PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

Pada tahun 2015 Kabupaten Gunungkidul melakukan pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul dilakukan karena usia Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Gunungkidul yang disusun pada tahun 2010 telah mencapai 5 tahun, untuk peningkatan kualitas dokumen yang sudah ada serta adanya target baru yang harus dicapai pada akhir tahun 2019 yaitu universal akses. Dalam pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 maka Pokja Sanitasi akan mereview dan mengevaluasi pelaksanaan dan capaian dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010, Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010, Memorandum Program Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011. Program kegiatan yang direncanakan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Tahun 2010 dan Memorandum Program Sanitasi tahun 2011 apakah telah dilaksanakan dan terdanai pada tahun yang direncanakan sesuai tahapan selama lima tahun dari 2011 sampai tahun 2015. Kemudian tujuan dan sasaran dari Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 apakah sudah tercapai. Permasalahan mendesak apakah sudah teratasi. Selanjutnya pada tahun 2015 ini dengan menggunakan data sekunder, persepsi SKPD dan Studi EHRA yang akan dilakukan pada tahun 2015, Pokja Sanitasi Kabupaten akan melihat kondisi sanitasi terkini di masyarakat. Untuk selanjutnya agar target universal akses pada tahun 2019 dapat tercapai maka Pokja Sanitasi Kabupaten Gunungkidul akan menyusun Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Gunungkidul adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat Kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan dan menjawab permasalahan bidang sanitasi yang ada di Kabupaten Gunungkidul.

Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-1

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Kurun waktu RPJP Nasional adalah 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005 - 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pasal 2 (1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014. (2) RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. (3) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga; b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam mencapai sasaran Nasional yang termuat dalam RPJM Nasional; c. pedoman Pemerintah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah; d. RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional.


Halaman |1-2

Pasal 3 (1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan RPJM Daerah. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda). Rancangan RPJP Daerah hasil Musrenbangda dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJP Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan RPJM Daerah merupakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih. RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 pada bagian IV.1 Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005–2025, sub bagian IV.1.2 Mewujudkan Bangsa Yang Berdaya-Saing, Huruf D nomor 33. Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi menyatakan bahwa pendanaan APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten untuk percepatan pembangunan sanitasi diselenggarakan berdasarkan pada program dan kegiatan pembangunan sanitasi yang tercantum dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-3

Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul yang disusun tahun 2015 ini akan menjadi masukan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020. Sehingga rencana program kegiatan dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Gunungkidul tahun 2015 akan teranggarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama lima tahun mendatang. Maka secara garis besar hubungan antara Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul dengan RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJPN adalah sebagai berikut ; Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 akan masuk dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020. RPJMD Kabupaten Gunungkidul tersebut mendukung tujuan dan sasaran RPJMN 2015 – 2019. RPJMN tersebut merupakan tahapan pembangunan dari RPJP Nasional 2005 – 2025. RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2020 adalah bagian tahapan dari RPJP Daerah Kabupaten Gunungkidul. RPJMD Kabupaten Gunungkidul di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Bab III Klasifikasi Penataan Ruang ; Pasal 4 Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Pasal 5 (1)

Penataan ruang berdasarkan internal perkotaan.

sistem

terdiri

(2)

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.

(3)

Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

(4)

Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

(5)

Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.


atas sistem wilayah dan sistem

Halaman |1-4

Dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Pokja Sanitasi memperhatikan RTRW Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut ; 1. Dalam Instrument Profil Sanitasi, klasifikasi desa berdasarkan RTRW Daerah terdiri dari kawasan perkotaan (urban) dan kawasan perdesaan (rural). 2. Penentuan Desa sebagai kawasan Central Bussiness District (CBD) atau tidak kawasan CBD, Pokja Sanitasi berdasarkan RTRW Daerah. 3. Data luas wilayah administrasi desa berdasarkan RTRW Daerah. Dengan demikian ada kaitan yang erat antara Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Gunungkidul. 1.2

