KABUPATEN PEMERINTAH HULU INDRAGIRI
DAERAHKABUPATEN PERATURAN HULU INDRAGIRI 17 TAHUN2OO4 NOMOR TENT ANG PAJAKHOTEL BAGIANHUKUMSETDAKAB.INHU TAHUN2OO4
INDMGIRIHULU KABUPATEN DAERAH PEMTURAN 2OO4 NOMOR17 TAHUN T E NT A NG
,T
PA]AKHOTEL MHMATTUHANYANGMAHAESA DENGAN
HULU, INDRAGIRI BUPATI
,,':r rnbdog :
.' t
"lengingat
Tahun 1997 34 Tahun Nomor t.lut'l dirubahdenganundang-undang s.ouguirnun"u 2000tentangPajakDaerahdan RetribusiDaerah; IndragiriHuluNomor05 Tahun1998 DaerahKabupaten b . bahwaPeraturan t.ntungPajakHotel sudahtidaksesuailagidengankondjsisaatini; hurufb, dimaksud penyesuaian sebagaimana 6un*u"rntlk melaksanakan Indragiri p.ri, *.ngatur kembaliPajakHoteldalamwilayahKabupaten Hulu. Indragiri Daerah dalamPeraturan ituluyangditetapkan
Nomor 18 Undang-undang a. bahwadenganditetapkannya
Daerah Nomor 6 Tahun1965tentangPembentukan Undang-undang L2 Nomor Undang-undang ringkit II IndragiriHilirdenganmengubah lingkungan DaerahOtonomdalam Tahun 1956 tentangPembentukan propinsisumateratengah (LembaranNegaraTahun 1965 Nomor49, NegaraNomor275fl; Lembaran Tambahan B Tahun 1981 tentangKitab Undang-undang Nomor UnOang-Undang NegaraTahun1981Nomor7, Tambahan Pidana(Lembaran Hukum'Acara NegaraNomor3209); Lembaran Kitab Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 3. Undang-undang 1983 Tahun Negara (Lembaran Hufum AcaraPidana Undan[-undanfi NegaraNomor3258); Lembaran Nomoi36,Tambahan 1997 tentang Pajakdan Retribusi Tahun 18 Nomor 4. Undang-undang NegaraTahun1997Nomor41, TambahanLembaran (Lembaran DaerahtelahdiubahdenganUndang-undang NegaraNomor3685)iebagaimana (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 396, Itoiror 34 Tahun 2000 Negara Lembaran Tambahan -22 a0a8); Daerah Tahun 1999 tentangPemerintahan or Nom 5. Undang-undang Lembaran Tambahan 60, Nomor (Lembirantrtegara Tahun 1999 NegaraNomor3839); Keuangan Nomor25 Tahun1999tentangPerimbangan 6. Unlang-undang 1999 Tahun Negara (Lembaran Pusatdan Daerah antaraPemerintah NegaraNomor3848) Lembaran NomorT2,Tambahan
-
=e-ry:-rs- ;€-e. -:i
\f,"n:n
75 Tahun Tahun 2C00 tentang
(e,,,9-41;a. }e'r.lenntahdan PropinsisebagaiDaerah otonom ,Lel..ta.el\egaraTahun2000Nomor54,Tambahan Negara Lembaran
N o mo3r 9 52) ; Nomor 65 Jahun 2001 tentang Pajak Daerah 8. PeraturanPemerintah Tahun2001NomoqllB); Negara (Lembaran o keputusanMenteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang NegeriSipildi Lingkungan Pegawai Penyidik HukumMengenai Ketentuan Daerah. Pemerintah MenteriDalamNegeriNomor84 Tahun1993tentangBentuk 10,Keputusan Daerah Peraturan Daerahdan Perubahan Peraturan Tahun1997tentangTata 173 Nomor Negeri Dalam Menteri 11.Keputusan Daerah. di BidangPajak CaraPemeriksaan 12.KeputusanMenteriDalam Negeri Nomor 178 Tahun L997 tentang Pajak TataCaraPemungutan Pedoman DenganPersetujuan HULU INDRAGIRI MKYATDAEMHKABUPATEN DEWANPERWAKII-AN M EMUTUSKAN: We.elaptan :
