PEMERINTAH KABTJPATENIIYDRAGIRI HILIR HILIR PERATURAN DAERAHIGBUPATENINDRAGIRI NOMOR: oz TAHUN2008 TENTANG KEDUDUIGNKEUANGANKEPAIA DESA,PERANGKATDESA DAN LEMBAGAKEMASYARAKATANDESA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA HILIR BUPATIINDRAGIRI pasal28 ayat(1) dan Pasal bahwadalamrangkamelaksanakan 89 ayat (1) PeraturanPemerintahNomor72 Tahun2005tentang Desa, maka Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga KemasyarakatanDesa dalam menjalankan tugas-tugasnyat berhakuntukmendapatkanpenghasilan; pertimbangan sebagaimana dimaksuddalant bahwaberdasarkan hurufa, perlumembentukPeraturanDaerahKabupatenIndragiri Hilir tentang KedudukanKeuanganKepala Desa, Perangkat Desa. Desadan LembagaKemasyarakatan
.
1.
Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Undang-Undang DaerahTingkatll IndragiriHilir ( LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun1965Nomor49, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor2754't;
2.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan (LembaranNegara Republik PeraturanPerundang-undangan fndonesiaTahun 2004 Nomor53, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4389);
Nomor32 Tahun 2004 tentangPemerintahan 3. Undang-Undang Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2AA4 Nomor 125, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan nomor 3 Tahun 2005 PemerintahPenggantiUndang-Undang tentang PerubahanUndang-UndangNomor 32 Tahun 2904 tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik lndonesiaTahun2005 Nomor38, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4439) yang telah ditetapkandengan Undang-UndangNomor I Tahun 2005 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LembaranNegaraRepublikInflonesiaNomor4548);
4.
Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Undang-undang Keuanganantara PemerintahPusat dan PemerintahDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahunzO04Nomor126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438);
5.
FeratunanPenerfulHr nepr* ffi,anir lktu 72 T*m 2005 tentarg Desa ( Lentarar ilegm nep* lrdssb Tahun 2005 l'lomor 158 Tanfiatsr len$ran i{egara Republik fndonesiaNomoraffi7 \:
6.
PeraturanPemerintahNomorT9Tahun2005tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelerqgara€rnPemerintahan Daerah ( LgmbaranNegaraRepubliklndonesiaTahun 2005 Nomor l6ti TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4Sg3);
7.
PeraturanPemerintahNomor38 Tahun2a0Ttentangpembagian urusan Pemerintahan AntaraPemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan DaerahKabupaten/ Kota(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor82, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737):
8.
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor37 Tahun zo07tentang PedomanPengelolaan KauanganDesa. DenganPersetujuanBersama DF-WANPERWAKIIANRAKYATDAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DAN BUPATIINDRAGIRI HILIR
MEMUTUSI(AN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPAIA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.
BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Peraturanini yangdimaksuddengan: DaerahadalahKabupatenIndragiriHilir. Pemerintah daerahadalahBupatiKabupatenIndragiriHilir BupatiadalahBupatilndragirihilir. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenanganuntuk mengaturdan menguruskepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanasal-usul dan adat istiadatsetempatyang diakui dalam sistem PemerintahanNasionatdan beradadi DaerahKabupaten PemerintahDesaadalahkegiatanpemerintahyangdilaksanakan oleh Pemerintahan Desadan BadanPermusyawaratan Desa. PemerintahDesaadalahKepalaDesadan PerangkatDesa Kepala Desa adalah Kepala PernerintahanDesa yang dipilih langsung oleh masyarakatrnelaluipemilihanKepab Desa.
