TNDRAGIRIHILIR KABUPATEN PEMERINTAH INDAMGIRIHILIR PERATUMNDAERAHKABUPATEN NOMOR t7 TAHUN2008 TENTANG ?. LEMBAGAKEMASYARAKATANDI DESA DAN KELURAHAN DENGANMHMAT TUHANYANGMAHAESA BUPATIINDRAGIRI HILIR Menimbang :
a. bahwa dalam rangka untuk pemberdayaanmasyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desadan Kelurahan; b. bahwaberdasarkanpertimbangan sebagaimana dimak6uddalam hurufa, perludibentukPeraturanDaerahKabupatenIndragiriHilir tentangLembagaKemasyarakatan di Desadan Kelurahan.
Mengingat
1. undang-undangRepublik IndonesiaNomor 6 Tahun 1g6s tentangPembentukan KabupatenDaerahTingkatll tndragiriHilir (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 1g6s Nomor4g, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 2TS4l; 2. undang-undangRepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2oo4 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 20u Nomors3 TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomora3gg); 3. undang-undangRepublik Indonesia Nomor g2 Tahun 2oo4 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor12s rambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 44gr) sebagaimanatelah oiuuan dengan undang-undang Nomor g rahun 200s tentang Penetapan Peraturan Pemerintahpengganti undang-undang Nomor3 TahunTahun200s tentangperubahanAtaJundangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahanDaerih menjadiundang-undang (LembaranNegaraRepublikIndonesia
Tahun2005Nomorl0STambahan Lembaran NegaraRepublik
IndonesiaNomor 5a8); 4. und*ng-undang Republik Indonesia Nomor 39 rahun zCIo/. tentang PerimbanganKeuanganAntara penerintahpueat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 TambahanLembaranNegara Nomor r 4438); 5. Peraturan PemerintahNomor 72 Tahun 200s tentang Desa (Lernbaran NegaraRepublikIndonesiaTahunz00s Nomor1sg, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor45grl: 6. PeraturanPemerintahNomor73 Tahun200s tentangKefurahan
(Lembaran NegaraRepublik fn{onesia Tahuna005Nomor1bg, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor asgg);
Dergan Persentiwr gerDilna DEWANPERWAKIIANRAIC/ATDAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATIINDRAGIRI HILIR
,?
MEMUTUSI(AN :
MCNETAPKAN : PERATURANDAERAHKABUPATENINDRAGIRIHILIR TENTANG LEMBAGAKEMASYARAKATAN DI DESADANKELUMHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1. DaerahadalahDaerahKabupaten IndragiriHilir. 2. PemerintahadalahPemerintahKabupatenIndragiriHilir. 3. BupatiadalahBupatiIndragiriHilir. 4. Dewan Perwakilan_Rakyat Daerah selanjutnyadisebut DPRD, adatah Dewan PerwakilanRakyatDaerahKabupatenrndragirii{ilir. 5. P-"t" atau yang disebut nama lain, selanptnyadisebutdesa adalah kesatuan MasyarakatHukumyang memilikibatas-Oatas wilayahyang b"*"r""nang untuk mengaturdan menguruskepentinganmasyarakatsetemplt, berdasarkairasalusuldanadatistiadatyangdiakuidandihormatidalam sistemPemerintaha NKRI. 6- Kelurahanad.alahWilayah kerja lurah sebagaiPerangkatDaerah Kabupaten/ KotadalamwilayahkerjaKecamatan. 7. PemerintahDesa adalah Kepala Desa dan PerangkatDesa sebagai unsur penyelenggara PemerintahDesa. 8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh PemerintahanDesa dan Badan.PermusyiwaratanDesa dalam mengaturdan menguruskepentinganmasyarakatsetempat berdasarkanasal-usul?an adat istiadatsetempatyangdiakuidandirhormatidatam sistempemerintah NKRI. I' BadanPermusyawaratan Desa.yanqselanjutnyadisingkatBpD adalahLembaga pemerintahln Yang merupakanperwujudandemokrasidalam penyelenggaraan Desadalmmemberdayakan masyarakat. 10. PeraturanDesa adalahPeraturanperundang-undangan yang dibuatoleh Badan Permusyawaratan DesabersamaKepalaDesi. 11. Lembaga Kemasyarakatanadalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhandan merupakanmitra PemerintahanDesa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. 12. PeraturanDesa adalah PeraturanPerundang-Undangan yang dibuat oleh BpD bersamaKepalaDesa. 13. Pemberdayaaladalah Serangkaianupaya-upayauntuk memperolehakses ke sejahteraan,kesempatan berpartisipasi-sebagai pelaku dalam pengelolaan pembangunan, memutuskansertakontrolterhadlp sumberdaya efonomi sosiil, dan budayaagardapat mengaturdirinyasendiridan meningkitkanrasa percaya diri untukmampuberperandanberpartisipasi aktifdalamp"tibangunan. 14. Partisipasimasyarakatadalahkeikutsertaan dan 4 keterlibatanmisyarakatsecara aktifdalamprosesperencanaan masyarakat.
