PEMERINTAHKABUPATENINDRAGIRI HILIR PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDR,AGIRI HILIR NOMOR: ro T A HUN 2 0 0 5 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGANUMUM DAERAH DENGANMHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIINDMGIRI HILIR i\'lcIirrrltang : a.
h
('
bahwa KabupalenIndragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan, barry.r": mengandungberbagaijenis bahangalian,yang merupakansumberdaya ala11, dimanapengelolaannya, telah menjadiwewenangpemerintahDaerah. bahwa berbagaijenis bahangaliantersebutpada butir a dalam pengelotaannya perlu dilakukanpembinaanpengendalian, dan pengawasanuntuk mendapatkair hasilyang maksimal. bahwa berdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksudpada huruf d dap t,
perlumenetapkan Peraturan Daerah. f ulorrnin n . : f
1
Undang-undang 06 Tahun 1965 tentang Pembentukan KabupatenDaerair Tingkat II IndragiriHilir( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun196Ii Nomor49, Tambahan tembaranNegaraNomor2754);
Z, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentangKetentuan-ketentuan porc,r Pedambangan (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun !967 Nomor22. Tambahan Lembaran NegaraNomor2831); Peraturan Pbmerintah Nomor79Tahun1992TentangPerubahan atasperaturan Pemerintbh Nomor32 Tahun1969TentangPelaksanlan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967TentangKetentuan-ketentuan PokokPertamba-ngan (LJmbar;rn NegaraRepublikIndonesiaTahun 1992 Nomor r29, TambahanLembaran Republik Indonesia NegaraNomor3610); 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang_
undangNomor18 Tahun 1997tentangPajakDaerahdan RetribusiDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4048);
5. Undang-UndangNomor lTahun 2004 tentang PerbendaharaanNegar.r (Lembaran NegaraTahun2004Nomor.S TambahanLembaranNegaraNomor
4 3 5 5);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan ( LembaranNegaraTahun 2004 Nomor53 Tambaharr Lembaran NegaraNomor5368);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 7004, tentang Pemerintahan Daerali (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tanrllalr;rrr Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomoraa37); B. Undang-Undang Nomor33 Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan anfar;j PemerintahPusat dan PemerintahDaerah (LembaranNegera RepuLrlrfr Indonesia Tahun2004Nomor126,Tambahan NegaraNomor+q3E), Lembaran 9. Peraturan Pemerintah Nomor25 Tahun2000,TentangKewenangan Penrelini;ri' dan KewenanEan Propinsi sebagaiDaerahOtonom(Lembaran NegaraRegrtrlrlrl' IndonesiaTahun 2000 Nomor 54, TambahanLembaranNegaraRelrri,i' indonesia Nomor3952); 9. PeraturanPemerintahNomor 66 Tahun 2001 tentang RetribusrDaer.:irr (L e mb a ra N n e g a raR e publik Indonesia Tahun 2001 Nom or119,Tanr br r l r ,r r Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4137); 10'PeraturanDaerahKabupaten indragiriHilirNomor05danTahunZOO4,lentarrcl StrukturOrganisasi dan Tatakerja DinasLingkungan Hidup,Pertambangan Oan EnergiKabupaten IndragiriHilir(Lembaran DaerahNomor5 Tahun2OO4s,-,', D); ll.PeraturanDaerahKabqpaten IndragiriHilir Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pertambbngan Umum (LembaranDaerah Nomor 13 Tahun 2001,Seri i C). DenganPersetujuanBersama DEWAN PERWAKII.ANRAKYATDAERAH . KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSI(AN IUICNCIAPKAN : PERATUR.ANDAERAH KABUPATEN INDRAGIRT HIttR RETRIBUSIIZIN USAHAPERTAMBANGAN UMUMDAERAH.
TENTANG
' BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 DalamPeraLuran Daerahini yangdimaksud dengan : 1. 2. 3. 4, 5'
DaerahadalahKabupaten indragiriHilir. Pemerintah Daerahadalahpemerintah Kabupaten IndragiriHilir, Bupati.adalah BupatiIndragiriHilir. DPRDadalahDewanPerwakilan RakyatDaerahKabupaten IndragiriHilir. DinasadalahDinasLingkungan Hidup,Pertambangan dan ener!i KabLrpat.r,, IndragiriHilir. 6. KasDaerahadalahKasDaerahKabupaten IndragiriHilir. 7. BahanGalianUmumDaerahadalahunsur-unsur Kimia,mineral-mineral, Bi.lrlrbijih dan segalamacamBatuantermasukbatu-batumuliayung ,uirpakan endapan-endapan alam,Panasbumi,Air BawahTanahsetiin"t"tinyu[-a..,,.,., danGasAlam. 8, Pertambangan UmumDaerahadalahKegiatan pertambangan yangterdirict;:rr Eksplorasidan Eksploitasi,pengolahan/pemurnian, penganjkutandarr Penjualanserta segala fasilitaspenunjanglainnyadiwilJyahKabupaf r,:p In d ra g i ri H i l i r.
