisasi. Menjadi provinsi yang maju dan sejahtera diantara provinsi di Indonesia adalah cita-cita yang ingin diwujudkan oleh seluruh masyarakat Lampung. Pemahaman untuk menjadi Lampung maju dan sejahtera memiliki pengertian bahwa masyarakat Lampung sebagai bagian dari bangsa Indonesia akan menentukan nasib sendiri dengan segala potensi yang dimiliki oleh sumberdaya wilayah dan sumberdaya manusianya sebagai bentuk kemandirian dan kemajuan. Kemajuan dan kesejahteraan akan terjadi ketika keswasembadaan atau kemandirian dalam berbagai kebutuhan kehidupan dan pembangunan tercapai. Swasembada pangan, pertanian non pangan, energi, dan produk teknologi mengurangi ketergantungan sumber dari luar negeri. Hasil produksi dari



berbagai sektor perekonomian menonjol secara kualitas dan produktifitas. Swasembada harus menjadi fokus perhatian untuk mengurangi ketergantungan dan kerawanan

serta

menciptakan daya

tahan

tinggi

terhadap

perkembangan dan gejolak ekonomi dunia. Keswasembadaan dapat dicapai sejatinya

adalah

memanfaatkan

keunggulan

secara

maksimal.

Selain

swasembada, kesejahteraan akan terwujud ditentukan oleh kepastian hukum, etika politik luhur yang menjunjung tinggi budaya demokrasi, ketentraman dan ketertiban, budaya kerja keras masyarakat. Dalam proses pembangunan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Lampung harus dapat memastikan keterlibatan penuh dari masyarakat dalam peningkatan perekonomian. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang civilized dan berkeadilan (justice for all) yang memiliki sistem dan kelembagaan politik, dan hukum yang mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, bebas berpendapat, menggunakan hak politik, kesamaan di depan hukum, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi. Provinsi Lampung Merupakan Daerah Sejahtera Dengan Budaya Luhur Sejahtera mempunyai konotasi whealthy atau prosperous. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah) derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Tanah Sai Bumi Ruwa Jurai, sejahtera melalui revitalisasi dan transformasi budaya Lampung, masyarakat Lampung menjadi lebih kreatif, produktif, dan inklusif yang berorientasi pada peningkatan kesejahterahteraan dengan segala potensi dan kelebihan yang dimiliki. Dengan

revitalisasi

dan

transformasi

budaya

Lampung,

masyarakat

memperoleh perlindungan keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Masyarakat



sejahtera umumnya berkehidupan religius dan bermoral tinggi, rukun, harmonis, berbudaya, berkesenian, dan berolahraga. 5.2.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut: 1.

Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah.

2.

Meningkatkan

infrastruktur

untuk

pengembangan

ekonomi

dan

pelayanan sosial. 3.

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi kehidupan beragama yang toleran.

4.

Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.

Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif.

Misi 1.

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi. Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus

diorientasikan

untuk

mengurangi

pengangguran,

meningkatkan Visi dan Misi Hal. 5-7


pendapatan

masyarakat,

dan

menurunkan

jumlah

penduduk

miskin.

Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitisasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan. Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah.

Penguatan

kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi. Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteran dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain: Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman Modal dan Perijinan, serta Urusan Pariwisata. Misi 2.

Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial.

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat.



Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 2 antara lain: Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perhubungan, Urusan Penataan Ruang, Urusan Perumahan, Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, serta Urusan Ketransmigrasian. Misi 3.

Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan Iptek dan Inovasi, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama.

Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia

(SDM)

dengan

mengembangkan

dan

meningkatkan

kualitas

pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

kualitas

jasmani

(keolahragaan),

kesehatan

dan

pengendalian

pertumbuhan penduduk dan transmigrasi. Pada gilirannya, SDM yang berkualitas akan mampu menguasai, mengembangkan, memanfaatkan Iptek dan inovasi, diperkuat ciri yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupan. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung oleh pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai. Peningkatan kualitas budaya masyarakat Lampung yang direaktualisasi, direvitalisasi, dan ditransformasi, melalui redefinisi 5 (lima) prinsip kehidupan masyarakat Lampung, yaitu:1. Pi'il Pesenggiri; 2. Sakai Sambayan; 3. Nemui Nyimah; 4. Nengah Nyappur; dan 5. Bejuluk Beadek. Redefinisi prinsip kehidupan

Lampung

menitikberatkan

pada

pemaknaan

budaya

yang

konstruktif, transformatif, kreatif, dan produktif serta bernilai sosial dan ekonomi yang tinggi.Sebagai upaya menopang masyarakat berbudaya, perlu dibina masyarakat yang agamis(beriman, bertaqwa, toleran, dan berbudi pekerti luhur). Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 3 antara lain: Urusan Pendidikan, Urusan Perpustakaan, Urusan Kesehatan, Urusan Kebudayaan, Urusan Sosial, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dan Urusan Agama



Misi 4.

Meningkatkan Pelestarian SDA dan Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas

kehidupan

diperbaiki

dengan

meningkatkan

kelestarian

dan

pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman. Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 4 antara lain:

Urusan

Lingkungan Hidup, Urusan Energi Sumberdaya Mineral, Urusan Kehutanan. Misi 5.

Menegakkan

Supremasi

Hukum,

Mengembangkan

Demokrasi

Berbasis Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintahan yang Baik dan Antisipatif. Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan

struktur

hukum,

meningkatkan

kesadaran

hukum,

dan

menegakkan hukum serta memberantas KKN. Juga upaya mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik yang efektif, efisien dan berkeadilan dengan berorientasi pada pelayanan publik prima.



Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 5 antara lain:Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, Urusan Pertanahan, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik, Urusan Kearsipan, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 5.3.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi, yaitu:



Tabel 5.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Provinsi Lampung Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019 MISI Misi Kesatu: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi memperkuat dan Kemandirian Daerah

TUJUAN Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

1. Peningkatan pertumbuhan 1. Kontribusi sektor dan kontribusi sektor pertanian terhadap pertanian terhadap PDRB PDRB Provinsi Provinsi Lampung; Lampung 2. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 3. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB 4. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB 5. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 6. Nilai Tukar Petani (NTP) 7. Nilai Tukar Nelayan (NTN) 2. Terpenuhinya kebutuhan 1. PDRB per kapita konsumsi pangan per kapita (konstan) masyarakat untuk memenuhi 2. Pola pangan harapan kecukupan energi; melalui peningkatan diversifikasi pangan 3. Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan 4. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita per bulan 3. Meningkatnya pertumbuhan Kontribusi sub sektor dan kontribusi sektor industri pengolahan hasil

2015

2016

2017

2018

2019

35,25%

35,80%

35,73%

35,68%

35,63%

6,20%

6,50%

6,83%

7,17%

7,53%

5,69%

6,77%

7,84%

8,92%

10%

7,74%

8,13%

8,54%

8,97%

9,42%

1,08%

1,39%

1,69%

2%

2%

124,53

125,64

125,65

126,65

125,65

113,72

113,86

114

114,15

114,29

7,090

7,106

7,106-7,5

7,106-7.5

7,106-7,.5

87,50%

89,50%

91,70%

93,50%

95,00%

298.064

312.967

328.615

345.046

362.298

245.532

257.809

270.699

284.234

298.446

16,44%

17,33%

18,22%

19,11%

20,00%



Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019 MISI

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

industri pengolahan terhadap pertanian terhadap PDRB PDRB Provinsi Lampung; Prov. Lampung 4. Meningkatnya pertumbuhan 1. Kontribusi sub sektor dan kontribusi sub sektor perdagangan perdagangan pada PDRB terhadap PDRB Prov. Provinsi; Lampung

Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.

