Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
Bab 1
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah dewasa ini semakin meningkat, namun tidak diimbangi secara optimal dengan penyediaan layanan
sektor
sanitasi
dasar
yang
layak
bagi
seluruh
lapisan
masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan bertempat tinggal di kawasan padat dan kumuh. Sanitasi permukiman yang tidak memadai sangat mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan. Kabupaten Pidie memiliki persoalan yang kompleks di bidang permukiman seperti layanan akses sanitasi layak, penanganan kawasan kumuh perkotaan, maupun penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Capaian akses sanitasi layak Kabupaten Pidie hanya sebesar 32,19% merupakan gambaran kondisi existing sanitasi yang jauh dari harapan semua pihak. Keterbatasan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie serta rendahnya realisasi pembiayaan dari sumber lain merupakan tantangan besar dalam mewujudkan target 100% akses sanitasi layak pada tahun 2019. Secara umum, kabupaten/kota lainnya di Aceh juga mengalami permasalahan dan tantangan serupa. Menyadari akan hal ini, maka kementerian-kementerian terkait saling bersinergi untuk mengupayakan lahirnya regulasi sebagai payung hukum percepatan pembangunan sanitasi. Upaya ini diinisiasikan pada Oktober 2013 dan pada akhir Desember 2014 berhasil membuahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi sebagai payung hukum pembangunan sanitasi
BAB 1
PENDAHULUAN
1-1
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
yang meneguhkan seluruh modalitas pembangunan sanitasi yang telah diterapkan
sejak
5
(lima)
tahun
terakhir
di
hampir
seluruh
kabupaten/kota di Indonesia. Potensi lain sebagai modal advokasi kabupaten/kota dan provinsi untuk meningkatkan anggaran air minum dan sanitasi terkait aspek regulasi adalah dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai
pengganti
Undang-Undang
No.
32
Tahun
2004,
yang
menyebutkan bahwa sanitasi sebagai salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Sebelumnya, telah terbit pula Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga erat kaitannya dengan pembangunan sanitasi khususnya pada pasal 71 undang-undang tersebut. Menindaklanjuti target pemenuhan akses sanitasi secara menyeluruh sesuai dengan arah kebijakan sanitasi RPJMN 2015-2019, maka Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahap II lebih berorientasi pada peralihan tahapan dari fase perencanaan ke fase implementasi. Eksistensi Program PPSP Tahap II sebagai bagian dari upaya akselerasi pencapaian universal access tahun 2019 memiliki peran penting, tidak hanya menjadi instrumen advokasi dan pengharusutamaan pembangunan sanitasi serta penyiapan dokumen perencanaan sanitasi, tetapi
saat
ini
yang
terpenting
adalah
penyiapan
implementasi
pembangunan sanitasi yang dituangkan dalam sebuah dokumen strategi sanitasi kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten Pidie berpartisipasi aktif dalam program PPSP pada tahun 2011 dan 2012 untuk menyusun Dokumen Perencanaan Sanitasi, yakni Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS). Dokumen-dokumen ini merupakan dokumen perencanaan sanitasi jangka menengah dan berlaku hingga 5 (lima) tahun. Pada tahun 2015 ini, Kabupaten Pidie kembali menjadi peserta program PPSP untuk melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan sanitasi yang pernah disusun sebelumnya berupa Strategi
BAB 1
Sanitasi
PENDAHULUAN
Kabupaten
(SSK)
Pidie.
Penyusunan
dokumen
1-2
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
pemutakhiran SSK kali ini diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif, baik dari sisi substansi maupun alokasi dana dan waktu
karena
mengakomodir
pemutakhiran
BPS,
SSK
dan
MPS
Kabupaten Pidie dalam satu dokumen. Kepesertaan Kabupaten Pidie sebagai pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015 didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Program PPSP Tahun 2015. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten
Pidie
serta
keperluan
koordinasi
dengan antar
mempertimbangkan
Lembaga/SKPK,
keadaan
Bupati
dan
membentuk
Kelompok Kerja Sanitasi melalui Surat Keputusan Bupati Pidie nomor: 660/304/KEP.07/2015 tentang Pembentukan Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015. Kelompok kerja tersebut antara lain bertugas menyusun Dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Pidie. Pemerintah Kabupaten Pidie memandang pentingnya melaksanakan pemutakhiran dokumen perencanaan sanitasi ini, antara lain karena: 1. umur dokumen-dokumen sanitasi tersebut yang hampir mencapai 5 (lima) tahun serta perlunya peningkatan kualitas dokumen yang sudah
ada
Universal
untuk
Access
percepatan tahun
2019
implementasi/pencapaian yang
bersifat
lintas
target sektor,
komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif; 2. perlunya dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 20122017 dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pidie yaitu Terwujudnya Masyarakat Pidie yang Islami, Sehat, Cerdas, Makmur Damai dan Bermartabat. Fokus
pelaksanaan
Program
Percepatan
Pembangunan
Sanitasi
Permukiman (PPSP) 2015-2019 dibagi dalam 3 kegiatan utama, yaitu: BAB 1
PENDAHULUAN
1-3
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
1. Pemantapan rencana pembangunan sanitasi; 2. Memastikan implementasi dari perencanaan sanitasi yang telah disusun; 3. Membangun sistem insentif dan disintentif bagi pembangunan sanitasi nasional. Dokumen Pemutakhiran SSK berisi perencanaan kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif sebagai salah satu dokumen strategis di antara dokumen perencanaan daerah Kabupaten Pidie, seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, RTRW serta beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Pidie. Hal ini sejalan dengan
adanya
keberlanjutan
dan
peningkatan
target
Millennium
Development Goals (MDGs) tahun 2015 pada dokumen SSK sebelumnya menjadi Universal Access sektor sanitasi pada RPJMN 2015-2019 yaitu terwujudnya cakupan akses
untuk sektor sanitasi yang layak secara
menyeluruh. Dengan demikian guna menghasilkan SSK sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi penyusunan SSK agar dokumen yang disusun memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan memperhatikan empat ciri pendekatan yang dikembangkan, yaitu: a) dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten sendiri secara terintegrasi; b) skala kabupaten; c) top-down meets bottom-up; dan d) didasarkan bukti material (evidence-based). Strategi Sanitasi Kabupaten ini merupakan bagian dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2012-2017 khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif.
