m f=t=;;
'o'
PEMERINT'AH KABUPATEI{ INDRAGTRI HILIR PERATURAN DAERAHKABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR: affAHUN 2008 TENTANG PENERAPAN ANALISIS (AMDAL), MENGENAI DAMPAKLINGKUNGAN UPAYAPENGELOLAAN (UKL),UPAYAPEMANTAUAN LINGKUNGAN (UPL) DAN SIANDARD OPERATINGPROCEDURE LINGKUNGAN (SOP) DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATIINDRAGIRI HILIR Menimbang:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencanaguna mengelolasumberdaya secarabijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatdan ataukegiatanusaha di Kabupaten Indragiri Hilir; b. bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan pada dasarnyamenimbulkan dampakterhadaplingkungan hidup yang perludianalisissejakawal perencanaannya, sehingga langkahpengendalian dampaknegatifdan pengembangan positif dampak dapatdipersiapkan sedinimungkinuntukitu perlu melaksanakan pengelolaan lingkunganhidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidupyang serasi,selarasdan seimbangguna menunjang pembangunan terlaksananya yang bernuansa berkelanjutan lingkungan hidup; c. bahwa penyelenggaraan pengelolaanlingkunganhidup pembangunan dalam rangka berkelanjutan yang berwawasan lingkungan padanorma hidupharusdidasarkan hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat danperkembangan lingkungan; pertimbangan d. bahwaberdasarkan sebagaimana dimaksud pada hurufa, b dan c, perlumembentukPeraturanDaerah Kabupaten lndragiri Hilir tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya PengelolaanLingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Standard Qperating Procedure
(soP).
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-PokokAgraria (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 1960 Nomor 104, TambahanLembaran NegaraRepubliklndonesiaNomor2043); 2. Undang-Undang Nomor6 Tahun1965tentangPembentukan KabupatenDaerah Tingkat ll lndragiriHilir (Lembaran N egara Re p u b likI n d o n e s iaT a h u n 1 9 6 5 No m o r 4 9 . Tambah a nL e m b a r a nNe q a r aRe p u b likI n d o n e s ia Ncr r c. 2754t
NomorI Tahun1981tentangHukumAcara 3. Undang-Undang Tahun1981 NegaraRepubliklndonesia Pidana(Lembaran NegaraRepubliklndonesia Nomor76,TambahanLembaran Nomor3209); Nomor23 Tahun1997tentangPengelolaan 4 . Undang-Undang LingkunganHidup (LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 68, TambahanLembaranNegara Nomor3699); lndonesia Republik 5 . Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang (Lembaran PembentukanPeraturanPerundang-undangan 53, Nomor Indonesia Tahun 2004 Republik Negara TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 438e); Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 6 . Undang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran telah NegaraRepublikIndonesiaNomor4437\sebagaimana Nomor I Tahun 2005 diubah dengan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor3 Tahun 2005 tentangPerubahan Undang-Undang Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang (Lembaran DaerahMenjadiUndang-Undang Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 108, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4548); 7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara PemerintahPusat dan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Pernerintah Tahun 20A4 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara RepubliklndoensiaNomor 4a38);
B . PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor27 Tahun
1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun 1999Nomor 68, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 369e); 9 . Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2AAT tentang Pembagian Urusan PemerintahanAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndoensiaNomor 4737); MenteriLingkungan HidupNomor11 Tahun2006 10. Peraturan tentang RencanaUsaha dan atau Kegiatanyang Wajib DenganAMDAL; Dilengkapi 1 1 . Keputusan HidupNomor41 Tahun2000 MenteriLingkungan
tentang Pedoman PembentukanKomisi Penilai Analisis HidupKabupaten/Kota; MengenaiDampakLingkungan 12. KeputusanMenteriLingkungan HidupNomor66 Tahun2002 tentangPedomanUmumUKL,UPL.
le-"ls-
DerEe:.-*a- 3e.sar*.e
DEWAN PERWAKILANRAKYATDAER.AI-I K A B UPATENINDRAGIRIHILIR dan B UPATIINDRAGIRI HILIR
