PEMERINTAH KABUPATEN GARUT AKADEMI KEPERAWATAN Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
1
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan akademik ini yang dimaksud dengan: (1)
Peraturan akademik Akper Pemkab Garut adalah semua peraturan yang mengikat elemen-elemen di dalam sistem pelaksanaan pendidikan.
(2)
Akper Pemkab Garut adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan program studi Diploma III keperawatan.
(3)
Direktur adalah pimpinan tertinggi Akper Pemkab Garut yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Akper Pemkab Garut.
(4)
Dosen Akper Pemkab Garut adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tugas utama mengajar pada Akper Pemkab Garut.
(5)
Dosen pembimbing akademik adalah dosen biasa pada Program Studi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur bertugas membimbing dan mengarahkan proses belajar sejumlah mahasiswa.
(6)
Mahasiswa adalah seseorang yang telah terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Akper Pemkab Garut.
(7)
Mahasiswa baru adalah seseorang yang baru pertama kali terdaftar mengikuti suatu program studi di Akper Pemkab Garut.
(8)
Program Studi/jurusan adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa peserta didik mampu menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum (Pasal 1 ayat 5 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000).
(9)
Akreditasi adalah pengakuan atas program studi pada perguruan tinggi yang memenuhi standar minimal sesuai penetapan Badan Akreditasi Nasional atau Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
2
badan akreditasi lain dari dalam dan luar negeri (Pasal 1 ayat 3 dan Pasal 7 Kep.Mendiknas RI No: 004/U/2002). (10) Kurikulum Akper Pemkab Garut adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian terhadap hasil-hasilnya sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang disusun menurut acuan kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 1 ayat 6 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000). (11) Kurikulum inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam menyelesaikan suatu program studi (Pasal 7 ayat 2 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 ). (12) Kurikulum institusional adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Akper Pemkab Garut (Pasal 7 ayat 4 SK Mendiknas RI Nomor 2321U/2000). (13) Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaaan. (Pasal 1 ayat 7 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000). (14) Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu. (Pasal 1 ayat 8 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000). (15) Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. (Pasal 1 ayat 9 SK.Mendiknas RI Nomor 232/U/2000). (16) Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
3
dilperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai. (Pasal 1 ayat 10 SK Mendiknas RI Nomor: 232/U/2000). (17) Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya (Pasal 1 ayat 11 SK Mendiknas RI Nomor 232/U/2000). (18) Indeks prestasi semester adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS dibagi dengan jumlah kredit yang diambil pada semester bersangkutan. (19) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar keseluruhan dari materi program studi yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS dibagi dengan jumlah kredit yang ditetapkan untuk program studi yang bersangkutan. (20) Skripsi/Tugas Akhir adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar Ahli Madya Keperawatan. (21) Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian (Pasal 1 ayat 9 SK Mendikbud RI Nomor:212/U/1999 Juncto pasal 1 angka 8 Kepmenkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999). (22) Transkrip akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dan indeks prestasi dari matakuliah program studi yang diberikan sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus saat yudicium akhir program. (23) Kutipan nilai adalah daftar nilai dari sebagian matakuliah program studi yang telah ditempuh mahasiswa. (24) Kalender akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang ditetapkan oleh Direktur.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
4
(25) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa setiap semester. (26) Dana Sumbangan pendidikan (DSP) adalah dana yang wajib dibayar hanya sekali oleh Mahasiswa program studi pada saat pertama kali diterima sebagai mahasiswa.
BAB II TUJUAN PENDIDIKAN
Pasal 2
Program pendidikan Diploma Keperawatan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi: 1.
Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keahlian dalam bidang tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya.
2.
Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama.
3.
Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat.
4.
Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
5
BAB III PROGRAM STUDI
Pasal 3
Tanggungjawab Pimpinan Program Studi : (1) Direktur merangkap sebagai Ketua Program Studi. (2) Masa jabatan Ketua Program Studi/Jurusan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 2 kali masa jabatan.
BAB IV KURIKULUM
Pasal 4
Pengertian dan Karakter Kurikulum (1)
Kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Akper Pemkab Garut di susun mengacu pada pedoman penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi (Kep.Mendiknas RI No.56/U/1994, juncto Kep. Mendiknas RI No. 232/U/2000).
(2)
Kurikulum Program Studi di lingkungan Akper Pemkab Garut tersusun atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional. (Pasal 4 Kep. Mendiknas RI No. 045/U/2002).
(3)
Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap Program Studi, yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam penyelesaian suatu Program Studi. (Kep.Mendiknas RI No. 23/U/2000) Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
6
(4)
Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan tinggi, tersusun atas tambahan dari kelompok ilmu dalam Kurikulum Inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Program Studi di lingkup Akper Pemkab Garut. (Kep.Mendiknas RI NO.23/U/2000).
(5)
Kurikulum Institusional disusun oleh tim pengembangan kurikulum.
Pasal 5 Acuan Penyusunan Kurikulum
(1)
Kurikulum Inti berkisar antara 40%-80% dari jumlah SKS Kurikulum Program. (Pasal 5 Kepmendiknas RI No.045/ U/2002 jo. Ps 8 ayat 2 Kepmendiknas RI No. 232/U/2000).
(2)
Kurikulum yang disusun oleh Program Studi bersama-sama dengan wakil dari pemangku kepentingan (stakeholders) yang ditunjuk harus merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
Pasal 6 Komponen Kurikulum
(1)
Komponen kurikulum Pendidikan Tinggi tersusun atas kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK), Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB) dan Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).(Pasal 9 Kepmendiknas RI No 232 /U/2000).
