16
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Kabupaten Halmahera Utara sebagai salah satu kabupaten kepulauan di
Provinsi Maluku Utara, memiliki sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat potensial untuk dikembangkan. Kabupaten Halmahera Utara memiliki luas wilayah lautan 19.536,02 Km² (78%) dengan jumlah pulau sebanyak 94 pulau. Potensi lestari sumber daya perikanan sekitar 148.473,8 ton/tahun dan potensi lestari maksimum sustainable yield (MSY) sebesar 86.660,6 ton/tahun, terdiri dari kelompok ikan pelagis sebanyak 48.946,4 ton/tahun dan kelompok ikan demersal sebanyak 32.664,2 ton/tahun (Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara, 2007). Kondisi dan potensi sumber daya perikanan yang besar di Halmahera Utara ini tidak diikuti dengan perkembangan usaha perikanan yang baik. Terbukti dengan masih rendahnya tingkat investasi dan produksi sumber daya perikanan yang masih jauh dari potensi yang ada. Menurut laporan tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2007 pemanfaatan sumberdaya perikanan laut baru sebesar 13,13% dari potensi MSY atau setara dengan 11.799,33 ton/tahun, sehingga sampai saat ini pemanfaatan sumber daya tersebut belum memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan lokal dan pembangunan ekonomi daerah. Potensi sumberdaya yang besar dan disertai dengan meningkatnya permintaan pasar domestik dan dunia terhadap sumberdaya perikanan, dapat merangsang tumbuh kembangnya usaha perikanan dan perluasan kesempatan kerja. Kondisi nelayan di Halmahera Utara sebagian besar termasuk tradisional (skala kecil) sehingga dari aspek sosial ekonomi masih lemah dan rendah produktivitasnya.
Rendahnya
produktivitas
nelayan
tersebut
antara
lain
disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi dan terbatasnya unit produksi yang dimiliki (tradisional), serta dukungan permodalan dan manajemen usaha yang masih sangat tidak memadai. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi nelayan adalah keterbatasan permodalan. Minimnya permodalan menyebabkan nelayan tidak mampu membeli
17
alat tangkap ikan yang efektif dan modern. Nelayan hanya mengandalkan alat penangkapan tradisional dengan bantuan perahu dayung. Keterbatasan teknologi unit penangkapan ikan yang digunakan menyebabkan rendahnya hasil tangkapan dan pendapatan nelayan. Pemerintah
Kabupaten
Halmahera
Utara
sebagai
penanggunjawab
pembangunan di daerahnya, berdasarkan pasal 18 UU no 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola sumber daya laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Dengan kewenangan tersebut dalam rangka mengatasi keterbatasan permodalan nelayan, sejak tahun 2004 hingga 2009 Pemerintah Halmahera Utara telah memberikan program bantuan unit penangkapan ikan kepada nelayan. Bantuan sarana produksi ini diberikan melalui program pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan dengan sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Halmahera Utara. Setelah beberapa lima tahun pemberian bantuan unit penangkapan ini, tentunya perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana peningkatan usaha penangkapan ikan pasca program tersebut dan dampak terhadap kesejahteraan nelayan. Atas pemikirin tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian anaslisis keragaan usaha penangkapan ikan pasca program pemberdayaan nelayan di Kabupaten Halmahera Utara. 1.2
Kerangka pemikiran Potensi sumberdaya ikan sebagai aset bangsa perlu di manfaatkan secara
bijaksana bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestariannya. Usaha penangkapan ikan telah memberikan manfaat bagi nelayan pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sebagai sumber protein hewani, penyerap tenaga kerja, sumber pendapatan masyarakat pesisir, penerimaan daerah dan bahkan devisa negara. Namun pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Halmahera Utara masih belum optimal, baru 13,13% dari MSY yang dapat manfaatkan. Hal ini disebabkan hampir 90% nelayan Halmahera Utara termasuk nelayan skala kecil dengan perahu/kapal < 5 GT dan alat tangkap tradisional.
