I. 1.1.
PENDAHULUAN
Latar Belakang Kemajuan yang diperoleh Bangsa Indonesia selama tiga dasawarsa
pembangunan ternyata masih menyisakan berbagai ketimpangan, antara lain berupa kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan rakyat antara Kawasan Indonesia Barat yang lebih maju bila dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Timur yang masih jauh terbelakang. Data Badan Pusat Statistik (2006) menunjukkan bahwa PDB Indonesia sebagian besar (59.28 %) disumbangkan oleh 6 (enam) propinsi di Pulau Jawa dengan kontribusi paling besar adalah DKI Jakarta (16.46 %), Jawa Timur (15.22 %), Jawa Barat (14.61 %) dan Jawa Tengah (8.84 %). Daerah di luar Jawa yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PDB Nasional adalah Kalimantan Timur (6.60 %), Riau (5.24 %) Sumatera Utara (5.16 %), dan Sumatera Selatan (3.08 %). Pada tahun 1996, Nusa Tenggara Barat menyumbang hanya 0.78 % dari total PDRB seluruh propinsi. Angka tersebut terus meningkat dan mencapai 1.20 % pada tahun 2000, namun kontribusinya mengalami penurunan yakni 0.97 % pada tahun 2005. Peningkatan PDRB Nusa Tenggara Barat pada tahun 2000 sebagian besar berasal dari sektor pertambangan, yaitu setelah beroperasinya PT. Newmont Nusa Tenggara. Perbedaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia antar wilayah pada suatu negara menciptakan disparitas dan ketidakseimbangan antar wilayah. Terdapat wilayah yang berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah lain maupun wilayah sekitarnya. Ketidakseimbangan antar wilayah yang terjadi dapat menimbulkan persoalan yang berujung pada penurunan kualitas kehidupan masyarakatnya. Dalam suatu masyarakat, usaha mengurangi disparitas internal yang merupakan pengejewantahan pembangunan wilayah merupakan issue yang lebih besar dan penting dari pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara agregat. Disparitas internal mempunyai struktur yang multidimensi. Disparitas
2
dapat terjadi antar negara, antar wilayah dalam negara dan antar berbagai kelas sosial (Haruo 2000). Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia sebagai negara yang luas dan kaya akan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, menghadapi disparitas wilayah dalam berbagai segi. Selain karena faktor endowment dari masing-masing wilayah, disparitas juga terjadi sebagai akibat kebijakan dan konsep wilayah yang dianut Pemerintah, yang merupakan cerminan dari paradigma lama pembangunan di Indonesia (Kasikoen 2005). Dari segi ekonomi, pembangunan wilayah dalam jangka panjang bertujuan
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
(Tambunan
2001).
Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di perdesaan dapat dimasukkan ke dalam beberapa permasalahan utama sebagai berikut : (1) masih kurang berkembangnya kehidupan masyarakat perdesaan karena terbatasnya akses masyarakat perdesaan ke sumber daya produktif, seperti lahan, permodalan, infrastruktur, dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pasar; (2) masih terbatasnya pelayanan prasarana dan sarana permukiman perdesaan, seperti air minum, sanitasi, persampahan, dan prasarana lingkungan lain; (3) masih terbatasnya kapasitas kelembagaan pemerintahan di tingkat lokal dan kelembagaan sosial ekonomi untuk mendukung peningkatan sumber daya pembangunan perdesaan; dan (4) masih kurangnya keterkaitan
antara
kegiatan
ekonomi
perkotaan
dan
perdesaan
yang
mengakibatkan makin meningkatnya kesenjangan ekonomi dan pelayanan infrastruktur antar wilayah. Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada
propinsi
dan
kabupaten/kota,
untuk
melaksanakan
percepatan
pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk unggulannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan
3
kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antar sektor, antar program, antar pelaku, dan antar daerah (Tim P4W-IPB 2002). Kawasan andalan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan andalan diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan andalan juga diharap mampu bersaing di dalam dan luar negeri (Tim P4W-IPB 2002). Sebagai upaya pengembangan Kawasan Indonesia Timur dalam rangka mengejar ketertinggalannya terhadap Kawasan Indonesia Barat berbagai strategi dan program telah dilakukan. Perhatian terhadap Kawasan Indonesia Timur secara formal-politis dimulai saat frase ”Pembangunan Kawasan Timur Indonesia” dicantumkan pada GBHN tahun 1993. Kemudian hal ini segera diikuti dengan pembentukan Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1996, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia memperkenalkan Kapet (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) sebagai model perencanaan pembangunan di Kawasan Indonesia Timur. Model ini mengadopsi konsep growth centers, yaitu menciptakan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, berupa satu kawasan andalan prioritas mewakili masing-masing propinsi. Kawasan ini didukung oleh kegiatan sektor/komoditi unggulan, yang berupa potensi sumber daya lokal, yang diharapkan menjadi prime mover pengembangan propinsi yang bersangkutan (Prasetya dan Hadi 2000). Praktek pengembangan wilayah melalui konsep growth centers (growth pole) dibanyak negara banyak mengalami kegagalan. Salah satu alasan kegagalan tersebut adalah melupakan kekuatan industrial-linkages yang mestinya dibangun jauh sebelumnya, baik dalam proses penambahan nilai, keterkaitan produk (industrial tree), maupun keterkaitan lokasi (spesialisasi aktivitas ekonomi). Dengan dipertanyakan keterkaitan ini, maka trickle down effect yang dijadikan
4
harapan saat diberlakukannya konsep growth centers ini menjadi menipis (Kasikoen, 2005). Menurut Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996, kemudian disempurnakan oleh Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998 yang selanjutnya diubah
dengan
Keputusan
Presiden
Republik
Indonesia
Nomor
150
Tahun 2000, maka telah ditetapkan 14 lokasi Kapet. Pengertian Kapet adalah suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan sebagai berikut : a.
Memiliki potensi untuk cepat tumbuh, dan atau
b.
Mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya
c.
Memerlukan dana investasi yang besar bagi pengembangannya. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1998, Kabupaten
Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu telah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) yang disebut Kapet Bima. Secara geografis Kapet Bima memiliki pospek yang cukup besar baik secara nasional, regional maupun internasional. Secara nasional ujung timur Kapet Bima yaitu Pelabuhan Laut Sape merupakan daerah paling timur yang dapat dilalui transportasi darat dari dan keseluruh Kawasan Indonesia Barat, sehingga Pelabuhan Laut Sape dapat dijadikan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dari kawasan Sulawesi, NTT, Maluku dan Irian Jaya serta wilayah perairan Indonesia bagian barat atau sebaliknya. Posisi Kapet Bima lebih membuka peluang memperpendek jalur arus barang/jasa lewat laut ke Australia dan kawasan Pasifik. Hubungan udara melalui Bandara M. Salahuddin Bima sudah dapat membuka hubungan dengan wilayah lain di Indonesia dan untuk hubungan internasional yang terdekat adalah Bandara Udara Ngurah Rai Bali yang dapat ditempuh dalam 1 jam penerbangan dari Bandar Udara Salahuddin Bima, sedang lewat darat ditempuh dalam waktu 24 jam. Di sisi lain, Kapet Bima termasuk dalam posisi jalan wisata segi tiga emas yaitu di sebelah utara Tanah Toraja, sebelah Timur Pulau Komodo dan sebelah barat Pulau Bali. Dalam hal ini Kapet Bima telah menunjukkan peranannya sebagai jalan masuk wisatawan mancanegera ke Pulau Komodo, sehingga
5
memungkinkan pembangunan fasilitas akomodasi di wilayah Kapet Bima yang memudahkan wisatawan mengunjungi Pulau Komodo, karena di Pulau Komodo sendiri tidak boleh dibangun fasilitas akomodasi. Pertumbuhan perekonomian kawasan secara umum terus mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diperoleh setiap tahun. Pada tahun 2000, PDRB Kabupaten Dompu adalah sebesar Rp.607,014.51 juta, Kabupaten Bima dan Kota Bima adalah Rp.1,245,933.76 juta, sedangkan pada Tahun 2003 PDRB Kabupaten Dompu sebesar Rp.869,791.79 juta, Kabupaten Bima dan Kota Bima adalah Rp.1,742,626.69 juta, sehingga rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kapet Bima Tahun 2000-2003 adalah 4.45 % pertahun
untuk Kapet Bima (Badan Pusat
Statistik Nusa Tenggara Barat 2004). Posisi perekonomian Kapet Bima yang ditunjukkan nilai PDRB per kapita maupun pertumbuhan ekonominya berada di atas Propinsi Nusa Tenggara Barat (3.64 %), namun sebaran kontribusi tiap sektor belum merata, ini ditunjukkan dengan masih dominannya sektor pertanian terhadap PDRB Kapet Bima yakni sebesar 46.31 % (Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat 2004). Pertumbuhan ekonomi wilayah jika mengarah pada kecenderungan konsentrasi pembangunan yang berpusat pada satu atau beberapa daerah utama saja maka akan melahirkan disparitas wilayah berupa tingkat pendapatan, standar hidup (standards of living), fasilitas pelayanan, pertumbuhan penduduk, perkembangan
ekonomi,
serta
dapat
menciptakan
keterbelakangan
dan
kemiskinan di perdesaan yang secara jangka panjang akan menyebabkan terjadi kemandekan pertumbuhan ekonomi wilayah.
1.2.
Rumusan Masalah Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) merupakan kawasan
andalan pusat pertumbuhan ekonomi di Wilayah Indonesia Timur khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak pembangunan di wilayah sekitarnya.