(2)
Kelompok MPK tersusun atas Matakuliah Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman, intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti, dengan jumlah 4-5% dari total SKS. Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
7
(3)
Kelompok MKK tersusun atas matakuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan komparatif penyelenggaraan Program Studi bersangkutan, dengan jumlah 30-45% dari total SKS
(4)
Kelompok MKB tersusun atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan, dengan jumlah 10 – 20% dari total SKS
(5)
Kelompok MPB tersusun atas matakuliah yang relevan bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap Program Studi, dengan jumlah 3-5% dari total SKS
(6)
Kelompok MBB tersusun atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya, dengan jumlah 3-5% dari total SKS
Pasal 7 Matakuliah
(1)
Isi dan luas bahasan suatu matakuliah harus mendukung tercapainya tujuan program pendidikan dan diukur dengan satuan kredit semester;
(2)
Suatu matakuliah dapat diasuh oleh seorang Dosen atau Tim Dosen (Team Teaching) yang ditetapkan oleh Direktur berdasarkan usulan dari pembantu direktur bidang pelayanan akademik.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
8
Pasal 8 Garis Besar Program Pembelajaran Semester (GBPPS)
(1)
Garis Besar Program Pembelajaran Semester adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi matakuliah yang memuat komponen-komponen nama, nomor kode, diskripsi singkat, tujuan instruksional khusus dan umum, pokok dan sub pokok bahasan matakuliah, materi pembelajaran mingguan, dan sumber kepustakaan;
(2)
Rencana Program Pengajaran (RPP) adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok matakuliah satu kali tatap muka. RPP harus memuat komponen-komponen nama mata kuliah, kode mata kuliah, perkiraan waktu, nomor urut tatap muka, Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan Tujuan Instruksional Umum (TIU), pokok dan sub pokok bahasan matakuliah, kegiatan pembelajaran, evaluasi dan referensi;
(3)
Pemantauan pelaksanaan RPP dilakukan oleh PJMK dan Unit Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi melalui sistem penjaminan mutu yang ditetapkan.
Pasal 9 Pengesahan dan Peninjauan Kembali Kurikulum
(1)
Kurikulum yang digunakan ditetapkan oleh Direktur;
(2)
Peninjauan kembali kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta dengan memperhatikan durasi masa studi terprogram dan kebutuhan masyarakat;
Pasal 10 Sistem Kredit Semester
(1)
Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
9
dan beban penyelenggaraan program (Pasal 1 ayat 12 Kepmendiknas RI No 232/U/2000). (2)
Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri (Pasal 1 ayat 14 Kepmendiknas RI No 232/U/2000).
(3)
Semester adalah satuan waktu kegiatan yang tersusun atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya termasuk 2 minggu kegiatan penilaian
Pasal 11 Beban SKS dan Lama Studi
Beban studi Program Pendidikan Diploma III sekurang-kurangnya 110 yang dijadwalkan untuk 6 semester dapat ditempuh paling lama 10 semester setelah pendidikan menengah (Pasal 5 ayat 1 Kepmendiknas RI No: 232/U/2000).
BAB V DOSEN
Pasal 12
Pengertian dan Tugas (1)
Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh pejabat yang berwenanag dengan tugas utama mengajar pada Akper Pemkab Garut.
(2)
Rekruitmen Dosen diusulkan oleh Direktur Akper Pemkab Garut berdasarkan perencanaan dan kebutuhan dengan memperhatikan rasio mahasiswa dan
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
10
dosen, kualifikasi serta kemampuan finansial. (Pasal 5 dan pasal 6 Kepmendiknas RI No. 035/U/2002)
Pasal 13 Persyaratan Menjadi Dosen
(1)
Untuk diangkat menjadi Dosen Akper Pemkab Garut, seseorang harus memenuhi kualifikasi administratif dan kualifikasi akademik sebagai berikut:
(2)
Kualifikasi administratif yang harus dipenuhi: 1.
Warga Negara Indonesia;
2.
Surat lamaran ditulis tangan sendiri, ditujukan kepada Direktur Akper Pemkab Garut
3.
Pas photo usuran 4×6 cm sebanyak 3 buah;
4.
Fotokopi ijazah terakhir, transkrip yang telah dilegalisir, dan disertai aslinya ketika tes/wawancara;
5.
Daftar riwayat hidup (CV);
6.
Fotokopi kartu identitas diri (KTP);
7.
Surat persetujuan suami/istri bagi yang sudah menikah;
8.
Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
9.
Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Swasta;
10. Berkelakuan baik; 11. Sehat Jasmani dan Rohani. (3)
Kualifikasi akademik yang harus dipenuhi: 1.
Lulusan pendidikan Magister (S2) dengan Indeks Prestasi Kumultatif (IPK) minimal 3,5, lulus S1 dengan IPK minimal 3,0 dan ditempuh dalam masa studi maksimal 3 tahun; Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
11
2.
Lulusan pendidikan Doktor (S3) dengan Indeks Prestasi Kumultatif (IPK) minimal 3,0, lulus S1 dengan IPK minimal 3,0 lulus S2 dengan IPK minimal 3,0 dan ditempuh dalam masa studi maksimal 5 tahun; Institusi asal; Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan akreditasi Program Studi minimal A, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang terakreditasi Kemendiknas RI.
3.
Mengikuti ujian penjaringan dan penyaringan di tingkat Direktorat serta uji kesesuaian dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk berdasarkan SK Direktur.
4.
Tim Penguji berhak dan berwenang untuk memeriksa kelengkapan persyaratan, menguji baik secara tertulis atau lisan dan memberi penilaian terhadap kemampuan akademik dan non akademik pendaftar;
5.
Direktur menetapkan peserta yang lulus ujian; dan mengangkatnya
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
12
Pasal 14 Pengangkatan dalam Pangkat dan Jabatan Dosen
(1)
Dosen berkedudukan sebagai pejabat fungsional dengan tugas utama melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
(2)
Jabatan fungsional Dosen terstruktur atas; Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.(Pasal 1 ayat (1) Kepmendiknas RI No. 36/D/02001).
