PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan negara guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Untuk memperlancar pembangunan nasional maka dibutuhkan dana dari penerimaan negara sebagai sumber untuk pembiayaan pembangunan nasional salah satunya melalui pemungutan pajak daerah.. Dengan adanya otonomi daerah, pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari pemerintah pusat saja tetapi juga dari daerahnya sendiri. Sehingga pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut Tjip Ismail, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Salatiga adalah salah satu kota di provinsi Jawa Tengah. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah maka Pemerintah Kota Salatiga berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah kota Salatiga adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah yang diperoleh dari pajak hotel. Pemerintah Kota Salatiga mempunyai peluang untuk mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari pajak daerahdalam hal ini pajak hotel. Pajak hotel merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang 1
cukup besar bagi pendapatan daerah Kota Salatiga. Berdasarkan laporan penelitian CEMSED Tahun 2013 tentang Pontensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Kota Salatiga disebutkan bahwa hasil perhitungan
realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2012 adalah Rp. 1.467.828.000, jumlah tersebut masih jauh dibawah perhitungan potensi pajak hotel yang berkisar Rp. 3.859.383.819 sampai dengan Rp. 4.712.448.399.
Pajak hotel adalah pajak atas
pelayanan yang disediakan oleh hotel. Menurut Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan. Dalam melakukan pemungutan pajak hotel, proses pemungutannya tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, sehingga sistem pemungutan yang digunakan adalah self assessment system. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi. Penagihan Self assessment system dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya hutang pajak atau sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat diperlukan keberadaan Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatiga sebagai instansi pemerintah yang berperan sangat penting untuk membantu dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mampu menggali serta mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai sektor pembangunan demi kemandirian daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana daerah. Dalam beberapa tahun terakhir ini nampak adanya pertambahan jumlah hotel maupun usaha yang sejenisnya di Kota Salatiga. Dari kenyataan ini maka pendapatan asli daerah yang bersumber dari hotel harus menunjukkan adanya peningkatan. Oleh karena itu penagihan atas piutang pajak juga harus dioptimalkan. Salah satu upaya DPPKAD Kota Salatiga yaitu memaksimalkan penagihan piutang pajak kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
2
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau rnemperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Sistem pengendalian internal sangat berperan dalam rangka penagihan piutang pajak hotel dimana tujuannya untuk menjaga aset organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran akuntansi, mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak hotel yang diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “ Sistem Pengendalian Internal Penagihan Piutang Pajak Hotel Kota Salatiga ”. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini masalah yang perlu di teliti adalah “Bagaimanakah sistem pengendalian internal penagihan piutang pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatiga.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal penagihan piutang pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kota Salatiga, sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Salatiga. Manfaat dari penelitian ini: 1) Bagi akademisi, diharapkan dapat memberi informasi mendalam mengenai sistem pengendalian penagihan piutang pajak daerah Kota Salatiga. 2) Bagi Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah tentang bagaimana meningkatkan kinerja yang baik dalam melaksanakan penagihan piutang pajak. 3) Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi agar masyarakat mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak dan sebagai motivasi dalam melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat Indonesia.
3
LANDASAN TEORI Pengertian Sistem Pengendalian Internal Sistem pengendalian internal menurut AICPA ( American Institute of Certified Public Accountants ) yang dikutip oleh Bambang Hartadi menyebutkan, sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuanketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah diterapkan. Menurut Commitee Of Sponsoring Organization (COSO) yang dikutip oleh Haryono Jusup menyebutkan, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi. Konsep Dasar Sistem Pengendalian Internal Konsep-konsep dasar yang terkandung dalam definisi pengendalian internal diatas adalah sebagai berikut: -
Pengendalian internal adalah suatu proses. Pengendalian internal merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan. Pengendalian intern terdiri dari serangkaian tindakan yang melekat dan terintergrasi dalam infrastruktur satuan usaha.
-
Pengendalian internal dipengaruhi oleh manusia. Pengendalian internal bukan hanya terdiri dari buku pedoman kebijakan dan formulir-formulir, tetapi juga orang-orang pada berbagai jenjang dalam suatu organisasi, termasuk dewan komisaris, manajemen, serta personil lainnya.
-
Pengendalian internal diharapkan hanya memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan penuh, bagi manajemen dan dewan komisaris satuan usaha karena adanya kelemahan-kelemahan bawaan yang melekat pada seluruh sistem pengendalian internal dan perlunya mempertimbangkan biaya dan manfaat yang bersangkutan dengan penetapan pengendalian tersebut. 4
-
Pengendalian internal adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan dalam berbagai hal yang satu sama lain tumpang-tindih yaitu pelaporan keuangan, kesesuaian dan operasi.
Komponen Pengendalian Internal Marshall Romney dan Paul Jhon Steinbart mengemukakan bahwa terdapat lima komponen pengendalian internal menurut Commitee Of Sponsoring Organization (COSO) yang saling berhubungan: 1.
Lingkungan Pengendalian Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini: -
Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika Pengendalian ini berhubungan dengan kompetensi setiap pegawai dan tingkat kesadaran pegawai dalam bekerja yang diekspresikan dalam sikap maupun tingkah lakunya. Setiap pegawai harus mencerminkan nilai-nilai etika seperti bertindak jujur dan bertangung jawab serta tegas untuk memberikan sanksi terhadap pegawai jika terdapat melakukan pelanggaran.
-
Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi Semakin bertanggung jawab filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi mereka, maka semakin besar kemungkinan pegawai bertanggung jawab dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi.
-
Struktur organisasional Struktur organisasi perusahaan menetapkan garis otoritas dan tanggung jawab, serta menyediakan kerangka umum untuk perencanaan, pengarahan, dan pengendalian operasinya.
-
Badan audit dewan komisaris Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi struktur pengendalian intern perusahaan, proses pelaporannya, dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan standar yang terkait.
-
Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab
5
Otoritas dan tanggung jawab dapat diberikan melalui deskripsi pekerjaan secara formal, pelatihan pegawai dan rencana operasioanl, jadwal dan anggaran. Salah satu alat yang penting untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab adalah buku pedoman kebijakan dan prosedur. -
Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia Pengendalian ini behubungan dengan pelatihan, evaluasi, dan promosi pegawai. Para pegawai harus mendapatkan pelatihan agar lebih memahami tugas dan tanggung jawab serta prosedur organisasi. Pegawai juga dapat dipromosikan berdasarkan seberapa baik tingkat kinerja mereka, atau bila perlu pegawai diberikan penghargaan atas kinerja mereka yang baik sehingga pegawai semakin termotivasi dan loyal terhadap pekerjaannya.
