PENDAHULUAN Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Semangat

reformasi

membentuk

perubahan

paradigma

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Masyarakat menginginkan terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik yang baik. Berkenaan dengan hal tersebut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip good governance. Good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang berorientasi pada partisipasi, penegakan hukum, tanggap,

berorientasi

pada

komitmen

keselarasan,

efektif

dan

efisien,

akuntabilitas berwawasan jauh kedepan serta profesionalisme. Dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik, Pemerintah memiliki peran yang utama, karena memiliki fungsi untuk mengatur dan memfasilitasi masyarakat

dan

swasta,

serta

fungsi

administrasi

Pemerintahan. Inspektorat Kabupaten Pandeglang

penyelenggaraan

sebagai salah satu unsur

penunjang Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset dan Aparatur memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik. Keberadaan

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

dituntut

dapat

membangun landasan kinerja yang tangguh. Semua kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh Pihak yang berwenang. Untuk itu perlu disusun Renstra sebagai pedoman dan arahan dalam pengembangan tugas dan fungsi dalam melaksanakan program pembangunan Daerah.

Inspektorat Kabupaten Pandeglang

1

Rencana Strategik (Renstra) merupakan rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin akan timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor penentu keberhasilan, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Disamping itu juga mengacu kepada berbagai macam kebijakan dan prioritas Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tujuan merujuk pada RPJM Daerah serta kebijakan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya program pembangunan yang baik antar Satuan Kerja, mengingat Satuan Kerja merupakan alat/pelaksana utama dengan dukungan dari unsur Stakeholder

lainnya

baik

dari

masyarakat

maupun

dunia

usaha

dalam

pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

1.2.

Landasan Hukum Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun

berdasarkan; 1.

Landasan Idiil Pancasila ;

2.

Landasan Konsitusional UUD 1945 ;

3.

Landasan Operasional GBHN 1999 – 2004 ;

4.

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggaran

Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;

6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;


2

8.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Serta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

Tahun

2005-2025

Kabupaten Pandeglang; 16. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

1.3.

Maksud Dan Tujuan Maksud

Disusunnya

Rencana

Strategis

Inpektorat

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2016 adalah: ”Untuk memberikan pedoman pengawasan jalannya Pemerintah Daerah yang mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang Inspektorat Kabupaten Pandeglang

3

berkualitas dan menggerakkan menejemen Pemerintahan Daerah yang

profesional

dan

efisien

serta

mampu

mendukung

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pandeglang”.

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan diatas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut : 1. Mengantisipasi dan mencegah praktek korupsi, Kolusi dan nepotisme Instansi Pemerintah ; 2. Peningkatan pelayanan Masyarakat ; 3. Peningkatan profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparat Pengawasan.

1.4.

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang pentingnya penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai respon atas tuntutan terselenggaranya praktek-praktek Pemerintahan yang baik, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Menggambarkan

tentang

lingkungan

strategik

Inspektorat

Kabupaten Pandeglang baik secara internal maupun eksternal. BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Mengidentifikasikan permasalahan serta isu-isu strategis tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

BAB IV

VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN,

STRATEGI

DAN

KEBIJAKAN


4

Mendeskripsikan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta strategi dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Pandeglang BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab

ini

mendeskripsikan

Rencana

Program

dan

Kegiatan

Inspektorat Kabupaten Pandeglang. BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII

PENUTUP


5

BAB II GAMBARAN INSPEKTORAT KABUPATEN PANDEGLANG

2.1.

Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014

tentang

Rincian

Tugas,

Fungsi

dan Tata Kerja

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang, Inspektorat Kabupaten Pandeglang mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut : 1.

Tugas Inspektorat Inspektorat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah kabupaten dibidang pembangunan, pembinaan

pemerintahan

atas

dan

kemasyarakatan,

penyelenggaraan

pemerintahan

pelaksanaan

desa

dibidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa 2.

Fungsi Inspektorat Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

dalam

melaksanakan

menyelenggarakan tugas memiliki fungsi : a.

Penyusunan perencanaan dibidang pengawasan;

b.

Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;

c.

Penyelenggaraan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

urusan

pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan ; d.

Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

e.

Pelaksanaan

pembinaan,

koordinasi

dan

evaluasi

kegiatan

pengawasan ; f.

Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Inspektorat;

g.

Pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan instansi lain ;

h.

Pengkoordinasian

penyelenggaraan

pengawasan

dalam

rangka

kepentingan pemerintah daerah;


6

i.

Pelayanan

penunjang

penyelenggaraan

Pemerintahan

bidang

pengawasan; j.

Menyelenggarakan pengujian serta penilaian atas laporan setiap unsur

dilingkungan

pemerintah

daerah

serta

pemeriksaan

pengawasan fungsional atas dasar petunjuk Bupati; k.

Melakukan pengusutan kebenaran informasi/laporan atau pengaduan terhadap

penyimpangan

atau

penyalahgunaan

dibidang

pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi pembangunan. l.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi: a. Administrasi Umum dan Pemerintahan; b. Urusan Pemerintahan.

4.

Pengawasan Administrasi Umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah : a. Pengawasan Teknis Pelaksanaan Kegiatan; b. Kelembagaan; c. Pegawai Daerah; d. Keuangan Daerah; e. Barang Daerah.

5.

Pengawasan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud adalah; a. Urusan Wajib; b. Urusan Pilihan; c. Dana Dekonsentrasi; d. Tugas Pembantuan; e. Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri.

Struktur

Organisasi

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

sebagaimana terlihat pada lampiran, dengan Susunan Organisasi terdiri 1.

Inspektur;

2.

Sekretaris, terdiri dari:

adalah dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; Inspektorat Kabupaten Pandeglang

7

b. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Keuangan

3.

Inspektur Unsur Pelaksana adalah Inspektur Pembantu, terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I b. Inspektur Pembantu Wilayah II c. Inspektur Pembantu Wilayah III d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

4.

Kelompok Jabatan Fungsional.

Inspektur mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan sebagian

kewenangan

desentralisasi

serta

tugas

pembantuan

dibidang

pengawasan daerah Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur mempunyai fungsi : 1.

Merumuskan kebijakan teknis dan operasional dibidang pengawasan daerah;

2.

Menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan daerah;

3.

Mengendalikan tugas-tugas bidang pengawasan daerah;

4.

Melakukan koordinasi fungsi-fungsi administrasi dan manajemen bidang pengawasan daerah;

5.

Membimbing dan melakukan monitoring pelaksanaan program pengawasan dan pemeriksaan di daerah. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi : 1.

Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;


8

2.

Penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat fungsional daerah;

3.

Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;

4.

Penyusunan, penginventarisasian dan pengolahan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;

5.

Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;

6.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Sekretariat terdiri dari :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;  Sub Bagian Keuangan

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah

dibidang

pembangunan,

pemerintahan

dan

kemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelaksanaan

pemerintahan

dan

urusan

pemerintahan

kemasyarakatan,

dan

desa

dibidang

kasus

pembangunan,

pengaduan

dibidang

pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan. Untuk

menyelenggarakan

tugas

tersebut,

Inspektur

pembantu

mempunyai fungsi: 1.

Penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;

2.

Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengawasan;

3.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan daerah kabupaten;


9

4.

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dalam bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;

5.

Pelaskanaan perencanaan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, bimbingan, supervisi, konsultasi, koordinasi, fasilitasi, penelitian, pengembangan, pemantauan, monitoring dan evaluasi;

6.