2. Pertumbuhan ekspor non migas 5. Meningkatnya peran 1. Jumlah koperasi aktif koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah; 2. Jumlah UMKM 6. Peningkatan kontribusi 1. Jumlah proyek penanaman modal penanaman modal (investasi) terhadap (PMA dan PMDN) perekonomian daerah ; yang terealisasi 2. Laju pertumbuhan investasi (PMTB) atas dasar harga berlaku 7. Berkembangnya kontribusi 1. Kontribusi sektor pariwisata pada pariwisata terhadap perekonomian daerah. PDRB 2. Jumlah wisatawan nusantara 3. Jumlah wisatawan mancanegara 8. Peningkatan kontribusi Pertumbuhan PAD pendapatan asli daerah (PAD). 1. Tersedianya 1. Persentase infrastruktur/prasarana dan kemantapan jalan sarana transportasi yang negara handal, terintegrasi dengan 2. Persentase sistem transportasi nasional kemantapan jalan untuk mendukung provinsi pergerakan orang dan

2015

2016

2017

2018

2019

16,65%

17,48%

18,35%

18,35%

18,35%

6%

6,25%

6,30%

6,50%

6,70%

65%

70%

70%

72%

75%

375.425 10%

384.810 12%

394.430 13%

404.291 14%

414.398 15%

9,94

10,94

12,03

13,24

14,56

1,41

1,48

1,55

1,63

1,71

2.134.380

2.347.817

2.582.599

2.840.859

3.124.945

27.127

29.840

32.824

36.106

39.717

2,64%

8,84%

10,28%

10,40%

10,23%

85,50%

87,25%

92,25%

93,25%

95,25%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%



Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019 MISI Sosial

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

Tercapaianya tingkat kesesuaian antara RTRW Provinsi Lampung dengan penataan ruang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

Sedang

3. Tersedianya sumber daya air 1. Terpeliharanya yang handal dan berkualitas kondisi jaringan untuk memenuhi kebutuhan irigasi dan bangunan rumah tangga (domestik), pelengkap pertanian (irigasi), industri, 2. Pembangunan dan untuk berbagai embung dan keperluan lainnya baik pada bangunan penampung waktu sekarang maupun air lainnya yang akan datang; 3. Rehabilitasi/pemeliha raan bantaran dan tanggul sungai 4. Meningkatnya akses Jumlah pembangunan masyarakat terhadap sarana rumah baru per tahun dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah); 5. Meningkatnya cakupan 1. Kontribusi sektor pelayanan dan kualitas pertambangan infrastruktur energi dan terhadap PDRB ketenagalistrikan di Provinsi 2. Rasio elektrifikasi Lampung dari 72 % menjadi rumah tangga 78% di akhir tahun 2019; 3. Rasio elektrifikasi rumah tangga

65%

70%

75%

80%

85%

12%

14%

16%

18%

20%

15%

12%

9%

6%

3%

12%

14%

16%

18%

20%

2,06

2,16

2,27

2,38

2,50

72%

73%

74%

76%

78%

100%

100%

100%

100%

100%

barang;




TUJUAN

Misi Ketiga: 1. Meningkatkan indeks Meningkatkan pembangunan kualitas pendidikan pendidikan, masyarakat yang kesehatan, cukup tinggi dan Iptek dan berkualitas Inovasi, budaya masyarakat, dan toleransi beragama

2. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya

SASARAN 1. Meningkatnya angka melek huruf. 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun ;

INDIKATOR SASARAN Angka melek huruf

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket C 2. APK SMP/MTs/Paket B 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 4. Angka APM SMP/MTs/Paket B 5. Angka rata-rata lama sekolah 3. Meningkatnya tingkat 1. APK SMA/SMK/MA pendidikan masyarakat ke /Paket C jenjang menegah dan tinggi; 2. APM SMA/SMK /MA / Paket C 1. Meningkatnya akses dan Persentase mutu pelayanan kesehatan terlaksananya terutama untuk kesehatan koordinasi, pemantauan ibu dan anak dengan dan evaluasi serta menurunkan AKB dari pembinaan dan 7,11/1000KH Tahun 2012 pengembangan bidang menjadi 6,6/1000 KH Tahun kesehatan dan 2019 pelayanan KB di Kab/Kota se-Provinsi Lampung 1. Terinternalisasinya nilai-nilai Pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal tradisional, peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan dan museum bagi pengembangan budaya daerah

2015

2016

2017

2018

2019

96%

96,5%

97%

97,5%

98%

108

110

112

114

116

94

95

96

97

98

95

96

97

98

99

74

75

76

77

78

7,50

7,55

7,60

7,65

7,70

70

72

74

76

78

64 100%

66 100%

68 100%

70 100%

100%

100%

100%

100%

62 100%

100%




TUJUAN

SASARAN

4. Terwujudnya kualitas 1. Meningkatnya pelayanan pelayanan sosial kesejahteraan dan kepada masyarakat rehabilitasi bagi tuna sosial, 5. Mewujudkan 1. Meningkatnya kualitas dan kompetensi dan perlindungan terhadap produktivitas kerja tenaga kerja; 6. Mewujudkan 1. pengembangan kawasan transmigrasi

7. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga

1.

2.

3.

INDIKATOR SASARAN

Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. Rasio ketergantungan 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Kemiskinan Meningkatnya kesejahteraan 1. Besaran penempatan masyarakat transmigrasi dan transmigrasi ke luar berkembangnya kawasan Lampung transmigrasi 2. Fasilitas yang dibangun di kawasan KTM 1. Indeks pembangunan Meningkatnya indeks gender pembangunan dan 2. Indeks pemberdayaan kesetaraan ; gender Meningkatnya kesejahteraan 1. Terbentuk dan berjalannya keluarga; kelompok ekonomi kreatif perempuan di kab/kota di Provinsi Lampung. Berlanjutnya pembinaan kesejahteraan keluarga di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung Meningkatnya peran pemuda 1. Peningkatan dan pembinaan peran dan prestasi olahraga dalam serta pemuda pembangunan kualitas hidup 2. Pembinaan dan kehidupan masyarakat; pemasyarakatan dan pengembangan olahraga

2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

52,55 5,18

46,51 4,56

46,52 4,01

46,60 3,50

46,75 3,11

12,86 100 kk

11,86 100 kk

10,86 115 kk

10,50 120 kk

9,86 125 kk

3 unit

3 unit

4 unit

4 unit

4 unit

65,86-66

66-68

68-69

69-70

70-70,5

63,5-64,5

64,5-66,5

66,5-67,5

67,5-68,5

68,5-69

45%

50%

60%

84 Org

84 Org

84 Org

84 Org

84 Org

56 Org

56 Org

56 Org

56 Org

56 Org

65%

70%




TUJUAN

SASARAN

8. Mewujudkan kualitas 1. Meningkatnya kualitas kehidupan kehidupan beragama; kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran 9. Meningkatkan 1. Mengembangkan jaringan kapasitas dan kinerja kelembagaan dan peneliti SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi 10. Meningkatkan jalinan 1. Meningkatkan kapasitas dan kerjasama dan kapabilitas sumber daya hubungan sinergitas iptek untuk menghasilkan antar lembaga iptek di produk litbang yang berdaya daerah guna bagi daerah Misi Keempat: Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Misi Kelima: Menegakkan Supremasi Hukum,

Mewujudkan keseimbangan lingkungan keberlanjutan pembangunan.

INDIKATOR SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

Pembinaan lembaga sosial dan keagamaan

100%

100%

100%

100%

100%

Terpenuhinya kebutuhan data/informasi pembangunan daerah

100%

100%

100%

100%

100%

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah

100%

100%

100%

100%

100%

D

C

C

C

B

N/A

27-30 hari baik/th

27-30 hari baik/th

27-30 hari baik/th

27-30 hari baik/th

45%

40%

35%

30%

25%

84.014

106.953

129.892

152.831

175.770

100%

100%

100%

100%

100%

1. Kelas status mutu sungai utama dan pencemaran, pengendalian dan waduk besar kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi 2. Jumlah hari dengan kualitas udara SDA; perkotaan kategori baik 2. Peningkatan upaya adaptasi 1. Menurunnya tingkat pencemaran air dan mitigasi perubahan iklim; 1. Luas rehabilitasi 3. Peningkatan manfaat hutan dan lahan kawasan hutan produksi termasuk mangrove Lampung dan aspek (hektar) ekonomis dan ekologis

1. Penurunan beban

1. Mewujudkan keadilan, 1. Terciptanya keadilan, Kepastian, dan kepastian dan kemanfaatan kemanfaatan hukum hukum di masyarakat; di masyarakat.

Optimalisasi pemanfatan teknologi informasi hukum




TUJUAN

Mengembangk 2. Mengembangkan an Demokrasi pemerintahan yang Berbasis baik dan antisipatif Kearifan Lokal, dan Memantapkan Kepemerintaha n yang Baik dan Antisipatif

3. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi

4. Merealisasikan pembangunan politik

SASARAN 1. Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik 3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 4. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif 1. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata 1. Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum.

INDIKATOR SASARAN

2015

2016

2017

2018

2019

1. Reformasi birokrasi

100%

100%

100%

100%

100%

1. Tingkat produktifitas dan kinerja aparatur birokrasi 1. Indeks persepsi korupsi 1. Konsistensi antar dokumen perencanaan 1. Indeks kepuasan masyarakat (skala 15)

50%

70%

80%

90%

100%

50%

70%

80%

85%

90%

100%

100%

100%

100%

100%

2

3

3,5

3,6

3,8

Meningkatnya indeks demokrasi

50%

55%

60%

65%

70%



BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1.

