Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang

Pemerintah daerah Provinsi Lampung sudah menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ke-III (RPJMD III) 2015-2019. Dokumen perencanaan ini akan dipergunakan sebagai pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh pemerintahan yang terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2014. Sejalan dengan itu, Dinas Perhubungan juga sedang mempersiapkan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2015-2019. Baik RPJMD III maupun RENSTRA disusun ditengah-tengah pertumbuhan perekonomian

yang

sangat

dinamis

bukan

saja

oleh

karena

kondisi

perekonomian global yang fluktuatif akibat berbagai krisis akan tetapi juga karena perekonomian nasional yang relatif stabil namun tetap masih rentan terhadap pengaruh global. RENSTRA adalah dokumen strategis SKPD untuk menjalankan program-program RPJMD di sektornya masing-masing. Mewujudkan

Lampung

yang

maju

dan

sejahtera

melalui

peningkatan

pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari ketersediaan jaringan dan sistem infrastruktur transportasi yang sanggup mendukungnya. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur transportasi menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan Lampung. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan. Pada kenyataannya kemajuan perekonomian ternyata tidak dibarengi dengan kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sedang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

mengalami defisit yang sangat serius di hampir semua lini: jalan arteri, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. Defisit ini menyebabkan daya dukung infrastruktur Indonesia dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkurang dan sangat tidak efisien dan biaya transportasi membengkak secara tidak proporsional. Era pemerintahan baru 2015-2019 dengan RPJMD III dan RENSTRA III dipandang sangat strategis sekaligus sangat kritis. Strategis dalam pengertian inilah era dimana infrastruktur, transportasi, dan sistem pelayanan publik yang profesional

harus

dibangun

secara

radikal

untuk

menutup

defisit

dan

kesenjangan yang sudah berakumulasi bertahun-tahun. Ini adalah pemerintahan dengan masa tugas 5 atau 10 tahun kedepan yang mengemban tugas untuk membangun transportasi sesuai dengan amanat undang-undang rencana pembangunan jangka panjang. Kritis dalam pengertian bahwa kegagalan untuk membangun infrastruktur transportasi akan membawa dampak negatif yang sangat

besar

bagi

kemajuan

perekonomian,

daya

saing,

dan

tingkat

kesejahteraan masyarakat. Tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan

Provinsi

Lampung

mempunyai

fungsi

antara

lain

adalah

merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Renstra memuat strategi pembangunan transportasi, kebijakan umum, program, kewilayahan dan kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian

Cv Dwi Artha

II-2


secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Renstra dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan rencana pembangunan tahunan, yang memuat prioritas pembangunan transportasi. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam

melaksanakan

tugas

penyelenggaraan

pemerintahan,

pengelolaan

pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pemerintahan Provinsi Lampung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah Provinsi Lampung. Renstra 2015-2019 akan berisi beberapa kebijakan sektor perhubungan, yaitu melakukan internalisasi dan integrasi isu-isu strategis lintas sektoral. Proyek strategis yang sudah ada sebelumnya mulai dilaksanakan dalam masa pemerintahan sekarang dan akan terus dilanjutkan dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Beberapa rencana pengembangan sektor transportasi antara lain adalah pengembangan pelabuhan, rencana pengembangan jalur ganda Kereta Api,

pengembangan

bandara

termasuk

bandara

perintis,

angkutan

penyeberangan serta pengembangan transportasi perkotaan. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung merupakan bagian dari rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung. Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003, keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Povinsi Lampung yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Cv Dwi Artha

II-3


1.2

Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut: a)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

d)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

e)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

f)

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah

g)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung

h)

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

i)

Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah

j)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

k)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

l)

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 2020 / SJ, tanggal 11 Agustus 2005, perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD;

m) Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Cv Dwi Artha

II-4


n)

Peraturan Menteri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

o)

Permendagri No 54 tahun 2010 tentang tata cara Musrenbang formulasi sasaran proyek;

p)

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daeah (RPJMD) Provinsi Lampung

q)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

r)

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

s)

Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

t)

Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung

k)

UU. No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

l)

UU No. 38/2004 tentang Jalan

m) UU. No. 1/2009 tentang Penerbangan n)

UU. No. 23/2007 tentang Perkeretaapian

o)

UU. No. 17/2008 tentang Pelayaran

p)

PP No. 8/2011 tentang Angkutan Multimoda

q)

Kepmenhub No. 49/2005 tentang Sistranas (Sistem Transportasi Nasional)

r)

Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor

8

Tahun

2012

tentang

Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda s)

PerPres No. 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Cv Dwi Artha

II-5


1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan alokasi anggaran Dinas, strategi, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2015 2019), untuk melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan 2015 – 2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas. Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2019 adalah untuk menjabarkan Rencana Makro Visi, Misi dan program Kepala Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2015 – 2035 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015 – 2020. Secara lebih rinci tujuannya adalah sebagai berikut: 1.

Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Provinsi Lampung selama 5 tahun.

2.

Menyiapkan tolok ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.

3.

Sebagai langkah penyusunan program kerja yang berkelanjutan.

1.4

Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 2.2 Sumber Daya 2.3 Kinerja Pelayanan

Cv Dwi Artha

II-6


2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Pogram Gubernur dan Wakil Gubenur 3.3 Telaahan RPJMD Provinsi 3.4 Telaahan Renstra Departemen Perhubungan 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII PENUTUP LAMPIRAN

Cv Dwi Artha

II-7


Gambaran Pelayanan

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta citacita berbangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

yang

tepat,

jelas,

teratur

dan

legitimate

sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dinas bidang

Perhubungan,

merupakan

perhubungan,

Perhubungan

Provinsi

unsur

yang dipimpin Lampung,

pelaksanaan otonomi oleh

seorang

yang berkedudukan

daerah

kepala di

bawah

di

Dinas dan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang meliputi

lalu

lintas

dan

angkutan,

perhubungan

yang

pengujian dan keselamatan,

sarana/prasarana lalu lintas jalan, perparkiran, terminal, dan sub terminal dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

Cv Dwi Artha

II-8


a. perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar; b. penyusunan kebijakan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan nasional dan jalan provinsi; c. penetapan

lokasi,

pengesahan

rancang

bangun

dan

persetujuan

pengoperasian terminal penumpang tipe B; d. penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; e. penetapan tarif penumpang antar kabupaten/kota dan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan provinsi; f. penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitasi pendukung di jalan provinsi; g. pengoperasian dan penimbangan unit penimbangan kendaraan bermotor; h. penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota; i. penyelenggaraan, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara serta jembatan timbang; j. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian; k. pelayanan administratif. 2.1.2 Struktur Organisasi Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat, terdiri dari : 1)

Bagian Umum, membawahi: a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b) Sub Bagian Keuangan.

2)

Bagian Perencanaan, membawahi: a) Sub Bagian Data dan Penyusunan Program; b) Sub Bagian Monitoring dan Pelaporan.

c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi: 1)

Seksi Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

Cv Dwi Artha

II-9


2)

Seksi Angkutan;

3)

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Perkeretaapian, membawahi: 1)

Seksi Lalu Lintas Perkeretaapian;

2)

Seksi Angkutan Perkeretaapian;

3)

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Perkeretaapian.

e. Bidang Perhubungan Laut, membawahi: 1)

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut;

2)

Seksi Kepelabuhan;

3)

Seksi Keselamatan Pelayaran dan Perkapalan.

f. Bidang Perhubungan Udara, membawahi: 1)

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Udara;

2)

Seksi Keselamatan Penerbangan;

3)

Seksi Teknis kebandarudaraan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. Sub Bagian, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. Seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

Cv Dwi Artha

II-10


Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Sekretariat

Sub Bagian Perencanaan

Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Darat

Seksi Lalulintas Angkutan Laut

Seksi Angkutan

Seksi Teknik Pelabuhan

Seksi Teknik Transportasi

Bidang Perhubungan Udara

Bidang Perkeretaapian

Seksi Lalulintas

Kelompok Jabatan Fungsional

Seksi Lalulintas Angkutan Udara

Seksi Lalulintas

Seksi Angkutan

Seksi Keselamatan Penerbangan

Seksi Teknik Perkeretaapian

Seksi Perijinan Penunjang

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Seksi Teknik Penerbangan

UPTD BSOT

Subag Tata Usaha UPTD

Kasi Operasional UPTD

Kasi Teknik Sarana dan Prasarana

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Lampung 2.2 Sumber Daya 2.2.1 Sumber Daya Manusia Jumlah

pegawai

Dinas

Perhubungan

Provinsi Lampung

pada tahun 2014

seluruhnya sebanyak 254 orang, dengan rincian seperti Tabel 2.1. Tabel 2.1 Jumlah Kualifikasinya

Pegawai

JUMLAH PEGAWAI

KUALIFIKASI PENDIDIKAN

PNS : 194 PTHL : 60

S3 : S2 : 12 SI : 80 D4 : 2 D3 :13 D2 : Dl : SLTA : 75 SLTP : 8 SD : 4

11

Dinas

Perhubungan

PANGKAT/GOL 3

Cv Dwi Artha

IV/d : IV/c : 1 IV/b : 4 IV/a : 4 Ill/d : 21 III/c : 25 Ill/b : 75 III/a : 33 Il/d : 5 II/c : 9 Il/b : 2 Il/a : 10 I/d : I/c : 3 I/b : I/a : 2

Provinsi

Lampung dan

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL FUNGSIONAL 5 Ess IV = 18 Ess III = 6 Ess II = 1

II-11


Menurut jenjang pendidikan lebih dari 30% sarjana dan lebih dari 28% tamatan SLTA, sedangkan menurut status kepegawaian lebih dari 66% PNS dan hanya 34% PTHL. Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dibebankan pada 25 jabatan

struktural.

Secara

rinci distribusi jabatan

struktural

adalah

sebagai berikut : Eselon II = 1 jabatan, Eselon III = 6 jabatan, Eselon IV = 18 jabatan. 2.2.2 Aset/Modal Aset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2.2 Aset Dinas Tahun 2014 KONDISI SARANA DAN PRASARANA

NO 1

2

BAIK

KURANG BAIK

KET

3

4

5

6

JUMLAH

1.

Gedung kantor

2 unit

2 unit

-

2.

Jembatan timbang

5 unit

2 unit

3 unit

3.

Mobil patroli dan operasional 6 unit

5 unit

1 unit

1.229 buah

1.151 bh

78 buah

8.233 M'

8.143 M'

90 M'

4.

Rambu jalan

5.

Pagar pengaman jalan

6.

Deliniator

1.204 buah

1.181 buah

14 buah

7.

Paku marka

1.861 buah

1.508 buah

353 buah

8.

Traffic light

51 buah

45 buah

8 buah

2.3 Kinerja Pelayanan Terdapat beberapa indikator kinerja sesuai dengan SPM, tugas dan fungsi dinas

yang

dijadikan

indikator

pelayanan

dinas

sebagaimana disajikan

sebagai berikut. 1) Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

Capaian : a) Terciptanya kelancaran dan tertib administrasi kegiatan surat menyurat dan perjanjian kerja selama setahun.

Cv Dwi Artha

II-12


b) Terbayarnya tagihan telepon, listrik, air, dan internet c) Terbayarnya honor PTHL dan terlaksananya tertib administrasi keuangan. d) Tersedianya ATK. e) Tersedianya barang cetakan.

f) Beroperasinya peralatan elektronik kantor. g) Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor dan tersedianya barang kebersihan. h) Tersedianya koran dan majalah. i) Tersedianya makanan dan minuman rapat. j)Tertunjangnya perjalanan dinas luar dan dalam daerah (transport asal-tujuan, penginapan, uang saku dan transportasi lokal) k) Terselenggaranya publikasi media cetak dan pameran pembangunan. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : a.

Tersedianya perlengkapan gedung kantor.

b.

Tersedianya peralatan gedung kantor.

c.

Terlaksananya pengadaan meja dan kursi pegawai.

d.

Meningkatnya

kecepatan

penyelesaian

pekerjaan

kantor

dan

tersedianya komputer. e.

