I. 1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting
dari perekonomian suatu negara ataupun daerah. Peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan UKM. Walaupun kecil dalam skala jumlah pekerja, aset dan omzet, namun karena jumlahnya cukup besar, maka peranan UKM cukup penting dalam menunjang perekonomian. Setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari negara berkembang memandang pentingnya keberadaan UKM, yaitu (1) kinerja UKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif; (2) sebagai bagian dari dinamikanya, UKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi; (3) karena sering diyakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dari pada usaha besar (Berry 2001 dalam Rahayu 2005). Kondisi tersebut diatas dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia (KUKM 2010), seperti : 1. Jumlah yang cukup besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, dimana pada tahun 2009 tercatat jumlah UKM adalah 587.808 unit atau 1,12 % dari jumlah total unit usaha (52.769.280 unit). 2. Potensinya yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UKM pada tahun 2009 menyerap 6.198.638 tenaga kerja atau 6,27 % dari total angkatan kerja yang bekerja (98.886.003 tenaga kerja) 3. Kontribusi UKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2009 cukup nyata, yakni 23,45 % dari total PDB yaitu sebesar 2.993.151,7 milyar rupiah. Dengan perkembangan lingkungan usaha global yang bergerak dan berkembang sangat cepat dengan tingkat persaingan sangat tinggi, maka pengembangan dan pembentukan UKM berdaya saing tinggi menjadi mutlak
2
untuk dilakukan. Salah satu faktor yang mempengaruhi daya saing UKM adalah daya inovasi dan kemampuan teknologi. Menjadikan UKM dengan keunggulan daya saing perlu dipahami keterbatasan UKM, antara lain dalam hal ukuran unit usaha, pengembangan kapasitas modal, teknologi produksi dan pemasaran produk (Tambunan 2000). Selain itu menurut Tambunan (2004), keterbatasan pengetahuan sumberdaya manusia (SDM), modal dan teknologi merupakan salah satu penyebab utama rendahnya daya saing produk UKM dari produk-produk IB (Industri Besar) atau produk-produk impor. Keterbatasan kemampuan teknologi pada UKM disebabkan lemahnya akses terhadap teknologi. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya titik temu antara lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) sebagai penghasil teknologi dan UKM sebagai pengguna teknologi, sehingga diperlukan adanya lembaga yang dapat menjembatani/penghubung antara lembaga litbang dan UKM. Dalam konsep Sistem Inovasi (SI), sebenarnya sudah ada lembaga yang mempunyai peran dan fungsi sebagai penghubung antara lembaga penghasil teknologi dengan pengguna teknologi, yaitu yang dinamakan Lembaga Intermediasi (LI). SI adalah sebuah konsep tentang penataan jejaring yang kondusif di antara para pelaku (aktor lembaga) lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dalam suatu sistem kolektif untuk penciptaan (creation), penyebaran (diffussion), dan penggunaan (utilization) ilmu pengetahuan (knowledge) bagi pencapai inovasi (Nelson 1993 dalam Taufik 2000). Aktor utama SI adalah perguruan tinggi, industri dan organisasi litbang. Aktor pendukung terdiri dari pemerintah (nasional, regional, dan lokal), lembaga finansial/ventura (pendanaan), lembaga asing, pengguna (end user), bridging institution (organisasi profesi yang berperan sebagai ‘intermediaries’) atau di Indonesia dikenal sebagai LI maupun organisasi lainnya (lembaga paten, lembaga pendidikan dan latihan (diklat), dan lain-lain) (Nelson 1993 dalam Taufik 2000). Dengan nama berbeda-beda di Indonesia sudah banyak LI yang sudah terbentuk dan tidak saja berperan sebagai lembaga penghubung yang dapat meningkatkan kemampuan teknologi pada UKM, tetapi juga berperan dalam meningkatkan akses pasar, akses pembiayaan dan pembinaan manajemen bisnis
3