(3)
Kenaikan jabatan fungsional dosen diberikan sebagai wujud kepercayaan lembaga atas kemampuannya untuk pengemban tugas dan tanggungjawab yang lebih tinggi sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapainya; sebagai pengakuan atas kemampuan akademik dan keteladanannya dalam kehidupan akademik; serta sebagai harapan dan peluang pengembangan jatidiri keilmuan dan profesi untuk pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuannya (Pasal 8 Kepmenkowasbangpan RI No.38 tahun 1999).
(4)
Seorang Dosen dapat diangkat dalam jabatan fungsional yang lebih tinggi apabila yang bersangkutan telah memenuhi sekurang-kurangnya 80% angka kredit berasal dari unsur utama dan persyaratan lainnya seperti integritas, kinerja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta tata krama dalam kehidupan akademis (Pasal 9 ayat 1 dan ayat 5 Kepmenkowasbangpan RI No. 38 tahun 1999).
(5)
Angka Kredit yang dimaksud ialah satuan nilai dari tiap huruf kegiatan dan atau
akumulasi
nilai-nilai
huruf
kegiatan
yang
diberikan/ditetapkan
berdasarkan penilatan atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang Dosen untuk digunakan sebagai sebuah syarat pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan (Pasal 1 angka 12 Kepmenkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999). (6)
Kegiatan yang dinilai dengan angka kredit meliputi unsur utama yang tersusun dari mengikuti kegiatan pendidikan dan melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta unsur penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Dosen (Pasal 4 Kepmenkowasbangpan RI Nomor 38 Tahun 1999). Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
13
Pasal 15 Kewajiban dan Hak Dosen
(1) Kewajiban Dosen diatur sebagai berikut : 1.
Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan tugas utama mengajar sesuai dengan beban yang telah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku,
2.
Melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sekurang-kurangnya 12 sks/semester yang disebar dalam kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika, administrasi dan manejemen,
3.
Menyiapkan materi kuliah dalam bentuk Garis Besar Program Pembelajaran Semester (GBPPS),
4.
Mempublikasikan karya ilmiah hasil penelitian pada jurnal terakreditasi nasional dan internasional,
5.
Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik
6.
Mentaati peraturan yang ditentukan oleh Direktorat.
7.
Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.
8.
Mentaati Kode Etik yang berlaku.
9.
Dosen yang berstatus PNS dan Dosen tidak tetap mempunyai kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melaksanakan studi lanjut. (2) Hak-hak sebagai Dosen: 1.
Menerima gaji dan tunjangan fungsional dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.
Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja.
3.
Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.
4.
Memperoleh penghargaan sesuai dengan dharma baktinya.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
14
5.
Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas lain di dalam melaksanakan tugas.
6.
Menjadi anggota Senat apabila telah memenuhi syarat.
7.
Mengikuti pendidikan lanjut atas biaya pemerintah, biaya sendiri maupun sponsor.
8.
Mendapatkan bantuan pengurusan dalam rangka mendapatkan hak paten atas hasil penelitian sebagai pengakuan atas karyanya.
9.
Dosen tidak tetap berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan Dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil dalam memperoleh pangkat dan jabatan akademik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
10. Menyelenggarakan kebebasan mimbar akademik. (Pasal 18 PP RI 60 tahun 1999).
Pasal 16 Penilaian Kinerja Dosen
(1)
Penilaian kinerja Dosen dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit (PAK) yang dibentuk oleh Direktur.
(2)
Tata kerja Tim Penilai dan unsur yang dinilai mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(3)
(4)
Unsur utama yang menjadi dasar penilaian Dosen adalah : 1.
Proses Belajar Mengajar,
2.
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
3.
Integritas, Tanggung-jawab dan Tatakrama berkehidupan
4.
di kampus.
Unsur tambahan yang menjadi dasar penilaian adalah kegiatan lain di luar tugas utama seperti menulis di media massa dan menjadi nara sumber dalam kegiatan seminar.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
15
(5)
Dosen yang tidak melaksanakan tugas pokoknya dan tidak mampu memenuhi komitmen sebagai dosen dapat didemosi atau diberhentikan dari jabatan dosen.
Pasal 17 Pemberhentian Menjadi Dosen
Pemberhentian Dosen, akan dilakukan apabila yang bersangkutan: 1.
Meninggal dunia
2.
Telah berakhir masa tugasnya;
3.
Tidak memenuhi syarat kesehatan, dibuktikan dengan surat keterangan medis dari dokter pemerintah yang ditunjuk Direktorat
4.
Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 4 bulan berturut-turut
5.
Melakukan pelanggaran disiplin berat.
BAB VI PENERIMAAN MAHASISWA
Pasal 18 Kalender Akademik
(1) Kalender Akademik adalah keseluruhan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran yang disusun dalam 1 tahun akademik. (2) Fungsi Kalender Akademik adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. (3) Kalender Akademik berisi tentang : 1. masa registrasi dan her-registrasi Mahasiswa; 2. masa pengisian KRS dan Perubahan KRS; 3. masa perkuliahan, praktikum dan ujian; Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
16
4. KKN; 5. kegiatan penunjang akademik lainnya. (4) Kegiatan akademik meliputi kegiatan tutorial di kelas/laboratorium dan praktik lapangan. (5) Kegiatan kuliah dibagi menjadi kegiatan tatap muka di kelas dan kegiatan di luar kelas. (6) Kegiatan tatap muka adalah proses interaksi antara Dosen dan Mahasiswa dalam rangka pengalihan ilmu pengetahuan, diskusi dan kegiatan-kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam ruangan/kelas. (7) Praktik lapangan adalah kegiatan akademik yang bersifat aplikasi teori-teori yang diperoleh di kelas untuk dikembangkan dan diterapkan di lapangan / klinik sehingga lebih memberikan keyakinan kepada mahasiswa peserta didik. (8) Kegiatan akademik Program Studi dilaksanakan berdasarkan Kalender Akademik yang ditentukan oleh Direktorat (9) Pengguna Kalender Akademik adalah semua civitas akademika mulai dari Direktur, Pudir, Ka.Unit. , Dosen, dan mahasiswa.