Pelaksanaan proses pemeriksaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektur Pembantu terdiri dari :  Inspektur Pembantu Wilayah I;  Inspektur Pembantu Wilayah II;  Inspektur Pembantu Wilayah III.  Inspektur Pembantu Wilayah IV.

2.2. 1.

Sumber Daya Inspektorat Kondisi Eksisting Pegawai a. Jumlah Pegawai Jumlah Pegawai di Inspektorat Kabupaten Pandeglang sampai dengan bulan Maret 2015 yaitu sebanyak 57 orang dengan perincian sebagai berikut : Pegawai Negeri Sipil Calon Pegawai Negeri Sipil

1 Orang

Tenaga Kontrak Kerja

6 Orang

Tenaga Sukarelawan

4 Orang

Jumlah

b.

46 Orang

57 Orang

Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural Pegawai Inspektorat Kabupaten Pandeglang berdasarkan Jabatan Struktural, terdiri dari :


10

c.

d.

e.

f.

Inspektur

(Eselon II/a)

1 Orang

Sekretaris

(Eselon III/a)

1 Orang

Inspektur Pembantu

(Eselon III/a)

4 Orang

Kepala Sub Bagian

(Eselon IV/a)

3 Orang

Fungsional

(Auditor)

22 Orang

Pelaksana

(Non Esselon)

26 Orang

Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pasca Sarjana / S2

sebanyak

6 Orang

Sarjana / S1

sebanyak

38 Orang

Diploma III / D3

sebanyak

3 Orang

SLTA

sebanyak

9 Orang

SLTP

sebanyak

1 Orang

Golongan I

sebanyak

1 Orang

Golongan II

sebanyak

7 Orang

Golongan III

sebanyak

25 Orang

Golongan IV

sebanyak

7 Orang

Menurut Golongan

Yang telah mengikuti penjenjangan structural SPAMEN/PIM II

sebanyak

2 Orang

SEPAMA/PIM III

sebanyak

2 Orang

ADUMLA

sebanyak

- Orang

ADUM PIM / IV

sebanyak

5 Orang

Yang telah mengikuti penjenjangan struktural Yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional, Diklat Pemeriksaan Khusus, Diklat Substansi Pengawasan, Diklat Alam Terbuka, Diklat Penjenjangan Struktural:


11

g.



Diklat JFA

:

2 Orang



Diklat dasar-Dasar Auditor

:

1 Orang



Diklat Anggaran Bendaharawan (A)

:

1 Orang



Diklat Bendahara Pengeluaran Daerah

:

1 Orang



Pelatihan Pengembangan Diklat Pim II

:

1 Orang



Pelatihan Pengembangan Diklat Pim III

:

2 Orang



Pelatihan Pengembangan Diklat Pim IV

:

1 Orang

Jumlah Jabatan Struktural Jumlah

jabatan

struktural

dilingkungan

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang sebanyak 8 jabatan dengan perincian sebagai berikut :

2.

ESSELON II

sebanyak

1 Orang

ESSELON III

sebanyak

5 Orang

ESSELON IV

sebanyak

3 Orang

Sarana Dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagai perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Perangkat Daerah

Kabupaten Pandeglang, dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas

semua

unsur/instansi

pemerintahan

daerah,

pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa/kelurahan, yang meliputi bidang-bidang pemerintahan, pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha milik daerah, pembangunan, kesatuan bangsa dan perlindungan

masyarakat,

perekonomian

daerah

dan

kesejahteraan

masyarakat, dan melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur/instansi di lingkungan pemerintahan daerah serta laporan hasil pemeriksaan kebenaran

pengawasan laporan


atau

fungsional, pengaduan

dan

melakukan

terhadap

pengusutan

penyimpangan

atau 12

penyalahgunaan dalam pelaksanaan pemerintahan, BUMD, pembangunan dan kesejahteraan sosial, dan melakukan pembinaan pengawasan di lingkupan pemerintahan daerah, serta melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari aparat pemeriksa intern dan ekstern. Untuk

itu

tuntutan

akan

profesionalitas,

akuntabilitas

dan

efektivitas kerja pemerintahan menjadi bentuk yang tidak dapat dielakan dalam mekanisme kerja, sehubungan dengan hal itu kaidah normatif pemerintahan tersebut menjadi bagian yang utuh dalam mekanisme pemerintahan di Kabupaten Pandeglang. Kebutuhan akan sarana dan prasarana dalam melaksanakan kinerja pemerintahan akan sangat berperan besar dalam membantu pelaksanaan tugas, karena kinerja dan sarana prasarana pendukungnya merupakan bagian yang saling melengkapi, sehingga dapat terjalinnya suasana kerja yang kondusif dan profesional dapat terlaksana dengan baik. Persoalan yang ada ternyata alat-alat perlengkapan yang tersedia di Inspektorat belum terpenuhi secara maksimal, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kerja pegawai Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya, namun pencapaian upaya maksimal kinerja menjadi sesuatu yang sangat diharapkan, untuk itu perlengkapan menjadi faktor pendukungnya. Beberapa perlengkapan pendukung yang tersedia sampai saat ini yaitu: 

Kendaraan Roda Empat

=

8 Unit



Kendaraan Roda Dua

=

18Unit



PC

= 12 unit



Laptop

= 12 unit



Printer

=

6 unit



Kamera Elektronik

=

2 unit



UPS

=

2 unit



Wireles

=

1 unit



Filling Divice Kayu

=

1 buah



Filling Besi

=

1 buah



Meja Kayu

=

4 buah


13



Meja Rapat

= 10 buah



Meja Tulis

= 10 buah



Rak Kayu

=

1 buah



Buffet Kayu

=

1 buah



Kursi Tamu

=

5 unit



Kursi Lipat Besi

= 64 buah



Kursi Putar

=



Lemari Kayu

= 12 buah



Whiteboard

=

3 buah



OHP

=

2 unit



Kalkulator

=

6 buah



Pesawat Telepon

=

1 unit



Intermediate

=

7 unit



Televisi

=

3 unit



Dispenser

=

4 buah



AC

=

2 unit



Lemari Es/Kulkas

=

2 unit



Kipas Angin

=

8 buah

5 buah

Dari beberapa perlengkapan pendukung tersebut yang jumlahnya masih kurang serta perlu adanya penambahan perlengkapan dan ruangan adalah: 

Kendaraan Roda Empat

= 4 Unit



Kendaraan Roda Dua

= 4 Unit



Personal Computer Unit

= 8 Unit



Lap Top

= 4 Unit



Printer

= 8 Unit



Ruang Kerja

= 5 Ruang



Ruang Rapat

= 1 Ruang



Ruangan Perpustakaan

= 1 Ruang



Gudang

= 1Ruang


14

2.3.

Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pandeglang Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dan dijadikan acuan oleh aparatur

maupun organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut : 1.

Profesionalisme : a. Kompetensi / kecakapan / kemampuan (competence) ; b. Ketulusan hati / kejujuran ( integrity ) ; c. Pertanggungjawaban ( responsibility ).

2.

Kehati-hatian ( Due care / carefuly ) ;

3.

Keterbukaan ( tranparancy ) ;

4.

Percaya diri ( self confident ) ;

5.

Keadilan / persamaan hak ( equity ) ;

6.

Komitmen / janji / mewajibkan diri / kebersamaan (commitment).


