PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka menunjang keserasian dan keseimbangan laju pertumbuhan Otonomi Daerah Tingkat II serta sebagai upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilaksanakan langkab-Iangkah peningkatan pendapatannya melalui pemberian sumbangan dan bantuan dari sebagian hasil penerimaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. bahwa pemberian bagian, sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a konsideran menimbang ini, tetap memperhatikan kemampuan dan kepentingan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan ; c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada humf a dan b konsideran Menimbang ini, perlu mengatur dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
Desa; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 77) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan ; 7. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBERlAN BAGlAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TlNGKAT II, PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI JAWA TIMOR
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah Tingkat I, adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; b. Gubemur Kepala Daerah, adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I JawaTimur; c. Pemerintah Daerah Tingkat II, adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; d. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; e. Kelurahan, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. BAB II BESARNYA BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN Pasal 2 (1) Pemerintah Daerah Tingkat I memberikan sumbangan sebagian hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ; (2) Besarnya pemberian sumbangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari realisasi penerimaan; (3) Besarnya alokasi sumbangan dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah. Pasal 3 (1) Selain pemberian sumbangan tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah Tingkat I memberikan sumbangan dan bantuan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ; a. Yang berasal dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 10 % (sepuluh perseratus); b. Yang berupa sumbangan dan bantuan lainnya yang besarnya. disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
Daerah Tingkat I ; (2) Besarnya alokasi sumbangan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB III PENYALURAN BAGlAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN Pasal 4 Penerimaan dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) buruf a dan b Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa untuk Desa dan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan untuk Kelurahan. Pasal 5 Tata cara penyaluran bagian, sumbangan dan bantuan tersebut dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah. BAB IV KETENTUANPENUTUP Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubemur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Surabaya, 11 Nopember 1991 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd.
Ny. ASRI SOEBARIJATI SOENARDI, SH
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
ttd. SOELARSO
4
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1992 Nomor 466.970.35-947. MENTERI DALAM NEGERI Cap/ttd. RUDINI
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1992 Nomor 5 Tahun 1992, Seri D1. A. n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd.
Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum
Drs. SOEDJITO Pembina Utama Madya NIP 010 016 467
ttd. SOEPRAPTO, SH Pembina NIP 010 040 507
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGAN DAN BANTUAN DARI PENERIMAAN PENDAPATAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II, PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka menunjang kemampuan Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan untuk mencapai pertumbaban otonominya perlu diambil langkah-langkah dengan memberikan bagian sumbangan dan bantuan. Berdasarkan ketentuan yang ditetaptan dengan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa ; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ; 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Batuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ; 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Dalam Peraturan Daerah ini telah diatur pemberian bagian sumbangan dan bantuan kepada seluruh Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di seluruh Jawa Timur melalui penyisihan dari penerimaan Pendapatan Daerah Tingkat I. Pemberian bagian sumbangan dan bantuan ini diberikan disamping pemberian bagian penerimaan Retribusi Daerah Tingkat I yang telah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I yang mengatur masingmasing pungutan Retribusi Daerah Tingkat I. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
Pasal 2 ayat (1)
: Cukup jelas
ayat (2)
: Pemberian sumbangan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor setelah diperhitungkan dengan pembagian uang perangsang kepada yang berhak berdasarkan ketentuan yang berlaku
ayat (3)
: Cukup jelas
Pasal 3 ayat (1)
: a. Pemberian sumbangan dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan merupakan subsidi yang dimaksudkan untuk melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta untuk membantu Desa dan Kelurahan kritis demikian pula agar Desa dan Kelurahan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih meningkatkan kemampuannya. b. Pemberian sumbangan dan bantuan lainnya diberikan dalam rangka pembinaan Daerah Bawahan yang dialokasikan dari hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tingkat I dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Tingkat I.
ayat (2)
: Cukup jelas
Pasal 4 sampai dengan 7
: Cukup jelas
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
7
