PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

PENDAHULUAN

I 1.1 Latar

R

Belakang

encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 merupakan amanat Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang

Sistem

Pembangunan

Nasional

Perencanaan dan

Undang–

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

kedua

dengan

Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja (Renja) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung ke dalam program dan kegiatan Sekretariat Daerah sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program Sekretariat Daerah secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014

1

pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari

Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan menitikberatkan

tentang

rancangan

RKPD

dan

Renja

pada

pembahasan

untuk

sinkronisasi

SKPD,

yang

sasaran,

arah

kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Bandung. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan

pembangunan, prioritas pembangunan,

rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun


2

2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Instruksi

Presiden

Nomor

05

Tahun

2004

tentang

Percepatan

Pemberantasan korupsi; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Peraturan

Menteri Negara

Pendayagunaan

Aparatur Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja

dan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011; 15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;


3

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung; 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013; 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013; 22. Peraturan

Walikota

Bandung

Nomor

1053

Tahun

2011

tentang

Perubahaan keenam atas Perwal Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 adalah dalam rangka melaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undangundang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/ kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 adalah : 1) Sebagai acuan dalam menyusun rencana anggaran berbasis kinerja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2014.


4

2) Sebagai panduan bagi Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sasaran.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai berikut :


5

BAB I Pendahuluan

Menguraikan Sekretariat belakang, hukum

tentang Daerah

maksud

gambaran

Kota dan

penyusunan,

umum

Bandung, tujuan,

dan

latar

landasan sistematika

penyusunan Rencana Kerja. BAB II Evaluasi Pelaksanaan

Menguraikan tentang Evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja Tahun 2012

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung, Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan, Sasaran,

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran

Program dan Kegiatan Tahun

rencana

2014

Bandung serta program dan kegiatan

BAB IV Penutup

Berisi kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun

kerja

Sekretariat

Daerah

Kota

2014 Lampiran

Berisi lampiran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014, dan lampiran lainnya


6

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

S

ebagaimana

amanat

Peraturan

Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan,

Penyusunan,

Pengendalian

Pelaksanaan

Rencana

Tata dan

Cara

Evaluasi

Pembangunan

Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi

dalam

pelaksanaannya.

Oleh

karena itu Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2012 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya; b. Tujuan yang dikehendaki; c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya. Disamping itu penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut: a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2014; b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;


7

Evaluasi pelaksanaan Renja pada tiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2012 dan perkiraan capaian realisasi target Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung diuraikan dalam tabel 2.1 di bawah :


8

Tabel 2.1

Sekretariat Daerah Kota Bandung

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kota Bandung

1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)

1

2

3

1.20

1.20 1.20 03.16

1.20 1.20 03.16

03

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Terlaksananya koordinasi di antara Pemerintah Daerah

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2013

4

5

paket

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n3) 2011 5

3

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012

Realisasi Renja SKPD tahun (n-2) 2012

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

1

1

100%

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

1

5

100%


9

1 1.20 1.20 03.16

06

1.20 1.20 03.25 1.20 1.20 03.25

1.20 1.20 03.25

05

06

1.20 1.20 03.27 1.20 1.20 03.25

1.20 1.20 03.29

03

2

3

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Program Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City) Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI

Kepastian batas antara daerah Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

5

buku laporan

3

1

1

100%

1

5

100%

4

kota

3

1

1

100%

0

4

100%

5

kota

5

2

1

50%

0

6

120%

19

titik

9

10

14

140%

0

23

121%


10

1 1.20 1.20 03.29

2

Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.20 1.20 03.29 02 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 1.20 1.20 03.29 29.04 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan 1.20 1.20 03.29

1.20 1.20 03.29

01

06

07

Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3 Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah Pemantapan urusan kewenangan daerah Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

3

1

1

100%

1

5

100%

24 paket

24

0

0

0%

0

24

100%

150 Kec

90

30

30

100%

30

150

100%

755 Kel

453

151

151

100%

151

755

100%

1

1

1

100%

0

2

100%

-

-

-

-

-

-

-

5

2

-

paket

Kec


11

2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH

Kode


1

2 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 1.20 1.03 1.03 25.05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)



Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun (n-2) 2012




5

6

7

8=(7/6)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013


9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

3

4

terlaksananya kerjasama yang difasilitasi oleh program sister city Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI

-

N/A

-

-

-

-

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City


N/A

-

N/A

-

-

-

-

Meningkatnya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)


N/A

1.20

1.20 1.03 1.03 25.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)


12

3. BAGIAN HUKUM DAN HAM

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan

Kode

1 20 3 26 3 26 13

14

2 Program Penataan perundang-undangan Kegiatan evaluasi produk hukum daerah

Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan

Indikaor Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)


3

4

Terlaksananya evaluasi produk hukum daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundangundangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah -terlaksananya forum kajian hukum dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi -tersusunnya Naskah Kajian hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi

4

Dokumen

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011 5



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

100%

3

4

100%




6

7

8=(7/6)

-

1

1

30

kali

22

4

4

100%

4

30

100%

15

Naskah Kajian

13

1

1

100%

1

15

100%


13

1

2

20 3 37

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah

20 3 37 1

Kegiatan legislasi rancangan Peraturan Daerah

2

3

Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

3

Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM. Produk hukum Daerah yang ditetapkan a. Rancangan Peraturan Daerah b. Rancangan Lembaran Kota c. Rancangan Lembaran Daerah Terlaksananya rapat pembahasan Rancangan Perda/LK -Terlaksananya updating content aplikasi filling JDI Hukum Online -Tersedianya buku peraturan perundangundangan dan produk hukum daerah -Tersedianya CD produk hukum daerah -Terlaksananya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah kepada SKPD Produk hukum yang ditetapkan :

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

107

buah

64

20

27

135%

23

114

107%

93

buah

50

20

26

130%

23

99

106%

108

buah

65

20

27

135%

23

115

106%

39

kali

24

7

5

71%

8

37

95%

5

paket

3

1

1

100%

1

5

100%

374

buku

234

70

78

111%

70

382

102%

keping

650

250

250

100%

250

1150

100%

kali

20

8

8

100%

8

36

100%

1150

36


14

1

2

3 - Rancangan Peraturan Walikota Bdg - Rancangan Keputusan Walikota Bdg - Berita Daerah

4

5

Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan RANHAM

Kegiatan Koordinasi/ Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

- Harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah - Terlaksananya pendidikan HAM bagi aparat Pemerintah Kota Bandung - Tersusunnya laporan panitia RANHAM - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

178

buah

135

20

46

230%

23

204

115%

1047

buah

724

150

188

125%

173

1085

104%

178

buah

135

20

46

230%

23

204

115%

4

kali

1

1

1

100%

2

4

100%

4

kali

1

1

1

100%

2

4

100%

4

kali

1

1

1

100%

2

4

100%

15

kali

8

3

3

100%

4

15

100%

29

kali

15

6

6

100%

8

29

100%

13

kali

6

2

2

100%

5

13

100%

6

kali

3

2

2

100%

1

6

100%

- Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnnya.

6

7

Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

-terlaksananya Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) -terlaksananya Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) -terlaksananya Forum Diskusi Hukum -penanganan perkara (Perdata dan TUN) -Advokasi Hukum

158

perkara

118

20

54

255%

20

192

122%

10

perkara

6

2

2

100%

2

10

100%


15

4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH

Kode


Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)


1

2

3

4

1.20

I

1.20

1.20


5



Realisasi Renja SKPD tahun (n2) 2012


6

7

8=(7/6)

Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun n-1) 2013 9

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2013 10=(5+7+9)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 11=(10/4)

URUSAN WAJIB

A Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 03

20

09

1

Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008

-

-

Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008

83

SKPD/ Unit Kerja

40

19

35

SKPD/ Unit Kerja

0

26

84% sertifikasi 16 sertifikasi (147%) (12 ReAkumulasi sertifikasi) dgn Resertifi kasi

26

100%

24

80

96% sertifikasi (111%) Akumulasi dgn Resertifikasi

9

35

100%


16

1

2

3

-

1.20 1.20

26

10

2

Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

-

1.20 1.20 3.33

11

06

3

4

Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

52

SKPD/ Unit Kerja

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

30

20

20

100%

2

52

100%

0

13 SPM

13 SPM

100%

13 SPM

13 SPM

100%

Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung -

1.20 1.20 3.26

4

Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008

Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

= 13 SPM 100% (Tidak

diakumulasi)

Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

14

SOP

8

2

2

100%

4

14

100%

7

Raperda

5

2

5

250%

0

10

143%

17

Raperwal

31

0

0

100%

0

31

182%

51

Anjab

24

2

1

50%

30

55

108%

27

ABK

15

12

12

100%

0

27

100%


17

1

2

1.20

1.06 1.20 3.21

11

1.06 1.20 3.21

1.06 1.20 3.21

16

B Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah C Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

-

LAKIP Kota Bandung Tahun 2013

5

Dokumen

3

1

1

100%

1

5

100%

-

LAKIP Setda Tahun 2013

5

Dokumen

3

1

1

100%

1

5

100%

1

Dokumen

1

0

0

0%

0

1

100%

5

Dokumen

3

1

1

100%

1

5

100%

5

Dokumen

3

1

1

100%

1

5

100%

-

-

-

Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 20092013 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015 Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung


18

5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA

Kode

1 1.20 1.20 1.20.20

1.20.1.20.03.03.20.03 1.20.28

1.20.1.20.03.03.28.01

1.20.1.20.03.03.28.xx 1.20.1.20.03.03.28.03

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

target kinerja capaian program (Renstra SKPD) Tahun 2013

2

3

4

URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

terwujudnya penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA dokumen Progres Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA dokumen penataan dan pengelolaan pelaporan administrasi program, bina sarana dan prasarana, dan bina SDA dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan dokumen laporan Pemaketan PBJ SKPD/Unit Kerja terfasilitasi (target tahunan adalah 272 SKPD/UK) dokumen laporan bina sarana dan prasarana

realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3) 5

target dan realisasi kinerja program dan kegiatan Target renja SKPD tahun 2012 (n-2)

realisasi renja SKPD tahun 2012 (n-2)

6

7

prakiraan realisasi capaian target renstra

tingkat realisasi (%)

target program dan kegiatan (n-1) 2013

realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2013

tingkat capaian realisasi target renstra

8

9

10

11

5+7+9

10/4

10

6

2

2

100%

2

10

100%

15

9

3

3

100%

3

15

100%

1360

816

272

272

100%

272

272

100%

10

6

2

2

100%

2

10

100%


19

6. BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode




Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (n-3)

2

3

4

1 1 15

1

15

1

20

03

15

1

15

1

20

03

15

1

Target Renja SKPD Tahun 2012 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2012 (n-2)


5

6

7

8 = (7/6)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2013) (n-1) 9

Perkiraa Realisasi Capaian Target Renstra SKPD S/D Tahun Berjalan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2013) (n-1) 10=(5+7+9)

11= (10/4)


Urusan Wajib

1

1

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2012

15

15

Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1

1

20

20

03

03

15

15

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif 01

06

13

Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan

2

Kajian

2

0

0

‘-

2

100%

Kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah


1

Kajian

0

1

1

100%

1

100%

Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Usaha Kecil Menengah


1

Kajian

0

1

1

100%

1

100%


20

1

15

1

1 20

03

16

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

03

16

1

15

1

20

03

17

1

15

1

20

03

17

1

1

15

15

1

1

20

20

03

03

17

17

2 Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah 11

03

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM

Kegiatan Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan

4

5

6

7

8 = (7/6)

1

Kajian

1

0

0

1

Kajian

0

1

1

Kebijakan

0

3

Kajian

3

9

10=(5+7+9)

11= (10/4)

‘-

1

100%

1

100%

1

100%

1

1

100%

1

100%

2

1

1

100%

0

3

100%

Kebijakan

2

1

1

100%

0

3

100%

0

Kajian

0

0

0

‘-

0

0

0%

0

Kebijakan

0

0

0

‘-

0

0

0%

1

Kajian

0

0

0

‘-

1

1

100%

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah 04

05

10

Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan


21

1

15

1

1 20

03

17

12

1

2 Kegiatan Fasilitasi dan Intermediasi bagi Usaha Mikro dan Kecil

3 Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan

1

4

5

6

7

8 = (7/6)

Kajian

0

1

1

9

10=(5+7+9)

11= (10/4)

100%

1

100%

Urusan Wajib

1

16

Bidang Urusan Penanaman Modal

1

16

1

20

3

15

1

16

1

20

3

15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 02

1

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah


1

Kajian

1

0

0

‘-

1

100%

0

Kebijakan

0

0

0

‘-

0

0%

Urusan Wajib

1

20

Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1

20

1

20

03

17

1

20

1

20

03

17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 17

Kegiatan Peningkatan Manajemen Investasi Daerah


4

Kajian

2

2

2

100%

4

100%

6

Kebijakan

0

6

6

100%

6

100%


22

1

20

1

1 20

03

26

1

20

1

20

03

26

1

20

1

20

03

38

1

20

1

20

03

38

01

1

20

1

20

03

38

02

1

20

1

20

03

38

03

03

2

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi dan Sinkrosasi Peningkatan Kapasitas BUMD Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

3


Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan

4

5

6

7

8 = (7/6)

2

Kajian

2

0

0

0

Kebijakan

0

0

1

Kajian

0

1

Kebijakan

1

9

10=(5+7+9)

11= (10/4)

‘-

2

100%

0

‘-

0

0%

0

0

‘-

1

1

100%

0

0

0

‘-

1

1

100%

Kajian

0

0

0

‘-

1

1

100%

0

Kebijakan

0

0

0

‘-

0

0

0%

1

Kajian

0

0

0

‘-

1

1

100%

0

Kebijakan

0

0

0

‘-

0

0

0%

2

Kajian

0

0

0

‘-

2

2

100%

0

Kebijakan

0

0

0

‘-

0

0

0%

1

Kajian

0

0

0

‘-

1

1

100%

0

Kebijakan

0

0

0

‘-

0

0

0%

Urusan Pilihan

2

07

2

07

1

20

03

21

2

07

1

20

03

21

2

2 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan

07

Urusan Pilihan Industri

1

20

03

21

05

06

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis Kegitan Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan Jumlah Kebijakan dan Kajian Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Ditetapkan


23

7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN

Kode

1 1.02.16

1.02.1.20.03.08.16.19



2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

3 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014

Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan UKS

1.06.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.06.1.20.03.08.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan



4



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Realisasi Tingkat Capaian Capaian Program dan Realisasi Kegiatan s/d Target tahun berjalan Renstra (tahun n-1) (%) 2013 10=(5+7+9) 11=(10/4)




5

6

7

8=(7/6)

9

7 Kegiatan

1 dokumen (Draft Kebijakan di Bidang Pembinaan UKS, PPTI, P2 Diare& ISPA, UKM dan DBD)