INDRAGIRIHULU TENTANGPA]AK PERATUMNDAEMH KABUPATEN HOTEL. BABI UMUM KETENTUAN Pasal1
dengan: Daerahiniyangdimaksud am Peraturan Hulu; Indragiri adalahKabupaten Daerah IndragiriHulu; DaerahKabupaten Pemerintah DaerahadalahPemerintah untuk mengaturdan mengurus Daerah Otonom Kewenangan DaerahOtonomadalah prakarsa sendiri berdasarkanaspirasi kepentinganmasyarakatsetempat menurut ndangan Perundangan-u ; rakatsesuaidenganPeraturan masya kebijaksanaan mengambil atau menentukan untuk kewajiban 4, Kewenangan adalahhak dan pemerintahan; dalamrangkapenyelenggaraan 5, DaerahOtonomselanjutnyadisebutdaerahadalahkesatuanmasyarakathukum yang mempunyaibatas daerahtertentu, benvenangmengaturdan menguruskepentingan dalam aspirasimasyarakat setempatmenurutprakarsasendiriberdasarkan masyarakat Indonesia; Republik ikatanNegaraKesatuan Hulu; Indragiri Bupati adalah Bupati 6. IndragiriHulu; DaerahKabupaten DaerahadalahDinasPendapatan 7, Dinaspendapatan Daerahini; pejabat Peraturan melaksanakan yangditunjukBupatiuntuk adalahPejabat 8, KhususPenerima(BKP)Dinas KhususPenerimaadalahBendaharawan 9, Bendaharawan IndragiriHulu; DaerahKabupaten Pendapatan pajak DaerahatasPelayanan yang disebutPajakadalahPungutan selanjutnya Hoteladalah 10, Hotel; bagi orang untuk menginap/istirahat, 11.Hoteladalahbangunanyang khususdisediakan bangunanlainnyayang menyatu, lainnya termasuk fasilitas atau layanandan memperoleh pertokoan danperkantoran; dikeloladandimilkiolehpihakyangsamakecuali la i -, j,
J,:.-r3156:,3 !"nE TerYeer-l!€aekanusahaHotelunfuk dan ':i? 3jaB:,- iq-lr:,-tl? ffi^ yang menjaditang.gungannya; ::s -,ar.ra.i3s€-,1- 313- --:*( 13. atas nan:lapihak lain
disingkatSPTPDadalahsuratyang Fa;a
n k2 n '
adalahsurat SKPDLB disingkat s_;;?;i;iapan pajakDaerahLebihBayaryangselanjutnya jumlah kredit pajak karena (:::laean yung *.n.ntukan jumlah lielebihanpembayaran terutang; daripajakyangterutangatautidakseharusnya :,lra<ebih'Oesat Surat SKPDN.adalah disingkat pajak"Daerah yang selanjutnya Nihil J._-i Ketetapan jumlah dengan (:::tapan yung *.-*ntukan jumlahpalakyang terutangsamabesarnya r.-?nripajak,ataupajaktidakterutangatautidakadakreditpajak; STPDadalahSuratuntuk disingkat.dengan S,--atTagihaneaiakDaerahyang selanjutnya denda. atau bunga l*tufrtu'n tagihanpajakdansanksiadministarsi berupa BABII PA]AK DANSUB]EK NAMA,OBJEK Pasal2 di hotel yangdi kelolaoleh NamapajakHoteldipungutPajakatas setiappembayaran )er-,gan IndragiriHulu. l-a"lq PribadiatauBadanHukumdalamWilayahKabupaten Pasal3 di Hotel; yangdisediakan denganpembayaran t) CbjekpajakHotel adalahpelayanan padaayat(1) meliputi: dimaksud i) objekPajakHotelsebagaimana a, HotelBesarmeliputiHotelBerbintang. meliputiHotelWisma. b, HotelMenengah Losmen. c. HotelKecilmeliputiPenginapan di jasa pelayanan yang disediakan denganpembayaran (3) SabjekpajakadalahPemakaian Hotel.