M E M UT US K A N: Menetapkan : PERATURANDAERAH KABUPATENINDRAGIRIHILIR TENTANG PENERAPANANALISISMENGENAIDAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL), UPAYA PENGELOIAAN (UKL),UPAYAPEMANTAUAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN qROCEDURE (uPL)DANSrA NDARDOqERAT|NG (SOp) BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 DalamPeraturan Daerahiniyangdimaksud dengan: 1. DaerahadalahKabupaten Indragiri Hilir; 2. Pemerintah DaerahadalahPemerintah KabupatenIndragiriHilir; 3. BupatiadalahBupatiIndragiri Hilir; 4. Sekretaris DaerahadalahSekretaris DaerahKabupatenIndragiriHilir; 5. InstansiPengelolaLingkungan Hidupatau instansiteknisadalahInstansiyang ditugasimengelola lingkungan hidupdi daerah; 6. Pengelolaan LingkunganHidupadalahupayaterpaduuntukmelestarikan fungsi yangmeliputikebijaksanaan penataan,pemanfaatan, lingkungan pengembangan, pemeliharaan, pennulihan, pengawasan danpengendalian lingkungan hidup; 7. Lingkungan Hidupadalahkesatuanruangdengansemuabenda,daya,keadaan dan makhluk hidup termasukdidalamnyamanusia dan perilakunyayang perikehidupan mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusiaserta makhlukhiduplainnya; 8. SumberDayaAlamadalahunsurlingkungan hidupyangterdiriatassumberdaya manusia,sumberdaya alam hayati,sumberdayaalam non hayatidan sumber dayabuatan; 9. PencemaranLingkunganHidup adalah masuknyaatau dimasukkannyazal, energidan/ataukomponenlaindidalamlingkungan hidupoleh kegiatanmanusia sehingga kualitasnyaturun sampai ketingkattertentu yang menyebabkan lingkungan tidakdapatberfungsisesuaidenganperuntukannya; 10. PerusakanLingkunganHidup adalahtindakanyang menimbulkan perubahan langsungatau tidak langsungterhadapsifat fisik dan atau hayatinyayang mengakibatkan lingkunganhidup yang tidak berfungsilagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan; 11. DarnpakLingkungan Hidupadalahpengaruhperubahanterhadaplingkungan hidupyangdiakibatkan olehsuatuusahadan/ataukegiatan; 12. KonservasiSumber Daya Alam adalah pengelolaansumberdaya alam tidak terbaharuiuntukmenjaminpemanfaatan secarabijaksanadan sumberdayaatau terbaharuiuntuk menjamin kesinamtlungan,ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitasnilaisertakeanekaragamannya; 13. Limbahadalahsisa suatuusahadan/ataukegiatanyangtidakdapatdigunakan lagi; i1. Bahan Berbahayadan Beracunadalahsetiapbahanyang karenasifat atau jumlahnya,baik secaralangsungmaupuntidak langsungdapat konsentrasi nencemarkan dan/ataumerusaklingkungan hidup,kesehatan, kelangsungan r rd ucmanus isaertamak h luhk id u pla in :
15. Limbah Bahan Berbahayadan Beracunadalah sisa suatu usaha darlatau bahapberbahaya dan/atauberacunyangkarenasifat kegiatanyangmengandung jumlahnya baik secaralangsungmaupuntidak dan/atau dan/ataukonsentrasinya langsungdapat mencemarkandan/ataumerusaklingkunganhidup, dan/atau hidupmanusiasertamakhlukhiduplain; membahayakan lingkungan 16. PelestarianLingkunganHidup adalah usaha untuk menjaga agar terjadi lingkungan struktur,fungsimaupunproduktifitas kelestarian dan kesinambungan hidupyangdinamisdalamjangkawaktuyangselamamungkin; 17. PenyajianInformasiLingkungan(PlL) adalahsuatu telaah secaragaris besar tentang kegiatanyang sedang dilaksanakan zona lingkunganpada saat yangditimbulkan penyajianitu dibuat,dampaklingkungan oleh kegiatantersebut dampaknegatifnya; dan rencanatindakanpengeridalian dan/ataukelompokorangdan/ataubadan 18. Pemrakarsa adalahorangperorangan suatukegiatandan atauusahadan memerlukan hukumyangakanmelaksanakan AMDAL,UKL,UPLdan SOP; danataudiwajibkan untukmelaksanakan 19. AnalisisDampakLingkungan(AMDAL)adalahkajianmengenaidampakbesar pada lingkungan dan pentingsuatuusahadan/ataukegiatanyangdirencanakan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usahadanlataukegiatan; disingkatUKL adalahupayaterpadu selanjutnya Lingkungan 20. UpayaPengelolaan dalam pemanfaatan,penataan, pemeliharaan,pengawasan,pengawasan, pengendalian, pemeliharaan lingkungan hidup; dan pengembangan 21. Upaya PemantauanLingkunganselanjutnyadisingkat UPL adalah upaya pengamatan pengukuran, informasi terhadapkemampuan dan/ataupengumpulan lingkungan secaraberulang,padaselangwaktudan lokasitertentu; 22. StandardOperatingProcedureselanjutnyadisingkatSOP adalahsebagaitata cara atau proseduroperasi standar yang terpadu dan komprehensifatau menyeluruh untuk memanfaatkan,menata, memelihara, mengendalikan, memulihkan dan mengembangkan lingkungan sehingga pengelolaan pembangunan lingkungan; senantiasa berwawasan hidupadalahperselisihan antaradua pihakatau lebihyang 23. Sengketalingkungan pencemaran adanya dan/atauperusakan ditimbulkanoleh adanyaatau diduga lingkungan hidup; yang berwawasanlingkunganhidup adalah yang berkelanjutan 24. Pembangunan upaya sadar dan terencana,yang memadukanlingkunganhidup, termasuk sumber daya, kealam proses pembangunanuntuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutuhidupgenerasimasakinidan generasimasadepan. BABII TUJUANDANKEGUNAAN BagianPertama Tujuan Pasal2 Tujuandaripenerapan AMDAL,UKL,UPLdanSOPadalah: a. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdayaalamsecarabijaksana. kegiatandapat diperkirakan b. Agar sejak awal perencanaan terjadinyaperubahan (positif)maupunyang merugikan kondisilingkungan, baik yang menguntungkan (negatif). pengelolaannya langkah-langkah dalam c. Agar sejak dini dapat mempersiapkan rangkamemperkecil dampakposffiya. dampaknegatifdan memperbesar lxan d. Guna mengkajisampaiseberapajauh teknotogiyang ada dapatrnengenda pembangunan darnpakdarisuatukegiatan
