PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR NOMOR 5 TAHUN 1975 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR, Menimbang
: 1. Bahwa untuk mencegah adanya persaingan yang tidak sehat terhadap usaha jual beli ikan di Jawa Timur, dan dalam rangka menjamin kelestarian sumber-sumber hayati serta perlindungan kepada para nelayan/produsen dan para konsumen ikan, perlu adanya pembinaan, pengawasan serta pengarahan sistim penjualan dan mutu ikan. 2. Bahwa untuk menunjang maksud tersebut pada angka 1 diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang pelelangan ikan.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 ; 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1960 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1957 ; 5. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 2 tahun 1965 ; 6. Peraturan Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut Nomor 3 tahun 1965 ; 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 tahun 1968.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang pelelangan ikan di Jawa Timur. BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan istilah : 1. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 2. Gubernur Kepala Daerah, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
1
3. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur ; 4. Pejabat yang ditunjuk, ialah Kepala Dinas Perikanan Daerah dan/atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ; 5. a. Ikan, ialah semua jenis ikan dan segala jenis binatangbinatang hasil perairan lain yang dapat dipakai sebagai bahan makanan ; b. Hasil perairan lain, ialah semua hasil perairan selain ikan seperti yang ditentukan pada huruf a angka 5 yang dapat dipakai sebagai bahan makanan seperti rumput laut dan sebagainya ; 6. Tempat pelelangan, ialah tempat dimana para penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan ; 7. Pembeli, ialah orang atau badan hukum yang melakukan pembelian ikan di tempat pelelangan ; 8. Penjual, ialah orang atau sekelompok nelayan atau pemilik ikan air tawar yang melakukan penjualan ikan di tempat pelelangan ; 9. Penyelenggara lelang, ialah penyelenggara pelelangan ikan. BAB II Penyelenggara Lelang Pasal 2 (1) Penyelenggara Lelang ialah Koperasi/Badan Usaha Unit Desa bidang perikanan; (2) Dalam hal Koperasi/Badan Usaha Unit Desa dimaksud pada ayat (1) pasal ini belum dapat melaksanakan sendiri penyelenggaraan pelelangan, Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengusahakan adanya Penyelenggara Lelang dalam bentuk yang lain. BAB III Tempat dan Lokasi Pelelangan Pasal 3 (1) Tempat pelelangan diadakan oleh Pemerintah Daerah ; (2) Lokasi pelelangan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB IV Penyelenggaraan Pelelangan Pasal 4 (1) Pelelangan ikan diselenggarakan oleh Penyelenggara Lelang Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
2
secara terbuka diantara pihak penjual dan pembeli ; (2) Pelelangan ikan hanya dapat dilakukan di tempat pelelangan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. Pasal 5 Penyelenggaraan pelelangan ikan dilakukan dengan ketentuan : a. Penyelenggara Lelang wajib mempekerjakan tenaga pelaksana yang sudah terlatih dan sanggup untuk bekerja sesuai dengan bidangnya. b. Jumlah tenaga pelaksana disesuaikan menurut kebutuhan serta kegiatan penyelenggara pelelangan ; c. Jumlah tenaga pelaksana dan syarat yang diperlukan ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 6 (1) Penawaran dilakukan secara tingkat menaik atau tingkat menumn ; (2) Pembeli harus membayar lunas kepada Penyelenggara Lelang harga transaksi pembelian, segera setelah selesai diadakan pelelangan kecuali telah diadakan, Perjanjian lain dengan Penyelenggara Lelang. (3) Penyelenggara Lelang diwajibkan membayar lunas harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada penjual, setelah dikurangi dengan jumlah retribusi dan biaya penyelenggaraan pelelangan dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini. Pasal 7 Yang diperbolehkan melakukan pembelian ikan hanya pembeli yang terdaftar pada Penyelenggara Lelang. Pasal 8 (1) Dilarang melakukan pembelian ikan yang berjumlah 50 (lima puluh) kilogram atau lebih diluar tempat pelelangan dalam lokasi dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini. (2) Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan jumlah batasan lain bagi jenis-jenis ikan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 9 Penyelenggara Lelang harus menolak untuk menjual ikan yang ternyata beracun dan berbahaya untuk dimakan.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
3
Pasal 10 (1) Semua pihak yang berada di tempat pelelangan harus menjaga dan mengusahakan agar penyelenggaraan pelelangan ikan berjalan dengan tertib dan dalam suasana yang baik. (2) Penyelenggara Lelang dapat mengeluarkan pihak yang mengganggu ketertiban seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 11 Siapapun dilarang mempengaruhi orang lain sehingga terjadi pembelian ikan diluar tempat pelelangan seperti dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini. BAB V Idzin Pelelangan Pasal 12 (1) Untuk menyelenggarakan pelelangan dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, Penyelenggara Lelang harus mendapat idzin dari Gubernur Kepala Daerah ; (2) Idzin dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan atas permohonan penyelenggara Lelang yang bersangkutan, setelah memperhatikan pertimbangan Kepala Daerah Tingkat II setempat ; (3) Tata cara dan syarat-syarat permohonan idzin dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 13 (1) Dalam idzin dimaksud pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Lelang yang bersangkutan ; (2) Penyelenggara Lelang mengatur tata usaha pelelangan dan melaksanakan syarat-syarat dalam idzin dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 14 (1) Idzin dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui atas permohonan Penyelenggara Lelang yang bersangkutan ; (2) Idzin dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah, jika ternyata Penyelenggara Lelang tidak memenuhi syarat-syarat dimaksud dalam idzin atau karena melanggar pasal-pasal 4 ayat (2), 5, 6 ayat (3), 9, 15 ayat (1), (3) dan 17 Peraturan Daerah ini.
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
4
BAB VI Ketentuan Retribusi Pasal 15 (1) Terhadap pemakaian tempat pelelangan untuk transaksi jual beli ikan, dikenakan retribusi sebesar 3% (tiga prosen) dari harga kotor setiap transaksi yang terjadi masing-masing sebesar 11/2% (satu setengah prosen) kepada pihak penjual dan pembeli, segera dibayar oleh penyelenggara Lelang setelah selesai pelelangan ; (2) Pemerintah Daerah Tingkat II yang dalam wilayahnya terdapat tempat pelelangan, mendapat bagian sepertiga jumlah retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ; (3) Penyelenggara Lelang hanya dapat memungut setinggitingginya 2% (dua prosen) dari harga kotor setiap transaksi jual beli, untuk kepentingan beaya penyelenggaraan pelelangan, yang dibebankan kepada pihak penjual ; (4) Penggunaan hasil pungutan beaya penyelenggaraan pelelangan dimaksud pada ayat (3) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB VII Bimbingan, Pembinaan dan Pengawasan Pasal 16 Penyelenggaraan pelelangan berada dibawah bimbingan, pembinaan dan pengawasan dari Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 17 Penyelenggaraan Lelang wajib melaporkan mengenai pelaksanaan tugasnya, baik yang menyangkkut bidang tehnik, maupun administrasi penyelenggaraan pelelangan, kepada Pejabat dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini. Pasal 18 Pedoman tentang pengaturan administrasi penyelenggaraan pelelangan dan cara memberikan laporan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB VIII Ketentuan Pidana Pasal 19 Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal-pasal 8, 11, dan 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
5
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). BAB IX Ketentuan Peralihan dan Penutup Pasal 20 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. Pasal 21 (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah diundangkan. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 24 Pebruari 1971 Nomor Pem/174/G.
Ditetapkan di
: Surabaya
Tanggal
: 30 Agustus 1975.
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR JAWA TIMUR Ketua, ttd.
ttd.
BLEGOH SOEMARTO
Mohammad Noer
Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 juncto Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Pebruari 1977 Nomor Hk.I/11/77. A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Trimarjono, SH
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
6
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1977 Seri B tanggal 1 Maret 1977 No. 1/B. A.n. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Sekretaris Wilayah/Daerah ttd. Trimarjono, SH
Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim
7