0

0

0%

7

7

100%

dokumen data base 4 / kajian / pedoman

1

1

1

100%

2

4

100%


24

1 1.13.16 1.13.1.20.03.08.16.07

1.13.1.20.03.08.16.09

1.19.17

1.19.1.20.03.08.17.01

2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan UpayaUpaya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

1.19.18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19.1.20.03.08.18.01

Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3 Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014 Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan kebijakan pelayanan bidang pendidikan

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

3 kegiatan

2

1

1

100%

0

3

100%


1

0

0

0%

0

1

100%


0

1

1

100%

1

2

100%

kegiatan Pengajian 1 Bandung Agamis

0

0

0

100%

1

1

100%


1

1

1

100%

0

2

100%


25

8. BAGIAN TATA USAHA

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 1.03 20.33

1.03 20.33

1

2 Program Pembinaan 20 dan Pengembangan Aparatur

1.15 20 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

1.03 20.33 1.18 20

Penataan Takah PNSD

20 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.03 25.15 1.03 20 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 1.03 25.15

1

1.03 25.15 1.06 20 Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Program dan Capaian Kegiatan s/d Realisasi Tahun Berjalan Target (Tahun n-1) Renstra (%) 2013 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2011

Target Renja SKPD Tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)


5

6

7

8=(7/6)

9

unit kerja (tidak akumulatif)

11

11

11

100%

11

11

100%

11

unit kerja (tidak akumulatif)

11

11

11

100%

11

11

100%

35

SKPD/orang

30

0

0

-

5

35

100%

26

Jenis

17

4

4

100%

5

26

100%



3 Tertibnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Tertatanya Takah PNSD di lingkungan SekretariatDaerah Arus Informasi dalam Bidang Persandian dan Pertelekomunikasian Berjalan Secara Efektif dan Efisien Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile

4

Tercapainya Sarana Alat Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Memadai

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) 2012

11


26

9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

KODE




1 1 20 1 20 3 02

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 Tersedianya Sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan

4

1 20 1 20 3 02 03

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota

1 20 1 20 3 02 05

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 2

1 20 1 20 3 02 06 1 20 1 20 3 02 08 1 20 1 20 3 02 10 1 20 1 20 3 02 12

Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas

Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

100% tiap tahun (tidak diakumulasi)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2011 5

100% (tidak diakumulasi)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)


Target Renja SKPD Tahun (n2) 2012

Realisasi Renja SKPD tahun (n2) 2012

Target Realisas i (%) 2012

6

7

8=(7/6)

9

100%

90%

90%

100%

Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan Realisasi Capaian Tingkat Program dan Capaian Kegiatan s/d Realisasi tahun (berjalan Target tahun n-1) Renstra (%) 2013 10=(5+7+9) 11=(10/4)

100%

100%

Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas Tepenuhinya kebutuhan meubeulair


27

1 1 20 1 20 3 02 20

2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

1 20 1 20 3 02 22

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 1 20 3 02 24

1 20 1 20 3 02 25

1 20 1 20 3 02 26

1 20 1 20 3 02 38

1 20 1 20 3 15

1 20 1 20 3 15 02

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

3 Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung 2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Terpeliharanya perlengkapan kantor

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9)

11=(10/4)

3

3

100%

3

11

100%

Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan Jumlah Sistem Informasi, pemeliharaan, pendukung dan pengembangannya 1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

11

5


28

1 20 1 20 3 16

1 20 1 20 3 16 02

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Le mbaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional Presentasi Terpenuhinya acara sesuai protokoler Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

29

Dari tabel 2.1 tersebut, dapat dianalisa bahwa pada tahun 2012 dari 8 (delapan) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung jumlah akumulasi program sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dan 66 (enam puluh enam) indikator kegiatan, capaian target indikator kegiatan selama tahun 2012 yaitu 62 (enam puluh dua) indikator kegiatan (93,94%) mencapai 100% atau lebih dan 4 (empat) indikator

kegiatan

(6,06%),

capaian

tersebut

berpengaruh

akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah tahun 2012.

terhadap

Indikator yang tidak

mencapai target pada tahun 2012 antara lain, (1) kegiatan peningkatan kerjasama antar daerah pada Bagian Pemerintahan Umum merealisasi 1 (satu) MoU dengan Pemerintah Kota Surabaya dari 2 (dua) kota yang ditargetkan Bagian Pemerintahan Umum, (2) kegiatan penyusunan instrumen analisis jabatan dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dari 2 (dua) SKPD yang ditargetkan Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, (3) Kegiatan legislasi rancangan peraturan daerah pada Bagian Hukum dan HAM cukup melaksanakan 5 (lima) rapat pembahasan untuk menuntaskan kinerja legislasi raperda dari 7 (tujuh) kali rapat pembahasan yang direncanakan, (4) kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur merealisasikan 90% (sembilan puluh prosen) target pada 12 (dua belas) kegiatan pada Bagian Umum dan Perlengkapan, capaian tersebut dikarenakan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah terutama kegiatan pengadaan kendaraan dinas roda dua dan roda empat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Terhadap kinerja yang tidak mencapai target, perlu diupayakan penyempurnaan antara lain sebagai berikut : (1) Merencanakan kegiatan analisis jabatan dan kerjasama daerah sesuai dengan kebutuhan kebijakan Pemerintah Daerah, dan (2) tetap selektif dalam penyusunan rencana pengadaan barang/jasa pemerintah agar terlaksana efisiensi penyediaan sarana dan prasarana kerja aparatur.


30

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Sekretariat Daerah Kota Bandung yaitu : a) Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah; b) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; c) Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan

pemerintah

daerah;

administrasi dan

d)

kebijakan Pembinaan

aparatur pemerintah

daerah; dan e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Bandung selalu proaktif dan profesional dalam melaksanakan tugas. Pada tahun 2012 kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bandung dilaksanakan secara optimal, hal ini tercermin pada capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya kegiatan evaluasi dan penataan tupoksi pada 5 (lima) SKPD dari 2 (dua) target yang ditetapkan serta ditetapkannya 27 (dua puluh tujuh) Perda, 46 (empat puluh enam) Perwal dan 188 (seratus delapan puluh delapan) Kepwal dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah Kota Bandung, capaian tersebut melebihi target yang ditetapkan Bagian Hukum dan HAM, selanjutnya dilaksanakan pula kajian dan perumusan kebijakan yang diperlukan kepala daerah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Bandung, uraian lengkap pencapaian kinerja pelayanan tahun 2012 pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebagaimana tabel 2.2 berikut ini.


31

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kota Bandung

Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM NO

Indikator

1 1

2 Terlaksananya koordinasi di antara Pemerintah Daerah Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City) Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI Kepastian batas antara daerah Kota Bandung dengan kabupaten kota lainnya Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah Pemantapan urusan kewenangan daerah Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kecamatan

2 3

4 5 6 7 8

9

Terselenggaranya fasilitasi bagi Pemerintah Kecamatan dalam berinovasi, berkreativitas, dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di Kota Bandung

Target Renstra SKPD

SPM/ standar nasional

IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun (thn n-2) 2012 5


Tahun (thn n) 2014 7

Tahun (thn n+1) 2015 8


Tahun (thn n-1) 2013 10


Tahun (thn n+1) 2015 12

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 laporan/ tahun

1 laporan / tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

1 laporan/ tahun

2 kota

-

-

-

1 kota

-

-

-

5 kota

2 kota

2 kota

2 kota

2 kota

2 kota

2 kota

2 kota

10 titik

10 titik

10 titik

10 titik

14 titik

10 titik

10 titik

10 titik

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

30 Kecamatan dan 151 Kelurahan








1 Kecamatan

-

1 Kecamatan

-

1 Kecamatan

-

1 Kecamatan

-


Catatan Analisis 13

program dan kegiatan mulai tahun 2013 dilaksanakan oleh Bag. Kerjasama Daerah

32

2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH Target Renstra SKPD NO

Indikator

1 1

2 Terbentuknya kerjasama pengembangan kemampuan pengamanan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Daerah lain, Instansi pemerintah pusat dan Kota Sahabat (Sister City)

2

Terlaksananya kerjasama antar daerah anggota APEKSI


IKK

Tahun (thn n-2) 2012


Tahun (thn n) 2014

3

4

5 -

6 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

7 Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

-



Realisasi Capaian Tahun (thn n+1) 2015

Proyeksi



Tahun (thn n) 2014

Tahun (thn n+1) 2015

8 3 kota

9 -

10 Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

11 Meningkatn ya kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City

12 3 kota

3 kota

-

Meningkatn ya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Meningkatn ya peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

3 kota


Catatan Analisis

13

33

3. BAGIAN HUKUM DAN HAM NO 1

Target Renstra SKPD

Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)


IKK

2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundangundangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan - Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi; - Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang Baru atau Lebih Tinggi. Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi






Tahun (thn n-1) 2013 10


Tahun (thn n+1) 2015 12

1

3

13 kali

13 kali

1

-

13 kali

13 kali

-Prolegda

-Prolegda

-Prolegda

-Prolegda

-Laporan evaluasi produk hukum




4 kali

4 kali

4 kali

8 kali

4 kali

-

4 kali

8 kali

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 dokumen

1 Dokumen

-

1 Dokumen

1 dokumen

Catatan Analisis 13

Kota Bandung


34

1

2 Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM. - Produk hukum Daerah yang ditetapkan a. Rancangan Peraturan Daerah b. Rancangan Lembaran Kota Bandung c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung - Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota 2 Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah Produk Hukum yang ditetapkan: - Rancangan Peraturan Walikota Bandung - Rancangan Keputusan Walikota Bandung - Berita Daerah 3 Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM - Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah - Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung - Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20 Buah

23 buah

18 buah

25 buah

27 buah

-

18 buah

25 buah

20 buah

23 buah

18 buah

25 buah

26 buah

-

18 buah

25 buah

20 buah

23 buah

18 buah

25 buah

27 buah

-

18 buah

25 buah

7 kali

8 kali

5 kali

12 kali

5 kali

-

5 kali

20 buah

23 buah

20 buah

30 buah

46 buah

-

20 buah

30 buah

150 buah

173 buah

125 buah

200 buah

188 buah

-

125 buah

200 buah

20 buah

23 buah

20 buah

30 buah

46 buah

-

20 buah

30 buah

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

1 kali

-

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

1 kali

-

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

1 kali

-

1 kali

2 kali

13

-

12 kali


35

1

2 Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3 kali

4 kali

2 kali

2 kali

3 kali

-

2 kali

2 kali

6 kali

8 kali

7 kali

5 kali

6 kali

-

1 kali

1kali

2 kali

5 kali

1 kali

1 kali

2 kali

-

7 kali

5 kali

2 kali

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

-

2 kali

1 kali

20 perkara

20 perkara

22 perkara

25 perkara

54 perkara

-

22 perkara

25 perkara

2 perkara

2 perkara

2 perkara

-

-

-

13

4

5

Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan PerundangUndangan - Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU); - Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); - Forum Diskusi Hukum.

6

Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum - Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara) - Advokasi Hukum

7

Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan


36

1 -

-

-

-

2 Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online; Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah. Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding; Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.

3

4

5 1 paket

6 1 paket

7 1 paket

8 1 paket

9 1 paket

10 -

11 1 paket

12 1 paket

70 buku

70 buku

70 buku

75 buku

78 buku

-

70 buku

75 buku

250 keping

250 keping

250 CD

250 CD

250 keping

-

250 CD

250 CD

8 kali

8 kali

8 kali

9 kali

8 kali

-

8 kali

9 kali


13

37

4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH

NO

Indikator

1 A

2 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

1

Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 -

-

-

2

Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi


IKK



Tahun (thn n) 2014




Tahun (thn n) 2014


Catatan Analisis

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

19

24

5

5

16

-

5

5

14

9

63

63

14

-

63

63

12

2

68

68

12

-

68

68

13

13

13

13

13

-

13

13

2

4

5

5

2

-

5

5

Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah -

Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung


38

1 3

4

B 1

C 1

2 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Anjab - ABK Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 LAKIP Setda Tahun 2013 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018 Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015 Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung Tersusunnya Dokumen (Raperwal/ RaKepwal) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

34

34

33

-

9

-

33

-

2

30

31

-

1

-

31

-

12

30

31

-

12

-

31

-

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

1 Dokumen

-

-

-

1 Dokumen

-

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

-

-

1 Raperwal/ RaKepwal

-

-

-

1 Raperwal/ RaKepwal

-


13

39

5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA Target Renstra SKPD NO

Indikator

1 A

2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian Program Peningkatan terwujudnya penataan dan Sistem pengawasan pengelolaan pelaporan Internal dan Pengendalian administrasi program, bina sarana Pelaksanaan Kebijakan dan prasarana, dan bina SDA KDH 1 Kegiatan Pengendalian dokumen Progres Pelaksanaan Manajemen Kebijakan Ruang Lingkup SDA Pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan dokumen penataan dan Pengelolaan Administrasi pengelolaan pelaporan Pelaksanaan Kegiatan administrasi program, bina sarana Fisik dan Non Fisik dan prasarana, dan bina SDA 1 Kegiatan Penyusunan dokumen laporan bulanan Data Administrasi administrasi kegiatan Kegiatan Fisik dan Non pembangunan dan dokumen Fisik laporan Pemaketan PBJ 2 Kegiatan Fasilitasi SKPD/Unit Kerja terfasilitasi (target Pembinaan Pengadaan tahunan adalah 272 SKPD/UK) Barang dan Jasa 3 Kegiatan Evaluasi dan dokumen laporan bina sarana dan Pelaporan Administrasi prasarana Kegiatan Fisik dan Non Fisik

1

2

Realisasi Capaian


IKK



Tahun (thn n) 2014

3

4

5

6

7


1

1

-

3

3

272

1

Proyeksi



Tahun (thn n) 2014

9

10

11

Tahun (thn n+1) 2015 12

-

1

-

1

1

-

-

3

-

3

3

272

272

272

272

-

272

272

1

-

-

1

-

1

1


Catatan Analisis

13

40


No

Indikator

SPM/ Standar Nasional

(1)

(2)

(3)

Target Renstra SKPD IKK *

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

Jumlah Penyusunan Kajian dan Kebijakan tentang Peningkatan Ekonomi Masyarakat

-

-

5 Kajian dan 2 Kebijakan


5 kajian

3 kajian dan 2 kabijakan


-

5 kajian

3 kajian dan 2 kabijakan

2

Jumlah Penyusunan Kajian dan Kebijakan tentang Pembinaan BUMD

-

-


2 Kajian

3 kajian

2 kajian


-

3 kajian

2 kajian


Catatan Analisis (13)

41


NO

Indikator

1

2 Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung jumlah rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis

A

1

B 1 C 1 2 D 1 E

1

Target Renstra SKPD


IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi






Tahun (thn n-1) 2013 10


Tahun (thn n+1) 2015 12

0

7

N/A

N/A

0

7

N/A

N/A

1

2

1

1

1

2

1

1

1

0

N/A

N/A

1

0

N/A

N/A

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

N/A

N/A

0

1

N/A

N/A

0

1

N/A

N/A

0

1

N/A

N/A


Catatan Analisis 13

42

8. BAGIAN TATA USAHA

No.

