PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1987 TENTANG PERIZINAN PENGGUNAAN AIR DI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta yang wilayah kerjanya meliputi 40 (empat puluh) sungai pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 ; b. bahwa penanganan pengelolaan air ini dan atau sumber-sumber air oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta dimaksud pada huruf a konsideran Menimbang ini, tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian dan, penanggulangan banjir serta pengelolaan jaringan irigasi sebagai upaya pelayanan distribusi air bagi pemanfaatan air ; c. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas yang tetap dapat menjamin peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemanfaat air, dipandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan penggunaan air dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ; 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pe nyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 Pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta ;
tentang
11. Peraturan Pemerintah Nomor Pengendalian Pencemaran air ;
tentang
20
Tahun
1990
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ; 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai ; 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan Atas Air dan atau Sumber Air pada wilayah Sungai ; 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Pengunaan Air dan Sumber Air ; 17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 534/KPTS/1999 tentang Tarip Dasar luran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan PERUM Jasa Tirta ; 18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur ; 20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perizinan Penggunaan Air di Jawa Timur. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1987 TENTANG PERIZINAN PENGGUNAAN AIR DIJAWA TIMUR Pasal 1
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perizinan Penggunaan Air di Jawa Timur, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Pebruari 1988 Nomor 690.35 - 178 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1988 Nomor 1 Tahun 1988, Seri B, diubah sebagai berikut : A. Pasal huruf d diubah dan harus dibaca : d. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. B. Pasal 3 ayat (3) diubah dan harus dibaca : (3) Atas permohonan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dapat dikeluarkan izin setelah mendapatkan : a. Rekomendasi teknis dari Kepala Daerah Tingkat II setempat dalam kedudukannya selaku Ketua Panitia Irigasi ; b. Rekomendasi teknis dan peta situasi atau lokasi pengambilan air dari Perusahaan Umum Jasa Tirta, untuk penggunaan air di wilayah kerjanya. C. Pasal 8 ayat (2) diubah dan harus dibaca : (2) Besarnya retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut : a. Untuk Industri : 1. Yang menggunakan air di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta dipungut retribusi sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter kubik ; 2. Yang menggunakan air di luar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta dipungut retribusi sebesar Rp. 26,00 (dua puluh enam rupiah) setiap meter kubik. b. Untuk Perusahaan Air Minum : 1. Yang menggunakan air di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta dipungut retribusi sebesar Rp. 5,00 (lima rupiah) setiap meter kubik; 2. Yang menggunakan air di luar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta dipungut retribusi sebesar Rp. 21,00 (dua puluh satu rupiah) setiap meter kubik. c. 1. Untuk Perusahaan Perkebunan yang menggunakan air di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta : a) Tanaman tebu giling, sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap hektar setahun ; b) tanaman tebu bibit, sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
c) tanaman tebu tunas, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; d) tanaman tembakau, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap hektar setahun; e) tanaman tembatau bibit, sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap hektar setahun ; f) tanaman rosela dan tanaman lainnya sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap hektar setahun. 2. Untuk Perusahaan Perkebunan yang menggunakan air di luar wilayah kerja Perusahaan Jasa Tirta : a) tanaman tebu giling, sebesar Rp. 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) setiap hektar setahun; b) tanaman tebu bibit, sebesar Rp. 29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) setiap hektar setahun; c) tanaman tebu tunas, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap hektar setahun; d) tanaman tembakau, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap hektar setahun; e) tanaman tembakau bibit, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; f) tanaman rosela dan tanaman lainnya sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap hektar setahun. d. Untuk Perusahaan Perikanan :
Pertanian
Hortikultura
dan