Metode Penyusunan

Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Gunungkidul tahun 2015 ini disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten secara partisipatif dan terintegrasi lewat diskusi, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dengan dukungan fasilitasi dari Fasilitator Kabupaten. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu yang secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap. Serangkaian kegiatan dan metoda dilakukan bersama pokja baik survey, lokakarya, pelatihan, diskusi dan pembekalan. Metode penyusunan SSK ini, terdiri dari tahapan berikut: 1) Melakukan penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten saat ini dengan melakukan kajian primer sebagai berikut ; A. Kajian EHRA, B. Kajian Komunikasi dan Pemetaan Media, C. Kajian Sanitasi Sekolah, D. Kajian Peran Serta Masyarakat (PMJK), E. Kajian Peran Swasta, F. Kajian Kelembagaan dan Keuangan, 2) Mengumpulkan data sekunder yang ada di SKPD terkait sanitasi. Data sekunder akan digunakan untuk mengisi instrument Profil Sanitasi worksheet Form2. 3) Melakukan review terhadap data data yang ada dalam BPS, SSK tahun 2010 dan MPS tahun 2011. 4) Melakukan diskusi Pokja Sanitasi 5) Melakukan desk analisys Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-5

6) Mengolah data hasil kajian primer dan menyusun laporan untuk setiap kajian primer. 7) Menggunakan Instrumen Profil Sanitasi menghasilkan area beresiko sanitasi, zona system sanitasi. Selanjutnya hasil dari Instrumen Profil Sanitasi di masukkan ke dalam Instrumen Perencanaan Air Limbah, Istrumen Perencanaan Persampahan, Instrumen Perencanaan Drainase. 8) Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi Kabupaten, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten. 9) Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan yaitu universal akses. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendiskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihapadapi dalam mencapai tujuan. 10) Merumuskan Strategi Sanitasi Kabupaten yang menjadi basis penyusunan program dan kegiatan pembangunan sanitasi Kabupaten jangka menengah (5 tahunan). Dengan alat analisis SWOT mengkaji kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman dan Diagram Sistem Sanitasi. 11) Menetapkan Program Kegiatan untuk mencapai universal akses tahun 2019. Jenis data yang digunakan dalam pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul tahun 2015 adalah data primer yang diperoleh dari kajian primer yaitu data hasil kajian EHRA, data sekunder yang diperoleh dari SKPD, dan Persepsi SKPD. Ketiga jenis data tersebut akan menjadi komponen dalam penentuan area resiko sanitasi, zona air limbah, zona sampah, zona drainase. Proses penulisan Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul menggunakan tim penulis yang bekerja sesuai tahapan selama proses pemutakhiran berlangsung. Setelah data yang diperlukan diperoleh maka Pokja Sanitasi akan melakukan analisa dilanjutkan diskusi dan hasil kesepakatan dari diskusi ditulis oleh tim penulis.

1.3

Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 adalah : 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alami Hayati dan Ekosistemnya Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-6

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 8) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 10) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 12) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 14) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014. 16) Undang Undang Nomor 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air 17) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air 18) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan 19) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai 20) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman 21) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam 22) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 23) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 24) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 25) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 26) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-7

27) Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri 28) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 29) Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi kawasan Industri 30) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 31) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185/2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi 32) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 33) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air 34) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 35) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 36) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 37) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 38) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) 39) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/2008 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 41) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 42) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Maysarakat 43) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-8

44) 45) 46) 47)

48)

49)

50)

51)

52) 53) 54) 55)

56)

57)

Persyaratan Kesehatan Perumahan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 157a/Kpts/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 281/Kpts/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kegiatan Wajib Izin Pembuangan Limbah Cair Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 1997 tentang Kebersihan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Daerah , Kedudukan, Dan Tugas Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Daerah , Kedudukan, Dan Tugas Dinas Dinas Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan,


Halaman |1-9

Susunan Organisasi Daerah , Kedudukan, Dan Tugas Lembaga Teknis Daerah 58) Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 95/KPTS/2015 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2015