Terpeliharanya gedung kantor dari kerusakan.

f. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional. g.

Terpeliharanya mobil jabatan.

h.

Terpeliharanya penyediaan peralatan kantor.

i. Terpeliharanya perlengkapan kantor dari kerusakan. j. Terawatnya aset rumah gedung kantor. 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian : Tersedianya pakaian pegawai. 4)

Program Peningkatan Kapasitas; Sumber Daya Aparatur

Cv Dwi Artha

II-13


Capaian : Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kursus singkat. 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian : Meningkatnya ketertiban administrasi pelaporan. 6) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Capaian : a) Tersedianya dokumen perencanaan teknis pembangunan fasilitas keselamatan pelayaran angkutan sungai Tulang Bawang, Sungai Mesuji dan Way Seputih, tersedianya dokumen studi kelayakan dan DED pembangunan UPPKB di Provinsi Lampung, Dokumen SID Dermaga

Sungai Wiralaga b) Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan program prioritas pembangunan perhubungan. c) Tersedianya dokumen LPPD dari LAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Lampung d) Terlaksananya rapat koordinasi Mitra Praja Utama (MPU) dan rakornis perhubungan se-Indonesia. e) Tersedianya dokumen teknis kelayakan pembangunan feeder KA Metro-Bandar Lampung-Pringsewu f) Tersedianya dokumen teknis pembangunan dermaga pelabuhan laut Menggala Dente Teladas 7. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Capaian : a. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang Blambangan Umpu , Pematang Panggang, Way Urang b. Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Terminal Bakauheni. c. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas pada obyek pengembangan wisata dan tempat tertentu Lainnya

Cv Dwi Artha

II-14


8. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Capaian : a. Terlaksananya pengawasan lebih muatan angkutan barang b. Terlaksananya

update website Dinas Perhubungan dan Buku

Perhubungan Lampung dalam angka c. Terlaksananya pembinaan dan pemilihan awak kendaraan umum teladan d. Terlaksananya

pengawasan

dan

pemantauan

pelayanan

KRD

Seminung dan Bus AKDP kelas non ekonomi. e. Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan teknis penyelenggaraan

angkutan laut, perairan daratan dan kepelabuhanan pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung f. Terlaksananya pembinaan pengujian kendaraan bermotor, pengusaha

karoseri kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum 14 kab/kota g. Terlaksananya

sosialisasi

penyelenggaraan

angkutan

atau

penyuluhan

penumpang

umum

kebijakan dan

pekan

keselamatan jalan h. Terlaksananya pemantauan pelayanan penumpang pesawat udara di

Radin Intan II Lampung Selatan i. Terlaksananya pengawasan operasional bus AKDP (AC dan ekonomi), bus AKAP, AJAP, AJDP, angkutan sewa, angkutan pariwisata j. Meningkatnya pengetahuan awak kendaraan umum dan petugas penguji kendaraan bermotor k. Meningkatnya pengetahuan petugas terminal dan penguji, serta pengusaha karoseri di seluruh Kab/Kota. l. Terlaksananya pekan nasional keselamatan jalan melalui petugas simpatik, sosialisasi ke masyarakat melalui media massa dan spanduk serta pembagian brosur/pamflet. m. Meningkatnya kinerja petugas dalam pelayanan sektor perhubungan udara dalam rangka pencapaian target PAD dari JP2U Bandara Radin Inten II Lampung Selatan.

Cv Dwi Artha

II-15


7) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Capaian : a) Terbangunnya badan appron lanjutan, Pengadaan dan Pemasangan Papan Informasi, Ornamen Lampung dan Instalasi Listrik , Pembentukan jalan akses PKP-PK Bandara Pekon Serai Tahap 1 (termasuk desain dan supervisi) b) Terbangunnya Depo KRDI Seminung Tahap I dan II di Stasiun Kotabumi. c) Tersedianya dokumen studi KKOP Bandara Radin Intan II Lampung Selatan d) Terlaksananya mobilisasi KRDI dari Madiun ke Lampung e) Pengadaan dan Pemasangan Pintu Perlintasan KA f) Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Pengamanan dan Pengendalian Perlintasan Sebidang KA di Lampung Utara dan Way Kanan

g) Pembangunan Over Caping KRD (tahap Akhir) di Stasiun KA Kotabumi h) Land

clearing

Bandara

Radin

Inten

II

Lampung

Selatan,

pembangunan dan penataan sirkulasi kendaraan dan lahan parkir di terminal Bandara Radin Inten II Lampung Selatan tahap II (termasuk supervisi); pembangunan selasar kedatangan dan keberangkatan penumpang tahap II

(termasuk supervisi); land clearing dan

pematangan lahan fasilitas sisi udara baru Bandara Radin Inten II

Lampung Selatan tahap I (termasuk desain dan supervisi) 8) Program Pendidikan non Formal Capaian :

a) Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan crew mobilisasi KRDI Way Umpu Bantuan dari Kementerian Perhubungan melayani Trayek Tj. Karang - Blambangan Umpu angkutan umum, kapal layar motor

dan tenaga pemeriksa roda kendaraan bermotor b) Meningkatnya kemampuan petugas SAR Daerah Lampung c) Meningkatnya pengetahuan dasar SAR bagi mahasiswa dan masyarakat umum di Provinsi Lampung. d) Meningkatnya kesadaran dan kedisiplinan berlalu lintas terhadap

Cv Dwi Artha

II-16


pelajar pengguna sepeda motor

e) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ketertiban dan keselamatan lalu lintas pada perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta api. f) Meningkatnya pengetahuan para pelaku pertanian dan jasa konstruksi dalam pemanfaatan data iklim untuk penentuan pola tanam dan konstruksi. g) Terlaksananya sosialisasi penerapan BRT kepada masyarakat dan stakeholder. 9) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Capaian : a) Terbangunnya fasilitas pengaman perlintasan sebidang KA berupa rambu lalu lintas, RPPJ, Rumble Strip, Marka Jalan dan Warning

Light Tenaga Surya. b) Meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di lokasi rawan macet c) Terangkutnya

penumpang

dengan

alat

transportasi

selama

angkutan lebaran, natal dan tahun baru pada Terminal Bakauheni, stasiun KA Tanjung Karang, Terminal Rajabasa d) Terlaksananya Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan (rambu, LPPJ, paku marka), cermin tikungan, e) Terpantau dan terkendalinya keselamatan lalu lintas pada daerah rawan kecelakaan

f)

Terlaksananya pemeriksaan perijinan terpadu dan pemerikasaan dimensi kendaraan serta angkutan batubara

g)

Meningkatnya disiplin administrasi perijinan dan kelaikan jalan bus AKDP (AC dan ekonomi), bus AKAP, AJAP, AJDP, angkutan sewa, serta angkutan pariwisata.

10)

Program

Pengembangan

Pos

dan

Telekomunikasi

serta

Meteorologi dan Geofisika

Capaian :

Cv Dwi Artha

II-17


a) Meningkatnya kuantitas dan kualitas informasi cuaca serta info M&G sebanyak 30 buku b) Tersedianya informasi iklim dan cuaca di Provinsi Lampung 1 kegiatan. 11)

Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue

Capaian : a) Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana SAR daerah 1 paket b) Terpeliharanya dan meningkatnya fasilitas peralatan SAR. c) Meningkatnya ketertiban dan keselamatan di pelsus 19 pelabuhan khusus pada 10 perusahaan

d) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan teknis pelabuhan khusus 5 lokasi 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Tantangan : a. Kondisi prasarana dan sarana perhubungan yang sudah berumur tua dan terbatasnya anggaran untuk pembangunan baru. Kondisi prasarana/sarana perhubungan

yang

sudah

tua

sangat

berpengaruh

terhadap

kinerja

operasional. Penggantian secara menyeluruh terhadap peralatan yang ada akan mengalami kesulitan anggaran. Peralatan perhubungan yang bersifat mekanik dengan kemajuan teknologi digital terus berkembang berpengaruh terhadap kualitas dan akurasi data yang dihasilkan. b. Masih banyaknya wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan pelayanan perhubungan akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Biaya penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang mahal merupakan salah satu kendala jangkauan pelayanan perhubungan ke wilayah terpencil. c. Belum optimalnya kualitas pelayanan transportasi yang dapat memenuhi harapan masyarakat baik kenyamanan, keamanan dan keselamatan sehingga perlu melakukan pembenahan secara bertahap. Kondisi yang masih menemui hambatan dan kendala dalam peningkatan pelayanan dan penggunaan

Cv Dwi Artha

II-18


prasarana/sarana transportasi adalah kuantitas dan kualitas sarana angkutan yang masih belum optimal. d. Peningkatan kinerja operasional dipengaruhi ketersediaan prasarana, sarana dan sumber daya manusia yang memadai. Keterbatasan sarana penunjang dalam mendukung kinerja operasional akan mempengaruhi produktifitas kinerja. e.

Faktor keselamatan dan ketertiban penyelenggaraan transportasi merupakan tujuan penyelenggaraan transportasi. Perilaku masyarakat dan aparat dalam mewujudkan keselamatan dan ketertiban sangat dibutuhkan kedisiplinan oleh semua pihak. Aspek kedisplinan bagi pengguna prasarana dan sarana transportasi dari tahun ke tahun masih menemui kendala untuk ditingkatkan. Upaya yang telah dilakukan dengan berbagai cara belum terlihat hasilnya.

f. Faktor-faktor yang menghambat adalah adanya kontroversi terhadap keberadaan BRT, kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung BRT dan adanya polemik dalam manajemen BRT g. Kualitas infrastruktur jalan yang rusak karena tidak mampu melayani pergerakan penumpang dan barang yang terus meningkat h. Masih minimnya fasilitas keselamatan jalan i. Masih kurangnya kesadaran berlalulintas masyarakat dan pengusaha angkutan serta pengemudi. Selain itu hambatan lainnya adalah perilaku kurang disiplin dan tidak tertib dan cenderung melanggar. Upaya pembinaan baik yang bersifat teknis dan umum kepada aparat, operator dan penguna jasa transportasi belum mampu menekan menurunnya disiplin masyarakat.

j. Dominasi angkutan jalan sebagai moda transportasi darat k. Belum tercukupinya dukungan kegiatan Meteorologi dan Geofisika l. Belum optimalnya keamanan operasional petugas SAR Peluang: a. Perbaikan secara bertahap dengan mengganti komponen utama akan menambah umur teknis sarana/prasarana yang ada. Penyesuaian kondisi anggaran pembangunan baru, dapat dilaksanakan secara bertahap. Beberapa program yang terlaksana antara lain perbaikan jembatan timbang secara

Cv Dwi Artha

II-19


bertahap

serta

penambahan

rambu

-rambu

lalu

lintas

dan

sarana

perhubungan lainnya. b. Upaya menjangkau pelayanan transportasi sampai wilayah pelosok terpencil tidak cukup terpenuhi dari sektor perhubungan saja. Keterpaduan dengan instansi terkait dalam menjangkau wilayah terpencil akan tercapai secara sinergis

dengan

melaksanakan

program

terpadu.

Upaya

mengatasi

permasalahan jangkauan pelayanan ke pelosok wilayah terpencil dengan menyiapkan program prioritas dan program keperintisan dengan pendanaan secara bertahap dan berkelanjutan. c. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah peningkatan kualitas pelayanan, masalah disiplin, dengan membuat progam pembinaan teknis dan umum

secara

kontinyu

meningkatkan

kemampuan

profesional

SDM/operator/petugas. d. Untuk

menunjang

peningkatan

kinerja

operasional

perlu

ditambah

sarana/prasarana serta fasilitas penunjang aparat dalam melakukan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi dinas. Selain itu untuk peningkatan kemampuan meningkatkan

teknis, operasional maupun profesionalisme

petugas

umum bagi aparatur untuk dalam

menjalankan

tugasnya.