15

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pandeglang No

(1)

1 2 3

4

5

6 7 8 9

Target Renstra Inspektorat Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun ke-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Inspektorat

Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

25%

30%

90%

60%

70%

-

96%

97%

50%

67%

-

320%

108%

83%

95%

-

-

-

60%

-

-

-

-

60%

-

-

-

-

100%

-

25%

30%

90%

60%

70%

-

91%

100%

60%

98%

-

303%

111%

100%

140%

25%

30%

90%

60%

70%

-

75%

82%

83%

87%

-

250%

91%

138%

124%

-

-

-

60%

70%

-

-

-

90%

90%

-

-

-

150%

129%

-

-

90%

60%

70%

-

-

86%

50%

95%

-

-

96%

83%

136%

-

-

-

-

70%

-

-

-

-

96%

-

-

-

-

137%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya Kualitas Sistem dan Prosedur Pengawasan Terlaksananya Data Hasil Pengawasan Internal secara berkala terhadap SKPD Terlaksananya kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi Terlaksananya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Reviu SKPD dan PPKD) Adanya persamaan persepsi tentang Peraturan Pelaksanaan dan Kebijakan Pengawasan Terevaluasinya LAKIP Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Terlaksananya Kegiatan Pemeriksaan Tematik PAD Kab. Pandeglang

10

Terlaksananya pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dana BOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Terlaksananya pemeriksaan terhadap kebenaran informasi atas pengaduan kasus

25%

30%

50%

60%

70%

-

80%

100%

83%

36%

-

267%

200%

138%

51%


16

Uraian

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Pandeglang Anggaran pada Tahun ke2008 2009 2010 2006 (4) (5) (6) (7)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke2007 2008 2009 (8) (9) (10)

2006 (2)

2007 (3)

BELANJA DAERAH

-

1.677.149.600

1.702.300.800

1.925.705.600

2.639.289.400

-

1.606.464.733

1.704.767.532

1.920.902.654

2.505.485.056

Belanja Tidak Langsung

-

976.853.800

908.105.000

1.109.662.000

1.466.746.000

-

920.112.033

1.004.393.932

1.123.185.604

1.462.181.964

- Belanja Pegawai

-

976.853.800

908.105.000

1.109.662.000

1.466.746.000

-

920.112.033

1.004.393.932

1.123.185.604

1.462.181.964

Belanja Langsung

-

700.295.800

794.195.800

816.043.600

1.172.543.400

-

686.352.700

700.373.600

797.717.050

1.043.303.092

;-Belanja Pegawai

-

127.190.000

247.485.000

287.442.500

477.581.300

-

127.789.000

227.825.500

287.330.000

399.919.000

- Belanja Barang dan Jasa

-

557.155.800

525.910.800

457.449.100

641.882.100

-

543.213.700

472.548.100

439.345.050

590.412.092

- Belanja Modal

-

15.350.000

20.800.000

71.152.000

53.080.000

-

15.350.000

71.042.000

52.972.000

Total .........

-

1.677.149.600

1.702.300.800

1.925.705.600

2.639.289.400

-

1.606.464.733

1.920.902.654

2.505.485.056

(1)

Uraian (11)

2006 (12)

Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke2007 2008 2009 (13) (14) (15)

2010 (16)

1.704.767.532

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17) (18)

BELANJA DAERAH

-

95.79 %

100.14 %

99.75 %

94.93 %

240.534.950

224.755.081

Belanja Tidak Langsung

-

94.19 %

110.60 %

101.22 %

99.69 %

122.473.050

135.517.483

- Belanja Pegawai

-

94.19 %

110.60 %

101.22 %

99.69 %

122.473.050

135.517.483

Belanja Langsung

-

98.01 %

88.19 %

97.75 %

88.98 %

118.061.900

89.237.598

;-Belanja Pegawai

-

100.00 %

92.06 %

99.96 %

83.74 %

87.447.825

68.032.500

- Belanja Barang dan Jasa

-

97.50 %

89.85 %

96.04 %

91.98 %

21.181.575

11.799.598

- Belanja Modal

-

100.00 %

0.00 %

99.85 %

99.80 %

9.432.500

9.405.500

Total .........

-

95.79 %

100.14 %

99.75 %

94.93 %


-

2010 (11)

17

2.4.

Tantangan Dan Peluang Pengembangan Kinerja Inspektorat Lingkungann internal dan eksternal mempunyai dampak pada kehidupan dan

kinerja seluruh komponen yang terlibat pada pengawasan, mencakup kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan tantangan eksternal. Analisis lingkungan strategis adalah menyusun asumsi-asumsi strategis dan pengujinya dengan visi dan misi Organisasi untuk memperoleh faktor penentu keberhasilan. 1.

Analisis Lingkungan Strategis a.

Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1)

Kekuatan ( Strength ) 

Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan;



Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Instansi lain;

2)



Adanya petunjuk operasional pemeriksaan ;



Kemampuan berkomunikasi Aparatur cukup baik;



Adanya peningkatan sumberdaya manusia secara bertaap.

Kelemahan ( weekness ) 

Pemahaman tentang kode etik dan standar audit kurang;



Kerjasama Tim belum optimal ;



Penghargaan terhadap prestasi kerja kurang ;



Jumlah Pegawai dan tingkat SDM Aparatur kurang memadai;



Dukungan sarana dan prasarana kerja belum memadai;



Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja inspektorat masih kurang;

b.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 1)

Peluang ( opportunity ) 

Adanya

Undang-Undang

Nomor

28

Tahun

1999

tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah ;



Adanya Lembaga Pembina Aparat Pengawas Fungsional;



Harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah.


18

2)

Ancaman ( threath ) 

Respon Instansi lain sebagai obyek pemeriksaan terhadap Inspektorat masih rendah ;



Pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh Obyek Pemeriksaan relatif rendah ;



Tuntutan transparansi terhadap mekanisme kerja Inspektorat;



Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang pengawasan.

2.

Analisis Strategi dan Pilihan Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman dengan metode analisis SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan srategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai organisasi Inspektorat Kabupaten Pandeglang. 1)

Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity ) a)

Optimalisasi Aparatur melalui dukungan lembaga pembina pengawasan fungsional

b)

Optimalisasi Aparatur dan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Instansi lain berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999.

2)

Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath ) a)

Optimalisasi Aparatur dan Petunjuk Operasional pemeriksaan untuk meningkatkan respon Instansi lain ;

b)

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah ;

c)

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur serta Petunjuk Operasional pemeriksaan guna memenuhi tuntutan terhadap transparansi.


19

3)

Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity ) a)

Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar audit melalui peran lembaga Pembina Pengawas Fungsional ;

b)

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah.

4)

Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath ) a)

Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan ;

b)

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk mendorong peran LSM dibidang pengawasan Masyarakat;

c)

Tigkatkan

pemahaman

kode

etik

serta

standar

audit

guna

meningkatkan respon Instansi lain. 3.

Faktor Penentu Keberhasilan Faktor

penentu

keberhasilan

peningkatan

pelayanan

Inspektorat

Kabupaten Pandeglang merupakan hasil kajian dari perilaku-perilaku strategis yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi dihasilkan adanya faktor penentu keberhasilan yang terdiri dari : a.

Adanya pemahaman tentang kode etik dan standar pengawasan

b.

Adanya sistem dan prosedur pengawasan yang memadai

c.

Meningkatnya SDM aparatur pengawasan

d.