15. Pembinaan adalahpemberian pedaman, standarpetakaanaan, perenffinaan|
penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahandesa.. 16. Pembangunanadalah upaya unfuk melakukanproses perubahansosial kearah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala biCang baik dkjesa maupundi kelurai."a-
LPM adalah *"O"ii y"ng dibentuk atas prakarasa masyrakat sebagai mitra lembaga "t",desa Oan lurati dalam menampungdan menyalurkanaspirasiserta p"*"t-int"h kebutuhanmasyarakatdibidangpembangunan' dibentuk 18 . Lembaga AOat alafan femUig'akemalyrakatan.baik yang s9.nqj9 maupun yang r"""i" wajar t6tatr tumbuh dan berkembangdi dalam sejara masyrakatatau dalam suatu masyarakat.hukumadat tertentu'denganwilayah hukumdan hak atas hartakekayaandi dalamhukumadat tersebut,serta berhak dan berwenang untuk menfatur, mengurus dan menyelesaikal berbagai permasatahan liehidupanyang berkaitandenganmengacupadaadat istiadatdan hukumadatyangb€rlaku. keluargadesa atau kelurahan, dan kesejahteraan 19 . Tim penggeiakpemberdayaan untuk seianjutnyadisebutTim PengerakPKK adalahlembagakemasyrakaratan lainnya,yang sebagaimitra kerja pemerintahdan organisasikemasyarakatannya berfungsisebagaifasllitator,perencana,pelaksana,pengendalidan penggerak pada masing-masingjenjang pemerintahanuntuk terlaksananya10 (sepuluh) programPKK. 20. GerakanPemberdayaandan kesejahteraankeluarga,untuk selanjutnyadisebut gerakanPKK adalah GerakanNasionaldalam pembangunanmasyarakatyang dari,olehdan untukmasyarakatmenuju iumbuhdad bawahyang pengelolaannya terwujudnyakeluargaberiman dan bertaqwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakmuliadan berbudiluhur,sehatsejahtera,majudan mandiri,kesetaraan dan keaditangendersertakesadaranhukumdan lingkungan. 21. RukunWarga,untukselanjutnyadisingkatRW atausebutanlainnyaadalahbagian dari wilayahkerja PemerintahDesa atau Lurah dan merupakanlembagayang dibentukmelaluimusyawarahpengurusRT di wilayahkerjanyayang ditetapkan' oleh PemerintahDesaatauLurah. 22. Rukun Tetrangga,untuk selanjutnyadisebut RT atau sebutianlainnya adlah lembagayang dibentukmelaluimusyawarahmasyarakatsetempatdalam rangka yang ditetapkanoleh Pemerintah pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan Desadan Lurah. 23. Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatanyang merupakanwadah generasimudayangtumbuhdari, oleh dan untuk pembinaaqdan pengembangan generasi muda diwilayahdesa / kelurahanyang bergerak masyarakat,terutama sosial,yang secarafungsionaldibidandan dikembangkan dibidangkesejahteraan sosialKabupatenIndragiriHilir. oleh DinasKesejahteraan
17 . LembagaPemberdayaanMasyarakat,untuk selaniutnyadisingkat
BAB II MAKSUDDAN TUJUAN Pasal2 Maksud pembentukanlembaga Kemasyarakatanadalah untuk memelihara dan peransertamasyarakat nilai-nilaigotongroyong,menumbuhkembangkan melestarikan secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraanpemerintahan, pembangunandan pembinaankemasyarakatansecara lebih berdaya guna dan berhasilguna. Pasal3 Tujuan pembentukan lembaga pemasyarakatan adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakatmelalui: pelayanankepadamasyarakat. a. Peningkatan b. Peningkatan Peransertamasyarakatdalampembangunan. c. Pengembangankemitraan masyarkat; dan d. Pemberdayaan masyarakat kegiatansesuaidengankebutuhan setempat. e. Pengembangan