8. PerangkatDesa adakrh Perrbantr lGpala Desa yang terdiri dari Sekretarb Desa
sebagaiunsur staf. Kepala-kepahseksi sebagai unsur pelaksanateknis lapangan dan KepalaDusunsebagaiunsurkarilayahan. g . LembagaKemasyarakatan atau nama lainnya,adalahlembagayang dibentukoleh
masyarakatsesuaidengankebutuhandan merupakanmitrapemerintahdesa dalarn masyarakat memberdayakan
10 . PegawaiNegeriSipfl (PNS) adalah PegawaiNegeriSipif yang bertugasdi wilayah IndragiriHilir. Kabupaten " ,!. AnggotaTentara NasionalIndonesiaadalah AnggotaTentara NasionalIndonesia
yangbertugasdiwilayahKabupaten IndragiriHilir. 12. AnggotaKepolisianNegaraRepublikIndonesiaadalahAnggotaKepolisianNegara RepublikIndonesiayangbertugasdiwilayahKabupatenIndragiriHilir yangditetapkanoleh Kepala 13 . PeraturanDesaadalahperaturanperundang-undangan Desa. DesabersamaBadanPermusyawaratan '11r4. AnggaranPendapatandan BelanjaDesa selanjutnyadisingkatAPB Desa adalah desa yang dibahasdan disetujuibersama rencanakeuangantahunanpemerintahan oleh PemerintahDesadan BPD,yangditetapkandenganPeraturanDesa. 1 5 .Tanah Kas Desa adalah tanah milik PemerintahanDesa yang digunakanuntuk dan Kemasyarakatan. Pembangunan, penyelenggaraan Pemerintahan, 16. Penghasilantetap adalah penghasilanyang sah yang terima Kepala Desa dan Perangkatdesa. 17 .Tunjanganadalah tambahanpenghasilanselain penghasilantetap yang diterima yangberlaku. KepalaDesadan PerangkatDesasesuaiperaturan 1 8 . Tali asih adalah penghargaanberupa uang atau barang yang diberikankepada
denganhormat KepalaDesa dan PerangkatDesayang berhentiatau diberhentikan ? Desa. di Pemerintahan ataspengabdiannya 19 . Upah MinimumRegionalKabupatenIndragiriHilir yang selanjutnyadisebutUMRK adalahbesarnyapenghasilanseseoranguntuk memenuhikebutuhanminimalyang ditetapkansetiaptahun. BAB II KEDUDUKANKEUANGAN Pasal 2 (1) KepalaDesa,dan perangkatdesa diberikanpenghasilantetapdan /atautunjangan lainnyayangsah sesuaidengankemampuankeuangandesa. (2\ LembagaKemasyarakatan Desa diberikantunjangansesuaidengankemampuan keuangandesa yangdimaksudpada ayat(2) adalalh (3) Lembagakemasyarakatan desasebagaimana
(RW) (RT)danRukun Werge Tetangga Rukun
(4) Penghasilantetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) ditetapkansetiap tahun dalam APB Desa
nengas,ehn tetap sebagarrwa @nqan UMRK
Crnabud
datam a)tat (1) paling sedkit sarna
BABIII DANTUNJANGAN RINCIANJENISPENGHASILAN BagianPertama RincianJenisPenghasilan Pasal3 trenghasilan KepalaDesadan PerangkatDesaterdiridari tetap: a. penghasilan !" tunjangan; tetapyangsah fainnya. c penghasilan trernghasilan tetap sebagaimanadimaksuddalam ayat (1) huruf a berasaldari flPtsdesa fur'Ehasilantetap Kepala Desa dan PerangkatDesa sebagaimanadimaksud dalarnayat(1) ditetapkandenganPeraturanDesa. BagianKedua RincianTunjangan Pasal4 SeraindiberikanpenghasilantetapsebagaimanadimaksuddalamPasal2 ayat(21, {.epala Desa dan PerangkatDesa dapat diberikantunjangan sesuai dengan Fnampuan keuangandesa. f dimaksuddalamayat(1) terdiriatas: Rnciantunjangansebagaimana a tunjanganistri/suami; anak; s tunjangan jabatan; s tunjangan 5, tunjanganperbaikanpenghasilan. Fengaturan besaran dan pelaksanaan pemberian tunjangan sebagaimana padaayat(2) sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. Cn'naksud Pasal5 Turryangan dimaksudpada pasal2 ayat(3), lembagakemasyarakatan igflrl sebagairnana resa dapatdiberikantunjangansesuaidengankemampuankeuangandesa dimaksudpadaayat(1) adalahtunjanganjabatan 4ffi"uniangansebagaimana Pasal6 @aurai Negri Sipil,AnggotaTNI dan atau AnggotaPolri yang diangkatsebagai (ryala Desa atau PerangkatDesa diberikanpenghasilantetap setiap bulan yang desa. dalamperaturan t€samyaditetapkan
hdT NegeriSipil' lgpala Desadan PerangkatDesayarq berstatussebagaianggota.Pegawai Tentara Nasional Indonesiadan atau KepolisianRepublik Indonesia hanya dapat ffierikan tunjangansebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sesuai keuangandesa. dengankemamPuan '-
BABV
I
PENGHASIISN PEMBERIAN I Pasal8
ir.il)penghasilantetap Kepala Desa dan PerangkatDesa, diberikanterhitungsejak dilantiksampaidenganberakhirmasajabatan. fl) TunianganLembagaKemasyarakatanDesa, diberikanterhitungsejak diangkat masajabatan sampaidenganberakhirnya BABVI TALIASTHDANUANGDUKA PEMBERTAN Pasal9 denganhormatdarijabatannyaberhakmendapat (1) KepalaDesayang diberhentikan keuangandesa' kemampuan taliasihsesuaidengan
p) ApabilaKepaladan PerangkatDesamengalamikecelakaandi dalamdan sewaktu menjalankantugas sebagai pejabat PemerintahDesa sehinggaselanjutnyatidak tugasdan kewajibannya dapatdiberikantali asih, Oapit lagi menjalankan
:r3) Tali asih sebagaimanadimaksudpada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih laniut denganPeraturanDesa. Pasal10
i 1 ) pemerintahDaerahmemberikanuangdukakepadaKepalaDesadan Perangkat DesayangmeninggalDunia
f2) Uang duka sebagaimanadimaksud pada.ayat (1) diatur leblh laniut deng.an perituran Desasesuaidengankemampuankeuangandesa Pasal11
isteri/suami dunia,terhadap Desayangmeninggal tsagiKepalaDesadanPerangkat atau ahli waris yang sah, diberikan penghargaanpaling tinggi 3 (tiga) kali dari penghasilan tetapYangditerima.