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang menunjang pelaksanaan tugas

e.

Meningkanya koordinasi antar aparat pengawas pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang

f.

Terjalinnya hubungan dan koordinasi yang baik antara Instansi/SKPD sebagai obyek

pemeriksaan

dengan

Inspektorat

sebagai

unsur

pengawas

penyelenggaraan pemerintah daerah.


20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Inspektorat Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Pandeglang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

(1)

(2)

(3)

Pengawasan pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintahan dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN

Penanganan lebih jauh terhadap hasil-hasil pengawasan

Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Faktor Yang Mempengaruhi Internal (Kewenangan Inspektorat)

Eksternal (Diluar Kewenangan Inspektorat)

Permasalahan Pelayanan Inspektorat

(4)

(5)

(6)

Optimalisasi Tim, Menyusun skala prioritas terhadap obrik pengawasan

Penambahan Jumlah Aparatur Pengawas (Penambahan Irban)

- Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Penyelesaian Laporan Hasil Pengawasan tidak tepat waktu

Kurangnya Pemahaman Obrik terhadap pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan

- Obrik kurang merespon hasil-hasil temuan pengawasan

50%

Optimalisasi peningkatan kualitas SDM aparatur pengawas

Penambahan Anggaran dalam upaya peningkatan SDM aparat pengawasan, Mutasi Tenaga Pemeriksa/Auditor

- Pemahaman aparatur pengawasan tentang kode etik dan standar pengawasan masih kurang (tingkat SDM aparatur pengawasan kurang memadai)

50%

Optimalisasi sistematika kerja pemeriksaan secara efektif dan efisien


- Belum memadainya standar operasional pengawasan

80%

70%


21

3.2.

Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

1.

Visi Visi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih untuk Tahun 2011 – 2016 adalah : “Kabupaten

Pandeglang

sebagai

daerah

mandiri

dan

berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan pedesaan.” Penjelasan dari visi tersebut diatas adalah : a. Mandiri dan berkembang di bidang agribisnis Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dapat diartikan bahwa kabupaten Pandeglang akan menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) pertanian

sebagai

basis

perekonomian

daerah

dalam

rangka

pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan menggerakkan energinya dalam melakukan ekonomisasi sector pertanian

dengan

memperhatikan

factor-faktor

dominan

seperti

komoditas unggulan, permintaan pasar, dukungan industri hulu-hilir, pola usaha tani, jaringan dan kelembagaan usaha serta manajemen permodalan. b. Mandiri dan berkembang di bidang pariwisata Kabupaten Pandeglang sebagai pusat kegiatan pariwisata dapat diartikan bahwa Kabupaten Pandeglang akan menjadikan pariwisata sebagai sektor pendukung bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk mewujudkan cita visi tersebut, pemerintah dan seluruh stakeholder akan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan budaya sebagai destinasi pariwisata, melalui pengembangan obyek dan daya tarik wisata, promosi dan pemasaran, jasa pelayanan pariwisata didukung oleh infrastruktur yang diperlukan, jaminan regulasi


22

kepariwisataan yang diorientasikan kepada peningkatan kunjungan wisata dan kesejahteraan masyarakat. c. Berbasis Pembangunan Perdesaan Mewujudkan Kabupaten Pandeglang sebagai pusat agribisnis dan destinasi pariwisata tidak mungkin dapat tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat yang sebagian besar berada di pedesaan. Maka subjek utama upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di sector pertanian dan pariwisata sesungguhnya adalah masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, pedesaan merupakan basis utama dari kegiatan usaha pertanian dan jasa pelayanan pariwisata. 2.

Misi Dalam menunjang pencapaian visi tersebut di atas, Misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan Perekonomian daerah berbasis pertanian dan Pariwisata b. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata c. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif. d. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat e. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan f. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah.

3.

Program Sebagai penjabaran dari Misi di atas, maka disusun Program Utama Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang terpilih, sebagai berikut : a. Meningkatkan investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata b. Memperkuat ketahanan pangan masyarakat c. Mengembangkan destinasi dan kegiatan pariwisata d. Memberdayakan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata. e. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, potensial dan produktif


23

f.

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas

g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan h. Meningkatkan good governance dan penguatan otonomi desa Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Kabupaten Pandeglang sebagai Daerah Mandiri dan Berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata berbasis Pembangunan Perdesaan

No

Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

(1)

1

(2)

Permasalahan Pelayanan Inspektorat

Faktor Penghambat

Pendorong

(4)

(5)

(3)

Misi ke 6 = Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Program : a.

3.3.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Sarana prasarana operasional kurang memadai, kerja sama tim belum optimal, jumlah aparat pengawasan masih kurang dan belum meratanya produktivitas kerja aparat pengawas

Penambahan Jumlah Aparat Pengawasan (Penambahan Irban), sarana dan prasarana terpenuhi

Obrik kurang merespon hasil-hasil temuan pengawasan

Kurangnya Pemahaman Obrik terhadap pentingnya penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan

Peningkatan pemahaman terhadap obrik terkait pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

b.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pemahaman aparatur pengawasan tentang kode etik dan standar pengawasan masih kurang (tingkat SDM aparatur pengawasan kurang memadai)

Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM aparat pengawasan dan adanya mutasi terhadap aparat yang telah memiliki sertifikasi JFA & JFPP

Penambahan anggaran untuk mengikuti pelatihan auditor kepada tenaga pengawas

c.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Belum memadainya standar operasional pengawasan

Belum optimalnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan


Telaahan Renstra Inspektorat Kabupaten Pandeglang

Rencana Strategis Inpektorat Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun sebagai pedoman pengawasan jalannya Pemerintah Daerah yang


24

mampu mewujudkan rumusan kebijakan yang berkualitas dan menggerakkan menejemen Pemerintahan Daerah yang profesional dan efisien serta mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pandeglang. Penyusunan Rencana Strategis Inpektorat Kabupaten Pandeglang Tahun

2011-2016

berdasarkan

pedoman

pengawasan

penyelenggaraan

Pemerintahan daerah. Tujuan

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang

dalam

menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut : 1)

Mengantisipasi

dan mencegah praktek korupsi, Kolusi dan nepotisme

Instansi Pemerintah; 2)

Peningkatan pelayanan Masyarakat ;

3)

Peningkatan profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparat Pengawasan. Adapun sasarannya adalah :

1)

Pengawasan pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kedisiplinan Aparat Pemerintah ;

2)

Penanganan dan pemanfaatan lebih jauh terhadap hasil-hasil kegiatan Pengawasan;

3)

Penanganan terhadap pengaduan Maupun hambatan yang terkait dengan Aparat Pemerintah, tupoksi serta pelaksanaan pembangunan ;

4)

Pengembangan Sumber daya Manusia ;

5)

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

3.4.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Untuk mewujudkan penataan wilayah terstruktur dan sistematis, serta

sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang. Adapun Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2030 meliputi : Inspektorat Kabupaten Pandeglang

25

1.

2.

Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang, meliputi : a.

Kebijakan pengembangan sistem perwilayahan

b.

Kebijakan pengembangan sistem perkotaan

c.

Kebijakan pengembangan sistem perdesaan

d.

Kebijakan pengembangan sistem fungsi kawasan

e.

Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah

Kebijakan Pengembangan Pola Ruang, meliputi : a.

Pengembangan kawasan lindung untuk mendukung terwujudnya konsep atau misi pembangunan berkelanjutan

b.