Meningkatkan kemampuan professional SDM operator/awak angkutan dengan penyelenggaraan diklat teknis dan penyuluhan seperti Diklat Nahkoda Layar Motor, Diklat Pemeriksa Roda Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan AKUT (Angkutan Kendaraan Umum Teladan) dan pembinaan disiplin angkutan umum e. Pengembangan angkutan massal perkotaan (Bus Rapid Transit) untuk mengatasi kemacetan akibat banyaknya kendaraan pribadi. Dilakukan dengan reformasi angkutan massal dengan penerapan BRT f. Perlunya peningkatan pengawasan arus pergerakan tersebut, terutama terhadap kelebihan muatan angkutan barang dan uji laik kendaraan. g. Penambahan simpul terminal; fasilitas pendukung seperti lampu lalulintas, rambu, pagar pengamanan, deliniator; penambahan unit pengujian kendaraan bermotor; rehabilitasi, relokasi, serta pembangunan baru jembatan timbang, terutama di jalur lintas timur, peningkatan keselamatan dengan memasang pintu perlintasan terutama di lokasi yang rawan kecelakaan dan volume lalulintas tinggi sesuai standar teknis

Cv Dwi Artha

II-20


h. Perlunya pembinaan, sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat dan pengusaha angkutan serta pengemudi angkutan tersebut i. Pengembangan angkutan kereta api dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan, seperti: pengembangan infrastruktur rel khusus batubara melalui sinergitas dengan pihak swasta; pengembangan kereta api feeder sebagai angkutan massal perkotaan; pembangunan jalur short cut untuk menghindari kemacetan di ruas jalan perkotaan karena perlintasan dengan pintu KA; peralihan angkutan peti kemas dari jalan raya ke kereta api; program penambahan KRD Way Umpu untuk meningkatkan kapasitas lintas pelayanan Kereta Api Rute Bandar Lampung – Kota Bumi - Blambangan Umpu. j. Pengembangan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai alternatif angkutan darat, seperti: pengembangan potensial arus barang melalui angkutan sungai di Way Seputih dan Teladas. Daerah dengan angkutan perairan daratan sebagai alternatif angkutan darat untuk mendukung pengembangan

kawasan

dan

perekonomian

masyarakat

pesisir

dan

pedalaman. Pengembangan angkutan penyeberangan lain selain Bakauheni. k. Pengembangan moda laut seperti pengendalian operasional pelabuhan khusus; pengembangan pelabuhan rakyat dan angkutan laut perintis akan diarahkan untuk mengantisipasi mobilitas barang melalui laut. Kesiapan fasilitas pelabuhan yang memadai sesuai hirarki peran dan fungsi pelabuhan lokal, regional, nasional dan internasional untuk melayani kapal pelayaran rakyat, nasional dan asing. Diantaranya pembangunan prasarana dan sarana serta manajemen berstandar internasional Pelabuhan Panjang menjadi Pelabuhan Laut Internasional. Pembangunan pelabuhan di Batu Balai, Pulau Tabuan, Sebesi, Legundi, Pulau Pisang, Pulau Segamat, Kuala Teladas serta KTM Mesuji. l. Pengembangan angkutan udara seperti: perpanjangan Runway Bandara Raden Inten

II

Lampung

Selatan

menjadi

3500m,

pelebaran

runway

dan

pembangunan terminal internasional di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan; Pengoperasian dan pengembangan Bandar Udara Pekon Serai sebagai alternatif angkutan udara dari dan ke Lampung Barat. Pembangunan fasilitas

keselamatan

penerbangan

yang

standar

dan

antisipasi

penanggulangan bencana alam; MoU pemprov, pemkab dan pihak LanudAD Bandara Gatot Subroto menjadi bandara perintis. Pengembangan ini terus

Cv Dwi Artha

II-21


diupayakan mengingat sangat penting dan strategis untuk membuka keterisolasian dan pengembangan perekonomian masyarakat di perbatasan Sumatera Selatan. m. Perlu dikembangkan fasilitas klimatologi stasiun meteorologi dan geofisika serta operasionalnya n. Perlu pelatihan secara intensif dan pengadaan peralatan pendidikan SAR serta mendukung Forum Koordinasi SAR Daerah

2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Dalam rangka meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala yang tinggi untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial sehingga terpelihara kualitas pelayanan perhubungan, maka kinerja Dinas Perhubungan selama kurun waktu Tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut.

Cv Dwi Artha

II-22

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2010-2014 Sasaran Strategis : Terpeliharanya kualitas pelayanan perhubungan Indikator Kinerja 1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran

Program Prioritas Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (dalam Jutaan)/Kinerja 2011 2012 2013 Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja 12,5 100% 12,5 100% 12,5 100%

2014 Pagu Kinerja 12,5 100%

170

170

1. Penyediaan jasa surat menyurat

1. Pelayanan surat menyurat

2010 Pagu Kinerja 12,5 100%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan alat tulis kantor 5. Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Penyediaan Peralatan RumahTangga 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah 12. Penyediaan biaya publikasi

2. Tagihan telepon, air pam dan listrik

170

3. Tertibnya administrasi keuangan

335

4. Pengadaan alat tulis kantor 5.Barang cetak dan penggandaan

50 45

100% 100%

50 45

100% 100%

50 45

100% 100%

50 45

100% 100%

50 45

100% 100%

6. Alat-alat komponen listrik

28,5

100%

28,5

100%

28,5

100%

28,5

100%

28,5

100%

25 20

100% 100%

20 25

100% 100%

20 25

100% 100%

20 25

100% 100%

20 25

100% 100%

30 290

100% 100%

40 380

100% 100%

40 380

100% 100%

40 380

100% 100%

40 380

100% 100%

80

100%

109,8

100%

109,8

100%

109,8

100%

110

100%

175

100%

172

100%

172

100%

172

100%

172

100%

-

100%

75

100%

75

100%

75 120

100% 100%

75 120

100% 100%

50

114

100%

114

100%

196,5

92

13. Penyediaan jasa sewa kendaraan 14. Penyediaan jasa kebersihan kantor 15. Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD 16. Penatausahaan aset daerah

7. Pengadaan peralatan kebersihan kantor 8. Penyediaan langganan koran dan majalah 9. Pembelian makan, snack dan minuman 10. Terlaksananya rapat dan koordinasi dan diluar daerah lampung 11. Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah lampung 12. Terlaksananya kegiatan publikasi sektor perhubungan 13. Tersedianya kendaraan sewa 14. Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor 15. Terlaksananya pengembangan pengelolaan keuangan SKPD 16. Terlaksananya penataan aset dinas perhubungan

100%

100%

559,9

170

100%

559,9

170

100%

559,9

100%

560

95


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2010-2014 (lanjutan) Sasaran Strategis : Terpeliharanya kualitas pelayanan perhubungan

2

Indikator Kinerja

Program Prioritas

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.Meningkat nya disiplin dan kemampuan sumber daya aparatur

Kegiatan

Indikator Kinerja 2010 Pagu Kinerja 50 100%

Pagu Indikatif (dalam Jutaan)/Target Kinerja 2011 2012 2013 Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja 35 100% 35 100% 35 100%

2014 Pagu Kinerja 35 100%

1. Pengadaan Meubelair

1 Tersedianya meubelair kantor

2. Pengadaan Komputer 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4. Pengadaan peralatan gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2 Tersedianya peralatan gedung kantor 3. Tersedianya perlengkapan gedung kantor 4. Tersedianya komputer kantor

50 37,5

100% 100%

75 100

100% 100%

75 100

100% 100%

75 100

100% 100%

75 100

100% 100%

50

100%

30

100%

30

100%

30

100%

30

100%

5. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

42,5

100%

45

100%

45

100%

45

100%

45

100%

6. Terawatnya kendaraan dinas pejabat dinas perhubungan

77,5

100%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

7. Terawatnya kendaraan dinas /opeasional dinas perhubungan 8. Terawatnya perlengkapan kantor

20

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

10

100%

10

100%

10

100%

10

100%

10

100%

9. Pemeliharaan gedung kantor

22,5

100%

24

100%

24

100%

24

100%

24

100%

1. Program peningkatan disiplin aparatur

6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 8. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

1. Tersedianya pakaian pegawai

126

100%

127,9

100%

127,9

100%

127,9

100%

127,9

100%

2. Program peningkatan sumber daya aparatur

2. pendidikan dan pelatihan kursus singkat

2. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kursus singkat serta analisis jabatan mandiri 3. Terlaksananya tertib laporan

50

100%

40

100%

40

100%

40

100%

40

100%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

20

100%

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Cv Dwi Artha

3. Penyusunan laporan capaian dan ihtisar realisasi kinerja SKPD

I-24


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2010-2014 (lanjutan) Sasaran Strategis : Terpeliharanya kualitas pelayanan perhubungan Indikator Kinerja 4. Prosentase tersedianya dokumen perencanaan RKA-KL dan RKA-SKPD 5. Prosentase termonitornya kegiatan perhubungan dan tersedianya dokumen evaluasi dan pelaporan kinerja kegiatan 6. Prosentase terlaksananya kegiatan koordinasi teknis sektor perhubungan 7. Meningkatnya informasi data base pelayanan angkutan 8. Tersedianya program database angkutan

Cv Dwi Artha

Program Prioritas

Kegiatan




Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Tersedianya 2 dokumen kegiatan usulan pembangunan RKA-KL dan RKA-SKPD

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Tersedianya 2 dokumen LAKIP dan dokumen LPPD, serta terlaksananya pemantauan pembangunan dan operasional kinerja perhubungan di 6 lokasi

55

100%

65

100%

75

100%

85

100%

100

100%

Terselenggaranya rapat koordinasi di bidang perhubungan provinsi (mitra praja utama se Lampung, Jawa Bali, NTB dan NTT) serta rakor jajaran sektor perhubungan di daerah

Terselenggaranya rakor regional bidang perhubungan se Indonesia (mitra praja utama)

60

100%

75

100%

80

100%

90

100%

100

100%

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan

Terlaksananya upgrade data Buku Perhubungan Dalam Angka 20 eksemplar dan hosting website dishub

60

90%

65

90%

70

90%

70

90%

85

90%

20

100%

50

100%

50

100%

50

100%

50

100%

Sistem informasi sarana dan prasarana perhubungan darat

Tersedianya data angkutan umum, survey load faktor dan kinerja bus AKAP dan AKDP di Prov. Lampung, tersedianya data pelengkapan jalan, angkutan ASDP dan trayek ASDP

I-25


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2010-2014 (lanjutan) Sasaran Strategis : Terpeliharanya kualitas pelayanan perhubungan Indikator Kinerja

9. Rapat koodinasi antar mitra perhubungan dalam menyelesaikan masalah lalulintas dan angkutan jalan 10. Tersedianya peraturan daerah tentang manajemen rekayasa, analisis dampak lalulintas dan manajemen kebutuhan lalulintas di Prov. Lampung 11. Prosentase tersedianya dokumen perencanaan jaringan transportasi darat, laut dan udara serta perkeretaapian

Cv Dwi Artha

Program Prioritas

Kegiatan

2010 Pagu Kinerja Forum LLAJ

Rancangan peraturan daerah tentang manajemen rekayasa, analisis dampak lalulintas dan manajemen kebutuhan lalulintas di Prov. Lampung 1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Indikator Kinerja

1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terkoordinasi antar mitra perhubu-ngan dalam menyelesaikan masalah lalulintas dan angkutan jalan

Pagu Indikatif (dalam Jutaan)/Target Kinerja 2011 2012 2013 Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja 50 100% 50 100%

Tersedianya peraturan daerah tentang manajemen rekayasa, analisis dampak lalulintas dan manajemen kebutuhan lalulintas di Prov. Lampung


100

90%

1. Tersedianya dokumen perencanaan feeder kereta api pada 3 jalur

400

70%

300

75%

300

80%

400

85%

85

90%

2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dermaga ASDP 4 lokasi. 3. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan 3 buah Bandara. 4. Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan dermaga laut 5 lokasi. 5. Tersedianya dokumen perencanaan sistem transportasi multimoda

250

70%

350

75%

350

80%

400

85%

85

90%

300

55%

350

60%

350

65%

400

70%

85

100%

450

60%

350

65%

350

70%

400

5%

85

80%

350

50%

350

65%

I-26


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2010-2014 (lanjutan) Sasaran Strategis : Terjangkaunya pelayanan perhubungan ke seluruh wilayah Provinsi Lampung Indikator Kinerja