3a3a- ( e:- a ' $eg' "naar Pasai3 adalah : A MD A L ,UKL,UPL dan SOP bagipem r akar sa Ke g u n a a np e n e ra p a n a. Memberikangambaran yang jelas terhadap kondisi lingkungandimana usaha daniataukegiatantersebutakan dilaksanakan. b. Sebagai landasan perencanaanpengelolaanlingkunganyang lebih baik dan merupakanbagiandari pengelolaanusaha dan/ataukegiatansecarakeseluruhan. c. Menghindari kemungkinan terjadinya konflik terutama bila timbul masalah lingkungandi KabupatenIndragiriHilir. Pasal4 KegunaanpenerapanAMDAL,UKL, UPL dan SOP bagi PemerintahDaerahadalah ; a. Mencegah terjadinya pencemarandan kerusakan maupun pemborosan sumber daya, baik yang dikelolaoleh Pemerintahmaupunyang dikelolaSwasta. b. Menghindarikonflikdengan proyeklainnyamaupun masyarakatdisekitarnya. c. Memberikanjaminan bagi kelangsunganpembangunanyang berkelanjutan, tanggungjawab semuapihakterhadappengelolaanlingkungan. d. Meningkatkan
BABIII HAK DAN KEWAJIBAN Pasal5 hidup hak yangsamaatas lingkungan (1)Setiaporangdan atau Badanmempunyai yangbaikdansehat. hakyangsamaatasinformasilingkungan (2) Setiaporangdan atauBadanmempunyai perannya hidup. yang lingkungan dalampengelolaan berkaitan dengan hidup (3) Setiaporangdan atau Badanmempunyaihak yang sama untukberperandalam rangka pengelolaanlingkunganhidup sesuai dengan peraturan perundangyangberlaku. undangan Pasal6 (1) Setiap orang dan atau Badan berkewajibanmemeliharakelestarianfungsi pencemarandan lingkunganhidup serta mencegahdan menanggulanginya perusakan lingkungan. (2) Setiap orang dan atau Badan yang melakukanusaha dan atau kegiatan memberikaninformasiyang benardan akuratbaik dimintaataupun berkewajiban pengelolaan lingkungan hidupkepadamasyarakat. tidakdimintamengenai BAB IV LINGKUNGAN PENGELOTAAN BagianPertama DampakLingkungan Hidup AnalisisMengenai Pasal7 yangmemungkinkan dampak (1)Setiapusahadan/atau dapatmenimbulkan kegiatan yang AMDAL penting hidup wajib memiliki lingkungan terhadap besar dan pendapat danmemperhatikan sarandan ditetapkan olehBupatisetelahmendengar i n sta nstek i ni s .
(2) Usahadan/ataukegiatansebagairnana dinaksudpadaayat(1) mehfit . bentuklahandan bentangalam; a. Pengubahan b. Eksploitasisumberdaya alam,baik yang dapatdiperbaharuimaupun)€ng tak dapatdiperbaharui; pemborosan, c. Prosesdan kegiatanyang secarapotensialdapat menimbulkan pencemaran hidup,sertakemerosatan sumberdaya dan kerusakanlingkungan alamdalampemanfaatannya; alam, lingkungan d. Prosesdan kegiatanyanghasilnyaakandapatmempengaruhi sosial dan lingkungan lingkungan budaya; buatanserta e. Proses dan kegiatanyang hasilnyaakan dapat mempengaruhipelestarian alamdan/atauperlindungan kawasankonservasi sumber.daya cagarbudaya; jenishewandanjenisternak; f . Introduksijenis tumbuh-tumbuhan, g. Pembuaiandan penggunaan bahanhayatidan non hayati; h. Penerapanteknologi yang diperkirakanmempunyaipotensi besar untuk mempengaruhi hidup; lingkungan pertahanan resikodan/ataumempengaruhi negara. i. Kegiatanyangmempunyai (3) Jenisusahadan/ataukegiatansebagaimana dimaksudpadaayat(2) dapatditinjau kembalidalam waktu5 (lima)tahun. PasalI (1) Usahadan/ataukegiatanyang akan dibangunpada kawasanyang sudahdibuat fungsilingkunganhidupharussesuaidenganrencana AMDALdan perlindungan pengelolaanlingkunganhidup dan rencana pemantauanlingkunganhidup kawasan. (2) Usahadan/ataukegiatansebagaimana dimaksudpada ayat (1) diwajibkanuntuk fungsi dampak lingkunganhidup dan perlindungan melakukanpengendalian lingkunganhidup sesuai dengan rencanapengelolaanlingkunganhidup dan hidupkawasan. rencanapemantauan lingkungan Pasal 9 (1) Kriteriamengenaidampak besar dan pentingsuatu usaha dan/ataukegiatan hidupantarafain: terhadapfingkungan a. Jumlahmanusiayangterkenadampak; b. Luaswilayahtersebarnya dampak; c. Intensitas dan lamanyadampakberlangsung; lainnyayangterkenadampak; d. Banvaknya komponenlingkungan e. Sifatkumulatifdampak; f . Berbalikatautidakberbalik(reversible) -nya dampak. (2) Pedomanmengenaipenentuan dampakbesardan pentingsebagaimana dimaksud padaayat(1) ditetapkan olehInstansiTeknis. Pasal10 (1)Pemrakarsa yang akan menyusundokumenlingkunganharus terlebihdahulu melakukankoordinasipada InstansiTeknissebelummenyusundokumenAMDAL, UKL-UPL danSOP. (2) Setiapjenisusahadan/ataukegiatanyanghendakdibangunpadakawasantertentu terlebihdahuludilakukanpeninjauanlapangansebelumdilakukanpenyusunan dokumenlingkungan. padaayat(3)dibagiatas: (3) Peninjauan dimaksud lapangan sebagaimana
a . Ba g i j e n i s ke g i a ta n cj aniatauusaha vralib AMDAL penrnlauan lapangan d i l a ku ka no l e h K o mi si AM DAL dan instansi terkait/timpenyusun dokumen l i ng ku n g adna n p e rn ra kar sa.