olehPelatt;tt RakyatadalahWilayahyangditetapkan 9. WilayahPertambangan kegiatanPeftambartq;itt yang berwenang dimanasemuaatau sebahagian pada wilayah tersebut hanya boleh dilakukanoleh rakyat, masyarakal maupunkelompok. setempat,baiksecaraperorangan kegiatanPertambanql;rtr Rakyatadalahsemuaatausebahagian 10.Pertambangan atausecaragototrr; secarakecil-kecilan yangdilakukan oleh rakyatsetempat yang sama. lokasi royongdalam yang selanjutnya disingkatIUP adalahIzin usah.r 11.Izin usahaPertambangan yang memberiwewenanguntuk melakukansemua atatt Pertambangan umum di WilayahKabupalenIndraqttt kegiatanPertambangan sebahagian H i l i r. disingkatIPR adalahIzin usalra Rakyatyang selanjutnya 12.IzinPertambangan yang diberikankepadaperoranganWarga Negaraindonesta Pertambangan dan atau BadanUsahaKoperasisetempatpada WilayahPertambangarr Rakyat. adalahperjanjian antaraBadanUsahaMilik 13.PerjajianUsahaPertambangan yang mendapatkuasa dari PemerintahDaerah dengan Negara/Daerah usahapertambangan. Kontraktor untukmelaksanakan secarageologis umumataugeofisika 14.Penyelidikan UmumadalahPenyelidikan didaratan,perairandan dari udara,segalasesuatudenganmaksudunfuk membuatpeta geologiumum atau menetapkan tanda-tanda adanyabahan galianpadaumumnyq.. 15.Eksplorasiadalah' segala penyelidikanGiologi Pertambanganunlrrk menetapkan lebihteliti/Seksama tentangadanyadan letakbahangalian. 16.Eksploitasi denganmaksuduntukmenghasilkan adalahusahaPertambangan / memproduksi bahanGaliandan memanfaatkannya. 17.Pengelolaan dan Pemurnian adalahUsahauntukmempertinggi mutu bahan galiansertamemanfaatkan yangterdapatpada dan memperoleh unsur-unsur bahangalian. 18.Pengangkutan adalahsegalakegiatan memindahkan bahangaliandaritempat Eksploitasi/ Produksi ke tempatPengolahan/ Pemurnian, atauPenjualan. 19.Penjualan adalahsegalausahapenjualan bahangaliandari hasilEksploitasi atauPengolahan/Pemurnian. 20.WilayahPertambangan adalahseluruhlokasikegiatanPenambangan cJair lokasipenerimafasilitaspenunjang kegiatanPenambangan. 21.KawasarlPertambangan adalahsuatu area terpilihdari area sebaranbahan Galian'yanglayakTambangdipersiapkan secaramatangbaikfisik mauprrrl yuridisuntukkegiatan pertambangan umum. 22.RetribusiPertambangan daerahpungutanyang dikenakankepadasetralr pemegang kuasaPertambanEan bahanGalianGolongan A,BdanC yangterdi. dari Izin R€tribusi tetapdan Retribusi Produksi. 23,Retribusi t.etapadalahpungutan atasWilayahkuasapertambangan. 24.RetribusiIzin adalahpungutanatas Permohonan Izin kuasaP€rtambano;:,' ya n gd i mo h o n . 25.Retribusi Prodoksi adalahpungutanatasbesarnya hasilproduksi / Ton i nr ' kuasaPertambangan Eksploitasi. 26.Pembaritubendaharawan Khususadalah seseorangyang ditunjuk dan ditugaskan dengan Peraturan Bupati untuk mellungut retribusi dan menyetorkan ke KasDaerah 27.JuruPungutadalahseseorang yangditunjuk dan ditugaskan untukmembantu Bendaharawan KhususmemungutRetribusi. 28.Wajib Retribusiadalahorang pribadiatau badanyang menurutperaturan perundang-undangan Retribusidi wajibkanuntuk melakukanpembanyaran pemungut Retribusi termasuk ataupemotongRetribusi tertentu. 29.MasaRetribusiadalahjangkawaktu tertentuyang merupakanbataswaktl jasa dan perizinEotertentuc]arr bagi wajib Retribusiuntuk memanfaatkan Pemerintah DaerahKabupaten IndragiriHilir.