1. Prosentase terlaksananya bandara Pekon Serai

Program Prioritas

Program pembangunan prasarana dan sarana perhubungan

Kegiatan

pembangunan prasarana dan sarana perhubungan udara

2. Prosentase terlaksananya pembangunan Bandara Gatot Subroto 3. Prosentase terlaksananya pembangunan Bandara Radin Inten II menjadi bandara intenasional (terbangunnya runway sepanjang 3500m, apron, taxiway, terbangunnya terminal internasional di Bandara Radin Inten II)

4. Prosentase pembangunan dermaga ASDP sebanyak 4 lokasi (Cabang, Kuala Teladas, Pulau Tabuan, Sunga Sidang, KTM Mesuji, Wiralaga)

pembangunan sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan

5. Terlaksananya pembangunan jaringan kereta api sebanyak 4 jalur (feeder KA, short cut KA dan Bakauheni-Bandar Lampung)

pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian

Cv Dwi Artha

Indikator Kinerja

Terlaksananya pembangunan lanjutan bandara Pekon Serai Terlaksananya pembangunan Bandara Gatot Subroto Terlaksananya pembangunan Bandara Radin Inten II menjadi bandara intenasional (terbangunnya runway sepanjang 3500m, apron, taxiway, terbangunnya terminal internasional di Bandara Radin Inten II) Terlaksananya pembangunan dermaga ASDP sebanyak 4 lokasi (Cabang, Kuala Teladas, Pulau Tabuan, Sunga Sidang, KTM Mesuji, Wiralaga) Terlaksananya pembangunan jaringan kereta api sebanyak 4 jalur (feeder KA, short cut KA dan BakauheniBandar Lampung)


Pagu Indikatif (dalam Jutaan)/Target Kinerja 2011 2012 2013 Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja PM 80% PM 85% PM 87%

2014 Pagu Kinerja PM 90%

60

PM

PM

PM

PM

PM

65%

PM

75%

90%

70

90%

70

90%

85

90%

90%

70

90%

70

90%

85

90%

PM

PM

PM

I-27


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2010-2014 (lanjutan) Sasaran Strategis : Terjangkaunya pelayanan perhubungan ke seluruh wilayah Provinsi Lampung Indikator Kinerja

6. Presentase terlaksananya pembangunan Depo KRD 7. Prosentase terbangunnya pelabuhan laut Batu Balai, Kota Agung lanjutan, Pulau Tabuan, Mesuji (KTM) 8. Tersedianya sarana mobilitas inspeksi dan pengawasan transportasi di Provinsi Lampung

Program Prioritas

Kegiatan

pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan laut

Indikator Kinerja

Terlaksananya pembangunan Depo KRD terbangunnya pelabuhan laut Batu Balai, Kota Agung lanjutan, Pulau Tabuan, Mesuji (KTM)

Pengadaan sarana dan mobilitas angkutan darat

Tersedianya kendaraan operasional inspeksi dan pengawasan transportasi di Provinsi Lampung

9. Terlaksananya komunikasi antar daerah melalui radio komunikasi se Provinsi Lampung 10. Tersedianya fasilitas UPPKB guna pengawasan terhadap angkutan barang

pengadaan dan pemasangan alat sistem radio komunikasi perhubungan pembangunan fasilitas UPPKB di jalan lintas pantai timur

tersedianya sistem radio komunikasi antar daerah di Provinsi Lampung

11. Terlaksananya operasional UPPKB yang aman, tertib dan lancar 12. Terlaksananya pembangunan pos inspeksi LLAJ

Relokasi UPPKB Simpang Pematang Tahap 1

Cv Dwi Artha

Pembangunan pos inspeksi fasilitas LLAJ dan pengawasan transportasi di Povinsi Lampung

Terlaksananya pembangunan dan peningkatan prasarana UPPKB tahap 1 di jalan lintas pantai timur Terciptanya kondisi UPPKB yang sesuai dengan persyaratan teknis Tersedianya pos inspeksi fasilitas LLAJ dan pengawasan transpotasi di a ) Tarahan, Kab. Lamsel dan b) Sedayu, Kab Tenggamus Povinsi Lampung


Pagu Indikatif (dalam Jutaan)/Target Kinerja 2011 2012 2013 Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja 350 90% 400 100% 500

2014 Pagu Kinerja 500

PM

PM

PM

85%

2100

100%

500

85%

4500

100%

2000

100%

500

100%

PM

PM

75%

100%

I-28


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2010-2014 (lanjutan) Sasaran Strategis : Terjaminnya keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan bagi pengguna jasa perhubungan Indikator Kinerja

1 Presentase terangkutnya penumpang dengan alat transportasi selama angkutan lebaran, natal dan tahun baru pada terminal, bakauheni, stasiun KA Tanjung karang dan terminal Rajabasa 2. Prosentase fasilitas keselamatan LLAJ yang terpasang di jalan provinsi

Program Prioritas

Kegiatan

Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta pengendalian angkutan haji

terangkutnya penumpang dengan alat transportasi selama angkutan lebaran, natal dan tahun baru pada terminal, bakauheni, stasiun KA Tanjung karang dan terminal Rajabasa

pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan keselamatan lalulintas pada obyek/ lokasi pengembangan wisata dan tempat tertentu lainnya Pengadaan sarana dan mobilitas angkutan darat

jumlah rambu ll, RPPJ sebanyak 50 buah, cermin tikungan 20 buah, marka jalan 10.000 m2 yang terpasang di jalan provinsi Tersedianya kendaraan operasional inspeksi dan pengawasan transportasi di Provinsi Lampung

pengadaan dan pemasangan alat sistem radio komunikasi perhubungan pembinaan dan pengawasan perizinan serta kelaikan jalan tehadap angkutan penumpang umum di jalan

tersedianya sistem radio komunikasi antar daerah di Provinsi Lampung Meningkatnya disiplin administrasi perijinan dari kelaikan jalan 1.250 bus AKDP (AC dan ekonomi), 477 bus AKAP, 37 unit AJAP, 37 unit AJDP, 278 unit angkutan sewa, 104 unit angkutan pariwisata Terciptanya kondisi UPPKB yang sesuai dengan persyaratan teknis

3. Posentase terselenggarakannya Operasional Unit Penelitian Kecelakaan Lalu Lintas 4. Prosentase meningkatkan kelancaran arus lalulintas di daerah rawan macet 5. Meningkatnya disiplin administrasi perijinan dari kelaikan jalan 1.250 bus AKDP (AC dan ekonomi), 477 bus AKAP, 37 unit AJAP, 37 unit AJDP, 278 unit angkutan sewa, 104 unit angkutan pariwisata 6. Prosentase meningkatnya pengetahuan awak kendaraan umum dan petugas penguji kendaraan bermotor

Cv Dwi Artha

Peningkatan pelayanan angkutan

Relokasi UPPKB Simpang Pematang Tahap 1




250

300

450

80%

2100

100%

500

85%

4500

100%

2000

100%

70%

73%

1900

75%

400

78%

100%

I-29



Program Prioritas

7. Prosentase meningkatnya pemantauan pelayanan KRD Ruwai Jurai dan bus AKDP penumpang umum non ekonomi

8. Prosentase terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan teknis penyelenggaraan Angkutan Laut, Perairan Daratan dan Kepelabuhanan pada 14 Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung sebanyak 30 peserta 9. Prosentase meningkatnya pengetahuan petugas terminal dan penguji, serta pengusaha karoseri sebanyak 30 orang di seluruh Kab/Kota 6. Prosentase pengadaan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA tanpa palang pintu (pengadaan palang pintu elektrikal perlintasan sebidang KA 2 lokasi, pengadaan dan pemasangan warning device, rumble street, marka dan perambuan pada perlintasan sebidang tanpa pintu di 10 lokasi, pembangunan pos jaga di 10 lokasi)

Cv Dwi Artha

Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Kegiatan

Indikator Kinerja 2010 Pagu Kinerja

Pagu Indikatif (dalam Jutaan)/Target Kinerja 2011 2012 2013 Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja


Pembangunan pos inspeksi fasilitas LLAJ dan pengawasan transportasi di Povinsi Lampung

Tersedianya pos inspeksi fasilitas LLAJ dan pengawasan transpotasi di a) Tarahan, Kab. Lamsel dan b) Sedayu, Kab Tenggamus Provinsi Lampung

Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru serta pengendalian angkutan haji

terangkutnya penumpang dengan alat transportasi selama angkutan lebaran, natal dan tahun baru pada terminal, bakauheni, stasiun KA Tanjung karang dan terminal Rajabasa

40

75%

50

77%

60

80%

70

80%

80

80%

pembinaan pengujian kendaraan bemotor, karoseri perusahaan angkutan umum, pembinaan petugas terminal, serta pengujian pada kab/kota pengadaan fasilitas pengaman perlintasan sebidang KA

Meningkatnya pengetahuan petugas terminal, dan penguji, serta pengusaha karoseri seba-nyak 30 orang di seluruh Kab/Kota

40

75%

50

75%

60

80%

70

80%

80

80%

Jumlah lokasi pengadaan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang KA tanpa palang pintu (pengadaan palang pintu elektrikal perlintasan sebidang KA 2 lokasi, pengadaan dan pemasangan warning device, rumble street, marka dan perambuan pada perlintasan sebidang tanpa pintu di 10 lokasi, pembangunan pos jaga di 10 lokasi)

225

80%

PM

80%

PM

80%

PM

85%

PM

85%

I-30



Program Prioritas

Kegiatan

2010 Pagu Kinerja

7. Terpantaunya pelayanan penumpang pesawat udara di Bandara Radin Inten II

Pemantauan pelayanan penumpang pesawat udara di Bandara Radin Inten II

8. Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan teknis pelabuhan khusus

Pembinaan dan pengawasan teknis bandara di Provinsi Lampung

9. Terlaksananya pengawasan pelayanan angkutan terusan guna kelancaran pelayanan angkutan 10. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat 11. Presentase pengetahuan bagi petani guna memanf'aatkan data iklim untuk menentukan pola tanam 12. Presentase kemampuan dan pengetahuan crew angkutan umum, kapal layar motor dan tenaga pemeriksa roda kendaraan bermotor

Pengawasan pelayanan angkutan terusan di Bandara Radin Inten II dan Bakauheni Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat Sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan data iklim untuk penentuan pola tanam

13. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan tenaga SAR Daerah Lpg

Pendidikan dan Pelatihan tenaga SAR Daerah Lampung

Cv Dwi Artha

Indikator Kinerja

Pendidikan dan pelatihan crew angkutan umum, kapal layar motor dan tenaga pemeriksa roda kendaraan bermotor

Terselenggarakannya pelayanan transportasi udara yang tertib dan terselenggarakannya penerbitan pemakaian ruang VIP dan CIP Terpantaunya fasilitas sarana dan prasarana bandara yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan di bandara umum dan bandara khusus di Provinsi Lampung Pengawasan pelayanan angkutan terusan


100

80%

Terlaksananya pengadaan dan pemasangan rambu lalulintas


100

80%

100

80%

175

90%

175

80%

250

100%

250

100%

Meningkatnya pengetahuan bagi petani guna memanf'aatkan data iklim untuk menentukan pola tanam sebanyak 200 petani Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan crew angkutan umum, kapal layar motor dan tenaga pemeriksa roda kendaraan bermotor

100

80%

125

90%

-

87%

-

90%

-

90%

150

85%

200

85%

225

85%

250

90%

275

90%

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan tenaga SAR Daerah Lpg sebanyak 30 petugas SAR.