b. Bagi jenis usaha dan/ataukegiatanwajib UKUUPLdan SOP peninjauan lapangandilakukanolehTim dari InstansiTeknis,instansiterkait,pemrakarsa dantim penyusun dokumenlingkungan, (4) Hasil peninjauanlapangansebagaimanadimaksudpada ayat (2) disampaikan kepada tim penyusundokumenlingkungansebagaibahan dalam penyusunan . dokumen. Pasal11 (1) Pemrakarsa kerangka menyusunRencanaUPL dan RencanaUKL,berdasarkan keputusan dariInstansiTeknis. acuanAMDALyangtelahmendapatkan (2) PenyusunanRencanaUPL dan RencanaUKL berpedomanpada pedoman Penyusunan Lingkungan Hidupdan RencanaPemantauan RencanaPengelolaan oleh InstansiTeknis. Hidupyangditetapkan Lingkungan Pasal12 (1)Rencanapengelolaan lingkungan hidupdan rencanapemantauan hidup lingkungan pengesahan diajukanoleh pemrakarsa kepadaBupatiuntukmendapatkan melalui KomisiPenilaiAMDALDaerah. (2) Komisipenilaisebagaimana dimaksudpadaayat (1) wajibmemberikan tandabukti penerimaankepadapemrakarsa denganmenuliskanhari dan tanggalditerimanya hidupdan rencanapemantauan rencanapengelolaan lingkungan lingkungan hidup padaayat(1). dimaksud padaayat(1)dibentukolehBupati. (3) Komisipenilaisebagaimana dimaksud Pasal13 (1)Kerangkaacuan AMDAL, Rencana PengelolaanLingkungandan Rencana Pemantauan Lingkungan hidupdinilaiolehKomisiPenilaiAMDAL Daerah. (2) Bupatimenerbitkan keputusankelayakanlingkunganhidupsuatuusahadan/atau kegiatanberdasarkan hasilpenilaianKomisiAMDALataskerangkaacuan,Analisis DampakLingkungan, RencanaPengelolaan Lingkungan dan RencanaPemantauan padaayat(1). Lingkungan sebagaimana dimaksud (3) Dalamkeputusankelayakan lingkungan hidupsebagaimana dimaksudpadaayat (2) wajib dicantumkandasar pertimbangandikeluarkannya keputusanitu, dan pertimbangan pendapat terhadapsaran dan tanggapanyang diajukanolehwarga masyarakat. Pasal14 (1) Bupati menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidupsuatuusahadan/atau kegiatansebagairnana dimaksuddalam pasal 13 ayat (2) dalamjangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuhpuluhlima)harikerjaterhitungsejaktanggalditerima dokumenKerangkaAcuanAnalisisDampakLingkungan, RencanaPengelolaan Lingkungan dan RencanaPemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksuddalam pasal13 ayat(2). (2)ApabilaBupatitidak menerbitkan keputusandalamjangkawaktu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) maka rencana usaha dan/ataukegiatanyang l ay a klin g k u n g adna n B u p a tdi ia n g g a tpe la hm e mb e r i ka n b e r s angk utan di anggap Persetuiuan. Kecutusan
'
.Pasa1 l 5 jawab (1)lnstansiPengelolaLingkunganHidup atau InstansiTeknis bertanggung mengembalikan dokumenrencanapengelolaanlingkunganhidup dan rencana pemantauan untukdiperbaiki apabilakualitas lingkungan hidupkepadapemrakarsa pemantauan lingkungan hidup rencanapengelolaan hidupdan rencana lingkungan rencanapengelolaan hidup lingkungan tidaksesuaidenganpedomanpenyusunan pemantauan rencana lingkungan hidup. dan (2) Perbaikan.rencana pengelolaanlingkunganhidup dan rencana pemantauan lingkungan hidupdiajukankembalikepadainstansiteknissesuaidenganketentuan pasal11 Peraturan Daerahini. (3) Peniiaianatas rencanapengelolaanlingkunganhidupdan rencanapemantauan lingkunganhidup serta pemberiankeputusankelayakanlingkunganhidup atas usahadanlataukegiatandilakukansesuaidenganketentuanpasal13. Pasal16 (1)Apabilahasil penilaiankomisipenilaimenyimpulkan bahwadampakbesardan penting negatif yang akan ditimbulkanoleh usaha dan/atau kegiatan yang oleh teknologiyang tersediaatau biaya bersangkutan tidak dapat ditanggulangi penting penanggulangan negatiflebihbesardaripadamanfaat dampakbesardan dampakbesar dan pentingpositifyang akan ditimbulkanoleh usaha dan/atau maka instansiteknis harusmemberikankeputusan kegiatanyang bersangkutan, bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutantidak layak lingkungan. (2)Apabilarencanalokasiusahadan/ataukegiatanterletakdalamkawasanyangtidak sesuaidengan rencanatata ruang maka InstansiPengelolaLingkunganHidup harusmenolakdokumenAMDAL,UKL-UPL dan SOP (3) lnstansiyang berwenangdalambidangperizinanharusmenolakpermohonan izin yang melakukanusaha dan/ataukegiatan bersangkutan apabilainstansiteknis memberikan keputusansebagaimana dimaksudpadaayat(1) dan/atauayat(2). BagianKedua UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup(UKL)dan Lingkungan UpayaPemantauan Hidup(UPL) Pasal17 (1) Bagi rencana usaha dan/atau kegiatan diluar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksuddalampasal7 ayat (2) wajib melakukanUPL, UKL dan SOPsebelummemperoleh izinuntukmelakukanusahadan/ataukegiatan. (2) Instansiyang berwenangmenerbitkanizin melakukanusaha dan/ataukegiatan, wajibmencantumkan adannyaUPL, UKL dan SOP yangdipunyaioleh orangdan izinmelakukanusahadan/ataukegiatan. ataubadanirukumyangmendapatkan (3) Instansiyang berwenangmenerbitkanizin melakukanusaha dan/ataukegiatan harus menolakpemberianizin pemrakarsaapabilatidak melampirkandokumen AMDAL,UKL-UPL danSOP. (4) Ketentuanlebih lanjutmengenaipersyaratan dan kewajibanUKL dan UPL serta SOP sebagaimanadimaksudpada ayat (2) ditetapkanoleh instansiyang membidangi usahadan/ataukegiatansetelahmempertimbangkan masukandari In stansPi engel olLi a ngk un g aHid n up
Pasar18 jenisusahaataukegiatan (1) UKL,UPLdan SOPbersifatspesifikbagimasing-masing jenis yangdikaitkan dengan dampakyangditimbufkan. (2) Pedoman teknisUKL,UPLdanSOPditetapkan olehInstansi Pengelola Lingkungan Hi d u p. Pasal19 (1) UKL,UPLdanSOPdisusunolehPemrakarsa usahaataukegiatan. (2) UKL, UPL dan SOP disampaikankepadainstansiyang membinasecarateknis usahaataukegiatantersebutuntukmendapatkan kajianolehTim PenilaiDokumen AMDAL,UKL-UPL danSOPyangdibentukolehBupati. Pasal20 (1)Tim sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (2) dapat mengembalikan DokumenAmdal,UKL-UPLdan SOP kepadaPemrakarsa atau Penyusunapabila penyusunandokumentidak sesuaidengan pedomanpenyusunanyang telah ditetapkan. (2)Apabila DokumenAMDAL, UKL-UPLdan SOP telah disusun sesuai dengan PedomanPenyusunan DokumenLingkungan, makaBupatimenerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan. (3) Tim Penilai atau PemeriksaDokumen AMDAL, UKL-UPL dan SOP harus memberikan tandatanganpada dokumenyang telahdinilaiatau diperiksadalam bentukSuratPernyataan. Pasal21 (1) Surat PernyataanTim Penilaiatau PemeriksaDokumensebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (3) harus dilampirkanpada DokumenLingkunganuntuk mendapatkan KeputusanKelayakan Lingkungan. (2)Apabilatidakterdapattandatanganatau SuratPernyataandari Tim Penilaiatau PemeriksaDokumenLingkunganmaka KeputusanKelayakanLingkungantidak dapatditerbitkan. Pasal22 (1) Setiap penerbitanizin untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan AMDAL.UKL. UPL dan SOP dalamizin melakukanusaha atau kegiatan. (2) Jenis-jenisusaha danlatau kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturanBupati. (3) lzin melakukanusaha atau kegiatantidak akan diterbitkansebelumdokumen AMDAL,UKL,UPLdan SOPdiselesaikan. BagianKetiga Kadaluwarsa dan Pembatalan Pasal23 (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidupsuatuusahadan/ataukegiatandinyatakan kadaluwarsa atasketentuan Peraturan Daerahini,apabilarencanausahadan/atau jangka kegiatan tidakdilaksanakan dalam waktu3 (tiga)tahunsejakditertibkannya (e D u:-s an k el ay ak an l i ngk un g a n .
(2) Apabila kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadahrwarsam*a unu.* melaksanakan rencana usaha. dan/atau kegiatannya, pernrakarsa wajb mengajtrkan kembalipermohonanpersetujuan atas AMDAL,UKL, UPL dan SOP kepada InstansiPengelolaLingkunganHidup atau instansiteknis dan instansi terkaitlainnya. (3)Terhadappermohonansebagaimana dimaksudpada ayat (2) InstansiPengelola Lingkungan Hiduprnemutuskan : a. AMDAL,UKL-UPLdan SOPyangpernahdisetujuidapatdipergunakan kembali, atau; b. Pemrakarsa wajibmembuatdokumenyangbarusesuaidenganketentuanyang ditetapkan olehBupati. Pasal24 (1) Keputusankelayakanlingkunganhidup suatu dan/ataukegiatanmenjadibatal apabilapemrakarsa lokasiusahadan/ataukegiatannya. memindahkan (2)Apabilapemrakarsa hendakmelaksanakan usahadan/ataukegiatandilokasibaru, pemrakarsawajib membuatAMDAL, UKL-UPL,SOP yang baru sesuai dalam ketentuanPeraturanDaerahini. Pasal25 (1) Keputusankelayakanlingkunganhidup suatu dan/ataukegiatanmenjadibatal apabila pemrakarsamengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/ataubahanbakudan/ataubahanpendukung. (2)Apabila pemrakarsahendak melaksanakanusaha dan/atau kegiatandengan melakukanperubahansebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemrakarsawajib yang