2.
Aktivitas Pengendalian Kebijakan dan prosedur pengendalian merupakan aktivitas pengendalian yang harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko pencapaian tujuan organisasi, dijalankan secara efektif. Secara umum, prosedur pengendalian adalah sebagai berikut: -
Otorisasi yang memadai Tujuan dalam pengotorisasian yang memadai adalah untuk menjamin bahwa kejadian-kejadian atau transaksi-transaksi telah diotorisasi oleh pihak manajemen yang berwenang.
-
Pemisahan tugas Tugas-tugas dipandang tidak bisa dirangkap dari sudut pengendalian apabila terdapat kemungkinan seseorang melakukan kekeliruan. Pemisahan tugas dapat meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan pekerjaan.
-
Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai Dokumen dan catatan merupakan bukti atas kejadian maupun transaksi. Contoh dokumen maupun catatan adalah formulir, faktur, blangko, cek dan surat-surat penting lainnya. Dokumen yang bernomor urut juga bermanfaat
6
dalam pengendalian. Dokumen dan catatan yang memadai dapat memberikan informasi yang relevan. -
Penjagaan aset dan catatan yang memadai Pengendalian ini berhubungan dengan alat-alat atau aturan pengamanan atas aktiva, dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan program komputer atau file. Aktivita ini juga meliputi perhitungan aktiva secara periodik dan membandingkannya dengan jumlah yang tercantum dalam catatan.
-
Pemeriksaan independen atas kinerja Pemeriksaan atau pengecekan independen berhubungan dengan verifikasi atas pekerjaan yang dilakukan sebelumnya oleh orang lain atau bagian lain, atau kebenaran penilaian dari jumlah yang dicatat.
3.
Penilaian Risiko Penilaian terhadap risiko menggunakan langkah-langkah strategi sebagai berikut: -
Perkiraan risiko Risiko yang besar dapat disebabkan karena probabilitas kemunculan risiko tersebut lebih besar, sebaliknya risiko yang kecil disebabkan probabilitas kemunculan risiko tersebut juga rendah.
-
Identifikasi pengendalian Ada tiga fungsi pengendalian internal yaitu pengendalian pencegahan (preventive control), pengendalian pemeriksaan (detective control) dan pengendalian
korektif
(corrective
control)
yang
bertujuaan
untuk
melindungi dari risiko. Untuk mengidentifikasi pengendalian pihak manajemen perlu mempertimbangkan keefektivan dan waktunya. Ketiga pengendalian ini saling melengkapi dan sistem pengendalian internal yang baik perlu menggunakan ketiga pengendalian ini.
4.
Informasi dan Komunikasi Komponen ini menjelaskan bahwa informasi dan komunikasi memungkinkan orang-orang dalam organisasi untuk mendapatkan dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelolah, dan mengendalikan operasinya.
7
-
Informasi yang relevan Perlunya
menggunakan
informasi
yang
relevan
selain
membantu
meningkatkan pengendalian juga dapat memberikan informasi keuangan yang andal sehingga laporan keuangan dapat disajikan dengan tepat. -
Komunikasi dengan pihak dalam dan luar organisasi Komunikasi antar pihak dalam dan luar organisasi berfokus kepada penyampaian permasalahan atas pengendalian internal. Jika ada masalah atau keluhan dari dalam maupun dari luar organisasi dapat dikomunikasikan dengan baik.
5.
Pengawasan Komponen ini menjelaskan bahwa seluruh proses harus diawasi, proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, dan melakukan evaluasi secara terpisah. Metode yang utama dalam mengawasi kinerja yaitu supervisi yang efektif, pelaporan yang bertanggung jawab dan audit internal. -
Supervisi yang efektif Supervisi yang efektif mencakup melatih dan mendampingi pegawai, mengoreksi kesalahan, dan melindungi aset dengan cara mengawasi pegawai yang memiliki akses ke hal-hal tersebut.
-
Pelaporan yang bertanggung jawab Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang direncanakan.
-
Audit internal Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi
keuangan
dan
operasional
serta
menyediakan
penilaian
keefektifan pengendalian internal. Pajak Hotel Pajak hotel merupakan salah satu bagian dari pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga No.11
8
Tahun
2011 tentang Pajak Daerah, Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, rumah penginapan dan yang sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olahraga, dan hiburan. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), selain hotel 5% (lima persen). Jangka waktu untuk menghitung dan melaporkan pajak hotel terutang adalah 1 (satu) bulan kalender. Penagihan Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kota/ Kabupaten Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak yang belum dilunasi oleh wajib pajak sampai dengan akhir periode. Timbulnya nilai piutang pajak diketahui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang pada akhir periode belum dilakukan pembayaran oleh wajib pajak. Penagihan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi Undang-Undang pajak khususnya pembayaran pajak terutang (Achmad Tjahjono dan Muhammad Husein). Penagihan pajak merupakan tindakan dalam penegakan hukum agar wajib pajak membayar atau melunasi pajak terutangnya sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Penagihan piutang pajak merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak membayar atau melunasi tunggakan piutang pajak sesuai dengan waktu yang ditentukan.Penagihan piutang pajak bukanlah hal yang mudah, jika terjadi ketidaksepakatan antara wajib pajak dengan kantor pajak, maka wajib pajak berhak melakukan banding. Tindakan penagihan adalah bagian dari rangkaian kegiatan pemungutan pajak yang bertujuan untuk merealisasikan pendapatan daerah. Penagihan pajak mulai dengan penyerahan Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Teguran, Surat Sita
9
dan dilanjutkan dengan tindakan sita. Saat penagihan pajak adalah setelah tanggal jatuh tempo pembayaran terdapat nilai piutang pajak yang belum dibayar atau dilunasi. Prosedur Penagihan Pajak Daerah Kota Salatiga 1.
Walikota atau Kepala Dinas/ Kepala Bidang Penagihan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2.
Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak terutang sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo, maka akan diterbitkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
3.
Apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang sampai dengan batas waktu dalam Surat Teguran kali ketiga, maka akan diterbitkan Surat Paksa.