50

80%

60

90%

70

90%

80

90%

90

90%

I-31



14. Presentase meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dasar-dasar SAR dan Teknik Evakuasi bagi mahasiswa dan masyarakat 15. Meningkatnya pengetahuan tertib berlalulintas bagi pelajar SMA 16. Presentase meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keselamatan lalulintas 17. Presentase terlaksananya pekan nasional keselamatan jalan melalui 30 petugas simpatik, sosialisasi melalui media massa dan 7 buah spanduk serta pembagian 100 buah stiker 18. Meningkatnya kemampuan petugas operasional 19. Meningkatkan kemampuan kinerja petugas dalam hal teknologi informatika

Cv Dwi Artha

Program Prioritas

Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan kemampuan dan pengetahuan dasar-dasar SAR bagi mahasiswa dan masyarakat umum di provinsi Lampung Pendidikan dan Pelatihan Tata Cara Tertib Berlalu Lintas bagi Pelajar Pengguna Sepeda Motor Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalulintas pada persimpangan sebidang antar jalan dan jalur KA Sosialisasi/ penyuluhan kebijakan penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan pekan keselamatan jalan

Pendidikan dan Pelatihan petugas operasional perhubungan Pengembangan sumber daya manusia dan IPTEK dalam menunjang lembaga




Meningkatnya pengetahuan tertib berlalulintas bagi pelajar SMA sebanyak 200 orang

100

100%

125

100%

150

100%

175

100%

200

100%

meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sekitar lokasi perlintasan sebidang KA tentang keselamatan lalulintas

50

75%

75

78%

100

78%

125

80%

150

80%

pekan nasional keselamatan jalan melalui 30 petugas simpatik, sosialisasi melalui media massa dan 7 buah spanduk serta pembagian 100 buah stiker

25

100%

40

100%

50

100%

60

100%

70

100%

Terlaksananya peningkatan kemampuan pegawai melalui diklat teknis

150

85%

Terciptanya SDM yang bekualitas dan berdaya saing tinggi

400

100%

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dasar-dasar SAR dan Teknik Evakuasi bagi mahasiswa dan masyarakat sebanyak 100 peserta

I-32



Program Prioritas

Kegiatan

Indikator Kinerja 2010 Pagu Kinerja

Pagu Indikatif (dalam Jutaan)/Target Kinerja 2011 2012 2013 Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja


20. Meningkatnya keselamatan bagi wanita pengguna kendaraan bermotor di Provinsi Lampung 21. Presentase meningkatnya awak kendaraan angkutan umum teladan (AKUT) tingkat Provinsi Lampung untuk mewakili tingkat nasional

Sosialisasi bagi wanita pengguna kendaraan bermotor di Provinsi Lampung

Meningkatnya keselamatan bagi wanita pengguna kendaraan bermotor di Provinsi Lampung

Diklat awak kendaraan angkutan umum teladan (AKUT) tingkat Provinsi Lampung

Terpilihnya awak kendaraan angkutan umum teladan (AKUT) tingkat Provinsi Lampung untuk mewakili tingkat nasional

100

90%

22. Presentasi SDM yang bekompetensi awak kapal 23. Presentase Meningkatnya kompetensi antar kab/kota untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tertib dalam berlalu lintas di jalan

Soialisasi keselamatan ASDP Pelaksanaan lomba tertib lalulintas/wahana tata nugraha (WTN) tingkat nasional

Tersedianya SDM yang berkompetensi Terpilihnya kab/kota untuk mewakili prov Lampung dalam mengikuti lomba erti lalulintas dan angkutan jalan tingkat nasional

75

90%

100

90%

rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang

Meningkatnya sarana dan prasarana serta terpeliharanya jembatan timbang pada 3 lokasi (Blambangan Umpu, Pematang Panggang dan Gayam)

6500

85%

Pembangunan jalur koridor dan halte Bus Rapid Transit (BRT) Trans Lampung

Terlaksananya pembangunan 50 unit halte, marka, rambu di 50 titik pada koridor BRT

24. Meningkatnya sarana dan prasarana serta terpeliharanya jembatan timbang pada 3 lokasi (Blambangan Umpu, Pematang Panggang dan Gayam) 25. Posentase terlaksananya pembangunan halte dan rambu pada koridor BRT

Cv Dwi Artha

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

200

75%

300

78%

400

80%

5000

83%

70%

80%

I-33



Program Prioritas

Kegiatan

2010 Pagu Kinerja

26. Prosentase terlaksananya pengembangan elektronik ticketing (smart card) 27. Terjaganya kondisi kelayakan operasional fasilitas keselamatan jalan di jalan Provinsi 28. Jumlah Pelabuhan dan Perusahaan

29. Jumlah sarana dan prasarana SAR daerah

Cv Dwi Artha

Indikator Kinerja

Pengembangan elektronik ticketing (smart card)

Antisipasi dan Pengendalian keadaan rescue

Pagu Indikatif (dalam Jutaan)/Target Kinerja 2011 2012 2013 Pagu Kinerja Pagu Kinerja Pagu Kinerja 70%

Pemeliharaan fasilitas LLAJ

Terlaksananya pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan di jalan provinsi

Pembinaan dan pengawasan teknis pelabuhan khusus

Meningkatnya ketertiban dan keselamatan di pelsus 19 pelabuhan khusus pada 10 perusahaan

55

75%

60

80%

65

Pengadaan sarana dan prasarana SAR daerah

Meningkatnya fasilitas peralatan pelayanan SAR

55

80%

60

85%

65

2014 Pagu Kinerja 80%

50

85%

200

85%

85%

70

95%

75

100%

90%

70

95%

75

100%

I-34


Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2010-2014 (lanjutan) Sasaran Strategis : Terwujudnya iklim usaha yang indusif dalam penyediaan saana dan pasarana perhubungan Indikator Kinerja

1. Jumlah buku informas cuaca serta info M & G

Cv Dwi Artha

Program Prioritas

Pengembangan pos dan telekomunikasi serta meteorologi dan geofisika

Kegiatan

Pembuatan dan Distribusi Buletin Cuaca serta Informasi meteorologi dan geofisika

Indikator Kinerja (output) Tersedianya data perkiraan cuaca dan iklim guna mendukung kelancaran transportasi dan sektor lain terkait



Pagu 80

I-35

2014 Kinerja 100%

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1

Identifikasi

Pemasalahan

Berdasarkan

Tugas

dan

Fungsi

Pelayanan Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, serta agar mampu dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut

harus

disusun

dalam

suatu

tahapan

yang konsisten dan

berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Permasalahan kemungkinan

yang

dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung saat ini

permasalahan

yang

terjadi

lima

tahun

ke

dan

depan perlu

mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak sangat

semua

permasalahan

diperlukan

implementasi

untuk

yang

ada.

menghasilkan

pembangunan.

Strategi

Strategi pembangunan

daerah

langkah-langkah konkret

dalam

yang

baik harus

menunjukkan

konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

Cv Dwi Artha

VI-36


Beberapa permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, meliputi: a. Tugas dan fungsi pelayanan lalu lintas dan angkutan Permasalahan: 

Kualitas

infrastruktur

eksisting

seperti

jalan,

jembatan,

dermaga,

pelabuhan, bandara, jalan rel, terminal dan infrastruktur lainnya masih relatif rendah 

Minimnya kapasitas sarana dan prasarana banyak dijumpai pada kendaraan pengangkut barang dan penumpang.



Kelebihan kapasitas didominasi oleh angkutan barang yang menyebabkan rusaknya jalan dan beberapa jembatan yang di lintasi oleh angkutan barang.



Belum optimalnya penataan trayek bus, baik AKAP, AKDP maupun angkutan kota



Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan

b. Tugas dan Fungsi Pelayanan pengujian dan keselamatan Permasalahan: 

kurangnya tenaga penguji kendaraan bermotor yang secara teknis memiliki kompetensi dalam pengujian kendaraan bermotor.



minimnya partisipasi masyarakat tentang tujuan dari pengujian kendaraan bermotor



Fasilitas keselamatan seperti kelengkapan jalan, pintu lintasan kereta api, bandara dan pelabuhan masih kurang



Minimnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan berkendara dan lalulintas

di

jalan,

di

perlintasan

kereta

api,

dalam operasional

penerbangan maupun moda transpotasi lainnya c. Tugas dan Fungsi Pelayanan sarana/prasarana lalu lintas jalan Permasalahan 

kondisi jaringan jalan masih sangat minim ditinjau dari kualitasnya dan keterjangkauan jaringannya menghubungkan potensi-potensi di Povinsi Lampung.

Cv Dwi Artha

VI-37




Keberadaan

bandar

udara

belum

memadai

untuk menampung

perkembangan jumlah penumpang dan barang 

Banyaknya kapal-kapal penyeberangan yang sudah tua

d. Tugas dan Fungsi Pelayanan perparkiran Permasalahan 

Belum

semua

pusat

kegiatan

yang

membangkitkan

perjalanan

menyediakan kapasitas parkir yang memadai 

Masih banyaknya parkir liar dengan pungutan yang tidak resmi



Pengelolaan parkir belum optimal dari sisi operasional, keamanan maupun transparansi

e. Tugas dan Fungsi Pelayanan Terminal, Bandara, Pelabuhan, Stasiun Permasalahan 

Belum optimalnya fungsi terminal dari sisi operasional maupun keamanan di berbagai tempat di Provinsi Lampung



Masih banyak terminal bayangan



Dari aspek sarana dan prasarana LLAJ, dapat dilihat pelayanan kepada masyarakat masih belum memadai, hal ini dapat dilihat dari kurangnya fasilitas yang ada di terminal dan pusat-pusat kegiatan



Fasilitas penunjang di bandara dan pelabuhan belum lengkap untuk menjalankan fungsinya sehingga operasionalnya tidak optimal

f. Tugas dan fungsi peningkatan

sumber

daya

aparatur

dan

kesadaran

hukum masyarakat dalam berlalu lintas. 

Penempatan personil yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu dan kebutuhan dinas akan dapat menurunkan kinerja organisasi secara keseluruhan



Jika

dilihat

dari

sumber

daya

organisasi,

masih

sedikit

aparat

pemerintah/ pegawai yang memiliki pendidikan khusus di bidang perhubungan. 

Jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja Dinas Perhubungan, maka jumlah personil Dinas Perhubungan khususnya yang bertugas di lapangan masih kurang memadai.

Cv Dwi Artha

VI-38


3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubenur

Visi pembangunan Gubernur Lampung adalah sebagai berikut "Lampung Maju dan Sejahtera 2019. Visi dari Gubernur Lampung 2015-2019 dalam mewujudkan Lampung Maju dan Sejahtera 2019 harus dilakukan dengan melakukan

pelayanan

prima

jasa

pehubungan yang berdaya saing, efektif dan efisien, ramah lingkungan, mampu melayani kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian daerah serta mampu menghadapi era globalisasi. Hal ini sejalan dengan dimana pergerakan kondisi perekonomian harus tergambar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan didukung sistem transpotasi yang efektif dan efisien, berbiaya rendah sehingga mengurangi biaya produksi suatu barang. Selain itu terjaganya kelestarian dan lingkungan hidup ini harus dengan melakukan pelayanan prima dibidang

transportasi dan integrasi antar moda transportasi,

sehingga

rasa

aman dapat diwujudkan dan tingkat keadilan dalam pembangunan merata dan adil tanpa diskriminasi baik antara individu maupun antar wilayah sehingga

hasil pembangunan

dapat

dinikmati

oleh

seluruh

lapisan

masyarakat secara menyeluruh dan dapat terpenuhinya hak-hak dasarnya dan dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat dari seluruh kehidupan. Kondisi ini mendukung pengertian bahwa dengan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien serta dapat menjangkau wilayah yang potensial serta wilayah yang lain, akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan perekonomian daerah serta mewujudkan kesejahteraan, terutama berdaya saing dalam menghadapi era globalisasi. Selain efektif dan efisien, pelayanan transportasi harus dapat menjamin keamanan, keselamatan,

kenyamanan,

tepat

waktu,

mudah

dijangkau

dan

ramah

lingkungan. Misi

dari

Gubernur

ada

5

butir

yang

berisikan

:

meningkatkan

pembangunan

ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah; meningkatkan

infrastruktur

untuk

pengembangan

ekonomi

dan pelayanan sosial;

meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran; meningkatkan pelestarian

Cv Dwi Artha

VI-39


SDA

dan

kualitas

lingkungan

hidup

yang berkelanjutan; menegakkan

supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan

lokal,

dan

memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif. Misi Gubernur yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas perhubungan adalah misi Gubernur yang pertama yaitu meningkatkan pengembangan

ekonomi

infrastruktur

untuk

dan pelayanan sosial serta misi yang kelima

menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif Jabaran misi pertama yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pehubungan Provinsi Lampung adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah dengan menyediakan infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang. Strategi yang ditempuh adalah pengembangan

jaringan

transportasi

antar

moda

dengan

meningkatkan

keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar. Arah kebijakan yang diambil mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakkan orang, barang, dan jasa. Sedangkan misi kelima yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pehubungan Provinsi Lampung adalah mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif dengan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Hal ini berkaitan erat dengan tugas dan fungsi dinas perhubungan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perhubungan. Strateginya dengan mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance dengan arah

kebijakan

penataan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

serta

pengembangan SDM birokrasi yang berkompeten, berintegritas dan profesional. Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2015-2019 di bidang infrastruktrur adalah sebagai berikut:

Cv Dwi Artha

VI-40


a.

Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan di seluruh Lampung untuk memperlancar roda perekonomian rakyat.

b. Membentuk tim khusus yang bertugas memantau kondisi jalan di seluruh Lampung dan bertindak cepat untuk melakukan perbaikan. c.

Fokus pada jalan-jalan utama yang menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok sehingga pasokan tidak terhambat dan harga tetap stabil.

d. Meningkatkan kualitas dan lebar jalan provinsi yang menghubungkan dengan Sumatera Selatan dan jalur penyeberangan menuju pulau Jawa. e.

Membangun jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan.

f.

Memperbaiki

infrastruktur

di

perdesaan,

daerah

terisolasi/tertinggal,

sentra produksi, dan kawasan pertumbuhan baru. g.

Membangun bandara dan pelabuhan laut yang berstandar internasional.

h.

Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan telekomunikasi dan listrik.

Sejalan dengan itu beberapa program yang tekait dengan fungsi dan tugas dinas perhubungan adalah: 1.

Melaksanakan tahap-tahap pembangunan jalur double track KA;

2.

Mengembangkan sistem (moda) transportasi yang menghubungankan antar wilayah/kab/kota;

3.

Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

4.

Meningkatnya rehabiltiasi dan pemeliharaan prasarana lalulintas serta pengendalian dan pengamanan lalulintas

3.3

Telaahan RPJMD Provinsi

Pengembangan

infrastruktur

dalam RPJMD disebutkan untuk

pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Infrastruktur yang akan

dikembangkan selain bersifat

visioner dan

mendukung

berskala

tinggi

monumental, juga

bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut diantaranya: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra (IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan

Toll Bakauheni—Batas

Sumatera Selatan; pengembangan

Bandara

(Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot Subroto dan Astra Ksetra); Pelabuhan

Cv Dwi Artha

VI-41


(Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui, Kuala Penet dll); serta Jaringan Kereta Api. Terkait dengan tugas dan fungsi dinas perhubungan, dalam RPJMD disebutkan permasalahan dinas perhubungan adalah: a. Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan b. Masih tinggi tingkat over loading angkutan barang c. Keberadaan

bandar

udara

belum

memadai

untuk menampung

perkembangan jumlah penumpang dan barang d. Banyaknya kapal-kapal penyeberangan yang sudah tua e. Beberapa

daerah-daerah

berpotensi

ekonomi

(Tanggamus, Lampung

Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Way Kanan) belum terlayani oleh sarana dan prasarana yang memadai. Didalam Matriks RPJMD Provinsi Lampung disebutkan program pembangunan yang merupakan urusan dan bagian

tugas

Dinas

Perhubungan,

yaitu

meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. Sasarannya adalah tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang. Hal ini akan dicapai dengan pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi

nasional,

provinsi,

kabupaten/kota

dan

pedesaan

sebagai

penghubung antar pusat produksi dan pasar. Arah kebijakannya adalah untuk mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakkan orang, barang, dan jasa. Keluaran yang diharapkan adalah sebagai berikut: 

Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan untuk meningkatnya kualitas pengelolaan pembangunan, perencanaan teknis dan prioritas pembangunan perhubungan



Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ untuk terciptanya kondisi prasarana dan fasilitas LLAJ

yang sesuai dengan

persyaratan teknis dan tersedianya sistem informasi manajemen di bidang perhubungan

Cv Dwi Artha

VI-42




Program

peningkatan

pelayanan

angkutan

untuk

terwujudnya

peningkatan pelayanan angkutan serta terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelayanan angkutan 

Program pembangunan

sarana dan prasarana perhubungan untuk

tersedianya fasilitas keselamatan dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan 

Program

pengendalian

dan

pengamanan

lalu

lintas

sehingga

terselenggara keselamatan dan kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan 

Program pengembangan pos dan telekomunikasi serta meteorologi dan geofisika sehingga dapat tersedia data prakiraan cuaca dan iklim guna mendukung kelancaran transportasi dan sektor lain terkait



Program antisipasi dan pengendalian keadaan rescue untuk tersedianya peralatan SAR daerah dan peralatan penanganan kecelakaan KA (flying gang)



Program pendidikan non formal untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam hal keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor

Sedangkan terkait dengan misi ke lima adalah menegakan supremasi hukum, mengembangkan kepemerintahan

demokrasi yang

baik

berbasis dan

kearifan

antisipatif,

lokal maka

dan

memantapkan

sasarannya

adalah

meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik. Strateginya dengan pengembangan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance, dengan arah kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Keluaran dari jabaran misi kelima diatas adalah: 

Program pelayanan administrasi perkantoran untuk terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi



Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga terpenuhi dan tersedia sarana-prasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik



Program peningkatan disiplin aparatur

Cv Dwi Artha

VI-43




Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, sehingga terwujud aparatur yang kompeten dalam bidang perhubungan dan meningkatnya kemampuan kinerja pegawai



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan meningkatnya ketertiban administrasi keuangan yang akuntable

3.4

Telaahan Renstra Departemen Perhubungan

Dalam draft renstra kementrian perhubungan 2015-2019 disebutkan apa yang menjadi

amanat

Undang-Undang

No.17/2007

(RPJPN)

tentang

sektor

transportasi yaitu terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha. Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi. Defisit infrastruktur transportasi di semua lini dan kesenjangan transportasi antar daerah menjadi beban masa lalu yang harus diemban oleh RENSTRA 2015-2019. RENSTRA juga harus mengurus masalah bottlenecking dan gridlock yang terus meluas dibanyak tempat di jalur-jalur utama dan diperkotaan. Misi besar untuk terpenuhinya ketersediaan infrastruktur transportasi, didukung oleh mantapnya kerjasama pemerintah dan dunia usaha. Selain itu juga diamanatkan agar ketersediaan infrastruktur tersebut sesuai dengan rencana tata ruang nasional ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi. Misi besar ini menjadi beban berat bagi RPJMN III dan RENSTRA kementrian perhubungan oleh karena beban pembangunan masa lalu yang harus diselesaikan dan beban pembangunan kedepan yang berakumulasi untuk mencapai hasil – hasil pembangunan seperti diamanatkan oleh RPJPN. Sejalan dengan renstra kementrian perhubungan dominasi jalan sebagai prasarana dan sarana transportasi sehingga harus ada share beban ke jaringan kereta api. Transportasi juga harus mampu menciptakan aksesibilitas dan konektivitas disemua lini wilayah. Ini semua memberi indikasi kuat bagi terbangunnya sistem dan jaringan transportasi yang lebih luas menjangkau seluruh wilayah negeri, membuka akses dan dan menciptakan konektivitas

Cv Dwi Artha

VI-44


nasional. Transportasi seharusnya mempunyai peran lebih strategis untuk upaya besar ini karena sifatnya yang dapat memicu perekonomian lokal dan membuka akses dan pasar ekonomi lokal. Terkait draft Renstra Kementrian Perhubungan yang belum selesai, kemungkinan Struktur RENSTRA 2015-2019 dari kajian konsultan mengenai Kebijakan Nasional Sektor Transportasi, meliputi: 1. membangun konektivitas nasional Kebijakan strategis yang diambil adalah transportasi multimoda, sistem logistik nasional, percepatan pembangunan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan, membangun transportasi yang terintegrasi dengan investasi untuk mendukung Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, industri, dan pusat-pusat pertumbuhan, mendorong pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan negara. Program strategisnya KA barang luar Jawa; short sea shipping; angkutan umum perkotaan; transportasi KTI; daerah tertinggal, perbatasan,

dan

kawasan

perdesaan;

modernisasi

angkutan

serta

keperintisan ASEAN connectivity 2. membangun pasar dan industri transportasi nasional Kebijakan strategis yang diambil adalah revitalisasi kelembagaan KPS; revisi Perpres dan Peraturan Menteri terkait dengan KPS; tarif dan pembiayaan serta transportasi modern; pemisahan fungsi regulator dan operator; meningkatkan peran pemerintah pusat dalam kereta api perkotaan. Program strategisnya adalah value for money & life-cycle costing, fungsi dan peran BUMN kedepan, sinkronisasi

kelembagaan

KPS,

mengurangi

praktek

monopoli

serta

mainstreaming KPS dalam APBN 3. mengintegrasikan isu-isu lintas sektor dan sektor. Kebijakan strategis yang diambil adalah efektivitas kerangka hukum dan peraturan transportasi,

hemat

energi,

dampak

sosial

budaya

dari

transportasi, pendidikan dini untuk kepedulian transportasi publik. Program strategisnya adalah melaksanakan RUNK dan

mengurangi

kecelakaan

transportasi, riset dan teknologi transportasi, kualitas dan kapasitas SDM, manajemen sistem transportasi berbasis teknologi

Cv Dwi Artha

VI-45


Beban Renstra Kementrian Perhubungan 2015-2019 adalah membentang benang merah dari hulu ke hilir, menjaga konsistensi substansi dari kebijakan, program, dan kegiatan strategis sektor transportasi. RENSTRA juga harus memuat 2 hal besar: (i) program dan kegiatan berkesinambungan dari RENSTRA sebelumnya yang tertunda atau belum selesai; (ii) program dan kegiatan strategis yang menggambarkan non linieritas dari RENSTRA 2015-2019. Arah kebijakan dan rencana pengembangan perkeretaapian nasional dijabarkan program pengembangan jaringan dan layanan tahun 2015-2019, seperti: •

Pengembangan jaringan dan layanan KA antara kota, diantaranya Km3Bakauheni, Banko Tengah-Srengsem, Shortcut Rejosari-Tarahan

•

Pengembangan jaringan dan layanan KA perkotaan: Bandar Lampung

Dalam cetak biru Arah kebijakan dan Rencana Pengembangan Transportasi Antarmoda/Multimoda dijabarkan rencana pengembangan tahun 2015-2019 disebutkan Pengembangan/pemantapan akses jalan/jalan rel ke beberapa pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Panjang Lampung 3.5

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari telaahan semua kebijakan diatas, yaitu: visi, misi dan progam Gubernur; RPJMD Provinsi Lampung; serta Draft Renstra Kementrian Perhubungan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, maka ditentukan isuisu strategis sebagai berikut: 1. Persyaratan teknis, keselamatan dan keamanan prasarana dan sarana transportasi untuk semua moda baik operasionalnya maupun ditinjau dari sisi simpul transortasi (bandara, terminal, stasiun KA, pelabuhan) belum terpenuhi 2.

Belum terwujudnya sistem integrasi antarmoda angkutan

3.

Pembangunan kereta api masih terbatas.

4.

Masih tinggi tingkat over loading angkutan barang

5.

Keberadaan

bandar

udara

belum

memadai

untuk menampung

perkembangan jumlah penumpang dan barang 6. Banyaknya kapal-kapal penyeberangan yang sudah tua 7.

Kurang berimbangnya komposisi moda dalam bidang transportasi

8.

Kinerja yang kurang kompetitif dari sektor Pelabuhan

9.