membuatAMDAL,UKL-UPL,SOP barusesuaiketentuanPeraturanDaerah i n i. Pasal26 (1) Keputusankelayakanlingkunganhidup suatu danlataukegiatanmenjadibatal apabila terjadi perubahan lingkunganhidup yang sangat mendasar akibat perubahanalam atau karenaakibatlain dan padawaktuusahadan/ataukegiatan yangbersangkutan dilaksanakan. (2)Apabila pemrakarsahendak melaksanakanusaha danlatau kegiatandilokasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pemrakarsa wajib membuatAMDAL,UKLUPL,SOPbarusesuaidengan ketentuan Peraturan Daerahini. BABV PENGAWASAN Pasal27 Pemrakarsamelakukanpengawasandan pemantauanlingkunganpada lokasi kegiatandan menyampaikan hasilnyakepadaBupatidalambentuklaporanMingguan melaluiInstansiPengelola Lingkungan HidupatauInstansiTeknis. Pasal28 lnstansiTeknis yang ditugasimengendalikan dampak lingkunganbertugasuntuk melakukan : a. Pengawasan dan mengevaluasi dokumenAMDAL,UKL,UPL,SOPyangdilakukan bersamaPejabatPengawas Lingkungan HidupDaerah; b. Pengujianlaporanyangdisampaikan olehpemrakarsa usahadan/ataukegiatan: pengawasan c Membuatlaporan dan evaluasiyang disampaikankepada Bupati cenganter-nbusan kepadalnstansiyangberurenang rnenerbitkan ,a.un
BABVI PERANMASYARAKAT Pasal29 (1)Setiapusahaatau kegiatansebagaimana dimaksuddalampasal7 ayat(1)dan lokasirencanausahadan/ataukegiatanwajibdiumumkanterlebihdahulukepada menyusundokumen melaluimediamassadaerahsebelumpemrakarsa, masyarakat AMDAL,UKL.UPL, SOP. (2) Pengumuman dimaksudpada ayat (1) dilakukanoleh pemrakarsa sebagaimana denganpetunjukdariInstansiTeknis. rencanausaha (3) Dalamjangkawaktu30 (tigapuluh)harikerjasejakdiumumkannya yang pada (1), masyarakat warga ayat dimaksud kegiatan sebagaimana dan/atau pendapat, tanggapan dan atau berkepentinganberhak mengajukansaran, yang dimaksud. kegiatan dan/atau rencana usaha tentang sanggahan dimaksudpada (4) Saran,pendapat,tanggapandan atau sanggahansebagaimana Instansi Pengelola melalui kepada Bupati ayat (3) diajukan secara tertulis Hidup. Lingkungan dimaksudpada (5) Saran,pendapat,tanggapandan atau sanggahansebagaimana lingkungan dan dikajidalamrencanapengelolaan ayat (3) wajibdipertimbangkan lingkungan hidup. hidupdan rencanapemantauan
. '
Pasal30
. ..
,
dalamprosespenyusunan yangberkepentingan wajibdilibatkan (1)Wargamasyarakat dan penilaiankerangkaacuan AMDAL, RencanaPengelolaanLingkungandan UPL,UKLdan SOP. Lingkungan, RencanaPemantauan dimaksudpada sebagaimana (2) Bentukdan tata cara keterlibatan wargamasyarakat ayat(1) diaturlebihlanjutdenganPeraturanBupati. Pasal31
'
saran, pendapatdan (1) Semua dokumenyang dibuat harus mempertimbangkan yang komisipenilaidan kesimpulan berkepentingan, warga masyarakat tanggapan keputusankelayakanlingkunganhidup atas usaha dan/ataukegiatanbersifat terbukauntukumum. dokumenAMDAL,UKL(2) InstansiPengelolaLingkungan Hidupwajibmenyerahkan UPL, SOP kepada pemrakarsadan instansiterkait untuk dijadikansebagai pedomanpengelolaan lingkungan hidup. danpemantauan BABVII PEMBIAYAAN Pasal32 Kerangka Acuan,ANDAL,RencanaPengelolaan (1) Biayapenyusunan dan penilaian Lingkungan,dan RencanaPemantauanLingkungan,serta biaya AMDAL,UKLkepadapemrakarsa. UPL,SOPdibebankan penerbitan (2) Tiap keputusankelayakanlingkungansebagaimanadimaksudpada pasal13 ayat(2) dikenakanbiayaadministrasi sebagaiberikut: tentanghasilkajianAMDALsebesarRp. a. Biayakeputusankelayakanlingkungan ( DuaJutaRupiah); 2.000.000,: dan evaluasi lingkungan tentanghasilperneriksaan kelayakan b. Biayakeputusan ( LimaratusRibuRupiah); Rp. 500.000,UKL-UPL sebesar dokumen tentangdokumenSOP sebesai'Rp c Biayakeputusankelayakanlingkungan 1 C C0!C - (S eratus R i buRu p ia h )
(3) Semuapungutansebagaimana dimaksudpasal32 ayat.