1.4

Sistematika Penulisan

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) bab. Secara umum gambaran isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut : • Bab 1 Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang 1.2. Metodologi Penyusunan 1.3. Dasar Hukum 1.4. Sistematika Penulisan • Bab 2 Profil Sanitasi Saat ini 2.1. Gambaran Wilayah 2.2. Kemajuan Pelaksanaan SSK 2.3. Profil sanitasi Saat Ini 2.4. Area Beresiko Dan Permasalahan Mendesak Sanitasi • Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi 3.1. Visi dan Misi Sanitasi 3.2. Pentahapan Pengembangan Sanitasi 3.2.1. Tahapan Pengembangan Sanitasi 3.2.2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi 3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaan 3.3. Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah • Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi 4.1. Air Limbah Domestik 4.2. Pengelolaan Persampahan 4.3. Drainase Perkotaan • Bab 5 Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi 5.1. Ringkasan


Halaman |1-10

5.2. 5.3. 5.4.

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Antisipasi Funding Gap

• Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK • Lampiran 1 : Hasil kajian aspek non teknis dan lembar kerja area beresiko Lampiran 1.1 : Struktur Organisasi Daerah dan Keuangan Daerah Lampiran 1.2 : Lembar Kerja Analisis Area Beresiko Menggunakan Instrumen Profil Sanitasi Lampiran 1.3 : Ringkasan Eksekutif Hasil Studi EHRA dan Kajian Lainnya 1.3.1. Ringkasan Eksekutif Hasil Studi EHRA 1.3.2. Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Swasta Dalam Penyediaan Layanan Sanitasi 1.3.3. Ringkasan Eksekutif Kajian Kelembagaan dan Kebijakan 1.3.4. Ringkasan Eksekutif Kajian Komunikasi dan Media 1.3.5. Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Serta Masyarakat 1.3.6. Ringkasan Eksekutif Kajian Sanitasi Sekolah • Lampiran 2 : Hasil analisis SWOT • Lampiran 3 : Tabel Kerangka Kerja Logis • Lampiran 4 : Hasil Pembahasan Program, Kegiatan , dan Indikasi Pendanaan • Lampiran 5 : Deskripsi Program Kegiatan • Lampiran 6 : Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR yang potensial • Lampiran 7 : Kesiapan Implementasi • Lampiran 8 : Rencana Kerja Tahunan Penjelasan secara detail setiap bab dan sub bab adalah sebagai berikut ;

• Bab 1 Pendahuluan. 1.1. Latar Belakang Memberikan latar belakang dilakukannya pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Penjelasan terkait latar belakang ini setidaknya memberikan penjelasan minimal terkait: - Peran SSK dalam pembangunan sanitasi di kabupaten/kota - Pentingnya memiliki dokumen strategi sanitasi yang berkelanjutan Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-11

- Hubungan antara SSK yang disusun sebelumnya dengan SSK yang telah dimutakhirkan serta kaitannya dengan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota lain (minimum RPJMD dan RTRW). 1.2.

Metodologi Penyusunan Memberikan informasi terkait metodologi yang digunakan oleh Pokja dalam proses pemutakhiran SSK.

1.3.

Dasar Hukum Memberikan informasi terkait peraturan-peraturan (nasional, provinsi, dan daerah) yang menjadi dasar dalam penyusunan strategi sanitasi kabupaten/kota dan juga pemutakhirannya.

1.4.

Sistematika Penulisan Menjelaskan sistematika yang digunakan dalam penulisan dokumen. Berisi rincian bab yang dituliskan serta penjelasan ringkas tentang isi dari setiap babnya.

• Bab 2 Profil Sanitasi Saat ini 2.1. Gambaran Wilayah Berisi penjelasan singkat mengenai kondisi administratif, wilayah kajian SSK, kependudukan, jumlah penduduk miskin dan kebijakan penataan ruangnya beserta peta dan tabel. Peta Wilayah Kajian SSK yang meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten/Kota, yang menunjukkan batas-batas administrasi s/d wilayah kelurahan/desa (pada kabupaten cukup sampai batas adminitrasi kecamatan). Ukuran peta di batang tubuh dapat berbeda beda namun informasi dalam peta harus dapat terbaca jelas. Lengkap dengan peta ukuran A1. Peta terkait Kebijakan Tata Ruang (RTRW), yang meliputi Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Pola Ruang; menunjukkan setidaknya wilayah permukiman saat ini dan yang akan datang dan wilayah yang termasuk wilayah perdagangan dan jasa saat ini dan mendatang.