Mempertahankan kawasan lindung yang ada dan telah sesuai dengan berbagai kebijakan yang ada baik di pusat ataupun di provinsi

c.

Pengembangan kawasan budidaya secara maksimal dengan tetap memperhatikan kelstarian lingkungan

d.

Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis pada sumberdaya alam dan potensi local yang meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata dan industri.

e.

Pertumbuhan

ekonomi

pada

berbagai

sector

strategis

yang

meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat serta penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan system perdagangan regional, agribisnis dan agroindustri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, penyediaan infrastruktur wilayah yang mendukung iklim investasi, fasilitas aksesibilitas kegiatan investasi dan pemanfaatan SDM secara optimal f.

Pengembangan kegiatan pengolahan (industry kecil, menengah dan padat karya) berbasis pada sumberdaya local sebagai pendukung penciptaan

lapangan

kerja

dengan

mempertimbangkan

aspek

keberlanjutan dan berwawasan lingkungan g.

Pengembangan

kawasan

strategis

untuk

lebih

mempercepat

pertumbuhan ekonomi. 3.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, meliputi :


26

a.

Pelestarian lingkungan pesisir dan laut termasuk sempadan pantai sebagai kawasan lindung, serta memberikan hak masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai

b.

Peningkatan kualitas lingkungan pesisir dan laut

c.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pesisir dan laut

d.

Peningkatan

pemerataan

nilai

tambah

melalui

pemanfaatan

sumberdaya pesisir dan laut bagi kesejahteraan masyarakat local e. 4.

Peningkatan pengelolaan kawasan pulau-pulau kecil

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis, meliputi : a.

Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan

meningkatkan fungsi

perlindungan kawasan,

melestarikan

keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya nasional dan daerah. b.

Pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer dan ramsar.

c.

Pengembangan

dan

peningkatan

fungsi

kawasan

dalam

pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional d.

Pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan

e.

Pelestarian dan peningkatan social dan budaya bangsa

f.

Pemanfaatan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

g.

Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

.


27

3.5.

Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan

permasalahan-permasalahan

yang

ada

yang

mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Pandeglang, menimbulkan isu-isu strategis sebagai berikut : 1.

Pemahaman aparatur pengawasan terhadap kode etik dan standar pengawasan

2.

Kualitas SDM Aparatur Pengawasan

3.

Sarana dan Prasana Penunjang Pelaksanaan Tugas

4.

Koordinasi antara SKPD dengan Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah

5.

Pengembangan struktur organisasi pengawasan


28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi Dan Misi Inspektorat Visi sebagai salah satu Perangkat Daerah pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam menetapkan visinya perlu mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang. VISI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2011-2016: “Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan berkembang di bidang agribisnis dan pariwisata berbasis pembangunan perdesaan” VISI INSPEKTORAT TAHUN 2011-2016 : Dengan mengacu pada visi Kabupaten Pandeglang tersebut, serta dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, maka terjadi perubahan Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang adalah: “Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional dan Berintegritas Untuk

Mendukung

Terwujudnya

Kepercayaan

Publik

Terhadap

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang”

MISI INSPEKTORAT Misi merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk menjabarkan dan mencapai visi yang telah ditetapkan, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang aktifitasnya selalu digerakan oleh Misi. Maka untuk merealisasikan dan mengimplementasikan Visi Inspektorat Kabupaten Pandeglang sebagaimana dinyatakan diatas, akan ditempuh melalui perubahan Misi Yaitu: Misi Kesatu : Mendorong ketaatan SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten pandeglang terhadap peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing melalui pengujian dan konsultasi;


29

Misi Kedua : Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok SKPD melalui Evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan; Misi Ketiga : Mendorong terwujudnya akuntabilItas pengelolaan keuangan daerah melalui reviu serta dukungan penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah; Misi Keempat : Mengawal reformasi birokrasi dan Mempromosikan Good Governance dan Clean Government di jajaran pemerintah daerah kabupaten pandeglang. Misi Kelima : Mengawasi disfunctional behavior aparat pemerintah daerah melalui surveilalance dan invetigasi;

4.2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Sebagaimana visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) Tahun kedepan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan Profesionalisme dan optimalisasi kinerja Aparat Pengawasan Mendorong akuntabilitas dan mencegah praktek korupsi dan nepotisme Instansi Pemerintah Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Daerah Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

Dengan sasaran sebagai berikut : 1. 2.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan


30

3.

Pengawasan Pada Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kedisiplinan Aparat Pemerintah Secara Berkala

4. Penanganan Lebih Jauh Terhadap Hasil-hasil Kegiatan Pengawasan 5. Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 6. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif 7. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Inpres No.

5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi 8. Pengendalian Terhadap Pengelolaan PAD 9. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana BOS 10. Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 11. Penanganan Terhadap Pengaduan Maupun Hambatan yang Terkait

Dengan Aparat Pemerintah, Tupoksi serta Pelaksanaannya


31

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat

03

NAMA SKPD

TUJUAN

Inspektorat

Peningkatan profesionalisme dan optimalisasi kinerja aparat pengawas

Mendorong akuntabilitas dan mencegah praktek KKN di lingkungan instansi pemerintah

SASARAN

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Penyusunan sistem dan prosedur pengawasan

(a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas pegawai dalam memberikan pelayanan

17

33

50

67

83

100

Pengawasan pada aspek pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kedisiplinan aparat pemerintah secara berkala

(b) Terselenggaranya penyusunan dan penetapan reguasi pembangunan dan pelayanan publik (c) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH (d) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah

17

33

50

67

83

100

17

33

50

67

83

100

17

33

50

67

83

100

(e) Terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas

17

33

50

67

83

100

Pengendalian terhadap manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inpres no.5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi


TARGET KINERJA SASARAN

Pengembangan sumber daya manusia

Penanganan lebih jauh terhadap hasilhasil kegiatan pengawasan

Peningkatkan pelayanan masyarakat

INDIKATOR SASARAN

Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang terkait dengan aparatur pemerintah, tupoksi serta pelaksanaannya

32

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Visi

: Menjadi Unit Pengawasan Internal Pemerintah Yang Profesional dan Berintegritas Untuk Mendukung Terwujudnya Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang

Misi 1 : Mendorong ketaatan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terhadap peraturan perundang - undangan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing melalui pengujian dan konsultasi Tujuan Peningkatan Professionalisme dan Optimalisasi Kinerja Aparat Pengawasan

Sasaran

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Strategi

- Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan

Kebijakan

- Meningkatkan Kualitas SDM Aparat Pengawasan

- Peningkatan Kualitas Sistem dan Prosedur Pengawasan Misi 2 : Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok SKPD melalui evaluasi, koordinasi, dan perbaikan kebijakan

- Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Sisdur Pengawasan

Mendorong Akuntabilitas dan Mencegah Praktek KKN di Lingkungan Instansi Pemerintah

- Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Internal SKPD Secara Berkala - Meningkatkan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil temuan sesuai Rekomendasi

2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengawasan

1. Pengawasan Pada Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Serta Kedisiplinan Aparat Pemerintah Secara Berkala 2. Penanganan Lebih Jauh Terhadap Hasil-hasil Kegiatan Pengawasan