Indikator

1 A

2 Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah Meningkatnya Pelayanan Informasi, Komunikasi Kpd Masyarakat serta SKPD di Lingkungan Pemkot Bandung kegiatan Pembinaan & pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi

1

2 B

1 2

Target Renstra SKPD

SPM/ Standar Nasional

IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

(thn n-2)

(thn n-1)

(thn n)

(thn n+1)

5

6

7

8

9

10

11

12

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

-

12 unit

12 unit

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

11 unit

-

12 unit

12 unit

-

5

30 SKPD

30 SKPD

-

4

30 SKPD

30 SKPD

4 jenis

5 jenis

4 jenis

5 jenis

4 jenis

-

4 jenis terdiri dari : Unit, DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket

5 jenis terdiri dari : Sertifikasi Perijinan 1 Paket, Radio HT 20 Unit, PABX Sentral 4 Unit, Repeater 1 Unit, Telepon Extension 10 Unit, Instalasi Jaringan Telepon 1 Paket


Catatan Analisis 13

43

9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Target Renstra SKPD NO

1 1

2

3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2 Tersedianya Sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan

Jumlah Sistem Informasi, pemeliharaan, pendukung dan pengembangannya

Presentasi Terpenuhinya acara sesuai protokoler


IKK

3

4

Realisasi Capaian

Proyeksi

Tahun (n-2) 2012

Tahun (n-1) 2013

Tahun (n) 2014

Tahun (n+1) 2015

Tahun (n-2) 2012

Tahun (n-1) 2013

Tahun (n) 2014

Tahun (n+1) 2015

5

6

7

8

9

10

11

12

100%

100%

100%

95%

100%

-

95%

95%

3

3

3

3

3

-

3

3

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%


Catatan Analisis

13

44

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut di atas dapat diuraikan secara garis besar hasil kinerja pelayanan pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2012, sebagai berikut : Program pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah telah dilaksanakan secara optimal, hal tersebut ditandai dengan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan

pemerintah daerah (LPPD dan

EPPD) tahun 2012 serta pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) Kota Bandung tahun 2012 yang disampaikan tepat waktu serta hasil pembinaan pemerintah kewilayahan yang ditandai dengan berhasilnya Kecamatan Coblong memperoleh peringkat terbaik Lomba Sinergitas Pembangunan dalam rangka akselerasi pencapaian IPM tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Pada tahun 2012, dilaksanakan penyusunan dan penetapan 8 (delapan) kebijakan peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu 1) Penyusunan Rancangan Perwal tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan merupakan kegiatan tindak lanjut dari terbitnya Perda nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan kewajiban Program TJSL Kota Bandung yang diharapkan dapat menjadi pedoman umum bagi stakeholder terkait pelaksanaan TJSL dalam mengimplementasikan Perda No.13 tahun 2012 secara sinergis dan efektif; 2) Peraturan

Walikota

Nomor

382

Tahun

2012

tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bantuan Walikota Khusus Bidang Kemakmuran, yaitu tentang penyempurnaan Perwal Bawaku Makmur Nomor 345 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Hibah Program Bawaku Makmur yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Hibah; 3) Raperda Perubahan atas Perda Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Perusahaan

Daerah

Pasar

Bermartabat

Kota

Bandung

merupakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kota Bandung melalui DPKAD Kota Bandung bekerja sama dengan Tim Asistensi (BPKP) untuk menelusuri nilai aset yang diserhakan Pemerintah


45

Kota Bandung kepada PD Pasar Bermartabat Kota Bandung. Dengan adanya penelusuran kembali sehingga terjadi perubahan nilai aset tetap yang dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kota Bandung kepada PD Pasar Bermartabat, maka dipandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung, khususnya yang berkaitan dengan Pasal 6 ayat (2) tentang modal di setor Pemerintah Kota Bandung kepada PD Pasar Bermartabat tentang aset tetap; 4) Perwal Nomor 546 Tahun 2012 Perubahan atas Perwal Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening Kota Bandung mengenai ketentuan Dewan Pengawas PDAM; 5) Raperwal Perubahan Kedua atas Perwal Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada PDAM Tirtawening yang merupakan revisi dari Perwal Nomor 546 Tahun 2012 mengenai ketentuan Dewan Pengawas PDAM; 6) Peraturan WaliKota Bandung Nomor 831 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan WaliKota Bandung Nomor 937 Tahun 2009 tentang pengaturan pelayanan air minum dan air limbah pada perusahaan daerah air minum tirtawening Kota Bandung adalah tindak lanjut Dalam melaksanakan ketentuan pasal 21 perda Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang PDAM Tirtawening Kota Bandung, telah ditetapkan perwal Nomor 937 Tahun 2009 tentang pengaturan pelayanan air minum dan air limbah pada perusahaan daerah air minum tirtawening Kota Bandung. Dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan PDAM Tirtawening Kota Bandung kepada masyarakat, perlu dilaksanakan perubahan dan penyesuaian Perwal Nomor 937 Tahun 2009 terutama mengenai ketentuan yang mengatur kelompok pengguna layanan, ketentuan pembayaran rekening air, dan ketentuan penggunaan air minum di kota bandung; 7) Raperwal Pengaturan Tarif Pengelolaan Sampah adalah Pengaturan tarif pengelolaan

sampah

di

Kota

Bandung

guna

mendukung

upaya

peningkatan kinerja PD Kebersihan Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan Sampah di Kota bandung. Penyesuaian tarif dilaksanakan karena besaran tarif jasa kebersihan yang diatur melalui


46

Keputusan Walikota Nomor 644 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan penyesuaian; dan 8) Raperwal Pengaturan Tarif Pelayanan air minum dan air limbah pada PDAM Tirtawening adalah bahan kebijakan Pengaturan tarif air minum, biaya pelayanan langganan air minum serta tarif pelayanan air limbah di Kota Bandung dilaksanakan guna mendukung upaya peningkatan kinerja PDAM Tirtawening Kota Bandung dalam meningkatkan pelayanan air minum dan pelayanan air limbah di kota Bandung. Penyesuaian Tarif air minum dilaksanakan karena besaran tarif air minum dan biaya pelayanan langganan air minum dinilai tidak sesuai lagi dan perlu dilaksanakan penyesuaian Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dengan indikator kinerja jumlah rancangan regulasi kebijakan fasilitasi kehidupan beragama berupa Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung sebagai upaya merealisasikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Perundang-undangan termasuk Perda yang berhubungan dengan Pendidikan, agar pendidikan Diniyah di Wilayah Kota Bandung dapat dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari dari kegiatan diperoleh 1 (satu) Dokumen Raperda tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung. Upaya meningkatnya kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial dengan Indikator kinerja jumlah rancangan kebijakan kegiatan tentang masalah social, diantaranya dilaksanakan melalui kajian efektivitas program penanganan kemiskinan melalui Bawaku Makmur, Bawaku Pendidikan, Bawaku Kesehatan, Bawaku Pangan dan Bawaku Rumah Kumuh, dari hasil kajian ternyata program Bawaku membawa dampak dan manfaat yang banyak bagi masyarakat dan juga

disusun 1 (satu)

dokumen kajian Efektivitas Program Penanganan Kemiskinan di Kota Bandung Tahun 2012. Kebijakan

pemerintah

daerah

yang

berhubungan

dengan

perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung secara terkoordinasi telah dilaksanakan oleh SPKD serta dirasakan oleh


47

masyarakat kota, antara lain program Bantuan Walikota Khusus (Bawaku) dalam

rangka

pencapaian agenda

pemantapan

target

prioritas

berdasarkan

7

(tujuh)

kota

LAKIP

dan Kota

Bandung tahun 2012 dijelaskan bahwa

kemajuan

agenda

prioritas Bandung Makmur telah melebihi target 100%, agenda prioritas Bawaku Makmur diarahkan pada upaya mendorong pembangunan dan

pengembangan

kegiatan

koperasi

dan

usaha

mikro

baik

individu/kelompok masyarakat dalam penguatan aspek permodalan, dalam rangka mewujudkan kemandirian partisipasi, daya inovasi, kreativitas. Selain Bawaku Makmur, terdapat juga Program Bawaku Pangan yang merupakan terobosan peningkatan ketahanan pangan di Kota Bandung berupa bantuan subsidi pembelian raskin. Sampai dengan tahun 2012, Agenda Bandung Berprestasi juga telah mencapai target 85,50%,. Hasil agenda Bandung Agamis dengan capaian 75,74%,. Agenda Bandung Kota Seni Budaya mencapai 69,30% dan agenda reformasi birokrasi mencapai kemajuan yang cukup menggembirakan yaitu telah mencapai 75,98% dari yang ditargetkan. Agenda Bandung Cerdas dan Bandung Hijau mengalami kemajuan yang cukup signifikan, dan mengimbangi kemajuan agenda Bandung Makmur, Bandung Berprestasi, Bandung Agamis, dan Bandung Sehat. Kemajuan Bandung Cerdas, dan Bandung Hijau sampai dengan tahun 2012 (tahun keempat renstra 2009-2013) masing-masing mencapai 63,29% dan 70,89% dibandingkan tahun lalu masing-masing mencapai 10,70% dan 36,74%. Bagian Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah Kota Bandung pada Tahun 2012 melaksanakan 2 program dan 3 kegiatan, kinerja pelayanan pengendalian kebijakan

kepala daerah dan

peningkatan pengelolaan

administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik berupa pelaporan pengendalian administrasi pemaketan barang/ jasa pemerintah dan realisasi pelelangan umum/ pelelangan sederhana serta realisasi administrasi kegiatan pembangunan.


48

Selain itu melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap 272 SKPD/Unit Kerja dalam perencanaan dan persiapan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk peningkatan pengetahuan dan kapasitas pengelola kegiatan SKPD dalam bidang administrasi kegiatan dan pengadaan barang/jasa, pengendalian administrasi kegiatan dan pelaporan pada SKPD ruang lingkup bidang sarana dan prasarana serta Bina SDA di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; dan penyusunan bahan kajian tentang lahan terlantar (urban farming) di Kota Bandung. Kinerja Bagian Umum dan Perlengkapan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta fasilitasi pelayanan dalam rangka kunjungan kerja sebanyak 258 kunjungan kerja. Jumlah tersebut terdiri dari 45 kunjungan kerja Walikota, dan 213 penerimaan tamu Walikota. Dan pelayanan yang optimal dilaksanakan pula pada bidang ketatausahaan dilingkungan sekretariat daerah diantaranya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan sarana prasarana komunikasi dan persandian. Capaian tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah Kota Bandung masih berada pada track yang benar dan menunjukkan performa yang baik, walaupun demikian, beberapa permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut antara lain kebijakan pelayanan publik pada SKPD/ unit kerja di lingkungan pemerintah Kota Bandung mengingat tingginya

harapan

masyarakat

terhadap

kualitas

pelayanan

aparatur

pemerintah kota dan peningkatan akuntabilitas kinerja kota mengingat capaian kinerja akuntabilitas kinerja Kota Bandung memperoleh penilaian katagori kurang (C) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik

dilaksanakan

kepada

melalui

masyarakat

sertifikasi

diantaranya

penerapan

sistem

manajemen mutu (SMM) ISO 9001:2008 pada 16 (enam belas) SKPD dan me-resertifikasi penerapan SMM ISO 9001:2008 pada 12


49

(dua belas) SKPD, hal ini berdampak signifikan pada performa layanan publik di SKPD juga meningkatkan kualitas layanan yang diterima masyarakat Kota Bandung dan mengusulkan rencana penuntasan penerapan SMM ISO 9001: 2008 dan pembinaan kinerja pelayanan publik pada SKPD/ unit kerja dalam rancangan Renstra Sekretariat Daerah dan RPJMD tahun 2014-2018. Langkah perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kota Bandung,

dengan

akuntabilitas

kinerja

memperhatikan pemerintah

semua kota

ketentuan

memerlukan

yang

mendasari

sinergitas

seluruh

komponen di lingkungan pemerintah Kota Bandung pada proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), RKPD, Renja, KUA, PPAS, Penetapan APBD, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi Daerah, Penilaian Kinerja dan perilaku pegawai, serta evaluasi AKIP.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Bandung pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut: a. Dukungan terhadap kelancaraan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014, serta agenda nasional lainnya; b. Tahun 2014 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis laksanaan

2014-2018,

sehingga

perumusan

kebijakan

strategis

Sekretariat Daerah sepatutnya menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah yang terpilih pada tahun 2013; c. Peningkatan kinerja penataan kelembagaan perangkat daerah melalui pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, mengingat pada tahun 2014 secara efektif akan diimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; d. Akselerasi kinerja Bagian Kerjasama Daerah sebagai unit kerja baru di lingkungan Sekretariat Daerah, sebagaimana dimanatkan dalam Perda Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Perda Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung ;


50

e. Peningkatan kinerja reformasi birokrasi melalui evaluasi road map reformasi birokrasi pemerintah Kota Bandung tahun 2013-2014 dan penyusunan rancangan road map reformasi birokrasi 2015-2020; f. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota Bandung, sekurangnya mencapai katagori cukup (CC), melalui sinergitas pada setiap proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), RKPD, Renja, KUA, PPAS, Penetapan APBD, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi Daerah, Penilaian Kinerja dan perilaku pegawai, serta evaluasi AKIP.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review rancangan awal renja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masingmasing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada tabel

review

terhadap

rancangan

awal

renja

SKPD

Tahun

2014,

sebagaimana tabel 2.3 di bawah ini Adapun hasil analisis kebutuhan terdapat 5 (lima) kegiatan baru pada tahun 2014 antara lain sebagai berikut: a. Kegiatan penyusunan dan pengesahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2014-2018 pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah; b. Kegiatan penyelesaian reformasi birokrasi pada program kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah untuk melaksanakan evaluasi road map birokrasi 2013-2014 pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah; c. Kegiatan penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung sebagai dasar pengukuran kinerja sasaran strategis kota yang ditetapkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Penetapan Kinerja Kota dan SKPD, pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah; d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota, pada Bagian Perekonomian; dan


51

e. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Produksi dan

Distribusi Barang dan Jasa, pada Bagian Perekonomian.


52

Riviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Rancangan Awal RKPD No 1 1

2

3

Hasil Analisis Kebutuhan

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

2 ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu

3

4

5

Kota Bandung

Terlaksananya dukungan terhadap penyelenggaraan Pilpres

Terlaksananya monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan dukungan kelancaran Pilpres

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Kota Bandung

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2013

Buku laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pagu indikatif (Rp.) 6

200.000.000

200.000.000

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.)