Jaringan Transportasi Udara yang belum optimal

Cv Dwi Artha

VI-46


Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan

4.1

Umum

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan. Secara ontologis visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal, yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah. Masyarakat

Lampung

berkehendak untuk

menjadikan

visi

pembangunan

sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah

Lampung yang

dikehendaki

oleh

seluruh

komponen

pemangku

kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019. Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah: 1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan kesejahteraan antar wilayah; 2. Dinamika jangkauan

ekonomi

yang

atraktif

dimantapkan

dengan

jaringan

kerja

kegiatan

ekonomi dalam

memperluas

skala Nasional dan

Internasional.

Cv Dwi Artha

VI-47


3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi pada

upaya

optimalisasi

pendayagunaan

potensi

sumber

daya

dan

infrastruktur. Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 adalah: “LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019” Maksud Visi di atas adalah: Provinsi Lampung Merupakan Daerah Yang Maju dan Berdaya Saing. Maju mempunyai konotasi modern atau industrialized. Kemajuan mencakup domain perekonomian, Iptek dan inovasi, pendidikan, dan civilization (politik dan

hukum).

Perekonomian

yang

maju

umumnya

berbasis

industri,

perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Menjadi wilayah makmur mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi. Desa/kampung/pekon tertinggal yang ada di Lampung memiliki porsi relatif besar dari jumlah penduduk yang ada. Pengangguran yang tinggi mencapai lima persen dari jumlah penduduk. Kondisi ini paradok dengan potensi atau kekayaan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Lampung

dan

kedekatan

dengan

pusat

ekonomi

nasional

DKI

Jakarta yang dapat ditempuh dalam waktu 25-40 menit melalui pesawat udara dan enam jam dengan

moda

transportasi

darat

dan

laut.

Kondisi

ini

menjadi motivasi untuk mencapai visi menjadi provinsi maju dengan merancang strategi pembangunan yang memungkinkan untuk terjadi pertumbuhan ekonomi tinggi yang konsisten dan persisten. Masyarakat Lampung akan memanfatkan

Cv Dwi Artha

VI-48


secara optimal segala bentuk peluang dan kesempatan pada wilayah lain di Indonesia bahkan di luar negeri untuk kemajuan demi terwujudnya masyakarat yang makmur. Untuk menjadi termakmur syarat yang harus dipenuhi adalah peningkatan kualitas

sumberdaya

manusia,

pemanfatan

sumberdaya

alam

secara

berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan

kemampuan

terwujudnya

organisasi

aparatur

pemerintahan

berkewirausahaan

yang

(entrepreneuring

mendukung government),

pemanfaatan Iptek dan inovasi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Kemakmuran hanya dicapai oleh manusia berkualitas, oleh karena itu menciptakan manusia yang berkualitas adalah tujuan pokok. Sentral dari pembangunan adalah manusia, oleh karena itu kehandalan strategi peningkatan sumber daya manusia akan menjamin terwujudnya penduduk yang berkualitas. Dengan

tingginya

perberdayaan gilirannya

kualitas

ekonomi

akan

sumberdaya

rakyat

mendorong

secara kemajuan

manusia

alamiah

akan

dalam

berbagai

terjadi

masyarakat

sektor

proses pada

pembangunan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam semua sektor pembangunan dan elemen pemangku kepentingan akan menjadi penentu terwujudnya daya saing

daerah.

Daya

saing

ditentukan

juga

oleh

ketersediaan

infrastruktur dan sarana pendukung dengan kualitas tinggi, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah. 2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran. 4. Meningkatkan

pelestarian

SDA

dan

kualitas

lingkungan

hidup

yang

berkelanjutan.

Cv Dwi Artha

VI-49


5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan kepemerintahan yang baik dan antisipatif. Misi

yang

terkait

meningkatkan

dengan

Dinas

infrastruktur

Perhubungan

untuk

pelayanan sosial, yang merupakan

adalah

pengembangan

Misi

Kedua,

ekonomi

dan

upaya untuk mengembangkan dan

meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi

daerah

dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur dasar dan pengembangan infrastuktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi (dalam dan luar negeri) lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan serta untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi kebutuhan dasar masyarakat. 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pernyataan tujuan dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi.

Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Misi Misi Kedua: Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial

Cv Dwi Artha

Tujuan Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah.

Sasaran 1. Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang;

VI-50


4.3 Strategi dan Kebijakan Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang

bagaimana

dengan

efektif

dan

Dinas Perhubungan efisien.

berisikan program-program

Strategi

indikatif

mencapai merupakan

untuk

tujuan

dan

sasaran

langkah-langkah

mewujudkan

visi

dan

yang misi

pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Rumusan strategi

berupa

pernyataan

yang

menjelaskan

bagaimana

tujuan

dan

sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi

yang

dipilih

agar

lebih

terarah

dalam

mencapai

tujuan

dan

sasaran. Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 4.2. Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Provinsi

Lampung

Tahun 2015-2019 Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Misi II : Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Sosial Tersedianya infrastruktur/prasara Pengembangan jaringan na dan sarana transportasi antar moda 1. Meningkatkan transportasi yang dengan meningkatkan Mengembangkan sarana dan kuantitas dan handal, terintegrasi keterpaduan jaringan prasarana perhubungan kualitas dengan sistem transportasi nasional, (darat, laut, dan udara) dalam prasarana, sarana, transportasi nasional provinsi, kabupaten/kota rangka peningkatan dan untuk mendukung dan pedesaan sebagai keselamatan dan pelayanan utilitas dasar pergerakan orang penghubung antar pergerakkan orang, barang, wilayah dan barang pusat produksi dan pasar dan jasa

Cv Dwi Artha

VI-51


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program

merupakan penjabaran

ditetapkan,

yang

akan

dari

tujuan

dilaksanakan

oleh

dan

sasaran yang

instansi

pemerintah

telah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan, dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Hal ini

terutama untuk

dimana

indikator

penyusunan program

anggaran.

Ini

hasil

(outcome)

kegiatan

menjadi

dan

keluaran

bagian

dari

(output), kebijakan

sekaligus merupakan gambaran suatu komitmen bagi instansi

untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu. Indikator

Kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan

Indikator

Kinerja Kegiatan

harus

didasarkan

pada

perkiraan

yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pada bab ini disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 2015-2019. Langkah-langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015 - 2019. Keterkaitan antara kebijakan dengan program disajikan dalam tabel berikut.

Cv Dwi Artha

VI-52


Tabel 5.1 Kebijakan dan Program No

Kebijakan

Program

1.

Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan (darat, laut, dan udara) dalam rangka peningkatan keselamatan dan pelayanan pergerakkan orang, barang, dan jasa

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue* Program Pendidikan Non Formal

2.

Penataan kelembagaan ketatalaksanaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dan

5.1 Rencana Program dan Kegiatan Mengacu Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, tentang

Pedoman

Pengelolaan

Keuangan

Daerah,

maka

berdasarkan

kategori fungsi, Dinas Perhubungan memiliki program dan kegiatan sebagai berikut : Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan No

Rencana Program

1.

Program Pelayanan Perkantoran

Cv Dwi Artha

Kegiatan Administrasi

a. Penyediaan Jasa Surat menyurat b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan g.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h.Penyediaan Peralatan rumah tangga i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan j. Penyediaan Makanan dan Minuman k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah m. Penyediaan Biaya Publikasi n. Jasa penyewaan sewa kendaraan o. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

VI-53


Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan (lanjutan) No

Rencana Program

2.

Program Peningkatan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

5. 6.

Kegiatan Sarana

dan

7.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

8.

Program Angkutan

Cv Dwi Artha

Peningkatan

Pelayanan

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Pengadaan Komputer d. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor e. Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan f. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional g. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor h. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya keseragaman dan performa aparatur Meningkatnya kemampuan kinerja pegawai Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan yang akuntable Administrasi Kegiatan Perencanaan Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a.Tahapan Perencanaan Pembangunan dan relokasi Jembatan Timbang b.Tersedianya perencanaan teknis pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Darat (ASDP) a.Rehabilitasi /pemeliharaan sarana dan prasarana UPPKB b.Pemeliharaan Fasilitas LLAJ a.Pengendalian dan Pengawasan displin Pengoperasian angkutan umum dan operasional transportasi b.Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan c.Pengawasan dan Pemantauan Operasional KRD Seminung (non AC) dan KRD Way Umpu (AC) d.Pembinaan dan pengawasan Pengusaha angkutan umum dan pengujian kendaraan bermotor, Pengusaha karoseri Kendaraan Bermotor e.Pengawasan Pelayanan Angkutan Terusan di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan dan Bakauheni f.Pemantauan Pelayanan Penumpang di Bandara Radin Inten II Lampung Selatan g.Pembinaan dan Pengawasan Teknis Pelabuhan Khusus h.Pembinaan dan pengawasan teknis bandara di Provinsi Lampung i. Sistem Informasi Perijinan Angkutan Umum, Survai Load Faktor dan Kinerja Bus AKDP dan AKAP j. Pembinaan Angkutan Laut k.Pembinaan dan pengawasan keselamatan pelayaran

VI-54


Tabel 5.2 Rencana Program dan Kegiatan (lanjutan) No

Rencana Program

9.

Program Pembangunan Prasarana Perhubungan

10.

Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas

11.

Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue*

12.

13.

Kegiatan Sarana dan

Program Pendidikan Non Formal

Cv Dwi Artha

dan

a.Pembangunan sarana dan prasarana Perkeretaapian b.Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan Udara c.Pengadaan dan pemasangan alat Sistem Radio Komunikasi Perhubungan d.Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat a.Pengaturan Lalu Lintas pada event-event tertentu di Provinsi Lampung b.Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru serta Pengendalian Angkutan Haji c.pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas d.Penyelenggaraan Operasional Unit Penelitian Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas dan SAR Daerah e.forum LLAJ Pembuatan dan Distribusi Bulletin Cuaca serta Informasi Perhubungan Udara a.Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SAR Daerah b.Pengadaan Peralatan Pendukung Penanganan Kecelakaan KA a. Pendidikan dan Pelatihan Potensi SAR Daerah b. Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas Lampung c. Pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan (AKUT) Tingkat Provinsi Lampung d. Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu Lintas / Wahana Tata Nugraha (WTN) Tingkat Nasional e Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi Lampung f. Pendidikan dan Pelatihan Keselamatan KA

VI-55


5.2 Indikator Kinerja Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka indikator kinerja untuk setiap program Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut. Tabel 5.3 Indikator Kinerja Program No

Rencana Program

Indikator Kinerja

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi dengan jabaran sebagai berikut: a. Tertib dan lancarnya kegiatan surat menyurat b. Terbayarnya tagihan rekening telepon, listrik dan air c. Tertibnya administrasi keuangan d. Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor e. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran f. Meningkatnya pelayanan administrasi ketatausahaan g. Beroperasinya peralatan elektronik kantor h. Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor i. Tersedianya koran dan majalah j. Tersedianya makan dan minum peserta rapat k. Tertunjangnya perjalanan dinas luar daerah l. Tertunjangnya perjalanan dinas dalam daerah m. Terselenggaranya publikasi media cetak, karangan bunga, pameran pembangunan dan Pawai Kendaraan Hias n. Penyewaan bus dan kereta api untuk kunjungan pejabat o. Terlaksananya pengembangan pengelolaan keuangan SKPD a. Meningkatnya kelancaran operasional / kinerja kantor b. Tersedianya peralatan kinerja kantor c. Meningkatnya kecepatan penyelesaian pekerjaan kantor d. Tersedianya peralatan kinerja pegawai dan peralatan kantor e. Terawatnya Kendaraan dinas pejabat dari kerusakan f. Terawatnya Kendaraan dinas operasional dari kerusakan g. Terpeliharanya peralatan kantor dari kerusakan h. Tersedianya Mobil Dinas Operasional Perhubungan beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.

Cv Dwi Artha

Pendidikan dan pelatihan kursus singkat Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

VI-56


Tabel 5.3 Indikator Kinerja Program (lanjutan) No

Rencana Program

Indikator Kinerja

6.