4.
Apabila sampai dengan batas waktu dalam Surat Paksa wajib pajak tidak membayar pajak terutangnya maka akan 2 x 24 jam sesudah batas waktu Surat Paksa akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
METODE PENELITIAN Satuan Pengamatan dan Satuan Analisis Satuan pengamatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw,2003). Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah piutang pajak hotel kota Salatiga. sedangkan satuan analisis merupakan hakekat dari populasi yang tentangnya hasil penelitian berlaku (Ihalauw, 2003). Satuan analisis dalam penelitian ini adalah kantor DPPKAD Salatiga. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak pertama, yaitu hasil wawancara dengan bagian penagihan pajak daerah. Sedangkan data sekunder adalah data yang 10
diperoleh melalui pihak lain maupun dari catatan atau sumber lain yang telah ada sebelumnya yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Sumber data primer diperoleh langsung dari pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatiga dengan melakukan wawancara terkait prosedur penagihan piutang pajak hotel kota Salatiga. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari beberapa dokumen misalnya struktur organisasi DPPKAD Kota Salatiga, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan dan Laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan target penerimaan pajak daerah Kota Salatiga. Metode Pengumpulan Data Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data yang dimaksudkan adalah untuk mendapatkan data-data yang relevan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1.
Tahap penelitian pendahuluan Penulis membuat surat ijin penelitian dan melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Salatiga untuk meminta ijin melakukan penelitian.
2.
Tahap penelitian pokok -
Datang ke kantor DPPKAD Salatiga untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan pegawai DPPKAD terkait dengan topik penelitian.
-
Mengumpulkan dasar-dasar teori dari buku-buku dan literatur
-
Menganalisis data
Teknik dan Langkah-langkah Analisis Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Setelah memperoleh data primer maupun data sekunder langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Adapun langkah analisis adalah sebagai berikut:
11
-
Mengidentifikasi
dan menganalisis tentang sistem pengendalian internal
penagihan pajak hotel yang dilaksanakan oleh DPPKAD kota Salatiga. -
Mengintepretasikan tentang sistem pengendalian internal penagihan piutang pajak hotel kota Salatiga dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak DPPKAD kota Salatiga.
-
Membuat kesimpulan menyeluruh mengenai sistem pengendalian internal penagihan piutang pajak hotel kota Salatiga.
ANALISIS DATA Gambaran Umum Obyek Penelitian Kota salatiga adalah salah satu kota kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Kota salatiga merupakan salah satu wilayah yang strategis karena kota Salatiga berjarak ± 47 km dari Ibukota Provinsi Jawa Tengah yakni Semarang, berjarak 53 km dari Solo dan 100 km dari DI Yogyakarta. Secara morfologi wilayah kota Salatiga berada di daerah pedalaman kaki gunung Merbabu dan gunung-gunung kecil lainnya sehingga membuat kota Salatiga cukup sejuk. Dengan demikian Kota Salatiga sangat strategis untuk pengembangan pariwisata dan berpotensi sebagai tempat persinggahan. Beberapa tahun terakhir Kota Salatiga mengalami peningkatan dalam pembangunan, ditunjukkan dengan bertambahnya tempat-tempat persinggahan atau hunian yang disebut Hotel. Struktur Organisasi DPPKAD Kota Salatiga Struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Salatiga, terdiri atas: a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan 2. Subbagian Keuangan 3. Subbagian Umun dan Kepegawaian c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri dari: 1. Seksi Pendaftaran 12
2. Seksi Pendataan 3. Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi d. Bidang Penetapan, terdiri dari: 1. Seksi Perhitungan dan Penilaian 2. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 3. Seksi Analisa Angsuran e. Bidang Penagihan dan Penerimaan Lain-lain, terdiri dari: 1. Seksi Penagihan 2. Seksi Keberatan 3. Seksi Penerimaan Lain-lain dan Pelaporan f. Bidang Anggaran, terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan Anggaran 2. Seksi Penyusunan Anggaran 3. Seksi Administrasi Anggaran g. Bidang Verifikasi dan Bendahara, terdiri dari: 1. Seksi Verifikasi 2. Seksi Perbendaharaan 3. Seksi Administrasi Perbendaharaan h. Bidang Akuntansi, terdiri dari: 1. Seksi Akuntansi Pendapatan 2. Seksi Akuntansi Belanja 3. Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan i. Bidang Aset, terdiri dari: 1. Seksi Perencanaan dan Pengadaan 2. Seksi Pemberdayaan Aset 3. Seksi Pengamanan dan Perubahan Status Aset Tugas Pokok Pejabat DPPKAD Kota Salatiga Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Pejabat Struktural DPPKAD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:
13
a.
Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
b.
Sekretariat, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, kerumahtanggaan, perlengkapan,
pemeliharaan,
kearsipan,
ketatalaksanaan,
kehumasan,
perpustakaan, penyusunan rencana kegiatan, mengoordinasikan kegiatan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas. 1.
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana program kegiatan dan anggaran, menyajikan data sebagai bahan evaluasi serta pelaporan kegiatan dinas.
2.
Subbagian Keuangan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan,
melaksanakan
pengendalian
pembiayaan,
pendapatan
dan
pengelolaan administri keuangan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi. 3.
Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok menyiapkan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, tata laksana, kehumasan, perpustakaan, perlengkapan dan kepegawaian, mengendalikan kegiatan dan menyajikan data sebagai bahan evaluasi.
c.
Bidang Pendaftaran dan Pendataan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan pendaftaran dan pendataan, membantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil yang terkait lainnya di dalam melakukan rencana kegiatan pendataan terhadap subjek dan objek retribusi daerah dan pajak daerah, pengelolaan dan pendokumentasian data pajak daerah, serta pengkoordinasian guna menyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. 1.
Seksi Pendaftaran, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana pendaftaran pajak daerah serta menyajikan data hasil pendaftaran pajak daerah sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
2.
Seksi Pendataan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan pendataan potensi pajak daerah ,menyajikan data pajak daerah serta
14
pengkoordinasian penyajian hasil pendataan sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. 3.
Seksi Pengelolaan Data dan Dokumentasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan pendokumentasian data pajak serta pengkoordinasian untuk menyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
d.
