PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki wilayah laut yang sangat luas maka salah satu moda transportasi yang sangat diperlukan adalah angkutan laut sebagai sarana mobilitas dan penggerak pembangunan ekonomi nasional. Bahkan pada sebagian wilayah Indonesia kapal merupakan salah satu sarana angkutan laut sebagai sarana angkutan barang dan penumpang dengan luar negeri. Potensi yang besar ini sangat bermanfaat apabila dibarengi dengan jaminan keselamatan dan keamanan terhadap moda transportasi laut. Di samping itu, perairan Indonesia selain sebagai penghubung antar kota dan pulau, juga memiliki berbagai ragam kekayaan yang menjadi tumpuan harapan masa depan kesejahteraan rakyat. Untuk kesemuanya ini perlu dilakukan pengamanan laut terutama terhadap pelayaran di wilayah perairan Indonesia, karena keselamatan maritim sangat mempengaruhi usaha pembangunan kelanjutan terutama aktivitas transportasi. Transportasi laut memegang peranan yang sangat penting di negara kepulauan, seperti halnya di Indonesia yang wilayahnya merupakan kepulauan. Terkait dengan transportasi laut, terdapat tiga aspek yang saling terkait satu sama lain, yaitu lalu lintas dan sarana angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran. UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim. Oleh karena itu semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pelayaran harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan masih banyaknya kejadian kecelakaan kapal, yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan kehilangan harta benda akibat kecelakaan kapal laut.Untuk itu sektor transportasi laut harus menerapkan pengaturan peraturan yang ketat dan transparan baik I- 1
peraturan nasional maupun internasional berupa konvensi-konvensi yang telah ditetapkan dan disepakati negara-negara internasional untuk diterapkan dan diberlakukan. Ratifikasi SOLAS didasarkan pada Keputusan Presiden No. 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi SOLAS 1974, kemudian berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dan yang terakhir adalah Undang-Undang N0. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Konvensi Internasional telah diratifikasi, verifikasi manajemen keselamatan kapal dapat dilaksanakan oleh badan Klasifikasi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PY-67/1/7-96 tentang pemberian wewenang kepada BKI untuk melaksanakan verifikasi manajemen keselamatan kapal pada kapal-kapal berbendera Indonesia. Hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan verifikasi manajemen keselamatan kapal dan badan klasifikasi BKI yang telah menyiapkan, melatih dan melaksanakan hal-hal berkenaan dengan ISO-9000 maupun ISMCODE. Kecelakaan kapal yang terjadi belakangan ini di perairan Indonesia datangnya tidak terduga-duga karena itu dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.Karena keadaan yang tidak terduga tersebut, maka berbagai pihak terkait dengan industri transportasi laut membuat berbagai ketentuan yang sangat ketat, menyangkut keselamatan dan keamanan kapal sesuai dengan kondisi perairan Indonesia. Lembaga internasional (International Maritime Organization/IMO) yang mengkhususkan diri pada bidang maritim pun membuat konvensi internasional yang dikenal dengan Safety Of Life at Sea (SOLAS) serta berbagai turunan pelaksanaannya dalam bentuk codes seperti International Safety Mangement (ISM Code), International Safety and Port Fasilities Security (ISPS Code), International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code), dan lain sebagainya. SOLAS sudah merupakan suatu aturan baku yang wajib bagi semua negara untuk menerapkannya, tidak terkecuali Indonesia yang ikut meratifikasinya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengimplementasikannya dengan membuat UU Nomor 17 tahun 2008, yang selanjutnya membuat berbagai Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya, sebagai penyempurnaan dari undang-undang dan peraturan lainnya. Data kecelakaan kapal laut dari investigasi KNKT dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :
I- 2
Tabel 1.1.
Data Kecelakaan Kapal Laut Yang Diinvestigasi KNKT Tahun 2007 –2011 Jenis Kecelakaan
No.
Tahun
Jumlah Kecela kaan
Kapal Tengge lam
Korban Jiwa
Kapal
Kapal
Terbakar /meledak
Tubru kan
meninggal
Korban lukaluka
Korban
1
2007
7
4
3
0
100
104
2
2008
5
2
3
0
10
51
3
2009
4
2
1
1
447
0
4
2010
5
1
1
3
15
85
5
2011
6
1
3
2
86
346
TOTAL
27
10
11
6
658
586
Sumber : Database KNKT sampai dengan 27 Desember 2011
Mengingat kompleksnya permasalahan di laut, maka seiring dengan perkembangan yang terjadi, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang transportasi laut yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini terdiri atas 22 bab dengan jumlah pasal sebanyak 355 pasal. Dibandingkan dengan undang-undang tentang pelayaran sebelumnya yang hanya 15 bab dan 132 pasal maka undang-undang yang baru ini akan menjadi harapan baru bagi penyelenggaraan sistem transportasi laut/pelayaran yang lebih baik lagi khususnya aspek terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran, karena telah menjadi satu kesatuan dengan elemen sistem transportasi laut lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal (1) UU Nomor 17 Tahun 2008 bahwa “Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim”. Aspek keselamatan dan keamanan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa pasal undang-undang tersebut antara lain : 1.