- Peningkatan Kinerja SKPD - Peningkatan Kinerja SKPD

Misi 3 : Mendorong terwujudnya akuntabilItas pengelolaan keuangan daerah melalui reviu serta dukungan penyelenggaraan akuntasi dan pelaporan keuangan daerah Meningkatan Transparansi dan akuntabilitas Pengendalian Terhadap Manajemen Pelaksanaan Kebijakan - Peningkatan Pengendalian Manajemen keuangan daerah KDH Pelaksanaan Kebijakan KDH Misi 4 : Mengawal reformasi birokrasi dan Mempromosikan Good Governance dan Clean Government di jajaran pemerintah daerah kabupaten pandeglang

- Meningkatkan Pelaksanaan Reviu SKPD dan PPKD

Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

- Peningkatan Kinerja Pengawasan

- Meningkatkan Pelaksaan Rakorwas untuk menyamakan persepsi tentang Peraturan Pelaksanaan dan Kebijakan Pengawasan

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

- Peningkatan Reformasi Birokrasi

- Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004)

- Peningkatan Pengendalian terhadap pengelolaan PAD - Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS

- Meningkatkan Pemeriksaan Tematik PAD Kab. Pandeglang - Meningkatan Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS

Pengendalian Terhadap Pengelolaan PAD Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Dana BOS Misi 5 : Mengawasi disfunctional behavior aparat pemerintah daerah melalui surveilalance dan invetigasi

Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tingggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

Evaluasi tyerhadap Laporan Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Penanganan terhadap pengaduan maupun hambatan yang terkait dengan Aparat Pemerintah, Tupoksi serta pelaksanaannya


Peningkatan kinerja SKPD

Peningkatan pengawasan melekat oleh setiap unsur pimpinan

- Meningkatkan Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi LAKIP SKPD dan Reviu LAKIP Kabupaten

Meningkatkan penanganan kasus pengaduan dilingkungan Ppemerintah Daerah

33

4.3

Strategi Dan Kebijakan Inspektorat Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan, perlu

ditetapkan suatu strategi yang merupakan penyatuan rencana yang mencakup banyak hal secara terpadu guna mengatasi persolaan yang datang baik dari internal maupun eksternal organisasi. Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dimana kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi

atas

kondisi,

kinerja

dan

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan tugas. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kesempatan (opportunity) dan tantangan (threat). Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman, kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman dengan metode analisis SWOT. Strategi atau langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menunjang pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan good governance harus sesuai dengan pokok-pokok kebijakan pengawasan, yaitu : 1.

Penajaman prioritas dan penambahan obyek serta sasaran pemeriksaan sesuai dengan penguatan pengawasan bidang Pemerintahan Dalam Negeri, terutama arah kebijakan politik (political will) Pemerintah Pusat yaitu menitikberatkan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

2.

Menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan

3.

Pengawasan dilakukan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, yang meliputi :


34

a.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah yang bersifat wajib dan pilihan serta urusan pemerintahan menurut Tugas Pembantuan

b.

Pelaksanaan urusan pemerintahan di desa yang terdiri atas pelaksanaan

administrasi

pemerintahan

desa

dan

urusan

pemerintahan desa 4.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.

5.

Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan proses pengawasan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan obyek pemeriksaan

6.

Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

7.

Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka : a.

Pembinaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah dilakukan secara terus menerus (series of actions and on going basis).

b.

Diperlukan perubahan pola pikir (mind set) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.

8.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka pengawasan dilakukan secara efektif, efisien, preventif dan berkelanjutan antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan tidak terbatas pada satu tahun anggaran

9.

Pemeriksaan serentak (pemtak) dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana


35

Pemilukada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 10.

Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bertindak untuk dan atas nama Kepala Daerah di dalam melakukan pemanggilan pemeriksaan terhadap aparat Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah

11.

Laporan

Hasil

merupakan

Pemeriksaan dokumen

dipublikasikan/diinformasikan

(LHP)

Aparat

rahasia

Pengawas

negara,

kepada

pihak

Fungsional

tidak manapun,

dapat sebelum

mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang 12.

Obyek pemeriksaan Inspektorat Kabupaten/Kota meliputi : a.

Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b.

Perusahaan

Daerah,

apabila

Kepemilikan/Pengelolaan

masih

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. c.

Kecamatan.

d.

Desa/Kelurahan.

e.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari APBD Kabupaten/Kota di Desa/Kelurahan.

f.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan dengan sumber anggaran dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan/Joint Audit.

g.

Pengelolaan APBD Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilukada di Kabupaten/Kota. Strategi

atau

langkah-langkah

yang

akan

dilakukan

dalam

menunjang pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan hasil analisis SWOT, yaitu : 1.

Kekuatan – Peluang ( strength – opprtunity ) a. Optimalisasi Aparatur melalui dukungan lembaga pembina pengawasan fungsional


36

b. Optimalisasi Aparatur dan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap Instansi lain berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 serta Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. 2.

Kekuatan – Ancaman ( Strength – Threath ) a.

Optimalisasi Aparatur dan Petunjuk Operasional pemeriksaan untuk meningkatkan respon Instansi lain ;

b.

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur guna memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah ;

c.

Optimalisasi Organisasi dan Aparatur serta Petunjuk Operasional pemeriksaan guna memenuhi tuntutan terhadap transparansi.

3.

Kelemahan – Peluang ( Weekness – Opportunity ) a.

Tingkat pemahaman tentang hasil audit dan standar audit melalui peran lembaga Pembina Pengawas Fungsional ;

b.

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk memenuhi harapan Masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah.

4.

Kelemahan – Ancaman ( Weekness – Threath ) a.

Tingkatkan pemahaman kode etik dan standar audit guna peningkatan pemanfaatan hasil pemeriksaan ;

b.

Tingkatkan kerjasama Tim dan pemahaman kode etik serta standar audit untuk mendorong peran LSM dibidang pengawasan Masyarakat;

c.

Tigkatkan

pemahaman kode etik serta standar audit guna

meningkatkan respon Instansi lain.


37

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kebijakan yang disusun merupakan pedoman dan pegangan untuk setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan kebijakn-kebijakan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Pandeglang menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan dari PKPT tersebut disusun program-program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1.

Program-Program 

Pelayanan Administrasi perkantoran



Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Peningkatan Disiplin Aparatur



Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi



Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal

Dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH 

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan



Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

2.

Kegiatan-kegiatan 

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik



Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan



Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor



Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


38



Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan



Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah



Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor



Kegiatan Peningkatan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan, Kepegawaian dan Kearsipan



Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor



Kegiatan Pengadaan Mebeleur



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur



Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor



Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya



Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu



Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun



Kegiatan Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan



Kegiatan Pengelolaan Aset SKPD



Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD



Kegiatan Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD



Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala ( Reguler)



Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah



Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan



Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komperhensif



Reviu Laporan Keuangan Pemda/SKPD



Evaluasi LAKIP Kabupaten



Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi



Pemeriksaan Tematik PAD



Pengawasan Pelasksanaan Pengelolaan Dana BOS



Pelatihan

pengembangan

tenaga

pemeriksa

dan

aparatur

pengawasan Inspektorat Kabupaten Pandeglang

39



Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Pagu Insikatif pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang terlampir.


40

T a be l 5 .1 R e nc a na P ro gra m , Ke gia t a n, Indik a t o r Kine rja , Ke lo m po k S a s a ra n da n P e nda na a n Indik a t if Ins pe k t o ra t Ka bupa t e n P a nde gla ng

Indikat or Tujuan Sasaran Sasar an

(1)

(2)

P enge mbang an P enin Sumb gkatan er P ro fe Daya ssio na M anu lisme sia dan Optim alisasi Kinerja P enyu A parat sunan P enga Siste was m dan P ro se dur P enga wasan P enga wasan P ada A spek P elak sanaa P enan ganan Lebih Jauh Terha dap HasilPhasil enge ndalia n Terha dap M anaj emen P elak Ko o rdi nasi P enga wasan Yang Lebih Ko mpr Evalua si Terha dap Ko o rdi nasi, M o nit o ring dan Evalua si P enge ndalia n Terha dap P enga wasan pelaks anaan pengel o laan P enan P enin ganan gkatan Terha P elaya dap nan P enga M asya duan rakat M aup M end o ro ng A kunt abilita s dan M enc egah P rakte k KKN di Lingku ngan Instan si P emer intah

Ko de

(3)

P elati han/B i mtek in Ho use Trainin g

P enyu sunan Stand ar Kebija kan Sisdur P enga wasan

P ro gram dan Kegiatan

Indikato r Kinerja P ro gram

Target Kinerja P ro gram dan Kerangka P endanaan

Data Capaian pada Tahun A wal P erencana an

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

Target

(Rp)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

2011

2012

2013

2014

2015

Ko ndisi Kinerja pada A khir perio de Renstra Inspekto rat

2016

Unit Kerja SKP D P enanggun gjawab

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

P ro gram P eningkatan P ro ffesio nalism e tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

M eningkatnya P ro fesio nalisme Tenaga P emeriksa dan A paratur P engawasan

50%

50%

Rp

122,046,900

50%

Rp

122,448,900

60%

Rp

146,938,680.0

70%

Rp

176,326,416.0

80%

Rp

211,591,699.20

90%

Rp

253,910,039.04

90%

Rp

253,910,039.04

Inspekto rat Kab.P andeg lang

Terselenggarany a P elatihan P engembangan Tenaga P emeriksa dan A paratur

50%

50%

Rp

122,046,900

50%

Rp

122,448,900

60%

Rp

146,938,680.0

70%

Rp

176,326,416.0

80%

Rp

211,591,699.20

90%

Rp

253,910,039.04

90%

Rp

253,910,039.04


M eningkatnya Kualitas Sistem dan P ro sedur P engawasan

50%

50%

Rp

-

50%

Rp

49,755,425

60%

Rp

59,706,510.0

70%

Rp

71,647,812.0

80%

Rp

85,977,374.40

90%

Rp

103,172,849.28

90%

Rp

103,172,849.28


Terlaksananya Kegiatan Sistem dan P ro sedur P engawasan

50%

50%

Rp

-

50%

Rp

49,755,425

60%

Rp

59,706,510.0

70%

Rp

71,647,812.0

80%

Rp

85,977,374.40

90%

Rp

103,172,849.28

90%

Rp

103,172,849.28


1

20

1

20

09

21

1

20

1

20

09

21

1

20

1

20

09

22

1

20

1

20

09

22

01

02

P elatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan P ro gram P enataan dan P enyempurnaan Kebijakan Sistem dan P ro sedur P enyusunan Kebijakan Sistem dan P ro sedur

(22)

- Satuan Kerja/Obrik 1 20 1

20

09

20

01

P elaksanaan P engawasan Internal Secara B erkala

Terlaksananya Data Hasil P engawasan Internal secara berkala terhadap SKP D

50%

50%

Rp

392,952,150

50%

Rp

430,058,475

60%

Rp

516,070,170

70%

Rp

619,284,204

80%

Rp

743,141,045

90%

Rp

891,769,254

90%

Rp

891,769,254


Jumla h Tindak Lanjut Temu an

20

09

20

06

Tindak Lanjut Hasil Temuan P engawasan

Terlaksananya kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan reko mendasi

50%

50%

Rp

126,491,025

50%

Rp

240,439,390

60%

Rp

288,527,268

70%

Rp

346,232,722

80%

Rp

415,479,266

90%

Rp

498,575,119

90%

Rp

498,575,119


50%

50%

Rp

105,164,050

50%

Rp

-

60%

Rp

126,196,860

70%

Rp

151,436,232

80%

Rp

181,723,478

90%

Rp

218,068,174

90%

Rp

218,068,174


50%

50%

Rp

76,309,100

50%

Rp

-

60%

Rp

91,570,920

70%

Rp

109,885,104

80%

Rp

131,862,125

90%

Rp

158,234,550

90%

Rp

158,234,550


1

20

1

Terlaksananya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Reviu SKP D dan P P KD) A danya persamaan persepsi tentang P eraturan P elaksanaan dan Kebijakan P engawasan

Reviu SKP D dan P P KD

1

20

1

20

09

20

03

P engendalian M anajemen P elaksanaan Kebijakan KDH

Kegiat an Ko o rdi nasi P enga wasan

1

20

1

20

09

20

07

Rapat-rapat, Ko o rdinasi dan Ko nsultasi Keluar Daerah

- LA KIP SKP 1 D 20

1

20

09

20

11

Evaluasi LA KIP Kabupaten

Terevaluasinya LA KIP

50%

50%

Rp

34,149,350

50%

Rp

44,219,300

60%

Rp

53,063,160

70%

Rp

63,675,792

80%

Rp

76,410,950

90%

Rp

91,693,140

90%

Rp

91,693,140


Terlaksananya Kegiatan Ko o rdinasi, Evaluasi dan M o nito ring

50%

50%

Rp

15,884,525

50%

Rp

32,159,200

60%

Rp

38,591,040

70%

Rp

46,309,248

80%

Rp

55,571,098

90%

Rp

66,685,317

90%

Rp

66,685,317


50%

50%

Rp

81,012,175

50%

Rp

81,448,875

60%

Rp

97,738,650

70%

Rp

117,286,380

80%

Rp

140,743,656

90%

Rp

168,892,387

90%

Rp

168,892,387


50%

50%

Rp

-

50%

Rp

205,575,100

60%

Rp

246,690,120

70%

Rp

296,028,144

80%

Rp

355,233,773

90%

Rp

426,280,527

90%

Rp

426,280,527


50%

50%

Rp

39,860,300

50%

Rp

121,770,000

60%

Rp

146,124,000

70%

Rp

175,348,800

80%

Rp

210,418,560

90%

Rp

252,502,272

90%

Rp

252,502,272


P elak sanaa n Instruk si Umum P enge lo laan PAD

1

20

1

20

09

20

12

Ko o rdinasi, M o nito ring dan Evaluasi (P elaksanaan Inpres No . 5 Tahun 2004)

1

20

1

20

09

20

13

P emeriksaan Tematik P A D

P enge lo laan Dana B OS

1

20

1

20

09

20

xx

P engawasan P elaksanaan P engelo laan Dana B OS

Jumla h Kasus P enga duan

1

20

1

20

09

20

02

P enanganan Kasus P engaduan di Lingkungan P emerintah Daerah


Terlaksananya Kegiatan P emeriksaan Tematik P A D Kab. P andeglang Terlaksananya pengawasan atas pelaksanaan pengelo laan dana B OS Terlaksananya pemeriksaan terhadap kebenaran info rmasi atas pengaduan kasus

41

BAB VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Pandeglang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam Misi ke 6 ”Meningkatkan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah”, adalah sebagai berikut : 1.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Indikator Kinerja Meningkatnya Kinerja SKPD di Wilayah Pemerintah Kabupaten Pandeglang

2.