18
Potensi sumberdaya ikan yang melimpah dan rendahnya pemanfaatannya oleh nelayan, tentunya mengundang nelayan luar daerah dan nelayan asing (negara tetangga) masuk ke perairan Halmahera Utara secara illegal. Kondisi ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik penggunaan ruang perairan dan destuktif fishing (pencurian ikan dan penggunaan alat penangkapan yang merusak) sehingga menimbulkan kerugian sangat besar bagi nelayan lokal, degradasi lingkungan perairan dan hilangnya penerimaan pendapatan daerah. Penyebab utama rendahnya produktivitas dan kalah bersaingnya nelayan Halmahera Utara dengan nelayan pendatang adalah keterbatasan modal. Permodalan memegang peranan penting dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap yang efektif dan efisien. Terbatasnya permodalan menyebabkan nelayan tidak mampu membeli alat tangkap yang canggih dan efektif, sehingga jangkauan daerah penangkapan ikan terbatas hanya di pinggiran pantai dan hasil produksinya rendah. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya pendapatan nelayan dan rendahnya kesejahteraan nelayan. Untuk mengatasi masalah keterbatasan permodalan tersebut, Pemerintah Daerah Halmahera Utara telah menginisiasi program pemberdayaan nelayan melalui bantuan unit penangkapan ikan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejateraan nelayan. Setelah program bantuan ini berjalan beberapa tahun, sejauhmana peningkatan usaha penangkapan ikan pasca program tersebut dan dampak terhadap kesejahteraan nelayan, dan strategi kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan nelayan secara berkelanjutan.
Berdasarkan pemikirin tersebut, maka penting untuk
dilakukan penelitian anaslisis keragaan usaha penangkapan ikan pasca program pemberdayaan nelayan di Kabupaten Halmahera Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi penyempurnaan bagi program pemberdayaan nelayan di masa mendatang dan pemanfaatan sumberdaya ikan akan lebih optimal. Untuk memberikan gambaran utuh terhadap perumusan masalah secara skematik dituangkan dalam kerangka pemikiran penelitian yang disajikan pada Gambar 1.
19
POTENSI DAN PELUANG SDI HALMAHERA UTARA
PERIKANAN TANGKAP HALMAHERA UTARA : 90% DIDOMINASI USAHA SKALA KECIL
Masalah Yang Timbul
Illegal Fishing
Masalah Utama
PEMANFAATAN SDI BELUM OPTIMAL (13,13% dari MSY)
Daerah Penangkapan Terkonsentrasi di Peraiaran Pantai
• •
Produktivitas Rendah
Keterbatasan permodalan Keterbatasan Teknologi Penangkapan Ikan Program Pemberdayaan Bantuan Unit Penangkapan Ikan
Dampak Program
Keragaan Usaha Penangkapan Ikan
Analisa Dampak Program
Analsisi Strategi Peningkatan Usaha Nelayan Secara Berkelanjutan
Solusi
Rekomendasi Penyempurnaan Program Bantuan Unit Penangkapan Ikan
Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian.
Rendahnya Pendapatan Nelayan
20
1.3
Perumusan Masalah Berdasakran deskripsi latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya,
maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana keragaan usaha penangkapan ikan pasca program permberdayaan nelayan? 2) Apakah ada perbedaan tingkat pendapatan nelayan sebelum dan sesudah menerima bantuan unit penangkapan ikan? 3) Strategi kebijakan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan usaha nelayan secara berkelanjutan? 1.4
Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1) Menilai keragaan usaha penangkapan ikan terhadap tingkat pendapatan nelayan di lokasi penelitian. 2) Menentukan strategi kebijakan peningkatan pendapatan nelayan berkelanjutan di lokasi penelitian. 1.5
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah:
1) Bagi pemerintah Daerah sebagai masukan bagi perbaikan program bantuan unit penangkapan ikan di masa mendatang. 2) Bagi Akademisi, sebagai bahan informasi ilmiah kepada peneliti berikutnya dalam mengkaji masalah yang sama demi pengembangan ilmu pengetahuan. 3) Bagi publik, memberikan informasi secara obyektif, ilmiah dan akuntabilitas mengenai progam bantuan unit penangkapan ikan.