4 Pasal4 dariobjekpajakadalah: fikecualikan z. Asramadan Pesantren. oleh bukan di Hotelyang dipergunakan olah raga dan hiburanyang disediakan l. Fasilitas tamuHoteldenganPembaYaran. \ tamu di Hotel. Salonyangdipakai'qleh Perbankan, Perk-antoran, :. Pertokoan, oleh Hotel dandapatdimanfaatkan pelayanan oleh yang diselenggarakan perjalanan Wisata J. u m u m. Pasal5 pembayaran upah. '1) SubjekpajakHoteladalahorangpribadiataubadanyangmelakukan Hotel. 2) WajibPajakHoteladalahpengusaha BABIII DANTARIFPA]AK PENGENMN DASAR Pasal6 yangdilakukan kepadaHotel. Pajakadalahjumlahpembayaran lasar pengenaan Pasal7 -a-rf Pajakditetapkan sebesar10 o/o(sepuluhpersen). BABIV PA]AKDANCARA PEMUNGUTAN WILAYAH PAJAK. PENGHITUNGAN PasalB IndragiriHulu. : :alakyangterutangdipungutdi WilayahKabupaten dalam tarif sebagaimana I 3esar' pajak yang terutangdihitungdengancara mengalikan :asal6. BABV DAN MASAPAJAK,SAATPA]AKTERUTANG PA]AKDAERAH SURATPEMBERITAHUAN Pasai9 ,,lasaoajakadalahjangkawaktutertentuyang lamanyaditetapkan oleh Bupatisebagaimana pajak terutang. besar rsar untukmenghitung Pasal10 di Hotel. ::"e< Terutangdalammasapajakterjadipadasaatpelayanan
BABVI PA]AK. DANPENETAPAN TATACAM PERHITUNGAN Pasalrr \ pajakterutangdenganmenerbitkan SKPD. Bupatimenetapkan SPTPD, i tserdasarkan padaayat(1) tidakataukurangdibayarsetelahiewat dimaksud 2: ApabilaSKPDsebagaimana ,,.,,dktu sanksiadministrasi palinglama30 (tiga puluh)harisejakSKPDditerima,dikenakan STPD' sebulandanditagihdenganmenerbitkan berupabungasebesar2o/o(duaPersen) Pasal12 dalampasal11 ayat(1) dimaksud sebagaimana sendiri,SPTPD :' \Vajibpajakyangmembayar dan menetapkanpajak sendiri yang Cigunakanuntuk menghitung,memperhitungkan terutang. I latam jangkawaktu 5 (lima) tahun sesudahsaat terutangnyapajak dan Bupatidapat : nenerbitkan E. SKPDKB. j, SKPDKBT. :. SKPDN. : padaayat(2) hurufa diterbitkan dimaksud sebagaimana SKPDKB pajak yangterutangtidak lain pemeriksaan keterangan atau hasil Apabila berdasarkan a. sebesar2 o/o(dua bunga berupa administrasi sanksi atau kurangdibayar,dikenakan persen)sebulandihitungdari pajakyang kurangatauterlambatdibayaruntukjangka pajak. palinglama24(duapuluhempat)bulandihitungsejaksaatterutangnya jangka yang telahditegur dan waktu ditentukan dalam tidakdisampaikan :. AoabilaSPTPD a/o persen) (dua 2 berupabungasebesar sanksiadministrasi secaratertulis,dikenakan jangka watu sebulandihitungdari pajakyang kurangatau terlambatdibayaruntuk pajak. palinglama24 (duapuluhempat) bulandihitungsejaksaatterutangnya tidak dipenuhi,pajakyangterutangdihitungsecara : ApabilakewajibanmengisiSPTPD berupakenaikansebesar25 o/o(dua puluh jabatandan dikenakan sanksiadministrasi berupabungasebesar2 o/o timapersen)dari pokokpajakditambahsanksiadministrasi (dua persen)sebulandi hitungdari Pajakyang kurangatau terlambatdibayaruntuk pajak. jangkapalinglama24 (duapuluhempat) bulandihitungsejaksaatterutangnya data apabiiaditemukan dimaksudpadaayat(2) hurufb diterbitkan sebagaimana SKpDKBT jumlah penambahan yang menyebabkan baru atau data yang semulabelumterungkap sebesar100 % berupakenaikarl sanksiadministrasi pajakyangterutang,akandikenakan pajak tersebut. persen) kekurangan darijumlah iseratus padaayat(2) hurufc diterbitkan apabilajumlahpajakyang dimaksud SKpDNsebagaimana denganjumlahkreditpajakataupajaktidakterutangdantidakada samabesarnya ier-utang p a j a k, < - eJi t dan SKPDKBIsebagaimana A:,abilakewajibanmembayarpajakterutangdalamSKPDKB dibayardalamjangkawaktu c .naksudpadaayat (2) hurufa dan b tidakatausepenuhnya ," .c telah ditentukan,ditagih dengan menerbitkanSTPD ditambahdengan sanksi berupabunga2 o/o(duapersen)sebulan. ai'n;nistrasi :enambahan jumlahpajakyangterhutang ayat(4) tidakciikenakan dimaksud sebagaimana tindakanpemeriksaan. sendirisebelumdilakukan r,a:a\Va;roPajakapabilamelaporkannya
