PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1976 TENTANG IJIN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DAN PENGANGKUTAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, MENIMBANG
: Bahwa dalam rangka memelihara kelestarian sumber hayati perairan dan pembinaan usaha perikanan serta kemakmuran rakyat terutama di Jawa Timur, dipandang perlu menetapkan ketentuanketentuan dalam Surat Keputusan-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Juni 1971 Nomor Pem/457/G dan tanggal 18, Pebruari 1971 Nomor Pem/l60/G tentang ijin usaha penangkapan dan pengangkutan ikan dengan menggunakan alat-alat tertentu serta pembayaran retribusi, dengan beberapa perubahan/penyempurnaan ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
MENGINGAT
: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1951 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 ; 5. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 tahun 1965.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG IJIN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP DAN PENGANGKUTAN IKAN. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah : 1. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 2. Jawa Timur, ialah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
3. Ikan, ialah semua jenis ikan dan segala jenis binatang-binatang lain hasil perairan yang dapat dipakai sebagai bahan makanan ; 4. Penangkapan ikan ialah penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap ikan, kecuali alat tangkap ikan yang dipergunakan secara menetap atau untuk kepentingan olah raga; 5. Pengangkutan ikan ialah pengangkutan hasil penangkapan ikan dari tempat penangkapan menuju ke tempat pendaratan ; 6. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur. BAB II Penetapan Menjadi Peraturan Daerah Pasal 2 Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan-Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Agustus 1966 Nomor Pem/382/G/BH dan tanggal 18 Pebruari 1971 Nomor Pem/160/G dengan beberapa perubahan/penyempurnaan ditetapkan menjadi ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini. BAB III Ijin Penangkapan dan Pengangkutan Ikan Pasal 3 (1) Kepada siapapun dilarang untuk melakukan usaha penangkapan dan pengangkutan ikan di Jawa Timur, dengan menggunakan alat tangkap, alat pengangkut ikan tersebut dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini kecuali dengan ijin dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum yang bermodal nasional secara keseluruhan dan tidak mempergunakan tenaga asing. Pasal 4 (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ; (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi nelayan pendatang yang telah mendapat ijin penangkapan dan pengangkutan ikan di/atau dari Jawa Timur berdasarkan Peraturan lain. Pasal 5 Pengajuan surat permohonan dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, yang berupa : a. Permohonan ijin penangkapan ikan harus memuat keterangan tentang : Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
1. nama dan alamat pemohon ; 2. modal usaha ; 3. jenis dan jumlah alat-alat tangkap ikan yang dipergunakan ; 4. nama, umur dan tempat tinggal serta jumlah nelayan yang membantu dalam usaha penangkapan ikan tersebut ; 5. jenis, ukuran dan jumlah perahu layar atau perahu motor atau kapal motor yang dipergunakan ; 6. jenis, nama pabrik, daya kuda dan putarandari mesin motor yang dipergunakan ; 7. tempat atau daerah penangkapan ikan yang direncanakan. b. Permohonan ijin pengangkutan ikan, harus memuat keterangan tentang : 1. nama dan alamat pemohon ; 2. modal usaha ; 3. jenis dan ukuran perahu layar atau perahu motor atau kapal motor yang dipergunakan ; 4. jenis, nama pabrik, daya kuda dan putaran dari mesin motor yang dipergunakan ; 5. nama, umur, tempat tinggal dan jumlah awak perahu atau kapal yang bersangkutan ; 6. tempat-tempat tujuan pengangkutan ikan. Pasal 6 Apabila pemohon ijin dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah suatu badan hukum, permohonan harus dilengkapi juga dengan : a. keterangan tentang nama, umur, tempat tinggal dari masing-masing anggota pengurusnya ; b. salinan akte pendirian badan hukum tersebut serta pengesahannya dari yang berwenang ; c. keterangan tentang modal usaha. Pasal 7 Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya menetapkan : a. Bentuk dan isi surat ijin serta tanda-tanda dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini ; b. Tata cara pengajuan permohonan ijin dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ; c. Tata cara pembaharuan ijin dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini. Pasal 8 (1) Ijin dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan pemegang ijin tersebut ; (2) Permohonan untuk mendapatkan pembaharuan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diajukan selarnbat-Iampatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa laku surat ijin yang dimohonkan pembaharuan, dengan melampirkan ijin tersebut dan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