BABIII PEMBENTUKAN LEMBAGAKEII'ASYARAKATAN Pasal4 (1) Didesadan dikelurahan dapatdibentuklembagakemasyarakatan. (2) LembagaKemasyarakatan sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dapatdibentuk atas prakarsamasyarakatdan atau atas prakarsamasyarakatyang difasilitasi Pemerintahmelaluirnusyawarah dan mufakat. (3) PembentukanLembaga KemasyarakatanDesa sebagaimanadimaksudpada ayat (1) ditetapkandalam PeraturanDesa denganberpedomanpada peraiuran Daerah. (4) PembentukanLembagaKemasyarakatan Kelurahansebagaimanapada ayat (1) ditetapkandenganPeraturanBupati. (5) Tatacarapembebntukan pengurusdilaksanakan sebagaiberikut : a. Calonpengurusdipilihsecaramusyawaraholeh din dari anggotamasyarakat Desa / Kelurahanyang bersangkutan ;Apabilamusyawarlir mufakit tidak tercapai, qaka sistem pemilihan dilakukan secari formatur sebanyakbanyakhya 5 (lima)orang; b. Pemilihandilakukandalamsuaturapatyangdiselenggarakan khususuntukitu ;
c. Nama-namacalon pengurusterpilih dalam rapat tersebutdiajukankepada KepalaDesa/ Lurahuntukditetapkan; (6) LembagaKemasyarakatan yangdibentukdidesa ataukelurahansebagaiberikut: a. RukunTetangga(RT). ? b. RukunWarga(RW) c. LembagaPemberdayaan Masyarakat(LpM). d . LembagaAdat. e. Tim PenggerakPemberdayaan dan Kesejahteraan KeluargaOp-pKK). f. KarangTaruna. g . Lembagakemasyarakatan lainnyasesuaidengankebutuhan.
Pasal5 -'Ri',iTST,i3no (1) RT dibentukdilingkungan pendudukdesaatau kelurahansetempatpalingsedikit20 puluh) kepala keluarga dan palingbanyak60 (enampuluh)repala (eluarga. .-. ldua (2) PemilihanpengurusRT dilakukan,oenwargasetempat'yang OiniiOiri oleh Klpab Desa/ Lurahatauperangkatdesa/ perangkitketurahan i"ndO"rsangkutan
Pasal6 -'rftilXiffi'-t^ (1)SetiapRWterdSdarisekurang-kurangnya Z (dua)RT.
(?)Fembentukan RWyengdihaOlri oJehKepala nesaI Lurahatauperangkst dessI psilqngkat keturEhsnyang bereangkutan.
BagianKetiga LEMBAGAPEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal7 (1) LPMdidesa/ LPMdi kelurahan dibentukditingkatdesaataukelurahan. (2) Pembentukan PengurusLPM desa / LPM kelurahan dilaksanakan atas prakarsa masyarakat ataudifasilitasi olehpemerintah melaluimusyawarah ataumuFakat
BagianKernpat LEMBAGAADAT Pasal8 (1) Lembagaadatdibentukditingkatdesadan kelurahan. (2) Pembentukanpengurus LembagaAdat desa dan kelurahandilaksanakanatas prakarsamasyarakatatau difasilitasioleh Pemerintahmelaluimusyawarahatau mufakat. BagianKelima t TIM PENGGERAKPEMBERDAYAAN DAN KE$EJAHTERAAN KELUARGA Pasal9 (1)Tp - PKKdibentukditingkatdesadan kelurahan. (2) PembentukanpengurusTP-PKKdesa dan kelurahandilaksanakanatas prakarsa masyarakatatau difasilitasioleh Pemerintahmelaluimusyawarah ataumufakat. BagianKeenam KAMNG TARUNA Pasal10 (1) KarangTaruna dibentukditingkatdesadan kelurahan. (2) PembentukanpengurusKarangTaruna desa dan kelurahandilaksanakanatas prakarsamasyarakatatau difasilitasioleh pemerintahmelalui musyawarahatau mufakat.