1. Yang menggunakan air langsung di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta sehesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 2. Yang menggunakan air di luar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap hektar setahun. e. Untuk keperluan tanaman lainnya di luar tanaman pangan yang diusahakan perorangan dengan tujuan semata-mata mencari keuntungan secara dagang : 1. yang menggunakan air di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta, sebesar Rp. 12.000,00 (dua belas ribu rupiah) setiap hektar setahun ; 2. yang menggunakan air di luar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta, sebesar Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) setiap hektar setahun. f. 1. Untuk Unit Usaha atau Koperasi yang menggunakan air di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta : a) tanaman tebu giling, sebesar Rp. 5.000,00 (lima Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
ribu rupiah) setiap hektar setahun ; b) tanaman tebu bibit, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; c) tanaman tebu tunas, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap hektar setahun; d) tanaman tembakau, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap hektar setahun ; e) tanaman tembakau bibit, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap hektar setahun ; f) tanaman rosela dan tanaman lainnya, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap hektar setahun. 2. Untuk Unit Usaha atau Koperasi yang menggunakan air di luar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta : a) tanaman tebu giling, sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) setiap hektar setabun ; b) tanaman tebu bibit, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap hektar setahun; c) tanaman tebu tunas, sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) setiap hektar setahun; d) tanaman tembakau, sebesar Rp. 5 500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) setiap hektar setahun; e) tanaman tembakau bib it, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap hektar setahun ; f) tanaman rosela dan tanaman lainnya, sebesar Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) setiap hektar setahun. g. Penggunaan air oleh Perusahaan untuk keperluan penggelontoran, pendinginan mesin pengisian kolam untuk pemandian atau kolam ikan, pencucian kopi dan karet perkebunan, keperluan rumah tangga pabrik atau perusahaan dan sebagainya : 1. di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta dipungut retribusi, sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah) setiap meter kubik ; 2. di luar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta, sebesar Rp. 26,00 (dua puluh enam rupiah setiap meter kubik. h. Untuk tenaga listrik atau turbin : 1. yang menggunakan air di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta : a) kurang dari 100 PK, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap PK setahun ; b) 100 PK sampai dengan 1.000 PK, sebesar Rp. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap PK setahun; c) lebih dari 1.000 PK sampai dengan 10.000 PK, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap PK setahun ; d) lebih dari 10.000 PK, sebesar Rp. 4.000 00 (empat ribu rupiah) setiap PK setahun. 2. yang menggunakan air di Perusahaan Umum Jasa Tirta :
luar
wilayah
kerja
a) kurang dati 100 PK, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap PK setahun; b) 100 PK sampai dengan 1.000 PK, sebesar Rp. 1.000,00 (sebelas ribu rupiah) setiap PK setahun; c) lebih dari 1000 PK sampai dengan 10.000 PK, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap PK setahun ; d) lebih dari 10.000 PK, sebesar Rp. 7.500 00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap PK setahun. Pasal II Peraturan diundangkan.
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Surabaya, 11 Nopember 1991 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd.
ttd.
Ny. ASRI SOEBARIJATI SOENARDI, SH
SOELARSO
Disahkan dengan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1972 Nomor 503.609.35-948. MENTERI DALAM NEGERI Cap/ttd. RUDINI Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1992 Nomor 2 Tahun 1992, Seri B. A. n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd.
Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum
Drs. SOEDJITO Pembina NIP 010 016 467
ttd. SOEPRAPTO, SH Pembina NIP 010 040 507
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 15 TAHUN 1987 TENTANG PERIZINAN PENGGUNAAN AIR DI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM 1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Jasa Tirta, air dan sumber air pada 40 (empat puluh) sungai di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas masuk dalam wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta ; 2. Bahwa ketentuan tarip retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perizinan Penggunaan Air di Jawa Timur Timur, perIu disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan pada dewasa ini khususnya dalam rangka menunjang dana untuk eksploitasi dan pemeliharaan sungai dan jaringan irigasi, sehingga pelayanan terhadap penggunaan air dapat terus ditingkatkan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Huruf A
:
Penggunaan Air disini dibedakan antara penggunaan di dalam wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta dan di luar wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta.
Huruf B
:
Semua izin penggunaan air di Jawa Timur diberikan oleh Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atau Pejabat yang ditunjuk Dalam hal penggunaan air dimaksud dilakukan di wilayah kerja Perusahaan Umum Jasa Tirta, maka diperlukan rekomendasi teknis dari Perusahaan Umum Jasa Tirta.
Huruf B
:
Cukup jelas.
Pasal II
:
Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
8