Pasal13 i) Wajib pajak yang melakukankegiatanusaha perhotelandengan omset diatas Rp. wajibmembuatpembukuan. (tigaratusjuta rupiah)pertahun 300.000.000,pembukuan (1) secaratertib,teraturdan harus dilaksanakan ayat dimaksud sebagaimana 2) yangberlaku. pembukuan benarsesuaidenganketentuan pembukuan (2) dapat'(ijadikansebagaipedomanuntuk ayat dimaksud sebJgaimana 3) pajak terutang. menghitung BABVTI TATACARAPEMBAYARAN Pasal14 i.) pembayaranPajak yang dilakukandi Bank ditunjuk oleh Bupati sesuaiwaktu yang danSTPD. SKPDKB dalamSPTPD, ditentukan pajakharus dilakukanditempatlain yang ditunjuk,hasilpenerimaan ti Apabilapembayaran t x24 jam ataudalamjangka Daerahselambat-lambatnya ke DinasPendapatan disetorkan olehBupati. waktuyangditentukan pembayaran dimaksudpadaayat (1) dan ayat (2) dilakukandengan sebagaimana Pajak _:) SSPD. menggunakan Pasal15 ataulunas. sekaligus Pajakharusdilakukan l) Pembayaran l.) Bupatidapat memberikanpersetujuankepadaWajib Pajak untuk mengangsurPajak yangditentukan. persyaratan terutangdalamkurunwaktutertentu,setelahmemenuhi (2), secara pada harus dilakukan ayat dimaksud ) pembayaran Pajaksebagaimana I Angsuran o/o persen) (dua dari sebulan bungasebesar2 dengandikenakan teritur dan berturut-turut ;umlahPajakyangbelumataukurangbayar. persetujuan kepadaWajib Pajakuntuk menundapembayaran -r',Bupatidapat memberikan yangditentukan persyaratan rajaksampaibataswaktuyangditentukan setelahmemenuhi o/o (dua persen)sebelumdari jumlahPajakyang belumatau cengandikenakanbunga2 ,:urangbayar. : :ersyaratanuntuk dapat mengangsurdan menunda pembayaranserta tata cara dimaksudpadaayat(2) dan ayat(4), sebagaimana angsurandan penundaan :embayaran olehBupati. ditetapkan Pasal16 pajaksebagaimana dimaksuddalam pasal15 diberikantanda bukti t) Setiappembayaran penerimaan. dandicatatdalambuku rembayaran pajaksebagaimana dan bukupenerimaan I lenluk,jenis,isi,ukurantandabuktipembayaran olehBupati. : 'r'a,sudayat(1),ditetapkan BABVIII PAJAK TATACARAPENAGIHAN Pasal17 i
-:-
.:
' e-
-..-.^-^^ cJ _ r t : c -\d -':
- i,a
a
atau surat lain yang sejenissebagaiawal tindakan n atau surat peringatan pajak 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo dikeluarkan oenagihan
7 atau Dalamjangkawaktu7 (tujuh)harisetelahtanggalsuratteguranatausuratperingatan yang pajak terutang. suratlainyangsejenis,wajibpajakharusmelunasi yang dimaksudpada sejenis sebagaimana lain peringatan surat atau Suratteguran,Surat yangberwenang' olehPejabat avat(1) dikeluarkan Pasal18
\