7 ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu

8

9

10

11

Kota Bandung



200.000.000

Kota Bandung



200.000.000

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Catatan Penting 12

Program Penataan Daerah Otonomi Baru


53

1

4

2

3

4

5

6

8

9

10

11

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Kota Bandung

Teridentifikasinya titik koordinat patok batas daerah

Kepastian batas daerah Kota Bandung dengan Kabupaten/Kota sekitar

200.000.000

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

Kota Bandung



200.000.000

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Bag. Pemum

Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah

Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah

150.000.000

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Bag.Pem um

Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah

Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah

150.000.000

Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah

Kota Bandung

Pemantapan urusan kewenangan daerah

Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah

150.000.000

Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah

Kota Bandung

Pemantapan urusan kewenangan daerah

Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah

150.000.000

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan

Kecamat an seKota Bandung

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan


300.000.000

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kecamatan


Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan

300.000.000


Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan

300.000.000



Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

7


12

300.000.000

54

1

2 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

3 Kecamat an seKota Bandung

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan

Keluraha n seKota Bandung

Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kelurahan


Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Wilayah Kelurahan


4 Terselenggaranny a fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan Terselenggaranny a fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

5 5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja

6 300.000.000

7 Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

8 Kecamat an seKota Bandung

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan se-Kota Bandung,

300.000.000


Keluraha n se-Kota Bandung

300.000.000



Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

300.000.000



9 Terselenggaranny a fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan Terselenggaranny a fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan

10 5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja

11 300.000.000

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan se-Kota Bandung,

300.000.000


300.000.000


12

300.000.000

55

2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH Rancangan Awal RKPD


No

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Pagu indikatif (Rp.000)

1

2 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3

4

5

6

A

I

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1

Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

2

Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)


Meningkatnya 1.500.000.000 kualitas dan kuantitas kerjasama daerah dalam dan luar negeri Meningkatnya 800.000.000 kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City Meningkatnya 700.000.000 peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Program/ Kegiatan

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

Kebutuhan Dana (Rp.000)

7 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

8

9

10

11

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan Kerjasama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)


Catatan Penting 12

Meningkatnya 1.500.000.000 kualitas dan kuantitas kerjasama daerah dalam dan luar negeri Meningkatnya 800.000.000 kualitas dan kuantitas kerjasama Sister City Meningkatnya 700.000.000 peran Kota Bandung dalam kerjasama antar daerah dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)


56

3. BAGIAN HUKUM DAN HAM Rancangan Awal RKPD Program/

NO

Kegiatan 1

A.

2

Hasil Analisis Kebutuhan Pagu

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

indikatif

Kegiatan Kajian Peraturan Perundangundangan

Lokasi

Indikator kinerja

(Rp) 3

4

5

6

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah

Program/ Kegiatan

Target capaian

7

8

9


10

11

13 kali Prolegda, laporan evaluasi produk hukum

350.000.000

Catatan Penting 12

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

Kota Bandung

2.

Kota Bandung

Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundangundangan yang Baru atau Lebih Tinggi;

13 kali Prolegda, laporan evaluasi produk hukum

1. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum 246.530.000 Daerah Kota Bandung

4 kali

2. 225.765.500

Kegiatan Kajian Peraturan Perundangundangan Kota Bandung

Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundangundangan yang Baru atau Lebih Tinggi;

8 kali


400.000.000

57

- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang Baru atau Lebih Tinggi. B.

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah

1 naskah kajian

- Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang Baru atau Lebih Tinggi.

1 naskah kajian

Program Pembangunan Produk Hukum Daerah -

Kota Bandung

-

Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM. Produk hukum Daerah yang ditetapkan d. Rancangan Peraturan Daerah a. Rancangan Lembaran Kota Bandung e. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung

Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM. - Produk hukum Daerah yang ditetapkan b. Rancangan Peraturan Daerah f. Rancangan Lembaran Kota Bandung C. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung -

1. Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah

18 buah 18 buah

18 buah

466.682.500

Kota Bandung

26 buah

700.000.000

26 buah 26 buah


58

Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan Peraturan Walikota Bandung - Rancangan Keputusan Walikota Bandung - Berita Daerah - Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah - Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung - Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah -

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

4. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

2. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

20 buah 125 buah

345.145.000

Kota Bandung

30 buah 1 kali

197.225.000

3. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

Kota Bandung

1 kali

1 kali

2 kali

Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan Peraturan Walikota Bandung - Rancangan Keputusan Walikota Bandung - Berita Daerah - Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah - Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung - Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung - Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah -

5 kali

98.615.000

4. Kegiatan Koordinasi Konsultasi Penyusunan Hukum Daerah

Kota Bandung

9 kali

26 buah 500.000.000 175 buah 26 buah 1 kali

300.000.000

2 kali

1 kali

4 kali


200.000.000

59

Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya - Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU); - Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); - Forum Diskusi Hukum. Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara) - Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online; -

5. Kegiatan Sosialisasi/Penyulu han Peraturan PerundangUndangan

6. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

Kota Bandung

Kota Bandung

7. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan Kota Bandung

-

-

Tersedianya Buku Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Daerah. Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan

Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya - Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU); - Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM); - Forum Diskusi Hukum. Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara) - Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;

-

1 kali 7 kali

440.645.000

5.Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

Kota Bandung

2 kali 22 perkara

393.570.000

1 paket

Kota Bandung

7. Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan PerundangUndangan

70 buku 608.430.000

250 CD

6. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

Kota Bandung

-

-

Tersedianya Buku Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Daerah. Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan

10 kali 2 kali

760.000.000

1 kali 22 perkara 1 paket

70 buku 625.000.000

250 CD


60

-

Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding; Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.

8 kali

-

Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding; Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum

8 kali


61

4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH Rancangan Awal RKPD No 1 A

Program/ Kegiatan 2 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

3

4

5

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

2

Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi


Bag. Orpad

-

-

-

Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung telah disurveilance sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Survey IKM pada Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Bandung yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008 Terevaluasinya Road Map Reformasi Birokrasi tingkat kota Tahun 2013 - 2014

Pagu indikatif (Rp.) 6

5 SKPD

Program/ Kegiatan 7 Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 1 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008

Lokasi

Indikator kinerja

Target capaian

8

9

10

Kota Bandung

Kota Bandung 63 SKPD

-

2.000.000.000

Kota Bandung 68 SKPD

Dok. Road Map dan Raperwal Modul Reformasi Birokrasi

-

2 0


Bag. Orpad

-


Kebutuhan Dana (Rp.) 11

Catatan Penting 12

5 SKPD

63 SKPD

2.000.000.000

68 SKPD

Dok. Road Map dan Raperwal Modul Reformasi Birokrasi


Usulan kegiatan baru 150.000.000

62

1 3

2 Kegiatan Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

3

Bag. Orpad Bag. Orpad

4

B.

Kegiatan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 5 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bag. Orpad

Bag. Orpad

4 Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung - Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya

5

6 3

2 Raperwal


-

Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Bag. Orpad

-

Bag. Orpad

-

LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 LAKIP Setda Tahun 2013

13 SKPD

8

Bag. Orpad

450.000.000

Bag. Orpad 5 SKPD 4 33 SKPD

450.000.000


5 31 SKPD

300.000.000

1

1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Bag. Orpad

Bag. Orpad

9 Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung - Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya

10

11

12

2 Raperwal

-

Tersusunnya hasil analisis jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Bag. Orpad

-

Bag. Orpad

-

LAKIP Kota Bandung Tahun 2013 LAKIP Setda Tahun 2013

13 SKPD

450.000.000

5 SKPD

33 SKPD

450.000.000

31 SKPD

300.000.000

1 Dokumen 250.000.000 1 Dokumen


63

1 C

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD

3

4

Bag. Orpad

-

Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018

Bag. Orpad

-

Bag. Orpad

-

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015 Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung

Bag. Orpad

-

5

6

1 Dokumen

1 Dokumen 320.000.000

7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD

8

9

Bag. Orpad

-

Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 20142018

Bag. Orpad

-

Bag. Orpad

-

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2015 Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung

1 Dokumen 1 Dokumen

Bag. Orpad

-

Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung

10

11

12

Usulan Kegiatan baru bersamaan dengan penyusunan RPJMD (5 Tahun sekali atau bersamaan dengan Revisi RPJMD)

1 Dokumen

1 Dokumen

805.000.000 1 Dokumen

1 Dokumen


Usulan Kegiatan baru bersamaan dengan penyusunan RPJMD (5 Tahun sekali atau bersamaan dengan Revisi RPJMD)

64

5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA Rancangan Awal RKPD No (1)

1

1

2

Program /Kegiatan (2) A. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH B. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Lokasi (3)

SKPD ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup

SKPD di lingkungan Pemkot Bandung SKPD ruang lingkup sarana dan prasarana


Indikator Kinerja (4)

Target Capaian (5)

Pagu Indikatif (Rp) (6)

regulasi ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup

4 SKPD

600.000.000

dokumen laporan bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan fasilitasi PBJ dokumen laporan bina sarana dan prasarana

272 SKPD/uk

800.000.000

15 SKPD

600.000.000

Program /Kegiatan (7) A. Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH B. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Lokasi (8)

Indikator Kinerja (9)

Target Capaian (10)

Kebutuhan Dana (Rp) (11)

SKPD ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup

regulasi ruang lingkup SDA dan lingkungan hidup

4 SKPD

515.850.000

SKPD di lingkungan Pemkot Bandung SKPD ruang lingkup sarana dan prasarana

dokumen laporan 272 SKPD/uk bulanan administrasi kegiatan pembangunan dan fasilitasi PBJ dokumen 15 SKPD laporan bina sarana dan prasarana

Catatan Penting (12)

595.000.000

519.350.000


65

6. BAGIAN PEREKONOMIAN Rancangan Awal RKPD No (1) A

1

B

1

C

1

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(2) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional

(3) Kota Bandung

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Bandung

(4) Meningkatnya iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Kegiatan Peningkatan Manajemen Inventasi Daerah

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah

Kota Bandung

Optimalisasi otonomi daerah melalui pengembangan kebijakan perekonomian daerah Peningkatan kinerja BUMD melalui pembinaan BUMD

Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

(5)

(6) 300.000.000

1 Kajian 300.000.000

350.000.000

1 Kajian 350.000.000

350.000.000

1 Kajian 350.000.000

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

(7) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional

(8) Kota Bandung

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil

Kota Bandung

(9) Meningkatnya iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Kota Bandung

Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Bandung


Kota Bandung


Kota Bandung

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. )

(10)

(11)

Catatan Penting (12)

300.000.000 1 Kajian 300.000.000

350.000.000

1 Kajian 350.000.000

350.000.000

1 Kajian 350.000.000


66

1 D

1

2

3

4

5

2

3

4

5

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

Kota Bandung

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD

Kota Bandung

Meningkatnya Sinergisitas Program Kegiatan Kebijakan Ekonomi melalui Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung

Kota Bandung

Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung

1 Kajian

Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

Kota Bandung

Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD

1 Kajian

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

Kota Bandung

Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota

1 Kajian

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa

Kota Bandung

Tersusunnya Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Produksi dan Distribusi

1 Kajian

6 1.600.000.000

1 Lembaga, Sosialisasi Perda TJSL

350.000.000

300.000.000

300.000.000

350.000.000

300.000.000

7 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD

8

9

Kota Meningkatnya Bandung Sinergisitas Program Kegiatan Kebijakan Ekonomi melalui Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Kota Fasilitasi Forum Bandung Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung

10

11

12

1.600.000.000

1 Lembaga , Sosialisa si Perda TJSL 1 Kajian

Kota Bandung

Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung

Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

Kota Bandung

Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD

1 Kajian


Kota Bandung


1 Kajian


Kota Bandung


1 Kajian

350.000.000

300.000.000

300.000.000

350.000.000

Usulan Kegiatan Baru

300.000.000



67

1 E

1

2

3

4

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

Kota Bandung

Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis Tersusunnya Kajian Pengembangan Industri Kreatif

Kota Bandung

5

6 315.000.000

1 Kajian 315.000.000

7 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

8

9

Kota Optimalisasi Bandung pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis Kota Tersusunnya Kajian Bandung Pengembangan Industri Kreatif

10

11

12

315.000.000 1 Kajian 315.000.000


68

7. BAGIAN KESRA DAN KEMASYARAKATAN Rancangan Awal RKPD No 1 1

Program/ Kegiatan 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


2


Lokasi 3

Kota Bandung

Indikator kinerja 4 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014 Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial

Hasil Analisis Kebutuhan Target capaian

5 Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung 1 dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial

Pagu indikatif (Rp.000) 6

Program/ Kegiatan 7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Lokasi 8

365.000.000


365.000.000

150.000.000


Kota Bandung

Indikator kinerja 9 Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014 Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial

Target capaian 10 Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung 1 dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial


Kebutuhan Dana (Rp.000)

Catatan Penting

11

12

365.000.000

365.000.000

150.000.000

69

1

2 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

3

4

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan UpayaUpaya

3 Setda Kota Bandung

Kota Bandung

Setda Kota Bandung

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

4 Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan

6

Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Fasilitasi sarana Tersedianya prasana pelayanan dan rehabilitasi rehabilitasi kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial Terlaksananya kegiatanTerpenuhinya dan HDI (Hari Disabilitas terapresiasikannya Internasional) Tingkat Kesetaraan dan Kota Bandung tahun Pemberdayan 2014 Penyandang Disabilitas Naskah akademik Tersedianya 1 Raperda dokumen sebagai Penanggulangan dasar pembuatan Kemiskinan Raperda Penanggulangan Kemiskinan Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat

Kota Bandung

5

Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung

Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama Terlaksananya peringatan hari hari besar keagamaan

150.000.000

450.000.000

200.000.000

250.000.000

235.200.000

235.200.000

7 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

8 Setda Kota Bandung

Kota Bandung

Setda Kota Bandung

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan


Kota Bandung

9

10

Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan


Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014 Naskah akademik Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat

Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama Terlaksananya peringatan hari hari besar keagamaan

Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung


11

12

150.000.000

450.000.000

200.000.000

250.000.000

235.200.000

235.200.000

70

1 5

2 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3

Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dala

Kota Bandung

4 Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

5 Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis

6

300.000.000

300.000.000

7 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

8

Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dala

Kota Bandung

9 Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

10 Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis


11

12

300.000.000

300.000.000

71

8. BAGIAN TATA USAHA Rancangan Awal RKPD


No Program/ Kegiatan 1 A

1

2

B

1

2

2 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penataan Takah PNSD

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

3

4

5

6

Pemerintah Kota Bandung

Terlaksananya Diklat/Kursus Singkat di Bidang Persandian dan Pertelekomunikasian

30 SKPD

350.000.000


Tercapainya Sarana Alat Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Memadai

4 Jenis

120.000.000

Sekretariat Daerah

Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Tertatanya Takah PNSD di lingkungan SekretariatDaerah

Sekretariat Daerah

12 unit kerja

12 unit kerja

Pagu Indikatif (Rp.)