BAB 1
Dalam
PENDAHULUAN
penyusunannya,
pemutakhiran
SSK
ini
juga
1-4
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
berpedoman pada RTRW Kabupaten Pidie agar terlaksana pengendalian pemanfaatan
ruang
wilayah.
Skematik
Kedudukan
SSK
terhadap
Dokumen Perencanaan Kabupaten dijelaskan seperti pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Skema Kedudukan SSK terhadap Dokumen Perencanaan Kabupaten
Tujuan dari penyusunan dokumen pemutakhiran SSK ini adalah: a. Tujuan Umum SSK ini disusun sebagai rencana pembangunan 5 (lima) tahunan bidang sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. b. Tujuan Khusus 1) SSK
ini
dapat
memberikan
gambaran
tentang
kebijakan
pembangunan Sanitasi Kabupaten Pidie selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019; 2) Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi;
BAB 1
PENDAHULUAN
1-5
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
3) Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan terlibat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Pidie.
1.2. Metodologi Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK ini merupakan gabungan dari BPS, SSK dan MPS yang pada penyusunan dokumen PPSP sebelumnya masingmasing dokumen tersebut berdiri sendiri. Dokumen Pemutakhiran SSK ini disusun dengan tahapan/proses sebagai berikut: 1. Internalisasi dan Penyamaan Persepsi; 2. Pemetaan Kondisi dan Kemajuan Pembangunan Sanitasi; 3. Skenario Pembangunan Sanitasi; 4. Konsolidasi Penganggaran dan Pemasaran Sanitasi; dan 5. Finalisasi. Sebelum menyusun SSK, Pokja mengkaji dan mengevaluasi capaian terhadap SSK yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya Pokja melakukan identifikasi awal tentang isu-isu penting yang belum dicapai untuk diprioritaskan kembali, serta mengidentifikasi isu-isu strategis terkait layanan sektor sanitasi di Kabupaten Pidie. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki kabupaten untuk semua subsektor sanitasi. Identifikasi temuan tersebut membantu Pokja memperoleh gambaran jelas tentang kondisi umum sanitasi di Kabupaten Pidie. Jenis data yang digunakan dalam penyusunan dokumen pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer yakni data yang diperoleh dari survei lapangan dan interview dengan narasumber. Sedangkan data sekunder yakni data yang diperoleh dengan melakukan studi literatur terhadap dokumendokumen strategis antara lain Kabupaten Pidie Dalam Angka (Kabupaten
BAB 1
PENDAHULUAN
1-6
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
dan Kecamatan), RPJPD, RPJMD, RKPD, RPI2JM, RTRW serta dokumen kebijakan-kebijakan pusat dan daerah terkait sector sanitasi. Demikian pula dengan referensi yang berfokus pada sektor sanitasi seperti Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Pidie, Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie (SSK), dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten Pidie yang telah disusun sebelumnya. SSK pemutakhiran ini disusun dengan berpedoman pada Hirarki Penyusunan SSK menurut Peraturan Presiden nomor: 185 tahun 2014 sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1.2. Gambar 1.2 Hirarki Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota
1. 2. 3. 4. 5. Gambar 1.1 Hirarki Penyusunan Strategi Sanitasi Kab/Kota 6.