Bidang Penetapan, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis bidang perhitungan, penilaian, dan penetapan pajak, penerbitan SKPD atau SPPT dan pelayanan pembayaran angsuran pajak daerah serta pengkoordinasian untuk menyajikan data sebagai bahan analisa dan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. 1.
Seksi Perhitungan dan Penilaian, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana
kegiatan
pengkoordinasian
perhitungan
dna
penilaian
pajak
daerah
serta
untuk menyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam
rangka optimalisasi pendapatan daerah. 2.
Seksi Penerbitan Surat Ketetapan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau surat pemberitahuan pajak terutang serta pengkoordinasian
untuk
menyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. 3.
Seksi Analisan Angsuran, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dalam rangka analisa pendapatan daerah dan pelayanan permohonan angsuran pajak daerah bagi wajib pajak serta pengkoordinasian untuk menyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
e.
Bidang Penagihan dan Penerimaan Lain-lain, mempunyai tugas pokok menyusun rencana teknis bidang penagihan pajak daerah, pelayanan permohonan keberatan pajak daerah, mengevaluasi dan menggali potensi sumber penerimaan lain-lain serta pengkoordinasian untuk meyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
15
1.
Seksi Penagihan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan penagihan pajak daerah serta pengkoordianasian untuk menyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
2.
Seksi
Keberatan,
mempunyai
tugas
pokok
memberikan
pelayanan
permohonan keberatan dari Wajib Pajak, menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak, serta pengkoordinasian untuk menyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. 3.
Seksi Penerimaan Lain-lain dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dalam rangka penerimaan lain-lain serta pengkoordinasian untuk menyajikan data sebagai bahan evaluasi dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
f.
Bidang Anggaran, mempunyai tugas pokok menyusun rencana keagiatan teknis di bidang anggaran dan melaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring serta evaluasi anggaran. 1.
Seksi Perencanaan Anggaran, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan menyusun bahan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan anggaran serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.
2.
Seksi Penyusunan Anggaran, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan bahan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran serta menyajikan data sebagai evaluasi.
3.
Seksi Administrasi Anggaran, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan bahan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis administrasi anggaran serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.
g.
Bidang Verifikasi dan Bendahara, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dibidang verifikasi dan perbendaharaandan melaksanakan pengujian atas kebenaran bukti-bukti penerimaan, penagihan, dan menyiapkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), menyusun daftar gaji pegawai dilinkungan
16
Pemerintah Daerah serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang verifikasi dan perbendaharaan. 1.
Seksi Verifikasi, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pemeriksaan dan penelitian atas kebenaran dan kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membuat bahan pertimbangan pengesahan SPJ yang telah diperiksa dan diteliti serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.
2.
Seksi Perbendaharaan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengujian kebenaran atas bukti dan persyaratan lain sebagai dasar penerbitan SP2D serat menyajikan data sebagai bahan evaluasi.
3.
Seksi Administrasi Perbendaharaan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan penyusunan anggaran kas, laporan harian kas dan arus kas dan memonitor penempatan kas daerah dan cadangan pada lembaga keuangan guna menjaga ketersediaan dana pelaksanaan APBD serta menyajikan data sebagai evaluasi.
h.
Bidang Akuntansi, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis bidang
akuntansi
dan
melaksanakan
pembinaan
akuntansi
penerimaan,
pengeluaran dan prognosis realisasi APBD, melakukan pengendalian, penilaian, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi. 1.
Seksi Akuntansi Pendapatan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan akuntansi realisasi pendaptan daerah sebagai sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.
2.
Seksi Akuntansi Belanja, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan akuntansi realisasi belanja daerah sebagai bahan penyusunan laporan keuangan daerah serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.
3.
Seksi Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan administrasi, evaluasi
17
dan pengendalian dan pelaporan keuangan daerah serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi i.
Bidang Aset, mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan di bidang asset dan melaksanakan pengelolaan aset, meliputi perencanaan kebutuhan, pengadan, pemberdayaan, dan pengamanan aset, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. 1.
Seksi Perencanaan dan Pengadaan, mempunyai tugas pokok memyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana kegiatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), melaksanakan Pengadaan, standarisasi harga dan standarisasi sarana dan prasarana kerja, menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
2.
Seksi Pemberdayaan Aset, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana kegiatan, melaksanakan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penilaian dan pemindahtanganan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
3.
Seksi Pengamanan dan Perubahan Status Aset, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana kegiatan, melaksanakan pengamanan, penatausahaan, penghapusan, pembinaan dan pengendalian, informasi barang daerah, tuntutan ganti rugi dan perubahan status aset, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan.
Uraian Tugas Bidang Penagihan DPPKAD Kota Salatiga Untuk melaksanakan tugas pokok yang sudah disebutkan diatas, Bidang Penagihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 1.
Menyusun rencana kegiatan Seksi Penagihan menurut ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2.
Melaksanakan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak.
3.
Melaksanakan penerbitan Surat Peringatan, Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Paksa, dan Surat Sita Jaminan Paksa.
4.
Melaksanakan penyitaan terhadap jaminan pajak.
5.
Melaksanakan operasi yustisi Pajak Daerah.
18
6.
Menyusun administrasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan melaporkan hasil penagihan dengan tembusan kepada Seksi Penerimaan Lain-lain dan Pelaporan kepada Bidang Akuntansi.
7.
Menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas pada atasan sebagai wujud pertanggungjawaban.
8.
Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar kinerja meningkat.
9.
Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
10.
Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11.
Menilai prestasi kinerja bawahan sebagai cerminan kerja bawahan.
12.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
Dokumen dalam Penagihan Piutang Pajak Hotel 1.
Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Adalah surat yang diterbitkan oleh Bidang Penetapan yang merupakan hasil perhitungan yang menentukan besarnya nilai pajak terutang. SKPD berisi tentang Nama dan Alamat obyek pajak, NPWP, tanggal jatuh tempo pembayaran, dan rincian tentang obyek pajak serta jumlah pokok pajak yang terutang.
2.
Surat Tagihan Adalah surat yang diterbitkan oleh Bidang Penagihan yang merupakan surat tentang pelaksanaan penagihan pajak daerah atau sanksi administratif berupa bunga atau denda yang dilakukan terhadap Wajib Pajak. Surat Tagihan ini berisi tentang rincian obyek pajak dan total pajak terutang yang harus segera dilunasi.
3.