(3) disetorkanpada Kas Hidup lnstansiPengelola Lingkungan Indragiri Hilir,'melaui DaerahKabupaten Pasal33 Biaya pembinaanteknis dan pengawasanpenilaianserta pemeriksaandokumen AMDAL, UKL-UPL dan SOP dibebankanpada anggaran'lnstansi Pengelola Hidupdibebankan. Lingkungan BABVIII SANKSI Pasal34 PeraturanDaerah ataspelanggaran (1) Bupatidapatmengenakan sanksiadministratif ini dan/atauperaturanpelaksanaannya. (2)Sanksisebagaimana dalamayat(1)berupa: dimaksud a. Teguranlisan; b. Peringatantertulis; pembangunan; kegiatan c. Pembatasan sementarausahadan ataukegiatan; d. Penghentian tidaklayak; e. Pernyataan izinusahadan/ataukegiatan; f. Pembukaan dan g. Pencabutan izinusahadanlataukegiatanuntuksementara; kegiatan untuk selamanya. dan/atau izin usaha h. Pencabutan (3) Sanksi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat disertaidengan denda (Dua PuluhLima Juta Rupiah) Rp. 25.000.000,administrasisetinggi-tingginya sesuaidenganjenisdantingkatpelanggaran. (4) Jenis dan Tingkat pelanggaranserta jumlah denda adminstrasisebagaimana padaayat(3)ditentukan lebihlanjutdalamPeraturanBupati. ciimaksud BAB IX PIDANA KETENTUAN Pasal35 (1) Barangsiapayangmelanggar ketentuan dalamPasal7 ayat(2\,17 ayat(1),Pasal 20, Pasal23, Pasal24 PeraturanDaerahini diancamhukumankurunganselama(Lima Rp. 50.000.000,lamanya6 (enam)bulandan ataudendasetinggi-tingginya PuluhJutaRupiah). (2)Selain ancaman hukuman dimaksudpada ayat (1) pelaku tindak pidana lingkunganhidupdapat dikenakansanksipidanapenjaradan/ataudendasesuai hidupyangberlaku. di bidanglingkungan Peraturan Perundang-undangan BABX PENYIDIKAN KETENTUAN Pasal36 dilingkungan Pemerintah (1)Pegawai Daerahdapatdiberi NegeriSipil(PNS)tertentu penyidikan atas pelanggaran atas ketenfuan wewenangkhususuntukmelakukan Daerahini. dalamPeraturan (2)Wewenang dinra<sud oaoaayat 1 a':aan Penyidik sebagairnana
mencari,mengumputkan dan menelrtiketeranganatau lapor-an a. Menerrma. peraturandaerahini agar berkenaan dengantindak'pldanapelanggaran keterangan ataulaporantersebutmenjadilengkapdantegas. keterangan mengenai orangpribadiatau mencaridanmengumpulkan b. Meneliti, badan tentangkebenaranperbuatanyang dilakukansehubungandengan PeraturanDaerahini. tindakpidanapelanggaran c. Meminta keterangandan bahan bukti dari orang pribadi atau badan PeraturafiDaerahini. dengantindakpidanapelanggaran sehubungan d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan,dokumen-dokumenlain yang PeraturanDaerah. dengantindakdibidangpelanggaran berkenaan e. Melakukanpenggeledahanuntuk mendapatkanbahan bukti pembukuan, pencatatandan dokumen-dokumen lain sertamelakukanpenyitaanterhadap barangbuktitersebut. f. Meminta bantuan tenaga-tenagaahli dalam rangka pelaksanaantugas penyelidikan PeraturanDaerah. tindakpidanadibidangpelanggaran ruanganatau g. Menyuruhberhentidan ataumelarangseseorangmeninggalkan dan sedangberlangsung tempatPerdaakantempatpada saat pemeriksaan yang atau dokumen dibawah sebagaimana orang memeriksaidentitas dimaksudpadahurufe. h. Menurut seseorangyang berkaitandengan tindak pidana pelanggaran PeraturanDaerah. i. Memanggilorang untuk didengar keterangannyadan diperiksasebagai tersangkaatausanksi. penyidikan. Menghentikan t. k . Melakukantindak pidana yang perlu untuk kelancaranpenyidikantindak pidanadibidangpelanggaran PeraturanDaerahmenuruthukumyang dapat dipertanggungjawabkan. pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikandan (3) Penyidiksebagaimana kepada penuntutumum, sesuai dengan menyampaikanhasil penyelidikannya yang NomorI Tahun1981tentangHukum dalam Undang-undang diatur ketentuan AcaraPidana. BABXI PERALIHAN KETENTUAN Pasal37 (1)Setiapjenis usaha dan/ataukegiatanyang telah berjalansebelumberlakunya hidup. lingkungan dokumenpengelolaan Peraturan Daerahiniwajibmenyusun (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunyaPeraturanDaerah ini jenis setiap usahadanlataukegiatanyang telah memilikiizin, akan tetapibelum memiliki dokumen pengelolaanlingkunganhidup, wajib menyusundokumen pengelolaan lingkungandan disampaikankepadaInstansiPengelolaLingkungan jawab kerusakandan pencemaran lingkunganuntuk Hldup selakupenanggung pengkajian. mendapatkan BABXII PENUTUP KETENTUAN Pasal38 padatanggal diundangkan. Peraturan Daerahinimulaiberlaku Agarsetiaporangmengetahuinya, pengundangan Daerah memenntahkan Peraturan r .e n g anc enempatanny Hr t ' : n e r a hK a b u o a t eIn d r a g in dal a a mL e m b a r aDa
Ditetapkan di Tembilahan padatanggal4 fetsRoept
2008
HILIR, BUPATIINDRAGIRI
nt / /
^ /_ r /
H. INDRAMUCHLISA.DNAN Diundangkan di Tembilahan padatanggal6 Fegg)act
2008
DAERAH SEKRETARIS INDRAGIRI HILIR KABUPATEN
H. E. l-"tA$YrM PEMBINAUTAMAMUDA NtP.0 1 0079050. INDRAGIRI HILTR LEMBARANDAERAHKABUPATEN TAHUN2OO8NOMOR: Of
PENJELASANATAS
pERATUMNDAEMil xneupATENTNDRAGTRI HrLrR NOMOR: OSTRHUN 2OOB TENTANG PEl\IERAPAN (AMDAL), DAMPAKLINGKUNGAN ANALISISMENGENAI (UKL), LINGKUNGAN PENGELOLAAN UPAYA (UPL)DAN LINGKUNGAN UPAYAPEMANTAUAN (SOP) SIANDARDOPERANNGPROCEDURE