Program/ Kegiatan

Lokasi

7

75.000.000

150.000.000

Indikator Kinerja

Target Capaian


8

9

10

11

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Kegiatan Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi


Terlaksananya sosialisasi ttg pemahaman di bidang sandi & telekomunikasi serta tatacara komunikasi radio 2 arah (HT) serta penggunaan Faximile Tercapainya Sarana Alat Komunikasi Pemerintah Daerah Yang Memadai

30 SKPD

350.000.000

Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Sekretariat Daerah

Kegiatan Penataan Takah PNSD

Sekretariat Daerah


Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Tertatanya Takah PNSD di lingkungan SekretariatDaerah

Catatan Penting

12

4 Jenis 120.000.000

12 unit kerja 75.000.000

12 unit kerja


120.000.000

72

9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Rancangan Awal RKPD No Program/Kegiatan 1

1

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor

Hasil analisis Kebutuhan Pagu indikatif (Rp.000)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

3

4

5

6

KOTA BANDUNG

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah - Kebersihan WCWC Balaikota

50 kali acara

2.500.000.000

BALAIKOTA BANDUNG BALAIKOTA BANDUNG BALAIKOTA BANDUNG BALAIKOTA BANDUNG

- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota - Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota - Kebersihan selasar Balaikota

248,30 m2

4.310,05

m2

2.100.000.000

Program/Kegiatan 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor


Pagu indikatif (Rp.000)

Lokasi

Indikator Kinerja

Target capaian

8

9

10

11

KOTA BANDUNG


50 kali acara

2.500.000.000

BALAIKOTA BANDUNG BALAIKOTA BANDUNG

4.071 m2

BALAIKOTA BANDUNG

5.973 m2

BALAIKOTA BANDUNG


248,30 m2

Catatan Penting

12

2.100.000.000

4.310,05 m2

4.071 m2

5.973 m2


73

BALAIKOTA BANDUNG BALAIKOTA BANDUNG BALAIKOTA BANDUNG RUMAH DINAS BALAIKOTA BANDUNG RUMAH DINAS BALAIKOTA BANDUNG

RUMAH DINAS Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

2

KOTA BANDUNG

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KOTA BANDUNG

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

KOTA BANDUNG

- Kebersihan halaman Balaikota - Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika - Kebersihan trotoar dan parit Balaikota - Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas - General cleaning pada Balaikota - General cleaning pada Rumah dinas/jabatan - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan

5.995 m2

BALAIKOTA BANDUNG

7.045 m2

BALAIKOTA BANDUNG

2.091 m2

BALAIKOTA BANDUNG RUMAH DINAS BALAIKOTA BANDUNG RUMAH DINAS BALAIKOTA BANDUNG

RUMAH DINAS 310.500.000

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

KOTA BANDUNG

868.756.000

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

KOTA BANDUNG

50.000.000

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

KOTA BANDUNG

- Kebersihan halaman Balaikota - Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika - Kebersihan trotoar dan parit Balaikota - Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas - General cleaning pada Balaikota

5.995 m2 7.045 m2 2.091 m2

- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan


310.500.000

868.756.000

50.000.000

74

Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya Akomodasi rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan

3 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

BALAIKOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota 1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat

937.000.000

100 kali acara

2.200.000.000

592.430.000

2.100.000.000

Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung

Kegiatan rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya Akomodasi rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 250.000.000 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 5 unit

1.250.000.000

Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

BALAIKOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

Terpenuhinya pembangunan gedung kantor di lingkungan Balaikota 1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat

937.000.000

100 kali acara

2.200.000.000

592.430.000

2.100.000.000

250.000.000

5 unit


1.250.000.000

75

KOTA BANDUNG Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

KOTA BANDUNG

Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

KOTA BANDUNG KOTA BANDUNG


2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas

14 unit

KOTA BANDUNG

9 paket pekerjaan

766.556.000

Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas

7 paket pekerjaan

693.607.000

Tepenuhinya kebutuhan meubeulair Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

19 paket pekerjaan

763.420.000

36 paket pekerjaan

1.696.130.000

KOTA BANDUNG

Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

17 paket pekerjaan

600.000.000

KOTA BANDUNG

Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung

42 paket pekerjaan

1.700.000.000

25 unit

2.700.000.000

2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung

112 unit

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Kegiatan Pengadaan Mebeulair Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

KOTA BANDUNG


2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas

14 unit

9 paket pekerjaan

766.556.000

KOTA BANDUNG


7 paket pekerjaan

693.607.000

KOTA BANDUNG

Tepenuhinya kebutuhan meubeulair Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

19 paket pekerjaan

763.420.000

36 paket pekerjaan

1.696.130.000

KOTA BANDUNG


17 paket pekerjaan

600.000.000

KOTA BANDUNG


42 paket pekerjaan

1.700.000.000

25 unit

2.700.000.000

2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung

112 unit

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG


76

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

selama 1 tahun

600.000.000

selama 1 tahun

481.000.000

Terpeliharanya jaringan instalasi listrik di lingkungan balaikota dan Rumah dinas/jabatan

selama 1 tahun

634.300.000

481.000.000 BAGUMPAL

BAGUMPAL BAGUMPAL BAGUMPAL BAGUMPAL BAGUMPAL BAGUMPAL Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Terpeliharanya perlengkapan kantor

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip 4. Pakaian Sipil Harian (PSH) 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 6. Pakaian Batik Tradisional 7. Pakaian KORPRI 8. Pakaian Olah Raga

500.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan Program peningkatan disiplin aparatur Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

KOTA BANDUNG

Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Terpeliharanya perlengkapan kantor

selama 1 tahun

600.000.000

selama 1 tahun

481.000.000


selama 1 tahun

634.300.000

481.000.000 BAGUMPAL

BAGUMPAL BAGUMPAL BAGUMPAL BAGUMPAL BAGUMPAL BAGUMPAL

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip 4. Pakaian Sipil Harian (PSH) 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 6. Pakaian Batik Tradisional 7. Pakaian KORPRI 8. Pakaian Olah Raga

500.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


77

Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

BAGUMPAL

BAGUMPAL BAGUMPAL

BAGUMPAL

BAGUMPAL

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

KOTA BANDUNG

Akomodasi peserta pendidikan dan pelatihan mengenai pemahaman pelaksanaan tugas aparatur

selama 1 tahun

1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

Terlayaninya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ LPND/luar negeri.

510.000.000

350.000.000

Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

BAGUMPAL


BAGUMPAL

1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

BAGUMPAL

BAGUMPAL

BAGUMPAL

140 acara

3.000.000.000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

KOTA BANDUNG


selama 1 tahun

510.000.000

350.000.000

140 acara


3.000.000.000

78

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan dan menjadi prioritas utama pada forum musyawarah perencanaan pembangunan-satuan kerja perangkat daerah (Forum Musrenbang-SKPD) berasal dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung melalui jaringan RKPD on line dan ditujukan kepada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebanyak 29 (dua puluh sembilan) yaitu

kepada Bagian Pemerintahan

Umum 24 (dua puluh empat) usulan, Bagian Hukum dan HAM 3 (tiga) usulan, Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah2 (dua) usulan serta 2 (dua) usulan merupakan inisiatif Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung. Adapun usulan kegiatan persiapan dan penetapan sertifikasi ISO 9001: 2008 dari Kecamatan Bojongloa Kidul dan Kecamatan Bandung Kulon yang diusulkan akan diakomodir pada tahun 2013, sesuai dengan rencana kerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kota Bandung tahun 2013. Daftar lengkap usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2014 di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagaimana tabel 2.4 berikut ini :


79

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2014 No

Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

1 A.

2 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahahan / Kecamatan

3

4

Besaran/ Volume 5

Catatan 6

1

Menciptakan pelayanan prima

Kecamatan Bojongloa Kaler

4 Paket

Bagian Pemerintahan Umum

2

Renovasi Kantor Kelurahan Campaka

Kecamatan Andir

1 Gedung Kantor


3

Kantor yang Representatif untuk Kecamatan Andir

Kecamatan Andir

1 Gedung Kantor


4

Kantor yang Representatif untuk Kelurahan Kebon Jeruk

Kecamatan Andir

1 Gedung Kantor


5

Kantor yang Representatif untuk Kelurahan Garuda

Kecamatan Andir

1 Gedung Kantor


6

Renov.Bangunan Aula kantor Kelurahan

Kecamatan Cicendo

1 paket


7

Renov.Bangunan kantor Kelurahan

Kecamatan Cicendo

2 paket


8

Pembangunan gedung kantor Kecamatan Sukajadi kelurahan kecamatan

1.070 m2


9

Perbaikan/renovasi Kantor

1 paket


Kecamatan Sukajadi


80

1 10

2 Terpeliharanya gedung kantor yang memadai

3 Kecamatan Regol

11

kantor kelurahan Turangga

12

5 1 Kantor

6 Bagian Pemerintahan Umum

Kecamatan Lengkong

1 Unit

kantor Kelurahan Paledang

Kecamatan Lengkong

1 unit

13

kantor kelurahan Lingkar selatan

Kecamatan Lengkong

1 Unit

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

14

Pemeliharaan Gedung Kantor Kecamatan Lengkong

Kecamatan Lengkong

1000 M2


15

kantor kelurahan cijagra

Kecamatan Lengkong

1 unit

16

Kantor kelurahan burangrang

Kecamatan Lengkong

1 Unit

17

Pembangunan kantor kelurahan

Kecamatan Bojongloa Kidul

1 unit

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum

18

Rehab kantor Tahap II

1 unit

19


20

Pembangunan kantor kelurahan

Kecamatan Bojongloa Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul

21


1 unit

22


23

Terwujudnya pelayanan publik yang prima Pembangunan Kantor Cisaranten Kidul

Kecamatan Bojongloa Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul Kecamatan Cibeunying Kaler Kecamatan Gedebage

24

4

1 unit 236 m2

1 unit 1 paket 1 Unit

Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Umum


81

1 B. 25 26 27

C.

28

29

D. 30

31

2 Program Pembangunan Produk Hukum Daerah Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Penataan Takah PNSD

3

Kecamatan Cicendo Kecamatan Cidadap Kecamatan Bojongloa kaler

Kecamatan Bojongloa Kidul Kecamatan Bandung Kulon

Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bandung

Bagian Kerjasama Daerah Setda Kota Bandung

4

5

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan perundangundangan

1 kegiatan

Perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandung difasilitasi penerapan dan sertifikasi SMM ISO 9001:2008

1 SKPD

Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Data Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah

1 kegiatan 1 kegiatan

1 SKPD

6

Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM Bagian Hukum dan HAM

Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah / Diakomodir pada tahun anggara 2013

1 Unit Kerja

1 Unit Kerja

Inisiatif Bag. TU sehubungan Perubahan SOTK Setda Kota Bandung; terdapat bagian baru yaitu Bagian Kerjasama Daerah


82

TUJUAN, SASARAN, KEGIATAN

III

PROGRAM

DAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

R

encana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem

perencanaan pembangunan Kota Bandung. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional 2010-2015, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJP Provinsi Jawa Barat

2005–2025, RPJM Provinsi Jawa Barat 2008–2013, RKPD

Provinsi Jawa Barat 2014; RPJP Kota Bandung; RPJMD Kota Bandung 20052025 dan RKPD Kota Bandung 2014. Respon Rencana Kerja Sekretariat Daerah terhadap program nasional dan program Jawa Barat yaitu sebagai berikut : 1. Prioritas 1 RPJMN Tahun 2010-2015, terhadap prioritas reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Prioritas 5 RPJMD Jawa Barat Tahun 2008-2013, terhadap prioritas peningkatan kinerja aparatur; dan 3. Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD VISI DAN MISI Sehubungan belum ditetapkannya RPJMD Kota Bandung dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, maka tujuan dan sasaran dari penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun 2014 masih merujuk pada Renstra sebelumnya, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk :


83

a. Menjabarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rencana Program/kegiatan Prioritas Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014; c. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat Sekretariat Daerah Kota

Bandung

dalam

rangka

penyelengaraan

Pemerintahan

dan

Pembangunan, karena memuat kebijakan publik; d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung; e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Bandung. Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis, merupakan instrumen pencapaian visi dan misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Pernyataan Visi Sekretariat Daerah Kota Bandung, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG PROFESIONAL, RESPONSIF DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK DALAM RANGKA MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA BERMARTABAT” Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut: a. Profesional Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsi, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan serta sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memiliki komitmen, tanggung jawab, kritis dan cepat tanggap.


84

b. Responsif Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah. c. Pelayanan publik (costumer service) Secara umum pelayanan publik (customer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat. Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi, maka Sekretariat Daerah Kota Bandung merumuskan 2 (dua) misi yang menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu : 1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik; 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem perekonomian kota yang berdaya saing, partisipatif, dan berkeadilan serta mengembangkan potensi sosial kemasyarakatan dan agama. Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, Sekretariat Daerah Kota Bandung sebagai unsur staf yang menentukan kualitas kebijakan serta efektivitas dan efisiensi sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana. Sehingga setiap anggota organisasi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dituntut untuk : 1. Konsisten, yaitu suatu sikap dan perilaku aparatur yang tidak berubah terhadap suatu kesepakatan dalam implementasi kebijakan. Nilai Konsisten bagi aparatur merupakan hal yang sangat penting, karena Inkonsistensi akan menyebabkan tidak dapat diterapkannya standar-standar pelayanan yang harus dipedomani, yang pada akhirnya akan menghambat mekanisme penyelenggaraan pemerintahan; 2. Kreatif, yaitu setiap anggota organisasi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan terobosan-terobosan sebagai upaya meningkatkan pelayanan dalam mendayagunakan kewenangan serta di dalam rangka optimalisasi penyelenggraan otonomi Daerah dengan tetap berpegang kepada koridor dan normatif yang ada, mengingat arus perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat;


85

3. Objektif, yaitu dalam melakukan perumusan kebijakan didasarkan atas permasalahan dan data sehingga perumusan kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan yang ada. Dalam hal pemberian pelayanan kepada perangkat Daerah harus berlandaskan kepada norma dan standar yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan pelayanan secara parsial sehingga dapat menciptakan tertib dan optimalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah; 4. Loyalitas, yaitu setiap anggota organisasi harus memiliki integritas, disiplin dan pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mengemban visi dan misi organisasi dengan berorientasi kepada

kredibilitas

dan

kapabilitas

individu,

sehingga

optimalisasi

pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud. Dengan adanya konsistensi, kreatif, objektif dan loyalitas di dalam segenap aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung diharapkan dapat serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

unsur

staf

dalam

merumuskan

kebijakan

Pimpinan

serta

melaksanakan pelayanan kepada perangkat Daerah

TUJUAN DAN SASARAN Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Bandung telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan : 

Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki;



Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi menurut hasil analisa SWOT;



Faktor-faktor penentu keberhasilan Sekretariat Daerah. Sasaran Sekretariat Daerah Kota Bandung merupakan penjabaran dari

masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Kaitan antara tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :


86

1.