Surat Teguran Adalah surat yang diterbitkan oleh Bidang Penagihan yang merupakan surat yang menyatakan teguran terhadap Wajib Pajak agar segera melunasi tunggakan pajaknya. Surat Teguran terdiri atas Surat Teguran I, Surat Teguran II dan Surat Teguran III. Surat Teguran berisi tentang rincian obyek pajak dan total pajak terutang yang harus segera dilunasi sama dengan yang tertera di Surat Tagihan serta peringatan akan dikenakannya sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
19
Prosedur Penagihan Piutang Pajak Hotel
20
Gambar 4.1 Prosedur Pembayaran dan Penagihan Pajak 1.
Berdasarkan SKPD, Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak terutangnya ke tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Salatiga yaitu ke loket pembayaran di kantor DPPKAD yang dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). STS dibuat rangkap 4 (empat), sebagai berikut: lembar 1 untuk Wajib Pajak, lembar 2 untuk Bendahara Penerimaan, lembar 3 untuk Bidang Penetapan, lembar 4 untuk Bidang Penagihan.
2.
Apabila pada tanggal jatuh tempo berakhir Wajib Pajak yang bersangkutan belum melunasi pajak terutangnya, dapat dilihat dari Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda), maka Kepala Bidang Penagihan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). STPD terbit setelah jatuh tempo pembayaran berakhir. STPD dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk Wajib Pajak dan untuk Bidang Penagihan sebagai arsip.
3.
Apabila Wajib Pajak belum membayar pajak terutangnya sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam STPD maka Kepala Bidang Penagihan akan menerbitkan Surat Teguran 1 hingga Surat Teguran III dan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk Wajib Pajak dan untuk Bidang Penagihan sebagai arsip.
4.
Apabila Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutangnya setelah tanggal jatuh tempo, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi admistrasi sebesar 2%
Analisis Sistem Pengendalian Internal Penagihan Piutang Pajak di Bidang Penagihan DPPKAD Kota Salatiga Lingkungan Pengendalian -
Komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika Pegawai di Bidang Penagihan DPPKAD Kota Salatiga dapat dikatakan cakap, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya, dapat melaksanakan tugas dengan tepat waktu, memiliki pengetahuan dan kemampuan
21
yang diperlukan untuk menduduki jabatan misalnya mempunyai pengalaman kerja dibidang tersebut, serta mempunyai akuntabilitas terhadap pekerjaan dan pencatatannya. Bidang Penagihan mempunyai empat orang pegawai terdiri atas Kepala Bidang, Kepala Seksi Penagihan dan dua orang staf. Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan pegawai Bidang Penagihan tidak mengesampingkan tata tertib dan nilai-nilai dari pegawai negeri sipil. Bidang penagihan mematuhi tata tertib atau aturan perilaku yang berisi tentang standar perilaku dan praktik yang etis dari pegawai negeri sipil. Sebagai atasan dalam hal ini Kepala Dinas DPPKAD dan juga Kepala Bidang Penagihan berusaha untuk menciptakan budaya yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika yang dapat dicapai melalui komunikasi lisan dalam rapat maupun diskusi serta melalui keteladanan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian ini. -
Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi Filosofi Bidang Penagihan DPPKAD Kota Salatiga berkaitan dengan Visi dan Misi organisasi, yaitu terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan aset daerah yang baik untuk penyelenggaraan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi juga berhubungan dengan akuntabilitas. Semakin bertanggung jawab pihak manajemen maka pegawai juga akan semakin bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya demi mencapai tujuan organisasi. Jika terdapat pegawai Bidang Penagihan melakukan pelanggaran atau tidak bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, hal yang pertama dilakukan yaitu Pembinaan Administratif oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Bidang Kepegawaian Daerah yang sanksinya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini sudah cukup mendukung pengendalian ditunjukkan dengan kesesuaian filosofi Bidang Penagihan dengan Visi dan Misi organisasi.
-
Struktur organisasi Struktur organisasi Bidang Penagihan DPPKAD Kota Salatiga sudah baik ditunjukkan dengan garis otoritas yang jelas dari para pegawai dan uraian tugas
22
serta tanggung jawab yang jelas dari masing-masing bidang dan seksi-seksi. Hal ini sudah menjadi modal untuk mendukung pengendalian. -
Badan Audit Dewan Komisaris Badan Audit di DPPKAD Kota Salatiga khususnya yang memeriksa tentang pencatatan dan pelaporan Bidang Penagihan piutang pajak terdiri atas dua bagian yaitu Badan Audt internal dan Badan Audit Eksternal. Auditor internal yaitu Inspektorat Salatiga, sedangkan auditor eksternal adalah Inspektorat Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dimana posisi Badan Audit ini berada diluar struktur organisasi DPPKAD Kota Salatiga. Hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian.
-
Metode untuk memberikan otoritas dan tanggung jawab Salah satu alat yang dapat menggambarkan otoritas dan tanggung jawab adalah buku pedoman kebijakan dan prosedur. Dalam menjalankan tugas, Bidang Penagihan menggunakan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural DPPKAD kota Salatiga, dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah. Didalamnya terdapat uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Penagihan, serta prosedur penagihan pajak daerah. Salah satu metode dalam memberikan otoritas dan tanggung jawab yaitu dengan menerbitkan Surat Tugas. Salah satu contoh pemberian otoritas adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di bidang penagihan diserahkan kepada Kepala Bidang Penagihan. Akan tetapi ada batasan dalam pengambilan keputusan, ada beberapa hal yang langsung diputuskan dan diotorisasi oleh Walikota maupun Kepala DPPKD kota Salatiga. hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian ini.
-
Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia Pengendalian ini berhubungan dengan pelatihan, evaluasi dan promosi pegawai. Di Bidang Penagihan piutang pajak daerah tidak ada kegiatan pelatihan maupun pengembangan (training and development) bagi para pegawai baru maupun lama, sehingga kecil kemungkinan adanya peningkatan atau pengembangan dalam pengetahuan, keterampilan serta sikap dalam bekerja yang dapat dipelajari dari
23
kegiatan pelatihan tersebut. Di Bidang Penagihan ini juga tidak diberlakukan promosi pegawai maupun pemberian penghargaan terhadap para pegawai yang kinerjanya dinilai baik. Hal ini belum cukup untuk mendukung pengendalian. Aktivitas Pengendalian -
Otorisasi yang memadai Di Bidang Penagihan, kejadian-kejadian dan transaksi-transaksi diotorisasi oleh pihak yang berwenang ditunjukkan dengan dilakukannya pengesahan atas dokumen dan transaksi yang memerlukan tanda tangan dari pegawai yang berwenang. Untuk kejadian-kejadian seperti penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Teguran telah diotorisasi oleh Kepala Bidang, dan untuk transaksi-transaksi seperti pembayaran piutang pajak daerah diotorisasi oleh Bendahara Penerimaan. Hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian.