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 20152019 disajikan pada Tabel 6.1.

Strategi dan Arah Kebijakan Hal. 6-1


Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 VISI: “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019 ” Misi I : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

Sasaran 1.1

Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;

Strategi 1.1.1 Revitalisasi dan Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, serta Kehutanan

Arah Kebijakan a

Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan bermutu melalui ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi berbasiskan pada IPTEK dan sumber daya lokal (kawasan)

b

Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap

c

Pengembangan produksi dan produktivitas hasil hutan untuk memenuhi ketersediaan pangan dan bahan baku industri dalam negeri

1.2

Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi dan protein;

1.2.1 Mengembangkan Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan dan Ketersediaan Cadangan Pangan dan Akses Pangan serta Distribusi Pangan

a

Meningkatkan keanekaragaman konsumsi dan kualitas pangan, serta menurunnya ketergantungan terhadap pangan pokok beras, ketersediaan dan konsumsi sepanjang tahun sampai tingkat rumah tangga serta kualitas dan pengendalian keamanan pangan

1.3

Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Lampung;

1.3.1 Peningkatan daya saing industri unggulan berbasis potensi lokal daerah

a

Meningkatkan unit usaha industri kecil menengah, penyerapan tenaga kerja industri kecil menengah, serta kemitraan antar industri

b

Meningkatkan pelayanan terhadap pelaku usaha IKM serta mendorong tumbuhnya industri-industri andalan masa depan (industri agro, industri kreatif dan industri teknologi informasi komunikasi)

c

Meningkatkan sinergitas pengembangan industri, penguasaan teknologi industri terutama industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan, produk pertanian/perkebunan, industri makanan dan minuman serta penyerapan tenaga kerja oleh industri besar

d

Meningkatkan mutu kemasan pangan dan merek dalam rangka peningkatan daya saing bagi IKM

e

Meningkatkan mutu hasil dan menengah yang berbasis eksport dalam rangka peningkatan daya saing era globalisasi



Tujuan

Sasaran 1.4

1.5

Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi Lampung ;

Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

Strategi 1.4.1

1.5.1

Peningkatan daya daing perdagangan barang dan jasa

Penumbuhan dan Perkuatan Koperasi dan UMKM

Arah Kebijakan a

Pengembangan sistem jaringan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya secara efektif dan efisien

b

Meningkatkan volume ekspor komoditi unggulan

c

Meningkatkan pengawasan barang beredar dan jasa serta perlindungan terhadap konsumen dan produsen

a

Memfasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan berdaya saing, serta pengembangan inkubator bisnis dan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders, termasuk perguruan tinggi dan pelaku bisnis

b

Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, akses teknologi tepat guna, akses pasar melalui promosi dan kreasi produk UMKM serta dukungan pendampingan tempat usaha dan permodalan bagi UMKM dengan jaminan kolateral bekerjasama kolateral perbankan dan lembaga keuangan mikro

1.6

Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah;

1.6.1

Peningkatan daya saing investasi daerah

a

Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru

1.7

Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah

1.7.1

Mengembangkan produk wisata yang unik, tradisional dan mencerminkan jati diri masyarakat Lampung yang berakar pada alam dan budaya dalam konteks destinasi wisata kultural;

a

Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat

1.8

Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD);

1.8.1

Intensifikasi, optimalisasi, dan efisiensi pengelolaan PAD yang menjadi kewenangan provinsi

a

Pemanfaatan TIK dalam pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah



Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Misi II : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial 1

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah

1.1

Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang

1.1.1 Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

a

Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselaraskan dengan jalan dan jembatan nasional serta jalan dan jembatan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam provinsi untuk mendukung sistem logistik nasional

1.1.2 Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar

a

Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakkan orang, barang, dan jasa

1.2

Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota

1.2.1 Pelaksanaan penataan ruang sesuai dengan indikasi program prioritas RTRW Provinsi Lampung

a

Pengembangan kawasan-kawasan strategis, cepat tumbuh, kawasan andalan, dan kawasan ekonomi khusus berdasarkan peruntukan masing-masing kawasan mengacu pada RTRW dan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait lainnya

1.3

Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang

1.3.1

Peningkatan kualitas tata kelola sumber daya air sesuai dengan pola pengelolaan sumber daya air

a

Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air;

1.4

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah);

1.4.1

Pengembangan prasarana dan sarana bangunan, Gedung dan lingkungan

a

Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman untuk menciptakan hunian yang layak, aman, sehat, nyaman, dan produktif

b

Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan

c

Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.

a

Meningkatkan pasokan, cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan

b

Meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian energi fosil

1.5

Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung;

1.5.1

Peningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi tenaga listrik



Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Misi III : Meningkatkan Kualitas Pendidikan Iptek dan Inovasi, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Kehidupan Beragama yang Toleran 1

Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi yang berkualitas;

1.1

Menurunnya angka melek huruf;

1.1.1

Perluasan Pendidikan Non Formal,

a

Menuntaskan Lampung bebas buta aksara melalui perluasan pendidikan formal;

b

Meningkatkan gerakan tingkat provinsi untuk membuka seluas-luasnya paket A, Paket B dan Paket C dengan paradigma mengedepankan aktivitas proses belajar mengajar, termasuk pembukaan SMP terbuka, SMA terbuka secara meluas di berbagai kabupaten di Provinsi Lampung;

1.2

Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun ;

1.2.1

Penyelenggaraan pendidikan dasar dengan bebas biaya;

a

Menuntaskan program pendidikan dasar 9 tahun;

1.3

Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan meningkatkan APM dan APK Perguruan Tinggi

1.3.1

Pencanangan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah;

a

Mengembangkan program pendidikan 12 tahun;

b

Mengembangkan dan meningkatkan model pendidikan kejuruan yang merespon kebutuhan dunia usaha

c

Memfasilitasi pengembangan akademi komunitas di kabupaten/kota Provinsi Lampung

d

Memperkuat manajemen atau tata pamong sekolah (good school govemance)

1.3.2

Meningkatkan kualifikasi dan sertifikasi bagi pendidik.

a

Peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan manajemen kependidikan;

1.3.3

Redistribusi tenaga pendidik kesemua wiilayah kabupaten/kota

a

Melakukan pemerataan secara proposional tenaga pendidik diseluruh kabupaten/kota

1.3.4

Perkuatan dan peningkatan aksesibilitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan serta pemutakhiran teknologi pembelajaran

a

Meningkatkan kualitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pendidikan dan updating teknologi pembelajaran

1.3.5

Penyelenggaraan pendididikan berkarakter, partisipatif dan berbasis budaya

a

Menyelenggaraan pendidikan berkarakter melalui pengembangan pendidikan partisipatif dan berbasis budaya lokal dan nasional



Tujuan

2

3

4

Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat yang cukup tinggi

Sasaran

2.1

Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya

3.1

Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat

4.1

Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000 KH tahun 2012 menjadi 6,6/1000 KH tahun 2019

Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal

Meningkatnya pelayanan sosial dan penanggulangan korban bencana;

Strategi

Arah Kebijakan

1.3.6

Mengembangkan perpustakaan daerah dan perpustakaan keliling

a

Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah

2.1.1

Peningkatan rasio ketersediaan sarana kesehatan terhadap satuan penduduk

a

Menjamin akses dan mutu pelayanan kesehatan;

b

Meningkatkan kualitas pola hidup bersih dan sehat serta makanan yang bergizi;

c

Meningkatkan Kualifikasi Rumah Sakit Provinsi menjadi Rujukan dan Puskesmas sesuai standar medik

d

Meningkatkan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar nasional;

3.1.1

4.1.1

4.1.2

Mengembangkan Nilai dan keragaman Budaya Lokal

Memberikan pelayanan, perlindungan dan santunan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya

Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

f

Menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang merata dan berkualitas;

g

Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan masyarakat;

h

Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan, dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

a

Meningkatkan pembinaan budaya Lampung dan budaya multikultur lainnya melalui peningkatan dan fasilitasi akulturasi budaya nusantara dan budaya Lampung;

b

Meningkatkan upaya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang relevan bagi peningkatan kemajuan Provinsi Lampung

a

Meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial;

b

Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial

c

Menyantuni PKRI/Janda PKRI dan Keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial.

a

Penyelenggaraan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



Tujuan

5

6

7

Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja

Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi

Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga

Sasaran

5.1

6.1

Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja;

Strategi

Arah Kebijakan

4.1.3

Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha.

a

Penyelenggaraan kemitraan dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan dunia usaha.