BABVII PERALIHAN KETENTUAN Pasal12
i
yangtelahditerimaoleh KepalaDesadan PerangkatDesasebelurn ilflfllllilil Fenghasilan mndfrnya Peritufrnndaerah ini, dinyatakantetap berlaku sampai dengan yangmengatur tentangKedudukan ffiapkannya peraturanDesamasing-masing Desa, Perangkat dan KepalaDesa tkxrangan/Penghargaan kepadaKepalaDesa dan PerangkatD*ig yang telah diberikan lip Fenrghargaan daerahini,masihtetapberlaku. Peraturan sdrlum-berlakunya
Pasal13 SekretarisDesayangdiangkatmenjadi.PeglyvaiNegeriSipil,tidak mendapatkan tillllllllllp peryghasilan tetai Carinpgpesa dan akandiiadikansebagaisumberpendapatan ffia.
rM
SekretarisDesa sebagaimanadimaksudpada ayat (1) yang berakhirmas€r dimaksudpasal9 Peraturan l$atannya tidak menerimatali asih sebagaimana lffiffi [hrah ini.
dimaksudpada ayat (1) diatur sesuaidengan SekretarisDesa sebagaimana yangberlaku' perundangan peraturan Ffrentuan BABVIII PENUTUP KETENTUAN Pasal14 l*,,ftal yang belum diatur dalam PeraturanDaerahini akan diatur lebih lanjut dengan FeraturanBupatiatau KeputusanBupati. tiffiDenganberlakunyaperaturanDaerahini makaPeraturanDaerahKabupatenIndragiri Nomor48 Tahun2000tentangkedudukankeuanganKepalaDesadan Perangkat t-1fllr lainyangmengaturhal yangsamadan bertentangan Desasertaketentuan-ketentuan oenganPeraturanDaerahini,dinyatakantidakberlaku. Pasal15 uranDaerahini bertakupadatanggaldiundangkan. pengundangan PeraturanDaerahini memerintahkan ilEansetiaporangmengetahuinya, IndragiriHilir. dalamLembaranDaerahKabupaten dmgan penempatannya ,
Ditetapkan di Tembilahan padatanggal{ fegrr}Art 2008 BUPATIINDRAGIRI HILIR
? di Tembilahan Diundangkan nadatanggal6eeGgtlrpt 2008
3/ H. INDRAMUCHLISADNAN
DAERAI{ SEKRETARIS HILIR IGBUPATENINDRAGIRI
PEMBINAUTAMAMUDA FilP.010079050 I
I-ETBARANDAERAHKABUPATENINDRAGIRIHILIR ]I,AHUN 2OO8NOMOR..D2
PEX.IEI.ASANATAS PERATURANDAERAHI(ABUPATENINDRAGIRIHILIR 2008 NOMORoTTAHUN TENTANG KEDUDUKANKEUANGANKEPAIS DESADAN PERANGKATDESA
PENJEI.ASAN UMUM Daerah Denganditerbitkannya UU Nomor32 Tahun20M tentangPemerintahan *ebagaimanadiubah dengan Undag-UndangNolnor 8 Tahun 2005, namun prinsip pengaturan desa tetap. Sebagai landasan pemikiran penyelenggaraan har penrerintahan desa dengan otonomi asli pemerintahdesa mempunyaiwewenang dalam mengatur dan mengurus.rumah tangganya sendiri namun tetap dalam perspektifadministrasinegara. Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juga diatur kemungkinan SekretarisDesadiangkatmenjadiPegawaiNegariSipil, Dalam rangka penguatan otonomi desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa pemerintahan mempunyaiperananyang sangat strategisdalam penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan, olehkarenaitu desabaikdibidangpemerintahan, pemerintahandi dalam melaksanakantugas dan fungsinyasebagaipenyelenggara desaperludiberikanhak keuangandalampenghasilantetapyang di biayaidari APB Desa. Pendapatandesa-desadi kabupatenlndragiriHilirtidaksamakarenakondisinya yang