-
Pemisahan tugas Di Bidang Penagihan piutang pajak daerah, setiap pegawai mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sehingga tidak ada perangkapan fungsi. Selain itu Bidang Penagihan dapat mengerjakan tugas dari bidang atau seksi lain selama itu sesuai dengan Surat Perintah atau Surat Keputusan dari Kepala Dinas untuk kepentingan organisasi. Hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian.
-
Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai Di Bidang Penagihan DPPKAD Kota Salatiga dokumen dan catatan telah didesain sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing. Dokumen dan catatan yang ada telah memenuhi informasi yang diperlukan. Misalnya catatan mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah, catatan ini bertujuan untuk melihat pergerakan mengenai piutang pajak daerah yang sudah tertagih. Dokumen dan catatan di Bidang Penagihan di simpan secara rapi dan terurut sehingga akan memudahkan pegawai dalam mengerjakan tugasnya dan juga bermanfaat dalam pengendalian dokumen dan catatan itu sendiri. Hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian.
-
Penjagaan aset dan catatan yang memadai
24
Di Bidang Penagihan, penjagaan atas aset dan catatan sudah dilakukan dengan baik. Untuk file yang ada di dalam program komputer hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Bidang Penagihan dan Kepala Seksi Penagihan dan dilengkapi dengan program pengamanan seperti password sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses file dalam komputer. Sedangkan untuk catatan dan dokumen seperti formulir, cek maupun surat-surat lainnya dikategorikan sebagai arsip berharga, catatan dan dokumen tersebut disimpan secara rapi dan aman. Hanya pihak yang berwenang juga yang dapat mengaksesnya dalam hal ini Kepala Bidang Penagihan dan Kepala Seksi Penagihan. Pihak lain dapat mengakses catatan dan dokumen tersebut akan tetapi didasari dengan Surat Perintah atau Surat Keputusan dari atasan yang bertujuan untuk kepentingan organisasi. Hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian. -
Pemeriksaan independen atas kinerja Pengendalian ini berhubungan dengan verifikasi atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain atau bagian lain. Di Bidang Penagihan piutang pajak yang melakukan pengecekan independen terhadap kinerja adalah Bidang Akuntansi. Bidang Akuntasi melakukan verifikasi terhadap nilai piutang pajak daerah. Hal ini sudah menjadi modal untuk mendukung pengendalian.
Penilaian Risiko -
Perkiraan risiko Risiko terhadap gangguan pemrosesan sistem informasi dianggap rendah karena kemungkinan munculnya hal-hal tersebut sangat rendah. Pegawai Bidang Penagihan selalu melakukan upgrade dan back-up file terhadap file atau dokumen yang ada didalam komputer. Risiko seperti akses pegawai yang tidak berwenang juga dianggap rendah karena untuk arsip berharga seperti catatan dan dokumen ditata dan disimpan dengan aman dan hanya bisa diakses oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penagihan, sedangkan file yang didalam komputer juga tidak dapat diakses oleh sembarang pegawai karena sudah dilengkapi dengan password sebagai pengamanan.
25
Risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan pegawai dianggap sedang. Hal ini dapat disebabkan tidak adanya training and development kepada pegawai baru maupun lama sehingga pegawai kurang mengalami perkembangan dan peningkatan dalam hal pengetahuan maupun keterampilan dalam bekerja. Risiko tidak tertagihnya piutang pajak dinilai sedang. Karena kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar atau melunasi pajak terutangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga menimbulkan tunggakan atas piutang pajak. Pegawai bidang penagihan selalu melakukan estimasi terhadap pendapatan piutang pajak termasuk pajak hotel. Secara berkala petugas penagihan akan melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan pajak daerah. -
Identifikasi pengendalian Bidang
Penagihan
telah
melakukan
ketiga
fungsi
pengendalian
yakni
pengendalian pencegahan seperti menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah diawal sebagai pemberitahuan untuk melakukan penagihan serta mencantumkan tanggal jatuh tempo agar wajib pajak tidak terlambat membayar pajak terutangnya. Kemudian Kepala Bidang Penagihan melakukan pengendalian pemeriksaan seperti selalu mengecek dan memantau sampai sejauh mana pergerakan kegiatan penagihan piutang pajak daerah melalui review kinerja bawahannya. Selanjutnya pengendalian korektif dilakukan oleh Bidang Penagihan melalui kegiatan evaluasi setiap minggu sehingga jika terjadi kesalahan dapat diketahui dan segera dikoreksi. Hal ini sudah menjadi modal untuk mendukung pengendalian. Informasi dan Komunikasi -
Informasi yang relevan Untuk memudahkan pekerjaan, Bidang Penagihan mempunyai suatu sistem informasi yang dapat memberikan informasi yang relevan. Sistem informasi manajemen pendapatan daerah (Simpatda) adalah sistem yang dapat menunjang kinerja yang berhubungan dengan pendapatan daerah dan dapat melihat sampai sejauh mana pendapatan daerah tercapai. Dari sistem ini Bidang Penagihan dapat
26
mengetahui informasi wajib pajak yang sudah membayar pajak maupun yang belum membayar atau melunasi pajak terutangnya. Melalui sistem informasi yang terintegrasi ini Bidang Penagihan dapat lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkaian kegiatan penagihan pajak hotel. -
Komunikasi dengan pihak dalam dan luar organisasi Komunikasi dengan pihak intern organisasi berfokus terhadap penyampaian permasalahan pengendalian dalam hal ini otorisasi serta penyampaian mengenai tugas pegawai. Bidang Penagihan dapat mengkomunikasikan tugas pegawai selain dengan memberikan Surat Tugas kepada pegawai yang bersangkutan juga dapat dikomunikasikan secara lisan. Dan jika ada tugas lain diluar bidangnya seperti pegawai Bidang Penagihan membantu Bidang Penetapan maka akan ada Surat Perintah atau Surat Keputusan dari atasan dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas. Sedangkan komunikasi dengan pihak ektern dalam hal ini wajib pajak (khusus hotel) juga punya peran penting. Di DPPKAD Kota Salatiga selain mempunyai loket pembayaran pajak juga mempunyai loket pelayanan. Loket pelayanan dapat memperlancar komunikasi dengan wajib pajak. Jika wajib pajak kurang paham atau mempunyai keluhan akan sistem pemungutan pajak maupun proses pembayaran pajak hotel dapat berkomunikasi langsung di loket pelayanan pajak.