Asabilajumlah pajak yang masih harus dibayartidak dilunasidalam jangka waktu atau surat lain yang ditentukandalamsuratteguranatau surat peringatan sebagaimana sejenisjumlahpajak yangharusdibayar,ditagihdengansuratpaksa. :eiabatyangberwenang Suratpaksasegerasetelahlewat21 (duapuluhsatu) menerbitkan atausuratlainyangsejenis. -ar-isejaktanggalSuratteguranatauSuratperingatan Pasal19 i:.:: ra pajakyang harusdibayartidak dilunasidalamjangka waktu 2 x 24 jam sesudah Surat paksa,Pejabatyang berwenangsegeramenerbitkansurat :,-;,,3a1pemberitahuan penyitaan. :,=- .tah melaksanakan Pasal20 !=:e ah dilakukanpenyitaandan wajib pajakbelumjuga melunasiutang pajaknya,setelah ,,,1,,,,11 SuratPerintahmelaksanakanPenyitaan, 10 (sepuluh)hari sejaktanggalpelaksanaan kepadaKantorLelangNegara. :=-,::,atmengajukan penetapan tanggalpelelangan permintaan Pasal21 lelang,Jurusita hari,tanggal,jam dan tempatpelaksanaan i"::: :i KantorLelangmenetapkan dengansegerasecaratertuliskepadaWajibPajak' rre-l';:1l3fuukan Pasal22 penagihanpajak daerah 3e-:uk,jenis dan isi formuliryang digunakanuntuk pelaksanaan olehBupati. : ::r:apkan BABIX PA]AK DANPEMBEBASAN KERINGANAN PENGURANGAN, Pasal23 pengurangan, keringanan WajibPajakdapatmemberikan :.-:.ai lerdasarkanpermohonan :.=-::-b'ebasanPajak' *z:z pada pajaksebagaimana pengurangan, dan pembebasan keringanan .a.a pemberian r , ? i .'1 1d, i te fa p kaonl e hB u P ati.
BABX PENGUMNGAN PEMBATALAN, PEMBETULAN, TATACARA PENGURANGAN ATAU DANPENGHAPUSAN KETETAPAN ADMINISTRASI SANKSI Pasal}4
\
WajibPajakdapat: 3upatikarenajabatanatauataspermohonan terdapat atauSTPDyangdalampenerbitannya SKPDKBT SKPD,SKPDKB, a, tlembetulkan kesalahantulis, kesalahanhitung dan atau kekeliruandalam penerapanperaturan perpajakan daerah. perundang-undangan pajakyangtidakbenar, ketetapan ataumengurangkan ,:. Membatalkan administrasiberupa bunga, denda dan sanksi menghapuskan atau :. Mengurangkan wajibpajakatau bukan kekhilafan karena kenaikanpajakterutangtersebutdikenakan, karenakesalahannya. atau :e-mohonanpembetulanpembatalan,pengurangan ketetapandan penghapusan sebagaimana STPD dan SKPDKBT atas SKPD,SKPDKB, sanksiadministrasi :,engurangan olehWajibPajakkepadaBupati secara tertulis (1) pada harus disampaikan ayat maksud : pejabat 30 yang berwenangselambat-lambatnya (tigapuluh)hari sejak tanggal 3;3u alasanyangjelas' STPDdenganmemberikan SKPDKBT, SKPDKB, : lerimaSKPD, 3upatiatau Pejabatyang berwenangpalinglama3 (tiga) bulansejaksurat permohonan keputusan. padaayat(2) diterima,sudahharusmemberikan dimaksud sebagaimana (3) Bupatiatau pada ayat dimaksud rpabilasetelahlewatwaktu3 (tiga)bulansebagaimana :ejabat yang berwenangtidak memberikankeputusan,permohonanpembetulan, :,embatalan,penguranganketetapandan penghapusanatau pengurangansanksi dikabulkan. dianggap : :r-ninistrasi BABXI DANBANDING KEBEMTAN Pasal25 iiajib Pajak dapat mengajukankeberatanhanya kepada Bupati atau Pejabatyang ierwenangatassuatu: a . SK P D . :, SKPDKB. : SKPDKBT. : SK P D L B . = SKPDN' secara dimaksudpadaayat (1) harusdisampaikan :erohonan keberatansebagaimana :e+-: s dalamBahasaIndonesiapalinglama3 (tiga) bulansejaktanggalSKPD,SKPDKB, Sni;l-ts dan diterimaoleh Wajib Pajak,kecualiapabilaWajib Pajakdapat menunjukan diluarkekuasaannya. jangkawaktuitu tidakdapatdipenuhikarenakeadaan :.ai,.,,a jangka paling lama12 (duabelas)bulan waktu dalam :,-::t atauPejabatyangberwenang dimaksudpadaayat (2) diterima, sebagaimana keberatan se'er ianggalsuratpermohonan r,e-nberikan keputusan. :, ::' r:"a: a seielahlewatwaktu 12 (dua belas)bulansebagaimana dimaksudpadaayat (3) permohonan keberatan keputusan, tidakmemberikan :,-:"at alau Pejabatyangberwenang : 3 - !l a : d i ka b u l ka n , ;"?-,;al-ar <eberatansebagaimana dimaksudpada ayat (1) tidak menundakewajiban *e - !='a - i a j a k,