Pasal 19 Pola Penerimaan Mahasiswa Baru
Pola penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Direktorat dan dilakukan secara online, persyaratan administrasi dan persyaratan kelulusan saat ujian masuk (Sipensimaru) sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan Direktorat.
Pasal 20 Pelantikan Mahasiswa Baru
(1)
Semua calon Mahasiswa yang diterima di Akper Pemkab Garut, diwajibkan mendaftarkan diri ke urusan administrasi akademik dan kemahasiswaan; Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
17
(2)
Direktorat menetapkan tanggal pelaksanaan pengenalan program studi mahasiswa baru sebagai wahana untuk orientasi kampus dan pelantikan menjadi mahasiswa Akper Pemkab Garut.
(3)
Direktur melantik dua orang mahasiswa (putra dan putri) perwakilan untuk dinyatakan sebagai mahasiswa Akper Pemkab Garut secara resmi.
(4)
Sejak saat itu calon mahasiswa telah menjadi mahasiswa sah di salah satu Program Studi.
Pasal 21 Hak dan Kewajiban Mahasiswa
(1)
Hak dan kewajiban mahasiswa Akper Pemkab Garut melekat pada yang bersangkutan setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa, dengan terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2)
Hak dan kewajiban akan gugur bilamana yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Akper Pemkab Garut.
Pasal 22 Hak-Hak Mahasiswa
Hak yang diperoleh mahasiswa: (1)
Mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang memenuhi standar akademik yang berlaku di Akper Pemkab Garut.
(2)
Menggunakan fasilitas akademik yang telah ada dan tersedia, dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku;
(3)
Mendapatkan pengakuan atas prestasi akademik yang diperolehnya untuk kepentingan di dalam maupun di luar kampus sebagaimana ketentuan yang ditetapkan Direktorat;
(4)
Mendapatkan perlindungan atas kebebasan mimbar yang dilakukan yang sesuai dengan etika akademik yang berlaku; Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
18
(5)
Fasilitas mahasiswa yang dipersiapkan oleh Direktorat antara lain fasilitas asrama, beasiswa, pengembangan minat dan penalaran;
(6)
Mendapatkan jaminan asuransi kesehatan selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa
(7)
Mendapatkan pelayanan yang profesional dan
proporsional dari Akper
Pemkab Garut.
Pasal 23 Kewajiban Mahasiswa
Kewajiban mahasiswa Akper Pemkab Garut: (1)
Ikut menanggung pembiayaan pendidikan dan biaya-biaya lain yang diatur oleh Direktorat,
(2)
Menjaga ketertiban, ketenangan dan kedisiplinan guna mendukung terwujudnya suasana kegiatan proses pembelajaran yang kondusif;
(3)
Menunjukkan perilaku yang sopan, penuh tanggung jawab serta mempunyai etika yang tinggi dalam menjaga nama baik almamater.
(4)
Ikut menumbuhkan budaya akademik dalam pergaulan di kampus maupun di luar kampus sehingga mampu mewujudkan Akper Pemkab Garut sebagai salah satu sumber pendidikan dan kebudayaan;
(5)
Senantiasa membantu pihak Direktorat dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
19
BAB VII PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
Pasal 24 Daftar Ulang
(1)
Setiap mahasiswa Akper Pemkab Garut diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (registrasi administrasi dan registrasi akademik) pada setiap awal semester yang jadwalnya diatur oleh Direktorat sesuai kalender akademik.
(2)
Mahasiswa yang mau daftar ulang diwajibkan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: membawa kuitansi pembayaran SPP dan biaya lainnya untuk semester yang bersangkutan.
(3)
Untuk Mahasiswa yang terputus studinya tidak lebih dari 1 (satu) tahun harus melampirkan Surat Ijin Aktif Kembali dari Pudir Pelayanan Akademik, atau dari Direktur bagi mahasiswa yang terputus studinya lebih dari 1 (satu) tahun.
(4)
Pendaftaran
ulang
wajib
dilakukan
sendiri
oleh
mahasiswa
yang
bersangkutan dengan mengisi berkas formulir pendaftaran yang disediakan. (5)
Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang harus memperoleh ijin khusus terlambat mendaftar ulang terlebih dahulu dari Prodi.
(6)
Mahasiswa
yang
tidak
melakukan
pendaftaran
ulang,
status
kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia; (7)
Mahasiswa yang dimaksud oleh ayat 6 pasal ini diwajibkan lapor kepada bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
20
Pasal 25 Sistem Pembelajaran
(1)
Sistem pembelajaran di Akper Pemkab Garut menggunakan sistem semester
(2)
Penyusunan,
perencanaan
dan
pelaksanaan
program
pendidikan
menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
Pasal 26 Beban Satuan Kredit Semester
Beban studi bagi mahasiswa yang dapat diambil pada semester berikutnya ditentukan dengan pedoman 22-24 SKS per semester.
Pasal 27 Pengukuran Hasil Studi
(1)
Pengukuran Hasil Studi dilaksanakan berdasarkan hasil pelaksanaan ujian, tugas, praktikum, magang / praktik lapangan.
(2)
Pengukuran hasil studi ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP).
(3)
Hasil Studi dicatat dalam format lembaran Kartu Hasil Studi (KHS).
(4)
Nilai yang diperoleh mahasiswa dipergunakan sebagai bahan evaluasi studi.
Pasal 28 Fungsi Kartu Hasil Studi
(1)
KHS lembar pertama dibagikan kepada mahasiswa untuk pengisian KRS pada semester berikutnya untuk digunakan mahasiswa sebagai dasar menyusun rencana studinya.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
21
(2)
KHS lembaran kedua diberikan Kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk dipakai sebagai sarana evaluasi, pembinaan dan acuan untuk memberikan persetujuan dalam penyusunan KRS berikutnya.
(3)
KHS lembaran yang ketiga di upload secara online oleh pihak Admin ADAK untuk akuntabilitas institusi terhadap pihak berkepentingan.
Pasal 29 Dosen Penasihat Akademik
(1)
Setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang dosen sebagai Pembimbing Akademik;
(2)
Dosen Pembimbing Akademik bertugas untuk memberikan bimbingan pada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama pendidikannya;
(3)
Membantu mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan persetujuan atas isian KRS mahasiswa bimbingannya. Pasal 30 Kartu Rencana Studi
(1)
Kartu Rencana Studi (KRS) adalah lembaran format yang berisikan keseluruhan informasi matakuliah yang ditawarkan dan diawali dari nomor urut, nama mata kuliah, kode mata kuliah, bobot SKS, ruang dan waktu penyelenggaraan.
(2)
Mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi yang disediakan Program Studi masing-masing pada semester yang sedang berjalan.
(3)
Rencana studi mahasiswa menganut Sistem Kredit Semester (SKS), dan ditentukan berdasarkan hasil/nilai ujian/praktikum yang diperolehnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)
Kartu Rencana Studi (KRS) tersusun dari 3 lembar, masing-masing diperuntukkan (1) Dosen Pembimbing Akademik; (2) Sub bagian Akademik; dan (3) Mahasiswa yang bersangkutan.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
22
(5)
Kartu Rencana Studi berfungsi sebagai salah satu instrumen pengawasan dan pengendalian proses pembelajaran di Perguruan Tinggi.
Pasal 31 Pelaksanaan Perkuliahan
(1)
Pelaksanaan perkuliahan dengan cara ceramah, diskusi, responsi, seminar, kelas presentasi, praktikum laboratorium, dan lain-lain sesuai dengan metode pendekatan terapan yang ditetapkan oleh masingmasing Program Studi yang bersangkutan;
(2)
Kuliah diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku;
(3)
Prodi mengatur jadwal kuliah, praktikum, magang, praktik kerja lapangan dan lain-lain kegiatan akademik yang diselaraskan dengan kalender akademik Direktorat yang berlaku;
(4)
Ruang-ruang kuliah wajib dilengkapi sarana pembelajaran; LCD, Laptop, whiteboard, kursi kuliah, meja dan kursi dosen, spidol whiteboard, dan saran penunjang lain yang diperlukan.
(5)
Mahasiswa berhak mendapatkan pelayanan akademik yang optimal mulai dari perwalian (wali kelas), layanan bimbingan akademik, layanan konseling, layanan psikolog atau psikiater untuk kasus rujukan dan tertentu.
Pasal 32 Tata Tertib Perkuliahan
(1)
Mahasiswa wajib mematuhi semua acara perkuliahan yang ditetapkan;
(2)
Daftar hadir kuliah wajib disediakan dan ditandatangani oleh mahasiswa peserta kuliah;
(3)
Daftar hadir Dosen/Tim Dosen pengajar wajib disediakan dan diisi serta ditanda-tangani oleh dosen atau tim dosen yang bersangkutan;
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
23
(4)
Penyampaian materi kuliah tidak boleh dikurangi dari jumlah tatap muka yang telah ditetapkan sesuai bobot matakuliah yang bersangkutan;
(5)
Mahasiswa wajib mengikuti kuliah dengan jumlah kehadiran minimum 90% dari seluruh jumlah tatap muka dari masing-masing matakuliah yang dikuti.
(6)
Mahasiswa wajib mengikuti praktik lapangan/magang dengan jumlah kehadiran 100% dari keseluruhan jam magang/praktik lapangan.
(7)
Dosen wajib memberikan perkuliahan dengan jumlah kehadiran 100% dari seluruh jumlah tatap muka dari masing-masing mata kuliah yang dirancang.
(8)
Mahasiswa wajib mematuhi norma dan menghormati dosen, serta bertanggungjawab atas ketertiban, ketenangan kelas pada saat sedang dilangsungkan kuliah, praktikum atau kegiatan akademik lainnya;
(9)
Mahasiswa yang memenuhi tertib kuliah berhak mengikuti ujian.
(10) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan pada ayat (7) pasal ini akan diumumkan sebelum ujian berlangsung. (11) Dosen yang kehadiran memberikan kuliah kurang dari 75% dari tatap muka yang dijadwalkan tidak diperkenankan memberikan ujian, selanjutnya nilai mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa adalah “A”.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
24
BAB VIII PENYELENGGARAAN UJIAN
Pasal 33 Bentuk dan Sifat Ujian
(1)
Ujian dapat diadakan oleh dosen penguji secara tertulis maupun lisan, dan bila perlu dengan cara lain yang dianggap paling tepat menurut keadaan dan sifat matakuliah yang diujikan.
(2)
Cara ujian yang digunakan harus yang lazim dan dapat diterima khususnya di lingkungan Jurusan serta tidak menyimpang dari buku panduan akademik Akper Pemkab Garut
(3)
Pelaksanaan ujian dapat dilakukan oleh dosen penguji yang bersangkutan atau oleh panitia yang dibentuk oleh Prodi sesuai penetapan berdasarkan SK Direktur;
(4)
Khusus pelaksanaan ujian untuk matakuliah dilaksanakan sesuai kalender akademik dan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pudir Pelayanan Akademik.
(5)
Bobot nilai matakuliah dihitung secara proporsional antara SKS teori dan SKS praktikum dengan mengacu pada buku panduan akademik Akper Pemkab Garut.
Pasal 34 Kewajiban Dosen Penguji
(1)
Wajib menyiapkan soal ujian matakuliah yang diampunya.
(2)
Wajib hadir sebagai pengawas ujian bila dijadwalkan sebagai pengawas ujian oleh unit pendidikan, pengajaran dan evaluasi.
(3)
Wajib menyelesaikan koreksi ujiannya paling lama 5 (lima) hari terhitung sehari setelah matakuliah ujian yang bersangkutan dilaksanakan;
(4)
Menyampaikan nilai hasil koreksi matakuliah ujiannya kepada PJMK untuk direkap sesuai bobot penilaian yang tertera dalam silabus dan selanjutnya Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
25
rekapitulasi nilai akhir diserahkan ke unit pengajaran, pendidikan dan evaluasi untuk dibuat leger/rekapitulasi nilai keseluruhan matakuliah pada semester yang diujikan.
Pasal 35 Wewenang Pengawas Ujian
(1)
Pengawas dapat mengambil langkah dan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terhadap hal-hal: 1.
Mengatur dan menentukan tempat duduk setiap peserta ujian;
2.
Menetapkan benda-benda/barang yang dapat dibawa oleh peserta ujian ke tempat duduknya;
3.
Melaporkan tindak kecurangan peserta dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian.
(2)
Pengawas
mengumpulkan
semua
lembar
jawaban
ujian
kemudian
menyerahkan kepada Panitia Penyelenggara Jurusan. (3)
Mengisi berita acara ujian, daftar hadir ujian
(4)
Menata LJK, soal ujian, isian berita acara, isian daftar hadir peserta ujian, surat pengantar hasil ujian dalam amplop dan diserahkan kepada panitia ujian.
Pasal 36 Berita Acara Pelaksanaan Ujian
(1)
Berita Acara Pelaksanaan Ujian adalah bukti telah dilaksanakannya ujian.
(2)
Tiap pelaksanaan ujian harus disediakan Berita Acara Pelaksanaan Ujian sesuai format yang dibakukan yang memuat hal-hal: 1.
Hari, tanggal, bulan, tahun, ruang tempat ujian dan waktu ujian dimulai dan diakhiri. Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
26
2.
Jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir selama ujian berlangsung;
3.
Nama lengkap pengawas/para pengawas ujian;
4.
Laporan singkat mengenai hal-hal yang menyimpang selama ujian berlangsung,
misalnya:
perubahan
ruang
ujian,
kerterlambatan
penyelenggaraan, kecurangan yang terjadi, lembar jawaban yang tidak diserahkan, dan lainlain. (3)
Berita Acara Pelaksanaan Ujian dibuat minimal rangkap dua, satu lembar untuk dosen penguji, satu lembar sebagai arsip Panitia Penyelenggara;
Pasal 37 Kerahasiaan Ujian
(1)
Soal ujian harus dijamin kerahasiaannya sebelum dibagikan kepada peserta ujian;
(2)
Pembocoran soal ujian adalah batal demi hukum;
(3)
Ujian yang batal demi hukum dapat diselenggarakan pada waktu lain setelah diijinkan oleh Pudir Pelayanan Akademik
(4)
Pihak yang membocorkan soal ujian dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.
Pasal 38 Tata Tertib Peserta Ujian
(1)
Peserta ujian yang sah adalah yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Ujian yaitu: 1.
Mahasiswa yang dinyatakan aktif dalam mengikuti perkuliahan pada semester yang sedang berjalan diketahui dari SK Direktur
2.
Memenuhi
kriteria
kehadiran
minimal
90%
selama
mengikuti
perkuliahan 3.
Melunasi kewajiban administrasi keuangan yang dibebankan oleh kampus sesuai ketentuan yang berlaku Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
27
4. (2)
Mahasiswa yang bersangkutan tidak sedang menjalani sanksi akademik
Peserta ujian wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung;
(3)
Peserta ujian dilarang melakukan hal-hal berikut selama ujian berlangsung: 1.
Melakukan kerjasama dalam kecurangan secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta ujian lainnya
2.
Mengutip untuk menyelesaikan tugas ujian
3.
Mengutip jawaban peserta lainnya
Pasal 39 Tata Tertib Pengawas Ujian
(1)
Pengawas ujian adalah dosen yang ditunjuk oleh panitia ujian;
(2)
Tugas pengawas ujian adalah menjamin terlaksananya ujian secara aman, tertib, dan lancar.
(3)
Rincian tugas dan tanggung jawab pengawas ujian diatur oleh pembantu direktur bidang akademik sesuai SOP yang berlaku.
Pasal 40 Jadwal dan Tempat Ujian
(1)
Setiap jenis ujian diselenggarakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.
(2)
Jadwal dan tempat ujian sudah harus diumumkan paling lambat seminggu sebelum ujian dimulai.
(3)
Perubahan jadwal dan tempat penyelenggaraan ujian harus diumumkan secara tertulis oleh Panitia Penyelenggara, selambat-lambatnya 48 jam sebelum ujian tersebut dimulai.
(4)
Kesalahan membaca jadwal dan/atau tempat penyelenggaraan ujian tidak dapat digunakan sebagai alasan sah untuk meminta ujian khusus. Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
28
Pasal 41 Ujian Susulan
(1)
Ujian susulan hanya dapat diselenggarakan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat khusus; 1.
Calon peserta adalah duta Akper Pemkab Garut untuk mengikuti kegiatan olahraga, kesenian, lomba karya ilmiah dan sejenisnya secara nasional, regional maupun internasional
2.
Alasan lain yang disetujui oleh Unit Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi dan kemahasiswaan Akper Pemkab Garut.
(2)
Waktu dan teknis pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh Pudir Pelayanan Akademik;
Pasal 42 Penilaian Keberhasilan Belajar
Penilaian keberhasilan belajar mahasiswa mengacu pada buku panduan akademik yang diterbitkan oleh Akper Pemkab Garut.
Pasal 42 Penghitungan Indeks Prestasi
(1)
Untuk sejumlah matakuliah yang telah ditempuh Mahasiswa, dapat dihitung suatu besaran yang disebut Nilai Rerata (NR), harga NR berkisar dari 0 (Nol) hingga 4 (empat) dan menunjukkan derajat keberhasilan keseluruhan dari Mahasiswa dalam menempuh jumlah matakuliah tersebut. Nilai rerata bagi suatu tahap pendidikan disebut Indeks Prestasi (IP).
(2)
Setiap matakuliah hanya diperhitungkan satu kali dalam perhitungan NR, dan nilai yang terakhir dijadikan penentu keberhasilannya.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
29
(3)
Bagi perhitungan IP, tiap nilai huruf dari keberhasilan menempuh matakuliah dinyatakan dengan huruf yang diberi bobot masing-masing sebagai berikut :
(4)
A
=
3,51 - 4,00
B
=
2,76 - 3,50
C
=
2,00 – 2,75
D
=
1,00 – 1,99
E
=
0,02 – 0,95
Besaran IP dihitung secara kumulatif dengan rumus yang mengacu pada buku panduan akademik Akper Pemkab Garut.
BAB IX PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR
Pasal 43 Kriteria Prestasi Akademik Mahasiswa
(1)
Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu matakuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu satu kali selama mengikuti perkuliahan dan satu kali pada akhir semester.
(2)
Dosen wajib mengumumkan kriteria penilaian dan pembobotannya kepada mahasiswa sebelum kuliah dimulai dan tercantum dalam silabus;
(3)
Dalam hal digunakan lebih dari satu macam evaluasi, sumbangan tiap macam evaluasi pada data evaluasi keseluruhan diwujudkan dalam bentuk pembobotan, yang harus mencerminkan ciri matakuliah yang bersangkutan. Pada setiap akhir ujian semester diberikan laporan hasil studi dalam wujud Kartu Hasil Studi (KHS);
(4)
Bila KHS seorang mahasiswa tidak menunjukkan kemajuan, maka mahasiswa yang bersangkutan harus segera diberikan peringatan.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
30
Pasal 44 Evaluasi dan Batas Waktu Studi Program Pendidikan
(1)
Akper Pemkab Garut memberlakukan peraturan evaluasi studi untuk memantau hasil pengalaman belajar selama satu tahun pertama dan menyisihkan mahasiswa peserta didik yang tidak memenuhi syarat. Setelah satu tahun pertama, mahasiswa boleh melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut; IP minimal 2,00
(2)
Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dinyatakan diberi kesempatan untuk memperbaiki pada semester berikutnya dengan perlakukan khusus; pelayanan PA intensif, layanan bimbingan konseling, dan layanan perwalian. Manakala pada semester ini tidak mampu memperbaiki hasil belajar maka diproses untuk pengunduran diri.
(3)
Tata cara pengunduran diri mengacu pada SOP yang berlaku.
(4)
Batas waktu studi program DIII dijadwalkan ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan maksimal 10 (sepuluh) semester, termasuk penyusunan laporan.
Pasal 45 Cuti Studi Sementara Waktu
Akper Pemkab Garut tidak memberlakukan cuti studi sementara waktu mengingat jenis pendidikan di Akper Pemkab Garut adalah pendidikan vokasional.
Pasal 46 Putus Studi
Setiap Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan ketentuan proses pendidikan sebagaimana aturan akademik ini dinyatakan putus studi dari Akper Pemkab Garut.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
31
BAB X YUDISIUM, WISUDA, TRANSKRIP Pasal 47 Tata Cara Pengusulan Yudisium (1)
Pengusulan waktu yudisium kelulusan mengikuti periodisasi wisuda yang diselenggarakan oleh Direktorat
(2)
Kewenangan menetapkan yudisium kelulusan adalah Direktur Akper Pemkab Garut.
(3)
Tata cara yudicium mengacu pada SOP yang berlaku
Pasal 48 Syarat Kelulusan Program Pendidikan Diploma III
Mahasiswa yang telah
menyelesaikan sekurang-kurangnya sejumlah 110 SKS
minimal yang diwajibkan, dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan : (1) IPK minimal 2,00 (2) Tidak ada nilai E (3) Telah menyelesaikan tugas akhir
Pasal 49 Yudisium Kelulusan
(1)
Setiap lulusan Akper Pemkab Garut diberi yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik yang bersangkutan selama menjalani proses pendidikan.
(2)
Penilaian akhir seperti yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini didasarkan atas nilai rerata selama enam semester (IPK 6 semester).
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
32
(3)
Predikat kelulusan diberikan dalam tiga jenjang, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat cum laude, jenjang menengah dengan predikat sangat memuaskan dan jenjang di bawahnya dengan predikat memuaskan. 2,00 – 2,75 Memuaskan 2,76 – 3,50 Sangat memuaskan 3,51 – 4,00 Dengan pujian (cumlaude)
(4)
Direktur Akper Pemkab Garut memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat “dengan pujian (cumlaude)”.
Pasal 50 Wisuda
(1)
Wisuda diselenggarakan oleh Direktorat Akper Pemkab Garut.
(2)
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam rapat yudisium ditetapkan sebagai calon wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuan ini;
(3)
Calon wisudawan yang memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Direktorat berhak mengikuti wisuda yang diselenggarakan.
(4)
Calon Wisudawan yang tidak mengikuti upacara wisuda pada saat itu karena suatu alasan yang patut, maka ijazah beserta kalung dan kelengkapan lainnya diterimakan oleh Direktorat yang bersangkutan untuk diteruskan kepada wisudawan terkait pada kesempatan lain.
(5)
Calon wisudawan yang belum memenuhi semua persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Direktorat diberi kesempatan terakhir untuk mengikuti wisuda pada periode berikutnya
(6)
Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sampai dengan akhir semester berjalan dan akan mengikuti wisuda periode semester berikutnya dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, dengan menunjukan Surat Keterangan Lulus dari Direktorat.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
33
Pasal 51 Transkrip Akademik
(1)
Transkrip Akademik diterbitkan sebagai lampiran ijazah dan hanya diberikan kepada alumni yang bersangkutan;
(2)
Transkrip Akademik ditandatangani oleh Direktur Akper Pemkab Garut;
BAB XI SANKSI AKADEMIK BAGI MAHASISWA
Pasal 52 Perbuatan Terlarang
Perbuatan-perbuatan berikut ini dilarang: (1)
Penyontekan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi atau alat bantuan studi lainnya tanpa ijin dari Dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik.
(2)
Pemalsuan yaitu kegiatan sadar (sengaja) atau tidak sadar atau tanpa ijin mengganti/mengubah memalsukan nilai/transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, keterangan atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.
(3)
Tindak Plagiat yaitu kegiatan penuh sadar (sengaja) menggunakan kata-kata atau karya orang lain sebagai katakata atau karya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
(4)
Menyuap/menyogok,
memberi
hadiah,
dan
mengancam
dengan
mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain baik dengan cara membujuk, memberi hadiah atau berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik. (5)
Melakukan tindak kriminal dan asusila berdasarkan bukti penyelidikan, penyidikan dan dinyatakan bersalah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di Direktorat maupun ketentuan norma di masyarakat Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
34
Pasal 53 Sanksi Perbuatan Terlarang Penjatuhan hukuman (sanksi) terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) sampai dengan (5), dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut: (1)
Dosen/Petugas menyampaikan laporan secara lisan atau tertulis kepada Ketua Jurusan untuk diteruskan kepada Direktur,
(2)
Pembantu Direktur Bidang Pelayanan Akademik menyampaikan hasil pemeriksaan laporan pelanggaran ketentuan Pasal 52 tersebut disertai Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi mengenai hukuman (sanksi) bagi pelaku pelanggaran akademik tersebut.
(3)
Direktur menetapkan keputusan hukuman setelah mempertimbangkan rekomendasi Pembantu Direktur serta dampak yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan, serta motivasi pelaku dalam perbuatan tersebut.
(4)
Jenis sanksi megacu pada buku panduan akademik Akper Pemkab Garut.
BAB XII PENJAMINAN MUTU
Pasal 54
(1)
Unit memberikan kepastian terhadap proses layanan pendidikan, pengajaran, dan layanan kemahasiswaan diperlukan penjaminan mutu;
(2)
Direktur menetapkan petugas yang diberi kewenangan sebagai QC (quality controle) dan QA (quality assurance)
(3)
Petugas QC dan QA berada dalam satu wadah berupa unit penjaminan mutu Akper Pemkab Garut.
(4)
Direktur menetapkan, menginformasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengendalikan dokumen penjaminan mutu mulai dari dokumen kebijakan mutu, dokumen standar mutu, dokumen prosedur mutu dan borang yang dibutuhkan. Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
35
(5)
Unit penjaminan mutu menetapkan dan melaksanakan audit program dan audit plann terhadap evaluasi kegiatan pendidikan dan pengajaran terhadap Prodi di lingkup Akper Pemkab Garut.
(6)
Hasil kegiatan audit dan kegiatan lainnya yang dibebankan kepada unit penjaminan mutu dilaporkan kepada Direktur melalui Pembantu Direktur untuk tindakan perbaikan berkelanjutan.
BAB XIII KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 55 Surat Keterangan Sebagai Pengganti Ijazah yang Hilang
(1)
Alumni yang kehilangan ijazah melapor kepada Polisi;
(2)
Alumni tersebut mengajukan permohonan kepada Direktur dengan tembusan kepada Pudir Pelayanan Akademik untuk memperoleh Surat Keterangan pengganti ijazah yang hilang, dengan melampirkan fotokopi tanda bukti laporan tentang kehilangan ijazah dari polisi;
(3)
Direktur atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan yang berisi pernyataan bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Akper Pemkab Garut untuk diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang hilang tersebut;
Pasal 56 Surat Keterangan Sebagai Pengganti Kartu Mahasiswa yang Hilang
(1)
Mahasiswa yang kehilangan Kartu Mahasiswa melapor kepada Polisi;
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
36
(2)
Mahasiswa yang bersangkutan melaporkan kepada Direktur bahwa ia telah kehilangan kartu mahasiswa dengan melampirkan fotokopi laporan dari kepolisian;
(3)
Direktur membuat surat pengantar kepada Unit Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi agar mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi duplikat kartu mahasiswa.
(4)
Mahasiswa yang bersangkutan mengisi formulir yang disediakan oleh Unit Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi
dengan melampirkan bukti
kehilangannya untuk diteliti kebenarannya; (5)
Unit Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi menerbitkan duplikat kartu mahasiswa sebagai pengganti kartu mahasiswa yang hilang.
(6)
Hanya Unit Pendidikan, Pengajaran dan Evaluasi yang berhak menerbitkan duplikat kartu mahasiswa pengganti.
BAB XIV PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK
Pasal 57 Usul Perubahan
(1)
Para Pudir setelah mendengar pertimbangan civitas akademika, dapat mengajukan usul perubahan peraturan akademik kepada Direktur untuk diteruskan ke Senat;
(2)
Penetapan perubahan peraturan akademik dilakukan oleh Direktur dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota Senat.
Peraturan Akademik |
Akper Pemkab Garut
37