MISI KE-1 (Satu) “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang baik” ;

Tujuan : 1.1 Meningkatnya

kapasitas

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan

Perangkat Daerah. Sasaran : 1.1.1 Diimplementasikannya standar pelayanan minimal (SPM) di SKPD. 1.1.2 Meningkatnya efektivitas dan efesiensi organisasi perangkat daerah. 1.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 1.1.4 Peningkatan Kualitas kebijakan administrasi pengendalian program, sarana prasarana dan sumber daya alam 1.2 Mewujudkan kebijakan umum pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sasaran : 1.2.1 Tersusunnya kebijakan umum strategis yang melibatkan stakeholders. 1.2.2 Terjalinnya kerjasama pembangunan antar pemerintah daerah dengan instansi pemerintah pusat dan kota sahabat 1.2.3 Terevaluasinya

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah. 1.3 Terwujudnya profesionalisme aparatur serta efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada perangkat daerah. Sasaran : 1.3.1 Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelayanan aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah.


87

2.

MISI KE-2 (dua) “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sistem perekonomian kota yang berdaya saing, partisipatif dan berkeadilan serta mengembangkan potensi sosial kemasyarakatan dan agama” ; Tujuan : 2.1 Memantapkan kemakmuran warga Kota Bandung. Sasaran : 2.1.1 Tersusunnya kebijakan dan Kajian

tentang peningkatan

perekonomian masyarakat/Kota. 2.2 Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia Sasaran : 2.2.1 Meningkatnya kerukunan umat beragama 2.2.2 Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama 2.3 Meningkatkan Kepekaan dan Kepedulian

Masyarakat terhadap

Lingkungan Sosial. Sasaran : 2.3.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial

3.3 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung tahun 2014, menguraikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2014 serta perkiraan target kinerja dan kebutuhan anggaran tahun 2015, dalam penyusunan rencana kerja memperhatikan pula ketentuan perundangundangan yang berlaku yaitu : (1) PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota;

dan

(2)

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Uraian urusan, bidang urusan, program dan kegiatan diuraikan dalam rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2014 dan perkiraan maju tahun 2015 pada masing-masing bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung, sebagaimana tabel 2.5, berikut :


88

Tabel 2.5 Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 Kota Bandung Sekretariat Daerah Kota Bandung 1. BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Kode

1 1 1.19 1.20 03.25

1.19 1.20 03.25

02

1.20 1.20 03.16

1.20 1.20 03.16

06

1.20 1.20 03.27 1.20 1.20 03.27

03

2 URUSAN WAJIB ProgramDukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Fasilitasi pelaksanaan kelancaran Pemilu

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kegiatan Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Program Penataan Daerah Otonomi Baru Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah

Indikator Kinerja Program/Kegiatan 3

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

4

5

6

Sumber Dana 7

Catatan Penting 8


Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

9

10 -


Kota Bandung


150.000.000

APBD Kota Bandung

100%

150.000.000

-


Kota Bandung


200.000.000

APBD Kota Bandung

1 buku

200.000.000


Bag. Pem.Um


200.000.000

APBD Kota Bandung


100%

200.000.000

89

1 1.20 1.20 03.29

1.20 1.20 03.29 1.20 1.20 03.29

1.20 1.20 03.29

2 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah 01

Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 02 Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 29.04 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan

1.20 1.20 03.29

05


1.20 1.20 03.29

06

Kegiatan Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan

1.20 1.20 03.29


3

4

5

6

7

8

9

10 -

Laporan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah Pemantapan urusan kewenangan daerah

Bag. Pem.Um Kota Bandung

Buku laporan penyelenggaraan otonomi daerah Upaya optimalisasi pelaksanaan urusan daerah

200.000.000

APBD Kota Bandung

100%

200.000.000

150.000.000

APBD Kota Bandung

100%

150.000.000


Kecamatan se-Kota Bandung

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kecamatan

300.000.000

APBD Kota Bandung

100%

300.000.000


Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan

300.000.000

APBD Kota Bandung

100%

300.000.000

Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kecamatan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan


5 (lima) Kecamatan terbaik dalam lomba sinergitas kinerja

300.000.000

APBD Kota Bandung

100%

300.000.000

Kelurahan se-Kota Bandung

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pemerintah Kelurahan

300.000.000

APBD Kota Bandung

100%

300.000.000


90

1

2

3

4

5

6

1.20 1.20 03.29



Terselenggaranya peningkatan pelayanan di 151 kelurahan seKota Bandung,

300.000.000

1.20 1.20 03.29


Terselenggarannya fasilitasi bagi pemerintah kelurahan dalam berinovasi, berkreatifitas dan berstrategi dalam menunjang akselerasi pembangunan di kota Bandung Terselenggaranya peningkatan kemampuan aparatur terhadap kinerja pemerintahan Kelurahan



Terdistribusikannya dan tercatatnya laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

Bag. Pem.Um

7

8

9

10

APBD Kota Bandung

100%

300.000.000

300.000.000

APBD Kota Bandung

100%

300.000.000

Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh ketersediaan keuangan Optimalisasi tupoksi yang didukung oleh ketersediaan jasa kebersihan kantor

80.000.000

APBD Kota Bandung

100%

80.000.000

75.000.000

APBD Kota Bandung

100%

75.000.000

1.20 1.20 1.20 03.01 1.20 1.20 03.01

07

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20 1.20 03.01

08

Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor

1.20 1.20 03.01

10

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor pada unit kerja

Bag. Pem.Um

Terlaksananya tupoksi yang didukung oleh ketersediaan alat tulis kantor yang memadai

50.000.000

APBD Kota Bandung

1 00 %

50.000.000

1.20 1.20 03.01

11

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

Bag. Pem.Um

Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan barang cetakan dan penggandaan

80.000.000

APBD Kota Bandung

100%

80.000.000

Bag. Pem.Um


91

1

2

3

4

5 Terlaksananya optimalisasi yang didukung oleh ketersediaan komponen instalisasi listrik yang memadai Terwujudnya optimalisasi implementasi program yang didukung oleh peralatan rumah tangga Terwujudnya peningkatan SDM aparatur yang didukung oleh penyediaan bahan bacaan yang memadai Terlaksananya optimalisasi implementasi TUPOKSI yang didukung dengan ketersediaan makan minum sesuai kebutuhan Terlaksananya fasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka implementasi TUPOKSI unit kerja

1.20 1.20 03.01

12

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik, penerangan bangunan kantor

Tersedianya listrik bagi unit kerja

Bag. Pem.Um

1.20 1.20 03.01

14

Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga

Bag. Pem.Um

1.20 1.20 03.01

15

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur

Bag. Pem.Um

1.20 1.20 03.01

17

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya kebutuhan makan minum dalam menunjang TUPOKSI unit kerja

Bag. Pem.Um

1.20 1.20 03.01

18

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terfasilitasinya implementasi TUPOKSI unit kerja melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bag. Pem.Um

1.20 1.20 03.02 1.20 1.20 03.02

12

1.20 1.20 03.02

13

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan perlengkapan peralatan aparatur Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6

7

8

9

10

5.000.000

APBD Kota Bandung

100%

5.000.000

15.000.000

APBD Kota Bandung

100%

15.000.000

50.000.000

APBD Kota Bandung

100%

50.000.000

60.000.000

APBD Kota Bandung

100%

60.000.000

60.000.000

APBD Kota Bandung

100%

60.000.000

Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

Bag. Pem.Um Bag. Pem.Um

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai Terlaksananya penyediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

150.000.000

APBD Kota Bandung

100%

150.000.000

50.000.000

APBD Kota Bandung

100%

50.000.000


92

1

2

1.20 1.20 03.03 1.20 1.20 03.03

02

1.20 1.20 03.05 1.20 1.20 03.05

04

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

3

4

5

6

7

8

9

10 -

Tersedianya Pakaian dinas pegawai

Bag. Pem.Um

Terlaksananya kualitas kinerja aparatur

25.000.000

APBD Kota Bandung

100%

25.000.000 -

Pembinaan motivasi kerja

Bag. Pem.Um

Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan motivasi kerja

100.000.000

APBD Kota Bandung

3.500.000.000


100%

100.000.000

3.500.000.000

93

2. BAGIAN KERJASAMA DAERAH

KODE

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

2

1 1

Wajib

1.20

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

1.20.25

1.20.1.03.01.03.25.05

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat)

1.20.1.03.01.03.25.06

Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Antar Kota/Kabupaten dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Lokasi



Sumber Dana

3

4

5

6

7

Terlaksananya kegiatan kerjasama daerah dalam dan luar negeri

Bagian Kerjasama

Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama daerah dalam dan luar negeri

1.500.000.000

APBD Kota Bandung


800.000.000

APBD Kota Bandung


700.000.000

APBD Kota Bandung

Terlaksananya kegiatan kerjasama yang difasilitasi oleh prog ram Sister City Terlaksananya kegiatan kerjasama antar daerah di dalam negeri dan kerjasama antar anggota APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)

Catatan Penting


Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

9

10

8

terjalinnya kerjasama dengan 3 kota di luar negeri dan 3 kota di dalam negeri negeri Tercapainya kerjasama dengan 3 (tiga) Kota Sahabat (Sister City) Tercapainya kerjasama dengan 3 (tiga) kota di dalam negeri

1.500.000.000


2.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

2.000.000.000

94

3. BAGIAN HUKUM DAN HAM Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE 1 I. A. 01 02

1.

01 08

2.

01 09

3.

01 10 01 11

4. 5.

01 14

6.

01 17

7.

01 18

8.

01 19

02 12

03 02

2 NON URUSAN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga Kegiatan Makanan dan Minuman

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah 9. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan aparatur C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya




5

6

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi Tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan

Catatan Penting



8

9

10

57.000.000

12 bulan

70.000.000

1 tahun

30.000.000

1 tahun

75.000.000

Tersedianya jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya peralatan rumah tangga

1 tahun

24.000.000

1 tahun

27.000.000

1 tahun 1 tahun

65.000.000 160.000.000

1 tahun 1 tahun

72.000.000 171.000.000

4 jenis

14.000.000

4 jenis

20.000.000

Tersedianya penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya jasa tenaga supir

1 tahun

15.392.000

1 tahun

1 tahun

55.000.000

1 tahun

23.000.000 63.000.000

10 bulan

30.000.000

10 bulan

39.000.000

Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

8 jenis

204.700.000

8 jenis

210.000.000

Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya

1 jenis

27.300.000

1 jenis

38.500.000

Lokasi 3

4 Kota Bandung

Sumber Dana 7 APBD


95

1 D. 05 03

1.

05 04

2.

2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundangundangan Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

3

4

5

6

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

1 tahun

Aparatur bagian hukum dan HAM telah mengikuti pembinaan motivasi kerja

30 orang

Jumlah (1)

4. Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan

8

9

10

30.000.000

1 tahun

45.000.000

65.000.000

35 orang

96.500.000

777.392.000

Program Penataan Peraturan Perundangundangan 3. Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah

7

950.000.000

472.295.500 Terlaksananya Evaluasi dan Inventarisasi Produk Hukum Daerah dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru atau lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Terlaksananya Forum Kajian Hukum dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi; - Tersusunnya Naskah Kajian Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Baru atau Lebih Tinggi.

13 kali

246.530.000

APBD

13 kali

- Prolegda - Laporan evaluasi produk hukum 4 kali

-

225.765.500

APBD

455.000.000

Prolegda Laporan evaluasi produk hukum 8 kali

520.000.000

1 Naskah Kajian Hukum

1 Naskah Kajian Hukum

II. URUSAN Program Pembangunan Produk Hukum Daerah 2.

Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Daerah

Kota Bandung -

Terbentuknya produk hukum daerah yang dapat memenuhi Aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dalam rangka menunjang terwujudnya masyarakat dan aparat

2.550.312.500 466.682.500

APBD Terwujudnya Pembentukan Peraturan Daerah yang


910.000.000

96

-

-

d. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah

Produk Hukum yang ditetapkan : - Rancangan Peraturan Walikota Bandung

-

e.

Kegiatan RANHAM

Fasilitasi

Pelaksanaan

yang sadar dan taat terhadap Hukum dan HAM. Produk hukum Daerah yang ditetapkan a. Rancangan Peraturan Daerah b. Rancangan Lembaran Kota Bandung c. Rancangan Lembaran Daerah Kota Bandung Terlaksananya rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Lembaran Kota

-

Rancangan Keputusan Walikota Bandung Berita Daerah Harmonisasi rancangan dan evaluasi peraturan daerah

Sinergi dengan kebutuhan Penyelenggaraa n Pemerintahan dan Kebutuhan Masyarakat

18 buah 18 buah

25 buah 25 buah 25 buah

18 buah 5 kali

5 kali 345.145.000

APBD

20 buah

Terbentuk nya Peraturan Walikota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung dalam rangka menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Hukum

125 buah

30 buah

200 buah

30 buah 1 kali

650.000.000

30 buah 197.225.000

APBD

Terlaksananya Upaya Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Warga Kota Bandung dalam rangka melaksanakan amanat Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2011-2014


2 kali

390.000.000

97

1

2 -

-

f.

Kegiatan Koordinasi Penyusunan Hukum Daerah

Konsultasi

-

-

g. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan

3 Terlaksananya pendidikan HAM bagi Aparat Pemerintah Kota Bandung Tersusunnya laporan panirtia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Bandung Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah

4

5

6

7

8

9

1 kali

2 kali

1 kali

2 kali

2 kali

98.615.000

APBD

440.645.000

APBD

Terlaksananya rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung, Rancangan Keputusan Walikota Bandung dan Produk Hukum lainnya

Terwujudnya Sumber Daya Manusia pada SKPD yang memahami Teknis Penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan Rancangan Keputusan Walikota dalam rangka Menunjang Penyelenggara an Pemerintahan di Bidang Hukum

260.000.000

-

Penyuluhan Hukum (LUHKUMDU);

Terpadu

7 kali

-

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM);

1 kali

1 kali

-

Forum Diskusi Hukum. 2 kali

1 kali


10

7 kali

988.000.000

98

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 702.000.000

h. Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

-

Penanganan Perkara (Perdata dan Tata Usaha Negara)

22 perkara

393.570.000

APBD

25 perkara

i.

-

Terlaksananya Updating Content Aplikasi Filling JDI Hukum Online;

1 paket

608.430.000

APBD

1 paket

-

Tersedianya Buku Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah.

70 buku

75 buku

-

Tersedianya CD Produk Hukum Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota Bandung) untuk SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Anggota DPRD dan para tamu kunjungan kerja atau study banding;

250 CD

250 CD

-

Terlaksananya Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Perundangundangan dan Produk Hukum Daerah kepada SKPD.