BAB II NAMA,OBJEKDANSUBJEKRETRIBUSI Pasal2 yi)rr(J atas Perizirratt Umum sebagaipembanyaran Dcng.trrfranta RetribusiPertambangan olehDinasatasnamaBupati. cliLerbitkan Pasal3 Umumyangmeliputi: adalahIzinUsahaPertambangan Retribusi 0b.1ek terdiridari : Izin KuasaPertambangan Umum a. IzinPenyelidikan b. IzinEksplorasi c, IzinEksploitasi d. IzinPengolahan dan Pemurnian e. IzinPengangkutan danPenjualan Pasal4 Retribusi Pertambangan atau BadanHukumyangmendalrat Subjek UmumadalahOrangPribadi, pelayanan perizinan . "
Pasal5
WajibRetribusiadalahorang pribadiatau BadanHukumyang melaksanakan kegiatanUsaha Pertambangan Bahan Galian GolonganA, B dan C.
GoLoNGAN RETRTBUSI DAN.ifii iltlnuu*rRrrNGKAr RETRIBusT Pasal6 (l )
Relribusi Izin UsahaPertdrhbangan Umumdigolongkan sebagaiRetribusi JdsaUsaharj;in RetribusiPerizi nanTertentu.
(2 )
'i i n i Ou n g P e hambangan ] - i n g k a tR e tri b u si Umum yang dikenakanTar if Retr i hr r s , berdasarkan tahapandan luaswilayahyangdiberikan. .
BAB IV ,, IZIN USAHA DTBIDANGPThTAMBANGANUMUI,IYANG DIKENAKAN RETRIBUSI
Pasal7 (I )
Perizinan KuasaPertambangan terdiridari: a. IzinPenyelidikan Umum/ Hektar b , I z i nE ksp l o ra siH/e kta r c, IzinEksploitasi / Hektar d. IzinPengolahan dan Pemurnian / hektar e. IzinPengangkutan dan Penjualan / Hektar
BAB V DAI.AMPENETAPAN SASARAN DAN PRINSIP TARIF RETRIBUSI PasalB 1)
?-) 3)
dimaksudadalait tarif Retribusi strukturdan besarnya Prinsipdasardalampenetapan Pertambanqatt Perizinan Usaha Pelayanan dan biayapenyelenggaraan untukmenetapkan Masyarakat kemampuan AsliDaerahdenganmempertimbangkan Unrurndan Pendapatan danAspekKeadilan. prasarana, braya biayaInvestasi dalamayat( 1) termasuk Biayasebagaimana dimaksud pembinaan pemeliharaan Pertambangan Umum. dibidang seftabiaya operasional dan atau BadanHukum(Koperasi, adalahperorangan tarif Retribusi SasaranPenrungutan Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara) yang melaksankankegiatan Usalra A, B danC. Pertambangan BahanGalianGolongan BABVI TARIF RETRIBUSI DAN BESARNYA STRUKTUR Pasal9
1)
penggunaan luaswilayahdankapasitas Strukturtarifdigolongkan berdaqarkan dan;enrs usahaPertambangan Umum. '
2)
Strukturbesarnyatarif penerbitanperizinanusaha dibidangPertambangan Umunr menurutjenisgolongan Retribusi adalah: A. IUP( BahanGaliSn A danB ) Golongan pertambangan penyelidikan f . izinlKuasa umumRp.500.000,2. Izin/KuasaPertambangan : Eksplorasi -
5 - 50 ha
Rp. 1.000.000,/ Tahun
-
51 - 50Qha
Rp. 3.000.000,fl-ahun
-
diatas500ha
Rp. 5.000,000,/ Tahun
3. IzinlKuasa Pertambangan Eksploitasi : -
5 - 50 ha.
Rp. 1.000.000,fl-ahun
-
51 * 50Oha
Rp. 3.000.000,/ Tahun
-
diatas500ha
Rp. 5.500.000,-/ Tahun
4. IzinlKuasa Pertambangan Pengolahan danPemurnian : -
5 - 50 ha
Rp. 500.000,/ Tahun
-
51- 500ha
Rp. 1.000.000,/ Tahun
-
diatas500ha
Rp. 1.500.000,/ Tahun
: Pengangkutan Pertambangan dan Penjualan 5. IzinlKuasa 5 - 50 ha
Rp. 1.000.000,/ Tahun
-
51 -: 500ha
Rp. 1.500.000,/ Tahun
-
diatas500 ha
Rp. 2.000.000,/ Tahun
B. BahanGalianGolongan C: 1. PasirSungai -
Izin UsahaPertambangan Penyelidikan Umum Rp.1.000,000,-. lTahun
-
IzinUsdhaPertambangan EksplorasiRp.1.500.000,lTahun
-
Izin UsahaPertambangan Eksploitasi Rp.2.000.000,/ Tahun
-
IzinUsahaPeftambangan Pengolahan danPemurnian Rp.2.5000.000,-/ Tahun
