PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa guna lebih meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan administrasi keuangan Kelurahan yang tertib dan teratur serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan, perIu menuangkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ; 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur ; 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983 tentang Pejabat yang mewakili Kepala Desa/Kepala Kelurahan dalam hal Kepala Desa/Kepala Kelurahan berhalangan ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengawasan Atas Jalannya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1988 tentang Standardisasi Administrasi Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan ; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ; 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan dalam Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur; b. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ; d. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; e. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; f. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; g. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
h. Pemerintah Kelurahan Perangkat Kelurahan ;
terdiri
dari
Kepala
Kelurahan
dan
i. Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah dan Pemerintab Daerah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat; j. PengeIolaan Keuangan Kelurahan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan, penetapan, pengesahan, pelaksanaan dan perhitungan anggaran Kelurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran ; k. Anggaran Kelurahan adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Kelurahan ; l. Keputusan Kepala Kelurahan adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban serta hak dan wewenangnya sebagai Pimpinan Pemerintah Kelurahan dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ; m. Musyawarah Kelurahan adalah suatu forum permusyawaratan/permuufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat, unsur Pemerintah Kelurahan dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kelurahan di dalam memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kelurahan sebagai bahan masukan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan ; n. Bendaharawan Kelurahan adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Kelurahan serta mempertanggungjawabkannya. BAB II ANGGARAN KELURAHAN Bagian Pertama Penetapan Anggaran Kelurahan Pasal 2 Anggaran Kelurahan ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan melalui Musyawarah Kelurahan. Pasal 3 Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan ditetapkan segera setelah Anggaran Pendapatau dan Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
Belanja Daerah Tingkat II ditetapkan. Bagian Kedua Susunan Anggaran Kelurahan Pasal 4 (1) Anggaran Kelurahan terdiri dari Bagian Penerimaan dan Bagian Pengeluaran ; (2) Bagian Pengeluaran terdiri Pengeluaran Pembangunan.
dari
Pengeluaran
Rutin
dan
Bagian Ketiga Pengesahan Anggaran Kelurahan Pasal 5 (1) Keputusan Kepala Kelurahan tentang Penetapan Anggaran Kelurahan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, sudah diterima oleh Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapat pengesahan ; (2) Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah ; (3) Apabila Anggaran Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini setelah 1 (satu) bulan belum mendapat pengesahan Kepala Daerah Tingkat II, Anggaran Kelurahan tersebut dianggap telah disahkan ; (4) Dalam hal Anggaran Kelurahan yang berjalan belum disahkan, digunakan Anggaran Kelurahan sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan Kelurahan ; (5) Apabila Kepala Daerah Tingkat II menolak Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan baik sebagian atau seluruhnya, harus disertai penjelasan yang merupakan penyempumaan terhadap Keputusan Kepala Kelurahan ; (6) Berdasarkan petunjuk penyempurnaan tersebut pada ayat (5) pasal ini, Anggaran Kelurahan disusun kembali dan segera disampaikan kepada Kepala Daerah Tingkat II untuk mendapat pengesahan. Bagian Keempat Perubahan Anggaran Kelurahan Pasal 6 (1) Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Kelurahan yang telah memperoleh pengesahan, dilakukan Perubahan Anggaran dengan Keputusan Kepala Kelurahan ; (2) Penetapan Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
pada ayat (1) pasal ini dilakukan segera setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II ditetapkan ; (3) Apabila terjadi perubahan, sepanjang tidak menyangkut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II, segera diajukan kepada Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 7 Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Perubahan Anggaran Kelurahan dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Bagian Kelima Perhitungan Anggaran Kelurahan Pasal 8 (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran tertentu, Kepala Kelurahan wajib menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan mengenai perhitungan Anggaran Kelurahan ; (2) Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan harus diterima oleh Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. Pasal 9 Bentuk dan susunan Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan, Perubahan Anggaran Kelurahan dan Perhitungan Anggaran Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 6 dan 8 Peraturan Daerah ini serta Keputusan Kepala Daerah Tingkat II tetang pengesahannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan Pedoman dari Menteri Dalam Negeri. BAB III PENERIMAAN DAN PENGELUARAN Bagian Kesatu Penerimaan Pasal 10 Penerimaan Kelurahan terdiri dari : a. Hasil dari Pengelolaan Eks Tanah Kas Desa dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan ; b. Sumbangan dan Bantuan Pemerintah ; c. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
d. Sumbangan dan Bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II; e. Sumbangan yang diperoleh secara sah. Pasal 11 (1) Hasil dari Pengelolaan eks Tanah Kas Desa dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini adalah hasil eks Tanah Kas Desa dari Desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan yang pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II ; (2) Sumbangan dan bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b Peraturan Daerah ini meliputi sumbangan berupa dana ganjaran bantuan INPRES, bantuan Khusus Presiden dan sumbangan bantuan lainnya ; (3) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I sebagannana dimaksud dalam pasal 10 huruf c Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. penyisihan sebagian penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat I ; b. penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Daerah Tingkat I ; c. sumbangan dan bantuan lainnya ; (4) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d Peraturan Daerah ini terdiri dari : a. penyisihan penerimaan pajak dan retribusi Daerah Tingkat II; b. penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagian Daerah Tingkat II ; c. sumbangan dan bantuan lainnya ; (5) Sumbangan yang diperoleh secara sah sebagaimana di maksud dalam pasal 10 huruf e Peraturan Daerah ini meliputi swadaya, peran serta masyarakat dan sumbangan yang berasal dari Instansi lainnya. Pasal 12 Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan. Pasal 13 Sumber penerimaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan. Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
Bagian Kedua Pengeluaran Pasal 14 (1) Pengeluaran keuangan meliputi Pengeluaran Pembangunan ;
Pengeluaran
Rutin
dan
(2) Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari : a. Belanja pegawai ; b. Belanja barang ; c. Belanja pemeliharaan ; d. Biaya perjalanan dinas ; e. Belanja lain-lain ; f. Pengeluaran tidak tersangka ; (3) Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari : a. Pembangunan prasarana dan sarana pemerintahan ; b. Pembangunan prasarana produksi ; c. Pembangunan prasarana pemasaran ; d. Pembangunan prasarana perhubungan ; e. Pembangunan prasarana sosial ; f. Pembangunan lain-lain. Pasal 15 (1) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Kelurahan jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Kelurahan ; (2) Kepala Kelurahan dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Kelurahan untuk tujuan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kelurahan. Pasal 16 Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi Pemerintah Kelurahan. BAB IV PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN KELURAHAN Pasal 17 (1) Pelaksanaan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Kelurahan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ; (2) Kepala Urusan Keuangan atau salah seorang staf pada Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
7
Sekretariat Kelurahan diangkat oleh Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Kelurahan melalui Camat, sebagai Bendaharawan ; (3) Bendaharawan Kelurahan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan. BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Pasal 18 Pengendalian dan pengawasan keuangan Kelurahan dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 20 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Surabaya, 11 Nopember 1991 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd.
ttd.
Ny. ASRI SOEBARIJATI SOENARDI, SH
SOELARSO
Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Juli 1992 Nomor 412.235-946. MENTERI DALAM NEGERI Cap/ttd. RUDINI Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
8
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1992 Nomor 4 Tahun 1992, Seri D1. A. n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Drs. SOEDJITO Pembina Utama Madya Sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum
NIP 010 016 467
ttd. SOEPRAPTO, SH Pembina NIP 010 040 507
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
9
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1991 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KELURAHAN I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Kelurahan khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pertumbuhan pembangunan yang semakin meningkat, maka dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan dipandang perlu menetapkan pengelolaan keuangan Kelurahan dimaksud dalam Perllturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Penetapan Peraturan Daerah ini diperlukan agar penyelenggaraan administrasi keuangan Kelurahan semakin tertib dan teratur. Untult mewujudkan ketertiban dan keteraturan administrasi keuangan dimaksud kepada Kepala Kelurahan diwajibkan untuk membuat rencana operasional tahunan mengenai program umum pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan dalam bentuk Keputusan Kepala Kelurahan yang mempakan kebijaksanaan Kepala Kelurahan dalam menjalankan kewajiban. serta hat. dan wewenangnya sebagai pimpinan Pemerintah Kelurahan dalam menjalankan umsan pemerintahan Daerah dan pemerintahan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan 10 : Cukup jelas Pasal 11
: Hasil dari pengelolaan Eks tanah Kas Desa dari Desa yang statusnya bembah menjadi Kelurahan yang pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II selumhnya masuk pos Urusan Kas dan Perhitungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dan dikeluarkan kembali untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada diwilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
Pasal 12 sampai dengan 20 : Cukup jelas
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
10