8 kali

9 kali

Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah (2) Jumlah Total

750.000.000

3.022.608.000 3.800.000.000

5.625.000.000 6.575.000.000


99

4. BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Rencana Tahun 2014 Kode

1 1.20 1.20

1.20



2

3

Catatan Penting

Lokasi



4

5

6

SKPD di lingkungan Pemkot Bandung

5 SKPD


63 SKPD


68 SKPD

68 SKPD


Dokumen Road Map dan Raperwal Modul Reformasi Birokrasi

Tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi 20152020

Sumber Dana

7

8



9

10

URUSAN WAJIB Program Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 03

20

09

Kegiatan Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001:2008

-

-

-

20

10


-


5 SKPD

APBD Kota Bandung dan Bantuan Provinsi

63 SKPD

2.000.000.000

150.000.000

2.000.000.000

APBD Kota Bandung


200.000.000

100

1 1.20

1.20

26

10


3 Raperwal lingkup bidang ketatalaksanaan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung - Evaluasi Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemkot Bandung - Penyusunan SOP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4 SKPD di lingkungan Pemkot Bandung SKPD di lingkungan Pemkot Bandung SKPD di lingkungan Pemkot Bandung

5 2 Raperwal

33 (SKPD) Terevaluasi dan tertatanya kelembagaan perangkat daerah Tersusunnya Instrumen Anjab dan ABK untuk 31 SKPD

8

9 2 Raperwal

10 700.000.000

APBD Kota Bandung

13 SKPD

5 SKPD

APBD Kota Bandung

5 SKPD

450.000.000

APBD Kota Bandung

Evaluasi kelembagaan pasca revisi kelembagaan

400.000.000

300.000.000

APBD Kota Bandung

Evaluasi Anjab dan ABK

300.000.000

1.20 3.26

11


Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah dilakukan evaluasi dan penataan tupoksinya


1.20

1.20 3.33

06

Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Tersusunnya hasil jabatan struktural dan analisis beban kerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung


-

LAKIP Kota Bandung Tahun 2013


1 (satu) Dokumen

-

LAKIP Setda Tahun 2013


1 (satu) Dokumen

1.06

7 APBD Kota Bandung

13 SKPD

1.20

1.20

6 450.000.000

Program Evaluasi/Laporan Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.20 3.21

11 Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

250.000.000

APBD Kota Bandung


Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja SKPD Kota Bandung Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Setda Kota Bandung

350.000.000

101

1 1.06

1.20 3.21

1.06

1.20 3.21

2

16

1.20

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyusunan Perencanaan SKPD

3

4

5

-

Tersusunnya Dokumen Rencana StratejiK Setda Kota Bandung Tahun 2014-2018


1 (satu) Dokumen

-

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Setda Tahun 2014

1 (satu) Dokumen

-

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja SKPD dan Pemerintah Kota Bandung

SKPD di lingkungan Pemkot Bandung SKPD di lingkungan Pemkot Bandung

-

Tersusunnya Raperwal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bandung


1 (satu) Raperwal

Paket ATK untuk 1 tahun anggaran Paket kegiatan cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun anggaran Paket peralatan rumah tangga untuk 1 tahun anggaran

1 (satu) Dokumen

6

805.000.000

7

8

9

APBD Kota Bandung

Tersusunnya program dan rencana kerja Setda Kota Bandung

APBD Kota Bandung

Tersusunnya program dan rencana kerja SKPD di lingkungan Kota Bandung

10

350.000.000

NON URUSAN

1.20

1.20 03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20

1.20 03.01

10


Tersedianya Alat Tulis Kantor

Bag.Orpad Setda

1.20

1.20 03.01

11


Tersedianya cetakan buku dan pengadaan dokumen di lingkungan Setda Kota Bandung

Bag.Orpad Setda

1.20

1.20 03.01

14

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Bag.Orpad Setda

50.000.000

APBD Kota Bandung

75.000.000

55.000.000

APBD Kota Bandung

80.000.000

5.000.000

APBD Kota Bandung

5.000.000


102

1.20

1 1.20 03.01

1.20

03

02

1.20

03

02

1.20

03

02

18

03

2 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

3 Terpenuhinya sarana pendukung rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

4 Bag.Orpad Setda

5 Paket akomodasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun anggaran

6 60.000.000

7 APBD Kota Bandung

Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas harian dan khusus hari-hari tertentu

Bag.Orpad Setda

24 stel pakaian seragam PDH Kakhi dan 24 stel pakaian seragam Linmas 24 pakaian pakaian batik KORPRI

28.800.000

APBD Kota Bandung

4.200.000

APBD Kota Bandung

24 stel pakaian PDH warna bebas 2 unit laptop/note book

12.000.000

APBD Kota Bandung

15.000.000

APBD Kota Bandung

04

Kegiatan pengadaan pakaian seragram batik KORPRI

Bag.Orpad Setda

05

Kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

Bag.Orpad Setda

12

Terpenuhinya perlengkapan peralatan aparatur

Bag.Orpad Setda

8

4.635.000.000


9

10 65.000.000

35.000.000

4.560.000.000

103

5. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN SDA

Kode

1 1.20 1.20

1.20.20

1.20.1.20.03.03.20.03

1.20.28

Rencana Tahun 2014



2

Lokasi



Sumber Dana

3

4

5

6

7

Proses Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA

Bagian Pembangunan dan SDA

100%

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

Proses Pelaksanaan Kebijakan Ruang Lingkup SDA


100%

Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014 dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014


URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, perangkat Daerah, kepegawaian Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung

Catatan Penting 8

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Target Kebutuhan Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 9

APBD Kota Bandung

50%

750.000.000

APBD Kota Bandung

50%

750.000.000

APBD Kota Bandung

75%

1.550.000.000


10

850.000.000

850.000.000

1.750.000.000

104

1 1.20.1.20.03.03.28.01

1.20.1.20.03.03.28.xx

1.20.1.20.03.03.28.03

2 Kegiatan Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik

3 Tersedianya rencana paket kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014 dan terfasilitasinya teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung TA 2014

4 Bagian Pembangunan dan SDA

Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

Meningkatnya pemahaman terhadap pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tersusunnya data laporan realisasi kegiatan SKPD/Unit Kerja pada bidang sarana dan prasarana di lingkungan Pemerintah Kota Bandung


Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik


5 3 paket buku data administrasi kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dan terselenggaranya fasilitasi pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bandung 200 orang

4 pelaksanaan evaluasi kegiatan SKPD/ Unit kerja bidang sarana prasarana

6 500.000.000

300.000.000

750.000.000

7 APBD Kota Bandung

8

APBD Kota Bandung

Kegiatan baru belum masuk di sisdur

9

10

80% 650.000.000

APBD Kota Bandung

2.300.000.000


50% 350.000.000

75% 750.000.000

2.600.000.000

105


NO

KODE


2

3

1 1

Wajib

1.15

Koperasi dan usaha kecil dan menengah Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif Kegiatan Pengkajian Dampak Regulasi/Kebijakan Nasional

1.15.15 1

1.15.1.20.03.15.05

2

1.15.1.20.03.15.08

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

1.15.17

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian

3

1.15.1.20.03.07.17.05

1.20

Rencana Tahun 2014

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Meningkatnya iklim usaha bagi usaha kecil dan menengah Teranalisisnya Kebijakan terkait Usaha Kecil Menengah di Kota Bandung Tersusunnya Kebijakan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Meningkatnya pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Tersusunnya Kajian Pemanfaatan Dana Pemerintah Meningkatnya efektifitas dn efisiensi pengelolaan keuangan daerah


Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting 8



9

10

300.000.000 APBD Kota Bandung Kota Bandung

1 Kajian

300.000.000

Kota Bandung

Kota Bandung

350.000.000

1 Kebijakan

1 Kajian

350.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

350.000.000

APBD Kota Bandung


106

1

2

3

1.20.1.20.03.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Bandung

1.20.1.20.03.17.17



1.20.1.20.03.38

Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi

Kota Bandung

5

1.20.1.20.03.38.01

6

1.20.1.20.03.38.02

7

1.20.1.20.03.38.03

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai salah satu Pembangunan Ekonomi Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD Kegiatan Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah

Meningkatnya Sinergisitas Program Kegiatan Kebijakan Ekonomi melalui Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi Fasilitasi Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Bandung Tersusunnya evaluasi Kinerja BUMD Kota Bandung Tersusunnya Kajian Pengembangan Peningkatan Kapasitas BUMD

8

1.20.1.20.03.38.04


9

1.20.1.20.03.38.05


4

4

Kota Bandung

5

6

7

8

9

350.000.000APBD Kota Bandung

1 Kajian

10 400.000.000

350.000.000

1 Dokumen

1.600.000.000APBD Kota Bandung

400.000.000

2.000.000.000

Kota Bandung

1 lembaga, sosialisasi Perda TJSL

350.000.000

1 event (CSR Award)

550.000.000

Kota Bandung

1 Kajian

300.000.000

1 Dokumen

350.000.000

Kota Bandung

1 Kajian

300.000.000

1 Kajian

350.000.000


Kota Bandung

1 Kajian

350.000.000


1 Kajian

400.000.000


Kota Bandung

1 Kajian

300.000.000


1 Kajian

350.000.000


107

1

10

2

2.07

Industri

2.07.21

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis

2.07.1.20.03.07.21.06

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

3

Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis Tersusunnya Kajian Pengembangan Industri Kreatif

4

5

6

7

8

9

315.000.000APBD Kota Bandung Kota Bandung

1 Kajian

315.000.000

10

350.000.000

1 Kebijakan

350.000.000 3.450.000.000

TOTAL BELANJA URUSAN

2.915.000.000

Belanja Non Urusan 1 1.20

Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan Persandian

01


Kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Bagian Perekonomian

Bandung

Kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Bagian Perekonomian

1.20.1.20.03.07.01.17

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya Makanan dan Minuman

Kota Bandung

Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian melalui Penyedian Makanan dan Minuman


57.000.000


586.000.000

Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Penyediaan Makanan dan Minuman

97.000.000

108

1

2

3

4

5

6

Meningkatnya koordinasi dan Sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapatrapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui jasa perbaikan peralatan Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui alat tulis kantor

150.000.000

1.20.1.20.03.07.01.18

Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

dalam Kota Bandung dan Luar Kota Bandung

1.20.1.20.03.07.01.09

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Bandung

1.20.1.20.03.07.01.10


Tersedianya Alat Tulis Kantor

Bandung

1.20.1.20.03.07.01.11


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Bandung

Meningkatnya kelancaran pekerjaan di bagian perekonomian melalui barang cetakan

57.000.000

1.20.1.20.03.07.02.12

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

Bandung

Meningkatnya kelancaran pekerajaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

54.000.000

7

8

20.000.000

40.000.000


9 Meningkatnya koordinasi dan sinergitas Bagian Perekonomian dengan instansi lainnya melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultai ke luar daerah meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui jasa perbaikan peralatan kerja Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Alat Tulis Kantor Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui Barang Cetakan dan Penggandaan Meningkatnya kelancaran pekerjaan dilingkungan bagian perekonomian melalui Perlengkapan dan Peralatan Aparatur

10 150.000.000

55.000.000

65.000.000

82.000.000

85.000.000

109

1

2

3

4

5 Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan bagian perekonomian melalui peralatn rumah tangga Meningkatnya kelancaran pekerjaan di lingkungan Bagian Perekonomian melalui bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

6

7

8

27.000.000

9

1.20.1.20.03.07.01.14

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Bandung

1.20.1.20.03.07.01.15

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kota Bandung

03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

Bandung

1.20.1.20.03.07.03.02

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Bandung

Meningkatny disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta perlengkapan nya

45.000.000

Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian dinas beserta perlengkapannya

45.000.000

1.20.1.20.03.07.03.05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Bandung

Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian khusus hari-hari tertentu

30.000.000 APBD Kota

Meningkatnya disiplin aparatur melalui peningkatan pakaian pakaian khusus harihari tertentu

40.000.000

05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur

Bandung

Meningkatnya pengembangan sumber daya aparatur


15.000.000

Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui peralatan rumah tangga Meningkatnya Kelancaran Pekerjaan Di Lingkungan Bagian Perekonomian Melalui bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10



40.000.000

12.000.000

85.000.000

90.000.000

110

1 1.20.1.20.03.07.05.04

2

3

Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

tersedianya fasilitasi mengikuti Seminar dan Lokakarya

4 Dalam Kota dan Luar Kota Bandung

5 Meningkatnya kinerja Aparatur melalui Kegiatan Seminar dan Lokakarya

TOTAL BELANJA NON URUSAN TOTAL BELANJA URUSAN DAN NON URUSAN

6

7

8

90.000.000 APBD Kota Bandung

9 Meningkat nya kinerja Aparatur melalui kegiatan Seminar dan Lokakarya

10 90.000.000

585.000.000

806.000.000

3.500.000.000

4.256.000.000


111


NO

KODE

1

2

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan 3 Wajib Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat

A

1 1.02 1.02.16

1

1.02.1.20.03.08.16.19


1 1.06

Wajib Perencanaan pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

B

1.06.22

Rencana Tahun 2014



Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7

8

Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Kota Bandung

Terlaksananya kegiatan TP. UKS Kota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung, Tingkat Bakorpembang, Tingkat Provinsi) Dokter Kecil, Lomba TP. UKS Tingkat Kecamatan di Kota Bandung Tahun 2014

kota Bandung

Jumlah Rancangan Kebijakan dan Kegiatan tentang Peyelesaian Masalah Sosial

Kota Bandung

Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung

365.000.000

APBD Kota Bandung

365.000.000

APBD Kota

1 dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial

150.000.000

APBD Kota Bandung

Catatan Penting



10

11

9

Peningkatan Pemahaman terhadap masyarakat tentang Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Kegiatan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Peserta Didik Level SD, SMP, SMA se-Kota Bandung dan Peningkatan Kualitas TP. UKS Kota dan TP. UKS Kecamatan dan Tim Pelaksana UKS Sekolah se-Kota bandung

401.500.000

dokumen rancangan kebijakan dalam Penyelesaian Masalah Sosial

165.000.000


401.500.000

112

1 1

2

3

1.06.1.20.03.08.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

1 1.13

Wajib Sosial

C

1.13.16

1

1.13.1.20.03.08.16.07

2

D

4

5

6

7

8

9

10

11


kota bandung


150.000.000

APBD Kota

Tersedianya Raperda Penanggulangan Kemiskinan

165.000.000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesej

Fasilitasi sarana prasana rehabilitasi kesejahteraan sosial

Bagian Kesra dan Kemasyar akatan Bagian Kesra dan Kemasyara katan

450.000.000

APBD Kota Bandung

200.000.000

APBD Kota

Kegiatan Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan UpayaUpaya


kota bandung

250.000.000

APBD Kota

Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas Tersedianya Raperda Penanggulangan Kemiskinan

495.000.000

1.13.1.20.03.08.16.09

Tersedianya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Terpenuhinya dan terapresiasikannya Kesetaraan dan Pemberdayan Penyandang Disabilitas Tersedianya 1 dokumen sebagai dasar pembuatan Raperda Penanggulangan Kemiskinan

1 1.19

Wajib Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tingkat rasa Solidaritas dan ikatan sosial di Kalangan Masyarakat

Kota Bandung

Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama

235.200.000

APBD Kota Bandung

Terpenuhinya rasa solidaritas di masyarakat dan Tumbuhnya sikap tolerasi dan kerukunan antar umat beragama