5.1.1

Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan;

a

Meningkatkan daya saing tenaga kerja

b

Meningkatkan pengawasan dan perlindungan ketenagakerjaan, serta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sehingga mereka terhindar dari perlakuan yang merugikan

c

Mamfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan upah minimum regional (UMR).

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya kawasan transmigrasi

6.1.1

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kawasan transmigrasi dan museum

a

Mengembangkan pusat layanan informasi ketransmigrasian

6.1.2

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi

b

Mewujudkan kawasan transmigrasi

Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan gender;

7.1.1

Menerapkan pengarusutamaan gender pada setiap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran

a

Menerapkan anggaran responsif gender (ARG)

b

Meningkatkan perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak.

7.2

Meningkatnya kesejahteraan keluarga

7.2.1

Revitalisasi Keluarga Berencana

a

Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga

7.3

Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat;

7.3.1

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri

a

Mewujudkan pemuda Lampung yang memiliki semangat dan idealisme kebangsaan, kewirausahaan, kepemimpinan, kepeloporan dan kejuangan;

b

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat jasmani dan rohani melalui olahraga.

a

Terbinanya dan berkembangnya prestasi atlet

b

Meningkatnya kapasitas kelembagaan KONI

7.1

7.3.2

Perkuatan pembinaan atlet melalui perkuatan kelembagaan KONI dan pembangunan dan



Tujuan

Sasaran

Strategi

7.3.3

8

9

10

Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi

8.1

Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah

10.1

9.1

Meningkatnya kualitas kehidupan beragama;

7.1.1

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga Perkuatan pembinaan pramuka, serta pengembangan sarana dan prasarana pramuka Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan bermasyarakat

Arah Kebijakan c

Terbangunnya dan terperiharanya sarana dan prasarana olahraga

a

Terbinanya organisasi dan anggota pramuka

b

Terbangunnya sarana dan prasarana pembinaan pramuka

a

Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama;

b

Mendorong peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan;

Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;

8.1.1

Meningkatkan kemampuan SDM

a

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang daerah;

Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah;

9.1.1

Meningkatkan sinergitas antar lembaga iptek di daerah

a

Mengembangkan jaringan kelembagaan dan peneliti;

Misi IV :Meningkatkan Pelestarian SDA Dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan 1

Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan

1.1

Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA

1.1.1

Pengendalian pencemaran air, udara dan tanah

a

Penyusunan perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup

1.2

Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

1.2.1

Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

a

Peningkatan pengendalian kualitas air, udara dan tanah

1.2.2

Pemulihan dan konservasi Sumber Daya Air, udara, lahan

a

Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

1.2.3

Pengawasan tingkat ketaatan hukum Lingkungan Hidup

a

Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan



Tujuan

Sasaran

1.3

Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis

Strategi

Arah Kebijakan

1.2.4

Pengelolaan Lingkungan Hidup berbasis partisipatif

a

Peningkatan upaya penegakkan hukum Lingkungan Hidup

1.2.5

Perencanaan dan kebijakan pengelolaan Lingkungan Hidup

a

Peningkatan kapasitas SDM dan institusi lembaga Lingkungan Hidup

b

Pengembagan sumber-sumber alternatif pendanaan lingkungan

c

Pengembangan inovasi bidang Lingkungan Hidup

a

Mempertahankan kawasan hutan seluas 30% dari luas Provinsi Lampung

b

Meningkatkan pengamanan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutandalam rangka mewujudkan Provinsi yang hijau (Green Province) didukung upaya menciptakan Provinsi yang bersih (clean province)

1.3.1

Peningkatan pemberdayaan masyarakat sekitar/dalam kawasan hutan dalam percepatan rehabilitasi hutan dan lahan serta mendukung pengamanan dan perlindungan hutan

Misi V : Menegakan Supremasi Hukum, Mengembangkan Demokrasi Berbasis Kearipan Lokal dan Memantapkan Kepemerintahan Yang Baik dan Antisipatif 1

Mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum

1.1

Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat

1.1.1 1.1.2

1.1.3

1.1.4

Pengembangan struktur hukum masyarakat Pengembangan substansi hukum dalam upaya rekayasa sosial, dan control social

Pengembangan budaya hukum masyarakat Memberikan dukungan dan fasilitasi penegakan hukum

a

Mengembangkan kelembagaan/pranata hukum di masyarakat

a

Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi antara produk hukum daerah dan pusat, dan antar produk hukum daerah

b

Membuat produk hukum yang memberikan kepastian, dan berkeadilan bagi masyarakat dan dunia usaha

a

Meningkatkan Pendidikan hukum masyarakat

b

Meningkatkan kemitraan dengan aparat penegak hukum

a

Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat

b

Memberikan aksesibilitas penegakan hukum di daerah

c

Mewujudkan tertib administrasi pertanahan;

d

Menyelesaikan masalah konflik pertanahan



Tujuan 2

Mengembangakan pemerintahan yang baik dan antisipatif

Sasaran 2.1

2.2

2.3

3

Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi

3.1

Meningkatnya kinerja pemerintahan ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima

Strategi 2.1.1

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

2.2.1

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

2.3.1

Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata

3.1.1

Penataan fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar lebih memadai, ramping, luwes dan responsif;

Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance

Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka clean government

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dalam perencanaan pembangunan

Arah Kebijakan a

Menyelenggarakan pemerintahan yang diarahkan oleh Visi, Misi

b

Menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi, data, dan antisiipatif

c

Mengelola pelaksanaan pembangunan yang dikendalikan oleh aturanaturan yang mengikat baik internal pemerintah maupun masyarakat.

d

Pembaharuan sistem pelayanan publik berbasis e-Gov (cyber province)

e

Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik melalui cyber dan iptek

a

Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

b

Pengembangan SDM birokrasi yang berkompeten, berintegritas dan profesional

a

Pengawasan internal , eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi

b

Pembentukan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

c

Penguatan kelembagaan desa dalam mengantisipasi penyerahan urusan pembangunan dan pemerintahan

a

Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang;

b

Pembenahan pelayanan publik yang diarahkan untuk peningkatkan kepuasan masyarakat dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang profesional

c

Membangun basis data daerah yang terpadu dan valid untuk kepentingan perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan, dan informasi pembangunan

d

Mewujudkan kompilasi dokumen dan arsip daerah dalam sistem informasi kearsipan yang terintegrasi.

e

Penatalaksanaan dokumen, arsip, dan aset daerah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan



Tujuan

4

Merealisasikan pembangunan politik

Sasaran

4.1

Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan, dalam kerangka supremasi hukum.

Strategi

Arah Kebijakan f

Penatalaksanaan manajemen kependudukan dan demografi berbasis teknologi informasi

g

Penguatan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan

4.1.1

Penanaman nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban (anti kekerasan, nilai-nilai toleransi politik)

a

Mengembangkan kehidupan demokrasi yang bermartabat melalui pendekatan kultural dan pembangunan yang berkeadilan

4.1.2

Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan kearipan lokal yang menghargai kebebasan, persamaan, keadilan dalam kerangka supremasi hukum

a

Meningkatkan pendidikan politik masyarakat

b

Memperkuat lembaga demokrasi lokal

c

Meningkatkan pembinaan lembaga politik lokal

d

Memantapkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok sosial

e

Memperkuat peran perempuan dalam kehidupan politik

f

Memperkuat peran Perguruan Tinggi dalam mendorong proses demokrasi



6.2.

Kewilayahan Perencanaan Pembangunan

Pembangunan daerah yang telah dilaksanakan di Provinsi Lampung selama ini masih belum dapat mengatasi kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah, baik antar kabupaten dan kota maupun antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Guna menjamin keseimbangan pembangunan daerah antarwilayah di Provinsi Lampung maka perlu disusun suatu kebijakan pembangunan kewilayahan. Fokus pembangunan daerah pada tahun 2015-2019

akan diarahkan pada

pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan dan memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya dengan sasaran wilayah-wilayah tertinggal dan kota pusat pertumbuhan. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada RPJM Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 ini mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 adalah sebagai berikut : Tabel 6.2.

Kebijakan Kewilayahan pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

HIRARKI PKN

PKW

KOTA Bandar Lampung

Metro

Kota Bumi Kalianda

FUNGSI UTAMA

    

pusat pemerintahan provinsi pusat perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan koleksi; pusat pendukung jasa pariwisata; pusat pendidikan tinggi.