Halaman |1-12

2.2.

Kemajuan Pelaksanaan SSK Berisi penjelasan singkat mengenai status implementasi SSK periode terdahulu untuk 3 (tiga) subsektor. a. Air Limbah Domestik Memberikan informasi mengenai status implementasi SSK periode sebelumnya untuk air limbah domestic. Menggunakan tabel kemajuan pelaksanaan SSK untuk air limbah domestik b. Pengelolaan persampahan Memberikan informasi mengenai status implementasi SSK periode sebelumnya untuk persampahan. Menggunakan tabel kemajuan pelaksanaan SSK untuk persampahan c. Drainase perkotaan Memberikan informasi mengenai status implementasi SSK periode sebelumnya untuk drainase perkotaan. Menggunakan tabel kemajuan pelaksanaan SSK untuk drainase perkotaan

2.3.

Profil sanitasi Saat Ini Berisi penjelasan singkat mengenai sistem air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini serta cakupan layanannya termasuk rencana pengembangan berdasarkan MasterPlan/OutlinePlan bila ada. Sumber data dapat berasal dari data sekunder ataupun dari data primer (hasil studi EHRA). Lengkap dengan Lampiran 1.3 berisi tentang Ringkasan Eksekutif hasil kajian studi EHRA dan kajian studi lainnya dan Lampiran 1.4 mengenai peta rencana pengembangan berdasarkan MasterPlan/OutlinePlan bila ada.

2.4.

Area Beresiko Dan Permasalahan Mendesak Sanitasi Berisi penjelasan singkat mengenai pemetaan area berisiko untuk air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan saat ini serta permasalahan mendesak yang dihadapi.

• Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi 3.1. Visi dan Misi Sanitasi Berisi penjelasan singkat mengenai visi misi sanitasi yang telah dimutakhirkan sesuai dengan RPJMD kota terbaru.


Halaman |1-13

3.2.

Pentahapan Pengembangan Sanitasi 3.2.1. Tahapan Pengembangan Sanitasi Berisi peta-peta tahapan pengembangan sistem dan zona sanitasi. Peta ini didapatkan berdasarkan hasil analisis menggunakan Instrumen Profil Sanitasi. Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk peta (minimum) berikut ini: - Peta tahapan pengembangan air limbah domestik - Peta tahapan pengembangan persampahan - Peta tahapan pengembangan drainase perkotaan Lengkap dengan tabel berikut ini: - Tabel Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten/Kota. Memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan air limbah domestik untuk jangka panjang (10-15 tahun) serta pentahapannya untuk setiap 5 (lima) tahun. -Tabel Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten/Kota Memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan persampahan untuk jangka panjang (10-15 tahun) serta pentahapannya untuk setiap 5 (lima) tahun. - Tabel Tahapan Pengembangan Drainase Kabupaten/Kota Memberikan gambaran mengenai rencana pengelolaan Drainase untuk jangka panjang (10-15 tahun) serta pentahapannya untuk setiap 5 (lima) tahun. 3.2.2. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Sanitasi Menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Penetapan tujuan dan sasaran mengacu pada kebijakan yang telah ada sebelumnya (nasional, provinsi, dan daerah) serta hasil dari analisis tahapan pengembangan sanitasi. Menggunakan Tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) untuk merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi. a. Air limbah domestik b. Persampahan c. Drainase perkotaan


Halaman |1-14

3.2.3. Skenario Pencapaian Sasaran Menyajikan skenario pencapaian sasaran jangka menengah dalam rencana peningkatan akses untuk setiap tahun selama 5 tahun. 3.3.

Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah Sub bab ini berisi hasil pemutakhiran atas hasil perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi untuk lima (5) tahun kedepan. Bagian ini akan menjadi dasar dalam penetapan skenario pembangunan sanitasi yang hasilnya akan menjadi bagian dari Bab 4 dan Bab 5.

• Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi 4.1. Air Limbah Domestik Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan kabupaten/kota untuk pengembangan air limbah domestik selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Lengkap dengan Lampiran 2 berisi hasil analisis SWOT dan Lampiran 3 berisi Tabel Kerangka Kerja Logis . 4.2.

Pengelolaan Persampahan Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan kabupaten/kota untuk pengembangan persampahan selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Lengkap dengan Lampiran 2 berisi hasil analisis SWOT dan Lampiran 3 berisi Tabel Kerangka Kerja Logis .

4.3.

Drainase Perkotaan Berisi penjelasan singkat mengenai pernyataan strategi yang akan dilaksanakan kabupaten/kota untuk pengembangan drainase perkotaan selama 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan isu strategis yang ada saat ini. Lengkap dengan Lampiran 2 berisi hasil analisis SWOT dan Lampiran 3 berisi Tabel Kerangka Kerja Logis .


Halaman |1-15

• Bab 5 Program, Kegiatan, dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi 5.1. Ringkasan Berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN). Secara spesifik, informasi ini dituangkan dalam bentuk tabel. Lengkap dengan Lampiran 4 yang berisi Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Pembangunan Sanitasi. 5.2.

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari APBD Kota, APBD Provinsi dan APBN untuk lima (5) tahun kedepan. Secara spesifik, informasi ini dituangkan dalam bentuk tabel. Lengkap dengan Lampiran 4 berisi Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan .

5.3.

Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Berisi penjelasan singkat mengenai rekapitulasi program kegiatan sanitasi yang didanai dari non Pemerintah (kontribusi Swasta dan BUMN/D, kontribusi masyarakat) untuk lima (5) tahun kedepan. Secara spesifik, informasi ini dituangkan dalam bentuk tabel. Lengkap dengan Lampiran 4 berisi Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan .

5.4.

Antisipasi Funding Gap Berisi penjelasan singkat mengenai kemungkinan terjadinya Funding gap bila jumlah anggaran yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir harus dijelaskan mengenai langkahlangkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut. Secara spesifik, informasi ini dituangkan dalam bentuk tabel. Lengkap dengan Lampiran 4 berisi Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan .


Halaman |1-16

Dilengkapi dengan “Deskipsi program/kegiatan” untuk program/kegiatan yang belum mendapatkan sumber pendanaan kemudian dilampirkan dalam Lampiran 5 berisi Deskripsi Program/Kegiatan. Lengkap dengan daftar perusahaan penyelenggara CSR yang ada diwilayah Kab./Kota yang berpotensi untuk mendanai Sanitasi kemudian menjadi Lampiran 6 Perusahaan Penyelenggara CSR yang potensial. • Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK • Lampiran 1 : Hasil kajian aspek non teknis dan lembar kerja area beresiko Berisi data rinci terkait kondisi sanitasi saat ini yang dapat menggambarkan kondisi dan jumlah infrastruktur sanitasi sekaligus memberikan informasi mengenai tingkat layanan/cakupan sanitasi.

Lampiran 1.1 : Struktur Organisasi Daerah dan Keuangan Daerah Berisi penjelasan tentang: (i) Keuangan dan Perekonomian Daerah, dan (ii) Struktur Organisasi beserta tanggung jawabnya). Lampiran 1.2 : Lembar Kerja Analisis Area Beresiko Menggunakan Instrumen Profil Sanitasi Berisi print out dari semua lembar kerja (sheet) yang ada di Instrumen Profil Sanitasi. menggunakan lembar A3. Lampiran 1.3 : Ringkasan Eksekutif Hasil Studi EHRA dan Kajian Lainnya 1.3.1. Ringkasan Eksekutif Hasil Studi EHRA Berisi intisari hasil analisa studi EHRA, yang memuat minimum informasi berikut (maksimal 2 halaman): (i) penjelasan umum tentang sampling dan stratifikasi (bila tidak semua kelurahan/desa diambil sebagai area studi EHRA); (ii) hasil analisis mengenai Indeks Risiko Sanitasi (sumber air, persampahan, air limbah domestik, banjir/genangan, dan PHBS); (iii) prioritas berdasarkan permasalahan mendesak yang akan memberi arah pengembangan strategi. Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-17