I. PENJELESAN UMUM LingkunganHidupadalahAnugrahTuhanYang Maha Esa kepadarakyat merupakanKarunia dan Rahmat-Nyawajib dilestarikandan dikembangkan agartetapmenjadisumberdan penunjanghidupbagi rakyatdan kemampuannya dan peningkatan masyarakatserta makhlukhidup lainnyademi kelangsungan kualitashidupitusendiri. Pembangunan sebagaiupayasadar dalam mengolahdan memanfaatkan kemakmuran rakyat,baik untukmencapai sumberdaya alamuntukmeningkatkan kemakmuranlahir maupun untuk mencapaikepuasanbatin. Oleh karena itu penggunaan sumberdayaalamharusselaras,serasidan seimbangdenganfungsi hidup. lingkungan pembangunan, salahsatu sasaranpokokyaitu Dalamrangkapelaksanaan peningkatan manusia langsung hidup secara hidupdandihidupi kualitaslingkungan yanglebihluasserbadimensi,baik maupunlingkungan sekitarnya olehlingkungan lingkungan lingkungan budayayang perludipelihara alam,lingkungan sosialdan agar tetap terjamindaya dukung dan fungsi lingkungandemi kesejahteraan yangpada hakekatnya manusiaitu sendirisecaralestari.Selainitu pembangunan kesejahteraan masyarakat,namunbila tidak adalahdalam rangkameningkatkan dapat mengakibatkan sumber daya alam dan direncanakansecara mantap lingkungan hidupterganggu. Perencanaanyang kurang tepat dan kurang matang menyebabkan tanah,air dan udara,demikianpadakehidupanmasyarakat terjadinyapencemaran petani,yangtinggaldigunung-gunung dan disekitarkawasanhutandari kebiasaan hidup berpindah-pindah akan mempengaruhi sumberdaya alam dan lingkungan malapetaka itu sendiri. hidupyangada dapatpulamenimbulkan bagimasyarakat Berbagaiakibattelahtimbulantaralain adanyapengolahankawasanhutan se€ra liar untuk kepentinganpertaniandalam arti luas dan pemukimanyang kurang diperhitungkandampak negaifnya yang mengakibatkankerusakan dan banjir. lingkungan longsong sepertitanah Dari faktor-faktoryang ada ternyatabahwa kerusakanlingkunganhidup akibat hal-hal yang ditimbulkandiatas jauh lebih cepat dibandingdengan kemampuanpemerintahdan masyarakatuntukmelakukanrehabilitasi lahankritis perbaikan pemukiman lingkungan tanahserta dan konservasi setiaptahunnya. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan pengolahansecara baik, perlindungan pemeliharaan dan pencegahanterhadappengrusakan serta usaha pelestariannya.
kepasuar hukurm Berdasarkanhal-hal tersebut ciratasdan unfuk rnenjannan dalam hal pengolahan, pengdn{alian usaha, pemeliharaandan peiestananr lingkunganhidup kota ini, maka perluditetapkansesuatuPeraturanDaerahtentang pengolahanlingkunganhidup.
PASALDEMIPASAL II. PENJELASAN Pasal1 Angka 1 s/d 6 : Cukupjelas : Lingkunganhidup disini merupakan sistem yang meliputi Angka7 lingkunganalam hayati. Lingkungannon hayati, lingkungan kelangsungan sosialyangrnempengaruhi buatandan lingkungan perikehidupan manusiaserta mahlukhidup dan kesejahteraan lainnya. Huruf I s/d 24 : Cukupjelas Pasal2
Cukupjelas
Pasal3
Cukupjelas
Pasal4
Cukupjelas
Pasal5 Ayat(1) Ayat(2)
Ayat(3)
Cukupjelas Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konservasi logis dari hak berperan dalam pengelolaan padaasasketerbukaan. hidupyangberlandaskan lingkungan Cukupjelas
Pasal6 setiaporangsebagimana dimaksudpadaayatini Kewajiban kedudukannya dari sebagai anggotamasyarakat tidakterlepas yangmencerminkan harkatmanusiasebagaiindividudan makhluksosial. untukmenilai Ayat (2) : Informasiyangbenardan akuratitu dimaksudkan jawab usahadan/ataukegiatanterhadap ketaatanpenanggung ketentuanperaturanperundang-undangan.
Ayat(1)
Pasal7
Cukupjelas
PasalI
Cukupjelas
PasalI
Cukupjefas
Pasal10
Cukupjelas
Pa sa l11
Cukupjelas
Pasai12
Cukupjelas
Pa sal13
Cukupjelas
Pa saii 4
C uk unj el a s
Pasal15
Cukupjelas ' *
Pasal16
Cukupjelas
Pasal17
Cukupjelas
Pasal18
Cukupjelas
Pasal 19 '
Cukupjelas
Pasal 20
Cukupjelas
Pasal21
Cukupjelas
Pasal 22 Pasal23
Cukupjelas Cukupjelas
Pasal 24
Cukupjelas
Pasal 25
Cukupjelas
Pasal26
Cukupjelas
Pasal27
Cukupjelas
Pasal28
Cukupjelas
Pasal29
: Cukupjelas
Pasal30
: Cukupjelas
Pasal31
: Cukupjelas
Pasal 32
: Cukupjelas
Pasal 33
: Cukupjelas
Pasai 34
: Cukupjelas
Pasal 35
: Cukupjelas
Pasal 36
: Cukupjelas
Pasal 37
: Cukupjelas
Pasal 38
: Cukupjelas
LEMBARANDAERAHKABUPATENINDRAGIRIHILIR TA,MBAHAN TAHUN2OO8NOMOR:
