PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban capaian program dan kegiatan BPKAD yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didasarkan pada : 1.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
2.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
3.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam laporan ini, disajikan pencapaian sasaran kinerja BPKAD dalam kurun
waktu 1 Januari – 31 Desember 2013 sebagaimana yang tertuang dalam Penetapan Kinerja (TAPKIN) dengan fokus pada program prioritas. Selain itu, penyusunan laporan ini dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program BPKAD Tahun 2013 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja BPKAD secara berkelanjutan di masa mendatang. Surabaya,
Februari 2014
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
ttd Drs. NURWIYATNO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580910 198303 1 016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
i
DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………….
i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………………………………….
iii
BAB I
1
BAB II
BAB III
BAB IV
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang .......................................................................
1
1.2
Landasan Hukum ...................................................................
2
1.3
Tujuan ...................................................................................
3
1.4
Gambaran Umum SKPD ..........................................................
3
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
11
2.1
Rencana Strategis ..................................................................
11
2.2
Rencana Kinerja .....................................................................
13
2.3
Perjanjian Kinerja ..................................................................
15
AKUNTABILITAS KINERJA
17
3.1
Pengukuran Kinerja ................................................................
17
3.2
Evaluasi Kinerja .....................................................................
19
3.3
Akuntabilitas Keuangan ..........................................................
22
PENUTUP
25
4.1
Kesimpulan ..........................................................................
25
4.2
Saran ...................................................................................
26
LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran 1
Matriks Renstra Tahun 2011-2014
Lampiran 2
Penetapan Kinerja Tahun 2013
Lampiran 3
Pengukuran Kinerja Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur selain menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis selama Tahun Anggaran 2013. Namun, juga menyajikan kendala dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis BPKAD Tahun 2011-2014. BPKAD selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas pokok, antara lain menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Penetapan APBD,
Pelaksanaan APBD,
Perubahan APBD,
Penatausahaan APBD, Akuntansi keuangan dan aset daerah, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan Pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Hal ini, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 20111014 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Visi BPKAD adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Transparan dan Akuntabel. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dilakukan Secara Tertib dan Normatif. Sesuai dengan visi dan misi BPKAD maka tujuan yang ingin dicapai adalah : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 2. Meningkatkan
kualitas
pembinaan
pengelolaan
keuangan
dan
aset
daerah
kabupaten/kota. Indikator kinerja yang akan dicapai Dalam tahun 2013 adalah : SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya
INDIKATOR KINERJA
1) Persentase
kualitas pengelolaan
menyusun
keuangan dan aset
waktu
TARGET
SKPD
yang
RKA/RKPA
tepat
100 %
REALI SASI 100 %
CAPAIAN
100 %
daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
iii
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
STRATEGIS
2) Persentase
TARGET
REALI SASI
CAPAIAN
Penerbitan
SP2D
100 %
100 %
100 %
SKPD
yang
100 %
100 %
100 %
42,02%
43,60%
103,76%
100 %
100 %
100 %
tepat waktu 3) Persentase menyampaikan
laporan
keuangan tepat waktu 4) Persentase aset tetap tanah yang bersertifikat 2. Meningkatnya
Persentase
Raperda
tentang
kualitas pembinaan
Pertanggungjawaban
pengelolaan
APBD Kabupaten/Kota dan Raper
keuangan dan aset
KDH
daerah kabupaten /
Pertanggunggjawaban Pelaksanaan
kota
APBD
tentang
Pelaksanaan Penjabaran
Kabupaten/Kota
yang
dievaluasi tepat waktu
Berdasarkan data realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013 dari target indikator kinerja yang telah ditetapkan secara kumulatif dapat tercapai dengan tingkat keberhasilan 100 %. Untuk indikator persentase aset tetap tanah yang bersertifikat target di tahun 2013 sebesar 42,02% atau sebanyak 60 bidang dan terealisasi sebesar 43,60% atau sebanyak 108 bidang. Untuk mendukung keberhasilan tingkat capaian tersebut, berbagai upaya telah dilaksanakan. Namun, disisi lain juga masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan, antara lain : a.
Efektifitas pelaksanaan program kegiatan pada masing-masing bidang ;
b.
Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ;
c.
Adanya keterlambatan dalam menyusun dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ), kurang teliti dan cermat sehingga terjadi kesalahan pembebanan dalam penulisan Buku Kas Umum (BKU) dan harus dilakukan jurnal koreksi (BM) ;
d.
Kurangnya data pendukung kepemilikan aset yang merupakan syarat utama proses sertipikasi ;
e.
Adanya perbedaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan persyaratan pengajuan sertipikasi antar Kantor Pertanahan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
iv
Memperhatikan beberapa kendala tersebut, sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu : a.
Fasilitasi
sarana
Laboratorium
Keuangan
Daerah
yang
diharapkan
mampu
meningkatkan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia di SKPD lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; b. Melakukan pendampingan kepada para pengelola keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ; c.
Secara aktif melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan Instansi Terkait serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proses penyelesaian sertipikasi aset tetap tanah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
v
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai
unsur
penyelenggara
negara
untuk
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dan dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut : 1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
1
2. Disiplin anggaran, Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat
waktu
pelaksanaan
dan
penggunaannya
serta
dapat
dipertanggungjawabkan. 3. Keadilan anggaran, Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. 4. Efisiensi dan efektifitas anggaran, Anggaran
dimanfaatkan
sebaik
mungkin
untuk
dapat
menghasilkan
kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat. 5. Disusun dengan pendekatan kinerja, APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (keluaran dan hasil) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan. Prinsip anggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur termasuk BPKAD Provinsi Jawa Timur sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Sebagai
bentuk
pertanggungjawaban
atas
keberhasilan
atau
kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2014. 1.2.
LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2012 antara lain : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ; 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
2
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 ; 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 ; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 ; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013. 1.3.
TUJUAN Tujuan
penyusunan
LAKIP
adalah
sebagai
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPKAD. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai bahan pertimbangan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan serta strategi yang akan datang dan dapat meningkatkan kinerja BPKAD yang lebih baik. 1.4.
GAMBARAN UMUM SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
3
Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur dan sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang BPKAD Provinsi Jawa Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1.4.1. Tugas Pokok, BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi keuangan dan aset
daerah,
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD,
pembinaan
administrasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
1.4.2. Fungsi, Untuk mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada point 1.4.1, BPKAD Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi, yaitu : a.
Penyiapan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD ;
b. Penyiapan bahan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD ; c.
Penyiapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ; e. Pelaksanaan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD) ; f.
Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) ; h. Pemrosesan usulan penunjukan pengelola Keuangan Daerah ; i.
Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas ;
j.
Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
k.
Pelaksanaan
penerbitan
Surat
Keterangan
Pemberhentian
Pembayaran (SKPP) ; l.
Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;
m. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan ; n. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah ; o. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah ; p. Penyusunan
laporan
keuangan
daerah
dalam
rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
4
q. Penyiapan
kebijakan,
pedoman,
pembinaan
pengelolaan
aset
daerah ; r.
Evaluasi
rancangan
APBD,
rancangan
Perubahan
APBD,
dan
rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ; s.
Pembinaan pengelolaan keuangan Kabupaten/ Kota ;
t.
Penyajian informasi keuangan dan aset daerah ;
u. Pengkoordinasian pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) ; v.
Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah ;
w. Pengkoordinasian dan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD; x.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKAD Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktural, sebagai berikut (Gambar 1.1) : A. Sekretariat ; B. Bidang Anggaran ; C. Bidang Perbendaharaan ; D. Bidang Akuntansi ; E. Bidang Pengelolaan Aset Daerah ; F. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
5
Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SEKRETARIS
KASUBBAG TATA USAHA
KASUBBAG PENYUSUNAN PROGRAM
KASUBBAG KEUANGAN
KEPALA BIDANG ANGGARAN
KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN
KEPALA BIDANG AKUNTANSI
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN ASET DAERAH
KEPALA BIDANG BINA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
KASUBBID ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN
KASUBBID PENGELOLAAN KAS
KASUBBID AKUNTANSI PENERIMAAN KAS
KASUBBID PERENCANAAN DAN PENATAUSAHAAN
KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH I
KASUBBID ANGGARAN BELANJA I
KASUBBID PERBENDAHARAAN BELANJA I
KASUBBID AKUNTANSI PENGELUARAN KAS
KASUBBID PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN
KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH II
KASUBBID ANGGARAN BELANJA Ii
KASUBBID PERBENDAHARAAN BELANJA II
KASUBBID AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWAB AN DAN PELAKSANAAN APBD
KASUBBID PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN
KASUBBID BINA KEUANGAN WILAYAH III
Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada : a. Sekretaris Daerah, selaku koordinator pengelola keuangan daerah ; b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD ; c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB). Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai pedoman teknis telah diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang menjelaskan bahwa, SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD Provinsi Jawa Timur secara paralel memiliki dan melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
6
a.
Selaku SKPD, BPKAD
Provinsi
Jawa
Timur
mempunyai
tugas
menyusun
dan
melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat regular, koordinasi dan fasilitasi yang menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan,
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
b.
Selaku SKPKD, Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas : 1.
Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ;
2.
Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
3.
Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
4.
Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
5.
Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
1.4.3.
Kekuatan dan Sumber Daya
1.4.3.1 Sumber Daya Aparatur 1.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Provinsi Jawa Timur didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup, hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS dan Non Dari jumlah tersebut, berdasarkan
tingkat
pendidikan
sumber
daya
PNS
yang
berpendidikan sarjana dan pasca sarjana sebanyak 107 (90,68%), Diploma I sampai dengan Diploma IV sebanyak 1 orang (0,85%), Sekolah Menengah Pertama dan Atas sebanyak 10 orang (8,47%). Untuk lebih jelasnya sumber daya aparatur BPKAD berdasarkan tingkat pendidikan yang tersusun dengan kriteria gender dapat dilihat dalam tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
7
No
Pendidikan
Jenis Kelamin Laki
Perempuan
1.
S3
-
1
2.
S2
24
11
3.
S1
40
31
4.
D.I-D.IV
-
1
5.
SLTA
8
1
6.
SLTP
1
-
1.4.3.2. Sarana dan Prasarana, Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, di BPKAD Provinsi Jawa Timur terdapat beberapa fasilitas sarana dan prasarana antara lain : a. Alat-Alat Angkutan :
Kendaraan roda 4 (empat) 10 unit
Kendaraan roda 2 (dua) 2 unit
b. Alat Kantor dan Rumah Tangga, antara lain : AC Split
Mesin Fotokopi
Access Point Wireless
Mesin Hitung
Almari
Mesin
dan
filling
kabinet Alat
Penghancur
Kertas Pemadam
Mesin Validasi Pompa Air
Kebakaran Amplifier
Tangga Aluminium
Brankas
Travo
Dispenser
Water Filter
Finger Print
Alat Pemotong Kertas
Genset
Whiteboard Electronic
Jaringan Kursi dan Kursi Komputer
dan
kelengkapannya Note Book Lemari Es Lower Press Roll Mesin Ketik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
8
c.
Alat Studio dan Komunikasi -
LCD Proyektor
-
Screen Motorized
-
Kamera
-
Handycam
-
Pesawat Telepon
-
Mesin Faximile
-
Speaker
-
CCTV
-
IP PABX
-
Televisi
-
Sound System
-
HT
Selain kondisi sarana dan prasarana yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat juga beberapa kelemahan organisasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam rangka peningkatan, penyempurnaan dan pengembangan organisasi pada masa yang akan datang, antara lain : 1. Keterbatasan
pegawai
yang
memiliki
kompentensi
di
bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 2. Masih adanya pegawai yang kurang disiplin dan kurang memahami etos kerja dan tanggung jawab tupoksi masing-masing ; 3. Rendahnya tingkat kepedulian pegawai terhadap lingkungan kerja ; 4. Pegawai yang kurang memahami peraturan perundang-undangan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 5. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi antar staf maupun antar bidang Lemahnya ; 6. Kurang berorientasi pada tujuan jangka panjang, pola pikir dan pola kerja pegawai masih bersifat parsial dan sektoral ; 7. Belum maksimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal ataupun informal karena intensitas dan ritme kerja yang relatif tinggi. Selanjutnya, untuk menentukan tujuan, sasaran dan menetapkan target capaian keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, maka pada awal perencanaan anggaran harus dilakukan identifikasi faktor-faktor apa yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam menentukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
9
keberhasilan
suatu
organisasi
dalam
rangka
menjawab
tuntutan
kebutuhan berdasarkan perkembangan dan realita yang ada. Faktorfaktor penentu keberhasilan lebih berfungsi untuk memfokuskan strategi organisasi dalam menjembatani misi dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1
RENCANA STRATEGIS, Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.
2.1.1.
V i s i, Visi organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan produktif. Adapun Visi BPKAD adalah : “Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel” Visi BPKAD perlu ditanamkan pada setiap unsur BPKAD sehingga menjadi visi bersama dan mampu mengarahkan serta menggerakkan sumber daya.
2.1.2.
M i s i, Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi tersebut, dapat dirumuskan misi BPKAD adalah : “Pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib dan normatif”
2.1.3.
Tujuan, Berdasarkan misi yang ditentukan tersebut, BPKAD menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 2. Meningkatkan
kualitas
pembinaan
pengelolaan
keuangan
kabupaten/ kota
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
11
2.1.4.
Sasaran, Sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu : 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah ; 2. Meningkatnya
kualitas
pembinaan
pengelolaan
keuangan
kabupaten/kota.
Kedua sasaran yang telah ditetapkan tersebut, dapat tercapai apabila seluruh pegawai BPKAD Provinsi Jawa Timur konsisten dan komitmen bersama-sama saling bersinergi melaksanakan strategi secara tepat dan sistematis sesuai kemampuan sumber daya yang ada. Hasil analisis sasaran
dan
dukungan
data
menentukan
faktor-faktor
kunci
keberhasilan yang relevan sebagai prasyarat perbaikan strategi. Mendasari hal ini, untuk lima tahun mendatang BPKAD Provinsi Jawa Timur telah menetapkan suatu strategi yang secara rinci dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan.
2.1.5.
Program, Program kerja yang ditetapkan memiliki jangka waktu yang bervariasi, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang. Oleh karena itu, beberapa program yang diuraikan dibawah ini berlaku dalam kurun waktu lima Tahun (2011-2014) sesuai Rencana Strategis BPKAD. Sebagai tindak lanjut ditetapkannya sasaran, telah dijabarkan dalam bentuk kegiatan, meliputi : Program
Kegiatan
Kode
Uraian
Kode
Uraian
(01)
Pelayanan Administrasi
(007)
Penyediaan jasa administrasi keuangan
(011)
Penyediaan
Perkantoran
barang
cetakan
dan
penggandaan (099)
Peningkatan
pelayanan
administrasi
perkantoran (02)
Peningkatan
Sarana
(049)
dan Prasarana Aparatur (05)
Peningkatan
Kapasitas
Peningkatan
dan
rutin/berkala
peralatan
kantor dan rumah tangga (099)
Sumber Daya Aparatur (17)
Pemeliharaan
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
(003)
Pengembangan
Penyusunan
kebijakan
akuntansi
pemerintah daerah
Pengelolaan Keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
12
Program Kode
Kegiatan
Uraian Daerah
Kode (006)
Uraian Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah tentang APBD (008)
Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah tentang perubahan APBD (010)
Penyusunan
rancangan
peraturan
daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (015)
Bimbingan teknis implementasi paket tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah
(016)
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
(018)
Rekonsiliasi pengelolaan asset/barang daerah
(043)
Peningkatan
kapasitas
keuangan
pemerintah daerah (250)
Penataan, pengembangan sistem dan pengelolaan keuangan daerah
(251)
Manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah
(18)
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
(253)
Optimalisasi pengelolaan aset
(254)
Percepatan sertifikasi aset daerah
(105)
Analisa
keuangan
dan
peraturan
kabupaten/kota
evaluasi daerah
pertanggungjawaban
rancangan tentang pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota dan rancangan peraturan
KDH
pertanggungjawaban
tentang pelaksanaan
APBD Kabupaten /Kota. (106)
Analisa
dan
Evaluasi
Raperda
Kabupaten/Kota
2.2
RENCANA KINERJA, Rencana Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses penetapan kegiatan ini diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berisi sasaran, program kegiatan prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
13
sebagai dasar menghitung prakiraan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai akumulasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selanjutnya, untuk menjabarkan rencana tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja-SKPD yang memuat rencana induk dalam bentuk program dan kegiatan menjadi suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai komitmen yang akan dicapai (target setting) dalam waktu tertentu. Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKKD juga terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran, yaitu : 1.
Perencanaan anggaran hendaknya berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai ;
2.
Adanya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran ;
3.
Dapat menyesuaikan keadaan di lapangan pada saat dilaksanakan, sehingga rencana harus bersifat fleksibel ;
4.
Perhitungan yang cermat terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan ;
5.
Rencana kinerja memuat petunjuk yang jelas tentang penjabaran yang lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Mendasari beberapa hal tersebut, nampak bahwa menyusun rencana
merupakan kegiatan intelektual bersifat perspektif yang mengandung arti suatu rencana yang akan dilaksanakan di masa datang harus mempertimbangkan berbagai hal diantaranya persepsi yang jelas kedepan yang diinginkan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu, sehingga SKPD yang akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan mempunyai perhitungan yang cermat dan tepat tentang kendala dan resiko yang mungkin terjadi serta upaya minimalisasi berbagai faktor ketidakpastian dengan berbagai dampak negatif dan petunjuk yang jelas tentang penjabaran lebih lanjut dari rencana program kerja. Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya pola pikir komprehensif yang mampu memproyeksikan program apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat, sarana dan prasarana apa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
14
yang diperlukan serta berapa alokasi anggaran yang diperlukan pada masingmasing kegiatan. Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses penyusunan program kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas dengan program reguler. Sebagai ilustrasi, berikut ini diinformasikan rencana kinerja prioritas BPKAD Provinsi Jawa Timur : Sasaran Meningkatnya
Indikator Kinerja Utama
Target
Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu
100 %
Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu
100 %
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan
100 %
kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
tepat waktu Persentase aset tetap tanah yang bersertifikat Meningkatnya
Persentase
kualitas
Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Raper KDH
pembinaan
Raperda
tentang
Pertanggung-jawaban
pengelolaan
tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan
keuangan kabupaten
APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi tepat waktu
42,02% 100 %
/ kota
2.3
PERJANJIAN KINERJA, Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Penetapan Kinerja (perjanjian kinerja) ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci, penetapan kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013, meliputi :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
15
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Program
Anggaran
Utama
(Rp)
Meningkatnya
Persentase SKPD yang
kualitas
menyusun
pengelolaan
tepat waktu
keuangan
dan
aset daerah
100
RKA/RKPA
Persentase
Peningkatan
dan
14.297.825.000,00
Pengembangan Pengelolaan
Penerbitan
100
Keuangan Daerah
SP2D tepat waktu Persentase SKPD yang menyampaikan
100
laporan
keuangan tepat waktu Persentase
aset
tetap
42,02
tanah yang bersertifikat Meningkatnya
Persentase
kualitas
tentang
Pertanggung-
pembinaan
jawaban
Pelaksanaan
pengelolaan
APBD Kabupaten / Kota
Keuangan
keuangan
dan Raper KDH tentang
Kabupaten/Kota
kabupaten kota
/
Raperda
100
Pembinaan
dan
1.799.770.000,00
Fasilitasi Pengelolaan
Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
yang
dievaluasi tepat waktu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas
kinerja
merupakan
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada masyarakat. 3.1.
PENGUKURAN KINERJA, Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan suatu SKPD pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, visi dan misi BPKAD Provinsi Jawa Timur. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasi. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja utama dari 5 (lima) program dan 20 (dua puluh) kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur dalam 1 (satu) tahun anggaran, dapat diilustrasikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
17
Sasaran
Indikator Kinerja
TH
Utama
Persentase
kualitas
menyusun RKA/RKPA tepat
pengelolaan
waktu
dan
aset daerah
SKPD
Persentase
2010
2011
2012
Capaian
2013
yang
Penerbitan
TH 2013
2013
Meningkatnya
keuangan
Realisasi (TH)
Target
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
42,02
36,54
38,28
40,05
43,60
103,76
100
100
100
100
100
100
SP2D tepat waktu Persentase
SKPD
yang
menyampaikan
laporan
keuangan tepat waktu Persentase
aset
tetap
tanah yang bersertifikat
Meningkatnya
Persentase
kualitas
tentang
pembinaan
Pertanggungjawaban
pengelolaan
Pelaksanaan
keuangan
Kabupaten
kabupaten / kota
Raper
Raperda
APBD /
Kota
KDH
dan
tentang
Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan
APBD
Kabupaten/Kota
yang
dievaluasi tepat waktu
Dilihat dari tabel capaian kinerja diatas, secara umum tingkat keberhasilan kinerja BPKAD telah sesuai target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat 1 (satu) kegiatan prioritas yang mengalami peningkatan signifikan dari target yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan sertipikasi aset tetap tanah yang semula ditargetkan sebesar 42,02 % atau sebanyak 60 bidang tanah terealisasi sebesar 43,60 % atau sebanyak 108 bidang. Hal ini, antara lain disebabkan adanya upaya-upaya
aktif
dan
terencana
yang
dilakukan
BPKAD
dengan
Lembaga/Instansi terkait, masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diwujudkan dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPN.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
18
3.2.
EVALUASI KINERJA, Evaluasi kinerja dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan untuk memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan keberhasilan serta mencari solusi alternatif
untuk
menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan dengan cara membandingkan persentase capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun Anggaran 2013 dengan tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian realisasi, kemajuan serta kendala yang terjadi dalam rangka introspeksi dan perbaikan
dalam
menyusun
perencanaan
program
dan
anggaran
serta
pelaksanaannya di masa yang akan datang. Hasil evaluasi kinerja BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Keberhasilan sasaran strategis pada kegiatan ini diukur melalui 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang didukung 1 (satu) program, yaitu Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 5 (lima) kegiatan prioritas, yaitu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD, Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD, Peningkatan
Kapasitas
Keuangan
Pemerintah
Daerah,
Penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Peningkatan
Manajemen
Aset/Barang
Daerah
dan
Percepatan
Sertifikasi Aset Daerah dengan indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut : Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Capaian
Hambatan dan
Analisis
(%)
Antisipasi
Capaian
100
100
-
Target tercapai
100
100
-
Target tercapai
100
100
-
Target tercapai
Utama
Meningkatnya
Persentase
kualitas
yang
pengelolaan
RKA/RKPA
keuangan aset daerah
SKPD
menyusun tepat
dan waktu Persentase Penerbitan
SP2D
tepat waktu Persentase
SKPD
yang menyampaikan laporan
keuangan
tepat waktu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
19
Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Utama Persentase tetap
tanah
aset
42,02
Capaian
Hambatan dan
Analisis
(%)
Antisipasi
Capaian
103,76
yang
bersertifikat
pelaksanaannya
Penerbitan
melibatkan
sertipikat
Instansi/lembaga
mengalami
terkait (BPN,
kenaikan, yang
Notaris,
disebabkan
Sucofindo,
adanya kerjasama
Pemerintah Desa,
dengan BPN yang
Pemerintahan
diwujudkan dalam
Kecamatan,
penandatanganan
Pemerintah
SPKS . Hal ini,
Kab./Kota dan
berdampak positif
Warga sekitar
yang membantu
obyek sertipikasi).
proses percepatan sertipikasi aset tetap tanah.
Terkait dengan capaian indikator kinerja utama penyusunan RKA/RKPA sebagai
dasar
penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
APBD/PAPBD dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2012-2014) penyusunannya tepat waktu sesuai pasal 89 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Hal ini, sangat dipengaruhi situasi yang harmonis dan kondusif
antara
Eksekutif
dan
Legislatif,
sehingga
penyusunan
dan
penyampaian Raperda tentang APBD/PAPBD Provinsi Jawa Timur ke Kementerian Dalam Negeri, selalu menempati peringkat 10 (sepuluh) besar dari 34 (tiga puluh empat) provinsi seluruh Indonesia dengan kategori tepat waktu dan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012, Nomor 202/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2013, dan Nomor 8/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014, Provinsi Jawa Timur mendapatkan reward tambahan dana transfer dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
20
Berdasarkan rekapitulasi data, nilai aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 sebesar Rp28.929.641.138.726,87. Untuk total aset tetap tanah sebanyak 3.046 bidang dan sampai dengan tahun 2013 tanah yang telah memiliki sertifikat sebanyak 1328 bidang atau sebesar 43,60%. Tahun 2013 target aset tetap tanah yang bersertifikat sebanyak 60 bidang atau sebesar 42,02% dan terealisasi sebanyak 108 bidang atau sebesar 43,60% sehingga capaian strategisnya sebesar 103,76% atau mengalami kenaikan sebesar 3,76%.
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kabupaten/ Kota Untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis dapat dilakukan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yang didukung dengan 1 (satu) program, yaitu Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota serta dengan 1 (satu) kegiatan prioritas, yaitu Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
Dan
Rancangan
Peraturan
Kdh
Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja, target dan realisasi sebagai berikut : Sasaran
Indikator Kinerja
Target
Utama
Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten / kota
Capaian
100
Analisis Capaian
dan Antisipasi
(%)
Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota yang dievaluasi tepat waktu
Hambatan
100
-
Bahwa proses evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD rata-rata memerlukan waktu 3-10 hari kerja sejak diterimanya rancangan dimaksud hingga menjadi Keputusan Gubernur
Selanjutnya, terkait dengan realisasi belanja BPKAD Tahun Anggaran 2013, secara umum menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan dapat dikategorikan telah sesuai dengan sasaran dan target yang
direncanakan,
walaupun
masih
terdapat
beberapa
kendala
dalam
pengelolaan keuangan daerah, antara lain : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
21
1. Aspek Perencanaan, a. Pola pikir dalam menyusun perencanaan anggaran masih bersifat rutinitas dan belum visioner yang didasarkan pada kebutuhan riil dan hasil analisa ; b. Perencanaan program dan kegiatan masih bersifat parsial dan sektoral; c. Adanya program atau kegiatan baru yang pelaksanaannya muncul pada tahun anggaran berjalan, sehingga ada kesan tidak terencana dan berdampak adanya revisi, penyesuaian kode rekening dan pembebanan anggaran.
2. Aspek Pelaksanaan, a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan anggaran, program kegiatan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah ; b. Adanya kebijakan atau regulasi yang diterbitkan dalam tahun anggaran berjalan dan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan azas desentralisasi pengelolaan keuangan daerah sehingga berdampak pada implementasi ; c. Masih adanya gap/perbedaan kebijakan yang mengatur pengelolaan keuangan antara APBN dan APBD (terdapat perbedaan sistem dan SOP).
3. Aspek Penatausahaan, a. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah ; b. Masih
adanya
keterlambatan
dalam
menyusun
dokumen
Surat
Pertanggungjawaban (SPJ), kurang teliti, cermat dan juga masih terdapat kesalahan pembebanan dalam penulisan Buku Kas Umum (BKU) ; c. Inkonsistensi pelaksanaan Daftar Kebutuhan Kas Bulanan (DKKB) yang disusun secara periodik terhadap Surat Penyediaan Dana (SPD). Memperhatikan beberapa kendala tersebut, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama dan berulang dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah perlu : 1) Optimalisasi dan pemberdayaan fungsi Laboratorium Keuangan Daerah melalui bintek, workshop dan sosialisasi kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ; 2) Melakukan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan fasilitasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah serta mengembangkan aplikasi berdasarkan regulasi, dinamika dan kebutuhan riil ; 3) Membangun keselarasan dan kesepahaman antar bidang dan instansi terkait melalui koordinasi, komunikasi dan konsolidasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
22
3.3.
AKUNTABILITAS KEUANGAN, Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundanganundangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran
2013.
Berdasarkan
ketentuan
tesebut,
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban BPKAD Provinsi Jawa Timur dari alokasi anggaran sebesar sebesar Rp. 77.277.000.000,00
terealisasi sebesar Rp. 73.927.275.208,00 atau
95,67 persen atau mengalami kenaikan sebesar 2,75 persen bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 92,92 persen, dengan rincian:
KODE 1
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI NOMINAL (Rp)
%
2 BELANJA DAERAH
3 77.277.000.000,00
4 73.927.275.208,00
6 95,67
BELANJA TIDAK LANGSUNG
30.857.849.400,00
30.456.196.972,00
98,70
BELANJA LANGSUNG
46.419.150.600,00
43.471.078.236,00
93,65
01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
12.257.326.940,00
11.916.949.744,00
97,22
007
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.692.116.000,00
4.627.388.981,00
98,62
011
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.135.076.240,00
1.125.921.225,00
99,19
099
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.430.134.700,00
6.163.639.538,00
95,86
02
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
3.037.108.260,00
2.914.132.239,00
95,95
3.037.108.260,00
2.914.132.239,00
95,95
05
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.190.399.000,00
3.766.043.350,00
89,87
099
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.190.399.000,00
3.766.043.350,00
89,87
17
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
23.224.316.400,00
21.234.918.570,00
91,43
003
Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
2.057.090.000,00
1.595.327.500,00
77,55
006
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
3.404.760.000,00
3.229.917.202,00
94,86
049
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
23
KODE
PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI NOMINAL (Rp)
%
008
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
2.601 335.000,00
2.551.734.925,00
98,09
010
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2.232.910.000,00
2.149.392.175,00
96,26
015
Bimbingan teknis implementasi paket tentang regulasi pengelolaan keuangan daerah
324.105.000,00
223.969.800,00
69,10
016
Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1.569.105.000,00
1.427.073.935,00
90,95
018
Rekonsiliasi Pengelolaan Asset/Barang Daerah
887.365.000,00
847.786.514,00
95,54
043
Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
1.962.549.000,00
1.946.411.140,00
99,18
250
Penataan, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.162.451.000,00
2.109.690.544,00
97,56
251
Manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1.624.116.400,00
1.600.495.500,00
98,55
253
Optimalisasi Pengelolaan Aset
1.871.364.000,00
1.700.252.615,00
90,86
254
Percepatan Sertifikasi Aset Daerah
2.527.166.000,00
1.852.866.720,00
73,32
18
Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Analisa Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Analisa dan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota
3.710.000.000,00
3.639.034.333,00
98,09
1.799.770.000,00
1.769.640.900,00
98,33
1.910.230.000,00
1.869.393.433,00
97,86
005
105
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
24
BAB IV PENUTUP 4.1
KESIMPULAN Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, penyusunan LAKIP juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKAD pada Tahun Anggaran 2013 berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian output
kegiatan
95,67
persen
dengan
penyerapan
anggaran
sebesar
Rp.73.927.275.208,00. Output dan serapan anggaran ini, didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : 1.
Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA tepat waktu ;
2.
Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar ;
3.
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu ;
4.
Persentase aset tetap tanah yang bersertifikat ;
5.
Persentase
Raperda
tentang
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan
APBD
Kabupaten / Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggunggjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota yang dievaluasi tepat waktu. Khusus terkait dengan capaian indikator kinerja percepatan sertifikasi aset daerah baik melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur maupun melalui Notaris realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya realisasi sisa usulan sertipikasi aset tetap tanah mulai Tahun 2010-2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
25
4.2.
SARAN Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena rahmat dan ridho dari Allah SWT dan dukungan semua pihak, kerjasama antar SKPD serta kerjasama dari seluruh bidang di BPKAD. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain : 1.
Meningkatkan
kualitas
Sumber
Daya
Aparatur,
utamanya
dibidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui kursus, pelatihan dan desiminasi ; 2.
Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja SKPD ;
3.
Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
4.
Meningkatkan fungsi koordinasi dan melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna barang ;
5.
Melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap tanah yang akan disertifikasi . Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BPKAD Provinsi Jawa Timur, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (good governance).
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd Drs. NURWIYATNO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP 19580910 198303 1 016
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2013
26
PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
SASARAN STRATEGIS
Th. 2011 100
REALISASI Th. 2012 100
Th. 2013 100
CAPAIAN TH. 2013 (%) 100
100
100
100
100
100
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu
100
100
100
100
100
Persentase aset tetap tanah yang bersertifikat
42,02%
38,28%
40,05%
43,60%
103,76%
Persentase Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Raper KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu
100
100
100
100
100
TARGET Th. 2013 100
Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya kualitas Persentase SKPD yang menyusun RKA/RKPA pengelolaan keuangan dan aset tepat waktu (setelah penandatanganan nota daerah kesepakatan KUA dan PPAS)
Meningkatnya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten / kota
Total Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013, sebesar
Rp. 77.277.000.000,00
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2013, sebesar
Rp. 73.927.275.208,00
NAMA PENGHARGAAN
: Penghargaan Bidang Pelaporan Keuangan Terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang Ketiga atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012
YANG MENYERAHKAN
: WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof Dr H. Boediono
TANGGAL PENYERAHAN
: 12 SEPTEMBER 2013