BagianKetujuh LEMBAGA KEMASYAMKATAN IAINNYA Pasal11 lainnyadidesasebagaimana dimaksud dalampasal4 ayat LgTU"g?Kemasyarafat3n (6) hurufG yangdiakuioleh masyarakat ditetapkandalamperaturanDesaOeng;n berpedomanpada PeraturanDaera, sedangkandiKelurahanditetapkandaiam Peraturan Bupati.
rucASBffNrYu*nr, BagianPertama RT / RW Pasal12 RT / RW sebagaimanadimaksuddalam Pasal4 ayat(6) huruf a dan b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa I Lurah dalam penyelenggaraanurusan pemerintahan.
Pasal13 RT / RW dalam melal<sanakan tugas sebagaimandimaksud dalam pasal 11 mempunyaifungsi : kependudul
LEMBAC'APEMBERDAYAANMASYAR/N{{T Pasal14 Lembaga PemberdayaaanMasyarakat (LPM) Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksudpasal4 ayat(6) hurufc mempunyaitugasmenyusunrencanapembangunan secara partisipatif,menggerakkanswadaya gotong royong, melaksanakandan pembangunan mengendalikan ;,
Pasal15 LembagaPemberdayaaan Masyarakat(LPM) Desa / Kelurahandalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksudPasal13 mempunylfungsi: a. penampungan dan penyaluranaspirasimasyarakat. b. Penanamandan pemupukanrasapersatuandan kesatuan masyarakatdalam rangkamemperkokoh NegaraKesatuanRepublikIndonesia. c. Peningkatan kualitasdan percepatanpelayananpemerintahkepadamasyarakat. d. Penyusunan rencana,pelaksanadan pengelolapembangunan sertapeminfaatan, pelestariadan pengembangan hasil-hasitpembangunan secarapartispatif, e. Penumbuhkembangan dan penggerakprakarsadan partisipasisertaswadaya gotongroyongmasyarakat, f. Penggali,pendayagunaan dan pengembangan potensisumberdayaserta keserasian ingkungan hidup, BagianKetiga LEMBAGAADAT Pasal16 LembagaAdat sebagaimandimaksudpasal4 ayat(6) hurufd mempunyaitugas untuk membinadan melestarikanbudayadan adat istiadatserta hubunganantartokoh adat denganPemerintah Desadan Kelurahan. Pasal17 LembagaAdatdalammelaksanakan tugasmempunyaifungsi ; a. Penampungpenyalurpendapatatau aspirasimasyaraliatkepadapemerintahDesa dan lurahserta menyelesaikan perselisihanyang menyangkuthokumadat istiadat dan kebasaan-kebiasaan masyarakat. b. Pemberdayaan,pelestariaandan pengembanganadat istiadat dan kebiasaankebiasaan masyarakat.Serta memberdayakanmasyarakatdalam menunjang penyelenggaraanpenterintahdesa dan ieturahan, pelaksanaanpembangunai kemasyarakatan. c. Penciptaanhubunganyang demokratisdan harmonisserta obyektifantaraKepala AdaUPemangkuAdaVKetuaAdatdenganaparatPemerintahDesadan Kelurahan. BagianKeempa{ TP. PKK Pasal18 (1) Tim PenggerakPKK Desaatau Kelurahansebagaimana dimaksuddalampasal4 ayal (6) huruf e mempunyaitugas membantuPemerintah DesaatauLurah dan merupakanmitradaiampemberdayaan danpeningkatankeeejahteraan keluarga. (2) TugasTim PenggerakPKK Desa atau Kelurahansebagaimana dimaksudflada ayat(1) meliputi: a. menyusunrencanakerja PKK Desa atau Kelurahan,sesuaidenganhasil RakerdaKabupaten; b. melaksanakan kegiatansesuaijadwal yangdisepakati; e. menyuluhdan menggerakkankelompok-kebrnrckPKK dusuMingkungan. RW, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkankegiatan-kegiatan )iar€ telahdisusundandisepakati:
d. menggali, menggergkkandan mengembangkanpotensi masyarakat, khususnyakeluarga untuk meningkatkankesejahteraankeluarga sesuai yangtelahditetapkan; dengankebijaksanaan e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluargayang mencakupkagiatanbimbingandan motivasidalamupayamencapaikeluarga sejahtera; f. mengadakanpembinaandan bimbinganmengenaipelaksanaanprogram kerja ; g. berpartisipasi dalammelaksanakanprograminstansiyang berkaitandengan kesejahteraan keluargadi desa/ kelurahan; h. membuatlaporanhasil kegiatankepadaTeam PenggerakPKK Kecamatan dengantembusankepadaKetua DewanPenyantunTeam PenggerakpKK setempat ; i. melaksanakan tertibadministrasi. dan j- mengadakankonsultasidenganKetua DewanPenyantunTeam penggerah PKKsetempat; Pasal19 Tim PenggerakPKK Desa atau Kelurahandalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamPasal17 mempunyaifungsi : a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan programpKK ; b. fasilitator,perencana,pelaksana,pengendali,pembinadan pembimbing Gerakan PKK ; BagianKelima KAMNG TARUNA Pasal20 KarangTarunasebagaimanadimaksud.darampasar4 ayat (6) huruf f mempunyai tugasmenanggulangi berbagai masalahkesejahteraansosial'terutar" V"ng JiilaOapi generasimudabaikyang bersifatpreventif,rehbntitatit maupunmengembangan potensi generasimudadi lingkungannya.
Pasal 21 KarangTarunadalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksuddalam pasal 1g mempunyaifungsi a. penyelenggara usahakesejahteraan sosial ;
b' penyelenggara pendidikan danperatihen bcginnasycrakat
c' pe.nyelenggara pemberdayaan maayJrakat- terutama
generaei muda dilingkungannya secara komfrehensif, teriadu,ienr"rioin oerreJnaiif,lngun , ; d'
qg..nvgtenggara kegiatanpengembangan bagai generasimuda iin a kewirausahaan dilingkungannya ; e. penenarnanpengertian,memupukdan meningkatkkan kesadarantanggungjawab sosialgenerasimuda ; f' penumbuhandan pengembangansemangat kebersamaanrjiwa kekeluargaan, kesetiakawanan.sosia.l dan.memperkuatnilai-nilaikearifandalam uinfrai1l"g"ru KesatuanRepublikIndonesia, g. pememupukankreatifitasgenerasimuda.untukdapat mengembangkan,, tanggang sosial yang bersifat rekreatif, kreatil edukatif, ekonomis proOuftlt dan keiiatan praktislainnyadenganmendayagunakansegalasumber oan potenii 3fr";uitirr"n secaraswidaya ; . sosialdilingkungannya h. penyelenggararujukan, pendampingandan advokasi sosiar bagi penyandang masalahResejahteraan sosial ; i' penguatansistem.jaringankomunikasi, kerjasama,informasidan kemitraandengan berbagaisectorlainnya ; j. penyelenggara usaha-usaha pencegahanpermasalahan sosialyangactual ;
k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat
terlarang(narkoba) bagiremaja;dan l. penanggulangan masalah-masalah sosial,baik se€ra preventif,rehablitatifdalam rangka pencegahankenakalanremaja,penyalahgunaan obat terlarang(narkoba) bagiremaja BagianKeenam LEMBAGAKEMASYARAKATAN LAINNYA Pasal 22 * Kemasyarakatan lainnyadi Desasebagaimana dimaksuddalampasal4 ayat !9mbag9 (6) huruf g mempunyaitugasdan fungsiyangjelas dan tidaktumpangtindihdengan lembagayangslrdahada. BAB V BagianPertama KEPENGURUSAN pasal23 t (1) PengurusLembagaKemasyarakatan terdiridari: g. Ketuasebagaipimpinandan penanggung jawabumum ; b. WakilKetuasebagaipenanggung jawabharian; c. sekretarissebagaipembantu pimpinandan penyetenggara administrasi; d. Bendaharasebagaipenyelenggara administiasiteuaillan ; e. seksi-seksi,bidang-bidang, pokja-pokja dan anggotas6suaikebutuhan ; (2) PengurusLembagaKemasyarakatan sebagaimanadimaksudpada ayat (i) tidak boleh merangkapjabatan pada Lembaga-Kemasyarakatan Lainnya'oan iuran