Pasal26 Pajakdalam Sengketa bandingkepadaBadanPenyelesaian - ::-ak dapatmengajukan keputusan keberatan. 3 (tiga)bulansetelahditerimanya :,i ',,,3ktU dimaksudpada ayat (1) tidak menundakewaiiban ::'-:n Bandingsebagaimana *: z , e r D a j a k. Pasal27 l l'
1"-
i ii . :,,i r" :
lriirrr
,,;rgajuan keberatansebagaimanadimaksud dalam pasal 26 alau banding *z^e dimaksuddalam pasal 27 dikabulkansebagianatau seluruhnyakelebihan denganditambahimbalanbungasebesar2 o/o(dua persen) ,",- oajakdikembalikan --:':<palinglama24 (duapuluhempat)jam. BABXII PAJAK PEMBAYARAN KELEBIHAN PENGEMBALIAN Pasal28
J.,
pajak pembayaran pengembalian permohonan kelebihan : ::rak dapatmengajukan menyebutkan sekurangyang dengan secara tertulis berwenang ,.-: 3upatiatauPejabat
', j-a dan alamatwajib pajak. '' ',:- a pajak. (elebihanpembayaranpajak. l,=-q,a' I :s? " yangjelas. ,r,::: a:au Pejabatyang benrrrenang dalamjangkawaktu palinglama 12 (dua belas)bulan :: :( ::erimanya permohonanpengembalian kelebihanpembayaranpajak sebagaimana -r,-::: keputusan. : a;;at(1) harusmemberikan
dimaksudayat (2) dilampauiBupatiatau Pejabatyang ,:ngka waktusebagaimana .=-q tidak memberikankeputusan,permohonanpengembaliankelebihan harusditerbitkan dalamwaktupaling dan SKPDLB dikabulkan "3'3npajakdianggap s :l :) b u l a n , pajak Pajak utangpajak lainnyakelebihanpembayaran : ,,,3_ D pajakmempunyai untuk melunasiterlebih d a d aa ya t ( 2) langsungdiperhitungkan ; ; r 3 -d d i ma ksu p
- ,:3r: pajaktersebut. ..* :.:" <elebihanpembayar a np a ja k d ila k u k a nd a la m wa k t u p a lin gla ma 2 (d u a )
- s,i-3{ran_cgal SuratPerintahMembayar denganmenerbitkan SKPDLB diterbitkannya - =- ==.?*. (S pMK p). : :*-:e-rbalian kelebihanpembayaranpajakdilakukansetelahlewatwaktu 2 (dua)
Bupatiatau pejabatyang berwenang memberikan SKPDLB, - :- ;;,3;' '1rig'bitkannya * : : :- :*-:: sebesar2 o/o(dua persen)sebulanatas keterlambatan pembayaran
Pasal29 n::: -:- ::-SayaranPajakdiperhitungkan denganutangpajaklainnyasebagaimana p e mbayar annya buk uan (4 ), dilakukan dengancar apemindah 2 9 a ya t : 2 . *' : :? s: - : n - -::- :*.:-a nj u g ab e rl a ku pem bayar an. bukti sebagai
l0 BABXIII KADALUARSA Pasal30 jangka waktu 5 sqtelahmelampaui -riuk melakukanpenagihanPajak,Kadaluarsa pajak melakukan wajib pajak,keclaliapabila tahunterhitungsejakiaat terutangnya .: f,idanadibidangPerpajakan Daerah. apabila: padaayat(1) tertangguh dimaksud pajakiebagaimana ;?rsdp€Ir?gihan :erbitkanSurattegurandanSuratpaksaatau; mauplrntidaklangsung. utangpajakdariWajibPajakbaiklangsung :a pengakuan BABXiV PiDANA KETENTUAN Pasal31 SPTPDatau mengisidengantidak benaratau tidak ,r : ::-:K yangtidak menyampaikan Daerah Keuangan merugikan yangtidakbenarsehingga ,,f,-;,::.:eu melampirkan keierangan dend apal i ng palinglam a6 ( enam)bulandan atau r , : r ? . t : :a n a d e n g a np i d a n aku iungan (limajuta rupiah). :: -' :r ;.c,5,000.000,BABXV PENYIDIKAN Pasal32 Daerahdiberiwewenang Pemerintah =-::at pegawaiNegeriSipiltertentudilingkungan penyidikan tindakpidanadibidangperpajakan -*s-s sebagaip.nyiOttuntukmelakukan NomorB Tahun1981tentangHukum dalamUndang-undang dimaksud :..-?^ seDagatmana ::- 3 :3ana.