Keselamatan dan Keamanan Pelayaran (bab VIII pasal 116-123);
2.
Kelaiklautan Kapal (bab IX pasal 124-171), kenavigasian (bab X pasal 172-206);
I- 3
3.
Syahbandar (bab XI pasal 207-225);
4.
Kecelakaan Kapal serta Pencarian dan Pertolongan (bab XIII pasal 244-260);
5.
Sistem Informasi Pelayaran (bab XV pasal 269-273);
6.
Sumber Daya Manusia (bab XIV pasal 261-268);
7.
Penjaga Laut dan Pantai (bab XVII pasal 276-281).
Di Indonesia beberapa lembaga mempunyai konsentrasi atau fokus dalam penanganan masalah keselamatan transportasi, namun peranan lembaga-lembaga terkait dalam penanganannya masih mempunyai kendala yakni koordinasi dan kerjasama antar lembaga sehingga efisiensi dan efektifitas program kurang tepat sasaran. Untuk itulah maka penanganan masalah keselamatan dan keamanan harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu, dan perlu dikoordinasikan melalui suatu wadah atau tim yang secara nasional dapat mengatasi persoalan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait sehingga penanganan aspek keselamatan dan kemanan transportasi dapat dilakukan secara terpadu. Melalui langkah-langkah konkrit pemenuhan atas peraturan keselamatan dan keamanan pelayaran akan mewujudkan tingkat keselamatan dan keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya standarisasi pada semua aspek yang terkait dengan transportasi laut baik yang telah diatur dalam ketentuan internasional, nasional, maupun yang belum diatur dalam kedua ketentuan tersebut, dan diharapkan dapat menjamin keselamatan dan keamanan di bidang transportasi laut dengan mensinergikan pola pengawasan secara berkala terhadap pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan yang telah ditetapkan. Ditinjau dari PP No. 51 Tahun 2002 tentang perkapalan standar disesuaikan pada daerah pelayaran dan jenis kapalnya. Hal ini dapat dilihat pasal 8 dalam PP ini yang menjelaskan berdasarkan kondisi geografis dan meteorologi ditetapkan daerah pelayaran dengan urutan sebagai berikut : 1. Daerah Pelayaran Semua Lautan; 2. Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia; 3. Daerah Pelayaran Lokal; 4. Daerah Pelayaran Terbatas; 5. Daerah Pelayaran Pelabuhan;dan 6. Daerah Pelayaran Perairan Daratan.
I- 4
Dan dalam pasal 41 ayat (2) dijelaskan mengenai jenis kapal yang berlayar berdasarkan tanda kebangsaan dikatakan bahwa: 1. Kapal yang berlayar diperairan laut dengan tonase kotor 175 (GT.175) atau lebih harus memiliki surat laut. 2. Kapal dengan tonase kotor 7 (GT.7) dan sampai dengan tonase kotor kurang dari 175 (
B.
RUMUSAN MASALAH Untuk meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan laut, baik barang maupun penumpang, dibutuhkan adanya suatu acuan standar. Sampai saat ini, standar di bidang sarana pelayaran belum tersusun secara lengkap, sehingga perlu dilakukan studi penyusunan standar dibidang sarana pelayaran yang diharapkan dapat melengkapi dan menyempurnakan pelayanan angkutan laut.
C.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan dalam Studi Penyusunan Konsep Standar di bidang Sarana Pelayaran, dapat diuraikan sebagai berikut : 1.
Maksud Menganalisis dan merumuskan konsep standar di bidang sarana pelayaran yang selanjutnya akan digunakan untuk menyelesaikan masalah peraturan standar sarana keselamatan di kapal sesuai kondisi di Indonesia.
I- 5
2.
Tujuan Tersusunnya 10 konsep standar di bidang sarana pelayaran yang akan menjadi acuan untuk digunakan sebagai konsep dan pertimbangan mewujudkan kepada tahapan penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang akan diberlakukan bagi setiap kapal untuk kepentingan keselamatan pelayaran.
Dengan adanya pertimbangan orientasi pembahasan fokus pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dengan merekomendasikan berupa :
1.