258.720.000

1.19.17

Terlaksananya kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) Tingkat Kota Bandung tahun 2014


220.000.000

275.000.000

113

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1.19.1.20.03.08.17.01


kota bandung

Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan

235.200.000

APBD Kota

Terlaksananya peringatan hari - hari besar keagamaan

258.720.000

E

1.19.18

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Tersedianya sarana prasarana Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama di Kota Bandung Persentase Tingkat Sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

Kota Bandung

300.000.000

APBD Kota Bandung

1.19.1.20.03.08.18.01

Kegiatan Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya

Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan

kota bandung

300.000.000

APBD Kota

Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis

330.000.000

1

Tersedianya sarana prasarana sosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan Terlaksananya kegiatan Pengajian Bandung Agamis

1.500.200.000 Belanja Non Urusan 1 1.20

F

01

1

1.20.1.20.03.08.01.02

2

1.20.1.20.03.08.01.08

11

330.000.000

1.650.220.000

Wajib Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tingkat Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya jasa kebersihan kantor

Bagian Kesra dan Kemasya rakatan

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Meningkatnya kebersihan kantor

272.300.000

APBD Kota Bandung

21.600.000

APBD Kota

11.400.000

APBD Kota

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sarana prasarana jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Meningkatnya kebersihan kantor


299.530.000

23.760.000

12.540.000

114

1

2

3

3

1.20.1.20.03.08.01.09

4

1.20.1.20.03.08.01.10

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya alat tulis kantor

5

1.20.1.20.03.08.01.11

Tersedianya cetakan dan penggandaan

6

1.20.1.20.03.08.01.15

7

1.20.1.20.03.08.01.17

8

1.20.1.20.03.08.01.18

G

02

1

1.20.1.20.03.08.02.12

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

H

1

03

1.20.1.20.03.08.03.02

4

5

6 Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya administrasi perkantoran Menunjang pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya bahan bacaan

Tersedianya bahan bacaan Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat Terpenuhinya pelayanan administrasi

Terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi dengan i

7

8

5.000.000

APBD Kota

41.500.000

APBD Kota

39.800.000

APBD Kota

18.000.000

APBD Kota

15.000.000

APBD Kota

120.000.000

APBD Kota

9

10 Terlaksananya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya administrasi perkantoran Menunjang pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya bahan bacaan Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman rapat Terpenuhinya pelayanan administrasi

11 5.500.000 45.650.000 43.780.000 19.800.000

16.500.000 132.000.000

Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kota Bandung

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

80.000.000

APBD Kota Bandung

Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

88.000.000

Tersedianya perlengkapan peralatan aparatur

Bagian Kesra dan Kemasyara katan

80.000.000

APBD Kota

Fasilitasi kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur

Bagian Kesra dan Kemasyar akatan

57.500.000

APBD Kota Bandung

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

40.500.000

APBD Kota

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya

88.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya kebutuhan dalam Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya


63.250.000

44.550.000

115

1

2

3

4

2

1.20.1.20.03.08.03.05

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus HariHari Tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan Pembinaan Kinerja Aparatur

Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

I

1

05

1.20.1.20.03.08.05.04

5

Fasilitasi Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya sarana prasarana pembinaan kinerja aparatur di B

Bagian Kesra dan Kemasyar akatan

6 Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya sarana dan prasarana Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

7

8

17.000.000

APBD Kota

90.000.000

APBD Kota Bandung

90.000.000

APBD Kota

9

10 Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya sarana dan prasarana Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur di Bagian Kesra dan Kemasyarakatan

499.800.000


11 18.700.000 99.000.000

99.000.000

549.780.000

116

8. BAGIAN TATA USAHA Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daearah dan Program / Kegiatan

Kode

1

2 URUSAN WAJIB

1 1

20

1.20.

1.20.03

1.20.

1.20.

1

1.20.03

1.20.03

25

Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

33

33

33

15

15

18


Penataan Takah PNSD Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Rencana Tahun 2014 ( Tahun Rencana ) Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi


3

4

5

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 6 595.000.000

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015 Sumber Dana

Catatan Penting

7

8


Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

9

10 850.000.000 300.000.000

195.000.000 Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


Adanya Evaluasi Monitoring dan Pelaporan Pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Tertatanya Takah PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah Meningkatnya Pelayanan Informasi, Komunikasi Kpd Masyarakat serta SKPD di Lingkungan Pemkot Bandung

Sekretariat Daerah Kota Bandung Sekretariat Daerah Kota Bandung Kota Bandung

Tertibnya administrasi pegawai yang akurat dan akuntabel 12 Unit Kerja

195.000.000

APBD Kota Bandung

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

75.000.000

APBD Kota Bandung


APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung

Penataan Takah PNSD

12 Unit Kerja 120.000.000 Tercapainya Komunikasi & Informasi Yg Harmonis Antar unsur - unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Komunikasi & Informasi di Kota Bandung

400.000.000

Tertibnya administrasi pegawai yang akurat dan akuntabel 12 Unit Kerja

300.000.000

12 Unit Kerja

200.000.000

Tercapainya Komunikasi & Informasi Yg Harmonis Antar unsur - unsur Masyarakat & Pemerintah Demi Terlaksananya Program Komunikasi & Informasi di Kota Bandung


100.000.000

550.000.000

117

1 1

25

1

20

03

04

15

03

1

25

1

20

03

04

15

05

2

3

kegiatan Pembinaan & pengembangan Sumber Daya Komunikasi & Informasi

Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemahaman di Bidang Sandi & Komunikasi serta Tata Cara Komunikasi Radio Dua Arah (HT) serta Penggunaan Faximile Tercapainya Sarana Komunikasi Pemerintah Kota Bandung yang memadai

Kegiatan Pengadaan Alat Studio & Komunikasi

4

5

6

8

9

10

30 SKPD

280.000.000

APBD Kota Bandung

30 SKPD

300.000.000

4 jenis terdiri dari : Propitari Telepon 2 Unit, DSS Consule PABX 4 Unit, Dupelexer 2 Unit, Instalasi Telepon 1 Paket, Sertifikasi Perijinan Radio Komunikasi 1 Paket

120.000.000

APBD Kota Bandung

5 jenis terdiri dari : Sertifikasi Perijinan 1 Paket, Radio HT 20 Unit, PABX Sentral 4 Unit, Repeater 1 Unit, Telepon Extension 10 Unit, Instalasi Jaringan Telepon 1 Paket

250.000.000

Kota Bandung

Kota Bandung

7


118

9. BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015

RENCANA TAHUN 2014 (tahun rencana) KODE

1

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

2

3

CATATAN PENTING

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

SUMBER DANA

4

5

6

7

Kota Bandung

50 kali acara

Balaikota bandung

248,30 m2

- Kebersihan taman dalam dan halaman gedung timur Balaikota

Balaikota Bandung

4.310,05 m2

- Kebersihan halaman gedung sebelah barat Balaikota

Balaikota Bandung

4.071 m2

- Kebersihan selasar Balaikota

Balaikota Bandung

5.973 m2


- Kebersihan halaman Balaikota

Balaikota Bandung

5.995 m2

- Kebersihan halaman Balaikota

1

20

1

20

3

01

1

20

1

20

3

01 03 Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor sewa berupa tenda, meja, kursi, dll untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah

1

20

1

20

3

01 08

- Kebersihan WC-WC Balaikota

8

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

9

10



2.500.000.000

2.100.000.000,00

APBD Kota Bandung

APBD Kota Bandung



2.500.000.000

2.100.000.000,00

119

1

2

3 - Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika - Kebersihan trotoar dan parit Balaikota - Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas - General cleaning pada Balaikota - General cleaning pada Rumah dinas/jabatan - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda

1

20

1

20

3

01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

1

20

1

20

3

01 11 Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1

20

1

20

3

01 15 Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan

4

5

Balaikota Bandung

7.045 m2

Balaikota Bandung

2.091 m2

6

7

8

9 - Kebersihan taman badak dan taman dewi sartika

10

- Kebersihan trotoar dan parit Balaikota - Kebersihan di lingkungan Rumah Dinas - General cleaning pada Balaikota

Rumah Dinas Balaikota Bandung

- General cleaning pada Rumah dinas/jabatan - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Balaikota - Pemeliharaan & pergantian tanaman di lingkungan Rumdin Walikota, Wakil dan Sekda

Rumah Dinas Balaikota Bandung

Rumah Dinas

310.500.000

APBD Kota Bandung

Kota Bandung

868.756.000

APBD Kota Bandung

Kota Bandung

50.000.000

APBD Kota Bandung

Kota Bandung

Terpenuhinya Alat tulis kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan Cetakan kantor pada Bagian Umum dan Perlengkapan Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa Koran, majalah dan jasa pemasangan iklan


310.587.000

900.000.000

50.000.000

120

1

20

1

1 20

3

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

2 01 16 Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor

01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

01 18 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1

20

1

20

3

01 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1

20

1

20

3

02

1

20

1

20

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

3 Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan penyelenggaraan acara-acara resmi Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung

Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Keamanan kantor di lingkungan balaikota dan rumah dinas/jabatan


4 Kota Bandung

5

Kota Bandung

100 kali acara

6 937.000.000

7 APBD Kota Bandung

2.200.000.000

APBD Kota Bandung

8

9 Terpenuhinya Kebutuhan cenderamata Pemerintah Kota Bandung Terpenuhinya kebutuhan Makanan dan minuman untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dan Penyelenggaraan

10 950.000.000

2.271.975.000

acara-acara resmi

592.430.000 Kota Bandung

APBD Kota Bandung

Pemda dan tersedianya sistem dan prosedur tatakelola makanan dan minuman di Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kota Bandung Terpenuhinya Akomodasi rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

2.100.000.000

Balai Kota Bandung

250.000.000

600.000.000

2.100.000.000



250.000.000

121

1

1

1

20

20

20

1

1

1

1 20

20

20

3

3

3

2 02 05 Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional

02 06 Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah jabatan/ dinas

3 1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat 2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas

02 08 Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas


1

20

1

20

3

02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

Tepenuhinya kebutuhan meubeulair

1

20

1

20

3

02 12 Kegiatan Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

02 20 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan


1

1

1

20

20

20

1

1

1

20

20

20

3

3

3

02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


4

5 5 unit

6 1.250.000.000

7 APBD Kota Bandung

9 paket pekerjaan

766.556.000

APBD Kota Bandung

7 paket pekerjaan

693.607.000

APBD Kota Bandung

19 paket pekerjaan

763.420.000

36 paket pekerjaan

1.696.130.000

APBD Kota Bandung APBD Kota Bandung

17 paket pekerjaan

600.000.000

APBD Kota Bandung

42 paket pekerjaan

1.700.000.000

APBD Kota Bandung

25 unit

2.700.000.000

APBD Kota Bandung

Kota Bandung 14 unit Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

Kota Bandung

8

9 1. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda empat 2. Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda dua Tersedianya Perlengkapan rumah jabatan/dinas Tersedianya Peralatan pada rumah jabatan/dinas Tepenuhinya kebutuhan meubeulair Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Terpeliharanya bangunan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Terpeliharanya bangunan gedung kantor Pemerintah Kota Bandung 1. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4(empat) di lingkungan Setda Kota Bandung


10 1.250.000.000

1.000.000.000

593.607.000

813.420.000 1.700.000.000

600.000.000

1.726.000.000

2.700.000.000

122

1

2

3 2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

02 25 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah

02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 02 38 Penataan Mekanical Elektrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan

Terpeliharanya perlengkapan kantor

Program peningkatan disiplin aparatur 03 02 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


4

5

6

112 unit

APBD Kota Bandung

Kota Bandung selama 1 tahun

600.000.000

APBD Kota Bandung

selama 1 tahun

481.000.000

APBD Kota Bandung

selama 1 tahun

634.300.000

Kota Bandung

Kota Bandung Kota Bandung

03

7

8

9 2. Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 2(dua) di lingkungan Setda Kota Bandung Terpeliharanya perlengkapan rumah dinas/jabatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Terpeliharanya perlengkapan kantor

10

6.000.000.000

481.000.000 750.000.000

481.000.000 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas

Bagumpal

3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip

Bagumpal

4. Pakaian Sipil Harian (PSH) 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 6. Pakaian Batik Tradisional 7. Pakaian KORPRI

Bagumpal

Bagumpal

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kaki 2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bebas 3. Pakaian Dinas Harian (PDH) Hansip 4. Pakaian Sipil Harian (PSH) 5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 6. Pakaian Batik Tradisional 7. Pakaian KORPRI

8. Pakaian Olah Raga

Bagumpal

8. Pakaian Olah Raga

Bagumpal Bagumpal

500.000.000

APBD Kota Bandung


500.000.000

123

1

20

1

1 20

3

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

1

20

1

20

3

2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 05 04 Kegiatan pembinaan kinerja aparatur

3

4

5


Bagumpal

selama 1 tahun

1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa

Bagumpal

3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan barang/stok opname

Bagumpal

4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

Bagumpal


Kota Bandung

6

7

8

9

10

05

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 15 02 Kegiatan pembinaan dan pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi

510.000.000

APBD Kota Bandung


510.000.000

350.000.000

APBD Kota Bandung

1. Tersedianya jaringan komputer pada TU Bagumpal 2. Tersedianya sistem informasi pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa 3. Tersedianya sistem informasi pengelolaan persediaan

350.000.000

15

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 16 02 Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

Bagumpal

barang/stok opname 4. Penyempurnaan sistem informasi pengelolaan kendaraan dinas/operasional

16

140 acara

3.000.000.000

APBD Kota Bandung



3.000.000.000

124

IV

R

PENUTUP encana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegerasi dan sinergis untuk pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi

dan Misi Sekretariat Daerah Kota Bandung secara efektif dan efisien, selanjutnya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD tahun 2014. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandung, yang berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan mencerminkan: 1.

Terwujudnya pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah;

2.

Terwujudnya peningkatan kerjasama daerah;

3.

Terwujudnya penataan otonomi daerah baru;

4.

Terwujudnya pemantapan penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dan pemerintah kewilayahan;

5.

Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum;

6.

Terciptanya Penataan Peraturan Perundang-undangan;

7.

Terwujudnya Pembangunan Produk Hukum Daerah;

8.

Terwujudnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah;

9.

Terwujudnya evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah;

10. Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah 11. Terciptanya iklim usaha kecil menengah yang kondusif; 12. Terciptanya pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; 13. Terciptanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; 14. Terciptanya koordinasi perumusan dan implementasi kebijakan ekonomi; 15. Terwujudnya pengembangan ekonomi kreatif dan teknopolis;


125

16. Terciptanya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah; 17. Terciptanya peningkatan pengelolaan administrasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik; 18. Terwujudnya upaya kesehatan masyarakat; 19. Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi; 20. Terciptannya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 21. Terwujudnya pengembangan wawasan kebangsaan; 22. Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 23. Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa; dan 24. Tertibnya pengelolaan administrasi kepegawaian.


126

PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

Recommend Documents