1.3.2. Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Swasta Dalam Penyediaan Layanan Sanitasi Berisi intisari hasil analisa kajian yang memuat minimum informasi berikut (maksimal 2 halaman) :penyedia layanan setiap komponen (air limbah domestik, persampahan dan drainase perkotaan). 1.3.3. Ringkasan Eksekutif Kajian Kelembagaan dan Kebijakan Berisi intisari hasil analisa kajian yang memuat minimum informasi berikut (maksimal 2 halaman): (i) struktur kelembagaan sanitasi dan penjelasannya; dan (ii) tabel kebijakan terkait sanitasi dan penjelasannya. 1.3.4. Ringkasan Eksekutif Kajian Komunikasi dan Media Berisi intisari hasil analisa kajian yang memuat minimum informasi berikut (maksimal 2 halaman) : (i) tabel kegiatan komunikasi untuk semua komponen, serta (ii) media komunikasi dan kerjasama untuk semua komponen. 1.3.5. Ringkasan Eksekutif Kajian Peran Serta Masyarakat Berisi intisari hasil analisa kajian yang memuat minimum informasi berikut (maksimal 2 halaman): (i) daftar program/proyek layanan berbasis masyarakat, (ii) pengelolaan per komponen. 1.3.6. Ringkasan Eksekutif Kajian Sanitasi Sekolah Berisi intisari hasil analisa kajian yang memuat minimum informasi berikut (maksimal 2 halaman): (i) kondisi sarana sanitasi sekolah dasar/MI, serta (ii) perilaku higiene dan sanitasi. • Lampiran 2 : Hasil analisis SWOT Analisa SWOT adalah analisa Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan, dan Ancaman yang dimiliki Kabupaten Gunungkidul untuk mencapai tujuan sanitasi yang ingin dicapai. • Lampiran 3 : Tabel Kerangka Kerja Logis Berisi tabel Kerangka Kerja Logis yang menjelaskan alur dan keterkaitan atas program dan kegiatan yang diusulkan dengan strategi, tujuan dan sasaran, serta permasalahan yang dihadapi. Strategi Sanitasi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

Halaman |1-18

• Lampiran 4 : Hasil Pembahasan Program, Kegiatan , dan Indikasi Pendanaan Berisi tabel-tabel yang terdapat di dalam file “lampiran-4 Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Pendanaan.xlsx” mengenai “Kesepakatan Program dan Kegiatan Sanitasi Jangka Menengah ” (7 tabel) yaitu: o Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Jangka Menengah o Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber APBD Kab./Kota o Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber APBD Provinsi o Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber APBN o Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber CSR o Hasil Pembahasan Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sumber Masyarakat/ Swasta non- CSR o Program dan Kegiatan dalam Daftar Tunggu • Lampiran 5 : Deskripsi Program Kegiatan Berisi tabel-tabel atau non tabel yang berisi minimal tentang : judul program/kegiatan, Latar belakang, tujuan, sasaran, indikator, asumsi dan resiko, penerima manfaat, hasil yang diharapkan, rincian kegiatan, rencana pelaksanaan, perkiraan biaya, peta lokasi dan keterangan. • Lampiran 6 : Daftar Perusahaan Penyelenggara CSR yang potensial Berisi tabel-tabel atau non tabel yang berisi minimal tentang : Nomer urut, Nama perusahaan penyelenggara CSR, Alamat dan nomer telepon atau email yang dapat dihubungi. • Lampiran 7 : Kesiapan Implementasi Berisi tabel-tabel yang terdapat di dalam file “Lampiran-5 Kesiapan Implementasi01.docx” mengenai: o Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran tahun n+1 (tahun depan) o Kriteria Kesiapan Infrastruktur tahun n+1 (tahun depan) o Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran tahun n+2 (2 tahun kedepan) o Kriteria Kesiapan Infrastruktur tahun n+2 (2 tahun kedepan)


Halaman |1-19

Lampiran 8 : Rencana Kerja Tahunan Berisi tabel yang terdapat di dalam file “Lampiran-6 Rencana Kerja Tahunan01.docx” mengenai: o Rencana Kerja Tahunan


Halaman |1-20

PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents