BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan di daerah pada dasarnya hanya akan terwujud apabila di daerah dimaksud dapat tercipta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dimana di daerah itu terdapat keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melaksanakan pelbagai kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.Keadaan dimamis seperti itu tentu hanya dimungkinkan apabila peraturan daerah maupun turunannya dijalankan dan dipatuhi oleh seluruh komponen masyarakat daerah dari mulai kalangan pra sejahtera sampai dengan kalangan sangat kaya. Untuk menjaga keberlangsungan keadaan dinamis daerah itulah, kemudian Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa “untuk membantu Kepala
Daerah
dalam
menegakkan
Peraturan
Daerah
dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramana masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Hal itu berarti bahwa Satuan Polisi Praja memiliki kedudukan strategis dalam ikut mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri, berdaya saing dan melayani masyarakat menuju kehidupan masyarakat daerah yang lebih baik, sehingga Pemerintah Kemudian meneguhkan kedudukan itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Oleh karena kedudukan strategis Satpol PP berada dalam lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah, maka menurut Undang-Undang
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional, Satpol PP selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki rencana strategis (renstra) yang terukur (measureable) dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable) sebagai dokumen perencanaan teknis operasional
yang juga merupakan
penjabaran RPJMD Daerah. Dengan demikian renstra Satpol PP akanmerupakan upaya strategis
dalam mengelola kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki Satpol PP untuk menjawab peluang serta ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
1
Sehubungan dengan hal tersebut, merupakan konsekuensi logis bagi
Satpol PP Kota Malang –yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang – untuk menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014-2018 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah
(AKIP)
sekaligus
sebagai
dokumen
perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima)tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang untuk 5 (lima) tahun kedepan.
1.2. LANDASAN HUKUM 1. Landasan Idiil
: Pancasila.
2. Landasan Konstitusional
:Undang-Undang dasar 1945 dan perubahannya.
3. Landasan Operasional
:
Meliputi antara laian
1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara; 3). Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 4). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah; 5). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 6). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025); 7). Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 8). Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 9). Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
2
10). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan
Kepada
DPRD,
dan
Pertanggungjawaban informasi
Laporan
Kepala
Daerah
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat; 12). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 13). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14). Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 15). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010 – 2014; 16). Peraturan Daerah Propinsi Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur; 17). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 19). Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 20). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja; 21). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 22). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang pedoman pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional;
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
3
23). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 20052025; 24). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 25). Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20142018; 26). Peraturan Walikota Malang Nomor 68 tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 27). Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Rencana Strategis ini dikandung maksud untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapaivisi, misi dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tujuan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Malang. Penyusunan Renstra Satpol PP bertujuan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun renstra yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun tujuan penyusunan renstra Satpol PP adalah: 1. Menjabarkan RPJMD Kota Malang kedalam dokumen yang lebih operasional. 2. Menyediakan pedoman operasional teknis bagi setiap komponen Satpol PP Kota Malang dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya. 3. Menyediakan informasi berbagai program dan kegiatan Satpol PP yang akan dilskasanakan dalam kurun waktu lima tahunan. 4. Menyediakan tolok ukur kinerja bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Satpol PP secara keseluruhan.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra Satpol PP Kota Malang 2014-2018 sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010 menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut. BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD a. Kedudukan (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakanPerda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. b. Tugas Pokok (1) Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta menyelenggarakan ketertiban
umum
dan
ketenteraman
masyarakat
serta
perlindungan masyarakat. (2) Selain
melaksanakan
tugas
pokok
sebagaimana
padaayat (1), Satpol PP melaksanakan
dimaksud
tugas lainnya yang
meliputi : (a). mengikuti
proses
penyusunan
Perda
serta
kegiatan
pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; (b). membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara; (c). pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d). membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota;
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
6
(e). membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan (f). pelaksanaan
tugas
pemerintahan
umum
lainnya
yang
diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP mempunyai fungsi: (1). perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda,
Peraturan
Walikota
dan
Keputusan
Walikota,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; (2). penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; (3). pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan/atau Aparatur lainnya; (4). pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; (5). pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah; (6). pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (7). pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; (8). pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; (9). pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
7
(10). pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; (11). pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (12). penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP); (13). pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan; (14). pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban
umum
dan
ketenteraman
masyarakat
serta
perlindungan masyarakat; (15). penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah; (16). penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional; (17). pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan (18). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.
d. Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (1) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upayapaksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
8
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung
jawab
kepada
atasan
masing-masing
serta
menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
e. Kerjasama dan Koordinasi (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya. (2) Satpol
PP
dalam
halmeminta
bantuan
kepada
Kepolisian
dan/atauinstansi vertikal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan herarki dan kode etik birokrasi. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah sebagai berikut :
KEPALA
Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretaris
Kasubbag Sungram
Kabid PPUD
Kasi Binwasluh
Kasi Penyidikan
Kabid KUKM
Kasi Opsdal
Kasi Kerjasama
Kasubbag Umum
Kabid SDA
Kasi Teknis Fungsional
Kasi Latsar
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
Kasubbag Keuangan
Kabid Linmas
Kasi Bina Potmas
Kasi Satlinmas
9
2.2. Sumber Daya SKPD Kondisi saat ini (31 Oktober 2013) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang untuk bidang Kepegawaian terdapat 139 orang personil terdiri dengan rincian sebagai berikut : 1. Berdasarkan status kepegawaian dan penempatan personil adalah : 1). Kepala Satuan
:
2). Sekretariat
: 14 Orang
3). Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah
: 22Orang
4). Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
1 Orang
:89Orang
Masyarakat 5). Bidang SDA
: 7Orang
6). Bidang Perlindungan Masyarakat
:7Orang
2. Pendidikan, Kepangkatan/ Golongan dan Penjenjangan Tabel 2.1. Keadaan Pegawai Menurut Golongan Ruang Gaji dan Tingkat Pendidikan Pendidikan Umum Jml No Gol.
SD SMP SMA D3 L
1 1.
2 IV-d
S1
S2
8
9
P 3
4
5
6
7
Pendidikan Penjejangan Teknis/ Struktural Fungsional PIM PIM PIM Satpol PPNS IV III II PP 10 11 12 13 14
IV-c
2.
3.
4.
IV-b
1
1
IV-a
5
III-d
4
III-c
8
III-b
13
III-a
10
II-d
4
1
1
II-c
12
2
8
II-b
56
1
1
56
II-a
12
1
I-d
7
1
1
4
3
2
6
1
2
3
4
1
5
4
1
3
10
8
2
8
2
2 2
5 7
I-c I-b
3
I-a Jumlah 130 5. CPNS 6. PTT 1 Jumlah 131 Total
1
4
8
12
11
86
18 11
1
3
1
2
4
8
12
11
86
18 11
1
3
1
2
4
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
10
a. Sarana dan Prasarana Dalam menunjang kelancaran efektifitas dan efisiensi kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri atas: Tabel 2.2. Daftar Inventaris Barang Daerah di Satpol PP NO 1.
2.
URAIAN
JUMLAH
Kendaraan DinasOperasional Screne
1
Unit
Truck
2
Unit
Mobil Patroli Wilayah
2
Unit
Mobil Dinas/ Patroli Tertutup
2
Unit
Mobil Operasional
5
Unit
Kendaaraan Roda Dua
12
Unit
PC Desktop
9
Unit
Laptop
3
Unit
Printer
12
Unit
HT
45
Unit
Mesin Ketik
10
Unit
RIG
2
Unit
Televisi
2
Unit
Radio/Tape
2
Unit
Almari
20
Unit
Meja
45
Unit
Kursi/Kursi Lipat
96
Unit
Perlengkapan Dakura
31
Unit
Peralatan lainnya
1
Set
Peralatan Keselamatan Kerja
1
Set
Peralatan dan Mesin
Mesin Ketik 3.
4.
Mebeler
Sarana Lainnya
2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP Untuk melihat seberapa jauh Satpol PP Kota Malang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama lima tahun terakhir, berikut disajikan data capaian kinerja pelayanan.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
11
Tabel2.3. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2010-2014 No
Uraian
2010
2011
2012
2013
151
139
1
Jumlah Polisi Pamong Praja
171
162
2
Jumlah Penduduk Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
816.637
819.708 875.000
3
0,02
0,019
880.000
0,017 0,016
Tabel2.4. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Tahun 2010 -2013 Jumlah (kali)
No
Kegiatan dan Temuan
1.
Pelaksanaan Operasi Pemeliharan Tramtibum
64
96
94
30
2.
Pelaksanaan Operasi Penegakan Perda
20
30
45
30
3.
Pelanggar
4.
Ditindak Non Justisia
309 483 535 577 104 156 182 208
5.
Ditindak Pro Justisia
205 327 353 369
2010 2011 2012 2013
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kemajuan pembangunan daerah yang diiringi dengan peningkatan aktifitas ekonomi di masyarakat dalam upaya mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik, pada dasarnya berbanding lurus dengan tingkat beban yang merupakan tantangan bagi Satpol PP Kota Malang. Itu berarti bahwa semakin meningkat aktifitas perekonomian daerah akan semakin meningkat pula ketidaktertiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya beban tugas Satpol PP meningkat seiring dengan ketidaktertiban masyarakat dalam menjalankan berbagai aktifitasnya. Tantangan
yang
mengemuka
kemudian
adalah
bagaimana
kesiapan Satpol PP dalam menghadapi perubahan yang demikian cepat dan seluruhnya harus diselesaikan dengan cepat tanpa alasan.Kesiapan mana menuntut tanggung jawab profesional dan integritas Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan peraturan daerah maupun peraturan walikota.Tantangan tersebut sekaligus menuntut kesiapan individual anggota Satpol PP dalam meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas lapangan, terutama terkait juga dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang demikian cepat.Koordinasi dengan SKPD lainnya maupun dengan instansi-instansi
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
12
vertikal lainnya di daerah juga menjadi tantangan tersendiri yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Dengan memperhatikan tantangan maupun sumber daya yang tersedia, pengembangan pelayanan Satpol PP Kota Malang diarahkan untuk
memaksimalkan
kinerja
satuan
dalam
penegakan
perda,
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan perlindungan pelayanan
masyarakat
akan
secara
diupayakan
untuk
berkelanjutan. semakin
Pengembangan
meningkat
dengan
memperhatikan peluang yang tersedia dalam RPJMD Kota Malang 20042018 terutama terkait dengan proyeksi ketersediaan anggaran selama lima tahun ke depan. Salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pencapaian Standart Pelayanan Minimal Kementrian Dalam Negeri
sebagi
mana
tertuang
dalam
Peraturan
Menteri
Dalam
NegeriNomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, serta Indikator dalam Aspek, Fokus menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Pemerintah di Kota Malang sebagai mana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tantangan berikutnya adalah pencapaian Standart Pelayanan Minimal Kementrian Dalam Negeri dan Indikator Kinerja Kunci dan Utama dan terket kinerja lainnya dalam pencapaian Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang serta Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satruan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2014 – 2018 sebagaimana dalam tabel di bawah ini :
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
13
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
Target Renstra SKPD Tahun ke1 2 3 4 5
Realisasi Capaian Tahun ke1 2 3 4 5
Rasio Capaian pada Tahun ke1 2 3 4 5
Target SPM
Target IKU
Target Indikator Lainnya
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
100%
100%
100%
90
100
100
100
100
90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2
Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3 x patroli/ hari
3 x patroli/ 3 x patroli/ 1,2 hari hari
1,8
1,8
2,4
2,4
1,2
1,8
1,8
2,4
2,4
100
100
100
100
100
3
Cakupan rasio petugas Linmas
1 1 1 Linmas/RT Linmas/RT Linmas/RT
1
1
1
1
0,4
1
1
1
1
100
100
100
100
100
Indikator Kinerja sesuai NO Tugas dan Fungsi SKPD (1)
1
(2)
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
1
14
Halaman 6 dari 36
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang
Anggaran pada Tahun ke-
Uraian (1)
Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
4.850. 8.509.595. 19.749.28 20.833.73 24.503.95
Satpol PP
000.000
000
4.750
3.500
0.050
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
4.850. 000.000
8.509.59 19.749.284 20.833.73 24.503.95 5.000
.750
3.500
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke1 2 3 4 5 (12) 100
(13) 100
(14)
(15)
100
100
(16) 100
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi (17) 39%
(18) 90%
0.050
15
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Di depan telah dikemukakan bahwa beban yang harus dipikul oleh Satpol PP Kota Malang demikian besar, hal itu masih akan bertambah dengan ketidakmaksimalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1. Kualitas sumber daya manusia masih banyak yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam PP No. 6 Tahun 2010, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, rerata usia, asal-usul penugasan, dan ethos kerja individual. 2. Kuantitas sumber daya manusia belum sesuai dengan kebutuhan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, bahwa untuk Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A minimal harus memiliki personil sebanyak 251 orang. 3. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas masih kurang, terutama kendaraan operasional lapangan berupa kendaraan roda empat pick-up dan sepeda motor maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran. 4. Anggaran Peningkatan kualitas SDA belum memadai. 5. Anggaran operasional juga belum memadai, terutama menghadapi penugasan yang seringkali mendadak dan harus dilakukan. 6. Belum dilakukannya penetapan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja dalam jumlah dan mutu yang memadai, termasuk jumlah PPNS yang masih kurang dari kebutuhan. 7. Beberapa SKPD belum melaksanakan tugas pengawasan secara formal terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan walikota yang secara prosedural harus dilakukan terlebih dulu sebelum dilimpahkan ke SatPol PP. 8. Masih terdapat anggapan bahwa Satpol PP merupakan tempat pembuangan akhir (TPA) bagi para PNS.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
16
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Terpilih Sesuai dengan janji politik pada saat kampanye, visi kepala daerah terpilih adalah “Menjadikan Kota Malang sebagai Kota Bermartabat”, yang berlandaskan lebih pada kepedulian terhadap wong cilik sebagai basis pembangunan daerah. Dimana bermartabat juga merupakan akronim dari: bersih, makmur, adil, religius-toleran, aman, berbudaya, asri, dan terdidik. Namun sebagaimana telah diberlakukan Peraturan Walikota Malang Nomor 30 tahun 2015 tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018, maka penjabaraan misi dari visi tersebut diatas meliputi : Sebagai penjabaran visi tersebut, penetapan misinya meliputi: 1. Meningkatkan kualitas, aksesibilitas dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan; 2. Meningkatkanan produktivitas dan daya saing daerah; 3. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial; 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan daya dukung Kota yang terpadu dan berkelanjutan, tertip penataan ruang serta berwawasan lingkungan; 5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesioanl. Akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Apabila diperhatikan lebih jauh dapat dikemukakan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih tersebut di atas memang lebih berfokus pada peningkatan kualitas derajat kehidupan wong cilik meskipun perhatian tersebut dapat menjadi bumerang bagi Pemerintah Daerah, dimana jargon wong cilik seringkali dijadikan argumentasi oleh masyarakat untuk mengelak atau menolak kebijakan daerah.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Lainnya Faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah : a. Kualitas SDM yang belum memenuhi persyaratan b. Kuantias SDM yang belum seimbang dengan beban tugas c.
Belum ada kegiatan peningkatan kualias SDM
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
17
d. Terbatasnya Sarana penunjang kegiatan e. Terbatasnya anggaran operasional
Sedangkan faktor pendorongnya adalah : a. Peran aktif masyarakat dalam peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat b. Peningkatan pemenuhan persyaratan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja c. Peningkatan anggaran operasional dalam pelaksanaan tugas d. Penambahan sarana dan prasarana operasional e. Peningkatan kualitas SDM
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Memperhatikan perkembangan pemanfaatan tata ruang kota selama lima terakhir, termasuk perkembangan lingkungan hidup strategis, maka masalah yang akan dihadapi oleh Satpol PP mencakup: a. Pembangunan di Kota Malang yang semakin meningkat akan dibarengi dengan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat (skala: besar, menengah, maupun kecil) yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara
keseluruhan.
Kasus
yang
seringkali
muncul
adalah
pelanggaran: bangunan, reklame, pedagang kaki lima dan lainnya. b. Tingkat keberhasilan pembangunan juga akan menjadi daya tarik bagi masyarakat luar kota untuk datang (berusaha-bermukim maupun berusaha-tidak bermukim)yang pada gilirannya akan menyebabkan ketidaktertiban seperti penyelenggaraan parkir, kemunculan gepeng, kemacetan lalu lintas, pendirian bangunan pada sempadan sungai dan lainnya. c. Kecepatan
perubahan
internal kota dan
eksternal kota
yang
menyebabkan perubahan berbagai peraturan daerah dan turunannya akan semakin meningkatkan tuntutan optimalisasi kinerja Satpol PP atas ketidaktertiban dan penurunan daya saing daerah.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
18
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Bertolak dari telahaan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis tersebut, dapat digambarkan bahwa isu-isu strategis yang akan berpengaruh terhadap Satpol PP adalah: 1. Peningkatan aktifitas pembangunan daerah. 2. Peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat. 3. Perubahan
dan
penyesuaian
berbagai peraturan
daerah dan
turunannya. 4. Migrasi penduduk yang semakin meningkat. 5. Pemanfaatan tata ruang yang semakin ketat. 6. Ketidaktertiban di berbagai bidang pembangunan daerah. 7. Aktifitas nyata Satuan Polisi Pamong Praja di lapangan.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
19
BAB Iv VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Untuk menunjang pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, Satpol PP Kota Malang menetapkan visi “Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berintegritas”.Satpol PP harus bekerja secara profesional melalui pelaksanaan fungsi satuan berdasarkan kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten di bidang tugasnya, melayani secara
prima
dengan
mengedepankan
kerjasama.Untuk
bekerja
profesional, diperlukan integritas individual dan satuan yang dilandasi oleh moralitas dan semangat satuan (les prit de corps) secara utuh, dilandasi oleh sikap dan perilaku yang terpuji dan disiplin.Dengan profesionalisme dan integritas yang utuh, maka sangat dimungkinkan Satpol PP dapat menjalankan tugas untuk melayani masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sebagai penjabaran visi satuan tersebut, misi Satpol PP adalah: 1.
Meningkatkan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Standarisasi
dalam
melaksanakan
tugas
pokok
dan
fungsi
diperlukan agar seluruh penanganan pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan walikota dan tramtibum tidak bertentangan dengan HAM dan dilaksanakan dengan benar sesuai peraturan perundng-undangan yang berlaku.oleh karena itu Satpol PP dalam menjalankan
tugas
pokok
dan
fungsinya
harus
tetap
mengedepankan edukasi, sosialisasi, sesuai aturan, dan tidak grusa-grusu serta memanusiakan manusia sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Meningkatkan perlindungan masyarakat melalui fasilitas peran serta dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan daerah yang selalu menyisakan masalah bagi sebagian dampaknya
anggota
masyarakat
agar masyarakat
tentu
harus
diminimalisasi
dapat menjalani kehidupannya
dengan tenang dan sejahtera.Meskipun secara umum melindungi
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
20
masyarakat menjadi tugas Satpol PP, dalam kenyataannya diperlukan
dukungan
masyarakat
untuk menjalankannya.Oleh
karena itu masyarakat harus difasilitasi dan diberdayakan dalam melindungi
dirinya
sendiri,
agar
penanganan
persoalan
di
lingkungan mereka dapat dilakukan dengan cepat dan tuntas.Dalam kaitan itu, maka sinergitas kecamatan dan kelurahan yang merupakan pembina langsung satuan linmas dengan Satpol PP Kota harus dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
4.2. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 4.2.1. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang beserta indikator tujuan meliputi antara lain : a. Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram. b. Terwujudnya
peran
serta
masyarakat
dalam
menjaga
ketertiban dan keamanan 4.2.2. Sasaran Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang meliputi antara lain : a. Terlaksananya penanganan pelanggaran dengan tindakan yang tepat. b. Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. c.
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perlindungan masyarakat.
4.2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Penengah satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Pada bagian ini dibagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut ini.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
21
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja NO
1.
TUJUAN
Terwujudnya peningkatan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1,655 1,655 1,666 1,666 1,666 Terlaksananya 1. Rasio Polisi penanganan Pamong Praja pelanggaran per 10.000 dengan penduduk tindakan yang tepat 1,8 1,8 2,4 2,4 2. Cakupan patroli 1,2 siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Prosentase Pelanggaran Perda yang ditindak
Meningkatnya kualitas pelayanan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2.
Terwujudnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan
TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE1 2 3 4 5
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat
Meningkatnya 1. Pos Kamling peran serta per masyarakat 100 KK dalam perlindungan masyarakat 2. Rasio Petugas Linmas
90 %
100 %
100 %
100 %
100 %
0
70
72
75
78
0,49
0,5
0,51
0,52
0,53
1
1
1
1
1
4.3. Analisa SWOT Dalam pelaksanaan Pencapaian Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, serta merumuskan Tujuan dan dan Sasaran maka perlu diadakan Analisis dan identifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan tantang yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Analisis dimaksud yang bertujuan untuk memetakan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menentukan strategi yang sesuai untuk
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
22
maksimalisasi upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi. Berikut faktor-faktor SWOT yang berhasil diidentifikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. 1. Strength Factors merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja, yang meliputi : -
Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
-
Tersedianya jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang cukup memadai.
-
Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
2. Weakness Factors merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam Satuan Polisi Pamong Praja, yang meliputi : -
Kurangnya profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang;
-
Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi
-
Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana
3. Opportunities Factors merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang mungkin dan akan terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar Satuan Polisi Pamong Praja,
kompetitor, kebijakan
pemerintah, kondisi lingkungan sekitar, yang meliputi : -
Dinamika perkembangan produk hukum daerah
-
Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum
-
Perkembangan pembangunan dan ekonomi kota Malang
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
23
4. Threats Factors merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri, yang meliputi: -
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perda
-
Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP
-
Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi Tabel 4.2. Kerangka Kerja Analisis SWOT Satpol PP Kota Malang Isu Kritis : Pengawasan dan Penegakan Perda serta Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam mewujudkan Tramtibum di Kota Malang Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weaknesses) Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas anggota Satpol PP
Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP Kota Malang
Tersedianya jumlah anggota Satpol PP yang cukup memadai .
Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi
Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP
Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana
Peluang (Opportunities)
Ancaman (Threats)
Dinamika perkembangan produk hukum daerah
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perda
Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum
Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP
Perkembangan pembangunan dan ekonomi kota Malang
Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
24
Adapun analisis
faktor capaian sebagai acuan strategi dan
kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang adalah : 1. Faktor Lingkungan Internal BOBOT NO.
Internal Factors
RATING
SKOR
PRIORITAS
20
9
1,8
1
15
8
1,2
2
15
5
0,7
4
25
8
2
6
15
6
0,9
3
10
7
0,7
5
(%)
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Adanya dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan tugas anggota Satpol PP Tersedianya jumlah anggota Satpol PP yang cukup memadai Adanya pengaturan jadw al dan pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan Satpol PP Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP Kota Malang Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana
100
7,3
2. Faktor Lingkungan Eksternal BOBOT NO.
Internal Factors
RATING
SKOR
PRIORITAS
20
8
1,6
1
15
9
1,3
2
20
7
1,4
3
15
7
1
5
20
7
1,4
4
10
8
0,8
6
(%)
1. 2.
3. 4. 5.
6.
Dinamika perkembangan produk hukum daerah Adanya tuntutan dari masyarakat untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman umum Perkembangan pembangunan dan ekonomi kota Malang Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perda Adanya kondite negative yang muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi
100
7,5
4.4. STRATEGI Strategi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dihasilkan dari analisa faktor internal dan eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran adalah dengan menetapkan kebijakan strategis yaitu kebijakan teknis yang akan
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
25
dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip akuntabilitas. Hasil dari analisa faktor internal dan eksternal kemudian disesuaikan sehingga menjadi strategi dengan menggunakan analisa Strenght, Weakness, Opportunity,Threat (SWOT). Tabel 4.3. Analisis Faktor Internal dan Eksternal KELEMAHAN (W) 1). Kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP Kota Malang; 2). Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi terkait; 3). Terbatasnya kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana.
PELUANG (O)
KEKUATAN (S) 1). Adanya dasar hukum yangjelas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP. 2). Tersedianya jumlah anggota Satpol PP yang cukup memadai. 3). Adanya pengaturan jadwal dan pembagian tugas yang jelas. STRATEGI SO (S) vs (O)
1). Dinamika perkembangan produk hukum daerah. 2). Adanya tuntutan dari masyarakatuntuk peningkatan ketertibandan ketentraman umum 3). Perkembangan pembangunan dan ekonomi kota Malang
Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja
Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
ANCAMAN (T)
STRATEGI ST (S) vs (T)
STRATEGI WT (W) vs (T)
Analisa Strenght, Weakness, Opportunity,Threat (SWOT)
1). Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perda. 2). Adanya kondite negative yg muncul dari masyarakat kepada aparat Satpol PP 3). Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya urbanisasi
Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat .
STRATEGI WO (W) vs (O)
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
Sehingga dapat disimpulkan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang berdasarkan analisa SWOT dari pensinkronan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan faktor eksternal (peluang dan ancaman) adalah sebagai berikut :
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
26
1.
Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana prasarana dan peningkatan kinerja
2.
Meningkatkan kapasitas aparatur dan pelaksanaan penegakan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3.
Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
4.5. KEBIJAKAN Pada tataran kebijakan yang diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja
merupakan kebijakan untuk mengatur pengelolaan manajemen
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya aparatur serta sarana dan prasartana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, sehingga apabila dijabarkan dalam fungsi kebijakan adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan internal Kebijakan internal adalah kebijakan yang diambil guna mendukung dalam pelaksanaan operasional serta pemenuhan sarana dan prasarana dalam pencapaian mengelola tugas pokok dan fungsi. Kebijakan yang diambil adalah : (a). Peningkatan kualitas pelayanan administrasi Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi
administrasi
sehari-hari perkantoran.
dengan
keterkaitan
Sehingga
pelaksanaan
program
yang
akan
dilaksanakan adalah pelayanan administrasi perkantoran. (b). Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan keterkaitan penyediaan sarana dan prasarana. Sehingga program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur. (c). Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kebijakan ini diambil guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehari-hari dengan
keterkaitan
kapasitas dan
profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam
pelaksanaan
pemeliharaan
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
ketentraman
27
masyarakat dan ketertiban umum serta pelaksanaan Penegakan Peratura Daerah. (d). Peningkatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengacu pada pencaian target kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
2. Kebijakan eksternal Kebijakan
eksternal
adalah
kebijakan
yang
diambil
guna
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fgungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kebijakan yang diambil adalah : (a). Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
untuk
menjaga
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan ini diambil dalan menciptakan kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman masyarakat dam ketertiban umum serta penciptaan keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui penggalian potensi Pos Keamanan Lingkungan serta Personil Satuan Perlindungan Masyarakat. (b). Peningkatan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Kebijakan
ini
diambil
guna
meningkatkan
pelaksanaan
pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanan Penegakan Peraturan Daerah serta meningkatkan pelaksanaan Patroli dan pemantauan guna mewujudkan Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di Kota Malang. (c). Peningkatan Kapasitas Satuan Linmas Kebijakan ini diambil guna meningkatkan kapasitas Aparat Satuan Perlindungan Masyarakat dalam mendukung pencapaian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Malang.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
28
BAB v RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif . Adapun penyajiannya dalam Tabel 5.1berikut :
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
29
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
30
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
31
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
32
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
33
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
34
BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Mengacu pada lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 maka sesuai dengan : Misi 3
: Meningkatkan
kesejahteraan
dan
perlindungan
terhadap
masyarakat rentan, pengarusutamaan gender serta kerukunan sosial; Tujuan 3
: Meningkatkan kualitas kerukunan sosial masyarakat;
Sasaran
: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib,
maka Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran ditampilkan dalam Tabel 6.1 Tabel 6.1 Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD No.
Indikator
Kondisi awal periode RPJMD Tahun 0
1 1.
2 Prosentase penindakan atas Pelanggaran Perda
3 80 %
Target Capaian setiap Tahun Tahun Tahun 1 2
4 90 %
5 100 %
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
6 100 %
7 100 %
8 100 %
Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
9 100 %
Catatan : Jumlah Penduduk Desember 2013 (sumberdata : Dispenduk; 2013) : 845.683 Jiwa, Jumlah Kepala Keluarga (KK) Desember 2013 (sumberdata : Dispenduk; 2013) : 258.522 KK, Jumlah Rukun Warga (RW) Tahun 2013 adalah 545 RW dan Jumlah Pos Kamling Desember 2013 (Sumberdata Satpol PP) 1267 Pos, Jumlah Linmas 2013 (Sumber Data SPM Satpol PP Kota Malang) 1995 Personil serta Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Desember 2013 adalah 139 Orang.
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
35
BAB VIi PENUTUP
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang Tahun 2014 - 2018 merupakan dokumen perencanaan yang akan memandu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan berdasarkan RPJMD Kota Malang Tahun 2014 2018. Renstra ini juga disusun berdasarkan pedoman dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur termasuk analisis visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta lingkungan hidup strategis yang berkembang selama lima tahun terakhir. Renstra ini selain sebagai dokumen perencanaan juga dimaksudkan sebagai acuan tolok ukur kinerja tahunan dan lima tahunan satuan, dimana keberhasilan pelaksanaan tugas akan dibandingkan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian secara keseluruhan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini bukan merupakan dokumen perencanaan hanya bagi Satpol PP semata tetapi merupakan salah satu dokumen pelengkap bagi dokumen strategis daerah lainnya.
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA MALANG,
Drs. AGOES EDY POETRANTO, MM Pembina Tingkat I NIP. 19600802 198303 1 009
Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2014-2018
36