-
IzinUsahaPertambangan Pengangkutan danPenjualan Rp.3.000,000,/ Tahun ,l
2. TanahLiat -
Izin UsahgPertambangan Penyelidikan Umum Rp,500,000,-. / Tahun
-
IzinUsahaPertambangan EksplorasiRp.1.000.000,lTahun Izin UsahaPertambangan Eksploitasi Rp.1.500.000,/ Tahun
-
IzinUsahaPertambangan Pengolahan danPemurnian Rp.2.000.000,-/ Tahun
-
pengangkutan izin UsahaPertambangan dan penjualan Rp.2.500.000,/ Tahun.-i
3. Granit -
penyelidikan Izin UsahaPertambangan Umum Rp.2 500.000,-.lrahur-r
-
IzinUsahaPertambangan EksplorasiRp.3.000.000,lTahun
-
izin UsahaPertambangan Eksploitasi Rp.3.500.000,/ Tahun
-
IzinUsahaPertambangan Pengolahan danPemurnian Rp.4.000.000,-/ Tahr|r
-
pengangkutan izin UsahaPertambangan dan penjua6n-Rp. 4.500.000,i Tahun
4 . K a ol i n -
penyelidikan Izin UsahaPertambangan Umum Rp .2 000.000,-. / Tahun
-
IzinUsahaPertambangan EksplorasiRp.2,500.000,lTahun
-
IzinUsahaPertambangan Eksploitasi Rp.3.000.000,/ Tahun
-
Izi nU sa h aP e rta mb a n gan Pengolahan r ;ht;^ danpemur nian Rp.3,500.000./
-
izin UsahaPertambangan Pengangkutan dan Penjualan Rp.4.000.000,/ Tahun
5. Bentonit . - Izin UsahaPerLambangan Penyelidikan Umum Rpt 500.000,-. lTahr.lrr -
IzinUsahaPertambangan EksplorasiRp.2.000.000,lTahun
-
IzinUsahaPertambangan Eksploitasi Rp.2.500.000,/ Tahun
-
IzinUsahaPertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp,3.000.000,-/ T-alrrri iilffaha
Peftambangan Pengangkutan danPenjualan Rp.3.500,000,/
6. Kuarsa -
Izin UsahaPertambangan Penyelidikan Umum Rp2.000.000,-. lTahun
-
IzinUsahapertambangan EksplorasiRp.2.500.00A,lTahun
-
IzinUsahapertambangan Eksploitasi Rp.3.000.000,/ Tahun
-
Izi nU sa h aP e rta mb a ngan Pengolahan danPemur nian Rp.3.500.000,Tahi / r|]
-
IzinusahJpengangkutan danpenjualan Rp.a.0o0.ooo,/Tahun
7. TanahTimbun -
izin UsahaPertambangan Penyelidikan Umum Rp 1.500.000,-. lTahun
-
Izinusahapertambangan EksprorasiRp.2.000.000,lTahun
-
Izinusina pertambangan Eksproitasi Rp.3.000.000,/ Tahun
-
izin UsahaPertambangan Pengolahan dan Pemurnian Rp.3.500,000,-/ Tahrr,.
-
IzinUsahapengangkutan danpenjualan Rp.4.000.000,lrahun
3' Sumbangan untukDaerahHasilProduksi Izin Usahapertambangan (IUp)Tahap Eksploitasi BatuBarasebesarRp.1000/Ton setelahdikurangibiayaoperasional Penambangan iJanpengangkutan.
BAB VII PENGATURI\N PEMBAYARAN RETRTBUS T -Pasal10 I)
perizinan Pembayaran Retribusi padaDinasyangditunjuk. dilaksanakan
2)
RetribusiPerizinandibidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksuddatam Peraturan Daerahini wajibdibayarsetelahditerbitkanIzinnyi oleh BupatimelatuiDinas y a n gd i t u nj u k.
j
EuktiPembayaran Retribusi Perizinan dibidangPertambangan Umumdiberikan denga. iandabuktipembayaran perizinan, yangdiketahui olehDinasyangditunjuk.
'
BAB VIII TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SATUANKER]A PEMUNGUT Pasal11 ( 1)
Satuan kerja Pemungutbertanggungjawab kepadaKepalaDaerahatau Pejabatyartcl ditun ju k.
(2 )
Kepala Daerah KabupatenIndragiri Hilir secara teknis menunjuk dan mengangkat seorang PembantuBendaharawanKhusus Penerimadan Juru Pungut sesuai denqat.r yang berlaku. Prosedurdan ketentuanPeraturanPerundang-undangan
(3 )
membukukandengan administrasiyang teratur atas Satuan Kerja Penyelenggaraan semuakegiatan.