Pengawasan -
Supervisi yang efektif Kegiatan ini merupakan bagian dari metode yang digunakan dalam mengawasi kinerja pegawai. Dalam hal ini supervisi dilakukan oleh Kepala Bidang Penagihan. a)
Pelatihan dan Pendampingan pegawai Tidak ada Pelatihan khusus untuk pegawai bidang penagihan walaupun hal itu sangat penting agar pegawai mengerti apa yang akan dikerjakan dan dapat meminimalisir kesalahan. Namun di bidang penagihan pegawai dapat dibimbing langsung oleh Kepala Bidang Penagihan.
b)
Koreksi kesalahan
27
Bidang penagihan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan maka dapat dikoreksi pada saat kegiatan evaluasi. c)
Pengawasan pegawai Salah satu cara mengawasi pegawai yaitu dengan memeriksa Buku Kendali dan Buku Kunjungan. Buku kendali adalah buku untuk mengetahui sejauh mana penerimaan terhadap SKPD yang telah terbit. Sedangkan Buku Kunjungan merupakan buku untuk mengontrol petugas penagihan dalam melaksanakan proses penagihan. Hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian.
-
Pelaporan yang bertanggung jawab Hal yang wajib dilakukan oleh pegawai Bidang Penagihan adalah membuat laporan kinerja yang berfungsi untuk membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang direncanakan. Di Bidang Penagihan metode yang digunakan untuk melihat laporan kinerja yaitu dengan memeriksa catatan mengenai Target dan Realisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah baik secara mingguan maupun bulanan, sehingga dapat diketahui sejauh mana piutang pajak daerah yang sudah tertagih dan yang belum tertagih. Kemudian pegawai bidang penagihan dalam hal ini seksi penagihan juga menyusun laporan penerimaan atas piutang pajak daerah dengan tembusan ke seksi penerimaan lain-lain untuk dilaporkan ke Bidang Akuntansi. Hal ini sudah cukup untuk mendukung pengendalian.
-
Audit Internal Audit internal mencakup peninjauan ulang keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional serta menyediakan penilaian keefektifan pengendalian internal. Auditor Internal pada DPPKAD Kota Salatiga adalah Inspektorat Salatiga.
Pembahasan Sistem pengendalian internal di DPPKAD Kota Salatiga khususnya di Bidang Penagihan piutang pajak daerah sudah menggambarkan sistem pengendalian internal yang baik. Hal ini di dukung dengan dilaksanakannya komponen-komponen pengendalian internal yang sesuai dengan prosedurnya. Pegawai yang bertanggung
28
jawab, garis otoritas dan uraian tugas yang jelas yang ditunjukan melalui buku pedoman dan kebijakan prosedur sudah menggambarkan lingkungan pengendalian yang baik. Sikap dan etika pegawai dalam bekerja sangat diperlukan untuk menyadari pentingnya pengendalian, hal ini telah dilaksanakan oleh pegawai di bidang penagihan. Kemudian aktivitas pengendalian atau prosedur pengendalian yang ditetapkan diantaranya otorisasi yang memadai, pemisahan tugas, penggunaan dokumen serta penjagaan aset membantu untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Setiap kejadian maupun transaksi yang dilakukan oleh bidang penagihan khususnya hal yang berkaitan dengan penagihan piutang pajak hotel seperti penerbitan surat-surat tagihan dan pembayaran tunggakan pajak telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Bidang Penagihan dan Bendahara Penerimaan. Setiap pegawai mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, tidak ada perangkapan tugas dan fungsi kecuali ada Surat Keputusan dari Kepala Dinas dan untuk kepentingan organisasi. Serta penjagaan aset dan catatan maupun dokumen dapat dikendalikan oleh pegawai bidang penagihan. Hal ini sudah menjelaskan bahwa aktivitas pengendalian di bidang penagihan telah dilaksanakan dengan baik. Setiap organisasi pasti memiliki risiko, risiko yang diidentifikasi dapat dievaluasi sehingga dapat memperkirakan intensitas serta tindakan yang dapat meminimalkannya. Di bidang penagihan pemahaman tentang pengendalian atas penilaian risiko belum dipahami sepenuhnya walaupun sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai dengan kriterianya sehingga pengendalian atas penilaian risko masih perlu diperhatikan. Hal tersebut ditunjukan dengan tidak adanya pelatihan dan pengembangan kepada pegawai bidang penagihan, sehingga terdapat risiko yang timbul dari tidak terpenuhinya kualifikasi pegawai dan tidak adanya pelatihan. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan dan praktik-praktik sumber daya manusia. Walaupun sudah dapat diperkirakan namun belum ada tindakan yang ditetapkan untuk meminimalkannya. Akan tetapi sebagian besar kriteria dari pengendalian atas penilaian risiko telah dilaksanakan dengan baik. Dalam melaksanakan pengendalian, informasi dan komunikasi juga merupakan komponen yang penting. Komunikasi dan bertukar informasi dibutuhkan untuk
29
melaksanakan, mengelolah, dan mengendalikan kegiatan operasi. Bidang penagihan mempunyai sistem yang sudah terintegrasi yang berhubungan dengan informasi mengenai pendapatan daerah. Sistem ini disebut SIMPATDA atau Sistem Informasi Pendapatan Daerah, sistem ini membantu kinerja pegawai khususnya memberikan informasi yang relevan tentang Wajib Pajak maupun yang berhubungan dengan pendapatan daerah lainnya. Hal ini sudah mendukung terlaksananya pengendalian atas komunikasi dan informasi di bidang penagihan piutang pajak daerah di DPPKAD Kota Salatiga. Selanjutnya pemantauan atau pengawasan yang akan menentukan kualitas kinerja pengendalian internal. Proses ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, dan melakukan evaluasi secara terpisah. Pegawai bidang penagihan juga tak lepas dari pemantauan atau pengawasan. Kepala Bidang Penagihan selalu mengawasi juga membimbing pegawai dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan penagihan piutang pajak daerah termasuk didalamnya pajak hotel, serta Inspektorat Salatiga yang merupakan auditor internal yang berwenang untuk meninjau kembali keandalan dan integritas informasi keuangan dan menilai keefektifan pengendalian internal di DPPKAD termasuk