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1) Administrasi Kegiatan Perencanaan Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan a. Tahapan Perencanaan Pembangunan dan relokasi Jembatan Timbang b. Tersedianya perencanaan teknis pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Darat (ASDP) c. terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi bidang perhubungan d. Tersusunnya laporan kinerja perhubungan, program pembangunan dan Monitoring dana DAK e. Meningkatnya kualitas pengelolaan pembangunan dan prioritas pembangunan (termasuk kegiatan forum MPU, BELAJASUMBA, dan forum Gubernur se-Sumatera) 2) Administrasi Kegiatan Perencanaan Teknis Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian 3) Administrasi Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut 4)Administrasi Perencanaan Teknis Bandara a. Terselenggaranya koordinasi Rakor Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) b. Tersedianya dokumen Perencanaan (Renstra, IKU, Renja, RKA, DPA, PK, RKT, ROK, TOR) dan Pelaporan (Lakip, LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, Aset Daerah SKPD) pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Administrasi Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan darat

7.

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Cv Dwi Artha

a. Terciptanya kondisi UPPKB yang sesuai dengan persyaratan teknis di Provinsi Lampung b. Tersedianya Sistem Informasi Manajemen di Jembatan Timbang di Provinsi Lampung c. Pengadaan lahan / pembangunan fasilitas penunjang jembatan timbang d. Terlaksananya pemeliharaan fasilitas keselamatan Jalan di jalan provinsi

VI-57



Rencana Program

Indikator Kinerja

8.

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. b. c. d. e. f.

g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t.

Cv Dwi Artha

Operasional UPPKB Operasi Penertiban Batubara / Angkutan Barang Operasi Travel Gelap Operasi Kend. Bermotor di jalan Pengadaan Peralatan Pendukung Keselamatan transportasi jalan Terciptanya Update data base, pengelolaan Web site dishub Prov.Lampung, dan penyusunan buku perhubungan dalam angka dan pengadaan Wi-fi dan server terlaksananya pengawasan dan pemantauan angkutan penumpang pada pelayanan KRD Pembinaan pengawasan pengujian Kab./Kota (Karoseri) Pembinaan Usaha Angkutan Umum dan ASDP Terlaksananya pengawasan pelayanan angkutan terusan guna kelancaran pelayanan angkutan Pemantauan penumpang di Terminal Keberangkatan Pemantauan Angkutan Terusan Pemantauan Pemanfaatan Ruang CIP dan VIP Terlaksananya pembinaan dan pengawasan teknis dan TUKS di Provinsi Lampung Terpantaunya fasilitas sarana dan prasarana bandara yang memenuhi persayaratan teknis keselamatan di bandara umum dan bandara khusus di Provinsi Lampung Perusahaan Angkutan umum di lampung Tersedianya data angkutan umum, survei load factor dan kinerja Bus AKDP dan AKAP di Prov. Lpg Study angkutan perbatasan di Provinsi Lampung Pengawasan dan pembinaan Perusahaan bongkar muat dan perusahaan pelayaran rakyat Pengawasan dan penertiban kelengkapan keselamatan kapal

VI-58



Rencana Program

Indikator Kinerja

9.

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Tersedianya fasilitas pengaman pada perlintasan KA berupa rambu, RPPJ, lampu peringatan dan pita pengaduh pada 10 lokasi di Provinsi Lampung a. Pengadaan dan Pemasangan Pintu Perlintasan KA sebanyak 1 unit b. Manajemen dan rekayasa keselamatan Perlintasan sebidang KA di Provinsi Lampung Tersediannya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara a. Pengadaan Lahan untuk perpanjangan landasan Bandara Radin Inten II Lampung b. Tahapan Pembangunan sarana pendukung Bandara Pekonserai c. Tahapan perencanaan dan pembangunan sarana pendukung Bandara Gatot Subroto Tersedianya sistem radio komunikasi antar daerah di Provinsi Lampung (repeter link) Rehabilitas Sistem Komunikasi Dinas Perhubungan (Radio Link) Tersedianya faslitas pendukung di terminal Tipe B dan C se-Provinsi Lampung Tersedianya Dermaga Sungai di Provinsi Lampung

10.

Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas

11.

Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika

Cv Dwi Artha

dan

Tersedianya CCROOM pemantau lalu Lintas beserta perlengkapan pendukung a. Terselenggaranya pengaturan lalu lintas untuk tamu-tamu negara, dan petugas PAM lalin di daerah rawan macet dengan lancar dan tertib b. Operasional Petugas Angkutan Lebaran c. Operasional Petugas Angkutan Haji d. Operasional Petugas Angkutan Natal e. Operasional Petugas Tahun Baru f. Tersedianya Kelengkapan Fasilitas Keselamatan di lokasi/objek pengembangan wisata dan tempat tertentu lainnya termasuk dana DAK g. Terlaksananya operasional Satgas UPK, SAR Daerah dan Flying Gang h. Terkoordinasinya antar mitra Perhubungan dalam menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan Tersedianya data prakiraan cuaca dan iklim guna mendukung kelancaran transportasi dan sektor lain terkait

VI-59



Rencana Program

Indikator Kinerja

12.

Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue*

13.

Program Pendidikan Non Formal

a. Tersedianya peralatan SAR Daerah untuk Penanganan Bencana b. Tersedianya peralatan pendukung penanganan kecelakaan KA (Flying gang) a. Meningkatnya Kemampuan potensi SAR Daerah (Masyarakat dan Mahasiswa) b. Terpilihnya pelajar pelopor tertib lalu lintas tingkat prov Lampung c. Tersedianya SDM/Awak Kendaraan yg handal dan berpengetahuan angkutan umum dan pemilihan awak kendaraan umum teladan yg mewakili Provinsi Lampung di Tingkat nasional d. Seleksi WTN Kab./Kota Tingkat Provinsi e. Peningkatan Keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor f. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan dasar dalam hal penanganan dan evakuasi pada kecelakaan KA dan meningkatnya kesadaraan masyarakat, mahasiswa dan pelajar pada saat melintasi perlintasan KA

Cv Dwi Artha

VI-60


Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator

kinerja

adalah

ukuran

kuantitatif

dan

kualitatif

yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur terpilih pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah Dinas Perhubungan setiap tahun (benchmark) atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator

kinerja Dinas Perhubungan

dirumuskan berdasarkan

hasil

analisis

pada

RPJMD Tahun 2015-2019

pengaruh

dari

satu

atau

lebih

indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan. Penetapan indikator kinerja Dinas Perhubungan terhadap

capaian

kinerja penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019 diuraikan pada Tabel 6.1.

Cv Dwi Artha

VI-61


Cv Dwi Artha

VI-62

Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tujuan

Sasaran

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah

1. Tersedianya infrastruktur/ prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang

Cv Dwi Artha

Indikator Sasaran

Program Kegiatan

&

Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output) 1. Program 1. Meningkatnya Pembangunan kualitas Prasarana dan pengelolaan Fasilitas pembangunan, Perhubungan perencanaan teknis dan prioritas pembangunan perhubungan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

2. Terciptanya kondisi prasarana dan fasilitas LLAJ yang sesuai dengan persyaratan teknis dan tersedianya sistem informasi manajemen di bidang perhubungan

Data capaian pada tahun awal perenca naan 75%

75%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (2016) (2017) (2018) (2019)

Tahun 1 (2015) Target 75%

75%

Rp

Target Rp

6.974.200 75%

1.200.000

VI-63

80%

Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Target Rp

6.543.200 80%

6.875.000

85%

7.785.000

85%

7.160.000

90%

35.337.400

11.300.000

7.350.000

90%

8.900.000

90%

8.900.000

95%

37.650.000

80%


Tabel 6.1 Rencana Progam dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tujuan

Sasaran



Indikator Sasaran

1. Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar

Program Kegiatan

&

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Cv Dwi Artha

Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output) Terwujudnya peningkatan pelayanan angkutan serta terlaksananya pengawasan dan pemantauan pelayanan angkutan Tersedianya fasilitas keselamatan dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan Terselenggara nya keselamatan dan kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan


Tahun 1 (2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (2016) (2017) (2018) (2019) Target

Rp

Target

Rp

Target

Rp


Target Rp

Target Rp

70%

2.206.000

75%

3.800.000

80%

2.350.000

85%

2.560.000

85%

2.570.000

95%

11.986.000

75%

75%

54.425.000

80%

45.923.300

85%

54.687.750

90%

58.348.300

90%

63.210.703

95%

207.502.303

70%

75%

2.613.000

80%

2.590.000

85%

2.665.000

90%

2.690.000

95%

2.715.000

95%

13.273.000

III-64


Tabel 6.1 Rencana Progam dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Provinsi Lampung (lanjutan) Tujuan

Sasaran



Indikator Sasaran

1. Pengembangan jaringan transportasi antar moda dengan meningkatkan keterpaduan jaringan transportasi nasional, provinsi, kabupaten/kota dan pedesaan sebagai penghubung antar pusat produksi dan pasar

Program Kegiatan

&

6. Program Pengembangan Pos dan Telekomunikasi Serta Meteorologi dan Geofisika 7. Program Antisipasi dan Pengendalian Keadaan Rescue* 8. Program Pendidikan Non Formal

Cv Dwi Artha

Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output) 6. Tersedianya data prakiraan cuaca dan iklim guna mendukung kelancaran transportasi dan sektor lain terkait 7. Tersedianya peralatan SAR Daerah dan peralatan penanganan kecelakaan KA (flying gang) 8. Peningkatan Kemampuan dan Pengetahuan dalam hal Keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor


Tahun 1 (2015) Target

Rp

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (2016) (2017) (2018) (2019) Target

80%

150.000

80%

70%

70%

250.000 75%

70%

80%

975.000

80%

Rp 150.000

250.000

1.000.000

Target 85%

75%

85%

Rp 150.000

250.000

1.025.000

Target 90%

80%

90%

Rp 150.000

466.013

1.025.000

Target 90%

85%

95%

Rp 150.000

625.797

1.075.000

III-65

Kondisi kinerja pada akhir periode renstra Target Rp 90% 750.000

90%

95%

1.841.897

5.100.000



Sasaran

2.Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif

2.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

Indikator Sasaran

2.Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance

Program Kegiatan

1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cv Dwi Artha

&

Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data capaian pada tahun awal perenca naan

1.Terwujudnya tata kelola pelayanan perkantoran yang tertib administrasi 2.Terpenuhi dan tersedianya saranaprasarana pendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan publik

100%

Tahun 1 (2015)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 (2016) (2017) (2018) (2019)

Target Rp

Target Rp

100%

100%

2.961.800

3.159.000

Target

100%

Rp

3.159.000

Target

100%

Rp

3.159.000

Target

100%

Rp


3.159.000 100% 15.597.800

100%

100%

479.500

100%

1.099.500 100%

1.059.500100%

484.500

100%

549.500

III-66

100% 3.672.500



Sasaran

2.Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif

2.Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik

Indikator Sasaran

2.Mengembangkan reformasi birokrasi dalam kerangka good governance

Program Kegiatan

&

Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)

Data capaian pada tahun awal perenca naan

3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.Meningkatnya disiplin aparatur

100%

4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.Terwujudnya aparatur yang kompeten dalam bidang perhubungan dan meningkatnya kemampuan kinerja pegawai 5.Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan yang akuntable

100%

5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cv Dwi Artha

Tahun 1 (2015) Target Rp 100%

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (x 1000) Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi kinerja (2016) (2017) (2018) (2019) pada akhir periode renstra Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

130.500 100%

100% 150.000

100%

75.000 100%

100% 100.000

100%

100%

60.000 100%

100% 150.000

60.000 100%

100% 150.000

100% 150.000

60.000 100%

100%

730.500

150.000

100% 150.000

60.000 100%

100%

650.000

60.000 100%

300.000

175.000

III-67

Penutup

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 merupakan pedoman dan arahan bagi masingmasing

SKPD

dalam

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan di Provinsi Lampung sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintahan

Provinsi

Lampung Tahun 2015-2019 tentunya akan

dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/lembaga, Pemerintahan Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota, serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

Cv Dwi Artha

VI-68

Pendahuluan. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents