PEMERINTAH KABUPATEI\ MOJOKERTO PERATURAN DAERAHKABUPATENMOJOKERTO NOMORto TAHUN2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUAATASPERATURAN DAERAHNOMOR11 TAHUN2OO8 TENTANGORGANISASI DANTATA KERJADINASDAERAH KABUPATENMOJOKERTO DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA BUPATI MOJOKERTO,
Menimbang : a. bahwadenganterbentuknya PeraturanDaerahNomor 12 Tahun 2A1O tentang Organisasidan Tata Kerja Badan PenanggulanganBencana Daerah dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 27 ayat (1) PeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan ketentuanPasal 13 PeraturanDaerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang PenyelenggaraanAdministrasiKependudukan, maka PeraturanDaerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerahsebagaimanadiubah dengan Peraturan DaerahNomor4 Tahun2010perludiubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a perlumembentukPeraturanDaerah; Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-DaerahKabupatendalam LingkunganPropinsi Jawa Timur juncto Undang-UndangNomor2 Tahun 1965tentangPerubahanBatas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat ll Surabaya (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 1965 Nomor 19, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor ZftU 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor Nomor43 3041),sebagaimana telah diubahdenganUndang-Undang Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor
38e0);
3. Undang-Undang Nomor32 Tahun 2A04tentangPemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubahterakhirdenganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 484$; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2A04 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2A04 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor aa34; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora674); 6. Undang-UndangNomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 66, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomora723); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentangKesejahteraanSosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomora967); 8. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2A11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 523fl; 9. Peraturan PemerintahNomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 80, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4736); 10.Peraturan Pemerintah Nont'r 38 Tahun 2OA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerlntah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepubfikIndonesiaNomoraft7); ll.Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomora7a1); l2.Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan LembaranNegaraRepubfikfndonesiaNomor a828);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang PetunjukTeknisPenataanOrganisasiPerangkatDaerahsebagaimana telahdiubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor56 Tahun 2010; 14.PeraturanDaerahNomor9 Tahun2008tentangUrusanPemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 9, TambahanLembaranDaerahKabupatenMojokertoNomor 6); 15.PeraturanDaerahNomor 11 Tahun 2008 tentangOrganisasidan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah KabupatenMojokertoTahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenMojokertoNomor 8) sebagairnanatelah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2010 (LembaranDaerah KabupatenMojokertoTahun 2010 Nomor4); 16.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaran AdministrasiKependudukan(LembaranDaerahKabupatenMojokerto Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoNomor7); DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATENMOJOKERTO dan BUPATIMOJOKERTO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2OO8 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO. Pasal I Beberapaketentuandalam PeraturanDaerahNomor 11 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten MojokertoTahun 2008 Nomor 11, TambahanLembaranDaerah KabupatenMojokerto Nomor 8) sebagaimanatelah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor 4 Tahun 2010 (LembaranDaerahKabupatenMojokertoTahun2010Nomor4) diubahsebagaiberikut: 1. Ketentuan Pasal 3 berikut:
huruf g
diubah sehingga Pasal 3
Pasal 3 dimaksuddalamPasal2, adalah DinnsDaerahsebagaimana a. DinasPendidikan; dan Pariwisata; b. DinasPemuda,OlahRaga,Kebudayaan c. DinasKesehatan:
berbunyi sebagai
d. DinasSosial; e. DinasTenagaKerjadan Transmigrasi; f . DinasPerhubungan, Komunikasidan Informatika; g. DinasKependudukan dan PencatatanSipil; h. DinasPekerjaanUmum Pengairan; i. DinasPekerjaanUmumCiptaKaryadan Tata Ruang; j DinasPekerjaanUmum Bina Marga; k. DinasKoperasidan UsahaMikro,Kecildan Menengah; l. DinasPerindustrian dan Perdagangan; m.DinasPertanian; m.1. DinasPeternakan dan Perikanan; n. DinasKehutanandan Perkebunan; o. DinasPendapatan,PengelolaanKeuangandan Aset. 2. KetentuanPasal17 diubahsehinggaPasal17 berbunyisebagaiberikut: Pasal 17
(1) SusunanOrganisasi DinasSosialterdiridari . a. KepalaDinas; b. Sekretariat,membawahi. 1 . S u b B a g i a nU m u m; 2. Sub BagianPerencanaan; 3. Sub BagianKeuangan. Sosial,membawahi: c. BidangPelayanandan Rehabilitasi
'
1. SeksiPelayananSosial; 2. SeksiPemulihan:
.
3. SeksiPengembangan. dan JaminanSosial,membawahi. d. BidangPerlindungan 1. SeksiJaminanPemenuhanKebutuhanDasardan BantuanSosial; 2. SeksiPenyuluhanSosial; 3. SeksiAdvokasidan BantuanHukum. Sosial,membawahi: e. BidangPemberdayaan Individu; 1. SeksiPemberdayaan Lembaga; 2. SeksiPemberdayaan 3. Seksi PemberdayaanMasyarakat. f. KelompokJabatanFungsional; g. Unit PelaksanaTeknisDinas. (2) BaganStrukturOrganisasiDinasSosialsebagaimanatercantumdalam Lampiran I yang merupakanbagiantidakterpisahkandari PeraturanDaerahini.
3. KetentuanPasal24 dan Pasal25 diubahsehinggaberbunyisebagaiberikut: Bagian Ketujuh Dinas Kependudukandan PencatatanSipil Pasal 24 Dinas Kependudukandan PencatatanSipil mempunyaitugas melaksanakanurusan PemerintahanDaerah berdasarkanazas otonomi dan tugas pembantuandi bidang kependudukandan pencatatansipil. Pasal 25 tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 24 Dinas Untuk menyefenggarakan dan PencataanSipilmempunyaifungsi: Kependudukan dan pencatatansipil; a. Perumusankebijakantekniskependudukan b. Penyelenggaraanurusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatansipil; dan pencatatansipil; tugaskependudukan c. Pembinaandan pelaksanaan d. Pelaksanaantugas lain yang diberikanoleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4. KetentuanPasal26 diubahsehinggaPasal26 berbunyisebagaiberikut. Pasal 26 (1) SusunanOrganisasiDinasKependudukandan PencatatanSipil,terdiridari : a. KepalaDinas: b. Sekretariat,membawahi: 1. Sub BagianPerencanaan; 2. Sub BagianKeuangan; 3. Sub BagianUmum. Penduduk, membawahi: dan Perkembangan c. BidangPendaftaran 1. SeksildentitasPenduduk; 2. SeksiMutasiPenduduk; Penduduk. 3. SeksiPerkembangan d. BidangPencatatanSipil,membawahi: 1. SeksiKelahirandan Kematian; 2. SeksiPerkawinandan Perceraian; 3. Seksi PerubahanAkta dan PencatatanKewarganegaraan. membawahi: e. BidanglnformasiKependudukan, 1. Seksi Sistemdan Teknologilnformasi; 2. SeksiPengolahanData Kependudukan; 3. SeksiPelayananInformasiKependudukan. f. KelompokJabatanFungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahkandari PeraturanDaerahini. Pasal ll PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
-6-
pengundangan Peraturan memerintahkan Agar setiaporangdapatmengetahuinya, Mojokerto. dalamLembaranDaerahKabupaten Daerahinidenganpenempatannya di Mojokerto Ditetapkan pada tanggal 3 o
otxcs,c€N z,^c'rr
BUPATI -/-
MUST
PASA
di Mojokerto Diundangkan Pada tanggal 7
bePeuaen-
x) \\
DAERAHKABUPATENMOJOKERTO, PIt. SEKRETARIS
MOCH.ARDIP. TAHUN2011NOII,IORI cl MOJOKERTO LEMBARANDAERAHKABUPATEN
I-AMPIRANI
PERATURAN MOJOKERTO DAERAHKABUPATEN NOMOR TO TAHUN2011 tP tt TANGGAL 3 r s xso B€n
BAGANSTRUKTURORGANISASI DINASSOSIAL KEPALADINAS
PELAYANAN DANREHABILITASI SOSIAL
PERLINDUNGAN DANJAMINANSOSIAL
PEMBERDAYAAN SOSIAL
PELAYANAN SOSIAL
JAMINANPEMENUHANKEBUTUHANDASAR DAN BANTUANSOSIAL
PEMBERDAYAAN INDIVIDU
PENYULUHAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN LEMBAGA
ADVOKASIDAN BANTUANHUKUM
PEMBERDAYAANMASYARAKAT
LAMPIRANII
MOJOKERTO . PERATURAN DAERAHKABUPATEN NO M O R I O TAHUN2011 ?-C \l o rssee-rt TANGGAL 3l
BAGANSTRUKTURORGANISASI DINASKEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL KEPALA DINAS
PENDAFTARAN DAN PENDUDUK PERKEMBANGAN
PENCATATAN SIPIL
INFORMASIKEPENDUDUKAN
IDENTITAS PENDUDUK
KELAHIRANDAN KEMATIAN
SISTEMDANTEKNOLOGI INFORMASI
MUTASIPENDUDUK
PERIGWINANDAN PERCERAIAN
PENGOLAHANDATA KEPENDUDUKAN
PENDUDUK PERKEMBANGAN
PERUBAHANAKTA DAN PENCATATANKEWARGANEGARAAN
INFORMASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN
BUPATI
MUSTOF