(4 )
secarateratur dan kontiniumemberitcan taporansecaraberkala SatuanKerja PemunguL kepadaBupatimelaluiKepalaDinasPertambangan dan Energi. BAB IX TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUSPENERIMA '
( 1)
Pasal12
Selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja, semua hasil sudah disetorkanoleir nomh:nf' Bendaharawan KhususPenerimake BKP/Kas Daerah. |J u,
|, v s ,
' LU
u
(2)
Penyimpangan dari (etentuanayat( 1 ) pasalini dapatdiberikansanksisesuaidencla,r Peraturan yangberlaku. Perundang-undangan
(3)
Pembantu BendaharawanKhusus Penerimadilarang menyimpan uang dalar;'r p e n g u a sa a n n ya : a, Di luarbataswaktuyangditetapkan padaayat( 1 ) danayal sebagaimana dimaksud (2); padasuatuBank; b. Atasnamapribpdi/Instansinya c, Pembantu Bendaharawan KhususPenerimaan dan Juru Pungutdenganpersetu;uarr aLasanlangsungselambat-lambatnya tanggal10 setiapbulansudahmenyampaikarr jawabanke Bupati, laporanpertanggung BABX PENGELOLAAf{ PENERIMAAN
1) 2)
Pasal13 penerimban Sebagian retribusidigunakanuntuk membiayaikegiatanyEng berkartarr denganretribusitersebut Ketentuan lebih'lanjut mengenaipembagian dan penggunaan sebagaimana dimaksrrcJ padaayat(1) ditetapkan denganPeraturan Bupati. BAB XI WII.AYAH PEMUNGUTAN Pasal14
l:lirbtrsi dipungutdi wilayahdaerahKabupaten IndragiriHiliryangmemilikiusahapertambanqarr '.rrllrn nrelaluiDinasLingkungan Hidup,Pertambangan dan EnergidibidangPertambangan ri.rir
BABXII SAATRETRIBUSITERHUTANG Pasal15 SKRDatau dokumenlain yang RetribusiTerhutangadalah pada saat diterbitkannya d i p e r l u ka n . BABXIII SURATPENDAFTARAN Pasal16 (1)
wajibmengisiSPORD. WajibRetribusi
(2)
padaayat( 1 ) harusdiisidenganjelas,benardan lengkapserta sebagaimana SPORD ataukuasanya. ditandatanganiolehWajibRetribusi
(3)
dimaksudparla dan penyampaian SPORD sebagaimana Untukisi sertatata carapengisian ( Kepala Daerah. 1 ) ditetapkan oleh ayat t.,.
BABXIV PENETAPAN RETRIBUSI Pasal17 (1)
Berdasarkan Terhutarro dimaksudPasal12 ditetapkanRetribusi SPORDsebagaimana lainyangdisamakan. denganmenerbitkan SKRDataudokumen
(2)
Apabilaberdasarkan hasilpemeriKaan dan ditemukan databarudan datasemulabeltrnr jumlah Retribusiyang terhutang,rrif:,: penambahan terungkapyang menyebabkan dikeluarkan SKRDKBT. ,, Bentuk,isi dan tatqcarapenertiban ataudokumenlainyangdipersamakan sebagarnr;r padaayat( 2 ) ditetapkan dimaksud olehBupati. BAB XV TATACARAPEMUNGUTAN Pasal18
: fl )
2)
PungulanRetribusitidakdapatdiborongkan. : RetribusidipunEutdengan menggunakanSKRDatau dokumenlain yang dipersanrak,-:, dan SKRDKBT.
BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal19 WajibRetribusi harusdapatmembayartepat padawaktunyadan tidak bolehkuranq Retribusi. membayar Wajib Retribusiyang membayartidak tepat pada waktunyaatau kurangmemba'7.ir berupabungasebesar2 o/osetiapbulandari Retrrbusr dikenakan sanksiadministratif ',:.r-
fo rhr r f ann
af ar ' r ' ' - ^- ^
' ' t ; L^"- -
-terrdiianih
dcnnan
mtrnnrrrrnakan
qTRT)
BABXVII TATACARAPEMBAYARAN Pasal20 (1)
harusdilunasi Pembayaran sekaligus. Retribusi
(2)
SKRI) yangterhutangselambat-lambatnya 15 (limabelas)harisejakditerbitkan Retribusi SKRSKBT danSTRD. aiaudokumenlainyangdipersamakan,
(3)
Tata cara pembayaran,penyetoran,tempat pembayaranRetribusidiatur dengan Peraturan Bupati. BAB XVIII TATA CARAPENAGIHAN Pasal21
(1)
Retribusi Terhutang berdasarkan SKRDataudokumenlainyangdipersamakan, SKRDKBI, jumlah Retribusiyang harus yang menyebabkan STRDdan SuratKeputusan Keberatan ydng tidakatau kurangdibayaroleh WajibRetribusidapatditagih dibayar bertambahr melaluiBadanUsahaPiutangdaqLelangNegara(BUPLN).
l /)
Penagihan RetribusimelaluiBUPLNdilaksanakan berdasarkan PeraturanPerundarr,;yangberlaku. undangan ,
BAB XIX KEBERATAN Pasal22
(1)
Wajib Retribusidapat mengajukanKeberatian hanyakepadaBupatiatau Pejabatyang dilunjukatasSKRDataudokumenlainyangdipersamakan, SKRDKBT danSKRDLB.