6
Dalam era Otonomi Daerah, implementasi Kapet harus bersinergi dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait, pihak swasta dan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan yang operasionalnya disesuaikan dengan fungsi dan batas kewenangan masing-masing pihak. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2003 telah mempengaruhi dinamika demokrasi, sosial politik dan ekonomi daerah termasuk didalamnya perubahan struktur kelembagaan pengelola Kapet Bima (yang meliputi Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Dompu, Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima serta Badan Pengelola Kapet Bima), hal ini membawa implikasi pada interaksi institusi dan kebijakan pembangunan kawasan. Pertumbuhan perekonomian kawasan secara umum terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan PDRB Kapet Bima tahun 20002003 adalah 4.45 % pertahun, namun sebaran kontribusi tiap sektor belum merata, ini ditunjukkan dengan masih dominannya sektor pertanian terhadap PDRB Kapet Bima sedangkan di sisi lain perkembangan investasi semakin menurun. Pengembangan berbagai sektor ekonomi di Kapet Bima masih diusahakan secara lokal, tradisional dan belum optimal, belum berkembangnya industri pengolahan sehingga produk sebagian besar dijual dalam bentuk mentah (bahan baku) serta tidak didukung oleh sarana-prasarana yang memadai dan merata. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tidak selalu diikuti berkurangnya berbagai kesenjangan wilayah. sehingga disparitas wilayah berupa tingkat pendapatan, standar hidup (standards of living), fasilitas pelayanan, pertumbuhan penduduk, perkembangan/pertumbuhan ekonomi, dan lainnya akan melahirkan keterbelakangan dan kemiskinan di perdesaan serta secara jangka panjang akan terjadi kemandekan pertumbuhan ekonomi. Hasil studi Tim P4W-IPB (2002) menyatakan bahwa kesenjangan antarwilayah tersebut umumnya disebabkan kurang adanya kesesuaian antara program-program pengembangan kawasan yang dilaksanakan oleh sektor-sektor
7
dengan karakteristik wilayah. Selain itu, program-program pengembangan kawasan yang dilaksanakan dalam suatu wilayah kurang berorientasi pada sisi permintaan
atau
pasar
dan
kurang
memperhatikan
keterkaitan
antara
pengembangan wilayah dengan aspek institusi, dalam mendorong peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah diperlukan peningkatan efektivitas program-program pengembangan kawasan yang didasarkan atas kesesuaian tipologi atau karakteristik wilayah. Selain itu, program-program pengembangan kawasan dalam mengantisipasi tantangan ke depan, diharapkan untuk memperhatikan keterkaitan antar daerah, keterkaitan antar institusi, sinergisme antar program dan kerjasama, ditunjang dengan kelengkapan sistem informasi dan instrumen program yang tepat. Muara dari berbagai hal di atas, terletak pada pilihan strategi kebijakan di dalam melakukan intervensi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pertanyaan kunci dari hal ini adalah bentuk-bentuk kebijakan seperti apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan dan perbaikan keterkaitan antar wilayah serta dalam upaya pencapaian pertumbuhan yang berimbang. Kebijakan yang tepat hanya dapat dirumuskan secara efektif jika dilandasi dengan pemahaman struktur hubungan (keterkaitan dan sistim aliran sumberdaya dan komoditi) melalui penentuan pola hubungan antar wilayah dan sebaran sektor unggulan sebagai prime mover yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana serta kelembagaan yang efektif. Untuk itu perlu diketahui dan dianalisis : 1.
Apakah yang menjadi potensi dan permasalahan dalam pengembangan wilayah Kapet Bima?
2.
Bagaimana keterkaitan antar sektor dan apakah yang menjadi sektor unggulan wilayah Kapet Bima?
3.
Bagaimana pola hubungan spasial intra-inter regional di Kapet Bima?
4.
Bagaimana strategi pengembangan wilayah Kapet Bima?
8
1.3. Tujuan Penelitian Adapun
yang
menjadi
tujuan
penelitian
ini
adalah
sebagai
berikut : 1.
Mengidentifikasi potensi dan permasalahan dalam pengembangan wilayah Kapet Bima.
2.
Mengkaji keterkaitan antar sektor dan untuk mengetahui sektor unggulan wilayah Kapet Bima.
3.
Mengkaji pola hubungan spasial intra-inter regional di Kapet Bima.
4.
Menyusun strategi pengembangan wilayah Kapet Bima.
1.4. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah tentang pengembangan kawasan dalam berbagai dimensi kajian spasial. Selain itu, diharapkan pula hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembuat kebijakan di pusat dan daerah dalam menentukan strategi pengembangan wilayah dan pola hubungan kerjasama daerah di Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bima) Propinsi Nusa Tenggara Barat.