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Indikator Kinerja MeningkatnyaProfesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pandeglang

3.

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas sistem dan prosedur pengawasan


42

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No

Indikator

(1)

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

Tahun 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Pelatihan/Bimtek in House Training

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

2

Penyusunan Standar Kebijakan Sisdur Pengawasan

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

3

Pemeriksaan Reguler Satuan Kerja/SKPD

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

4

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

5

Reviu SKPD dan PPKD

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

6

Kegiatan Koordinasi Pengawasan Tingkat Prov. & Nasional

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

7

LAKIP SKPD

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

8

Pelaksanaan Instruksi Umum, Khusus maupun Butir-butir

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 9

Laporan Tematik PAD

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

10

Pengelolaan Dana BOS

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%

11

Jumlah Kasus Pengaduan

50%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

90%


43

Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran antara Rencana Strategis SKPD dengan RPJMD Kabupaten Pandeglang KABUPATEN

SKPD Indikator Kinerja

Nama SKPD

03 Inspektorat

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Menciptakan

Terw ujudny a Good

-

pemerintahan y ang baik

Gov ernance dalam

kualitas pelay anan

dan bersih dalam

rangka menciptakan

publik dan

melakukan pelay anan

iklim inv estasi y ang

publik

kondusif

Menciptakan ketaatan

Terciptany a Supremasi

hukum

hukum

Tujuan

Kode

Sasaran

Program dan Kegiatan

Satuan

Program dan

Data Capaian pada Tahun

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2011

Awal

Kegiatan

Perencanaan Target

2012

2013

2014

Rp.

Targe

Rp.

Targe

Rp.

Juta

t

Juta

t

Juta

Target

Kondisi Kinerja

2015 Rp.

Juta

2016

Target

Rp. Juta

Target

pada akhir

Rp. Juta

Target

Rp. Juta

100

437

Persentase Tingkat

kepuasan masy arakat umum -

Persentase peningkatan pemahaman masy arakat terhadap perturan hukum Peningkatan profesionalisme Pengembangan sumber day a dan optimalisasi kinerja

manusia Peny usunan sistem dan prosedur

Mendorong akuntabilitas dan pengaw Pengaw asan asan pada aspek mencegah praktek KKN di

pelaksanaan tugas pokok dan

lingkungan instansi

fungsi serta kedisiplinan aparat Penanganan lebih jauh terhadap hasil-hasil kegiatan pengaw asan Pengendalian terhadap manajemen pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi, monitoring dan ev aluasi terhadap pelaksanaan inpres no.5 tahun 2004 tentang

Peningkatkan pelay anan

Penanganan terhadap pengaduan

masy arakat

maupun hambatan y ang terkait dengan aparatur pemerintah, 1

1

20

20

1.20.09

1.20.09

xx

xx

1

20

1.20.09

xx

1

20

1.20.09

20

1

20

1.20.09

20

xx

xx

01

Program Peningkatan

Meningkatny a kualitas

Kapasitas Sum ber Daya

dan kuantitas pegaw ai

Aparatur Pem erintah

dalam memberikan

Pelatihan Pengembangan

Terlenggarany a

Tenaga Pemeriksa dan

pelatihan pengembangan

Aparatur Pengaw asan

tenaga pemeriksa dan

%

-

17

84

33

48

50

58

67

68

83

82

100

99

Orang

2

2

84

3

48

5

58

4

68

4

82

3

99

%

-

17

552

33

714

50

856

67

1,028

83

1,234

100

1,480

#REF!

#REF!

dst… Program Peningkatan

Meningkatny a sistem

Sistem Pengawasan

pengaw asan internal

Internal dan

dan pengendalian

Pengendalian

pelaksanaan kebijakan

Pelaksanaan Pengaw asan

Terlaksanany a data

Internal Secara Berkala

hasil pengaw asan

100

5,863

LHP

40

40

370

6

477

8

572

8

687

8

825

9

990

#REF!

#REF!

Kasus

10

10

40

5

60

5

72

5

87

5

104

5

125

#REF!

#REF!

%

50

50

126

50

106

60

127

70

152

80

182

90

219

90

#REF!

%

50

50

-

50

53

60

64

70

76

80

92

90

110

90

#REF!

%

50

50

16

50

18

60

21

70

26

80

31

90

37

90

#REF!

%

-

17

-

33

45

50

54

67

65

83

78

100

93

100

%

50

50

-

50

45

60

54

70

65

80

78

90

93

90

%

-

17

239

33

147

50

285

67

342

83

410

100

492

100

%

50

50

205

50

115

60

246

70

295

80

355

90

425

90

#REF!

%

50

50

34

50

32

60

39

70

46

80

56

90

67

90

#REF!

internal secara berkala 1

1

20

20

1.20.09

1.20.09

20

20

02

06

Penanganan Kasus

Terlaksanany a

Pengaduan di Lingkungan

pemeriksaaan terhadap

Pemerintah Daerah

kebenaran informasi

Tindak Lanjut Hasil

Terlaksanany a kegiatan

Temuan Pengaw asan

tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai

1

20

1.20.09

20

07

Koordinasi Pengaw asan

Adany a persamaan

y ang Lebih Komprehensif

persepsi tentang peraturan pelaksanaan

1

20

1.20.09

20

1

20

1.20.09

20

1

20

1.20.09

22

1

20

1.20.09

22

1

20

1.20.09

22

1

20

1.20.09

xx

xx

xx

02 xx

Koordinasi, Monitoring dan


Ev aluasi (Pelaksanaan

koordinasi , ev aluasi

Inpres No.5 Tahun 2004)

dan monitoring

dst… Program Penyusunan

Terselenggarany a

dan Penetapan Regulasi

peny usunan dan

Pem bangunan dan

penetapan reguasi

Pelayanan Publik

pembangunan dan

Peny usunan Kebijakan


Sistem dan Prosedur

sistem dan prosedur

335

#REF!

dst… Program Pengendalian

Terlaksanany a

dan Pengawasan

Pengendalian dan

Perizinan, Retribusi dan Pengaw asan Perizinan, 1

20

1.20.09

xx

xx

1

20

1.20.09

xx

xx

1

20

1.20.09

xx

xx

Pengendalian dan Ev aluasi Pelaksanaan Perizinan, Pengaw asan Perizinan, Retribusi dan Pajak Daerah dst... Program Perencanaan,

Terlaksanany a

Pengendalian dan

perencanaan,

Evaluasi Pem bangunan

pengendalian dan

Daerah

ev aluasi pembangunan

Rev iew Laporan Keuangan Terlaksanany a kegiatan Daerah (LKD)

rev iew Laporan

Ev aluai Lakip

Terev aluasiny a lakip

dst…


44

1,915

BAB VII PENUTUP

Demikian

Perubahan

Rencana

Strategis

Inspektorat

Kabupaten

Pandeglang Tahun 2011-2016 ini kami susun dengan maksud sebagai pedoman dalam menyusun sasaran program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Sedangkan tujuan tersusunnya Perubahan Renstra meningkatkan

pelaksanaan

pengawasan

fungsional

dan

adalah untuk untuk

lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

Pandeglang,

Januari 2015

INSPEKTUR INSPEKTORAT KAB. PANDEGLANG

Drs. H. KURNIA SM, M.Si, Ak, CA NIP. 19710202 199003 1 004


45

PENDAHULUAN Latar Belakang

Recommend Documents