(2)
Keberatan diajukansecaratertulisdalamBahasaIndonesiayang disertaialasan-atasan yangjelas. :i
(3)
Dalamhal WajibRetribusimengajukan keberatancara ketepatanRetribusiharusdapat membuktikan ketidakpuasan Retribusi tersebut.
(4)
Keberalan harusdiajukandalamjangkawaktupalinglama2 ( dua ) bulansejaktanggal SKRDatau dokumen. lain yang disamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan,kecuatr apabilaWajib Retrlbusitertentudapat menunjukbahwajangkawaktu itu tidak dapat dipenuhikarenakeadaandiluarkekuasaannya.
(s)
yang tidak memenuhipersyaratan Keberatan sebagaimana dimaksudpadaayat (2) dan ayat(3) tidakdianggapsebagaisuratkeberatan, sehinggatidakdipertimbangkan.
(6)
Pengajuankeberatantidak menundakewajibanmembayarR6t-ribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi Pasal23
(1)
Bupatidalamjangkawaktupalinglama6 (enam)bulansejaktanggalsuratkeberatarr diterimaharusmemberi keputusan yangdiajukan. ataskeberatan
(2 )
KeputusanBupatiatas keberatandapat berupa menerimaseluruhatau s€baQiair, nrenolak alaumenambah yangterhutang. besarnya Retribusi
(r )
dimaksudpadaayat ( 1 ) telah lewatdan Bupatt Appabilajangkawaktu sebagaimana tidak memberikansuatu keputusan,keberatanyang diajukan tersebut diangqalt d i k a b u lka n . BAB )O( KELEBIHANPEMBAYARAN PENGEMBALIAN Pasal24
(1)
Retribusi,Wajib Retribusidapat mengajukanpermohonan Atas kelebihanpembayaran pengembalian kepadaBupati.
(2)
permononan Bupatidalamjangkawaktu palinglama6 (enam)bulansejakditerimanya kelebihanpembayaran dimaksudpadaayat ( 1 ) harusmemberi Retribusisebagaimana keputusan.
(3 )
Apabilajangkawaktusebagaimana dimaksudpadaayat( 2 ) telahdilampauidan Bupati tidak memberikansuatu keputusan,permohonanpengembalian kelebihanRetribusi dianggapdikabulkandan SKRDLB harusditerbitkandalamjangkawaktu palinglama 1 (satu)bulan.
(4)
ApabilaWajib Retribusimempuqyaihutang Retribusilainnya,kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana ayat( 1 ) langsung dimaksud'pada diperhitungkan untukmelunasi terlebihdahuluhutangRetribusi tercebut.
(s)
Pengembalian kelebihanpembayaran Retribusisebagaimana dimaksudpadaayat ( 1 ) jangka dilakukan waltu palinglama2 (dua)bulansejakditerbitkannya SKRDLB.
{6 )
Apabilapengembalian pembayaran kelebihan Retribusi dilakukansetelahlewatjangka waktu 2 (dua) bulan Bupatimemberikanimbalanbunga sebesar2 o/o(dua persen) pembayaran sebulanatasketerlambatan kelebihan Retribusi. Pasal25
(1)
Permohonan Pengembalian KelebihanRetribusidiajukansecaratertuliskepadaBupatr dengansekurang-kurangnya mqnyebutkan : b. Namadan AlarTiatWajibRetribusi. c. KuasaRetribusi d. Besarnya Kelebihan Pembayaran. e. Alasanyangsingkatdanjelas
(2)
PermohonanPengembalianKelebihanPembayaranRetribusi disampaikansecara langsung ataumel3luiPosTercatat.
(3 )
BuktiPenerimaan.oleh PejabatDaerahatau BuktiPengiriman PosTercatatmerupakan buktisaatpermghonan diterimaolehBupati. ' pasal26 -__ Pengembalian KelebihanRetribusidilakukandengan menerbitkanSurat perintah menrbayarKelebihan Retribusl.
1)
2)
ApabilaKelebihan Pembayaran Retribusi diperhitungkan denganhutangRetribusi tainnya, pembayaran dilakukandengancara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan jugadilakukan sebagai buktipembayaran.
BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANANDAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal27 1)
Bupatidapatmemberikan Retribusi Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan
2)
Pemberian Pengurangan aLau KeringanRetribusisebagaimanadimaksudpada ayat ( 1 ) dan memperhatikan kemampuan WajibRetribusi, antaralainuntukmengangsur.