Penyusunan dokumen Pemutakhiran SSK dilaksanakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pidie dengan didampingi fasilitator kabupaten. Proses pemuktahiran
Strategi
Sanitasi
Kabupaten
Pidie
disusun
dengan
pendekatan partisipatif dan dilaksanakan melalui tahapan berikut ini:
BAB 1
PENDAHULUAN
1-7
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
1. Merumuskan pemetaan kondisi sanitasi saat ini dengan mengacu pada Studi EHRA dan Instrumen Profil Sanitasi; 2. Melakukan input Instrumen Perencanaan; 3. Internalisasi dan Eksternalisasi program dan kegiatan; 4. Konsultasi dengan Pokja dan Satker provinsi; 5. Akses terhadap sumber dana non-Pemerintah; dan 6. Pengawalan program dan kegiatan dalam mekanisme penganggaran. Rujukan yang digunakan oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Pidie sebagai acuan dalam Penyusunan Pemuktahiran SSK, diantaranya: 1. Kebijakan Sanitasi pada RPJMN 2015-2019; 2. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait; 3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pidie; 4. RPJMD Kabupaten Pidie 2012-2017; 5. RPIJM Bidang PU/Cipta Karya Kabupaten Pidie; 6. Rencana Strategis masing-masing SKPK; serta 7. Peraturan-peraturan
terkait
pengembangan
wilayah
dan
proses
perencanaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
1.3. Dasar Hukum 1.3.1 Undang-Undang 1.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
BAB 1
PENDAHULUAN
1-8
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 tentang
Kewenangan
Pemerintah,
Provinsi
dan
Kabupaten/Kota; 6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
BAB 1
PENDAHULUAN
1-9
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
1.3.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
7.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005
tentang
Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota; 9.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional; 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
BAB 1
PENDAHULUAN
1 - 10
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai; 1.3.3 Keputusan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (BKP4N);
2.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2005 tentang
Komite
Kebijakan
Percepatan
Penyediaan
Infrastruktur; 3.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
4.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
BAB 1
PENDAHULUAN
1 - 11
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
1.3.4 Keputusan dan Peraturan Menteri 1.
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 141 Tahun 2001 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
2.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman
Pengurusan,
Pertanggungjawaban
dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan
Tata
Usaha
Keuangan
Daerah
Dan
Penyusunan Perhitungan APBD; 3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;
4.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
5.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 494 Tahun 2005 tentang
Kebijakan
dan
Strategi
Nasional
Pembangunan
Perkotaan; 6.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 603 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Manajemen Penyelenggaraan Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Pekerjaan Umum;
7.
Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 35 Tahun 2006 Tentang
Perencanaan,
Pelaksanaan/Penatausahaan,
Dan
Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah; 8.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
9.
Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 6 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan;
BAB 1
PENDAHULUAN
1 - 12
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
11. Keputusan
Menteri
Dalam
Negeri
RI
Nomor
050-
188/Kep/BANGDA/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPMJD); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13
Tahun
2006
Tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan Daerah; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Pemukiman (KSNP-SPALP); 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 207 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Yang Diteruspinjamkan Kepada BUMN/Pemda; 15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 852 Tahun 2008 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup; 1.3.5 Peraturan Daerah/Qanun Kabupaten Pidie 1.
Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
2.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
3.
Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pidie Tahun 2012 - 2017.
BAB 1
PENDAHULUAN
1 - 13
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
1.4. Sistematika Penulisan Dokumen pemutakhiran SSK ini terdiri atas 6 (enam) BAB beserta lampiran-lampirannya.
Gambaran
umum
dan
urutan
pembahasan
diuraikan sebagai berikut: Bab 1 : Pendahuluan Bab
ini
menguraikan
tentang
latar
belakang,
metodologi
penyusunan, dasar hukum serta sistematika penulisan dokumen pemuktahiran SSK. Bab 2 : Profil Sanitasi Saat Ini Bab ini terdiri dari Gambaran Wilayah, Kemajuan Pelaksanaan SSK,
Profil
Sanitasi
saat
ini,
serta
Area
Berisiko
dan
Permasalahan Mendesak Sanitasi. Pada dasarnya, Bab 2 ini merupakan Buku Putih yang dimutakhirkan. Bab 3 : Kerangka Pengembangan Sanitasi Bab ini menguraikan tentang Visi dan Misi Sanitasi, Pentahapan Pengembangan Sanitasi, serta Kemampuan Pendanaan Sanitasi. Bab 4 : Strategi Pengembangan Sanitasi
{
Bab ini menguraikan tentang strategi pengembangan sanitasi yang mencakup Air Limbah Domestik, Pengelolaan Persampahan, dan Drainase Perkotaan. Bab 5 : Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Bab ini berisi Ringkasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan, Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber
Pendanaan
Pengembangan
Sanitasi
Pemerintah, dengan
Kebutuhan
Sumber
Pendanaan
Biaya Non-
Pemerintah, dan Antisipasi Funding Gap. Bab 6 : Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK Bab ini menguraikan tentang proses dan mekanisme Monitoring dan Evaluasi hasil/capaian implementasi SSK selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu periode implementasi tahun 2016 – 2020. BAB 1
PENDAHULUAN
1 - 14
Strategi Sanitasi Kabupaten Pidie Tahun 2015
Lampiran Bagian ini terdiri atas 8 (delapan) Lampiran utama yaitu: Hasil Kajian Aspek Non Teknis dan Lembar Kerja Area Berisiko, Hasil Analisis SWOT, Tabel Kerangka Kerja Logis, Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan, Deskripsi Program/Kegiatan, Daftar Perusahaan Penyelenggara
CSR
yang
Potensial,
Kesiapan
Implementasi,
Serta
Rencana Kerja Tahunan.
BAB 1
PENDAHULUAN
1 - 15