didalamnya bidang penagihan. Hal ini sudah menunjukan bahwa pengendalian atas kegiatan pemantuan di bidang penagihan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai bidang penagihan mengenai job description, terdapat hambatan untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penerbitan Surat Paksa dan Surat Sita serta pelaksanaan penyitaan terhadap jaminan pajak. Bidang Penagihan hanya dapat menerbitkan STPD dan Surat Teguran I,II,III, sedangkan Surat Paksa dan Surat Sita tidak dapat diterbitkan karena belum adanya pegawai yang bertugas dan berwenang untuk melakasanakan kegiatan penyitaan terhadap jaminan pajak dalam hal ini Juru Sita. Hal ini masih perlu diperhatikan agar tugas dan fungsi bidang penagihan dapat terlaksana seluruhnya. Hambatan-hambatan yang dialami oleh bidang penagihan dalam melaksanakan kegiatan penagihan piutang pajak hotel diantaranya: 1) Tidak mempunyai petugas
30
penagihan yang berfungsi sebagai jurusita, sehingga rangkaian kegiatan penagihan tidak terlaksana seluruhnya sesuai dengan tugas pokok bidang penagihan. 2) Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga menimbulkan tunggakan pajak. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Sistem pengendalian internal penagihan piutang pajak hotel di DPPKAD Kota Salatiga sudah menggambarkan sistem pengendalian yang baik ditunjukan dengan dilaksanakannya komponen-komponen atas pengendalian internal sesuai dengan kriterianya. 1.
Lingkungan pengendalian ditunjukan dengan komitmen pegawai dalam bekerja dan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, struktur organisasi yang jelas, adanya Badan Audit yang bertugas untuk mengawasi sistem pengendalian dan laporan keuangan, serta metode yang jelas dalam memberikan otoritas dan tanggung jawab sudah mewakili lingkungan pengendalian yang baik.
2.
Aktivitas pengendalian berupa kegiatan, kebijakan maupun prosedur yang dapat menjamin tercapainya tujuan dari organisasi. Pengendalian ini telah dilakukan oleh bidang penagihan melalui kegiatan mulai dari pengesahan atas dokumen dan catatan, pemisahan tugas dan fungsi, penggunaan form maupun dokumen lainnya yang memadai, pengamanan atas aset, serta pemeriksaan atas kinerja pegawai.
3.
Penilaian risiko merupakan kegiatan pengendalian yang dapat memperkirakan intensitas risiko serta mengidentifikasi pengendalian atau tindakan yang dapat meminimalkannya. Penilaian risiko di bidang penagihan dimulai dengan perkiraan risiko yang dapat muncul dari kegiatan operasi, sistem informasi, dan sumber daya manusia. Namun perkiraan risiko yang berhubungan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai bidang penagihan masih perlu diperhatikan dikarenakan tidak adanya kegiatan pelatihan dan pengembangan khusus bagi pegawai.
4.
Komunikasi dan informasi merupakan komponen yang mendukung terlaksananya komponen pengendalian internal lainnya. Sistem informasi di bidang penagihan sudah baik didukung dengan adanya SIMPATDA yang memudahkan kinerja
31
pegawai untuk memperoleh dan bertukar informasi serta adanya loket pelayanan yang dapat membantu komunikasi pegawai dengan wajib pajak. 5.
Pengawasan dapat dilakukan melalui supervisi yang efektif dan memiliki audit internal. Supervisi dilaksanakan oleh Kepala Bidang Penagihan melalui pengawasan dan pendampingan pegawai, evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala, laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta auditor internal dalam hal ini Inspektorat Salatiga yang menilai kegiatan pengendalian. Job description pegawai bidang penagihan masih memiliki sedikit hambatan
karena belum adanya Juru Sita yang mempunyai wewenang atau tanggung jawab khusus untuk melaksanakan penyitaan terhadap jaminan pajak. Namun sebagian besar tugas pegawai bidang penagihan telah dilaksanakan dengan efektif dan sudah sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu dari penjelasan diatas dapat simpulkan bahwa sistem pengendalian internal penagihan piutang pajak hotel Kota Salatiga sudah memadai, sehingga dapat meningkatkan penerimaan atas pendapatan daerah khususnya pendapatan atas pajak hotel yang beberapa tahun terakhir hotel maupun usaha sejenisnya juga mengalami peningkatan serta dapat mengurangi tunggakan pajak. Saran Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran kepada DPPKAD Kota Salatiga terlebih Bidang Penagihan piutang pajak daerah khususnya sektor pajak hotel, yaitu sebagai berikut: -
Bidang Penagihan DPPKAD Salatiga dapat mempertahankan sistem pengendalian intenal yang sudah baik.
-
Memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai sehingga dari kegiatan tesebut dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
-
Mempunyai pegawai yang bertugas sebagai Juru Sita agar rangkaian proses penagihan piutang pajak daerah terlaksana sepenuhnya sesuai dengan prosedur yang ada.
32
DAFTAR PUSTAKA Hartadi, Bambang, 1986, Sistem Pengendalian Intern, BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. Ihalauw, John JOI, 2003, Bangunan Teori, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Ismail, Tjip, 2007, Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia, Yellow Printing, Jakarta Jusup, Haryono, 2001, Auditing, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta Kota Salatiga, Sekretaiat DPRD, 2013, Laporan Analisis Potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kota Salatiga, CEMSED Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Satya Wacana, Salatiga Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, BAB III pasal 4 tentang Pajak Hotel. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural DPPKAD Kota Salatiga. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Republik indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Romney, Marshall dan Steinbart Paul John, 2006, Accounting Information System, Salemba Empat, Jakarta 33
Tjahjono, Achmad dan
Husain Muhammad, 2009, Perpajakan, STIM YKPN,
Yogyakarta.
34
LAMPIRAN-LAMPIRAN
35
36
37
38
39
40
41
42