serta SDM. Beberapa kriteria khusus yang harus dimiliki suatu lembaga agar dapat dikatakan sebagai LI yang mempunyai peran dan fungsi sebagai lembaga penghubung dan memberikan layanan secara optimal dan terpadu kepada UKM adalah sebagai berikut (PI-UMKM 2008) : 1. Memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai. 2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai. 3. Memiliki program kerja baik jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan orientasi spesifik kebutuhan UKM. 4. Memiliki kerjasama (networking) yang luas. 5. Memiliki minimal 4 (empat) layanan yaitu layanan pengembangan teknologi, pengembangan SDM, intermediasi jejaring bisnis/pasar dan fasilitasi akses pembiayaan, yang menjadi pokok kebutuhan dalam meningkatkan daya saing UKM. Selain bentuk LI yang berbeda-beda, kepemilikan LI di Indonesia juga cukup beragam, dan secara umum dapat dikelompokan menjadi 5 (lima) kelompok kepemilikan, yaitu (1) milik Perguruan Tinggi (PT); (2) milik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); (3) milik Pemerintah Pusat; (4) milik Pemerintah Daerah (Pemda); (5) milik Asosiasi. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut saat ini beberapa LI tengah dihadapkan beberapa masalah sehingga tidak dapat memberikan layanan secara optimal kepada UKM. Masalah yang dihadapi LI, antara lain pendanaan, SDM, sarana dan prasarana yang masih terbatas. Beberapa LI pendanaannya sangat minim, tidak rutin dan tidak terstruktur. Sebagian besar pendanaan LI masih banyak yang hanya mengandalkan proyek dan program-program insentif dari lembaga pemerintah (Kementerian dan Non Kementerian) serta Pemerintah Daerah. Karena dana yang dimiliki masih minim, sehingga sarana dan prasarana yang dimilikinya juga sangat terbatas. Ada juga LI yang tidak dapat beroperasi secara maksimal, karena tidak memiliki SDM yang memadai dan ahli dalam menangani UKM. Berdasarkan hal tersebut diatas diperlukan adanya kajian strategi dan kelayakan pengembangan LI untuk meningkatkan daya saing UKM di Indonesia.
4
Balai Inkubator Teknologi (BIT) adalah salah satu lembaga yang mempunyai peran dan fungsi sebagai LI. BIT merupakan LI milik Pemerintah Pusat yang berlokasi di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahun dan Teknologi (Puspiptek) Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. BIT merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah pembinaan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang mempunyai peran memberikan layanan secara terpadu kepada UKM. Fungsi dari BIT adalah (BIT 2010) : 1. Menyediakan layanan fasilitas dan advokasi manajemen, akses pasar, akses pendanaan, aspek legal dan layanan fasilitas laboratorium bagi peneliti BPPT atau lembaga penelitian lainnya dan masyarakat, dalam rangka menumbuh kembangkan kewirausahaan baru berbasis teknologi atau inovasi. 2. Memberi layanan advokasi untuk mendukung pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) yang berbasis teknologi atau inovasi. 3. Meningkatkan jejaring atau networking baik didalam negeri maupun luar negeri serta memasyarakatkan jasa inkubasi teknologi atau inovasi. Sejak terbentuk pada tahun 2001, sudah banyak UKM yang berhasil dibina dan ditingkatkan daya saingnya oleh BIT. Saat ini BIT sedang membina 39 UKM yang terdiri dari 20 UKM yang merupakan outwall tenant (berlokasi di luar BIT), dan 19 UKM inwall tenant (berlokasi di dalam BIT). Selain itu BIT mempunyai mitra 9 lembaga pemerintah, 40 lembaga akademisi dan 724 lembaga bisnis (BIT 2010). BIT dinilai cukup berhasil dalam menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dan terpadu sebagai LI, selain berhasil meningkatkan daya saing UKM juga berhasil didalam menumbuh-kembangkan UKM baru yang berbasis teknologi dan inovasi. Sebagai LI yang dinilai cukup berhasil, BIT dapat dijadikan contoh dan referensi untuk pengembangan LI yang lain sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal untuk memberikan terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing UKM di Indonesia. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka disusun
permasalahan pada kajian ini adalah :
5
1. Bagaimana karakteristik dan kondisi BIT sebagai LI ? 2. Faktor-faktor
apakah
yang
mempengaruhi
keberhasilan
BIT
dalam
menjalankan peran dan fungsinya sebagai LI untuk meningkatkan daya saing UKM ? 3. Bagaimana strategi dan kelayakan pengembangan BIT ke depan agar peran dan fungsinya sebagai LI untuk meningkatkan daya saing dan menumbuhkembangkan UKM berbasis teknologi atau inovasi dapat lebih optimal lagi ? 1.3
Tujuan Kajian Tujuan dari kajian yang akan dilakukan adalah :
1. Mengidentifkasi karakteristik dan kondisi BIT sebagai LI. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BIT dalam menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dan terpadu sebagai LI untuk meningkatkan daya saing UKM. 3. Menyusun strategi dan kelayakan pengembangan BIT ke depan agar peran dan fungsinya sebagai LI untuk memberikan layanan terpadu untuk meningkatkan daya saing dan menumbuh-kembangkan UKM berbasis teknologi atau inovasi di Indonesia dapat lebih optimal.