Pelaksanaan, pengembangan, dan perluasan cakupan standardisasi sarana pelayaran untuk menunjang keamanan dan keselamatan pelayaran di perairan Indonesia baik secara nasional maupun internasional, sehingga tercipta suatu bentuk pengawasan terhadap lalu lintas kapal untuk kepentingan keamanan dan keselamatan pelayaran, serta pelayanan terhadap kepentingan publik khususnya pengguna jasa transportasi laut.
2.
Konsep standar penetapan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan standardisasi sarana kapal, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pemenuhan kebutuhan standar sarana pelayaran sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Berdasarkan pola pengembangan keselamatan dan keamanan pelayaran kedepan dilakukan pemantauan dan audit kondisi kelaiklautan sarana kapal dan penumpang, bahkan semua kegiatan yang terkait dengan pelayaran beserta kepentingannya bagi pelayaran nasional dan internasional dan di dukung oleh sistem peralatan, sarana dan prasarana yang terstandar secara nasional dengan berpedoman pada ketentuan internasional.
D.
BATASAN RUANG LINGKUP KEGIATAN Menyusun 10 konsep Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) di Bidang Sarana Pelayaran, antara lain: 1.
Standar Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpang dan RoRo.;
2.
Standar Sistem Peranginan Dalam Kamar Mesin Kapal Penumpang dan Ro-Ro;
3.
Standar Ruang Kabin Penumpang Kapal Ro-Ro yang berlayar di Laut Lebih dari 8 jam;
I- 6
E.
4.
Standar Ruang Muatan Barang dan Kendaraan pada Kapal RoRo;
5.
Standar Isolasi Kebakaran Untuk Sekat dan Geladak Kapal;
6.
Standar Fasilitas Penumpang Kapal Kelas Ekonomi Yang Berlayar di Laut lebih dari 8 jam;
7.
Standar Penerangan Kapal Penumpang;
8.
Standar Tangga Kapal Penumpang;
9.
Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Kapal Penumpang Yang Berlayar Lebih dari 8 Jam;
10.
Standar InstalasiPengelolaan Limbah Kapal Penumpang.
HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil yang diharapkan dari Studi tentang standar di bidang sarana pelayaran, tersedianya konsep standar pada 10 (sepuluh) Rancangan Standar Nasional Indonesia khususnya di bidang sarana penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, antara lain meliputi: 1.
Standar Pintu Utama dan Darurat Kapal Penumpang dan RoRo.;
2.
Standar Sistem Peranginan Dalam Kamar Mesin Kapal Penumpang dan Ro-Ro;
3.
Standar Ruang Kabin Penumpang Kapal Ro-Ro yang berlayar di Laut Lebih dari 8 jam.;
4.
Standar Ruang Muatan Barang dan Kendaraan pada Kapal RoRo;
5.
Standar Isolasi Kebakaran Untuk Sekat dan Geladak Kapal;
6.
Standar Fasilitas Penumpang Kapal Kelas Ekonomi Yang Berlayar di Laut lebih dari 8 jam;
7.
Standar Penerangan Kapal Penumpang;
8.
Standar Tangga Kapal Penumpang;
9.
Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Bagi Kapal Penumpang Yang Berlayar Lebih dari 8 Jam;
10.
Standar Instalasi Pengelolaan Limbah Kapal Penumpang.
I- 7
F. SISTEMATIKA PENULISAN
1.
Pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan tentang perlunya penyusunan standar di bidang sarana pelayaran.Rumusan masalah menjelaskan tentang alasan diperlukannya studi ini.Maksud dan tujuan untuk merumuskan dan menyusun konsep standar di bidang sarana pelayaran.Batasan ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi dan inventarisasi 10 (sepuluh) konsep standar di bidang sarana pelayaran.Sistematika penulisan menjelaskan secara garis besar isi dan substansi studi.
2.
Tinjauan Pustaka Bab ini terdiri dari aspek legalitas terkait sarana pelayaran, dan penelitian sebelumnya, dan definisi dan istilah.
3.
Metode Penelitian Bab ini meliputi pola pikir studi secara umum, metodologi, metode analisis data, alur pikir penyelesaian studi, program kerja dan pelaporan serta identifikasi variabel penelitian.
4.
Hasil Pengumpulan Dan Pengolahan Data Dalam Bab ini menjelaskan tentang Pengolahan data Sekunder terkait dengan kondisi umum, fasilitas pelabuhan dan kondisi kapal yang disurvei dan data primer terkait dengan opini responden terhadap keberadaan setiap standar yang diusulkan, acuan yang digunakan.
5.
Hasil Analisis Dan Pembahasan Dalam Bab ini meliputi 10 Rancangan Standar Nasional Indonesia Bidang Sarana Pelayaran yang akan diuraikan masing-masing standar.
6.
Kesimpulan Dan Saran Dalam Bab ini merupakan bab penutup yang menjelaskan hasil kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran terkait dengan hasil studi yang telah dilaksanakan.
I- 8