merupakananggotasalahsatupartaipolitik. (3) masa bhakti LembagaKemasyarakatan di Desa setamaS (lima) tahun terhitung sejakpengangkatan dan dapatdipilihkembaliuntukperiodeberikutnya (4) masabhaktipengurusLembagaKemasyarakatan dikelurahanselama3 (tiga)tahun -hitungsejakpengangkatan dan dapatdibifihkembaliuntukperiodenerifuinla' BagianKedua SYARAT.SYARATMENJADIPENGURUS Pasal24 Syarat-syarat menjadiPengurusLembagaKemasyarakatan di Desa/ Kelurahandipilih secara musyawarah dari anggQta masyarakatyang m€mBunyai hak kemiuan, kemampuandan kepeduliandaiam pemblrday*un'.J"yurakat oengan ayerat-syarat sebagaiberikut: a. BertaqwakepadaTuhanyang MahaEsa ; b. Setiadantaatkepadapancasila dan UUD 1g4S; c. Be*elakuanbaik,jujur,adil,benrribawa dan penuhpengabdiankepadamasyarakat; d. SebagaipendudukDesaI Kelurahanyangbersangird ; kemampuandan kecakapanuntukbe[erjadan membangun 9. fulempunyai ; f. Tidakmenjadipengurus dan anggotapartaipolitik; I BagianKetiga PENGGANTIAN ATAUPEMBERHENTIAN PENGURUS Pasal25 PengurusLembagakemasyarakatan dapatdigantiataudiberhentikan sebelumhabis masabhaktinyadalamhal : a. Meninggaldunia. b. Atas permintaansendiri.
pendudukDesa/Kelurahan kepercayaan c. Melakukantindakanyangmenghilangkan sebagaipenguruslembagakemasyarakatan. d . Tidalilagimemenuhisalahsatusyaratyangditentukanuntukmenjadipengurus Desa/ Kelurahan. lembagakemasyarakatan denganketentuanperaturanperundanglainyangbertentangan e. Sebab-sebab kehidupanmasyarakatdesa/kelurahan. undanganataunorma-norma
$
BABVI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal26
Desadan Kelurahanmempunyaihak: LembagaKemasyarakatan 6. Menyampaikansaran dan pertimbangankepada pemerintahdesa dan kelurahan mengenai hal-hal yang berhubungandengan kelancarantugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. b. Membantuterciptanyakehidupanyang dinamisdalamsuasanayang sejuk,aman, tentramdan damai. Pasal27 LembagaKemasyarakatan Desadan Kelurahanmempunyaikewajiban: a. lkut mengembangkan kehidupandemokrasidalarnpenyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan. b. Membantumeningkatkan kesejahteraan rakyatdidesadan kelurahan. BABVII TATA KERJA Pasal28 (1) TugasKetua jawabterhadappelaksanaan a. SebagaiPemimpin/ Koordinator dan penanggung yangdipimpinnya; kegiatanlembagakemasyarakatan b. Melakukankoordinasidengan mitrakerjaditingkatnya; (2) TugasWakilKetua a. Membantuketuadalammengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan; b. Mewakiliketuaapabilaketuaberhalangan ; (3) TugasSekretaris a. Menyelenggarakanadministrasidan pelayanan untuk tugas dan fungsi lembagakemasyarakatan yangbersangkutan ; b. Membuatdan menyusunlaporan,penataankearsipandan suratmenyurat; (4) TugasBendaharaMenyelenggarakan tertibadministrasi keuangan; (5) TugasSeksi-seksi, pokja-pokja biclang-bidang, dan Anggota Melaksanakandan mengembangkankegiatan organisasisesuai dengan seksi, bidangdan pokjama*ing-rnasing ; BABVIII HUBUNGAN KERJA Pasal29 (1) Hubungankerja LembagaKemasyarakatan desa dengan PemerintahanDesa bersifatkemitraan,konsultatifdan koordinatif (2) HubunganLembagaKemasyarakatan Desa dengan LembagaKemasyarakatan lainnyadi Desabersifatkoordinatid dan konsultatif; (3) Hubungankerja LembagaKemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di Desa bersifatkemitraan:
Pasal30 KelurahandenganKelurahanbersifat (1) HubungankerjaLernbagaKemasyarakatan konsultatifdan koordinatif; (2') Hubungan kerja Lembaga KemasyarakatanKelurahan dengan Lembaga lainnyadi Kelurahanbersifatkoordinatifdan konsultatif; Kemasyarakatan Kelurahandenganpihak ketigadi (3) Hubungankerja LembagaKemasyarakatan Kelurahanbersifatkemitraani . A
BAB IX PEMBINAAN Pasal31
Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan. Pasal32 Pembinaandan pengawasanPemerintahKabupatensebagaimana dimaksuddalam Pasal30 melipu[i: a. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan ; perencanaan b. Memberikanpedomanpenyusunan pembangunan partisipatif; c. Memberikan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan penegmbangan LembagaKemasyarakatan ; d. Memberikan bimbingan,supervisidan konsultasi .pelaksanaandan pemberdayaan LembagaKemasyarakatan ; e. Melakukan pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan; pendidikandan pelatihanbagiLembagaKemasyarakatan f. Menyelenggarakan ; g. Meberikanpenghargaan atasprestasiyangdiraihLembagaKemasyarakatan ; Pasal33 Pembinaandan pengawasan Camatsebagaimana dimaksuddalamPasal30 meliputi : a. Memfasilitasipenyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan lembaga Kemasyarakatan ; pelaksanaan b. Memfasilitasi tugas,fungsidan kewajibanLembagaKemasyarakatan ; penyusunan perencanaan c. Memfasilitasi permbangunan partisipatif; pelaksanaan pemberdayaan d. Memfasilitasi masyarakat; e. MemfasilitasikerjasamaantarLembagaKemasyarakatan dan kerjasamaLembaga Kemasyarakatan denganpihakketiga; f. Memfasilitasi bantuanteknisdan pendampingan kepadaLembagaKemasyarakatan ; dan g. Memfasilitasi koordinasiunitkerjapemerintahan dalampengembangan Lembaga
syarakatan ;
BABX PENDANAAN Pasal34 PendanaanLembagaKemasyarakatan Desabersumberdari : a. Swadayamasyarakat; b. AnggaranPendapatan dan BelanjaDesa; c. Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kabupatendan / atau Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahPropinsi; d. BantuanPemerintah, Pemerintah PropinsidanPemerintah Kabupaten, dan Bantuan lainyangsahdantidakmengikat;
Pasal35 Kelurahanbersumberdari : Pendanaan LembagaKemasarakatan a. Swadayamasyarakat; b. BantuandariAnggaranPemerintah Kelurahani c. Bantuandari Pemerintah, PemerintahPropinsi,pemerintahKabupaten, dan d. Bantuanlainyangsah dantidakmengikat; t'
BABxl KETENTUANPERALIHAN Pasal36
Padasaat berlakunyaPeraturanDaerahini, LembagaKemasyarakatan yangtelahada tetapmelaksanakan tugasnyasampaiberakhirmasabaktinya. BABXII KETENTUAN PENUTUP Pasal37 Dengan berlakunyaPeraturandaerah ini, maka semua ketentuanyang mengatur tentangLembagaKemasyarakatan di Desadan Kelurahanyang bertentangan dengan Peraturan daerahini dinyatakan tidakberlakulagi. :
Pasal38 Hal-halyang belumdiaturdalam PeraturanDaerahini, sepanjangmengenaiteknis pelaksanaannya diaturlebihlanjutdenganperaturanBupati. Pasal39 PeraturanDaerahini mulaiberlakupadatanggardiundangkan. peraturandaerahini memerintahkan pengundangan fgat setiaporangmengetahuinya, denganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenlidragiri Hilir. Ditetapkandi Tembilahan Padatanggal2G (hs't't 2008 BUPATIINDRAGIRIHILIR
Diundangkan di Tembilahan Padatanggalad horeL 2008. SEKRETARIS DAERAH
H. INDM MUCHLISADNAN
KABUPATEN tNDRAG|RI HtLtR,
H:E. HASYIM PEMBINAUTAMAMUDA NtP.010079050 LEMBAMNDAERAHKABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHU N2 0 08 N O MO R: ,] S E R I: 9