memenuhi ketentuan dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini. Pasal 9 Untuk pemberian ijin dimaksud daIam pasal 3 dan pembaharuan ijin dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, dapat menetapkan syarat-syarat yang khusus bagi pengamanan obyek dalam bidang penangkapan ikan dimaksud. Pasal 10 (1) Pada setiap alat tangkap atau perahu yang telah diijinkan untuk dipergunakan menangkap atau mengangkut ikan, harus dilekatkan suatu tanda di tempat yang mudah dilihat oleh Petugas ; (2) Tanda dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diperoleh dari Gubernur KepaIa Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, bersama-sama dengan surat ijin atau pembaharuan ijin yang diberikan kepada pemohon. Pasal 11 (1) Surat ijin dan pembaharuan ijin dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 8 ,Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jenis satuan alat tangkap atau Perahu layar atau motor atau kapal motor yang bersangkutan ; (2) Surat ijin dan pembaharuan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus dibawa oleh pemegang ijin pada setiap waktu melakukan penangkapan atau pengangkutan ikan dimaksud ; (3) Surat ijin dan pembaharuan ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak boleh dipindahkan atau diberikan kepada pihak lain, dengan maksud atau cara apapun termasuk juga kepada ahli warisnya. Pasal 12 Masa laku surat ijin berakhir sebelum lampau waktu dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, apabila : a. pemegang ijin meninggal dunia ; b. status badan hukum dari pemegang ijin bubar atau dibubarkan; c. ijin dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 13 Surat ijin dapat dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya apabila : a. Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau dalam surat ijin tidak dipenuhi atau ditaati oleh pemegang ijin ; b. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah surat ijin diberikan ternyata pemegang ijin belum memulai menjalankan usahanya ; c. Berdasarkan Pertimbangan tertentu yang berhubungan dengan keamanan dan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
pertahanan Negara, kepentingan pembinaan, kelestarian sumber-sumber hayati serta lalu lintas pelayaran yang berlaku di teluk, selat dan perairan Jawa Timur. BAB IV Retribusi Pasal 14 (1) Untuk setiap pemberian surat ijin dimaksud dalam pasal 3 dan pembaharuan surat ijin dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ijin penggunaan alat tangkap dan pengangkutan ikan, sebagai berikut : a. untuk penggunaan alat tangkap : 1. payang dan sejenisnya, sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk tiap alat ; 2. jaring tarik dan sejenisnya, sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap alat ; 3. jaring, jala eder, cantrang prawe dan sejenisnya, sebesar Rp 100, (seratus rupiah) untuk tiap jenis satuan (unit/set) alat ; 4. jala lempar, krakat kecil, pancing tenda/ancekan dan sejenisnya, sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah) untuk tiap jenis satuan (unit / set / alat) ; 5. sodu (penangkapan ikan sambenan) sebesar Rp 15,- (lima belas rupiah) untuk tiap alat. b. Untuk penangkapan ikan yang mempergunakan kapal motor dengan alat tangkap : 1. purse seine sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); 2. lampara sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 3. muroami sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 4. trawl sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; 5. payang sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah); 6. pancing prawe sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); 7. jaring sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah), untuk tiap jenis satuan (unit/set) alat ; c. Untuk penangkapan ikan yang mempergunakan perahu bermotor dengan alat tangkap : 1. purse seine sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; 2. payang sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; 3. pancing prawe sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ; 4. jaring sebesar Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap jenis satuan (unit/set) alat ; d. 1. Untuk pengangkutan ikan yang mempergunakan kapal motor : Ukuran 25 gros ton atau lebih sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; Ukuran kurang dari 25 gros ton sebesar Rp 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ; 2. Untuk pengangkutan ikan yang mempergunakan perahu bermotor : pas putih sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah); pas biru sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
3. Untuk pengangkutan ikan yang mempergunakan perahu pas putih sebesar Rp 300,- (tiga ratus rupiah) pas biru sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah) (2) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan satu kali untuk setahun, pada saat menerima surat ijin dimaksud dalam pasal 4 atau pembaharuan surat ijin dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini. BAB V SANKSI Pasal 15 (1) Pelanggaran terbadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 ayat (1) 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan ijin ; (2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam hukuman kurungan selama-Iamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; (3) Dalam hal dikenakan ancaman pidana sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini dapat dilakukan penyitaan alat-alat dan barang-barang yang dipergunakan atau diketemukan sewaktu pelanggaran itu terjadi sebagai alat pembuktian. BAB VI Aturan Peralihan dan Penutup Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 17 Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, perorangan atau badan hukum yang telah mengusahakan penangkapan dan pengangkutan ikan, baik secara tradisionil maupun dalam tingkatan yang lebih maju, harus memenuhi segala ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 18 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 1968 ; (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Surabaya, 10 Juli 1976
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I Ketua, JAWA TIMUR ttd.
ttd. BLEGOH SOEMARTO Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
Soenandar Prijosoedarmo 6
Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1977 No. Pem.10/48/26-302. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintah Daerah mewakili ttd. Drs. H. Soemarno
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri B tanggal 7 Oktober 1977 Nomor 2/B. A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Trimarjono, SH
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
7