berbeda-bedaantara desa yang satu dengan desa lainnya oleh karena itu hesaran penghasilanKepala Desa dan PerangkatDesa antara desa yang satu denganyang lainnyaakanberbeda,makapengaturanmengenaibesaranpenghasilarn tetap disesuaikankemampuankeuangandesa, khususnyaberdasarkanpendapatern asli desa dengan tetap memperhatikanprinsip efisien,efektivitas,kehematandan dapatdipertanggungjawabkan. Untukmenambahgairahdan peningkatanprestasikeriabagi KepalaDesa dan PerangkatDesa dalam peraturandaerah ini diatur tentang pemberiantunjangan, namun pengaturannyaakan dijabarkanfebih lanjut melaluiperaturandesa dengan kemampuankeuangandesa. tetapmempertimbangkan Dalamperaturandaerahini juga diaturKepalaDesa dan PerangkatDesayang berasaldari PegawaiNegriSipil,TNI dan polritentangkedudukankeuangannyadan tugassebagaiKepafaDesadan telahselesaimenjalankan apabifayangbersangkutan Perangkat Desa diberlakukanketentuan sesuai dengan peraturan perundangundaganyangberlaku. Atas dasar hal tersebut,perlu diatur kedudukankeuanganKepala Desa dan PerangkatDesayangditetapkandalamperafurandaerah.
il PEf.lJELASAi!PAS,I- 3El,,fliPASA]L Fasal 1
Cukr.roJeias
Pasal2 A y a t( 1 )
Yan$dimaksudPerangkat Desayangmenerimapenghasilan tetap dalamketentuaninitidaktermasukSekretarisDesayangberstatus PegawaiNegrisipil. CukupJelas. CukupJelas. CukupJelas.
Ayat(2) Ayat(3) Ayat (a) Pasal3 Ayat(1) Ayat(2)
Fasal4 Ayat(1) Ayat(2) Hurufa
:
: :
CukupJelas. Yang dimaksuddenganpartisipasimasyarakatadalahbentukiuran masyarakatyang setiapbulandipungutsebagaipenghasilan tetap bagi KepalaDesadan PerangkatDesadan diaturdalamperaturan desa untuk dimasukkandalam ApB Desa, sedangkanbagi desadesa yang memilikiranah Kas Desa yang cukup luas, maka penghasilantetap Kepala Desa dan perangkatDesa berupa hak penggarapan sebagaiTanahKas Desa.
CukupJelas.
Ayat(3)
Tunjanganlstri diberikankepada lstri yang sah sesuai dengan yangberlaku. keterrtuan : Tunjangananak diberikankepada anak kesatu dan kedua yang belurnberusia21 tahunataubelummenikahdan lahirdariistri/suanni yangsah. : TunjanganJabatandiberikankepadaKeparaDesa dan perangkat desa : Pemberiantunjanganperbaikanpenghasiran kepadaKepalaDesa dan PerangkatDesa dapat diberikanapabira Keuangan Desa memungkinkan. CukupJelas.
Pasal5
:
CukupJelas.
Pasal6
:
CukupJelas.
Pasal7
:
CukupJelas.
Pasal8 Ayat(1) Ayat(2) Ayat(3)
:
Hurufb
Hurufc Hurufd
: : .
CukupJelas. CukupJelas. Cir;..;rieias
;
Ayat(1) Ayat(2) Ayat (3)
: : :
CukupJelas. CukupJelas.
Pasal10
:
CukupJelas.
Pasal11 Ayat(1) Ayat(2)
' : :
Pasal12 Ayat (1)
: :
Ayat(2) Ayat(3)
: :
Yang dimaksud dengan Sekretarisdesa yang berstatussebagai PegawaiNegeriSipiladalahSekretarisdesayang ada sekarangdan karenakebijakanpemerintahpusatdiangkatmenjadiPegawaiNegeri Sipil. CukupJelas. CukupJelas.
Pasal13 Ayat(1) Ayat(2)
: : :
CukupJelas. CukupJelas.
Pasal14
:
CukupJelas.
$ CukupJelas CukupJelas
TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENINDRAGIRIHILIR TAHUN2OO8NOMOR