3)
pada ayat ( 1 ) antaralain diberikan Pembebasan Retribusisebagalmana'dimaksud yangditimpabencanaalamataukesusahan. kepadamasyarakat BAB XXII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal28
1)
Hakuntukmelakukan Penagihan RetribusiKadaluarsa jangkawaktu3 telahmelampaui (tiga)tahunterhitungsejaksaatterhutangnya Retribusi kecualiapabilaWajibRetribusi melakukan TindakPidanaRetribpsi.
2)
Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat( 1 ) tertangguh apabita: a. Diterbitkan SuratTeguran,atau b Ada Pengakuan dan WajibRetribusi HutangRetribusi baik langsungmaupuntiJak langsungdilakuk'an sehubungan TindakPidanaRetribusi Daerah. BAB XXIII KETENTUANPENYEDIKAN Pasal29
1)
PejabatPagawaiNegriSipiltertentudilingkungan Pemerintah Daerahdiberiwewenanq khusussebagai. pgnyidikuntuKmelakukan penyidikan TindakpidanapajakDaerahd;:rl Retribusi Daerah'sebagaimana dimaksuddalamUndang-Undang Nomoig tahun 19gl tentangacaraPidana.
7)
wewenangPenyidik sebaEai dimaksud dalamayat( 1 ) adalah a' Menerima, mencEri,mengumpulkan dan menelitiketerangan abaulaporanberkenaan denganTindak Pidana dibidangRetribusiDaerahagar keteranganatau laporarr menjadilengkapdanJelas. b' Menerima,mencari,mengumpulkan keteranganmengenaiorangpribadiatau badan tentangkebenaranperbuatanyang dilakukansehubungan TindakpidanaRetribusi Daerah. ; c. Memintaketerangandan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubunandenganTindak PidanadibidangRetribusi Daerah. d. Memeriksabuku, catatan-cabatan dan dokumen-dokumen lain berkenaandenqan TindakPidanadibidangRetribusi Daerah. e Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbuKi, pembukuan pencacatan dan dokumen-dokumen lainsertamelaukanpenyitaan terhadapbahanbukiitersebut. f. Memintabantuantenagaahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikanTindak . PidanadibidangRetribusi Daerah. q. Menyuruhberhentidanatauseseorang meninggalkan ruanganafautempatpadasaat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksaidentitasorang atau dokumen yangdibawasebagaimana dimaksudhuruf. h. Memotret yangberkaitandenganTindakPidanaRetribusi seseorang Daerah. i, Memanggil oranguntukdidengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau s ak s i .
Menghentikan Penyidikan. penyidikan k. Melakukan tindakanlain yang perluuntukkelancaran TindakPidana jawabkan. dibidang Retribusl Daerah menurut hukumyangdapatdipertanggung i
(3)
Penyidikansebagaimana dimaksudpada ayat ( 1 ) memberitahukandimulainya penyidikandan menyampaikan hasil penyidikannya kepadapenuntutumum, melalui penyidikPolri sesuaidenganketentuanyang diatur dalam Undang-undang NomorB Tahun1981tentangHukumAcaraPidana. BAB XXIV KETENTUANPIDANA Pasal28 .',,1:
(1)
Setiaporangyangmelanggar ketentuanPeraturan Daerahini dipidanadengankurungan palinglama3 (tiga)bulanataudendapalingbanyakRp,5.000.000,juta rupiah). (_Lima
(2)
TindakPidanadimaksudpadaayat( 1 ) adalahpelanggaran. BAB XV KETENTUAN PENUTUP '
Pasal31
yangbelumdiaturdalamPeraturan Hal-hal Daerahini sepanjang mengenaiteknispelaksanaannya akandiaturlebihlanjutdenganperaturan Bupati. Pasal32 Peraturan Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsemua'orang dapatmengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerahini dan menempatkanya dalamLembaran DaerahKabupaten indragiriHilir. Ditetapkan di : Tembilahan tanggal : 19 llurt Pada BUPATI INDRAGIRTHILIR dto H. INDRA MUCHLISADNAN Diundangkan di Tembilahan padatanggal 4 ltr,,flt am: i.-
ARIS DAERAH RAGIRTHIIIR
.I 0182183 TEMBARAN DAEMH KABUPATEN INDMGIRIHILIR TAHUN 10 SERI c p6p'19p.1f 2OO5 NOMOR.