     

pusat pemerintahan kota; pusat perdagangan dan jasa; pusat pendidikan khusus pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa pusat pemerintahan kabupaten;



HIRARKI

KOTA

Liwa

Menggala

KotaAgung

PKWp

Sukadana Blambangan Umpu

Pringsewu Gedong Tataan Bakauheni Terbanggi BesarBandar Jaya-Gunung Sugih (Terbagus) Mesuji

Panaragan PKL

Tanjung Bintang

Sidomulyo Unit II Banjar Agung

Seputih Banyak

FUNGSI UTAMA

              

pusat jasa pendukung pariwisata; pusat perdagangan dan jasa pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa. daerah konservasi pusat pemerintahan kabupaten; perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi; pusat kegiatan usaha dan produksi pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa; pusat perikanan; pusat industri pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan dan jasa

                          

pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan; pertanian pusat pemerintahan kabupaten; pusat perdagangan pusat pemerintahan kabupaten; b. pusat perdagangan dan jasa pusat koleksi dan distribusi; pariwisata pusat pemerintahan kabupaten; pusat pendidikan unggulan terpadu; perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi pusat pemerintahan kabupaten; perikanan dan industrinya; perdagangan dan jasa; perkebunan; industri pengolahan pusat pemerintahan kabupaten; perdagangan dan jasa. pusat industri; pusat perdagangan dan jasa; koleksi pertanian dan perkebunan pertanian; perdagangan dan jasa pusat perdagangan dan jasa; pusat koleksi dan distribusi pertanian dan perkebunan  pusat pengolahan hasil pertanian



HIRARKI

KOTA Kalirejo

Way Jepara

Fajar Bulan

Labuhan Maringgai

Krui

Bukit Kemuning Wiralaga

Wonosobo

KPPN

Sukau Tanggamus, Pesisir Barat Lampung Selatan

DPN

Lampung Selatan

FUNGSI UTAMA

 pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;  pusat pengembangan industri kecil dan menengah;  pusat pengembangan produksi perikanan air tawar  pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;  pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian holtikultura  pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian;  pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian holtikultura  pusat perikanan;  pusat perdagangan dan jasa;  pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian  pusat perikanan laut;  pusat pertanian lahan kering dan basah;  pusat perdagangan dan jasa;  pusat pariwisata  perdagangan;  pengolahan hasil pertanian  industri;  perikanan;  perkebunan  pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.  KPPN Danau Ranau  KPPN Bukit Barisan  KPPN Krakatau Selat Sunda  DPN Krakatau Ujung Kulon



BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagai tindak lanjut dan implementasi Visi dan Misi pembangunan Provinsi Lampung 2015-2019, maka Arah Kebijakan Umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 7.1

Pengembangan Wilayah

Pendekatan pembangunan melalui Pengembangan Wilayah merupakan cara pendekatan pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, pendekatan kewilayahan merupakan metode

pendekatan yang memungkinkan terjadinya sinergi dan kompatibilitas antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Pengembangan Wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1.

Pengembangan Ekonomi Wilayah, Tata Ruang, Kawasan, dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Perekonomian wilayah dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat. Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi. Revitalisasi Pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Hal. 7-1


pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi. Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhan kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan air. Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru.

Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat

tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan. 2.

Pengembangan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif

pengembangan

perekonomian

daerah

secara

keseluruhan.

Infrastruktur tersebut diantaranya: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra (IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Toll Bakauheni—Batas Sumatera Selatan; pengembangan Bandara (Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot Subroto dan Astra Ksetra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui, Kuala Penet dll); serta Jaringan Kereta Api. Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai core utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan



mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat

tumbuh

dan

berkembang

sebagai

lokomotif

yang

mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastuktur mikro meliputi antara lain: jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi. 3.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasara, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berskala internasional. Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan pengediaan bahan makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan akan berkaitan dengan penyediaan kemudahan layanan kesehatan, serta tersedianya tenaga kesehatan dan obat-obatanan yang mencukupi. Pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik dan berbahaya seperti Flu Burung, Flu Babi, SARS, dan HIV/AIDS. Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat,



dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri. Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung

pengembangan

pariwisata

budaya.

Dengan

demikianpengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun. 7.2

Pengelolaan Keuangan Daerah

1.

Optimalisasi dan Efisiensi Keuangan Daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran. 2.

Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur; pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan.























































BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya, disusun program-program pembangunan sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, dengan prioritas program beserta indikator kinerja program, sebagai berikut: 8.1. Program Prioritas Gubernur Program Prioritas Gubernur ditetapkan sesuai dengan janji Gubernur dan Wakil Gubernur selama kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan disusun berdasarkan bidang pemerintahan daerah yang menjadi prioritas pertama dalam program pembangunan daerah selama lima tahun. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: A.

Bidang Infrastruktrur

a.

Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat.

b.

Membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di seluruh Lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan.

c.

Fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap stabil.

d.

Meningkatkan kualitas dan lebar jalan provinsi yang menghubungkan dengan Sumatera Selatan dan jalur penyeberangan menuju pulau Jawa.

e.

Membangun jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan.

Indikasi Rencana Program Prioritas Hal 8 - 1


f.

Memperbaiki infrastruktur di perdesaan, daerah terisolasi/tertinggal, sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru.

g.

Membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional.

h.

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan listrik.

B.

Bidang Investasi (Perizinan Cepat, Mudah, dan Murah)

a.

Menciptakan iklim berinvestasi yang kondusif dengan memberikan kemudahan perijinan bagi investor-investor baru (cepat, mudah, dan murah) sehingga akan menciptakan banyak lapangan kerja, mengurangi angka

pengangguran,

meningkatkan

kesejahteraan,

dan

mengikis

kriminalitas. b.

Memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, sehingga investor dapat

terus

mengembangkan

usahanya

dan

ikut

memajukan

perekonomian Lampung. c.

Memberikan informasi potensi peluang usaha dan memfasilitasi kemitraan yang diinginkan oleh dunia usaha.

C.

Bidang Reformasi Birokrasi (Bersih, Transparan, Profesional, dan Berjiwa Memberi dan Melayani)

a.

Mempercepat

dan

memperpendek

waktu

pengurusan

ijin

dan

mempermudah birokrasi. b.

Menyelenggarakan sistem pelayanan publik berlandaskan prinsip good governance menuju budaya pelayanan prima yang cepat, tepat dan berkualitas.

c.

Menciptakan tata pemerintahan dan mekanisme hubungan antara pemerintah

kabupaten/kota

dan

provinsi

demi

terselenggaranya

pembangunan yang terintegratif, efektif dan efisien. d.

Mendukung dan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum.

e.

Menyempurnakan sistem dan regulasi hukum derah Lampung.



f.

Membina kesadaran hukum dengan pendekatan keagamaan dan sosial budaya.

D.

Bidang Pertanian

a.

Membangun infrastruktur pendukung pertanian dan mengembangkan kawasan

sentra

komoditas

unggulan

pertanian

untuk

mencapai

swasembada dan ketahanan pangan daerah. b.

Membangun sarana dan prasarana irigasi, normalisasi saluran air dan bendungan, reklamasi rawa untuk cadangan pangan, dan membangun tanggul penahan pada daerah rawan banjir.

c.

Membantu peminjaman modal pertanian dengan bunga rendah.

d.

Penguatan produktivitas UKMK dalam ekonomi kerakyatan berbasis agro industri-agrobisnis

strategis,

termasuk

di

dalamnya

perlindungan

terhadap pasar tradisional. e.

Peningkatan peran serta usaha kecil mikro, usaha menengah, dan koperasi dalam pengembangan berbagai jenis usaha.

f.

Fasilitasi

dan

pengembangan

jaringan

pemasaran

bagi

industri

manufaktur, perdagangan dan jasa. g.

Merevitalisasi dan mengembangkan kawasan sentra komoditas unggulan pertanian dan peternakan.

E.

Bidang Kesehatan

a.

Meningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan mempermudah birokrasi.

b.

Mempermudah serta memperpendek jalur birokrasi pelayanan kesehatan yang berlaku di rumah sakit pemerintah dan pembayarannya ditanggung oleh pemerintah.

c.

Pendirian dan peningkatan fasilitas rumah sakit untuk mengurangi overload pasien di rumah sakit daerah.



d.

Peningkatan bantuan, infrastruktur, pelayanan puskesmas, dan rumah sakit di kabupaten/kota.

e.

Memberi bantuan operasional biaya kesehatan gratis untuk keluarga miskin.

F.

Bidang Pendidikan

a.

Meningkatkan kualitas SDM dan melestarikan budaya daerah Lampung.

b.