adalah: ayat (1) '' ::,',:^ang dimaksud Lrrrrrcl N u'ru pada penyidik p e f lylu lK Se sebagaimana u d g d lll1 ( ]llo \r/, q' P que uJqL "':^ang
atau laporanberkenaan dan menelitiketerangan , \1:iei-ima,mencari,mengumpulkan atau laporan daerahagar keterangan ::-:an tindak pidanadibidangperpajakan jelas' : = -e :l l me n j a dl ei n g kadPan orangpribadiatau badan mengenai keterangan : ..,:-€ :;, mencaridan mengumpulkan dengantindak pidana ::^:a^; kebenaranperbuatanyang dilakukansehubungan te rse b ut' : :-: 3 ,a (a nd a e ra h ,,nidengan ataubadansehubungan ^:a danbahanbuktidariorangpribadi <eterangan : - .' :? i . :3 ra d i b i d a npge rpajakan daer ah' ,",=-:".sa dengan lain berkenaan dan dokumen-dokumen catatan-catatan ruku-buku, : ":? t r :a ^ad i b i d a npge rpajakan daer ah. pencatatan r.,;:,--*:n :enggeledahan bahanbukti pembukuan, untuk mendapatkan penyitaan bahanbuktitersebut. terhadap lain,sertamelakukan ::- ::i *:-er-ooKumen ,,,=- -:? :3^:,Jantenagaahlidalamrangkapelaksanaan tindakpidana tugaspenyidikan : : :z': :e i ;a j a ka nd a e rah. ,,=^, ruanganatautempatpadasaat meninggalkan seseorang --,- le--entr,melarang identitasorangdan atau dokumen dan memeriksa ::-=-,s3?^ seiang berlangsung pada hur ufe' a : - : : ::,\ 3 se :3 !a i ma ndimaksud pepajakan daer ah. ' ,:* ::--::::se :-a rgV a n gber kaitan dengan tindakpidana
r ll
(,,
atau tersangka sebagai keterangannya dandiperiksa oranguntukdidengar Memanggil saksi. penYidikan. Menghentikan penyidikan dan menyampaikan lainyangperluuntukkelancaran tindakan Uelakukan yangdiaturdalam ketentuan dengan Umumsesuai Penuntut kepada hasilpenyidikannya AcaraPidana' Hukum NomorBTahun19B1tentang Undang-undang \
BABXVI PENUTUP KETENTUAN Pasal33 rearsaraanPeraturan Daerahini ditetapkanolehBupati. Pasal34 PeraturanDaerahini, maka PeraturanDaerahKabupatenDaerahTk. II Ien;a- r,erlakunya tidakberlaku .pxp.a?rf-iulu Nomor5 Tahun1998tentangPajakHoteldan Restorandinyatakan '@,
Pasal35 usri-ran Daerahini mulaiberlakupadatanggaldiundangkan. pengundangan Peraturan memerintahkan Agar setiaporang dapat mengetahuinya, Hulu' Indragiri Kabupaten Lembaran Daerah penempatannya dalam imy3n ini dengan Disahkan di Rengat padatanggal ?d A6r;lrug ?cotl .TI INDRAGIRIHULU,
w jn-n-rrc
7r .qbutTvt ?ooq S DAEMH,
UtamaMuda 3'i79802 *P€|F-!.l* l4:qAuiGBUPATENINDMGiRIHULUTAHUN2004NOMOR37