2005
PBNJELASAN DAERAI,IKABUPATENINDRAGIRIHI LIR PE.ITATTJRAN NOM O R: r o TAI { UN 2005 TENTANG ROTRIBL]SIIJSAFIAPBRTAMBANGANUMUM DAERAI.I I. TI iVI I-JN{ yanilborsumber pembanounan dariseklor pcmerataan hasil-hasil Dalamrnowuiudkan tltcttgiktrl scrlakatl pertantbartgart ltarus pengelolaan tttungkitt sejauh pcrtarnbangan umummaka peluang golongan lemah untuk memberikan kerja ekonomi selain koperasi danpengusaha rnasyarakat jugauntuk monopoli usaha. mencegah terjbdinya usaha danpeluang Pokok Ketentuan-ketentuan 11Tahun 1967tentang Nomor Berdasarkan Undang-undang '1969 yaituPeraturan Nomor 32Tahun Pemerintah Pelaksanaannya Pertambangan dengan Peraturan Kabupaten Daerah, PajakDaerah danRetribusi 1997tentang Nomor 34.Tahun danUndang-undang dan mengendalikan mengawasi, membina, kefenangan untukmengurus, lndragiri Hilirmempunyai pertambangan umum. mengembangkan usaha Daerah Pemerintahan Nomor 32 tahun2004Tentang Undang-undang terbitnya Dengan Keuangan antaraPusatdan Perimbangan Nomor33 Tahun2004tentang danUndang'-undang Propinsi sebagai Kewenangan Tahun Tentang 25 2000 Nomor Peraturan Pemerintah Daerah. Serta untuk kebijaksanaan Hilirmeliputi Kabupaten Indragiri Pemerintah makakewenangan cjaerah otonom, usahapertambangan menyelidiki danmengembangkan mengawasi, membina, mengurus, mengatur, Daerah yang Pertambangan bersumber dari Retribusi umumsertapengelolaan-.-kewenangan. ' Indragiri Kabupaten Hilir.
Pertambangan Umum adalah untukpeningkatan/menunjang Retribusi Usaha Penerimaan pembangunan, pemerataan serta hasil-hasil pemasukan upaya sebagai Asli.Daerah Pendapatan pertambangan umum. kegiatan usaha mengawasi membina, mengurus, mengendalikan, untuk pelaksanaan landasan sebagai dasaruntukdigunakan inimerupakan Dadrah Peraturan penggsahaan yang penggunaan dari kegiatan retribusi dipungut pengelolaan/pemungutan dan yangberlaku. Rakyat ketentuan pertambangan sesuaidengan umum mpt.1pun dariPertambangan
II. PIiN.ITJLI\SANPASAL DEMI PASAL
P a sa l 1 P a sa l 7 P a sa l 3 P a sa l 4
CukupJelas CukupJetas CukupJetas A dan B adatah BahanGatianGotongan Jenis bahan gatian tambang yang yang di harapkandapat diunggutkan meningkatkandaya guna dan hasit gunasebagaibahangatian.
BahanGatiantambangtertentu tidak dapat di ekspordatam bentukbahan mentah(raw Materiat)adatahsejenis bahan gatian tambang yang dapat diotahsehinggamempunyainiLaijuat yang tinggi misatnya; batu setengah permata,Marmer,Granit/Andesit atau jenistainnya Pa s a I 5 Pasat Pa s a I 1 P a s a t B Ayat(3) 1.a
CukupJetas cukupjetas Cukupjetas lzin UsahaPertambangan Penyetidikan UmumRp.500.000,PenetapanTarif Retribusi sebesar tersebutdiatasdidasarkanPeraturan PemerintahNomor 45 Tahun 2003, dimanaobjekRetribusi tersebut tetah menyetor luran Tetap Penerimaan Negarabukan.Pajak kepadaNegara
Pa s a l B Aya t (3 ) 2 .a s/d f
Penetapan tarif Retribusi yang dikenal
Aya t (1 )
Pembayaran Retribusi Usaha Pertambangan Umum Daerahadatah dibayarkan kepada Pembantu Pemegang KasPenerimasesuaidengan SuratKeputusan Bupatiyangditunjuk di masing-masing Dinas
Ayat(2) dan (3)
CukupJetas
Pa s a l 1 0 Ayat(1)s7d(4) P a s a [ 1 1 A ya t (1 ) s/d (3) P a s a [ 1 7 Ayat (1) s/d (4) Pasal 13 Pasa[ 14 P a s a l 1 5 Ayat(1)s/d (3) P a s a [ 1 6 Ayat(1)s/d (3) P a s a [ 1 7 Ayat(1)dan (2) P a s a l 1 8 Ayat(1) dan (2) P a s a [ 1 9 Ayat(1)s/d (3) P a s a [ 7 0 Ayat(1)dan(2) P a s a [ 7 1 Ayat(1)s/d (6) Pa s a [ 7 7 Ayat(1)s/d (3) P a s a t 2 3 Ayat(1)s/d (6) Pa s a [ 2 4 Ayat(1)s/d (3) P a s a [ 7 5 A y at(1)dan(2) P a s a [ 7 6 A y at(1) s /d (3)
CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJelas CukupJetas CukupJelas CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJelas
Pa s a l 9
Pasal 77 Ayat(1) dan (2) PasaI 2B Ayat(1)s/d (3) Pasat 29 Ayat(1) dan (2) PasaI 30 Pasal 31
Jetas Cukup CukupJetas CukupJetas CukupJetas CukupJelas