Melaksanakan amanat Undang-undang dengan mengimplementasikan pendidikan gratis 12 tahun dan disertai dengan pengawasan materi pendidikan dan kualitas guru.

c.

Memfasilitasi

dan

memperbaiki

infrastruktur

pendidikan

dasar,

menengah, dan atas, madrasah dan pondok pesantren. d.

Program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu.

e.

Pengembangan sekolah kejuruan khususnya yang berbasis agribisnis yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut untuk mendukung pembangunan SDM dan memajukan daerah Lampung.

f.

Membina kegiatan kepemudaan, pendidikan ekstra kurikuler, dan kepramukaan.

g.

Melestarikan dan mengembangkan

budaya daerah Lampung melalui

pembangunan pusat-pusat kebudayaan dan pengelenggaraan event-event budaya yang menjadi pendukung utama pariwisata serta daya tarik bagi masyarakat lokal maupun internasional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). 8.2. Program Prioritas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Disamping program prioritas Gubernur, dalam perencanaan pembangunan lima tahunan daerah, ditetapkan program-program yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum sebagai implementasi urusan-urusan pemerintahan Provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Indikasi Rencana Program baik prioritas maupun penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 8.1. (Terlampir) Indikasi Rencana Program Prioritas Hal 8 - 4


BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun (benchmark) atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun

2015-2019 dirumuskan

berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 diuraikan pada Tabel 9.1.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Hal. 9-1


Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung

NO

(1) A 1. 1.1

A B C 2. 2.1. A B C

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan PDRB/LPE Indeks Gini PDRB per kapita (Konstan) Fokus Kesejahteraan Sosial Pendidikan Angka Melek Huruf Angka Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Murni - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B - Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2013

2015

2016

2017

2018

2019

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

5,97% 0,36 6.890

6,00-6,35% 0.244 7.090

6,35-6,50% 0,19 – 0,20 7.106

6,50-6,75% 0,19 – 0,20 7.106 – 7.500

6,75-7,00% 0,18 – 0,19 7.106 – 7.500

7,00-7,50% 0,18 – 0,19 7.106 – 7.500

7,00-7,50% 0,18 – 0,19 7.106 – 7.500

98,45 7,44

95,5 7,50

100 7,55

100 7,60

100 7,65

100 7,70

100 7,70

97,37

100

100

100

100

100

100

74,62

78

80

82

84

86

86

53,38

57

59

61

63

65

65

Target Capaian Setiap Tahun



NO

(1) D

2.2. A B C D E B 1

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Angka Partisipasi Kasar - Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C Kesehatan Angka Harapan Hidup AKB (/1.000 KH) AKI (/100.000 KH) Angka Kematian Balita Prevalensi Gizi Buruk ASPEK PELAYANAN UMUM Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan Dasar Angka Partisipasi Sekolah 7 – 12 tahun Angka Partisipasi Sekolah 13 – 15 tahun Pendidikan Menengah Angka Partisipasi Sekolah 16 18 Kesehatan Rasio Puskesmas


2015

2016

2017

2018

2019


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

110,70

114

116

118

120

122

122

85,19

98

100

102

104

106

106

63,48

67

68,5

70

72

74

74


70,05 113/100 rb KH

70,5 112/100 rb KH

178 156 kasus 350

165 - 170 150 345

99,03

71,0 111/100 rb KH

71,5 110/100 rb KH

71,6 110/100 rb KH

71,9 110/100 rb KH

71,9 110/100 rb KH

163 - 165 145 340

160 - 163 140 335

160 - 163 135 330

155 - 160 130 325

155 – 160 130 325

100

100

100

100

100

100

90,99

92

93

94

95

96

96

64,36

69

71

73

75

77

77

3,79

3,80

3,82

3,84

3,86

3,89

3,89



NO

(1)

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Anggaran Obat perkapita Rasio Dokter per 100 rb pddk


2015

2016

2017

2018

2019


(3) 8.051 12

(4) 10.500 13

(5) 11.000 14

(6) 11.500 15

(7) 12.000 16

(8) 12.500 17

(9) 12.500 17

61,75

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

85,00

83,02

85,50

87,25

92,25

93,25

95,25

95,25

94,31

66,37

66,47

66,57

66,67

66,77

66,77

5,97% 7,56 14,39 N/A

6,00-6,35% 7,18 13,05 2

6,35-6,50% 6,99 12,50 3

6,50-6,75% 5,93 11,90 3,5

6,75-7,00% 5,40 11,00 3,6

7,00-7,50% 4,75 10,00 3,8

7,00-7,50% 4,75 10,00 3,8

35,92

35.25

35.80

35.73

35.68

35.63

35,63


Pekerjaan Umum A B

A B C D 2

A

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi) Kondisi Jalan Negara (%) Ketenagakerjaan Tingkat partisipasi angkatan kerja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pertumbuhan ekonomi Tingkat Inflasi (%) Kemiskinan Skala Kepuasan Layanan Masyarakat (skala 1-5) Fokus Layanan Urusan Pilihan Pertanian Kontribusi sektor pertanian



NO

(1) B C A

A A

A B A B


2015

2016

2017

2018

2019


(2) terhadap PDRB

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Nilai Tukar Petani (NTP)

5,90

6,20

6,50

6,83

7,17

7,53

7,53

124,53

125,64

124,5

125,65

126,65

125,65

125,65

0,78

1,08

1,39

1,69

2,00

2,00

2,00

1,96

2,06

2,16

2,27

2,38

2,50

2,50

1,34

1,41

1,48

1,55

1,63

1,71

1,71

7,37

7,74

8,13

8,53

8,96

9,41

9,41

112,00

113,72

113,86

114,00

114,15

114,29

114,29

15,86

16,65

17,48

18,14

18,35

18,35

18,35

5,60%

6

6,25

6,3

6,5

6,7

6,7

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kehutanan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Energi dan Sumber Daya Mineral Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Pariwisata Kontribusi sektor pariwisata (hotel dan restoran) terhadap PDRB Kelautan dan Perikanan Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Nilai Tukar Nelayan (NTN) Perdagangan Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Pertumbuhan Ekspor Non Migas


Perindustrian



NO

(1) A C 1

A B C D

E

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Kontribusi sektor Industriterhadap PDRB ASPEK DAYA SAING DAERAH Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Daya beli masyarakat/PPP (Rp.000) Pengeluaran konsumsi pangan per kapita per bulan (Rp.) Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita per bulan (Rp.) Laju Pertumbuhan Investasi (Pemberntukan Modal Tetap Bruto/PMTB) Atas Dasar Harga Berlaku Pertumbuhan PAD (%)


2015

2016

2017

2018

2019


(3) 15,55

(4) 16,44

(5) 17,33

(6) 18,22

(7) 19,11

(8) 19,85

(9) 19,85

517.710

543.60

570.78

599.32

629.28

660.75

660.75

283.870

298.064

312.967

328.615

345.046

362.298

362.298

233.840

245.532

257.809

270.699

284.234

298.446

298.446

9,04

9,94

10,94

12,03

13,24

14,56

14,56

3,76

2,64

8,84

10,28

10,40

10,23

10,23

D

D

C

C

C

B

B


Lingkungan Hidup A

Kelas Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar



NO

(1) B C D F

A

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH (2) Jumlah hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik Capaian Luas Kawasan Lindung terhadap Luas Lampung Rasio elektrifikasi Perdesaan Rasio elektrifikasi rumah tangga Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio angka kriminalitas terhadap jumlah penduduk

B

Tingkap Partisipasi Pemilih

4 A

Sumber Daya Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ketenagakerjaan Rasio ketergantungan Laju Pertumbuhan Penduduk Tingkat Pengangguran Terbuka Indeks Pembangunan Gender Indeks Pemberdayaan Gender

A B C D E


2015

2016

2017

2018

2019


(3) N/A

(4) N/A

28,00

29,00

(5) 27 – 30 hari baik/tahun 29,00 – 30,00

(6) 27 – 30 hari baik/tahun 30,00 – 31,00

(7) 27 – 30 hari baik/tahun 31,00 – 34,00

(8) 32 – 35 hari baik/tahun 34,00 – 35,00

(9) 32 – 35 hari baik/tahun 34,00 – 35,00

100.00 72

100.00 74,16

100.00 76,38

100.00 78,68

100.00 81,04

100.00 83,47

100.00 83,47

0,38

0,38

0,36

0,35

0,34

0,32

0,30

70,00

70,00 – 73,00

73,00 – 75,00

75,00 – 78,00

75,00 – 78,00

> 78%

> 78%

72,87

73,77

74,22

74,72

75,12

76,52

76,52

50,10 1,23 5,69 93,96* 67,24*

52,55 1,23 – 1,33 5,18 65,86 – 66,00 63,50 - 64,50

46,51 1,33 – 1,43 4,56 66,00 – 68,00 64,50 - 66,50

46,52 1,43 – 1,53 4,01 68,00 – 69,00 66,50 – 67,50

46,60 1,53 – 1,63 3,5,0 69,00 – 70,00 67,50 – 68,50

46,75 1,63 – 1,73 3,11 70,00 – 70,50 68,50 – 69,00

46,75 1,63 – 1,73 3,11 70,00 – 70,50 68,50 – 69,00


*= data tahun 2012, data tahun 2013 belum tersedia



BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1

Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh kepala daerah hasil pemilihan umum kepala daerah tahun 2014. RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Lampung serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung dan RPJM Nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 10.2

Kaidah Pelaksanaan

RPJM Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Untuk pencapaian visi RPJMD 2015-2019, dilaksanakan melalui 5 (lima) misi. Pada RPJMD 2015-2019 dibagi dalam 5 tahap pembangunan sesuai dengan prioritas, diantaranya: peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

dan

pendidikan

sehingga

menaikkan

IPM;

pembangunan

infrastruktur strategis; revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing; rehabilitasi dan konservasi lingkungan; dan penataan struktur pemerintahan daerah. RPJM Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dijadikan pedoman dalam:

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Hal. 10-1


1.

Penyusunan RKPD setiap tahun mulai Tahun 2015—2019;

2.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran;

3.

Penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD serta perencanaan penganggaran kabupaten dan kota se-Lampung;

4.

Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.

Dalam memperkuat RPJMD, pada tahap implementasi perlu berbagai studi kebijakan dilakukan antara lain: 1. Penyusunan inter regional input output matrik ; 2. Transformasi budaya lampung – menuju budaya produktif berbasis berpiil pesenggiri, nemui-nyimah, nengah nyapur, bejuluk beadok, 3. Studi pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK: a. Pesisir Barat Sebagai Kawasan Wisata Bahari dan Pesisir, b. Studi Pengembangan Pertanian berbasis Kawasan Pertanian (Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji), c. Lampung Barat Kawasan Konservasi dan Perkebunan, d. Krakatau dan Kalianda Kawasan Wisata Bahari dan Industri Perikanan, e. Tanggamus sebagai Kawasan Industri Maritim, dan d. Pengembangan kawasan indusri manufaktur, 4. Studi strategi pengembangan promosi dan pengelolaan investasi, 5. Studi Revisi Tata Ruang Wilayah, 6. Pengembangan basis data pembangunan berbasis GIS, 7. Penyusunan Road Map Pembangunan Pertanian Terpadu Provinsi Lampung, dll. Keberhasilan implementasi RPJMD, tergantung pada kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Lampung, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se Lampung serta pemangku kepentingan di Lampung dalam kurun waktu Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi, serta rasa tanggung jawab tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:



a.

Gubernur berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;

b.

Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota

se-Lampung

dan

pemangku

kepentingan

agar

mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD; c.

Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota

se-Lampung

dan

pemangku

kepentingan

agar

melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya; d.

Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD;

e.

Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota harus memperhatikan RPJMD;

f.

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Provinsi

Lampung

melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD, mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra SKPD di lingkup Provinsi Lampung, dan melakukan fasilitasi pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung.



BAB XI PENUTUP Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025, yang merupakan perencanaan jangka menengah tahap ketiga dalam periode tahun 2005-2025. Dengan adanya RPJMD Tahun 2015-2019 maka diharapkan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Provinsi Lampung dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan. Selanjutnya untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2005-2019, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung setiap tahunnya. Keberhasilan implementasi pelaksanaan RPJMD 2005-2019, sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi Lampung, Pemerintahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung serta pemangku kepentingan di Provinsi Lampung dalam kurun waktu Tahun 2015 – 2019, oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015–2019 disusun untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung 5 (Lima) Tahun kedepan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO

PENUTUP Hal. 11-1

RPJMD PROVINSI LAMPUNG 2015-2019

LAMPIRAN KONTRIBUTOR 1.

MUSRENBANG RPJMD, TANGGAL 2 JULI 2014 1. Gubernur Lampung: M. Ridho Ficardo, SIP, M.Si 2. Wakil Gubernur Lampung: H. Bachtiar Basri, SH, MH 3. Plt. Sekretaris Provinsi Lampung: Ir. Arinal Junaidi 4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung: Ir. Fahrizal Darminto, M.Sc. 5. Narasumber: a. Dr. Yuswandi AT (Sekjen Kemendagri) b. Staf Ahli Penataan Ruang dan Kemaritiman Bappenas c. Rukijo, SE., MS. (Direktur Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah Kementerian Keuangan) d. Prof. Dr. Ir. Rohmin Dahuri (Akademisi IPB) e. Ir. Hediyanto, MT (Kepala Badan Pembina Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum) f. Kementerian Perhubungan g. Dr. Suwandi (Kabag Penyusunan Kebijakan Program dan Wilayah Sekjen Kementerian Pertanian) h. Ir. Nilanto Prabowo (Ka.Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan) 6. Tokoh Masyarakat Lampung di Jakarta a. Drs. Tursandi Alwi b. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M. Sc. c. Dr. Kausar Ali Saleh, M.Si 7. Para Assisten Sekretaris Daerah Provinsi Lampung: a. Assisten 1: Irwan Sahri, SH, MH b. Assisten 2: Drs. Adham c. Assisten 3: Fitter Syahbudin, SH d. Assisten 4: Elya Muchtar, SH

Lampiran Hal. I-1


8. Staf Ahli: a. Drs. Syarip Anwar, MP (Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik) b. Ir. Ansori, MT (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) c. Rifki Wirawan, SE (Bidang Kemasyarakatan dan SDM) d. Drs, Sobri, MM (Bidang Keuangan dan Aset Daerah) 9. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung a. Dr. Suwondo, MA (Tenaga Ahli Provinsi) b. Ir. Zainal Mutaqin, MS (Tenaga Ahli Provinsi) c. Prof. Wan Abbas Zakaria (Moderator, Dekan Pertanian Unila) d. Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, MS (Moderator) e. Dr. Ari Darmastuti, MA (Tenaga Ahli Provinsi) f. Dr. Yuswanto, SH, MH (Tenaga Ahli Provinsi) g. Asrian Hendi Caya, SE., ME (Tenaga Ahli Provinsi) h. Dr. Ayi Ahadiat, SE. MBA (Tenaga Ahli Provinsi) i. Drs. Budi Harjo, MIP (Tenaga Ahli Provinsi) j. Drs. Syafarudin, MA (Tenaga Ahli Provinsi) k. Drs. Hasyimkan, M. Hum (Tenaga Ahli Provinsi) 10. Moderator : Dr. Ir. Hery Riyanto, MT (Dekan Fakultas Teknik UBL) 11. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Bappeda Provinsi Lampung: a. Elvira Umihani, SP, MS (Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung) b. Bobby Irawan, SE. MSi (Kabid EKonomi Bappeda Provinsi Lampung) c. Indra Permana Amurwaraharja, S.Hut, M.Si (Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Provinsi Lampung) d. Dra. Evie Fatmawati, M.Si (Kabid Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung) e. Hermansyah, S.E, MM (Kabid Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung) f. Drs. Koharuddin (Kabid Litbang Bappeda Provinsi Lampung) g. Denok Aryani, SE (Kepala UPT Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung)

Lampiran Hal. I-2


12. Notulen : 1.

Ridwan Sahadi, S.Si

2.

Iwan Meylani, S.STP, M.Si

3.

Dodi Hendrawan, S.T., M.EP.

4.

Fitrianita Damhuri, S.STP, M.Si.

5.

Rinvayanti, SE, MT.

Lampiran Hal. I-3


2.

TAHAP FOKUS GROUP DISCUSSION PER MISI Misi I :

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah

Tempat: Aula Bank Indonesia 1. Penanggung Jawab FGD: Asisten II Setda Prov. Lampung 2. Direktur Bank Indonesia 3. Pemapar Materi Misi 1: Prof. Wan Abbas Zakaria 4. Narasumber: a. Prof. Dr. Irwan Effendi, M.Si b. Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, SE, M.Si (Dekan Fakultas Ekonomi UNILA) 5. Mahfud Santoso (PT. GGPC) 6. Moderator : Asrian Hendi Caya, SE, M.Si (Tenaga Ahli Gubernur) 7. Notulen : 1. Dodi Hendrawan, ST, MEP. 2. Ir. Deslina 3. Rinvayanti, SE., MT. 4. Iwan Meylani, S.STP, M.Si. Misi II : Meningkatkan

Infrastruktur

untuk

Pengembangan

Ekonomi dan Pelayanan Sosial Tempat: Universitas Bandar Lampung 1. Penanggung Jawab FGD: Staf Ahli Gubernur Bidang SDM: Ir. Nasrizal Djalinus 2. Tuan Rumah: Rektor Universitas Bandar Lampung 3. Pemapar Materi Misi 2: Kepala Bappeda, Ir. Fahrizal Darminto, MSc 4. Narasumber: 1. Ir. Dwi Heriyanto, MT (Fakultas Teknik UNILA) 2. Dr. Ofyar Z. Tamim (ITB) 5. Moderator: Ir. Hery Riyanto, MT (Dekan Fakultas Teknik UBL) 6. Notulen : 1. Endang Wahyuni, ST, M.Si.

Lampiran Hal. I-4


2. Belly Pahlupi, ST, MT. 3. Dwi Prasetyo, S.STP, M.Si. 4. Sayu Kade, ST. Misi III.a: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragama Tempat : Universitas Lampung 1. Penanggung Jawab FGD: Asisten III Setda Prov. Lampung 2. Tuan Rumah: Rektor Universitas Lampung 3. Pemapar Materi Misi 3a: Dr. Ayi Ahadiat, SE, MBA 4. Narasumber: a. Dr. Hi. A. Zamahsjari Sahli, MKM, AAAK (Ketua STIKES UMITRA) b. Dr. Setyarso, M Biomed (Dekan Fak. Kedokteran UNILA) c.

Dr. Bujang Rahman (Dekan FKIP UNILA)

d. Prof. Marzuki (UM Metro) 5. Moderator: Dr. Suwondo (Tenaga Ahli Gubernur) 6. Notulen : a. Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si. b. Ir. Sri Nurmaria c. Busyairi Afton, SE, MM. d. Refario, S.Si. 7. Kontributor : a. Bpk. Marzuki (UM Metro) b. Bapak Sutiarso (Dekan Fak. Kedokteran Unila) c. Bapak Bujang Rahman (Dekan FKIP Unila) d. Bapak Dr. Hi. Zamahsyahri Sahli (STIKES UMITRA) e. Bapak Hanim (DPRD Tanggamus) f. dr. Arif Efendi (RSUAM) g. Abikusno (Organisasi profesi/YAKMI Lampung) h. Hadi (FMGI) i.

Sulton (KONI)

j.

Zainal abidin (Fak kesehatan malahayati)

Lampiran Hal. I-5


k. Holida (Komisi Informasi Lampung) l.

Abdul azis (RS Jiwa)

8. Peserta: SKPD Terkait, Para Akademisi, dan Para Stakeholders Misi III b: Budaya dan Agama Tempat : IAIN Raden Inten 1. Penanggung Jawab FGD: Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan: Drs. Syarif Anwar 2. Tuan Rumah: Rektor IAIN 3. Pemapar Materi Misi 3b: Dr. Ayi Ahadiat, SE, MBA 4. Narasumber: a. Prof. Mukri (Rektor IAIN) b. Tajudin Noor, SH (Tokoh Adat Lampung) c. Iwan Nurdaya Ja’far (Seniman Lampung) 5. Moderator: Prof. Khomsahrial (PR I. UBL) 6. Notulen : a. Andi Arafat, SE, M.Si. b. Endi Apriyadi, S.Pt. a. Azis Satria b. Mundhirul Misi IV : Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Tempat: Perguruan Tinggi Darmajaya 1. Penanggungjawab FGD: Asisten IV Setda Prov. Lampung Elya Muchtar dan Ir. Choiria Pandarita (Staf Ahli Bid Keuangan dan Aset) 2. Tuan Rumah: Rektor Perguruan Tinggi Darmajaya 3. Pemapar Materi Misi 4: Kepala Bappeda 4. Narasumber: a. DR. Toto Gunarto, SE, M.Si (Ketua PSL UNILA) b. Ir. Udin Hasanudin, M.Si 5. Moderator: DR. Zainal Abidin (Fak. Pertanian UNILA) 6. Kontributor

:

Lampiran Hal. I-6


1. Dr. Sumaryo DS, M.Si 2. Dr. Ir. Udin Hasanudin, MS 3. Napoleon Dewangsa, S.Si, M.T 4. Agus (Peratuan Sarjana Kehutanan Indonesia) 5. Almuheri (Yayasan Masyarakat Pemerhati Hutan Indonesia) 6. Ibu Anita (Dinas Kesehatan) 7. Yusuf Kohar (Apindo) 8. Iwan Nasution (Lembah Hijau) 9. Eka (Bappeda Metro) 10. Berta (DinKes Provinsi) 11. Nasrullah Arsyad (BPS Prov Lampung) 12. Hesti (Watala) 13. Aditya ( Bappeda Kota Metro) 14. Imam Kuncoro (DKP Provinsi) 15. Maulidia (Komisi Informasi) 7. Notulen : a. Ratni Puspa Dewi, ST b. Meilia, ST c. August Rico, ST, M.UM. d. Lola Afriana, SE Misi V : Hukum, Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Tempat: Perguruan Tinggi Teknokrat 1. Penanggung Jawab FGD: Asisten I Setda Prov. Lampung 2. Tuan Rumah: Rektor Perguruan Tinggi Teknokrat 3. Pemapar Materi Misi 5: Dr. Dedy Hermawan 4. Narasumber: a. Drs. Ariska Warganegara, MA (Ahli Ilmu Politik) b. Dr. Rudy, SH, MH (Ahli Hukum) c. Robbi Cahyadi, SIP, MIP b. Armen Yasir, SH, MH

Lampiran Hal. I-7


5. Moderator: 1. Dr. Ari Darmastuti (Tenaga Ahli Gubernur) 2. Budiharjo, SIP, MP 6. Kontributor : a. Zainurman (Kepala Bandiklat) b. M. Fadli (Badan Penanggulangan Bencana) c. Laksono Ramlan (Bappeda Lampung Tengah) d. Agus Salim (kejaksaan tinggi) e. Alen (LBH Bandar Lampung) f. M. Akbar (inspektorat prov) 7. Notulen : a. Garibaldi Hasbani b. Ridwan Sahadi, S.Si. c. Milyana

Lampiran Hal. I-8


3.

TAHAP KONSULTASI PUBLIK : ROAD SHOW TO KABUPATEN/KOTA – Mei – Juni 2014 1.

Tuan Rumah Penyelenggara: Bupati/Walikota Kepala Daerah

2.

Narasumber: Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung: a. Kabupaten Lampung Utara, Way Kanan, Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus 1.

Dr. Suwondo, MA

2.

Dr. Yuswanto, SH, MH

3.

Dr. Ayi Ahadiat, SE. MBA

4.

Drs. Budi Harjo, MIP

b. Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Tubabar, Tuba dan Mesuji 1.

Prof. Dr. Ir. Irwan Effendi, MS

2.

Asrian Hendi Caya, SE., ME

3.

Drs. Syafarudin, MA

4.

Drs. Hasyimkan, M. Hum

c. Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro, Pesawaran dan Pringsewu 1.

Ir. Zainal Mutaqin, MS

2.

Prof. Wan Abbas Zakaria

3.

Dr. Ari Darmastuti, MA

Lampiran Hal. I-9


4.

TAHAP PENYUSUNAN DRAF TEKNOKRATIK - 2013 Bappeda Provinsi Lampung: 1.

Kepala: Tony L Tobing, SE., MSP

2.

Sekretaris: Ir. Zainal Abidin, MT

3.

Subbag Perencanaan; Bobby Irawan, SE. MSi

TIM Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Unila 1. Penanggng Jawab: Ketua LPM, Dr. Supomo Kandar, MS 2. Ketua Tim Tenaga Ahli: Dr. Ayi Ahadiat, SE. MBA 3. Anggota Tim Tenaga Ahli: a. Prof. Ir. Wan Abbas Zakaria, MSi b. Dr. Toto Gunarto, MSi c. Drs. Dadang Ishak Iskandar, MM d. Drs. Budi Harjo e. Dr. Cand. Usep Syaipudin, SE. MSAk f. Ir. Dwi Joko Winarno, MT g. Dr. Syarif Makhya, MS 4. Para Assisten Tim Ahli a.

Maulana Rochdiyat

b. Hendra Prasetya, SE c. Rival Arian

Lampiran Hal. I-10

PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents